Film Oppenheimer yang sudah lama dinanti baru saja rilis di bioskop-bioskop Indonesia. Film yang menceritakan tentang pengembangan bom nuklir pertama itu tidak saja mengenalkan kita pada sosok pembuatnya, J. Robert Oppenheimer, tetapi juga pada gagasan bahwa senjata nuklir adalah senjata mematikan yang seharusnya tidak digunakan oleh umat manusia.

Ironisnya, pengembangan senjata nuklir oleh Uni Soviet dan tentunya Amerika Serikat malah diklaim membuat dua negara adidaya tersebut tidak berani menyerang satu sama lain ketika Perang Dingin, karena penggunaannya ditakuti mampu menghancurkan satu sama lain. Gagasan itu kemudian melahirkan sebuah teori yang disebut nuclear deterrence.

PinterPolitik.com

“Bersiap untuk perang adalah cara yang paling efektif untuk melestarikan perdamaian”, George Washington

Film Oppenheimer menjadi salah satu film yang sedang disorot akhir-akhir ini. Film yang menceritakan kisah seorang ahli fisika, Julius Robert Oppenheimer ini booming di banyak negara, salah satunya Indonesia.

Film ini sendiri menceritakan kisah Oppenheimer, spesifiknya soal perannya dalam Proyek Manhattan yang dikembangkan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS). Proyek ini sendiri dibuat sebagai upaya untuk menciptakan bom atom untuk menyerang Nazi Jerman, dalam upayamenghentikan Perang Dunia II yang sedang berlangsung saat itu.

Namun, karena Jerman telah menyerah sebelum bom tersebut bisa digunakan, akhirnya bom ini dijatuhkan di Jepang, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki, dan memang segera mengakhiri perang dengan Jepang saat itu.

Menariknya, mendapat julukan sebagai “bapak bom atom”, Oppenheimer justru terbebani dengan dilema moral nya sebagai ilmuwan, dengan melihat seberapa destruktif dan mematikannya bom tersebut.

Baginya, dengan keberadaan bom tersebut maka “rantai ledakan” dari bom tersebut tidak akan pernah berhenti hingga kemudian hari. Akan tetapi, apa yang sebenarnya dimaksud Oppenheimer dengan kalimat tersebut?

Perlombaan Tiada Akhir?

Dalam kehidupan, fenomena persaingan antar individu adalah hal yang biasa terjadi. Persaingan yang terjadi biasanya disebabkan oleh usaha salah satu pihak untuk mendominasi, atau mengimbangi pihak lainnya.

Namun, dalam konteks negara, politik, militer dan persenjataan, persaingan adalah hal yang buruk bagi semua pihak. Dengan adanya persaingan, terutama secara “berlebih”, dapat mendorong terciptanya ketidakpastian, keamanan, dan risiko, akan efek destruktif yang menghancurkan.Apalag, dalam konteks senjata nuklir, yang dipandang sebagai senjata pamungkas karena dampak destruktifnya. 

Hal inilah yang disesali dan ditakutkan oleh Oppenheimer. Menurutnya, efek dan reaksi dari bom yang diciptakannya tidak akan pernah berhenti.

Dalam konteks persaingan antar negara, bom atom yang semakin banyak diciptakan untuk mencapai keunggulan baru, dengan daya yang lebih mematikan dan lebih menghancurkan. Oleh karena itu, ia sangat menentang penciptaan bom hidrogen, yaitu bom yang memiliki efek destruktif berkali lipat jauh lebih besar dibanding bom atom yang diciptakannya.

Meski begitu, persaingan dan perlombaan antar negara ini sangat sulit dihentikan, atau bahkan cenderung mustahil. Karena jika diibaratkan, tidak ada masing-masing pihak yang mau untuk “melepas” kemampuan senjata ini. Selain itu, adanya lack of trust atau ketidakpercayaan masing-masing pihak bahwa pihak lawan mereka mau melakukannya, juga menghambat hal tersebut.

Hal ini juga bisa dianalisis menggunakan teori balance of power. Teori ini menjelaskan bagaimana sifat setiap negara yang tidak ingin melihat dominasi negara lain dalam bidang militer. Hal ini dilakukan atas dasar menyelamatkan eksistensinya dan juga untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Hal ini sering terjadi antar negara-negara great power seperti AS dan Rusia, di mana persaingan di antara mereka menjadi hal yang wajar. Dan persaingan dalam hal pengembangan bom yang paling destruktif adalah cara yang paling “murah”, karena tidak membutuhkan banyak perincian dalam prosesnya. Secara kasar, “hanya” dibutuhkan biaya perawatan dan pelatihan awak serta tempat pengangkut dan silo penyimpanan. Ini tentu lebih murah dibanding membentuk pasukan dari unsur lain, seperti tank, kapal perang dan sebagainya.

Selain itu, bom yang ada juga tidak semuanya ditembakkan. Untuk saat ini, tentu baik bom atom, nuklir, hingga hidrogen, hanya digunakan untuk keperluan uji coba saja, tidak untuk kebutuhan ofensif di medan perang.

Pertanyaannya, jika bom tersebut begitu berbahaya, kenapa tidak masing-masing pihak melancarkan serangan untuk mengeliminasi bom pihak lain? Apakah mereka terlalu takut untuk melakukannya?

Takut-Menakuti? 

Persaingan dan perlombaan senjata antar-negara memang meningkatkan risiko kehancuran apabila sampai terjadi di antara mereka. Akan tetapi,ada satu hal “positif” yang mungkin bisa dilihat dari hal tersebut.

Hal “positif” tersebut adalah timbulnya rasa takut di masing-masing pihak yang disebabkan oleh perilaku menakuti yang juga dibuat oleh masing-masing pihak. Dengan kondisi tersebut, masing-masing pihak berada dalam kondisi di mana mereka saling menakuti, tapi juga takut akan satu sama lain.

Hal ini dapat dijelaskan melalui konsep Mutual Assured Destruction (MAD), atau bisa disebut sebagai konsep “kehancuran bersama yang pasti”. Konsep yang diciptakan oleh Donald Brennan dari Institut Hudson ini menyebutkan bahwa dua negara yang sama-sama memiliki kemampuan nuklir tidak akan berperang satu sama lain, selama mereka meyakini bahwa jika pihak mereka memulai perang nuklir, maka akan terjadi kehancuran bersama dengan musuhnya.

Atau dalam kata lain, masing-masing pihak tidak meyakini bahwa ada solusi kemenangan atau cara meminimalisir kehancuran yang diterima dari perang tersebut. Hal ini membuat masing masing pihak berusaha menjaga posisinya, karena tidak ada pihak yang mau untuk menanggung beban itu.

Penangkalan dan pencegahan dari perang tersebut juga bisa dijelaskan lewat teori nuclear deterrence. Teori ini menyebutkan bahwa setiap negara berusaha mencapai kemajuan terbatas untuk membuat negara lain mengurungkan niatnya untuk menyerang.

Hal ini akan berlangsung berulang-ulang, dan bergantian, selama masing-masing pihak berada dalam tekanan dan ancaman secara terbatas oleh pihak lawan.

Dapat kita lihat, selama periode nuclear arms race di Perang Dingin, tidak pernah terjadi perang secara langsung antar negara great power. Hal itu juga berlanjut hingga saat ini. Meski beberapa kali bersitegang, baik antara AS dan Rusia, maupun AS dan Tiongkok, dan antar negara great power lainnya, tidak pernah terjadi perang secara terbuka di antara keduanya. 

Meski mulai berkembangnya perang proksi, tapi tentu itu “lebih baik” dibandingkan perang dunia atau perang terbuka antara negara-negara kuat secara langsung, yang bisa mempengaruhi aspek ekonomi, politik dan aspek lainnya di seluruh dunia.

Tentu tidak pernah ada kata baik yang dapat didefinisikan secara harfiah jika membahas masalah perang dan konflik antara negara. Namun, meski begitu kita masih bisa mendapat definisi dari kata “lebih baik”, yang meskipun tidak sempurna, tapi “better” dibanding kondisi zaman dahulu.

Dulu, mungkin perang didominasi karena alasan pribadi elite-elite kerajaan dan negara, dan “harga nyawa” dalam perang terasa begitu murah bagi para elite. Kini, tidak pernah terjadi perang dalam konteks serupa karena konektivitas dan perkembangan suara rakyat di banyak negara. Semoga saja rakyat bisa terus jadi penahan akan terjadinya perang baru. (R87)

PinterPolitik.com

“The weapons of war must be abolished before they abolish us,” – John F. Kennedy, Presiden ke-35 AS

Bagi para senior kita yang sudah lahir dari tahun 1950-an ke bawah, ancaman perang nuklir mungkin adalah sesuatu yang sangat nyata. Kala itu, sengitnya persaingan Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet membuat banyak orang di seluruh dunia was-was menanti hari di mana kedua negara adidaya tersebut akhirnya memutuskan menekan tombol peluncuran nuklir. Ya, itu adalah masa Perang Dingin.

Akan tetapi, Hari Pengadilan yang ditunggu-tunggu itu akhirnya tidak pernah datang. AS terus menjadi negara adidaya tunggal dan Soviet runtuh menjadi hanya tinggal kenangan.

Banyak orang menilai tidak terjadinya sebuah perang besar ketika Perang Dingin adalah karena tidak ada pihak yang benar-benar berani menghancurkan satu sama lain, apalagi menggunakan senjata nuklir. Kedua pihak tahu bahwa jika mereka menggunakan senjata pemusnah massal itu, maka kemungkinan tidak akan ada yang selamat di Bumi.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) AS menyebut pandangan seperti ini dengan istilah Mutually Assured Destruction (MAD) atau kehancuran bersama.

Karena ada perspektif demikian, muncul juga sebuah konsep yang disebut nuclear deterrence, yakni doktrin negara-negara pemilik nuklir yang meyakini bahwa satu-satunya cara menciptakan perdamaian dengan negara lain yang juga memiliki nuklir adalah dengan menyandingi kekuatan nuklirnya, sehingga mereka perlu berpikir dua kali akibat adanya potensi serangan nuklir balasan.

Walaupun beberapa tahun setelah Perang Dingin berakhir dunia dalam keadaan yang relatif damai, sebuah laporan dari Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) pada tahun 2021 menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir jumlah senjata nuklir mulai mengalami tren yang meningkat.

Tidak dipungkiri, saat ini jumlah negara dengan senjata nuklir memang semakin banyak. Yang paling jadi sorotan mungkin adalah Korea Utara (Korut), Iran, Pakistan, dan India. Lalu, ada pula Tiongkok yang bahkan pemerintah AS sendiri mengaku tidak menduga pengembangan senjata nuklir di negeri Tirai Bambu bisa secepat sekarang.

Fenomena ini kemudian melahirkan pertanyaan, apakah munculnya kekuatan-kekuatan nuklir baru bisa membantahkan prinsip perdamaian melalui nuclear deterrence yang diyakini AS selama ini? Dan bagaimana dampaknya kemudian pada kemungkinan perang nuklir di masa mendatang?

Nuklir Tak Pernah Cegah Perang?

Salah satu produk politik pada masa Perang Dingin yang masih eksis hingga saat ini adalah Pakta Pertahanan Atlantik Utara alias NATO. Sebagai aliansi yang berisi negara-negara pemegang senjata nuklir, NATO pun memiliki kebijakannya sendiri dalam memandang prinsip nuclear deterrence.

Dalam sebuah artikel berjudul NATO’s nuclear deterrence policy and forces di laman situsnya, NATO menegaskan bahwa kekuatan nuklir yang dimilikinya tidak hanya bisa diartikan sebagai kekuatan saja, melainkan juga untuk bertindak layaknya gertakan dalam kontrol senjata agar senjata nuklir tidak semakin banyak. Tapi, seperti yang sudah dibahas di atas, sepertinya mulai terbukti bahwa misi besar itu sepertinya gagal.

Yang menarik, kalau kita perhatikan, senjata nuklir sejujurnya tidak pernah terbukti menjadi alat gertakan pencegah perang yang efektif. John Lewis Gaddis dalam bukunya The Long Peace menjelaskan bahwa sangat keliru bila kita melihat senjata nuklir sebagai faktor terbesar yang menghambat meletusnya perang besar ketika Perang Dingin.

Ketimbang gara-gara nuclear deterrence, Lewis justru mengatakan bahwa AS dan Soviet secara politik memang tidak pernah berniat untuk berperang secara langsung.

Mengapa? Well, jawabannya cukup sederhana, yakni karena kedua negara adidaya tersebut adalah pihak yang sangat diuntungkan dalam sistem internasional yang terbentuk setelah Perang Dunia II berakhir.

AS menjadi “majikan” Eropa yang babak belur. Begitu juga Soviet yang menjadi dambaan para negara-negara Asia dan Amerika Latin. Singkatnya, perang terbuka antara AS dan Soviet tidak pernah terjadi karena tidak ada motivasi politik yang kuat untuk melakukannya.

Karena itu, meski mungkin sejumlah jenderal di AS ataupun Soviet sangat ingin menyerang satu sama lain, para politisi di atas mereka tidak pernah mengamininya. Dan akhirnya, mereka malah melampiaskan intensitas politik yang terjadi melalui sejumlah konflik proksi, seperti Perang Vietnam dan Konflik Afganistan, yang tidak berdampak langsung pada AS ataupun Soviet.

Selain itu, kita pun tidak boleh menampik kenyataan bahwa keberadaan senjata nuklir justru malah meningkatkan risiko terjadinya tubrukkan kepentingan politik para negara besar. Kembali melihat sejarah, sejumlah pengamat militer menilai proyek nuklir pertama Soviet yang dijuluki proyek “First Lightning” adalah pemantik yang mendorong terjadinya Perang Dingin.

Dengan proyek tersebut Soviet secara sah menantang dominasi AS sebagai kekuatan militer terbesar dunia, dan memiliki modal kekuatan yang cukup untuk membuatnya berani memainkan politik internasional.

Ya, di satu sisi, kita juga bisa belajar bahwa kepemilikan senjata nuklir telah menjadi sesuatu yang secara banal diakui merupakan bukti legitimasi sebuah negara adidaya. Hal seperti ini disoroti oleh Kenneth Waltz dan Scott Sagan dalam buku mereka The Spread of Nuclear Weapons.

Mereka menyimpulkan bahwa dilihat dari sisi yang lebih kelam, senjata nuklir justru menjadi semacam imunitas bagi negara yang memilikinya untuk berlaku seenaknya di panggung internasional.

Contohlah yang dilakukan Rusia ke Ukraina tahun ini. Jika ada yang berani menghalangi Rusia secara langsung, maka Vladimir Putin pasti akan mengandalkan retorika nuklirnya dan mengatakan upaya intervensi tersebut adalah serangan terhadap kepentingan nasional Rusia.

Dengan demikian, perang terbatas atau limited wars (perang yang hanya menggunakan sebagian kekuatan militer) tampak seperti sebuah alternatif yang lebih mudah diterima dan dilumrahkan oleh sebuah negara agresor untuk menjustifikasi serangannya. Yap, alih-alih meminimalisir perang, senjata nuklir justru malah berpotensi dijadikan pembenaran untuk memperbanyak konflik-konflik kecil.

Dari penjelasan di atas, kita bisa simpulkan bahwa sepertinya narasi tentang senjata nuklir sebagai pencegah peperangan adalah sebuah ilusi besar. Bahkan, senjata pemusnah massal yang diagung-agungkan para negara besar ini justru malah jadi benih-benih terciptanya konflik baru.

Ini kemudian membawa kita pada pertanyaan selanjutnya, dengan tren yang belakangan menunjukkan senjata nuklir semakin meningkat, kira-kira seberapa mungkin sebuah perang nuklir akan terjadi?

Perang Nuklir di Depan Mata?

Setiap kali kita membicarakan probabilitas perang, barangkali anggapan pertama yang umumnya muncul di benak banyak orang adalah itu tidak akan terjadi karena dampaknya akan merugikan semua pihak.

Secara akal sehat, anggapan yang terinspirasi dari tulisan James Joll berjudul The Origins of the First World War ini mungkin terkesan benar. Tidak mungkin para pemegang tombol nuklir nekat menghancurkan perekonomian mereka sendiri, bukan?

Well, orang-orang yang berpandangan demikian tampaknya terlalu berharap lebih pada politik. Masalahnya, apa yang terjadi dalam politik kerap berjalan tidak sesuai dengan akal sehat manusia.

Yuval Noah Harari dalam bukunya 21 Lessons for the 21^st Century, menyinggung hal ini dengan mengatakan bahwa alasan sebenarnya manusia berani melakukan perang adalah karena pikiran mereka bersumbu pendek atau “bodoh”.

Tulis Harari, “Sayangnya, bahkan jika perang tetap menjadi bisnis yang tidak menguntungkan di abad ke-21, itu tidak akan memberi kita jaminan mutlak akan perdamaian. Kita seharusnya tidak meremehkan kebodohan manusia.”

Pernyataan Harari dibuktikan dengan meletusnya Perang Dunia II, ketika tiba-tiba saja Adolf Hitler menantang Eropa Timur dan Barat berperang. Padahal, jika Hitler berpikir secara matang, Jerman yang meskipun pada masa itu memang maju, tidak akan mampu melawan kekuatan militer luar biasa yang dimiliki Soviet dan AS.

Lalu, jika probabilitas perang menjadi tinggi ketika ada pemimpin yang bersumbu pendek, bagaimana kita menalarkan hal tersebut dalam keadaan politik internasional kita sekarang?

Alexey Fenenko dalam tulisannya “Long Peace” and Nuclear Weapons, menjawab pertanyaan besar ini dengan mengisyaratkan bahwa kemungkinan terjadinya perang nuklir di masa kini sebenarnya lebih besar dibanding era Perang Dingin.

Ini karena kalau kita melihat kondisi politik internasional saat Perang Dingin, persaingan kekuatan nuklir kala itu terjadi di antara negara adidaya. Artinya, tidak ada yang benar-benar bisa mengintimidasi satu sama lain.

Namun, situasi dunia saat ini sangat berbeda dengan era Perang Dingin. Sekarang, AS adalah satu-satunya kekuatan yang bisa mengintimidasi siapapun jika mereka menginginkannya. Masalahnya, secara prinsip senjata nuklir adalah senjata yang diciptakan untuk hanya digunakan ketika memilikinya merasa putus asa dan berpikir tidak ada cara lain untuk menang selain menghancurkan diri bersama musuhnya.

Nah, mirisnya, saat ini negara-negara yang sedang dipojokkan dan terus mendapat intimidasi internasional adalah negara-negara yang memiliki senjata nuklir, contohnya seperti Rusia, Korea Utara, Iran, dan Tiongkok.

Kalau takaran perang yang sebenarnya adalah akal sehat para pemimpin pemilik senjata nuklir, maka secara komparasi, seperti yang dikatakan Fenenko, kemungkinan terjadinya perang nuklir akibat nuclear desperation atau keputusasaan nuklir saat ini sebenarnya bisa jadi lebih nyata dibanding ketika Perang Dingin.

Pada akhirnya, kita hanya bisa berharap para pemimpin negara-negara nuklir tadi tidak merasa putus asa dalam kemelut politik internasional. Jika mereka akhirnya berkesimpulan negaranya akan kalah, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi mereka menekan tombol nuklir dan menghancurkan kita semua bersamanya. (D74)

Sejumlah negara di Asia belakangan disoroti memiliki pengembangan senjata nuklir yang membuat Amerika Serikat (AS) khawatir. Padahal, sejak Perang Dingin nuklir yang dimiliki AS diharap dapat membuat pengembangan nuklir di luar negaranya melambat.

PinterPolitik.com

Belum lama ini, Rusia baru saja melakukan referendum untuk mencaplok empat wilayah Ukraina antara lain Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia. Hasil referendum menunjukkan pemilih yang setuju untuk bergabung dengan Rusia antara lain sebanyak 93,11 persen di Zaporizhzhia;  98,42 persen di Kherson; 98,42 persen Luhansk; dan 99,23 persen di Donetsk. Dengan demikian, keempat wilayah tersebut siap untuk melepaskan diri dari Ukraina.

Meskipun demikian, sebagian warga yang menolak untuk melepaskan diri dari Ukraina mulai ketar-ketir terhadap aturan wajib militer. Hal ini dikarenakan dampak referendum membuka peluang bagi mereka untuk diperlakukan seolah-olah telah menjadi bagian dari Rusia.

Dengan kata lain, seluruh hukum, doktrin, konsep, dan strategi Federasi Rusia akan diterapkan di keempat wilayah tersebut.

Sementara itu, Ivan Fedorov, Mayor Jenderal Ukraina menyebut referendum yang dilakukan Rusia palsu. Ia juga menuduh Rusia telah merencanakan warga Ukraina masuk ke militer Moskow. Salah satu badan di bawah Kementerian Pertahanan, Pusat Perlawanan Nasional Ukraina bahkan telah mengingatkan hal serupa.

Pemerintah Ukraina berspekulasi bahwa pemerintah Rusia dan Agen Keamanan Rusia telah membuat daftar ribuan orang yang akan dimobilisasi ke Zaporizhzhia dan Kherson. Di samping itu, Luhansk telah menerapkan wajib militer secara luas, meskipun validitasnya masih dipertanyakan karena tidak ada pengakuan dari komunitas internasional.

Adapun dari segi hukum internasional, sebenarnya referendum Donbass sebelumnya ditolak dengan tegas oleh komunitas global, khususnya kubu barat. Idealnya, referendum seharusnya dipantau secara independen. Terlebih, ada laporan dari masyarakat Ukraina soal eksistensi tentara yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah menjelang referendum untuk meminta suara.

Pada saat yang sama, rakyat Moskow dilarang meninggalkan Rusia ketika referendum berlangsung.

Di titik ini, Rusia terlihat seperti melakukan paksaan kepada warganya dan sekaligus warga keempat wilayah Ukraina tersebut.

Lantas, mungkinkah Putin sedang hadapi kegentingan yang begitu mendesak di balik fenomena ini?

Jurang Kekalahan Rusia?

Langkah kebijakan yang diambil Putin menggambarkan seseorang yang tampak sedang ketar-ketir. Situasi genting di Rusia saat ini mungkin dapat menjadi suatu kemungkinan mengapa Putin seakan memaksakan warganya, plus warga keempat wilayah Ukraina yang berusaha dicaploknya.

Seorang pakar keamanan Inggris, Professor Anthony Glees mengatakan Rusia sering menghadapi peningkatan kerugian akibat perang. Dia juga memprediksikan Rusia akan mengalami kekalahan yang signifikan jika pihak Ukraina memenangkan perang di Kherson.

Rusia dinilai Putin terlalu berharap untuk memenangkan perang dalam waktu yang dekat. Padahal, hal itu dinilai sudah terlihat jelas, baik akan berakhir dengan kekalahan yang signifikan maupun tidak. Putin diprediksikan merencanakan penyerangan, meskipun sudah kehabisan tenaga dan sumber daya bahkan mengalami kerugian yang besar.

Di samping itu, kekuatan Ukraina semakin kuat akibat kecerdikan Zelensky dalam memanfaatkan momentum untuk merebut kembali wilayah Kherson, provinsi yang strategis dan diperebutkan oleh kedua negara itu.

Hasilnya, Ukraina sukses melipatgandakan upaya pengambil-alihan melalui bantuan rudal yang disponsori Aamerika Serikat (AS) untuk menghancurkan beberapa jembatan pembawa pasokan Rusia.

Lalu, setelah menghadapi berbagai tekanan yang begitu menyudutkan posisi Rusia, bagaimana keputusan yang dipilih Putin sebagai usaha untuk mengalahkan Ukraina dalam situasi ini?

Vibes Kegagalan Hitler?

Bagaikan sebuah idiom “hutang nyawa, dibayar dengan nyawa,”. Ukraina berhasil membalik keadaan.

Awalnya, pasukan Rusia membombardir habis-habisan wilayah Ukraina hingga menguasai setidaknya tujuh wilayah antara lain Luhansk dan Donetsk (Donbass), Melitopol, Kherson, Berdyansk, dan Mariupol.

Mungkin, kini saatnya Rusia perlu menghadapi situasi yang dulu dirasakan Ukraina. Mulai dari demoralisasi hingga menunjukkan tanda-tanda negara yang mengarah kepada totalitarian, termasuk ke dalam penggunaan gerakan massa sebagai strategi pada mobilisasi.

Berlakunya kebijakan wajib militer di Rusia secara terang-terangan menunjukkan bahwa negara tersebut berada dalam situasi genting sehingga mau tidak mau perlu mengerahkan warganya untuk mengikuti perang.

Kebijakan ini ditentang para masyarakat yang tidak pro-perang dan menimbulkan penolakan yang keras. Bahkan, tidak sedikit warga Rusia yang pergi ke Finlandia hanya untuk menghindari wajib militer.

Pola instruksi Putin seakan mengingatkan kembali pada sejarah masa lalu ketika Adolf Hitler masih berkuasa di Jerman. Saat itu, Hitler dikenal sebagai penguasa ‘tangan besi’ yang juga bersifat totalitarian.

Publikasi dengan judul “Instigators of Genocide: Examining Hitler From a Social Psychological Perspective” oleh David R. Mandel menjelaskan Hitler bersikeras untuk menerapkan prinsip “all or nothing”.

Saat itu, Hitler bahkan  organisasi bernama Hitler Youth alias Pemuda Hitler untuk mengkondisikan anak muda dan internalisasi nilai-nilai Nazi.

Dengan melihat upaya referendum “palsu” Putin, itu tampak serupa dengan kegagalan Hitler yang kemudian mendorongnya untuk menciptakan konspirasi berupa orang-orang Yahudi mengambil keuntungan dari perang, menghindari dinas militer, dan diam-diam mengatur kekalahan Jerman.

Jika dilihat dari perspektif psikologis, tindakan tersebut merupakan suatu bentuk kegagalan pribadi, frustrasi, dan kesia-siaan, serta untuk memperbaiki identitas sosialnya yang rusak.

Hitler memiliki bias dengan mementingkan diri sendiri dan terlalu percaya diri memenangkan perang. Selain itu, bias melayani diri sendiri juga mungkin diarahkan untuk melindungi harga diri seseorang. Ihwal yang boleh jadi memiliki kemiripan dengan Putin saat ini.

Saat itu, Hitler ingin percaya bahwa Jerman telah ditipu karena dia tidak dapat menerima bahwa Jerman akan kalah perang. Kisah konspirasi Yahudi disebut-sebut memungkinkan Hitler untuk mengalihkan kesalahan Jerman serta dirinya sendiri secara pribadi.

Tampaknya setelah melampiaskan bias mementingkan diri sendiri melalui referendum “palsu” dan perjuangan prinsip “all or nothing”, apakah Putin akan meluncurkan serangan nuklir sebagai opsi pertahanan terakhirnya?

Perang Nuklir, Mungkinkah?

Putin baru-baru ini melakukan pidato yang berisi ancaman untuk meluncurkan serangan nuklir untuk melawan North Atlantic Treaty Organization (NATO) dan Ukraina. Putin juga mengancam dengan memberi pernyataan bahwa Rusia memiliki senjata pemusnah massal yang lebih ampuh daripada negara-negara NATO.

Pernyataan Putin itu kemudian dikritik oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell. Ia berpendapat Putin tidak hanya melakukan gertakan saja, melainkan serius untuk benar-benar meluncurkan serangan nuklir.

Putin bahkan mengamini bahwa dirinya telah membulatkan tekad untuk memenangkan perang. Oleh karenanya, hal ini perlu menjadi perhatian yang serius bagi seluruh negara Eropa, terutama negara-negara tetangga negara dan Ukraina.

Borrel meyakini setiap orang yang pergi ke Moskow pasti mengetahui Putin selalu melontarkan jawaban yang sama terkait operasi militer dan tidak akan menyerah untuk melakukan invasi sampai tujuannya tercapai.

Keyakinan dan pernyataan tersebut tampaknya memiliki derajat kebenaran tersendiri berdasarkan pidato Putin dimana dirinya menyebut bahwa Rusia jelas akan menggunakan segala cara yang mereka miliki untuk melindungi negara itu beserta rakyatnya.

Ancaman Putin mungkin dapat menjadi keniscayaan, namun di saat yang sama boleh jadi itu merupakan upaya demoralisasi atau pelemahan semangat juang kepada Ukraina dan NATO. Demoralisasi sendiri memiliki konteks keamanan nasional dan penegakan hukum.

Hal ini dituju agar Rusia dapat mengikis moral semangat juang para musuhnya dan mendorong mereka untuk menarik mundur pasukan, pembelotan, atau menyerah. Kemungkinan itu tampak menjadi masuk akal mengingat Rusia yang sedang terpojok di ambang kekalahan perang.

Dengan demikian, berbagai upaya seperti kebijakan wajib militer, referendum “palsu”, dan ancaman serangan nuklir memperlihatkan bahwa Putin agaknya cukup ketar-ketir menghadapi kekalahan perang di depan mata. (Z81)

PinterPolitik.com

Setelah Rusia melakukan operasi militer khusus ke Ukraina, tidak lama Presiden Vladimir Putin menyiapkan pasukan nuklirnya dalam siaga tinggi. Hal ini yang membuat kekhawatiran sejumlah negara karena khawatir konflik ini akan berujung pada peperangan senjata nuklir.

Ditambah lagi, Rusia sudah memberi sinyal akan menembakkan senjata nuklirnya jika mereka terancam oleh Amerika Serikat (AS) dan negara-negara yang tergabung dalam NATO. Bagi Rusia, mereka tidak menyangsikan akan ada penggunaan senjata nuklir dalam konflik di Ukraina yang terus mendapat perlawanan sengit.

Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Rusia hanya akan menggunakan senjata nuklir jika keadaannya terancam. Menurut Peskov, wajar apabila setiap negara memiliki prinsip tentang bagaimana menjaga keamanan dalam negerinya masing-masing, termasuk juga Rusia.

Bayangan kebanyakan orang saat mendengar senjata nuklir Rusia pasti akan merujuk pada bom nuklir Tsar Bomba yang terkenal. Sebuah bom nuklir yang dikembangkan Uni Soviet di era Perang Dingin. Bernama asli RDS-220, bom mengerikan ini juga dikenal dengan julukan lain, yaitu Big Ivan.

Dengan perkembangan teknologi yang mempengaruhi evolusi dalam bidang persenjataan, muncul perangkat baru dalam ragam persenjataan nuklir. Jika di Perang Dingin senjata  nuklir masuk pada kategori senjata nuklir strategis, maka saat ini dikenal juga senjata nuklir taktis.

Pernyataan Putin tentang perang nuklir telah menimbulkan kekhawatiran bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir taktis. Ini bukan perang nuklir habis-habisan, tetapi tetap merupakan menjadi perang yang mengerikan karena penggunaan senjata nuklir jenis baru ini.

Senjata nuklir taktis adalah senjata yang dapat digunakan dalam jarak yang relatif pendek. Ini membedakan dari senjata nuklir strategis dalam Perang Dingin. Lantas, seperti apa senjata nuklir taktis yang dikhawatirkan akan digunakan oleh Rusia?

Mengenal Senjata Nuklir Taktis

Senjata nuklir tidak pernah digunakan dalam perang sejak 1945. Saat itu, dua bom atom yang dijatuhkan AS menghancurkan Kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Akibat dampaknya yang luar biasa besar dan berkepanjangan, sejak saat itu negara-negara dunia mencoba untuk menahan diri menggunakan senjata berkekuatan besar. Dampak pengeboman yang mengejutkan telah membuat dunia memasuki era pencegahan nuklir.

Kendati demikian, di sisi yang tidak terlihat, negara-negara yang merupakan kekuatan global terlihat berlomba untuk mengembangkan senjata semacam itu.

Menurut data Arms Control Association, Rusia saat ini memiliki persenjataan nuklir terbesar di dunia dengan sekitar 6.257 hulu ledak, sementara AS mengakui memiliki 5.550 hulu ledak nuklir. Senjata nuklir ini masuk dalam kategori senjata strategis yang punya dampak besar, dan dapat ditembakkan melalui kapal selam, pesawat pembom, dan rudal balistik antarbenua.

Nina Tannenwald dalam bukunya The Nuclear Taboo, mengatakan senjata nuklir strategis adalah penghancur kota besar. Senjata ini sangat merusak dikarenakan mempunyai efek yang dapat merusak peradaban secara meluas.

Tapi saat ini muncul juga evolusi dari senjata nuklir yang disebut senjata nuklir taktis. Senjata ini menggunakan konsep “dial-a-yield”, yang berarti jumlah energi ledakannya dapat diubah naik atau turun tergantung pada situasi dan tujuan militer.

Misalnya, versi terbaru dari bom nuklir B61 yang dikembangkan oleh AS dapat melepaskan 0,3 hingga 10, bahkan dapat juga diatur menjadi 50 kiloton energi ledakan. Sebagai perbandingan, bom Hiroshima memiliki kekuatan sekitar 15 kiloton energi ledakan.

Pavel Podvig, ahli nuklir Rusia dan peneliti senior di United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR), mengatakan tujuan utama senjata nuklir taktis untuk meneror musuh dan menang dalam konflik.

Seluruh gagasan tentang nuklir mini atau serangan terbatas cara terbaru untuk di medan perang, tidak mempunyai efek destruksi yang besar seperti senjata nuklir pendahulunya.

Sekitar 2.000 hulu ledak nuklir Rusia adalah senjata nuklir jarak pendek, yang disimpan di fasilitas penyimpanan di seluruh negeri. Ini adalah senjata nuklir yang jauh lebih kecil, yang dirancang untuk digunakan di medan perang melawan formasi pasukan, tank, atau instalasi militer dan bunker.

Secara penggunaan, senjata ini lebih praktis dikarenakan dapat diluncurkan pada rudal jarak pendek yang sama yang digunakan Rusia untuk membombardir Ukraina, seperti rudal balistik Iskander-M, yang memiliki jangkauan sekitar 500 km.

Bahkan, senjata nuklir taktis dapat ditembakkan sebagai peluru artileri di medan perang. Peralatan itu juga telah dikembangkan untuk pesawat dan kapal, misalnya torpedo untuk menargetkan kapal selam.

Lantas, apakah dengan kemudahan senjata nuklir taktis dibanding senjata nuklir strategis akan membuat Putin menggunakannya pada konflik Ukraina?

Putin Sulit Ditebak?

Mantan petinggi Badan Intelijen Uni Soviet (KGB) Oleg Kalugin, mengungkap bahwa Putin merupakan sosok yang licik dan berbahaya. Kalugin juga menegaskan Putin bisa nekat soal senjata nuklir, dikarenakan pengalaman bersama Putin di KGB yang menurutnya merupakan sosok yang sulit ditebak.

Gambaran tentang Putin ini membuat kekhawatiran semakin menjadi genting. Kemungkinan hal ini juga yang menjadi jawaban terhadap pertanyaan, kenapa AS dan NATO yang awalnya seolah akan terlibat di Ukraina, hingga saat ini masih bersikap defensif. Secara terbuka, Joe Biden dan NATO juga menegaskan tidak akan menurunkan pasukannya.

Menurut seorang ahli nuklir dari Carnegie Endowment for International Pace, James Acton, ancaman penggunaan senjata nuklir oleh Rusia dianggap sebagai gertakan. Ini adalah upaya untuk menciptakan rasa takut.

Gertakan ini adalah pesan simbolik, sebuah sinyal ke Barat untuk  tidak campur tangan lebih banyak di Ukraina, bukan sebagai tanda akan melancarkan perang nuklir yang sesungguhnya. Seperti yang diketahui, bahwa bluffing atau gertakan bertujuan untuk memanipulasi lawan agar berpikir dua kali untuk melakukan serangan.

Secara dramatis, ide untuk menakut-nakuti pihak lain agar mundur dengan ancaman nuklir seolah jadi bagian dari strategi Rusia. Strategi ini cukup ampuh untuk dapat menekan pihak lawan termasuk dalam perundingan.

Ancaman penggunaan senjata nuklir ini juga dapat menjadi bagian dari strategi diplomasi. Seperti yang diketahui, saat ini perundingan tengah terjadi antara Rusia dan Ukraina. Dengan ancaman tersebut, seperti ada harapan untuk membuat Ukraina merasa tertekan dan mengharuskan mereka menerima hasil perundingan yang ditawarkan Rusia.

Di sisi lain, banyak pihak yang menyangsikan perundingan akan berjalan dengan lancar. Sehingga sangat masuk akal untuk menjelaskan bahwa meskipun peluangnya kecil, ada kemungkinan Rusia dalam kondisi tertentu tergoda untuk menggunakan senjata nuklir taktis di Ukraina.

Jika nantinya Putin merasa terpojok karena strateginya di Ukraina gagal, bukan tidak mungkin ia akan menggunakan senjata nuklir taktis sebagai pengubah permainan, bahkan untuk memecahkan kebuntuan atau menghindari kekalahan. Selama konflik belum berakhir, maka kemungkinan-kemungkinan masih tetap ada. (I76)