Perang selalu ada di kawasan Timur Tengah, mengapa bisa demikian dan siapa yang bisa disalahkan?

PinterPolitik.com

Selama ribuan tahun, peperangan tidak pernah meninggalkan tanah Timur Tengah. Wilayah ini selalu berada dalam pergolakan dan konflik yang tak berkesudahan.

Saat ini, pertempuran yang masih berkecamuk di Palestina, Lebanon, dan Suriah, membuat Timur Tengah menewaskan lebih dari 10 ribu orang setiap tahunnya. Hal ini membuat perbedaan kehidupan yang begitu kontras antara orang yang tinggal di Timur Tengah dan di tempat yang relatif aman seperti Indonesia.

Banyak pihak sudah berusaha menciptakan perdamaian di Timur Tengah, seperti dengan mendirikan organisasi kemanusiaan di tubuh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), hingga bantuan secara bilateral seperti yang sudah cukup banyak dilakukan oleh Indonesia.

Meski demikian, harapan perdamaian di Timur Tengah tetap saja menjadi suatu hal yang sepertinya hanya menjadi angan-angan semata.

Menarik kemudian untuk kita pertanyakan, mengapa peperangan terus terjadi di wilayah Timur Tengah?

Warisan Kolonialisme dan Perang Dingin?

Pertanyaan di atas sering kali muncul tidak hanya di benak para pengamat geopolitik, tetapi juga banyak orang awam.

Terkait hal ini, ada berbagai faktor yang menjadi penyebabnya, dan salah satu yang paling signifikan adalah peninggalan kolonialisme Eropa.

Pada masa lampau, banyak wilayah Timur Tengah berada di bawah kekuasaan kolonialisme Inggris dan Prancis. Kedua negara ini menguasai berbagai wilayah di Timur Tengah selama bertahun-tahun. Ketika akhirnya mereka meninggalkan wilayah tersebut, mereka menetapkan batas-batas negara secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan perbedaan etnis, suku, dan agama yang ada di sana.

Hal ini menyebabkan kelompok-kelompok yang sering kali saling bermusuhan dipaksa untuk hidup berdampingan dalam satu negara.Salah satu contoh nyata dari dampak kolonialisme Eropa adalah Perjanjian Balfour yang menjadi benih awal perselisihan antara Israel dan Palestina. Pada tahun 1917, Inggris mengeluarkan deklarasi yang menyatakan dukungan untuk pembentukan “tanah air nasional” bagi orang Yahudi di Palestina.

Namun, pada saat yang sama, wilayah tersebut sudah dihuni oleh komunitas Arab Palestina. Deklarasi ini memicu konflik berkepanjangan yang hingga kini belum terselesaikan.Tidak hanya itu, perselisihan di Timur Tengah juga semakin diperparah ketika era Perang Dingin.

Pada masa itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadikan wilayah Timur Tengah sebagai teater pertempuran mereka. Kedua negara adidaya ini mendukung berbagai faksi yang bertikai di wilayah tersebut untuk memperluas pengaruh mereka. Akibatnya, konflik di Timur Tengah semakin kompleks dan sulit untuk diatasi.Namun, dampak kolonialisme dan Perang Dingin hanyalah sebagian dari alasan mengapa Timur Tengah selalu berada dalam konflik.

Ada faktor-faktor lain yang juga berperan penting. Misalnya, kekayaan sumber daya alam seperti minyak yang melimpah di wilayah ini sering kali menjadi rebutan dan memicu perselisihan. Banyak negara-negara besar yang tertarik untuk menguasai sumber daya tersebut, dan hal ini sering kali menyebabkan intervensi dan konflik.Selain itu, perbedaan agama dan sekte juga menjadi faktor yang memperburuk konflik di Timur Tengah.

Wilayah ini dihuni oleh berbagai komunitas agama yang berbeda, termasuk Islam Sunni, Islam Syiah, Kristen, dan lainnya. Perselisihan antara kelompok-kelompok agama ini sering kali berubah menjadi konflik bersenjata yang berkepanjangan.Tidak kalah pentingnya adalah faktor politik dalam negeri di negara-negara Timur Tengah.

Banyak pemerintahan di wilayah ini yang otoriter dan korup, sehingga memicu ketidakpuasan dan pemberontakan dari rakyat. Konflik internal ini sering kali berubah menjadi perang saudara yang berkepanjangan dan sulit untuk diakhiri.

Faktor sosial dan ekonomi juga berperan dalam konflik di Timur Tengah. Tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial sering kali memicu ketidakpuasan dan kemarahan di kalangan rakyat. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstremis untuk merekrut anggota dan melancarkan serangan.

Dengan begitu banyak faktor yang berperan, tidak mengherankan jika Timur Tengah selalu berada dalam konflik. Setiap faktor saling berhubungan dan memperburuk situasi. Untuk mengakhiri konflik di wilayah ini, diperlukan upaya yang serius dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk komunitas internasional.

Lantas, adakah kemungkinan status quo Timur Tengah ini dirubah?

Status Quo = Tidak Ada Perubahan?

Sebagai salah satu perandaian skenario munculnya perdamaian di Timur Tengah, mungkin kita bisa berkaca pada sebuah teori yang disebut Teori Perubahan Kekuatan (Power Transition Theory).
Teori Perubahan Kekuatan adalah teori yang dikemukakan oleh A.F.K. Organski dan Jacek Kugler. Menurut teori ini, sebuah perdamaian politik hanya bisa terjadi ketika ada perubahan dalam distribusi kekuatan di antara negara-negara.

Ketika ada negara yang naik menjadi kekuatan dominan baru, status quo yang lama terguncang, dan ini bisa menciptakan peluang untuk perdamaian baru jika keseimbangan kekuatan baru dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Organski menyatakan bahwa perubahan kekuatan terjadi dalam empat tahap: pertumbuhan, transisi, perang, dan keseimbangan. Dalam konteks Timur Tengah, saat negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa mengalami perubahan dalam fokus politik dan ekonomi mereka, peluang untuk intervensi dan mediasi yang lebih efektif dapat muncul. Terlebih lagi, pola pemimpin yang populer di AS dan Eropa kini juga adalah pemimpin yang berpandangan proteksionis.

Teori perubahan kekuatan dari Organski lantas bisa memberikan harapan bahwa melalui perubahan dalam distribusi kekuatan dan fokus pada kerjasama regional, perdamaian masih bisa terwujud di wilayah Timur Tengah. Tentunya, dialog dan diplomasi harus diutamakan, serta upaya untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di negara-negara Timur Tengah.

Untuk saat ini, kita harap saja langkah perdamaian di Timur Tengah bisa semakin terwujud, selambat apapun prosesnya. (D74)

Kendati dilaporkan sebagai akibat kecelakaan, kematian Presiden Iran, Ibrahim Raisi masih ramai dispekulasikan sebagai bagian dari sebuah desain politik. Bila benar demikian, apakah mungkin ada andil Israel di belakangnya? 

PinterPolitik.com 

Iran berduka. Mendiang Presiden Iran, Ebrahim Raisi telah resmi dimakamkan di Masyhad, Iran, pada 23 Mei 2024. Ribuan warga Iran hingga saat ini diketahui masih berkabung di jalanan Teheran dan kota-kota besar Iran, mengenang kepemimpinan singkat sang presiden yang juga dirumorkan tengah dipersiapkan untuk menjadi pengganti Pemimpin Agung Iran, Ali Khamenei. 

Menariknya, dalam momen arak-arakan pemakaman Raisi di Teheran kemarin sejumlah media Iran melaporkan bahwa banyak warga Iran yang meneriakkan “Matilah Israel!”, seruan tersebut jadi semacam indikasi bahwa Israel tampaknya ada di benak pikiran warga Israel terkait kematian presidennya. 

Well, tidak heran, Iran belakangan memang memiliki hubungan yang “pedas” dengan Israel, kedua pihak bahkan sempat ditakuti akan melakukan perang terbuka ketika saling kirim serangan misil pada April 2024 silam. Maka dari itu, tidak aneh sebetulnya jika banyak warga Iran yang berasumsi ada andil Israel di balik kematian presidennya, terlebih lagi penjelasan tentang penyebab kematian Raisi belum diungkap secara detil. 

Dan jujur saja, asumsi bahwa Israel menjadi dalang kematian Raisi sepertinya tidak hanya ada di pikiran warga-warga Iran, bahkan mayoritas dari warganet Indonesia mungkin memiliki spekulasi yang sama. 

Namun, bila kita ingin asumsikan bahwa kematian Raisi adalah sebuah desain politik, seberapa besar sebenarnya kemungkinan Israel terlibat dalam tragedi tersebut? 

Terlalu Aneh Bila dari Pihak Asing? 

Meskipun beberapa teori konspirasi mengaitkan kejadian ini dengan Israel, ada beberapa alasan kuat untuk berargumen bahwa sangat kecil kemungkinannya Israel terlibat dalam kematian Raisi. 

Pertama, penting untuk memahami struktur kekuasaan di Iran. Kekuasaan politik di Iran sesungguhnya terletak pada Pemimpin Agung, Ayatollah Ali Khamenei, yang saat ini masih hidup. Posisi Presiden Iran, meskipun penting, tidak memiliki pengaruh yang sama besar terhadap kebijakan luar negeri seperti Pemimpin Agung.  

Oleh karena itu, kematian Raisi tidak akan mengubah secara signifikan arah politik luar negeri Iran. Iran tetap akan berada di bawah arahan Khamenei, sehingga tindakan drastis dari Israel untuk menghilangkan Raisi tampaknya tidak masuk akal karena dampak strategisnya yang terbatas. 

Kedua, situasi politik dan militer Israel saat ini menunjukkan bahwa negara tersebut mungkin justru menghindari eskalasi konflik lebih lanjut. Israel telah berperang dalam jangka waktu yang lama melawan Palestina dan proksi-proksi Iran di kawasan Timur Tengah. Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, kini menghadapi protes dari dalam negeri, di mana banyak pejabat dan warga Israel merasa lelah dengan perang yang berkepanjangan.  

Seperti kata Khairul Fahmi, pengamat pertahanan Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), kondisi domestik ini bisa jadi justru membuat Israel lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan yang bisa memicu konflik lebih lanjut dengan negara-negara Timur Tengah. Mendesain kematian Ebrahim Raisi akibatnya, justru berpotensi memperburuk situasi dan memicu eskalasi yang tidak diinginkan, yang bertentangan dengan kepentingan Israel untuk menjaga stabilitas politik. 

Lantas, kembali lagi, bila tragedi ini diasumsikan sebagai sebuah peristiwa politik, pihak mana kira-kira yang lebih “diuntungkan” secara langsung? 

Justru dari Dalam Negeri? 

Ada alasan kuat untuk mempercayai bahwa kematian Raisi mungkin melibatkan kelompok anti-Raisi atau anti-pemerintah di dalam negeri Iran sendiri. Hal ini karena Raisi, meskipun menduduki posisi penting, memiliki banyak musuh politik di dalam negeri. Salah satunya yang terkuat adalah kelompok National Council of Resistance of Iran (NCRI), yang diisi simpatisan-simpatisan pro-Reza Pahlevi. 

Tidak hanya itu, kelompok anti-pemerintah di Iran juga muncul dari kalangan progresif, khususnya yang menentang aturan keras pemerintah. Kelompok-kelompok dalam golongan ini menguat setelah kematian Mahsa Amini, diduga dipukuli oleh Polisi Moral Iran karena dituduh melakukan pelanggaran “menggunakan hijab yang tidak pantas”. 

Kelompok-kelompok oposisi yang tidak puas dengan pemerintahan ini bisa saja melihat peristiwa kematian Raisi sebagai kesempatan untuk melemahkan pemerintah dan membuka jalan bagi perubahan politik, dan dalam jangka panjangnya, menggoyahkan kepemimpinan Ayatollah Khamenei.  

Dan memang, dengan kematian Raisi, Iran harus segera mempersiapkan pemilihan umum (pemilu) yang bisa menjadi peluang bagi kandidat dari kelompok oposisi untuk mendapatkan kekuasaan. Ini menciptakan skenario di mana kematian Raisi lebih menguntungkan bagi lawan-lawannya di dalam negeri dibandingkan dengan musuh-musuh eksternal seperti Israel, Azerbaijan, atau bahkan Amerika Serikat (AS). 

Pada akhirnya, asumsi-asumsi ini menunjukkan bahwa sangat kecil kemungkinan Israel terlibat dalam kematian Presiden Ebrahim Raisi. Struktur kekuasaan di Iran yang tetap kokoh di bawah Pemimpin Agung dan keinginan Israel untuk menghindari eskalasi konflik lebih lanjut menjadi alasan utama.  

Sebaliknya, kemungkinan besar insiden ini didesain oleh kelompok anti-Raisi di Iran sendiri yang melihatnya sebagai kesempatan untuk merubah lanskap politik domestik. Peristiwa ini menambah dinamika politik yang kompleks di Iran dan kawasan sekitarnya, dan akan menarik untuk melihat bagaimana perkembangan ini akan mempengaruhi masa depan politik Iran. (D74) 

PinterPolitik.com 

Perang antara Israel dan Palestina pada tahun 2023 tampak semakin menegangkan dan sulit ditebak. Perseteruan panjang yang kembali tereskalasi pada tanggal 7 Oktober silam itu kini dipercaya setidaknya telah menewaskan lebih dari 10.000 orang, yang tergabung dari masing-masing pihak. 

Layaknya badai yang tak kunjung mereda, perkembangan perang tersebut pun belakangan mulai menunjukkan eskalasi yang semakin mengkhawatirkan. Yaman, salah satu negara di Teluk Arab pada tanggal 31 Oktober lalu turut melibatkan diri dalam perang Israel dan Palestina dengan meluncurkan rentetan rudal balistik ke negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM), Benjamin Netanyahu itu. 

Walaupun rudal-rudal tersebut dikabarkan berhasil dihalau oleh sistem pertahanan Israel sebelum meledak di teritorinya, hal ini menjadi momen yang menandakan “sahnya” Yaman sebagai musuh berbahaya Israel. 

Namun, serangan yang dilakukan Yaman kemarin menyimpan satu kisah menarik yang sepertinya belum disadari banyak orang. Sebelum tanggal 31 Oktober, sejumlah media internasional sebetulnya sudah mengabarkan bahwa Yaman meluncurkan misil-misil ke Israel, tapi misil-misil tersebut diketahui selalu dihalau oleh pertahanan udara Arab Saudi, negara yang secara geografis berada di jalur lintasan misil Yaman ke Israel. 

Akan tetapi, ketika Yaman melakukan serangan pada 31 Oktober, Saudi tiba-tiba tidak menghalau serangan misil itu. Karena hal itu, pengamat internasional dari Colorado State University, Mahad Darar dalam tulisannya di laman The Conversation, melemparkan satu pertanyaan penting, yakni mengapa Saudi tidak menghalau misil dari Yaman? 

Apakah ini hanya kesalahan? Atau justru sebuah simbol dari gestur diplomatis dari Saudi terhadap Perang Israel-Palestina? 

Saudi Sedang Dilema? 

Sejak puluhan tahun lalu dinamika politik kawasan Timur Tengah selalu menyimpan intrik-intrik yang menarik untuk dicermati. Dinamika yang terjadi pada zaman sekarang tentu bukan pengecualian.  

Dan terkait hal itu, ada dua variabel yang sepertinya perlu kita pahami terlebih dahulu agar dapat meraba alasan perbedaan sikap Saudi terhadap misil Yaman. 

Pertama, normalisasi Israel dan Saudi. Dalam beberapa tahun terakhir, Saudi diketahui tampak tengah merubah “marwah diplomasi”-nya dengan memberi sinyal membuka peluang perbaikan hubungan dengan Israel. Pembicaraan soal hal ini sebetulnya sudah terbentuk sejak tahun 2017, ketika Israel dan Saudi mulai kembali memiliki relasi yang panas dengan musuh bersama mereka Iran. 

Semenjak itu, walaupun kabarnya masih tampak samar-samar, normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan Saudi terlihat semakin serius, khususnya setelah penandatanganan Abraham Accords yang dimediasi oleh Amerika Serikat (AS) pada tahun 2020. Wacana ini mengalami tantangan serius setelah Israel dan Palestina kembali berperang pada 7 Oktober lalu.  

Kedua, tekanan sebagai sesama negara Muslim. Yup, wacana normalisasi dengan Israel telah menempatkan Saudi dalam posisi diplomatis yang cukup dilematis. Meskipun normalisasi tersebut sebetulnya lebih bersifat politis dan ekonomis, citra negara yang mayoritas populasinya beragama Islam sebagai musuh Israel sudah terlalu melekat di benak orang-orang seluruh dunia.  

Hal itu yang terkadang membuat komitmen Saudi kepada Palestina kerap dipertanyakan oleh pengamat-pengamat internasional. Sebagai indikasinya, kita bisa lihat sendiri pernyataan awal Pangeran Mohammed bin Salman dalam Perang Israel-Palestina 2023, yang hanya menekankan penentangan atas hilangnya nyawa orang sipil, tetapi tidak secara spesifik menyebut mengutuk apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina.  

Nah, dua variabel ini menjadi bagian penting dalam memahami mengapa Saudi memiliki perbedaan sikap terhadap misil Yaman yang dikirim ke Israel. Sangat mungkin sekali sebetulnya Saudi saat ini sedang mengalami apa yang disebut sebagai dilema diplomatis. Bila Saudi terus-terusan menghalau serangan dari negara yang ingin melawan Israel, lama kelamaan akan semakin banyak orang yang mempertanyakan kejelasan posisi diplomatis Saudi terhadap Palestina. 

Atas dasar itu, mungkin saja alasan Saudi tidak menghalau serangan dari Yaman pada 31 Oktober silam adalah untuk pembuktian tidak langsung bahwa dirinya tidak berada dalam spektrum yang sama dengan Israel. Namun, tentu pertanyaan selanjutnya adalah, kira-kira akan sejauh apa Saudi akan berusaha membuktikan itu? 

Kita tidak boleh lupa bahwa Israel adalah negara yang bisa disebut sebagai perpanjangan tangan dari AS di Timur Tengah, sementara, tidak dipungkiri Saudi hingga saat ini masih bergantung pada jasa-jasa dari Paman Sam untuk mempertahankan eksistensi dirinya di Timur Tengah, khususnya dalam aspek pertahanan dan ekonomi.  

Atas dasar itu, apakah mungkin Saudi akan terus membiarkan misil dari Yaman ke Israel? Bagaimana jika Yaman terus meningkatkan serangannya? Skenario apa yang akan terjadi? 

Saudi Akan Halau Kembali? 

Bila kita ingin memahami hubungan antara Israel dan Saudi, salah satu kacamata yang bisa membuat kita mampu memahaminya adalah dengan melihat konteks hubungan Saudi dengan AS, mitra terdekat dan terkuat Israel. 

 
Dan jujur saja, hubungan antara AS dan Saudi mungkin pada akhirnya bisa membuat Saudi akan memilih “berpihak” pada proses normalisasi hubungannya dengan Israel. Kalau menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) AS, Saudi adalah pelanggan terbesar Amerika Serikat dalam penjualan militer kepada negara asing/foreign military sales (FMS), dengan nilai lebih dari US$100 miliar dalam kontrak-kontrak FMS mereka yang masih aktif.  

Perjanjian Kerjasama Teknik antara AS dan Saudi, yang ditandatangani di Jeddah pada 8 Mei 2023, yang bertujuan mengembangkan kemampuan Saudi dalam melindungi infrastruktur kritis dan masyarakatnya dari ancaman terorisme jadi iterasi terbaru tentang eratnya hubungan kedua negara tersebut. Tentunya, perjanjian semacam ini hanya salah satu contoh saja dari banyaknya perjanjian lain antara Saudi dan AS yang begitu menguntungkan. 

Apakah Saudi kira-kira rela melempar keuntungan-keuntungan ini bila mereka terlihat totalitas mendukung Palestina? Well, secara rasional mungkin tidak. 

Atas dasar itu, bisa kita spekulasikan bahwa kemungkinan besar di masa-masa mendatang Saudi secara bertahap akan melakukan kembali intervensi-intervensi yang dilakukan Yaman kepada Israel. Hal tersebut mungkin akan disampaikan dalam pernyataan-pernyataan normatif, seperti untuk keamanan air traffic di langit Saudi, misalnya, karena toh kenyataannya wilayah udara Saudi memang harus dilewati misil dari Yaman untuk mencapai Israel. 

Jika Saudi tidak mengambil tindakan ini, AS dan Israel mungkin akan mengajukan pertanyaan kepada Saudi, yang bisa mempengaruhi hubungan diplomatik mereka, karena secara geografis Saudi memang sebetulnya berperan sebagai tempat “bantalan” atas serangan Yaman ke Israel. 

Secara keseluruhan, perlu diingat bahwa ini hanyalah asumsi belaka. Sebagai negara mayoritas Muslim, Saudi pasti akan terus mendukung Palestina. Namun, pertanyaannya adalah sejauh mana Saudi akan mempertahankan pandangan ini jika dihadapkan pada potensi dampak negatif terhadap hubungan ekonomi mereka dengan AS dan Israel. (D74)