PinterPolitik.com

“I said they treat me like a slave. Woi, we feel a whole heap of pain” – Assassin, DJ asal Jamaika

Mungkin, bagi sebagian penggemar film Hollywood ala Amerika Serikat (AS), isu perbudakan bukanlah hal yang asing. Bagaimana tidak? Banyak film dan seri televisi kerap membahas persoalan yang terjadi di masa lampau ini.

Sebuah film berjudul 12 Years a Slave (2013) yang memenangkan tiga piala Oscar pada tahun 2014 misalnya menceritakan seorang manusia bebas yang akhirnya harus jatuh pada naungan perbudakan pada abad ke-19. Tentunya, tak sedikit penonton pasti bakal merasa geram.

Selain film tersebut, ada juga film populer lainnya yang berjudul Django Unchained (2012). Film yang dibintangi oleh Jamie Foxx ini mengisahkan seorang budak yang akhirnya menjadi manusia bebas dengan latar belakang film di negara bagian Texas, AS, pada abad ke-19.

Dua film ini setidaknya menggambarkan bahwa perbudakan merupakan tragedi masa lalu yang terjadi pada abad ke-19. Mungkin, bila dibandingkan dengan masa kini, perbudakan serupa bisa dibilang telah berkurang jumlahnya.

Meski begitu, siapa sangka ternyata perbudakan dan kerja paksa masih terjadi di masa sekarang? Buktinya, beberapa waktu lalu, media dan kantor berita Korea Selatan ramai memberitakan isu pelarungan yang dilakukan oleh kapal-kapal berbendera Tiongkok terhadap sejumlah anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI).

Saya telah mendapatkan komitmen Pemerintah RRT untuk membantu Pemerintah Indonesia menindaklanjuti isu ini dengan perusahaan RRT

— Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (@Menlu_RI) May 7, 2020

Adanya pelarungan ini sontak membuat warga dan pemerintah Indonesia bereaksi. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi misalnya langsung memanggil Duta Besar (Dubes) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xiao Qian untuk ditanyai mengenai persoalan pelarungan tersebut.

Meski Kementerian Luar Negeri (Kemlu) akhirnya menyatakan bahwa pelarungan sudah dilakukan sesuai peraturan internasional, dugaan akan adanya perbudakan dan kerja paksa tetap mencuat. Pasalnya, beberapa ABK Indonesia mengakui adanya kondisi-kondisi yang membuat mereka “terpaksa” bekerja melebihi batas.

“Kadang kita tidur cuma tiga jam,” ujar salah satu ABK Indonesia. Situasi kerja yang dihadapi oleh para ABK WNI ini tentu menimbulkan kesedihan tersendiri dan menyinggung rasa kemanusiaan banyak orang.

Menanggapi hal seperti ini, sudah menjadi kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi warga-warga negaranya – apalagi bila hak-hak dasar WNI disebut-sebut telah dirampas.

Lantas, Apa respons pemerintah Indonesia terhadap polemik dan isu perbudakan ini? Bagaimana respons tersebut bila dilihat dari sisi politik luar negeri?

Mengapa Panggil Dubes?

Guna menanggapi persoalan ini, pemerintah Indonesia memutuskan untuk meminta keterangan dari Dubes Tiongkok Xiao Qian. Menlu Retno kabarnya memanggil Xiao Qian untuk mendiskusikan keabsahan pelarungan yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan Tiongkok.

Pemanggilan dubes seperti ini sebenarnya merupakan hal yang lumrah terjadi dalam hubungan diplomatis. Biasanya, pemanggilan dubes dilakukan ketika sebuah persoalan antarnegara menjadi perhatian pemerintah Indonesia.

Bukan tidak mungkin, pemanggilan dubes yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini memiliki konsekuensi penting. Dalam politik antarnegara, dubes sendiri dianggap sebagai simbol dan perwakilan negara pengirim untuk negara penerima dalam negosiasi.

Olivia McCaffrey dalam tesisnya yang berjudul Silent Statecraft menjelaskan bahwa pemanggilan dubes, selain menjadi saluran komunikasi antara dua negara, juga bisa menjadi pemberian sinyal diplomatis (diplomatic signaling) atas sikap negara penerima terhadap suatu isu.

Pemberian sinyal seperti ini pernah dilakukan pada tahun 2010 oleh Wakil Menlu Israel Daniel Ayalon dengan memanggil Dubes Turki akibat dirilisnya sebuah episode drama televisi Turki yang dinilai anti-Semitis.

Lantas, bagaimana dengan pemanggilan dubes yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia?

Pemanggilan dubes selain menjadi saluran komunikasi antara dua negara juga bisa menjadi pemberian sinyal diplomatis (diplomatic signaling) atas sikap negara penerima terhadap suatu isu.
Share on X

Sebenarnya, pemerintah Indonesia sendiri kerap menggunakan pemanggilan dubes sebagai pemberian sinyal atas sikap diplomatis yang ingin diberikan. Hal ini kerap dilakukan oleh Kemlu ketika isu-isu luar negeri yang menciptakan polemik mengambil porsi besar dalam perhatian masyarakat.

Persoalan mengenai penculikan nelayan-nelayan WNI yang terjadi di Laut Sabah pada Januari 2020 lalu misalnya, sampai membuat Menlu Retno memanggil perwakilan dua negara Asia Tenggara lainnya, yakni Malaysia dan Filipina. Pasalnya, penculikan nelayan seperti ini tak hanya sekali saja terjadi di wilayah perairan tersebut.

Boleh jadi, pemanggilan Dubes Tiongkok oleh Menlu Retno baru-baru ini juga menyatakan akan keseriusan sikap pemerintah Indonesia terhadap isu pelarungan ABK Indonesia. Tak berselang lama setelah bertemu dengan Xiao Qian, Menlu langsung memberikan keterangan pers terkait tindakan pelarungan tersebut.

Tentunya, pemanggilan yang dilakukan oleh Menlu Retno tersebut tak dapat memuaskan banyak pihak. Migrant CARE misalnya menilai bahwa pertemuan tersebut tak membahas persoalan pokok mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak para ABK.

Namun, uniknya, persoalan perbudakan ABK asal Indonesia ini tak hanya sekali saja terjadi. Pada tahun 2019 lalu misalnya, isu yang mirip pernah mencuat di media dengan melibatkan beberapa ABK WNI di kapal Zhong Ju 18.

Lantas, bila persoalan ini bukanlah hal baru, mengapa pemerintah Indonesia belum juga menyelesaikan persoalan ini dengan Tiongkok? Kira-kira, mampukah Indonesia?

Lemahnya Diplomasi Indonesia?

Dalam berdiplomasi, setiap negara memiliki modal tertentu untuk mencapai kepentingannya. Kepentingan sebuah negara dapat mencakup kebijakan yang diambil oleh negara lain.

Ketika pemerintah Indonesia memberikan sinyal diplomatis kepada Malaysia dan Filipina melalui pemanggilan duta-duta besar yang membahas soal penculikan nelayan WNI misalnya, pemerintah pastinya mengharapkan perubahan kebijakan yang dapat dilakukan oleh dua negara tersebut.

Salah satu kepentingan yang ingin dicapai ialah agar pemerintah Malaysia dan Filipina dapat meningkatkan keamanan laut di wilayah perairan sekitar Sabah – di mana sejumlah nelayan WNI diculik.

Berkaca dari pemanggilan kedua dubes tersebut, pemerintah Indonesia mungkin juga memiliki kepentingan dan ekspektasi tertentu terhadap pemerintah Tiongkok setelah Menlu Retno bertemu dengan Dubes Xiao Qian beberapa waktu lalu.

View this post on Instagram

Indonesia dihebohkan dengan kabar perbudakan ABK asal Indonesia di kapal Tiongkok #anakbuahkapal #abkindonesia #perbudakan #kekerasan #tiongkok #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 8, 2020 at 3:12am PDT

Boleh jadi, pemerintah Indonesia tak hanya ingin mendapatkan informasi terkait sesuai hukum atau tidaknya pelarungan yang dilakukan oleh kapal-kapal Tiongkok. Pasalnya, Menlu Retno sendiri telah menyatakan bahwa Tiongkok akan melakukan investigasi terkait dugaan perbudakan tersebut.

Meski begitu, dalam diplomasi, kepentingan bukanlah satu-satunya unsur utama. Pemerintah Indonesia bisa jadi membutuhkan unsur lain, yakni power (kekuatan).

David A. Baldwin dalam tulisannya yang berjudul Power and International Relations – dengan mengutip Robert A. Dahl – menjelaskan bahwa power dalam hubungan internasional dapat didefinisikan sebagai kemampuan negara A dalam membuat negara B melalukan hal yang sebenarnya tak akan dilakukan oleh B.

Dalam hal ini, Indonesia bisa jadi membutuhkan power pada tingkat tertentu agar Tiongkok mau melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Indonesia. Guna memengaruhi negara lain, Baldwin menjelaskan bahwa sebuah negara bisa saja perlu memerhatikan beberapa dimensi dari power itu sendiri.

Salah satu dimensi yang disebutkan oleh Baldwin adalah weight (beban). Dimensi satu ini berbicara mengenai kemungkinan akan terpengaruhnya perilaku negara B oleh negara A. Artinya, negara yang memiliki kekuatan yang lebih besar menjadi lebih mampu dalam memengaruhi perilaku negara lain.

Lantas, apakah mungkin pemerintah Indonesia mampu memengaruhi perilaku Tiongkok dalam isu perbudakan ini?

Bisa jadi, pemerintah Tiongkok belum tentu mau mengikuti kemauan Indonesia. Pasalnya, secara beban power, Indonesia bisa jadi terpaut jauh dalam beberapa indikator power (seperti kekuatan militer dan ekonomi).

Dalam persoalan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Laut Natuna Utara – atau Laut China Selatan – misalnya, pemerintah Indonesia juga telah memanggil Dubes Tiongkok. Namun, persoalan penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia tampaknya tetap terjadi meski sekarang dunia tengah disibukkan oleh pandemi virus Corona (Covid-19).

Berkaca dari hal ini, bukan tidak mungkin Kemlu bakal menghadapi aral yang serupa dalam upayanya untuk menyelesaikan persoalan perbudakan terhadap ABK WNI yang terjadi di kapal-kapal Tiongkok.

Meski begitu, pemerintah Indonesia mungkin masih bisa berharap akan perilaku Tiongkok perihal persoalan ABK WNI. Pasalnya, menurut Baldwin, power setiap negara bisa juga berbeda-beda dalam setiap isu (scope).

Mungkin saja, Indonesia dapat didengarkan oleh Tiongkok dalam isu-isu di luar Laut Natuna Utara – atau Laut China Selatan. Ya, mari kita saksikan saja bagaimana kelanjutan upaya pemerintah Indonesia – khususnya Kemlu – dalam menyelesaikan persoalan dan polemik perbudakan ABK WNI ini. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, pasti kalian masih mengikuti dong informasi dan berita tentang kejadian menyakitkan yang dialami oleh beberapa anak buah kapal (ABK) Indonesia di kapal Long Xing 629. Kejadian yang awalnya diungkap oleh YouTuber asal Korea yang fasih berbahasa Indonesia ini secara mendadak menjadi buah bibir dan banyak di-omongin banyak orang di Indonesia, cuy.

Pasalnya, kehidupan mengerikan dan menyeramkan yang menimpa mereka gak manusiawi banget. Kerja 18 jam, istirahat hanya beberapa jam, makan umpan ikan yang hampir busuk, bahkan minum sulingan air laut. Duh, kasihan banget ya, cuy.

Nah, pasca adanya hal tersebut, tentu sontak mendapat berbagai tanggapan dari berbagai kalangan, baik dari kalangan akademisi hingga masyarakat biasa. Tanggapannya beragam banget, gengs. Ada yang hanya mengatakan bahwa sangat kecewa dengan tindakan tersebut, bahkan hingga ada yang mengumpat bahkan menyumpahkan tindakan perbudakan itu, gengs.

Yaa, tidak menyalahkan ya, gengs, umpatan itu bentuk dari kekesalan publik dan sedikit bisa dimaklumi. Pasalnya,memang itu gak manusiawi banget.

Nah, yang menjadi menarik, bukan tentang banyaknya masyarakat Indonesia yang mengecam tindakan perbudakan tersebut, gengs, tetapi bagaimana sih posisi pemerintah Indonesia dalam menyikapi kejadian ini?

Terlebih, tidak hanya sekali ini loh tindakan perbudakan yang menimpa warga negara Indonesia (WNI) ketika bekerja di luar negeri. seperti kejadian yang menimpa Nurjamilah yang disetrika majikannya dan hukuman mati yang menimpa Tuti Tursilawati di Arab Saudi tanpa notifikasi kepada Kedutaan Besar (Kedubes) RI di Riyadh. Anehnya, pemerintah Indonesia ternyata tidak bisa bertindak banyak menyikapi hal tersebut, gengs. Miris banget ya. Hadeuhhh.

Terkait sikap pemerintah Indonesia tentang pelarungan tiga jenazah ABK ke laut, awalnya terlihat garang dan bersikap tegas, cuy. Pemerintah kita langsung memanggil Duta Besar Tiongkok yang ada di Indonesia.

View this post on Instagram

Indonesia dihebohkan dengan kabar perbudakan ABK asal Indonesia di kapal Tiongkok #anakbuahkapal #abkindonesia #perbudakan #kekerasan #tiongkok #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 8, 2020 at 3:12am PDT

Kelihatannya sih, tujuannya agar dapat memberikan penjelasan secara lengkap dan runtut. Yaa, mungkin semacam memberikan peringatan awal sekaligus meminta tanggung jawab begitu ya, gengs. Tetapi, ternyata sikap pemerintah Indonesia di luar perkiraan, cuy.

Pasca-pertemuan dengan Dubes Tiongkok, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan bahwa pelarungan tiga jenazah tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga. Wadadaww, beneran nih, masa hal seperti itu sudah mendapatkan persetujuan keluarga? Hmmm, jadi penasaran, ini benar apa gak yaa.

Ternyata nih, tidak lama setelah Menlu membuat statement tersebut, keluarga dari dua jenazah yang dilarungkan ke laut angkat bicara, cuy. Ternyata mereka tidak mengetahui, gengs, bahwa jenazah-nya di buang ke laut.

Hal yang diketahui adalah kabar bahwa ABK tersebut sakit, setelah itu meninggal dan disemayamkan secara layak sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hadeuhhh, parah yaa, cuy.

Ada apa nih sebenarnya? Kok informasi yang disampaikan Bu Menlu malah berbedaseperti itu? Kita gak bisa secara langsung menuduh bahwa pemerintah Indonesia berbohong atau gimana sih.

Anehnya, setelah bertemu dengan pihak Dubes Tiongkok, Menlu kok ber-statement seperti ini ya, gengs? Ini siapa ya yang berbohong? Pihak Kedubes Tiongkok, Pemerintah Indonesia, atau pihak keluarga nih? Hmmm, kalau pihak keluarga yang berbohong, ini kemungkinan kecil ya, gengs. Pasalnya, ini menyangkut kematian anggota keluarga, cuy.

Terlepas dari itu semua, semoga tindakan-tindakan yang melanggar hak para pekerja migran seperti ini bisa segera hilang dan tidak menimpa WNI lagi ya, gengs. Terlebih, Indonesia memang lemah ketika bargain dalam hal seperti ini.

Upsss, buktinya, tidak sedikit tuh kejadian seperti ini yang menimpa WNI ketika bekerja di luar negeri tetapi pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan banyak hal. Selain itu, tindakan perbudakan juga tidak menghargai nilai hak asasi manusia (HAM) ya, cuy. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.