PinterPolitik.com

Penggunaan mata uang Malaysia, Ringgit di daerah perbatasan Pulau Sebatik masih menjadi hal yang normal. Memang, masyarakat di sana selama ini masih menggunakan rupiah dan ringgit sebagai alat dalam transaksi sehari-hari.

Penggunaan itu bisa dilihat dari pencantuman harga sejumlah produk di beberapa toko kelontong yang nominalnya menggunakan angka ringgit.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengatakan akan melakukan sosialisasi lagi di Pulau Sebatik dengan menggandeng Bank Indonesia (BI).

“Kami tegaskan untuk semua transaksi harus menggunakan rupiah. Ini negara Indonesia harus menghargai apa yang kita miliki, harus menggunakan uang rupiah,” Zainal Arifin Paliwang, Gubernur Kalimantan Utara saat dikonfirmasi Jumat (4/8/2023).

Kondisi ini jelas sangat memprihatinkan, mata uang sendiri tidak memiliki kedaulatan dan kekuatan di wilayah Indonesia meskipun berada di garis terluar.

Penggunaan Ringgit di kawasan perbatasan juga dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan nilai tukar Rupiah. Ketika permintaan akan Ringgit meningkat, nilai tukar Rupiah dapat mengalami tekanan dan mengalami depresiasi.

Hal ini bisa membuat harga-harga barang dan inflasi menjadi tidak stabil, sehingga memberikan beban ekonomi tambahan pada masyarakat di kawasan perbatasan.

Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah strategis. Diantaranya, peningkatan aksesibilitas perbankan dan infrastruktur di kawasan perbatasan akan membantu mendorong penggunaan Rupiah dan memudahkan transaksi lintas batas.

Selain itu, kerjasama dengan pemerintah Malaysia juga harus diperkuat untuk menyelesaikan masalah-masalah mata uang di perbatasan. Kerjasama ini dapat mencakup pertukaran informasi tentang aktivitas ilegal, harmonisasi kebijakan perdagangan, dan upaya bersama untuk mempromosikan penggunaan mata uang resmi di kedua negara.

Penggunaan Ringgit di kawasan perbatasan Indonesia adalah fenomena yang kompleks dan harus dikelola dengan bijaksana.

Pemerintah harus berupaya memahami akar permasalahan, meningkatkan infrastruktur perbankan, mengedukasi masyarakat, dan menjalin kerjasama dengan negara tetangga untuk memastikan penggunaan mata uang yang tepat dan mendukung kedaulatan ekonomi Indonesia. (S83)

PinterPolitik.com

Hubungan antara Australia dan Timor Leste akan memasuki babak baru. Hal ini terjadi setelah kedua negara bertetangga tersebut menandantangani perjanjian bersejarah soal perbatasan laut di antara mereka. Perjanjian ini akan ditandatangani di Markas PBB, New York, Amerika Serikat.

Timor Leste menyambut baik perjanjian batas maritim tersebut dan menganggapnya sebagai hari yang bersejarah. Negara yang berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut, diperkirakan akan mendapat untung dari perjanjian batas maritim tersebut.

Beberapa pengamat internasional menduga, perjanjian ini akan berpengaruh pada Indonesia. Indonesia diperkirakan akan mengikuti langkah Timor Leste untuk melakukan negosiasi batas wilayah dengan Australia. Indonesia akan mencari untung serupa dengan bekas wilayahnya tersebut.

Jika Indonesia mengambil langkah serupa Timor Leste, keuntungan apa yang bisa diambil oleh Indonesia? Hubungan Indonesia dan Negeri Kanguru sejauh ini kerap mengalami naik-turun. Apakah negosiasi soal perbatasan bisa menambah rusak hubungan antara kedua negara?

Mengikuti Langkah Timor Leste

Perbatasan antara Australia dan Timor Leste memang menimbulkan masalah sejak bertahun-tahun yang lalu. Sejak Timor Leste lepas dari Indonesia pada tahun 1997, tidak ada batas yang jelas di antara kedua negara yang berjarak amat dekat tersebut.

Di area tersebut terdapat wilayah yang amat menggiurkan untuk pemasukan masing-masing negara. Ada sebuah sumber Migas di wilayah yang dikenal sebagai Celah Timor, yaitu sumber Migas Greater Sunrise. Keberadaan sumber Migas ini kerap menjadi sumber ribut antara Australia, Timor Leste, dan terkadang Indonesia. Beberapa pengamat menduga sumber Migas tersebut akan menjadi motivasi Indonesia memperbaiki batas wilayah dengan Australia.

Indonesia memang memiliki masalah perbatasan dengan negeri asal bumerang tersebut. Sebenarnya telah ada Perjanjian Perth 1997 yang membahas perbatasan antara kedua negara. Akan tetapi, hingga saat ini, Indonesia masih belum meratifikasi perjanjian tersebut.

Kedua negara memang telah menyetujui batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Akan tetapi, belum ada konsekuensi atas pelanggaran batas tersebut. Hal ini membuat Indonesia enggan untuk meratifikasi perjanjian tahun 1997 tersebut.

Perjanjian antara Timor Leste dan Australia dapat dijadikan peluang bagi Indonesia untuk juga menegosiasikan batas wilayah laut dengan Australia. Belum diratifikasinya perjanjian tahun 1997, dapat menjadi alasan bagi Indonesia dalam memiliki peluang untuk menegosiasikan kembali batas wilayahnya dengan Australia.

Sejauh ini, beberapa pihak menyebut perjanjian tersebut akan merugikan Indonesia. Meski belum diratifikasi, Perjanjian Perth disebut-sebut telah dimanfaatkan oleh Australia. Beberapa pihak misalnya, menuding kalau perjanjian itu dimanfaatkan untuk menindas nelayan tradisional Indonesia.

Banyak nelayan asal Indonesia yang terpaksa harus berurusan hukum dengan negeri asal hewan Koala tersebut. Nelayan yang berasal dari NTT, konon banyak  ditangkap dan ditahan karena dianggap melanggar batas wilayah antara kedua negara.

Australia bertindak seakan-akan telah memiliki tata batas laut yang jelas di wilayah tersebut. Tindakan ini dibuktikan dengan penahanan terhadap nelayan-nelayan Indonesia dengan menggunakan hukum yang berlaku di negara terbesar di Oseania tersebut.

Hal inilah yang membuat beberapa pihak menilai Indonesia harus menegosiasikan kembali secara jelas, batas wilayah dengan negara tersebut. Sudah terlalu lama nelayan Indonesia harus menderita karena tindakan sewenang-wenang dari negara tetangga yang masuk dalam persemakmuran Inggris itu.

Indonesia Ingin Terciprat Minyak?

Jika memilih menegosiasikan kembali batas wilayah tersebut, Indonesia bisa saja memperoleh akses pada sumber Migas yang ada di Celah Timor. Negeri ini bisa saja kelimpahan rezeki berupa sumber Migas baru dengan keuntungan miliaran dollar.

Meski begitu, sebagian kalangan melihat kalau perolehan Migas dari area tersebut tidak benar-benar menguntungkan. Biaya produksi untuk mengelola Migas di wilayah tersebut disebut-sebut lebih besar ketimbang potensi keuntungan yang diberikan.

Tengok saja perhitungan yang berlaku bagi perolehan keuntungan Timor Leste. Di atas kertas, keuntungan yang dapat diperoleh negara yang beribukota di Dili tersebut mencapai 40 miliar dollar AS. Akan tetapi, beberapa pengamat menyebut bahwa keuntungannya kemungkinan hanya mencapai 8,16 miliar dollar AS.

Pengamat perminyakan AS, Jeffrey Feynman menyebut bahwa diperlukan biaya hingga 24 miliar dollar AS untuk mengembangkan proyek Migas di area Greater Sunrise. Ia juga menduga bahwa proyek tersebut akan memberikan kerugian sebesar 28 miliar dollar AS selama 30 tahun produksi.

Infrastruktur perminyakan di area tersebut juga dianggap sudah usang dan tidak cukup memadai. Disebutkan bahwa jika tidak ada investor gila yang menanam dananya, maka kemungkinan adanya infrastruktur baru untuk mengeksporasi minyak hampir mendekati nol.

Jika energi yang menjadi sumber keinginan Indonesia memperjelas batas wilayah dengan negara yang dipimpin Malcolm Turnbull tersebut, maka kondisi di atas penting untuk diperhatikan.  Jangan sampai mengambil risiko memburuknya hubungan demi keuntungan Migas yang masih belum jelas.

Menambah Beban Hubungan?

Indonesia memang idealnya menegosiasikan ulang batas wilayah dengan negara persemakmuran Inggris tersebut. Ada kedaulatan negara yang harus dijunjung tinggi melalui perjanjian perbatasan yang jelas. Akan tetapi, langkah ini diprediksi tidak akan semudah membalikkan telapak tangan.

Tensi hubungan antara Indonesia dengan Australia kerap meninggi dalam beberapa kesempatan. Kedua negara ini memang memiliki ketergantungan satu sama lain, akan tetapi ada saja masalah yang menyebabkan hubungan keduanya memanas.

Menurut Tim Lindsey dan Dave McRae, Indonesia dan Australia memang tergolong pasangan internasional yang aneh. Menurut mereka, terlalu banyak perbedaan di antara keduanya sehingga hubungan kerapkali bergolak dan tidak mudah diprediksi.

Mengikuti langkah Timor Leste dengan menegosiasikan ulang batas wilayah, memang bisa memberikan manfaat tersendiri bagi Indonesia. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada masalah yang bisa timbul akibat langkah tersebut. Menegosiasi ulang  batas wilayah antara negeri ini dengan Negeri Kanguru dapat membuka luka lama hubungan antara keduanya. Tensi hubungan yang tinggi bisa jadi tambah menanjak akibat langkah tersebut.

Hubungan kedua negara pernah memanas, misalnya pada saat eksekusi mati terpidana Narkoba Andrew Chan and Myuran Sukumaran. Ketika itu, Perdana Menteri Tony Abbott sempat menarik pulang duta besarnya di Jakarta sebagai bentuk protes.

Tensi juga sempat kembali meninggi manakala Panglima TNI Gatot Nurmantyo menghentikan sementara perjanjian kerjasama militer dengan Australia. Hal ini dilakukan setelah terjadi penghinaan terhadap Pancasila dalam kurikulum pelatihan pangkalan militer di Perth. Tidak hanya itu, ditemukan juga materi tentang Papua harus merdeka dari Indonesia.

Meski kerap bersitegang, keduanya tergolong saling membutuhkan. Deperteman Perdagangan Australia misalnya, menyebut hubungan dengan Indonesia adalah salah satu yang paling penting. Indonesia saat ini menjadi mitra dagang nomor 12 bagi Negeri Kanguru tersebut.

Indonesia juga membutuhkan hubungan baik dengan negara tersebut. Dari segi pariwisata misalnya, sekitar satu juta wisatawan mengunjungi Pulau Dewata setiap tahunnya. Kedua negara juga disebut-sebut memiliki salah satu perjanjian kerjasama pendanaan intelejen terbaik di dunia.

Meminta negara bekas jajahan Inggris itu untuk mengatur ulang batas wilayah, bisa saja mengganggu kerjasama yang telah terjalin cukup lama. Riwayat hubungan yang kerap panas bisa saja semakin panas akibat langkah tersebut.

Sejauh ini, Indonesia tampak menyambut baik ditandatanganinya perjanjian antara Australia dan Timor Leste. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memberikan pernyataan, meski Indonesia tidak menjadi pihak yang terlibat dalam rekonsiliasi, Indonesia mengamati secara saksama pada proses perjanjian tersebut.

Kemenlu menambahkan bahwa Perjanjian Perth 1997 tidak bisa dibiarkan seperti saat ini. Perjanjian antara Australia dan Timor Leste berkonsekuensi terjadi perubahan pula pada wilayah  antara Indonesia dengan negara yang beribukota di Canberra tersebut. Oleh karenanya, batas wilayah antara Indonesia dan Australia seharusnya bisa dinegosiasikan ulang.

Di lain pihak, Australia menyatakan tidak perlu melakukan negosiasi batas wilayah dengan Indonesia. Bagi pemerintahan di Canberra, kedua negara memiliki pemahaman batas-batas negara yang melayani kedua negara dengan baik selama beberapa dekade.

Mengatur ulang batas dengan negara pengimpor daging tersebut memang dapat memberi manfaat. Akan tetapi, hal ini perlu dilakukan secara hati-hati, jangan sampai hubungan yang kerap naik-turun harus memburuk karena hal tersebut. Jadi, apakah perlu Indonesia menegosiasi batas dengan Australia? (H33)

pinterpolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]emerintah mulai secara intensif dan berkelanjutan membenahi wilayah perbatasan negara. Dimulai dari pembangunan zona inti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) supaya tidak kalah dari milik negara tetangga. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo meminta supaya dibangun  zona pendukung dan diperlancar konektivitas di wilayah perbatasan.

Pembangunan lanjutan perbatasan ini dikemukakan Jokowi pada rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (14/3/2017), yang dihadiri Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah menteri, serta Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis. Kehadiran Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan pada rapat ini  dapat dijadikan tanda bahwa pembangunan perbatasan, sebagai salah satu cara mengawal kedaulatan negara, akan segera direalisasikan.

Sebelumnya, zona inti PLBN di darat, seperti di Entikong, Kabupaten Sanggau, PLBN Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PLBN Aruk di Kabupaten Sambas (Provinsi Kalimantan Barat), serta di Matoain, Kabupaten Belu, (Provinsi Nusa Tenggara Timur), sudah selesai dibangun. Setelah dibenahi, penampilan pos di wilayah perbatasan Indonesia tidak kalah lagi dari milik tetangga, bahkan lebih bagus.

Zona pendukung dimaksud dapat dikembangkan untuk berbagai manfaat. Misalnya, sebagai terminal barang dan penumpang, pusat perdagangan atau pasar untuk mengembangkan perekonomian masyarakat setempat. Bagus pula menjadi sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, kawasan sekitar dapat berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Pada gilirannya, sepanjang perbatasan menjadi wilayah yang dapat mendukung pertumbuhan sektor-sektor lainnya, seperti pertanian dan manufaktur. Industri pengolahan untuk memanfaatkan produk-produk pertanian dan perkebunan setempat. Maka, pembangunan zona inti dan zona pendukung akan memberikan nilai tambah.

Jokowi: Etalase Bangsa

Wilayah perbatasan darat dan laut sering disebut bagian belakang dari suatu negara. Nah, pemerintah sekarang melihat perbatasan sebagai terdepan atau beranda. Pada rapat terbatas, Selasa lalu, Jokowi menyebutkan perbatasan menjadi etalase bangsa.

Etalase atau beranda tentunya harus menarik dan punya daya pikat yang khas. Etalase juga berarti memamerkan produk dan jasa unggulan, pelayanan yang memuaskan, serta penyambutan yang menjadi buah bibir. Berada di etalase yang demikian akan membuat orang lebih tertarik untuk masuk lebih dalam, menjelajahi pulau, kota, dan daerah-daerah lainnya.

Bertitik tolak dari pandangan di atas, dapat dipahami mengapa “style” pembangunan Presiden Jokowi fokus dari daerah pinggiran dan perbatasan, termasuk pulau-pulau terluar.  Infrastruktur, seperti pelabuhan, jalan raya, dan bandara, disiapkan untuk memperlancar konektivitas antardaerah di satu pulau dan antarpulau. Jika konektivitas lebih lancar, pada gilirannya akan menurunkan harga barang di daerah-daerah pinggiran. Sebagai contoh, prinsip satu harga bahan bakar minyak di seluruh Indonesia, yang dicanangkan pemerintah, belum lama ini. Berarti harga BBM di Pulau Jawa sama dengan harga di Provinsi Papua.

Indonesia memiliki perbatasan darat dan laut dengan sejumlah negara. Perbatasan di jalur darat meliputi tiga negara, yakni dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Papua, dan dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Sedang di jalur laut berbatasan dengan 10 negara, yakni India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini (PNG).

Pada umumnya, kawasan perbatasan laut ini adalah pulau-pulau terluar yang jumlahnya kurang lebih 92 pulau. Beberapa di antaranya masih perlu ditata dan dikelola lebih intensif untuk menghindari permasalahan dengan negara tetangga. Maka, tidak berlebihan bila disebutkan, wilayah yang harus dijaga oleh pemerintah demi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sungguh banyak. Kalau tidak dijaga dengan seksama, maka kasus beralihnya kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia akan dapat terulang.

Pada 1998, masalah sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional. Kemudian, pada 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional  mengeluarkan putusan, yakni memenangkan Malaysia.

Pendekatan Strategis

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Nasional, wilayah perbatasan telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional di bidang Pertahanan dan Keamanan. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan perekonomian di wilayah perbatasan menjadi suatu keharusan dalam upaya menjaga kedaulatan negara.

Dengan demikian, upaya menjaga perbatasan, dalam arti membangun seperti halnya daerah-daerah lain di Tanah Air, merupakan pendekatan strategis dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu, strategi pengembangan  kawasan perbatasan tidak semata-mata untuk menyejahterakan masyarakat setempat, tapi juga untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Mengapa demikian? Perbatasan yang lemah penjagaannya akan dengan mudah dilewati oleh penyusup, baik untuk kepentingan ekonomi, seperti penyelundupan, maupun penguasaan wilayah, seperti bertempat tinggal. Dengan kata lain, wilayah perbatasan rawan disusupi pihak lain.

Bukti rawannya pertahanan dan keamanan di perbatasan sudah terjadi di beberapa negara. Misalnya,  Negara Bagian Shan di Myanmar, yang berbatasan dengan wilayah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), sudah cukup lama menjadi basis pemberontak. Pasukan pemerintah Myanmar dan pemberontak sering baku tembak, yang juga merisaukan RRT, sebagai negara tetangga.

Misalnya, pada Senin (6/3/2017), terjadi pertempuran di Kota Laukkai, Negara Bagian Shan, yang menewaskan sedikitnya 30 orang. Peristiwa itu terjadi setelah sekelompok pemberontak, yang mengenakan seragam polisi, memulai serangan.

Tembakan senjata artileri dan senjata kecil berlangsung hampir sepanjang hari di Laukkai, kota utama di wilayah Kokang, Negara Bagian Shan, Myanmar timur laut. Bentrokan kali ini merupakan salah satu yang terburuk  di wilayah Kokang sejak pertempuran pada  2015, yang menewaskan sejumlah orang dan memaksa puluhan ribu mengungsi melintasi perbatasan ke Tiongkok.

Setiap kali terjadi bentrokan di wilayah Shan, Pemerintah Tiongkok pun menyiagakan aparat di wilayahnya untuk menjaga kemungkinan anggota kelompok pemberontak atau pasukan Myanmar memasuki wilayahnya. Ketidaktentraman di wilayah perbatasan ini sudah tahunan dan menjadi masalah bagi Myanmar.

Dapat pula dimengerti mengapa Presiden Amerika Serikat Donald Trump begitu ngotot untuk membangun tembok perbatasan negaranya dengan Meksiko. Oleh karena itu, salah satu perintah eksekutif Trump,  beberapa saat setelah dilantik sebagai presiden ke-45 AS, pada 20 Januari 2017, adalah membangun tembok perbatasan. Tentu saja sikap ini dianggap keras oleh Pemerintah Meksiko, sehingga Presiden Enrique Pena Nieto tak sudi membayar untuk pembangunan tembok dimaksud.

Dalam mengelola perbatasan ada dua pendekatan yang dilakukan masing-masing negara. Pertama adalah konsep hard border regime atau rezim perbatasan keras, seperti yang dilakukan oleh AS terhadap Meksiko dan Kuba. Kedua, soft border regime atau rezim perbatasan lunak, sebagaimana diberlakukan  AS terhadap Kanada.

Soal rezim mana yang dipilih oleh suatu negara tentu bergantung pada filosofi negara itu serta pendekatan efektivitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Cara itu akan dapat mencegah penduduk suatu negara menyeberang ke negara tetangga. Dengan cara itu pula, “pesona tetangga” tidak sampai mampu meluluhkan warga negara lain.

Beberapa ahli hukum internasional, antara lain,  Shaw Malcolm,  JG Starke, dan Burhan Tsani, berpendapat, perbatasan wilayah adalah batas terluar wilayah suatu negara berupa suatu garis imajiner yang memisahkan wilayah suatu negara dengan wilayah negara lain di darat, laut, serta udara. Hal itu dapat dikualifikasi dalam terminologi zona perbatasan dan zona bebas kepabeanan.

Oleh karena itu, wilayah perbatasan dalam dua terminologi di atas dapat diatur secara limitatif dalam berbagai perjanjian internasional guna menyelesaikan permasalahan, baik secara insidental maupun permanen.

Pertahanan dan Kesejahteraan

Pembangunan perbatasan, termasuk pulau-pulau terluar, sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah, tentu termasuk untuk mencapai dua tujuan utama, yaitu memperkuat pertahanan dan keamanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketidakberhasilan kita mempertahankan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan beberapa tahun lalu, menjadi pengalaman paling berharga dalam upaya kita menjaga dan mengembangkan wilayah perbatasan, baik di jalur darat maupun jalur laut. Kita tidak menghendaki kejadian serupa terulang.

Oleh karena itu, pembangunan zona pendukung untuk zona inti PLBN di berbagai tempat hendaknya sesegara mungkin dilaksanakan berdasarkan rencana induk yang berdaya jauh ke depan. Pada sisi lain, perlu penguatan organisasi yang mengelola perbatasan supaya mampu dan punya daya juang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Mungkin, diperlukan badan pengelola perbatasan yang antara lain bertugas mengkoordinasikan instansi-instansi yang selama ini berperan penting di wilayah perbatasan. (Berbagai sumber/E19)