PinterPolitik.com

Pemerintah Belanda seperti tidak ada habis-habisnya untuk mengungkapkan permohonan maaf kepada Indonesia. Baru-baru ini, Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte kembali menyampaikan permohonan maaf di depan umum atas praktik perbudakan negaranya selama 250 tahun.

Dia juga menekankan bahwa praktik tersebut merupakan jenis kejahatan terhadap kemanusiaan. Utamanya, Rutte meminta maaf atas praktik perbudakan yang terjadi di Suriname, pulau-pulau seperti Curacao, Aruba di Karibia, serta Indonesia bagian Timur.

Rutte menyebutkan persoalan waktu dan momen yang tepat untuk menyampaikan permohonan maaf merupakan masalah yang rumit lantaran tidak akan ada jawaban yang tepat untuk menjawab persoalan tersebut.

Permohonan maaf itu kemudian diterima oleh PM Aruba Evelyn Waver-Croes. Di samping itu, negara-negara lainnya seperti pulau Sint Maarten menolak untuk menerima permohonan maaf tersebut.

Lantas, bagaimana Indonesia memaknai serta merespons permohonan maaf Belanda?

Tak Akui Kemerdekaan?

Makna permohonan maaf Belanda atas penjajahannya terhadap Indonesia perlu ditelusuri berdasarkan makna dan pengakuan penjajahan itu sendiri.

Baik Indonesia maupun Belanda, keduanya masih memiliki perbedaan pendapat terkait kapan Indonesia merdeka. Indonesia berpegang teguh dengan keyakinannya bahwa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, sedangkan Belanda mengakui Indonesia merdeka pada 27 Desember 1949.

Berdasarkan hasil penulusuran berbagai sumber, Belanda hingga kini masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 secara de jure.

Di samping itu, sebenarnya pada tahun 2005 Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Rudolf Bot pernah mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 melalui pidato resminya di Gedung Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Namun, hal itu hanya dapat dianggap sebagai pernyataan de facto atau sementara belaka.

Sikap Belanda demikian seakan-akan seringkali dinilai sebagai penghindaran sanksi atas praktik agresi militer di masa lalu. Sanksi itu dapat berupa pembayaran pampasan perang kepada Indonesia dengan mengembalikan uang sebesar 4,5 miliar gulden kepada Indonesia yang pernah dibayarkan pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) dalam kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) untuk melunasi utang Hindia Belanda.

Artinya, jika Belanda mengakui secara de facto dan de jure kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, maka setelah itu hingga 27 Desember 1949 Belanda mengakui melakukan agresi militer di negara yang sudah merdeka sehingga dapat dikategorikan sebagai aksi invasi.

Lantas, apakah Indonesia menerima permohonan Belanda atas praktik penjajahan dan perbudakannya di masa lalu?

Ditolak atau Diterima?

Kolaborasi media Historia dan media dari Belanda bernama De Volkstrant memuat arikel berjudul Mayoritas Responden Tuntut Belanda Akui Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang ditulis oleh Hendri F. Isnaeni.

Artikel itu memuat sebuah jajak pendapat publik Indonesia mengenai penjajahan Belanda di Indonesia dengan total responden sebanyak 1.604 dari 34 provinsi.

Menariknya, jajak pendapat itu awalnya memuat sebuah artikel pengantar dari media De Volkskrant dan Historia yang mana menyebut Belanda menolak mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 namun mengakui Indonesia merdeka pada 27 Desember 1949.

Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia setelah keduanya menandatangani De Overdracht alias dokumen penyerahan kedaulatan sehingga pernyataan itu dianggap sebagai pengakuan secara de jure.

Pengantar itu kemudian menarik sebuah pertanyaan yang diajukan kepada responden terkait penerimaan mereka jika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949.

Hasil jajak pendapat menunjukkan mayoritas masyarkat di Indonesia tidak menerima pengakuan Belanda bahwa Indonesia merdeka pada tahun 1949. Hal itu dilihat hasil sebanyak 52 persen responden “tidak menerima” pernyataan demikian lantaran Belanda telah kehilangan otoritasnya sejak 17 Agustus 1945.

Selain itu, sebanyak 24 persen responden “tidak menerima” karena Belanda sudah seharusnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Adapun, sebanyak 16,27 persen responden “menerima” atas dasar adanya peralihan kedaulatan secara de jure memang terjadi pada 27 Desember 1949.

Meskipun sebagian besar responden tidak menerima pernyataan Belanda perihal tanggal kemerdekaan, namun nyatanya pemerintah Indonesia sendiri seolah tidak menganggap pengakuan kemerdekaan Belanda sebagai suatu hal yang urgen.

Pengakuan itu tentu tidak akan terlepas dari kepentingan politik dan upaya untuk meneruskan hubungan diplomatik Indonesia dan Belanda. Utamanya, ketika pemerintah Orde Baru membuka jalan hubungan diplomatik demi kepentingan dagang dan pembangunan ekonomi Indonesia.

Jika pemerintah Indonesia seolah tidak menganggap pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia sebagai suatu hal yang urgen, lantas apakah benar permohonan maaf Belanda mengandung unsur “ada udang di balik batu”?

Politik Reparatif Belaka?

Menurut seorang profesor sejarah di University of Sydney Robert Aldrich dalam tulisannya yang berjudul Apologies, Restitutions, and Compensation permohonan maaf Belanda yang disertai dengan pengakuan akan kejahatan yang pernah dilakukannya disebut sebagai salah satu bentuk dari reparative politics alias politik reparatif.

Alrich menjelaskan setidaknya terdapat tiga bentuk tindakan politik reparatif antara lain permohonan maaf dan penyesalan, pengembalian objek warisan, serta kompensasi moneter atas kejahatan kolonial yang pernah dilakukan.

Pada akhirnya, penjelasan Aldrich menjadikan apa yang dilakukan Belanda saat ini menjadi wajar. Berawal dari permohonan maaf dan penyesalan, Belanda memutuskan untuk mengembalikan pusaka keris milik Pangeran Diponegoro yang selama ini tersimpan di Museum Nasional Etnologi Leiden kepada Indonesia.

Kompensasi moneter atas kejahatan kolonial juga turut digelontorkan Belanda untuk membayar praktik kolonialismenya di masa lalu.

Pada bulan lalu, salah seorang anggota kabinet PM Belanda sempat menyampaikan permohonan maaf sekaligus menyediakan dana sebesar Rp3,2 triliun sebagai kompensasi kejahatan kolonialisme terutama praktik perbudakan.

Pernyataan itu telah dibenarkan Menteri Perlindungan Hukum Belanda Franc Weerwind terkait isi laporan RTL bahwa Pemerintah Belanda berencana meminta maaf secara resmi pada bulan Desember.

Pemerintah Belanda bahkan akan menyediakan dana sekitar Rp422,31 miliar  untuk membuka museum perbudakan.

Kembali kepada konsep politik reparatif, Aldrich menyebutkan beberapa faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik politik semacam itu antara lain karena adanya kepentingan politik, sektarianisme, nasionalisme, kondisi geopolitik, disparitas kekuatan antarnegara, dan sebagainya.

Hal itu kemudian menjadi masuk akal mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini melakukan pertemuan bilateral dengan PM Rutte untuk membahas perundingan Indonesia-EU CEPA, kerja sama transisi energi, kerja sama investasi, serta kerja sama penanggulangan kejahatan lintas batas.

Merujuk pada kerja sama Belanda-Indonesia pada tahun 2020 silam, Raja dan Ratu Belanda pernah dikabarkan membawa investasi senilai Rp14,3 triliun. Beberapa di antaranya adalah pengembagan Tanjung Priok (khususnya Terminal Vopak), pengembangan pabrik susu Friesland Campina, dan investasi Shell (Royal Dutch Group) di sektor hilir minyak dan gas.

Investasi-investasi tersebut bisa jadi merupakan bentuk politik reparatif Belanda. Pasalnya, di beberapa negara eks-jajahan – terutama Afrika – reparasi kolonial berupa investasi dan bantuan dana seringkali dianggap sebagai bentuk baru penjajahan di era kontemporer.

Menurut Sheriff Folarin dalam tulisannya yang berjudul Reparation or Recolonization menjelaskan reparasi kolonial yang merujuk pada bentuk neo-kolonialisme era modern ditandai dengan upaya dominasi pengaruh suatu negara atas negara lain dalam hal ekonomi dan budaya tanpa kontrol secara langsung seperti penjajahan di masa kolonial.

Oleh karena itu, permohonan maaf Belanda kemungkinan tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, melainkan sebagai upaya politik reparatif belaka yang dilatarbelakangi dengan kepentingan ekonomi, diplomatik, dan budaya.

Selain itu, mayoritas publik tidak menerima akan pengakuan Belanda yang menganggap Indonesia merdeka pada 27 Desember 1949. Namun, pemerintah Indonesia sendiri seakan memberi tanggapan bahwa permohonan maaf dan pengakuan kemerdekaan sebagai dua hal yang tidak urgen. (Z81)

PinterPolitik.com

“Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I’m sorry now?” – Justin Bieber, “Sorry” (2015)

Kata maaf adalah kata yang paling mudah digunakan ketika kita melakukan kesalahan. Saat seseorang selingkuh, misalnya, kata maaf seakan-akan menjadi obat ramuan yang bisa menghapuskan segala rasa sakit yang ada di dalam hati.

Ujung-ujungnya, si dia malah minta putus. “Maaf, perasaanku sudah berubah,” begitu katanya. Sederhana sekali, bukan? Padahal, perihnya hati sulit kita terima. 

Gampangnya sih, si dia bisa langsung saja pergi tanpa harus membawa beban apapun. Terkadang, ini juga sih yang membuat kita akhirnya susah memaafkan dan merelakan kepergiannya.

Nah, kata maaf yang ala kadarnya seperti ini nggak hanya terjadi ketika sebuah hubungan asmara berakhir, melainkan juga hubungan antarnegara – khususnya di antara negara eks-penjajah dan negara atau wilayah bekas jajahannya. 

Baru-baru ini, Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte, mewakili pemerintah Belanda, menyampaikan permohonan maaf kepada negara bekas jajahan dan wilayah konstituennya – seperti Suriname, Aruba, Curaçao, hingga Indonesia – atas peran Belanda dalam aktivitas perbudakan di masa kolonial sebelum tahun 1863. 

Tapi nih, dalam permintaan maaf tersebut, Belanda tidak mengumumkan rencana reparasi kepada mereka yang terdampak – meskipun kabarnya pemerintah Belanda sudah menyiapkan sejumlah uang sebesar €200 juta (Rp3,1 triliun). Ya, ditunggu ya, Meneer Rutte. Hehe.

Soalnya nih, sejumlah pakar juga menilai kalau hanya kata maaf tidaklah cukup. Bahkan, uang sebesar €200 juta dinilai juga belum bisa menutupi kolonialisme yang terjadi sekitar selama 400 tahun.

Mengacu pada tulisan Borja Martinovic, Karen Freihorst, dan Magdalena Bobowik yang berjudul To Apologize or to Compensate for Colonial Injustices?, keluarga korban terdampak dari ketidakadilan kolonial bisa saja merasa tidak cukup hanya dengan permohonan maaf. Terkadang, reparasi – baik secara emosional maupun finansial – juga dibutuhkan.

Hmm, kalau misalnya Meneer Rutte hanya meminta maaf, bukan nggak mungkin, Belanda ini jadi mirip dengan si dia yang hanya tinggal pergi dengan kata maaf saja. Padahal nih, ya, belum tentu, rasa sakit bisa hilang begitu saja dengan kata maaf.

Nah, tuh, apakah cukup hanya dengan permohonan maaf dari pemerintah Belanda saja? Ataukah perlu reparasi lanjutan – misal dengan kompensasi kepada keluarga korban dan keturunannya? Tentunya, semua kembali kepada keinginan dan kerelaan korban terdampak. (A43)

PinterPolitik.com

Sebagai orang spesial dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kembali dipercaya mengurus aspek esensial kenegaraan.

Kali ini, Luhut menjadi utusan untuk membuka komunikasi diplomatik awal dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) sebelum kunjungan resmi Presiden Jokowi nantinya.

Lawatan selama tiga hari itu disebut mendiskusikan sejumlah hal, mulai dari rencana penambahan kuota haji, restorasi mangrove, hingga investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Namun, ada kisah menarik sepulangnya Luhut dari kunjungan itu. Sebelum bertemu putra mahkota Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman, dia mengaku sempat diremehkan oleh Penasihat Keamanan Nasional Musaed bin Mohammed Al-Aiban.

Curhat itu sendiri disampaikan Luhut dalam acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia LagawiFest 2022 yang bertempat di Lampung, Kamis pekan lalu.

Kepala Staf Kepresidenan Indonesia pertama itu merasakan ada nada minor saat Al-Aiban seolah menganggap dirinya hanya sebagai representasi eksportir tenaga kerja.

Luhut bercerita bahwa dirinya cukup dibuat gusar dengan hal tersebut. Dia kemudian memberikan penjelasan kepada Al-Aiban terkait sejumlah progres yang telah dicapai Indonesia.

Serangkaian data mulai dari tingkat pengangguran, penanganan Covid-19, ekspor, hingga investasi asing langsung (FDI) ditunjukkan Luhut kepada sosok yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Arab Saudi itu.

Kendati demikian, satu pertanyaan kiranya masih mengganjal, yakni mengapa gestur meremehkan itu sampai dialami oleh Luhut?

Riwayat Perbudakan Saudi?

Kata kunci “eksportir tenaga kerja” kiranya dapat menjadi titik tolak mengapa kesan dianggap sebelah mata dirasakan Luhut dalam lawatannya ke Arab Saudi. Ya, praktik atau “budaya perbudakan modern” di negara-negara Timur Tengah – termasuk Arab Saudi – kiranya masih eksis hingga kini.

Terdapat sebuah sistem yang dikenal dengan Nizham Al-Kafala, yakni pengaturan ketenagakerjaan di mana negara memberikan sang majikan kontrol penuh pada para pekerja non-terampil yang bekerja padanya. Para pekerja itu sendiri kebanyakan berasal dari luar negeri seperti negara-negara Afrika, Asia Selatan, hingga Indonesia.

Sistem itu membuat keterikatan pekerja kepada pemberi kerja begitu rumit. Mulai dari keleluasaan menyita paspor serta dokumen keimigrasian, pengaturan durasi kerja, hingga izin keperluan pribadi yang acapkali tidak terjamin.

Perbudakan tradisional di tanah Arab memiliki sejarah yang cukup panjang. Bahkan, frasa “memerdekakan budak” tercantum di dalam kitab suci umat Islam, Al-Qur’an yang diturunkan melalui Nabi Muhammad pada abad ke-6.

Praktik perbudakan dengan mekanisme yang tak manusiawi kemudian terjadi pada pertengahan abad ke-19 kala terdapat momentum melonjaknya permintaan kurma dan mutiara alami.

Akibatnya, kebutuhan tenaga kerja turut meningkat dan para pedagang Arab ketika itu menyiasatinya dengan menculik orang-orang dari bagian timur laut benua Afrika untuk kemudian diperdagangkan sebagai tenaga kerja kasar di Teluk.

Praktik itu tetap bertahan hingga dekade 60-an sebelum negara-negara Arab mulai melarang perdagangan budak. Arab Saudi sendiri secara resmi melakukan pelarangan tersebut pada tahun 1962.

Meskipun Raja Salman telah menggagas upaya perbaikan sistem kafala pada awal 2021 lalu, kondisi sosio-kultural masyarakat secara umum kiranya masih belum dapat terbuka mengenai masa lalu mereka dalam praktik perdagangan budak hingga kini.

Peneliti independen sejarah Teluk, Abdulrahman Alebrahim mengatakan bahwa topik perbudakan sangat tidak disukai, bahkan ketika dibahas secara akademis dan dalam kerangka keadilan serta kesetaraan sosial.

Perbudakan juga menjadi topik tabu di masyarakat Arab dan ada kecenderungan bahwa sangat mudah bagi seseorang di sana untuk tidak menghargai pekerja kasar.

Secara khusus, Arab Saudi merupakan negara lima besar tujuan tenaga kerja asal Indonesia, terutama para pekerja non-terampil.

Aspek historis dan sosio-kultural di atas agaknya membuat pelabelan sebagaimana dijelaskan George Herbert Mead dan Howard S. Becker dalam buku berjudul Labeling Theory: Social Constructionism, Social Stigma, Deinstitutionalisation menemui relevansinya, termasuk dalam konteks Al-Aiban dan Luhut.

Namun, apakah itu menjadi faktor tunggal musabab nada meremehkan yang dirasakan Luhut?

Pendelegasian Luhut Keliru?

Pertemuan Luhut dan Pangeran Salman kiranya lebih menitikberatkan pada rencana investasi IKN yang sebelumnya telah diproyeksikan Luhut pada Mei lalu, dibandingkan dua agenda komplementer lain yakni kuota haji dan restorasi mangrove.

Meskipun dalam kunjungan itu didampingi oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, pendelegasian Luhut sebagai utusan khusus dan representasi sentral Indonesia dalam agenda itu agaknya kurang tepat, terutama ketika berbicara diplomasi politik Timur Tengah.

Henry M. Wriston dalam The Special Envoy menjelaskan signifikansi seorang utusan khusus sebagai perwakilan yang dikirim oleh suatu negara ke negara lain untuk tugas serta fokus spesifik.

Tidak seperti misi diplomatik permanen, utusan khusus haruslah didelegasikan kepada mereka yang dapat menciptakan keintiman secara personal sebelum membawanya pada tujuan diplomasi politik, termasuk kerja sama tertentu seperti investasi.

Wriston menyebut hal itu bergantung pada karakteristik negara dituju serta misi seperti apa yang sedang ingin dicapai.

Dengan kata lain, sebelum menerima dan memberikan respons atas lawatan diplomatik seorang utusan, sebuah negara akan melakukan analisa dan memberikan penilaian terlebih dahulu terhadap sang utusan khusus yang mana dapat tercermin dari impresi yang diberikan.

Selain itu, sebagai Penasihat Keamanan Nasional, Al-Aiban kemungkinan besar telah memetakan segala hal tentang Luhut hingga ke variabel-variabel spesifik seperti reputasi Luhut di kancah politik domestik maupun citranya di mata publik Tanah Air, sebelum pertemuan kedua belah pihak berlangsung.

Luhut pun tentu memiliki perbedaan, misalnya, dengan Alwi Shihab yang kini memiliki posisi resmi sebagai utusan khusus Presiden Jokowi untuk Timur Tengah dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI).

Alwi sendiri dinilai memiliki reputasi mumpuni sebagai penyambung lidah terbaik pemerintah Indonesia dalam diplomasi politik dengan negara-negara Timur Tengah.

Hal itu dimilikinya sejak menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur hingga terus dipertahankannya saat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Lalu, apa yang dapat dimaknai jika Luhut sekiranya menjadi utusan yang keliru?

Ancam IKN?

Meski Luhut membawa nuansa optimisme bahwa UEA dan Arab Saudi akan jadi investor di IKN, hal itu agaknya tak lantas menjamin semuanya akan berjalan sesuai rencana. Apalagi, terdapat preseden sebelumnya yang bahkan membuat Presiden Jokowi kecewa atas ekspektasinya, terlebih khusus kepada Arab Saudi.

Setelah menjamu Raja Salman pada Maret 2017 silam, Presiden Jokowi mengungkapkan kekecewaannya karena nilai investasi yang ditanamkan Saudi di Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan dengan di Tiongkok.

Padahal, ketika itu mantan Gubernur DKI Jakarta itu telah memberikan gestur istimewa dengan memayungi sang Raja di Istana Bogor saat kondisi hujan.

Akan tetapi, “politik payung” agaknya jauh dari kata signifikan untuk dijadikan pertimbangan dalam investasi Arab Saudi. Tentu ada kalkulasi komprehensif untuk menjawab sejauh mana suatu negara menanamkan modalnya di negara lain.

Pada konteks IKN, Gerardo del Cerro Santamaria dalam Megaprojects, Development and Competitiveness mengatakan bahwa mega-project atau proyek besar belakangan memang telah menjadi tren retorika politik internasional.

Namun, hal itu kerap kali berhenti dan sebatas menjadi retorika. Hal ini seperti yang dikemukakan Bent Flyvbjerg dalam Underestimating Costs in Public Works Projects: Error or Lie?, yang menyebut bahwa mega-project hanya panggung kontemporer dan kampanye di tataran politik internasional.

Hal itu dikarenakan para politisi dan birokrat kerap fokus pada upaya mendapat dukungan politik semata, sementara komitmen dan pelaksanaan pembangunannya sendiri tak jarang terabaikan.

Terdapat beberapa sampel konkret dari postulat tersebut seperti Pelabuhan Hambanthota di Sri Lanka, Ibu Kota Baru Naypyidaw di Myanmar, sampai Forest City di Malaysia.

Tak hanya itu, variabel konkret lain seperti reputasi suatu negara bagi investor, kepastian hukum, serta risiko krisis dan inflasi menjadi sederet hal yang menjadi pertimbangan serius.

Situasi yang masih sulit pasca pandemi Covid-19, ditambah dampak konflik Rusia-Ukraina juga boleh jadi tak lepas dari perhitungan apakah investasi Arab Saudi akan berkontribusi bagi pembangunan IKN.

Plus, rezim yang dipastikan akan segera berganti menambah variabel ketidakpastian politik ke depannya. Tak terkecuali dalam hal kendali Luhut dalam proyek ambisius IKN.

Lalu, apakah Arab Saudi akan benar-benar menanamkan modalnya di IKN Nusantara setelah serangkaian intrik dan interpretasi di atas? Menarik untuk dinantikan. (J61)