Kendati diisukan akan jadi perang besar, konflik antara Iran dan Israel justru semakin mereda. Mengapa hal ini bisa terjadi? 

PinterPolitik.com 

Banyak yang mulai khawatir pertempuran yang kini terjadi di Timur Tengah bisa menjadi awal dari meletusnya Perang Dunia III. Tidak heran, panasnya konflik yang berkecamuk di sana belakangan memang sudah mempertemukan para kekuatan Timur Tengah, yakni Iran dan Israel. 

Ya, pada tanggal 13-14 April 2024 perhatian dunia tertuju pada serangan ratusan drone dan misil yang diluncurkan Iran dalam Operasi Janji Sejati-nya. Tidak berhenti di situ, dunia juga menjadi semakin tegang ketika Israel kembali membalas serangan Iran dengan meluncurkan misil-misilnya pada 19 April 2024. 

Menariknya, kendati semua orang sudah khawatir dan yakin bahwa perang akan semakin ter-eskalasi, fakta lapangan yang terjadi setelah 19 April justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Iran diketahui tidak kembali membalas serangan Israel, sementara Israel terlihat tidak ingin membawa perselisihannya dengan Iran ke tahap yang lebih serius. 

Hal ini lantas memunculkan pertanyaan menarik, yakni mengapa tensi antara Iran dan Israel bisa mereda begitu saja? Apakah hal ini hanya karena kedua pihak terlalu “takut” akan perang terbuka, atau ada intrik lain yang mungkin belum disadari banyak orang? 

Tidak Digunakan untuk Hancurkan Satu Sama Lain 

Hal pertama yang perlu dicurigai dari motif konflik Iran-Israel adalah dari dampak serangannya. Dua serangan yang dilakukan oleh Iran dan Israel diketahui hanya menelan satu korban jiwa, serangan-serangan yang dilakukan itu pun disebut tidak berdampak banyak pada perusakan kapabilitas bertempur kedua negara.  

Fakta ini mampu menjadi indikasi bahwa kedua negara menunjukkan gelagat yang seakan setengah-setengah dalam menimbulkan kerusakan bagi lawannya. Kalaupun minimnya kerusakan akibat serangan tersebut adalah hasil minimalisir sistem pertahanan mereka, hal yang sewajarnya dilakukan oleh kedua negara yang sedang berperang adalah terus menghujani lawannya dengan serangan lanjutan. 

Keanehan tersebut juga mampu menjadi poin kedua yang memperkuat argumen kuat bahwa ada motif sampingan di balik serangan Iran dan Israel. Jika kedua negara memang bersungguh-sungguh dalam retorikanya, di mana mereka berjanji untuk menghancurkan satu sama lain, seharusnya sudah ada serangan tambahan yang berniat membuat satu sama lain saling kesusahan. Namun, faktanya hal semacam itu tidak terjadi. 

Oleh karena itu, ada indikasi kuat bahwa serangan yang dilakukan Iran dan Israel bukan ditujukan untuk satu sama lain, tetapi digunakan untuk keuntungan yang lain. Khairul Fahmi, pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), mencurigai bahwa serangan yang dilakukan oleh Iran dan Israel sesungguhnya dipergunakan untuk kepentingan politik dalam negeri mereka. 

Dari sisi Israel, serangan mereka ke Iran diduga kuat lebih bermanfaat untuk agitasi nasionalisme demi keuntungan elektoral, mengingat Israel akan menghadapi Pemilu pada tahun 2025 dan 2026. Selain untuk politik, serangan tersebut juga diasumsikan menjadi pemantik berjalannya bisnis industri pertahanan karena mampu memancing rasa takut negara-negara sekitarnya, yang kemudian berubah menjadi keinginan belanja alat pertahanan. 

Sementara, dari kubu Iran, selain juga ada indikasi untuk menstimulasi semangat belanja industri pertahanan, serangan mereka ke Israel pun sangat mungkin digunakan sebagai pengalihan isu dari permasalahan dalam negeri. Saat ini Iran diketahui telah jadi salah satu negara yang paling menghadapi permasalahan ekonomi, inflasi mereka mencapai angka lebih dari 40 persen dan setiap tahunnya mengalami penaikkan tingkat pengangguran. 

Tidak hanya itu, dari aspek politik pun Iran kerap dianggap tengah hadapi potensi gejolak politik karena memiliki kubu oposisi yang terus menguat, khususnya dari kubu People’s Mujahedin of Iran (MEK), yang dipimpin oleh Maryam Rajavi. Narasi perang melawan Israel dan Amerika Serikat tentu sangat bisa digunakan oleh Ebrahim Raisi dan Ali Khamenei untuk memperkuat dukungan politik dari masyarakat. 

Nah, jika asumsi-asumsi ini benar, menarik kemudian untuk kita pertanyakan, mungkinkah terdapat semacam “kompromi” di balik gesekan konflik antara Iran dan Israel kemarin? 

Iran dan Israel Sudah “Kompromi”? 

Belakangan muncul narasi menarik bahwa saling kirim serangan antara Iran dan Israel adalah semacam aksi “kompromi” satu sama lain.  

Hal tersebut sempat diliput oleh media Reuters pada 19 April 2024 yang menyebutkan bahwa ada seorang diplomat yang menyebut Iran “membiarkan” Israel menyerang balik sebagai pukulan setimpal atas serangan yang mereka lakukan enam hari sebelumnya. 

Bila hal tersebut benar, maka ini bisa jadi salah satu bentuk tambahan dari fenomena normalization of war atau normalisasi perang sebagai instrumen politik konvensional. Andrew Bacevich dalam tulisannya The Normalization of War menyinggung bahwa perang di abad ke-21, ketika perang itu sendiri telah menjadi stimulan berjalannya bisnis senjata, telah dijadikan alat politik yang dianggap wajar untuk dilakukan demi keuntungan masing-masing negara. 

Sederhananya, kendati orang awam melihat perang sebagai sesuatu yang mengerikan, sejumlah penguasa di era sekarang justru melihat konflik-konflik kecil sebagai sesuatu yang dinormalisasi untuk lancarkan kepentingan mereka.  

Nah, jika kita menggunakan pandangan ini, maka kita pun bisa artikan bahwa mungkin alasan Iran tidak merespons keras serangan balik Israel adalah karena mereka pun sadar bahwa Israel memerlukan sebuah serangan balik untuk memperbaiki citra politik mereka di level domestik dan internasional.  

Bila hal ini benar, maka mirisnya kita pun bisa mengartikan bahwa dinamika peperangan dan nyawa orang-orang jelata telah menjadi korban dari kompromi politik para elite. 

Namun, tentu hal ini hanyalah asumsi belaka. Semoga saja para pemimpin dunia menyadari bahwa perang hanyalah menyakiti sesama manusia dan keuntungan yang mereka dapatkan dari perang tidak akan pernah bisa dijustifikasi. (D74)

pinterpolitik.com

SWISS – Perang antara Tentara Suriah yang dipimpin Presiden Bashar Al Assad dengan pihak oposisi, telah berlangsung lima tahun.  Berdasarkan data Amnesty Internasional, Pemerintah Suriah telah mengeksekusi sekitar 13 ribu tahanan dan dituding melakukan penyiksaan sistematis di penjara militer.

Bila dilihat dari korban jiwa dan kerusakan yang terjadi, konflik di Suriah telah menjadi keprihatinan Internasional. Oleh karena itu, sekitar 60 negara yang diprakasai Swiss mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk membawa Suriah ke Pengadilan Internasional (ICC). Desakan ini dilancarkan untuk menyelidiki kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang terjadi di Suriah.

Duta Besar Swiss untuk PBB Paul Seger yang mengkoordinasi upaya resolusi damai ini, menyatakan kalau resolusi ini layak didukung bila melihat dari alasan moral dan hukum.

“Dalam situasi seperti di Suriah di mana terdapat ribuan korban dan jutaan warga mengungsi, jika ini bukan kasus yang harus dibawa ke pengadilan Internasional, katakan ke mana saya harus membawanya,” jelas Seger.

Namun besar kemungkinan desakan ini akan ditentang, karena dalam tubuh DK PBB sendiri masih terdapat perbedaan pendapat antara negara-negara Barat dengan Rusia dan Tiongkok yang merupakan sekutu lama Suriah.

Meskipun begitu, sebanyak 58 negara menyerukan kepada 193 anggota negara PBB lainnya untuk memberikan dukungan terhadap resolusi tersebut. Sehingga pengadilan dapat melakukan investigasi atas tuduhan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah, milisi pendukung pemerintah, dan kelompok oposisi bersenjata.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, Majelis Umum juga akan melakukan pemungutan suara untuk menetapkan mekanisme pada Desember mendatang dan akan mengajukan nama untuk hakim atau penuntutnya pada awal bulan ini.

Sudah terlalu banyak warga sipil yang menjadi korban dalam kejahatan perang di Suriah. Semoga PBB dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di Suriah agar korban tidak bertambah lagi. (Berbagai sumber/A15)

Di saat imigran Muslim dipaksa keluar dari Amerika Serikat (AS), kini nasib imigran Muslim di Eropa pun nasibnya terkatung-katung. Isu pergerakan Islam radikal menyebabkan masyarakat Eropa terkena sindrom Islamphobia, di mana tumbuh rasa takut dan benci akibat kekerasan dan terorisme yang menggunakan nama Islam.

pinterpolitik.com

EROPA – Belum lama ini, Royal Institute of International Affairs  atau dikenal sebagai Chatham House melakukan polling kepada 10 ribu orang dari 10 negara Eropa terkait persetujuan mereka tentang datangnya para imigran muslim ke negara mereka.

Menurut hasil polling yang dirilis Selasa (7/2), ada lebih dari 55 persen warga Eropa meminta pemerintah menghentikan kebijakan menerima imigran Muslim masuk ke negaranya. Mereka mengaku lelah dengan kehadiran para imigran itu.

Sejumlah negara di Eropa mencemaskan pengaruh buruk yang dibawa oleh para imigran tersebut ke negaranya, mengingat budaya para imigran Muslim berbeda dengan kebudayaan masyarakat Eropa pada umumnya.

Penolakan tersebut disuarakan oleh responden dari beberapa negara, seperti Austria, Polandia, Hungaria, Prancis, Belgia, Jerman, dan Yunani. Sebanyak 20 persen responden memilih menerima imigran dari negara-negara muslim dan 25 persen responden tidak memberikan pendapatnya.

Responden yang menolak imigran Muslim rata-rata berusia di atas 30 tahun. Dilihat dari sektor pendidikan, responden yang menolak rata-rata berpendidikan rendah dengan persentase 59 persen. Namun koresponden yang berpendidikan tinggi, sebanyak 48 persen justru mendukung para imigran.

Polling yang sama juga dilakukan oleh Pew Research Center. Hasilnya tidak berbeda jauh dan menunjukan mayoritas warga Eropa yang tidak menyukai Muslim. Hungaria berada di urutan pertama (72 persen), disusul Italia (69 persen), dan Polandia (66 persen).

Isu radikalisme Islam memang sangat memprihatinkan. Lebih memprihatinkan lagi, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) selaku organisasi liga dunia, terkesan tidak membantu sama sekali dalam menyelesaikan masalah ini. (Berbagai sumber/A15)