Perang Iran-Amerika Serikat (AS) memaksa semua negara memilih pihak. Bagaimana kalau menolak pun bukan pilihan?

PinterPolitik.com

“A society of states exists when a group of states, conscious of certain common interests and common values, form a society in the sense that they conceive themselves to be bound by a common set of rules in their relations with one another, and share in the working of common institutions.” – Hedley Bull, The Anarchical Society (1977)

Cupin baru saja pulang kerja ketika kabar itu meledak di timeline-nya: Amerika Serikat dan Israel melancarkan hampir 900 serangan udara ke Iran pada 28 Februari 2026, membunuh Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei. Iran membalas dengan ratusan rudal ke enam negara Teluk yang bahkan sudah mati-matian menyatakan netral, dan Selat Hormuz, tempat 20% minyak dunia mengalir setiap hari, ditutup paksa.

Cupin tidak tinggal di Timur Tengah. Dia tinggal di Jakarta, naik KRL setiap pagi, dan mengisi bensin setiap Jumat, tapi tiba-tiba harga BBM jadi urusan geopolitik.

Dalam dua minggu, harga minyak dunia tembus 100 dolar per barel. Goldman Sachs memperkirakan inflasi Asia akan bertambah 0,7 poin persentase jika Selat Hormuz tertutup selama enam minggu, sementara Bank Indonesia harus langsung bergerak menjaga stabilitas rupiah.

Yang membuat Cupin bingung bukan perangnya sendiri, karena perang selalu ada di suatu tempat. Yang membuatnya bingung adalah bagaimana semua orang, termasuk Indonesia, tiba-tiba diminta memilih sisi.

Iran secara resmi meminta Indonesia “secara tegas mengutuk agresi AS dan Israel.” Di sisi lain, Washington terus memperluas sanksi sekunder, dua belas paket baru sepanjang 2025-2026, yang pada dasarnya berkata: siapa pun yang masih berbisnis dengan Teheran akan terputus dari sistem keuangan global.

Presiden Prabowo menawarkan diri sebagai mediator, bahkan menyatakan bersedia terbang ke Teheran. Tapi Iran bertanya tajam: “Apakah ada jaminan AS akan menepati perjanjian?”, sementara di dalam negeri, MUI menuntut Indonesia keluar dari “Board of Peace” bentukan Trump.

Cupin, sambil men-scroll berita di kereta, merasa seperti sedang menonton dua tetangga paling sangar di kompleksnya tawuran di gang. Dan semua orang dipaksa menjawab: “Kamu di pihak siapa?”

Tapi benarkah dunia internasional bekerja seperti tawuran RT? Dan kalau iya, apa yang terjadi pada tetangga yang menolak ikut-ikutan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Satu RT, Dua Jagoan

Analogi “tawuran RT” terdengar sederhana, tapi justru di situlah kekuatannya. Tatanan internasional memang punya kemiripan struktural dengan dinamika lingkungan tempat tinggal, dan dalam tradisi pemikiran yang dikenal sebagai English School, Hedley Bull dalam The Anarchical Society berargumen bahwa negara-negara hidup dalam kondisi “anarki yang tertata”, tidak ada pemerintah dunia yang berkuasa, tapi ada norma, kebiasaan, dan institusi bersama yang mencegah kekacauan total, persis seperti peraturan RT yang menjaga ketertiban tanpa polisi permanen.

Bayangkan konflik ini sebagai tawuran antara dua penghuni paling dominan di kompleks. Pak Amrik menguasai satu-satunya mesin ATM, yaitu sistem keuangan berbasis dolar, sementara Mas Imran tinggal di gang sempit satu-satunya, tempat semua truk gas dan logistik harus lewat.

Ketika Pak Amrik dan sahabat karibnya Mas Is menyerang, Mas Imran tidak hanya membalas ke mereka berdua. Ia melempari batu ke semua rumah yang pernah meminjamkan halaman ke Pak Amrik, termasuk Qatar, Kuwait, dan UEA yang sudah berulang kali menjamin netralitas mereka.

Mengapa? Barry Buzan dan Ana Gonzalez-Pelaez, dalam International Society and the Middle East, menjelaskan bahwa kawasan Timur Tengah beroperasi lebih sebagai “sistem” daripada “masyarakat” internasional. Negara-negara saling memengaruhi bukan karena berbagi norma, melainkan karena saling terikat secara material, sehingga geografi dan infrastruktur, bukan niat diplomatik, yang menentukan siapa yang kena getah.

Inilah yang Cupin rasakan tanpa bisa mengartikulasikannya: bukan hanya Pak Amrik dan Mas Imran yang bertengkar, tapi gang itu sendiri yang menjadi senjata. Semua orang yang bergantung pada gang itu otomatis terseret ke dalam tawuran.

Negara-negara Teluk, meski dihujani lebih dari 2.000 rudal dan drone, tidak melancarkan satu pun serangan balasan. Alasannya, sebagaimana diungkapkan seorang pejabat Teluk: mereka tahu bahwa Pak Amrik mungkin akan pulang ke rumahnya yang jauh, tapi mereka harus tetap bertetangga dengan Mas Imran selamanya.

Tiongkok, yang membeli 87% ekspor minyak Iran dan menginvestasikan lebih dari 100 miliar dolar di sana, hanya mengirim ucapan belasungkawa dan mendeklarasikan “netralitas.” India butuh lima hari hanya untuk menandatangani buku belasungkawa Khamenei, dan setiap hari keheningan itu dihitung sebagai pernyataan politik oleh kedua kubu.

Andrew Hurrell dalam On Global Order menyebut fenomena ini sebagai dilema kekuatan menengah: negara-negara yang tidak cukup kuat untuk mengubah tatanan, tapi cukup terhubung untuk menderita akibatnya. Cupin mulai mengerti bahwa Indonesia bukan penonton, Indonesia adalah tetangga yang kehabisan gas karena gang ditutup.

Tapi kalau spiral ini terus berputar, saling serang, saling blokade, saling paksa, apakah ada titik di mana perpecahan menjadi permanen? Dan apakah Indonesia, yang mengira dirinya jauh dari tawuran, justru sedang ditarik masuk tanpa sadar?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Tawuran yang Melebar ke Semua Gang?

Ada konsep yang bisa menjelaskan ke mana arah spiral ini, dan konsep itu lahir bukan dari ilmu politik, melainkan dari antropologi. Gregory Bateson, dalam Naven pada 1936, memperkenalkan istilah schismogenesis setelah mengamati suku Iatmul di Papua Nugini: ketika dua kelompok berinteraksi dalam pola yang saling memperkuat, hubungan itu akan terus membelah diri sampai hancur, kecuali ada mekanisme yang menghentikannya.

Bateson membedakan dua jenisnya. Schismogenesis simetris terjadi ketika kedua pihak saling meniru eskalasi: Pak Amrik memperketat sanksi, Mas Imran mempercepat pengayaan uranium, Pak Amrik dan Mas Is menyerang fasilitas nuklir, Mas Imran membangun lebih banyak rudal, dan seterusnya seperti dua tetangga yang saling meninggikan pagar sampai keduanya hidup di balik tembok beton.

Schismogenesis komplementer lebih halus tapi lebih merusak. Ini terjadi ketika satu pihak makin menekan dan pihak lain makin terpojok: Pak Amrik menekan Mas Imran dengan sanksi bertubi-tubi, Mas Imran beralih ke ancaman keamanan sebagai satu-satunya kartu yang tersisa, dan Pak Amrik membaca respons itu sebagai konfirmasi bahwa Mas Imran “berbahaya” dan perlu ditekan lebih keras lagi.

Yang paling relevan bagi Cupin, dan bagi Indonesia, adalah bagaimana schismogenesis ini merembes ke seluruh RT. Mas Imran kini membuka gang sempit secara selektif: kapal India dan Turki boleh lewat, sekutu Pak Amrik tidak, sehingga setiap pengiriman kargo menjadi pernyataan geopolitik, persis seperti penjaga gang yang menentukan siapa boleh lewat dan siapa harus putar balik berdasarkan siapa yang masih menyapanya dengan sopan.

Ketika Dewan Keamanan PBB mengadakan rapat darurat pada 12 Maret, Rusia dan Tiongkok mempertanyakan apakah rapat itu sendiri sah. Butuh voting hanya untuk memutuskan apakah mereka boleh duduk dan bicara, persis seperti musyawarah RT yang gagal dimulai karena dua warga paling senior berdebat soal keabsahan undangan, sementara di luar, rumah-rumah masih terbakar.

Ini adalah apa yang Bateson sebut kegagalan mekanisme korektif: institusi yang seharusnya memutus siklus pembelahan justru sudah terbelah olehnya. Dan ketika peraturan RT sudah tidak dihormati oleh penghuni paling berkuasa, setiap keluarga mulai membuat aturannya sendiri, menimbun persediaan, membangun pagar lebih tinggi, membuat kesepakatan rahasia dengan tetangga terdekat.

Bagi Indonesia, schismogenesis bahkan bekerja ke dalam rumah sendiri. Opini publik terbelah: mayoritas Muslim condong bersimpati pada Iran yang diserang, sementara elite bisnis dan teknokrat melihat hubungan dengan AS sebagai kebutuhan ekonomi yang tak bisa dikorbankan, dan Prabowo terjebak di tengah, terlalu dekat dengan Washington untuk dipercaya Teheran, terlalu ambigu untuk memuaskan konstituennya sendiri.

Cupin menutup ponselnya dan turun di stasiun. Besok dia tetap harus isi bensin, tetap harus bayar cicilan, tetap harus hidup di dunia yang retakannya tidak terlihat tapi sudah terasa di setiap harga dan setiap pilihan kecil, dan mungkin yang paling jujur bukan bertanya “kita di pihak siapa,” melainkan bertanya apakah kita sudah cukup kuat untuk tetap bisa memilih di dunia yang semakin memaksa semua orang berhenti memilih. (A43)

Tiga presiden dan elite RI berkumpul saat krisis perang Iran memanas. Apakah ini kunci selamatkan Indonesia?

PinterPolitik.com

“In anarchy, security is the highest end. Only if survival is assured can states safely seek such other goals as tranquility, profit, and power.” – Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (1979)

Cupin menyeruput kopinya perlahan sambil menatap layar ponsel yang menampilkan sebuah berita mengejutkan di Selasa malam, 3 Maret 2026. Ia sungguh tak menyangka Istana Merdeka akan menjadi saksi berkumpulnya konfigurasi elite paling masif sejak era berjalannya Reformasi.

Bagi seorang pengamat politik amatir seperti Cupin, ini jelas bukanlah sekadar agenda silaturahmi biasa menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Pertemuan tertutup selama tiga setengah jam itu terjadi tepat ketika dunia sedang berada di tepi jurang krisis militer yang amat mengerikan.

Ingatan Cupin langsung melayang pada rentetan laporan berita tentang eskalasi mematikan ketika Amerika Serikat dan Israel menggempur jantung daratan Iran. Serangan bersandi Operation Roaring Lion dan Epic Fury yang dimulai pada tanggal 28 Februari 2026 itu bahkan dilaporkan telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Dampak balasan dari pihak Iran juga tidak kalah mengerikan di mata Cupin. Korps Garda Revolusi Iran langsung merespons dengan menutup Selat Hormuz serta menghujani 27 pangkalan militer AS di negara-negara Teluk dengan serangan rudal masif.

Kepanikan skala global itu seketika langsung mencekik urat nadi ketahanan energi Indonesia. Dua kapal tanker raksasa kebanggaan nasional, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dilaporkan ikut terjebak secara tragis di dalam pusaran perairan Teluk Persia.

Krisis ini menjadi semakin menakutkan karena sekitar sembilan belas persen pasokan minyak mentah utama Indonesia sangat bergantung pada jalur laut yang kini tertutup rapat tersebut. Kondisi diperparah dengan gejolak pasar finansial di mana harga emas dunia terpantau telah menembus angka ekstrem 5.400 dolar AS per troy ounce.

Bahkan, Cupin sempat membaca adanya ancaman mengerikan dari seorang pejabat senior Garda Revolusi Iran yang mengultimatum bahwa harga minyak mentah bisa menyentuh 200 dolar AS per barel. Rentetan petaka multi-teater inilah yang diyakini memaksa Presiden Prabowo Subianto bertindak sangat cepat dengan mengumpulkan mantan presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Langkah konsolidasi yang mendesak ini juga turut melibatkan kehadiran tiga mantan wakil presiden, tiga mantan menteri luar negeri, dan sejumlah perwakilan sektor riil pengusaha kelas atas. Bagi Cupin, kalkulus strategis dari pemimpin Jakarta ini membuktikan pesan tegas bahwa segala bentuk ego politik faksional harus segera dikubur hidup-hidup saat sebuah krisis eksistensial mengancam negara.

Namun, Cupin hanya bisa bertanya-tanya di dalam hati, apakah pertemuan luar biasa antar-elite ini memiliki sebuah preseden sejarah dalam tradisi ketatanegaraan peradaban global? Mampukah langkah mengumpulkan para tetua bangsa ini benar-benar efektif untuk menavigasi ancaman nyata dari hantu perang dunia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menyoal Council of Elders dan Sistem Genro

Langkah taktis Prabowo dalam mengumpulkan para mantan pemimpin bangsa sesungguhnya mengingatkan kita semua pada tradisi pembentukan sebuah dewan tetua informal di kala negara dilanda krisis. Fenomena statecraft tingkat tinggi semacam ini merupakan sebuah pola berulang dalam sejarah politik internasional untuk meredam kepanikan publik secara terukur.

Praktik pengumpulan kebijaksanaan ini sangat lekat dengan lembaran sejarah Kekaisaran Jepang pasca-Restorasi Meiji pada tahun 1868 melalui pelembagaan sistem Genro. Para Genro ini merupakan sekelompok negarawan senior berpengalaman yang beroperasi murni di balik layar demi membimbing negara saat melewati masa transisi dan krisis perang yang besar.

Meskipun tokoh sekaliber Itō Hirobumi dan Yamagata Aritomo tidak memegang jabatan eksekutif resmi pemerintahan, pengaruh gagasan mereka terhadap pengambilan keputusan strategis Kekaisaran Jepang bersifat quasi-konstitusional. Mereka mendedikasikan diri sebagai dewan penjaga kelanjutan institusi negara ketika sistem formal yang ada belum cukup tangguh untuk menanggung beban berat krisis zaman.

Sejarawan Paul Schroeder di dalam literatur akademiknya yang bertajuk The Transformation of European Politics 1763-1848 juga mengkaji secara tajam mengenai esensi pembentukan sistem tatanan The Concert of Europe pada tahun 1815. Schroeder membedah bagaimana sistem yang tercipta pasca-Perang Napoleon ini berhasil memaksa kekuatan raksasa Eropa untuk mensubordinasikan ambisi politik individual mereka demi menjaga stabilitas keamanan kolektif.

Apa yang sedang kita saksikan di ruang tertutup Istana Merdeka tersebut sesungguhnya adalah bentuk manifestasi domestik dan kontemporer dari sebuah The Concert of Jakarta. Konsensus elite lintas rezim yang diinisiasi ini secara tersirat menyepakati bahwa stabilitas keamanan nasional merupakan harga mati yang tidak boleh dieksploitasi secuil pun demi keuntungan faksional.

Di era tata dunia modern, implementasi cemerlang dari konsep dewan ini terlihat jelas dari pembentukan kelompok The Elders pada tahun 2007 oleh mendiang tokoh perdamaian Nelson Mandela. Tokoh-tokoh dunia paling dihormati seperti Kofi Annan dan Jimmy Carter beroperasi di wadah ini sebagai sebuah kekuatan moral independen yang bertugas memediasi berbagai zona konflik.

Logika krusial dalam mengumpulkan kebijaksanaan akumulatif ini juga terlihat gamblang dalam manuver brilian kabinet perang yang dibentuk Winston Churchill pada sekitar tahun 1940 silam. Tepat di saat Inggris terancam eksistensinya oleh cengkeraman Nazi Jerman, Churchill dengan berani membentuk kabinet perang kecil yang melintasi garis batas partai demi mengonsolidasikan elemen buruh.

Republik Singapura pun tercatat pernah mengadopsi prinsip dewan penasihat yang sama persis ketika sang pendiri bangsa, Lee Kuan Yew, memutuskan untuk mundur dari kursi perdana menteri. Ia tetap sudi memberikan konsultasi strategis tingkat tinggi melalui perannya sebagai Minister Mentor tanpa harus terbebani oleh hiruk-pikuk operasional kabinet harian.

Lantas, sejauh mana porsi peran spesifik yang diampu oleh tiap-tiap tokoh yang hadir di meja bundar Istana Merdeka pada malam penuh ketegangan itu? Mampukah rajutan kombinasi pengalaman lintas generasi kenegaraan ini menciptakan sebuah sistem pertahanan pertahanan ekonomi yang benar-benar kebal dari hantaman badai?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Orkestrasi Krisis Melalui Council of Elders ala Prabowo

Setiap figur penting yang diundang oleh Presiden Prabowo Subianto di malam bersejarah itu sejatinya membawa beban peran geopolitik yang sangat spesifik dan tak tergantikan. Mereka semua bukan didudukkan sebagai sekadar pajangan simbolis belaka, melainkan dirancang sebagai para pemegang kunci dari perumusan Grand Strategy negara dalam menghadapi badai eskalasi regional terbesar di Timur Tengah.

Susilo Bambang Yudhoyono diplot memainkan perannya sebagai seorang Diplomat-Strategist yang berbekal rekam jejak mumpuni dalam menyelamatkan perahu Indonesia dari ancaman nyata krisis finansial global 2008 tanpa sovereign default. Sentuhan insting strategis dan memori institusional SBY sangat esensial untuk menjaga pendulum diplomasi non-blok agar tetap berada pada titik ekuilibrium di tengah benturan keras poros kekuatan global.

Di sudut lain, Joko Widodo mengemban peran sentral sebagai Pragmatic Shield yang bertugas memastikan ketahanan infrastruktur utama serta urat nadi perekonomian negara tetap berdetak. Insting pragmatis warisan Jokowi mengenai keamanan pangan serta energi seketika menjelma menjadi bantalan pelindung pamungkas ketika rantai pasokan dunia benar-benar terancam lumpuh.

Guna menjinakkan potensi liarnya sentimen sektarian di akar rumput dalam negeri, kehadiran Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin dioptimalkan guna mengemban fungsi Islamic Backchanneling yang solid. Jaringan lobi informal berskala luas ke berbagai entitas dunia Islam akan memastikan bahwa letupan solidaritas umat Muslim di Indonesia selalu diarahkan secara konstruktif ketimbang bermutasi menjadi gelombang radikalisasi.

Tidak ketinggalan pula, eksistensi dari tiga mantan menteri luar negeri secara bersamaan berhasil membentuk sebuah wadah ad-hoc Diplomatic Deep State yang melintasi berbagai epos kebijakan luar negeri. Figur Hassan Wirajuda, Alwi Shihab, dan Marty Natalegawa bersatu-padu menjadi sebuah trisula diplomasi yang menyuplai mekanisme komunikasi, legitimasi pendekatan, dan kerangka keseimbangan dinamis dalam menempatkan kompas posisi Indonesia.

Sementara itu, turut hadirnya teknokrat senior Boediono bersama barisan elite Kadin, Apindo, dan Hipmi melengkapi formasi pertahanan dengan membangun sebuah Economic War Room yang tangguh. Mereka memikul tanggung jawab krusial untuk mempertahankan arus kas nasional serta memastikan piring makan rakyat jelata tetap terisi di tengah memanasnya temperatur geopolitik.

Fenomena bersatunya faksi yang berseberangan ini dapat direfleksikan secara paripurna melalui lensa teoretis dalam literatur akademis mengenai Neorealisme Struktural. Sang cendekiawan hubungan internasional Kenneth Waltz melalui karyanya Theory of International Politics menggarisbawahi dalil bahwa negara yang bertindak rasional pasti akan memprioritaskan perilaku penyeimbangan pertahanan kolektif ketika sedang dihimpit oleh ancaman anarkis.

Sikap unjuk konsensus yang diorkestrasikan Prabowo ini sekaligus sukses memancarkan dua sinyal deterrence kuat untuk mencegah keliaran spekulan domestik dan mengirim pesan ketahanan pada kekuatan hegemonik dunia. Prabowo dengan berani menampilkan kapasitas kepemimpinan krisis tingkat tinggi yang menjauhkan diri dari monopoli keputusan, serta mantap memosisikan dirinya sebagai figur utama di antara rekan sejawatnya.

Sejarah dan waktu pulalah yang kelak akan menguji dengan seksama apakah konsensus elite lintas rezim ini mampu diinstitusionalisasikan dan berdiri tegar melampaui kepentingan pragmatis belaka. Kepemimpinan bervisi jauh ke depan dan kolaborasi tulus antargenerasi akan selalu menjadi tumpuan harapan sekaligus kompas terbaik bagi sebuah bangsa besar saat terpaksa menavigasi pusaran kelam krisis global. (A43)

Cuitan SBY soal kiamat 5 miliar manusia gemparkan publik. Benarkah ini sinyal SBY bertransformasi jadi sosok ‘Uncle Iroh’ di dunia nyata?

PinterPolitik.com

“Destiny is not a straight path… You have to look within yourself to save yourself from your other self.” – Iroh dalam Avatar: The Last Airbender 

Matahari sore itu tidak terlalu terik, namun cukup membuat Cupin merasa gerah saat menatap layar ponselnya. Di sebuah kedai kopi sudut Jakarta, jempol Cupin terhenti lama pada sebuah Acuitan panjang dari akun Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Cupin mengernyitkan dahi karena merasakan nuansa yang jauh berbeda dari gaya Pak SBY yang biasanya santun. Ada urgensi yang menyengat dan aroma mesiu yang seolah tercium dari balik rangkaian kata-kata digital tersebut.

Dalam cuitan yang diunggah pada Januari 2026 ini, SBY tidak sedang membicarakan dinamika Pilkada atau koalisi partai. Ia berbicara tentang nasib peradaban manusia dengan sebuah pengakuan jujur: “Saya cemas”.

Bagi Cupin, peringatan SBY ini terasa seperti sirine tanda bahaya yang meraung di tengah pesta pora politik domestik. SBY menarik garis sejarah mengerikan dengan menyamakan situasi saat ini seperti tahun 1914 dan 1939.

Cupin mencoba mencerna argumen sang mantan presiden tentang munculnya pemimpin haus perang dan polarisasi blok negara. SBY benar soal “ruang dan waktu yang semakin sempit” yang kini menghimpit stabilitas global.

Yang membuat bulu kuduk Cupin meremang adalah prediksi angka korban yang disodorkan SBY: 5 miliar manusia. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan sebuah skenario kiamat di mana tidak ada peradaban yang tersisa.

SBY lantas menawarkan solusi konkret dengan mendesak PBB untuk segera menggelar Sidang Umum Darurat (Emergency UN General Assembly). Ia seolah mengguncang bahu dunia yang sedang pura-pura buta, mengingatkan bahwa diam bukanlah sebuah pilihan.

Namun, Cupin tak bisa mengabaikan pertanyaan nakal yang terus muncul di benaknya: mengapa harus sekarang? Apakah ini sekadar ketakutan orang tua, atau ada dorongan psikologis yang lebih dalam yang menggerakkan para pemimpin senior ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Psikologi Kaum Tetua dan Dewan Resi Global

upin meletakkan ponselnya, membiarkan pikirannya melayang pada teori psikologi klasik dari Erik Erikson. Cupin teringat bahwa fase ketujuh perkembangan manusia disebut sebagai Generativity vs. Stagnation, yang dialami di usia senja.

Generativitas adalah sebuah dorongan biologis mendalam untuk membimbing generasi berikutnya agar tidak salah jalan. SBY tampaknya sedang berada di puncak fase ini, didorong naluri untuk mewariskan dunia yang lebih aman.

Ia tidak lagi mengejar jabatan atau kekayaan, yang ia cari hanyalah keselamatan bagi “anak-anaknya” di seluruh dunia. Jika SBY diam saja melihat tanda kehancuran, ia akan jatuh ke dalam stagnasi yang hampa dan merasa tidak berguna.

Cupin kemudian menyadari bahwa SBY tidak sendirian dalam misi “penyelamatan” ini. Ia teringat pada sosok Mahathir Mohamad di Malaysia yang juga masih sangat vokal di usianya yang hampir satu abad.

Mahathir, sama seperti SBY, didorong oleh generativity yang berapi-api untuk memperingatkan bahaya imperialisme baru. Selain itu, ada pula Paus Fransiskus yang kerap memperingatkan tentang “Perang Dunia III yang terjadi secara bertahap”.

Ketiga tokoh ini seolah membentuk “Dewan Resi Global” imajiner di dalam benak Cupin. Mereka memiliki benang merah yang sama: kepedulian tulus untuk mencegah generasi muda mengulangi kesalahan fatal masa lalu.

Mereka memiliki crystallized intelligence, kecerdasan yang mengkristal dari pengalaman puluhan tahun melihat pola sejarah berulang. Sebagaimana dijelaskan psikolog Raymond Cattell, kecerdasan jenis ini justru semakin tajam seiring bertambahnya usia seseorang.

SBY sedang menggunakan “mata tua”-nya untuk melihat badai di ufuk, sementara kita yang muda masih asyik bermain. Lantas, jika SBY sedang berevolusi menjadi pelindung bijak, karakter populis apa yang paling tepat menggambarkannya?

Apakah mungkin SBY memiliki kesamaan arketipe dengan salah satu tokoh fiksi paling dicintai oleh Generasi Z?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Bangkitnya Sang ‘Uncle Iroh’ Cikeas

Imajinasi Cupin melompat ke dunia animasi Avatar: The Last Airbender, teringat pada sosok Jenderal Iroh yang ikonik. Kemiripan arketipe antara SBY dan “Uncle Iroh” begitu mencolok hingga membuat Cupin tersenyum sendiri.

Iroh adalah mantan jenderal besar berjuluk “Dragon of the West” yang bertransformasi menjadi penikmat teh yang bijak. Bukankah ini cerminan sempurna dari perjalanan hidup SBY dari seorang jenderal tempur menjadi negarawan sepuh?

SBY di masa pensiun dikenal mencintai lukisan dan ketenangan, persis seperti Iroh yang mencari damai setelah lelah berperang. Namun, persamaannya lebih dalam dari sekadar hobi: keduanya adalah mantan ksatria yang membenci perang.

Dalam kisah Avatar, Iroh sering kali menjadi satu-satunya suara nalar di tengah kegilaan pemimpin Negara Api yang agresif. Ia membimbing generasi muda yang penuh amarah agar tidak tersesat dalam ambisi yang merusak dunia.

SBY kini memainkan peran Iroh tersebut di panggung dunia, melihat para pemimpin agresif saat ini sebagai sosok “Zuko” atau “Azula”. Dengan kebijaksanaan ala White Lotus, ia turun gunung untuk memperingatkan bahwa perang hanya berujung pada kehancuran total.

Carl Jung menyebut arketipe ini sebagai The Wise Old Man, sosok yang muncul saat pahlawan berada dalam situasi putus asa. SBY sedang menjalankan fungsi arketipal ini demi menyelamatkan “keseimbangan dunia” dari jurang nuklir.

Ia tahu betul betapa mengerikannya perang karena pernah menjadi bagian dari mesin militer itu sendiri. Peringatan SBY adalah manifestasi keinginan Iroh agar dunia tidak mengambil jalan takdir yang salah.

Cupin menutup laptopnya dengan sebuah kesimpulan yang menenangkan batinnya di sore itu. Kita mungkin bisa berdebat panjang lebar tentang rekam jejak politik masa lalu SBY.

Namun, mengabaikan peringatan dari seorang negarawan yang memiliki akses informasi intelijen global adalah sebuah keangkuhan. Di era perlombaan menuju kehancuran, mungkin kita memang membutuhkan lebih banyak sosok “Paman Iroh” yang berani bersuara tentang harga mahal sebuah perdamaian. (A43)

Dunia terasa semakin panas, tapi benarkah kita sedang memasuki babak awal Perang Dunia Ketiga? Atau jangan-jangan, ini hanyalah fase baru dari kompetisi global yang intens namun tetap terkendali—sebuah era yang oleh para ahli disebut hot peace.

www.pinterpolitik.com

Dinamika geopolitik global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan eskalasi tensi yang cukup signifikan. Perang antara Rusia dan Ukraina yang dimulai pada 2022 belum mereda dan kini, di Timur Tengah, dunia tengah menyaksikan insiden saling serang rudal antara Iran dan Israel—dua negara yang memiliki sejarah panjang konflik politik dan militer.

Konflik ini, meskipun bersifat terbatas, kembali memicu kekhawatiran publik global. Di media sosial, narasi bahwa dunia mungkin telah memasuki fase awal Perang Dunia Ketiga mencuat. Banyak yang melihat pola-pola konflik simultan di berbagai wilayah sebagai pertanda akan pecahnya perang besar berikutnya.

Namun demikian, penting untuk mempertanyakan asumsi ini secara lebih hati-hati dan analitis. Apakah benar dunia sedang berada di ambang Perang Dunia Ketiga? Atau jangan-jangan kita sedang menyaksikan sebuah dinamika internasional yang berbeda—di mana ketegangan memang meningkat, tetapi tetap berada dalam batas-batas tertentu yang terkalkulasi?

Untuk menjawabnya, kita perlu melihat sejarah, teori hubungan internasional, dan dinamika sistem global kontemporer secara lebih objektif.

Konflik Global dan Rasionalitas Strategis

Sepanjang sejarah pasca-Perang Dunia II, dunia telah mengalami banyak konflik besar—mulai dari Perang Korea (1950-1953), Perang Vietnam (1955-1975), hingga Perang Teluk (1990-1991). Meskipun melibatkan kekuatan besar, konflik-konflik ini tidak berkembang menjadi perang dunia. Salah satu alasannya terletak pada perubahan struktur sistem internasional dan munculnya doktrin-doktrin strategis baru.

Dalam kerangka teori mutual deterrence, yang dikembangkan oleh Bernard Brodie dan diperluas oleh Thomas Schelling, ancaman saling hancur di dunia modern yang negaranya saling bergantungan satu sama lain, sejatinya telah menciptakan fenomena yang disebut “keseimbangan ketakutan”.

Doktrin ini menyatakan bahwa ketika dunia diisi oleh negara-negara yang memiliki kemampuan nuklir yang bisa saling menghancurkan, maka seluruh negara di dunia akan terdorong untuk menahan diri dari konfrontasi langsung. Hal ini menjadi dasar dari strategi deterrence pada era Perang Dingin dan tetap relevan hingga hari ini.

Selain itu, pendekatan rational actor model, yang dikembangkan oleh Graham Allison dalam karyanya Essence of Decision (1971), menyatakan bahwa negara bertindak berdasarkan kalkulasi rasional untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Artinya, keterlibatan dalam konflik berskala global—yang secara ekonomi, politik, dan sosial sangat merugikan—umumnya tidak rasional dalam perspektif kebijakan luar negeri negara-negara besar. Sebagai dampaknya, probabilitas terbentuknya desain politik yang menuju pada meletusnya perang besar akan semakin mengecil.

Sebagai contoh, dalam konflik Iran–Israel baru-baru ini, kedua pihak menunjukkan tindakan militer terbuka namun tetap dalam skala terbatas. Hal ini menunjukkan adanya threshold atau ambang batas yang secara sadar tidak dilampaui. Mekanisme kontrol internal dan diplomasi tidak langsung (melalui pihak ketiga atau aliansi) tetap berjalan dalam menjaga konflik agar tidak membesar.

Dengan demikian, menyimpulkan bahwa eskalasi global saat ini sebagai fase awal Perang Dunia Ketiga bisa dianggap terburu-buru. Belum terlihat mobilisasi aliansi global secara masif, disrupsi sistem keuangan internasional yang sistemik, atau perekrutan populasi secara besar-besaran—tiga indikator umum dari perang dunia dalam sejarah.

Era Baru: Hot Peace?

Untuk memahami dinamika kontemporer ini, konsep hot peace menjadi kerangka teoritis yang relevan. Istilah ini diperkenalkan oleh ilmuwan hubungan internasional Michael McFaul, mantan Duta Besar AS untuk Rusia dan profesor di Stanford University. Berbeda dari cold war, yang menggambarkan stabilitas dalam ketegangan pasif, hot peace merujuk pada kondisi di mana konflik dan kompetisi strategis terjadi secara aktif, namun tetap terkendali dan tidak berkembang menjadi perang terbuka antara kekuatan besar.

Dalam hot peace, negara-negara bersaing secara intensif dalam banyak domain: militer, teknologi, ekonomi, dan diplomasi. Intervensi berskala kecil, manuver militer terbatas, dan proxy war menjadi karakter utama, tanpa adanya pernyataan perang resmi. Situasi ini dapat dilihat dalam hubungan antara AS dan Tiongkok, serta Rusia dan NATO. Meskipun terdapat gesekan, kedua pihak tetap menjaga jalur komunikasi dan batasan konflik tertentu.

Dengan kata lain, hot peace adalah bentuk interaksi global yang ambigu—tidak sepenuhnya damai, tetapi juga bukan perang dalam arti konvensional. Dunia berada dalam kondisi kompetitif yang berkelanjutan, namun di bawah kendali institusional, hukum internasional, dan kalkulasi strategis.

Namun tentu saja, semua ini masih merupakan pembacaan teoritis yang bisa saja berubah sewaktu-waktu, tergantung pada bagaimana aktor-aktor global merespons tekanan politik domestik maupun internasional. Dalam politik internasional, eskalasi sering kali terjadi bukan karena desain jangka panjang, melainkan karena kegagalan manajemen krisis dalam momen-momen krusial.

Dengan demikian, meskipun jika mengacu pada analisis manajemen konflik istilah “Perang Dunia Ketiga” masih terlalu dini untuk disematkan, dinamika yang tengah berkembang saat ini tetap harus kita waspadai.

Kini, dunia berada di ambang kompleksitas baru—dan karena itu, penting bagi kita semua untuk terus mencermati pergeseran peta kekuatan, narasi yang dibentuk oleh para pemimpin dunia, serta arah diplomasi internasional yang tengah dimainkan.

Karena seperti halnya sejarah, geopolitik tidak pernah benar-benar stagnan—dan siapa tahu, bab selanjutnya bisa saja membawa kejutan yang belum kita bayangkan. (D74)

Waduh, kalau menurutmu PD 3 kira-kira udah mulai belum nih? 

Pada awal 2024, kondisi geopolitik dunia terlihat semakin panas. Selain dari masih berlangsungnya Perang Rusia-Ukraina dan Perang Israel-Palestina, kini Amerika Serikat sendiri juga terjun langsung ke konflik Timur Tengah, dengan menyerang kelompok Houthi di Yaman. Amerika pun tidak jadi satu-satunya negara berkekuatan nuklir yang ikut campur. Sesuai perkembangannya, belakangan Iran juga tampak semakin melibatkan diri dalam konflik Timur Tengah, dengan menyerang Irak, Suriah, dan Pakistan. Karena perkembangan tensi geopolitik yang demikian, semakin banyak pihak yang khawatir bahwa dunia akan semakin dekat dengan yang namanya… Perang Dunia Ketiga.

BRICS disebut akan buat mata uang baru

PinterPolitik.com

“War. War never changes.”

Bagi kalian yang senang bermain video game, mungkin kalian familiar dengan kalimat di atas. Ya, itu adalah tagline andalan dari serial game Fallout yang memiliki tema utama menyoroti skenario apa yang akan terjadi pada dunia bila Perang Dingin akhirnya meletus menjadi perang nuklir.

Menariknya, dalam sebuah dunia distopia yang dibayangkan dalam Fallout, alih-alih belajar dari kesalahan dan kapok dengan kekerasan, umat manusia di masa depan justru tetap melalui sejumlah peperangan karena kepentingan kelompok-kelompok tetap berbenturan dengan satu sama lain. Karena itu, dikatakanlah bahwa perang, tidak peduli zamannya, tidak pernah berubah.

Well, kalau mau membayangkan skenario perang dunia besar di era modern kita hanya perlu memainkan game seperti Fallout.

Namun, pernahkah kalian pernah bertanya-tanya, kira-kira bagaimana sejarah mencatat bentuk-bentuk awal sebuah perang internasional? Apakah ada suatu perang antar negara yang pernah terjadi dalam sejarah peradaban manusia, jauh sebelum Perang Dunia I & II?

Perang Dunia 0

Perang adalah salah satu unsur kehidupan yang hampir selalu dibicarakan dalam catatan-catatan sejarah peninggalan nenek moyang kita. Wajar, sifat-sifat dasar manusia yang memang pada dasarnya rentan dengan gesekan kepentingan seakan membuat perang sebagai sesuatu yang lumrah terjadi.

Akan tetapi, ada satu perang besar dalam sejarah yang selalu jadi perhatian utama para penikmat sejarah, yakni hipotesis World War Zero atau Perang Dunia 0.

Istilah “Perang Dunia 0” awalnya dipopulerkan oleh kalangan jurnalis ketika me-review buku karya Eberhard Zangger, berjudul The Luwian Civilization. Fokus utama buku itu sebenarnya adalah tentang peradaban Luwian yang eksis pada Zaman Perunggu – periode 3.300 sampai 1.200 sebelum Masehi (SM) -, namun buku itu juga membahas dugaan menarik tentang adanya kemungkinan sebuah perang internasional besar yang menyebabkan Zaman Perunggu akhirnya runtuh.

Bagi kalian yang belum tahu, pembahasan tentang keruntuhan Zaman Perunggu selalu menjadi anomali bagi kalangan pecinta sejarah, karena sampai saat ini belum diketahui secara persis apa yang menyebabkan kerajaan-kerajaan besar pertama umat manusia seperti Mesir Kuno, Babilonia, Mycenaean, dan Hittites hilang begitu saja pada abad ke-10 SM.

Nah, hipotesis Perang Dunia 0 ini melempar sebuah dugaan menarik, bisa jadi, alasan hancurnya peradaban “masa jaya pertama” manusia ini adalah akibat rentetan perang internasional yang begitu merusak. Dan memang, kalau kita coba mengulik apa yang terjadi ketika akhir-akhir Zaman Perunggu, terdapat sejumlah catatan dari Yunani, Mesir, dan bahkan Tiongkok yang menceritakan tentang krisis yang terjadi pada peradaban mereka.

Di Yunani, ada catatan tentang Perang Troya yang terjadi sekitar abad ke-12&11 SM. Tidak cuma itu, seluruh peradaban yang ada di sekitar Laut Mediterania juga mencatat ada invasi besar-besaran dari sebuah konfederasi misterius yang dijuluki “The Sea Peoples”, yang melakukan penyerangan begitu intens sampai-sampai diperkirakan jumlah manusia yang terbunuh kala itu melebihi jumlah rata-rata manusia yang lahir.

Di Tiongkok, Dinasti Shang yang dilanda perang sipil juga disebut terkena dampak Perang Dunia 0 yang terjadi di Timur Tengah dan Eropa, ini karena perdagangan mereka dengan Barat terganggu akibat kehancuran dan perang yang begitu luar biasa. Apalagi, pada Zaman Perunggu signifikansi jalur perdagangan sedang meningkat-meningkatnya, jual beli barang-barang berbahan perunggu jadi bagian inti perekonomian peradaban manusia saat itu.

Sebagai perenungan tambahan, kita juga tidak boleh lupakan bahwa peninggalan kejayaan Mesir, seperti Piramida Giza, dibangun pada Zaman Perunggu. Hancurnya Mesir kuno pada masa itu membuat dunia kehilangan pengetahuan bagaimana membuat bangunan yang begitu megah tanpa teknologi canggih. Ini tentu memancing pertanyaan, kira-kira apa rahasia pengetahuan peradaban kuno lain yang ikut hilang akibat keruntuhan Zaman Perunggu dan Perang Dunia 0?

Well, bagaimanapun juga hipotesis Perang Dunia 0 ini seharusnya memberi kita pelajaran bahwa sudah ribuan tahun manusia terjebak oleh perang yang menghancurkan diri mereka sendiri. Jika kita saat ini memang sudah hidup di era modern, seharusnya perang sudah tidak lagi dijadikan solusi. (D74)

Paus Fransiskus anggap Perang Dunia III telah dimulai. Hal inibdilihat dari berbagai konflik di berbagai belahan dunia. Seperti perang Ukraina yang dinilai muncul karena tindakan provokasi. Puas menegaaskan bwia tidak dukung Presiden Rusia Vladimir Putin dalam konflik. Tiga perang dunia dalam satu abad pertanda buruk menurut Paus.