PinterPolitik.com 

Panasnya tensi politik tidak hanya terjadi di dalam negara kita saja. Bila kita sering memerhatikan perkembangan berita politik internasional, mungkin kita akan mengatakan bahwa tahun 2023 ini mungkin adalah salah satu tahun politik terpanas yang dialami dunia sejak era Perang Dingin berakhir. 

Belum selesai dengan Perang Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung selama 1 tahun dan 9 bulan, kini dunia juga harus mempersiapkan diri mengantisipasi potensi memanasnya perang antara Israel dan Palestina yang kembali tereskalasi sejak 7 Oktober silam. 

Namun, di balik semua tensi tersebut, banyak yang mulai melupakan bahwa ada satu potensi konflik lain yang juga bisa saja meletus menjadi bencana geopolitik selanjutnya, bila kita tidak memerhatikan, dan itu adalah potensi eskalasi geopolitik Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan Taiwan. 

Dalam pertemuan terakhir antara Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden dan Presiden RRT, Xi Jinping pada 16 November silam, Xi mengatakan bahwa topik seputar Taiwan adalah topik yang paling berbahaya dan paling sensitif dalam hubungan antara RRT dan AS. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa AS dan RRT belum menemukan kesamaan pandangan soal Taiwan, dan sewaktu-waktu, topik yang “berbahaya” ini bisa kapan saja meletus. 

Terkait potensi itu, seorang purnawiran jenderal bintang tiga di Jepang yang bernama Koichiro Banso menyampaikan pernyataan yang cukup menarik. Koichiro mengatakan bahwa Jepang kemungkinan akan memainkan peran yang krusial karena faktor geografis. 

Jika Tiongkok meluncurkan operasi militer untuk merebut Taiwan, Jepang adalah satu-satunya negara yang dapat menjadi gerbang bagi masyarakat internasional untuk menyediakan persediaan kepada warga Taiwan agar dapat membela diri. 

Karena hal ini, muncul satu pertanyaan perandaian yang menarik: apakah ini artinya Jepang akan menjadi kunci atas meletus atau tidaknya perang masa depan di Taiwan, yang sering digadang-gadangkan sebagai “pemantik” Perang Dunia Ketiga? 

Menelaah Peran Jepang

Jepang memegang peran krusial secara strategis ketika membicarakan potensi konflik antara RRT dan Taiwan. Namun, dalam skenario perang antara RRT dan Taiwan, peran Jepang tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga melibatkan dimensi politik, ekonomi, dan keamanan regional. 

Secara strategis, pulau-pulau Jepang membentuk pagar pertahanan alamiah di sepanjang laut Timur dan Selatan, menjadikannya satu-satunya negara di Asia Timur dengan posisi yang penting dalam mengontrol akses laut. Posisi ini memberikan Jepang keunggulan taktis dalam mengawasi dan memantau pergerakan kapal dan pesawat di sekitarnya. Dalam konteks perang antara RRT dan Taiwan, Jepang dapat memainkan peran penting dalam mengendalikan rute laut strategis dan melindungi jalur perdagangan internasional di kawasan tersebut. 

Kalau memiliki wawasan untuk memaksimalkan potensinya, Jepang bahkan bisa jadi salah satu negara yang bisa memberikan dampak embargo ekonomi paling efektif kepada Tiongkok, selain negara-negara di Selat Malaka. 

Namun, Jepang memiliki satu peran strategis lain dalam hal keamanan. Seperti yang sempat disebutkan Jenderal Koichiro dalam awal tulisan ini, posisi geografis Jepang akan membuatnya memiliki peran sangat vital dalam memastikan masuknya dukungan negara-negara sekutu Barat. Sebelumnya, Filipina sempat diprediksi akan mengambil peran tersebut, tetapi hubungan mereka dengan AS sekarang membuatnya diragukan. Sementara, sekutu terdekat AS di kawasan Asia Pasifik yakni Australia memiliki posisi geografis yang terlalu jauh. 

Kalau di Perang Rusia-Ukraina, kiriman bantuan negara-negara Barat mengandalkan posisi geografis strategis Polandia. Kalau dalam potensi perang RRT-Taiwan, well, Jepang sepertinya akan mengambil peran tersebut. 

Secara keseluruhan, peran Jepang dalam potensi konflik antara RRT dan Taiwan mencakup aspek politik, ekonomi, dan keamanan. Atas dasar itu, Jepang memiliki kepentingan strategis dalam mencegah eskalasi konflik, demi melindungi kepentingan ekonominya, dan menjaga stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur. Dalam menghadapi tantangan ini, Jepang harus mengelola hubungan dengan baik antara RRT dan Taiwan, sambil mempertahankan keamanan nasional dan kepentingan ekonominya. 

Namun, peran krusial Jepang ini malah menimbulkan pertanyaan yang lebih menarik: bila perang antara RRT dan Taiwan akan secara otomatis membuatnya terseret dalam perang yang berpotensi memuncak kepada Perang Dunia Ketiga, bukankah itu juga justru bisa membuat Jepang berkeinginan agar Taiwan tidak terlalu provokatif kepada RRT? 

Jepang-AS Justru Halau Kemerdekaan Taiwan? 

Pertimbangkan dua skenario berikut.  

Skenario pertama, Taiwan menyatakan kemerdekaannya, ini otomatis memicu invasi dari pihak RRT. Karena Taiwan yang melakukan deklarasi tersebut, intervensi AS – dan sebagai dampaknya, keterlibatan Jepang – kemungkinan akan kurang mungkin terjadi.  

Hal ini karena meskipun selama ini dianggap sebagai negara-negara terdekat Taiwan, AS dan Jepang selalu berusaha untuk mempertahankan status quo di sepanjang Sela Taiwan. Sebuah deklarasi kemerdekaan oleh Taiwan akan mengganggu keseimbangan tersebut dan membuat aktivitas ekonomi Jepang-AS terganggu karena mereka bergantung kepada mikrocip buatan Taiwan. 

Pada skenario kedua, Tiongkok melancarkan invasi tanpa provokasi terhadap Taiwan. Dalam skenario ini, AS dan Jepang akan lebih cenderung untuk ikut campur. Namun, intervensi oleh AS akan tergantung pada apakah Jepang mengizinkan akses Amerika ke pangkalan AS di Jepang. Jika Jepang melakukannya, akan muncul kemungkinan Tiongkok melancarkan serangan terhadap pangkalan-pangkalan tersebut di Jepang. Hal ini jelas mengartikan: perang di Taiwan = perang di Jepang. 

Di antara kedua skenario ekstrem ini, sangat rasional untuk mengatakan bahwa Jepang, dan juga AS, kemungkinan besar akan menghalau hal apapun yang membuat RRT merasa “dilecehkan” oleh Taiwan, hal ini tentunya termasuk kemerdekaan Taiwan tanpa persetujuan RRT. 

Atas dasar ini, bisa disimpulkan bahwa peran Jepang yang vital dalam potensi perang antara RRT dan Taiwan akan membuatnya sebagai pihak yang justru paling tidak ingin perang tersebut terjadi. (D74) 

PinterPolitik.com

“There is only one thing worse than fighting with allies, and that is fighting without them.” – Winston Churchill, mantan Presiden AS

“This is a war to end all wars,” itulah kalimat monumental yang diucapkan mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Woodrow Wilson pada tahun 1917. Kalimat tersebut menjadi jampi-jampi AS ketika melibatkan dirinya dalam Perang Dunia I, perang yang dipercaya akan jadi pembuka gerbang perdamaian dunia.

Namun, seperti yang kita tahu, Perang Dunia I bukanlah perang terakhir dalam cerita panjang peradaban manusia. 21 setelah perang tersebut berakhir, dunia kembali dihadapkan perang besar yang tercatat menjadi perang paling destruktif sepanjang sejarah, yakni Perang Dunia II.

Ya, seberapa cantik rangkaian kata yang dibuat oleh para politisi, faktanya hingga sekarang perang masih juga menjangkiti planet kita. Contoh terpopulernya tentu adalah perang antara Rusia dan Ukraina yang meletus semenjak 24 Februari silam, hingga sekarang, enam bulan setelahnya.

Lambatnya progres perang di Ukraina membuat banyak pihak berkesimpulan bahwa militer Rusia ternyata sangat lemah. 

Salah satunya adalah pendapat dari Phillips O’Brien, profesor kajian strategis Universitas St. Andrews, yang mengatakan bahwa penampilan Rusia di Ukraina membuktikan bahwa kemampuan pertahanan negara yang dipimpin Vladimir Putin tersebut tidak dalam level yang sama dengan AS, atau negara kecil anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sekalipun.

O’Brien bahkan menyimpulkan lebih lanjut bahwa Perang Ukraina menunjukkan militer Rusia ternyata tidak mampu mengoperasikan operasi militer yang kompleks, tidak seperti militer AS, Inggris, dan Israel. 

Akan tetapi, apakah benar bahwa kemampuan pertahanan negara-negara NATO lebih kuat dari Rusia? Kita sering disajikan narasi bahwa kemampuan militer NATO jauh melebihi apa yang dimiliki Rusia, sehingga terkadang kita lupa memverifikasi klaim-klaim tersebut.

Ini kemudian membawa kita ke sebuah perandaian besar, bila Rusia dan NATO bertempur, mungkinkah Rusia memiliki kesempatan melawan kekuatan NATO?

Kelemahan Besar NATO?

Sebuah lembaga think tank asal AS yang bergerak dalam kajian pertahanan bernama RAND Corporation belakangan ini merilis sebuah laporan menarik tentang hasil simulasi perang antara NATO dan Rusia. 

Buat yang kurang familiar, RAND Corporation adalah lembaga yang didirikan pada tahun 1948 untuk bekerja sebagai konsultan strategis Angkatan Bersenjata AS. Lembaga ini didanai oleh sejumlah pihak swasta dan pemerintah AS sendiri.

Nah, dalam sebuah laporan berjudul Reinforcing Deterrence on NATO’s Eastern Flank, yang ditulis David A. Shlapak dan Michael W. Johnson, dijelaskan bahwa RAND Corporation telah melakukan sejumlah simulasi, yang pada akhirnya menemukan ternyata kekuatan pertahanan NATO tidak sekuat yang diperkirakan banyak orang. 

Dan dalam skenario perangnya dengan Rusia, telah disimpulkan Rusia ternyata mampu menguasai mayoritas wilayah Utara NATO dalam kurun waktu maksimal 60 jam.

Laporan itu juga menyoroti kelemahan terbesar NATO yang bisa membuat Rusia mendapatkan keunggulan jika suatu waktu perang terjadi Kelemahan tersebut adalah negara-negara NATO yang terletak di kawasan Baltik, seperti Estonia, Latvia, dan Lithuania.

Bagi yang belum tahu, ketiga negara ini terletak di perbatasan paling Utara NATO yang langsung bersentuhan dengan perbatasan Rusia. Jika tiba-tiba mereka diserang dan kekuatan militernya digabung, negara-negara Baltik ini bahkan masih akan tetap kalah dengan kekuatan militer Rusia. 

Dari perbandingan tenaga militernya saja, selisih kekuatannya sangat jauh. Rusia disebutkan memiliki setidaknya dua juta personel militer, sementara tiga negara tadi, jika digabungkan hanya dibawah 100.000.

David dan Michael juga menilai dua hal lain yang dapat menyimpulkan kekalahan singkat NATO di Utara Eropa. Pertama, faktor geografis. Tiga negara tadi adalah negara-negara yang posisinya lebih dekat dengan Rusia dibandingkan kekuatan besar Eropa terdekat, seperti Polandia. Ini kemudian membuat alur logistik dan mobilisasi militer jauh lebih mudah dilakukan Rusia kepada pasukannya dibanding bantuan pertahanan dari NATO ke Baltik.

Terlebih lagi, kalaupun NATO memang mengirimkan bantuan pertahanan, mereka terpaksa harus melewati Kaliningrad. Bagi yang belum tahu, Kaliningrad adalah enclave atau daerah kantong milik Rusia yang terletak di antara Lithuania dan Polandia. Ini artinya, Rusia memiliki kesempatan untuk memblokade dan menghujani tembakan artileri pada bantuan militer yang dikirimkan NATO ke Baltik.

Karena itu, David dan Michael menyimpulkan bahwa jika suatu perang meletus antara NATO dan Rusia, maka prediksi kuatnya Rusia akan memulai serangan ke kawasan utara Eropa ini karena tidak dipungkiri bahwa mereka memiliki keunggulan dalam aspek logistik dan mobilisasi di kawasan tersebut. 

Apalagi, diketahui bahwa Rusia kini sedang memperkuat kehadiran militernya di kawasan Arktik, hal ini disampaikan sendiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO, Jens Stoltenberg. Jika ini benar, tentu permasalahan logistik untuk persiapan total war Rusia di Eropa tidak boleh kita remehkan.

Kedua, tentu faktor penentu perang bukan hanya aspek militer itu sendiri, tetapi juga politik. 

Belakangan ini diketahui bahwa hubungan antara Negeri Paman Sam dan NATO tengah dalam kondisi yang tidak sehat. Mantan Presiden Donald Trump bahkan pernah menodong negara-negara anggota NATO untuk memenuhi tuntutan anggaran pertahanan sebesar 2 persen dari total produk domestik bruto (PDB), karena selama ini pertahanan NATO terlalu diberatkan ke AS. 

Trump bahkan pernah sesumbar akan mencabut komitmen bantuan pertahanan otomatis bila ada negara NATO yang diserang.

Lalu, bagaimana situasinya sekarang, di bawah kepemimpinan Joe Biden? Well, besar dugaannya tidak berbeda jauh. 

PinterPolitik beberapa kali telah mengulas bahwa ada dugaan AS justru menyukuri perang yang terjadi di Ukraina, salah satunya yang sudah ditulis dalam artikel Konflik Ukraina Hasil Desain Biden?, yang menjelaskan ada kemungkinan perang tersebut digunakan untuk meningkatkan kesadaran pada Eropa bahwa ancaman perang selalu ada dan mereka harus meningkatkan anggaran pertahanannya pada NATO.

Dengan demikian, percikan-percikan politik antara AS dan NATO sebenarnya sudah ada, dan angan-angan bahwa AS akan meninggalkan Eropa untuk mempertahankan dirinya sendiri sebenarnya bukan hal yang terlalu imajinatif. 

Dan jika memang Eropa ditinggal sendiri, maka dalam suatu skenario perang dengan Rusia, sangat mungkin bila Eropa akan sangat kesusahan melawan Rusia, dan bahkan mungkin kalah dalam beberapa pertempuran besar. Terlebih lagi, kekuatan militer seluruh NATO, tanpa AS, jumlahnya hanya sekitar 1,9 juta, lebih sedikit dari Rusia yang disebut punya militer lebih dari dua juta personel.

Ini kemudian membawa kita pada pertanyaan, akan bagaimana postur defensif NATO tanpa AS?

Seperti Apa NATO Tanpa AS?

Pengamat pertahanan, Michael Kofman dalam artikelnya NATO should avoid learning the wrong lessons from Russia’s blunder in Ukraine di laman The Economist menyampaikan sebuah pernyataan yang menarik. Katanya, orang kerap kali keliru dalam menakar kekuatan militer negara-negara Eropa dan NATO.

Sebagai wilayah yang mayoritas diisi oleh negara maju dan kaya, masing-masing negara anggota Eropa dan NATO sering dianggap otomatis memiliki pertahanan yang kuat. Padahal, secara objektif kekuatan militer terbesar dunia saat ini dipegang AS, Tiongkok, dan Rusia. 

Sementara itu, apa yang membuat NATO kuat sebenarnya hanya kemampuannya untuk memperluas konflik, artinya, jika ada anggota yang diserang, maka semua anggota NATO harus ikut mempertahankan. Dan mereka sepenuhnya mengandalkan AS untuk menjadi kekuatan utama menyerang balik agresor.

Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana jika NATO hanya bisa memperluas konflik, sementara kekuatan besarnya untuk melawan balik, yakni AS, tidak ada?

Przemyslaw Lukasik dalam tulisannya NATO Without the USA: How Long Will the Alliance Survive Without American Leadership?, menyimpulkan bahwa jika AS akhirnya memutuskan untuk keluar dari NATO, maka dampaknya akan fatal, terutama dalam aspek pertahanan. Pertama, ini karena mayoritas perangkat pertahanan negara NATO disediakan oleh AS, sehingga mereka akan kehilangan akses ke ribuan jet, kapal, dan kendaraan tempur canggih.

Kedua, negara Eropa NATO memang memiliki teknologi canggih, bahkan tanpa bantuan AS. Namun, dalam suatu pertempuran akan ada satu titik di mana kuantitas akan lebih penting dari kualitas. Sederhananya, karena Rusia memiliki lebih banyak pasukan tempur, senjata Eropa yang canggih tidak akan ada gunanya bila tidak ada lagi orang yang tersisa untuk menembakan senjata tersebut.

Ketiga, mentalitas perang. Yang unik dari “negara militer” seperti AS, Rusia, dan Tiongkok, adalah mereka memiliki pandangan yang serius terhadap kebijakan persiapan perang. Ini membuat alokasi kekuatan negara dari aspek lain, seperti ekonomi misalnya, lebih mudah dilakukan dibanding negara-negara Eropa yang sudah sejak lama tidak melihat perang sebagai ancaman yang nyata.

Dalam suatu skenario perang antara NATO dan Rusia, mudah untuk dibayangkan negara-negara Eropa akan dihadapi penolakan dari masyarakat, ataupun politisinya yang tidak rela kehidupan damai mereka didisrupsi oleh kepentingan perang dengan Rusia. Bahkan mungkin bisa saja, warga-warga Eropa akan memilih untuk menyerah kepada Rusia ketimbang perlu membuang nyawa dalam peperangan.

Pada akhirnya, sepertinya bisa kita simpulkan bahwa NATO mungkin sebenarnya tidak sekuat apa yang diperkirakan banyak orang. Dan dalam suatu skenario perang antara NATO dan Rusia, sepertinya Rusia juga memiliki kesempatan untuk lebih unggul dari NATO.

Akhir kata, kita perlu tetap yakini bahwa perang adalah sesuatu yang perlu kita cegah semampu mungkin. Semoga saja, perang yang kini terjadi di Ukraina akan sesuai dengan apa yang dikatakan Woodrow Wilson: ”This is a war to end all wars.” (D74)

PinterPolitik.com 

Sepertinya, sebagian besar orang akan menjawab “iya” bila dihadapkan pertanyaan “apakah Amerika Serikat (AS) kini menguasai dunia?”. 

Ya, tak dipungkiri, Negeri Paman Sam saat ini memang masih mendominasi berbagai aspek kehidupan kita. Mulai dari aspek ekonomi -di mana mata uang dollar kini jadi mata uang dunia-, sampai aspek hard power atau tenaga militer yang kekuatannya tidak tertandingi. 

Kendati demikian, seperti yang diketahui, beberapa waktu belakangan ini hegemoni AS semakin ditantang oleh satu negara raksasa dari Timur, yang tidak lain adalah Tiongkok.  

Mengamati perkembangannya yang luar biasa, sejumlah pengamat bahkan sampai-sampai memprediksi Tiongkok akan bertempur langsung dengan supremasi global AS, dan menjadi kandidat negara paling dominan di dunia selanjutnya.  

Salah satu pendapat yang senada adalah apa yang disampaikan pengamat ternama dari Universitas Nasional Singapura, Kishore Mahbubani, dalam bukunya Has China Won?. Di dalamnya, Mahbubani bahkan berargumen bahwa kekuatan ekonomi AS kini terlihat semakin pantas berada di posisi kedua dunia, sementara kekuatan kebangkitan ekonomi Tiongkok pantas menjadikannya sebagai kandidat nomor satu. 

Tentu, apa yang disampaikan Mahbubani juga diamini banyak orang. Terlebih lagi, Tiongkok memang semakin menunjukkan kapabilitasnya sebagai negara dengan kekuatan militer besar, contohnya adalah peluncuran kapal induk terbarunya, Fujian, pada Juli lalu, yang digadang-gadangkan menjadi kapal induk tercanggih milik Negeri Tirai Bambu. 

Karena hal ini, pantas bila mulai ada yang bertanya-tanya: jika memang Tiongkok semakin kuat, sudah siapkah negara tersebut jadi hegemon yang baru? 

Tiongkok Masih Belum Pantas? 

Kalau kita mencoba menguak keadaan sebenarnya di balik tabir kekuatan Tiongkok, kita akan menyadari ada beberapa hal yang dapat menjelaskan negara yang dipimpin Xi Jinping ini sebenarnya masih jauh dari siap untuk menjadi negara pengganti AS. Apa saja alasan-alasan tersebut? 

Pertama, Profesor Ulrich Menzel, pengamat internasional dari Jerman, dalam tulisannya The rise of China and the future world order, menjelaskan bahwa dalam menakar sebuah negara hegemon, status itu salah satunya hanya bisa dicapai jika negara tersebut memiliki global military presence atau kehadiran militer global. 

Mengapa hal itu penting? Jawabannya sederhana, yakni karena suatu negara hegemon tidak hanya perlu memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang luas, tapi mereka juga perlu menjamin keamanan pengaruh geopolitiknya yang lintas-batas. Analogi sederhananya, tidak mungkin suatu negara dianggap sebagai kekuatan besar jika ia tidak bisa mempertahankan jalur perdagangannya. 

Nah, masalah itu yang saat ini dialami oleh Tiongkok. Meskipun teknologi dan jumlah personel militernya semakin menguat, bahkan saat ini menempati posisi kedua di dunia, Tiongkok masih belum memiliki pengaruh militer yang mengglobal.  

Sebagai catatan tambahan penting, salah satu indikator utama dalam menentukan global military presence adalah dengan mendata jumlah kapal induk yang operasional. Saat ini, AS memiliki 11 kapal induk operasional yang tersebar di seluruh penjuru dunia, sementara itu Tiongkok hanya punya tiga, itupun tidak beroperasi secara global seperti kapal induk AS. 

Dan dari sisi lain, global military presence AS juga menjadi ukuran kemampuan negara hegemon memberi jaminan keamanan bagi para negara sahabatnya. Jikalau Tiongkok memiliki negara sahabat, dengan kekuatan militer yang sekarang, maka Tiongkok belum bisa memastikan keamanan negara sahabatnya tersebut. 

Kedua, kembali mengutip Menzel, jika suatu negara ingin jadi hegemon, maka ia juga perlu jadi penyedia, sekaligus penjamin international public goods (IPG) atau barang publik internasional. 

Apa maksudnya? Well, Menzel mengambil contoh gedung mercusuar pada abad ke-19. Kala itu, sebagian besar mercusuar dibuat oleh Kerajaan Inggris, karena saat itu mereka lah yang jadi superpower dunia. Nah, di abad ke-21 ini, mercusuar itu adalah teknologi Global Positioning System (GPS), dan seperti yang diketahui, GPS sampai saat ini adalah barang nasional milik AS.  

Ini kemudian menjadi salah satu contoh bahwa AS sebagai hegemon bisa terwujudkan karena mereka adalah penyedia IPG. Negara-negara lain di seluruh dunia tidak perlu habiskan banyak tenaga dan biaya untuk punya GPS sendiri, sementara warga AS-lah yang menanggung biaya GPS tersebut dengan membayar pajak. 

Meski Tiongkok kini tengah berupaya menciptakan IPG-nya sendiri, melalui agenda Belt and Road Initiative (BRI) dan sejumlah proyek infrastruktur, belum ada barang publik ciptaan Tiongkok yang dijadikan kebergantungan oleh masyarakat internasional.  

Oleh karena itu, Menzel menyebutkan bahwa Tiongkok sebenarnya masih menjadi free-rider, atau penumpang gratis hegemon AS. Tiongkok belum menjadi kekuatan yang baru dalam sektor public goods. 

Menzel juga menyoroti peran free rider Tiongkok dalam aspek ekonomi. Sampai saat ini, Tiongkok telah diuntungkan oleh sistem keuangan global yang dikuasai AS. Negeri Paman Sam pun menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok.  

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Tiongkok yang sekarang sering dianggap sebagai negara besar sebenarnya juga masih membutuhkan dan bergantungan pada sistem internasional yang dibuat AS. 

Ketiga, dan mungkin ini yang paling penting, Tiongkok sebenarnya masih memiliki sejumlah masalah internal yang tidak pantas menjadikannya sebagai hegemon yang baru.  

Luke M. Herrington dalam tulisannya Why the Rise of China Will Not Lead to Global Hegemony, menjabarkan beberapa masalah tersebut. Pertama, 20 persen total populasi dunia berada di Tiongkok, namun persediaan air di sana ternyata hanya memiliki 7 persen dari total pasokan air dunia. Kedua, Tiongkok memiliki permasalahan layanan kesehatan, sebagai contoh, penderita kanker di Tiongkok disebut meningkat 23 persen sejak tahun 2006.  

Dan yang terakhir, Tiongkok juga masih dilanda permasalahan utang yang cukup besar. Menurut data dari S&P Global Ratings, Tiongkok memiliki utang perusahaan mencapai US$ 27 triliun, ini membuatnya memiliki rasio utang-produk domestik bruto (PDB) mencapai 159 persen, menjadikannya sebagai negara dengan rasio utang-PDB yang 60 persen lebih tinggi dari rata-rata internasional. 

Dan mirisnya, rasio utang-PDB Tiongkok disebut tumbuh pada tingkat sekitar 11 persen per tahun. Karena PDB Tiongkok sendiri tumbuh kurang dari 11 persen setiap tahun selama 11 tahun terakhir, bisa disimpulkan bahwa utang Tiongkok sebenarnya telah melampaui pertumbuhan PDB-nya. 

Berdasarkan alasan-alasan ini, bagaimana skenarionya bila AS tiba-tiba terpuruk dan Tiongkok terpaksa harus menggantikan posisinya sebagai hegemon? 

Tiongkok Tidak Boleh Salip AS? 

Ketika dipimpin Presiden Donald Trump, AS menunjukkan sikap politik luar negeri yang menarik. Kala itu, Trump kerap kali mengkritik para negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) karena sebagian besar dari mereka tidak pernah memenuhi kuota anggaran pertahanan aliansi, yakni 2 persen dari GDP negara. 

Meski tidak segarang Trump, ketika dipimpin Presiden Joe Biden, negara-negara NATO kini mulai menyesuaikan sumbangan anggaran pertahanan sesuai dengan kuota NATO, utamanya, ini karena konflik Rusia-Ukraina. Kendati demikian, sebagian pengamat menilai ini sebagai pertanda bahwa AS mulai ingin membagikan beban kepemimpinannya pada negara-negara lain. 

Lantas, bagaimana jika interpretasi itu benar dan ini dijadikan kesempatan bagi Tiongkok untuk menyalip kepemimpinan global Negeri Paman Sam? 

Well, berdasarkan pemaparan yang sudah dibahas di tengah tulisan, kita bisa prediksi dengan kuat bahwa jika Tiongkok kini jadi hegemon, maka konsekuensinya bisa sangat fatal.  

Ilmuwan politik AS, Joseph S. Nye memomulerkan teori menarik terkait skenario hegemoni Tiongkok, yang diberi nama Kindleberger trap. Teori ini terinspirasi dari Charles Kindleberger, seorang ekonom AS yang mengajar di Institut Teknologi Massachusetts (MIT), yang pernah menjelaskan bahwa krisis ekonomi tahun 1930-an ternyata terjadi akibat kegagalan AS menggantikan Inggris sebagai hegemon global, utamanya dalam menjalankan dan menjamin keteraturan sistem internasional. 

Akibatnya, kala itu bencana yang terjadi tidak hanya krisis ekonomi, tapi kekosongan kepemimpinan dunia juga telah mendorong meletusnya Perang Dunia II, perang yang dianggap sebagai perang paling destruktif dalam sejarah manusia. 

Terkait itu, Nye menjelaskan bahwa dalam tata dunia internasional, kemampuan sebuah hegemon untuk memastikan keteraturan sistem internasional sangat penting. Jika suatu negara dominan tidak bisa menjamin barang publik internasional seperti GPS saja, misalkan, maka itu dapat menciptakan efek berantai di mana ujung-ujungnya mungkin berdampak pada rantai pasokan global itu sendiri. 

Nah, karena Nye menilai bahwa kesuksesan Tiongkok saat ini hanya merupakan akibat menjadi penumpang gratis atau free rider, bila Tiongkok menyalip AS sebagai negara digdaya dengan keadaan yang sekarang, maka bisa diprediksi bahwa sistem internasional akan sangat kacau balau dan akan menciptakan kekosongan kekuatan, seperti ketika Perang Dunia 2 lalu. 

Dengan begitu, maka kita bisa simpulkan bahwa meski Tiongkok kerap disebutkan semakin memiliki kekuatan yang luar biasa, sesungguhnya kepemimpinan global Tiongkok adalah satu hal yang harusnya kita hindari. 

Di sisi lain, ini juga bisa jadi refleksi bagi sejumlah pemegang kepentingan yang terlalu condong ke Tiongkok. Barangkali, ini adalah saatnya kita menyadari bahwa Tiongkok memang belum pantas menjadi negara yang dapat menggantikan AS, setidaknya tidak dalam waktu dekat ini. (D74) 

PinterPolitik.com

Persaingan Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memang telah lama menjadi perhatian dunia internasional. Terlebih, kedua negara saat ini menduduki peringkat pertama dan kedua ekonomi dunia jika ditinjau dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau GDP.

Digdaya kedua negara sebagai adidaya baik secara global maupun kawasan Indo-Pasifik juga tidak mengenai ekonomi saja, melainkan juga secara militer dan bidang-bidang lain yang berkorelasi.

Berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini sebagaimana diberitakan oleh berbagai media asing menunjukkan eskalasi yang memanas antar keduanya: mulai dari persaingan blok kerja sama perdagangan, perang dagang yang tidak berkesudahan, sengketa Laut China Selatan (LCS), pandemi Covid-19, intervensi urusan Hong Kong dan Taiwan, hingga wacana pecahnya Perang Dunia III.

Tentunya menjadi sangat riskan ketika dampak memanasnya hubungan antar kedua negara ini pada stabilitas kawasan Indo-Pasifik di berbagai sektor. Lantas, apa artinya bila hubungan AS dan Tiongkok kini semakin memanas?

Rivalitas Blok Dagang: RCEP vs TPP

Kawasan Indo-Pasifik, yang meliputi lingkar Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menjadi medan pertaruhan yang sengit antar kedua negara – terutama di Samudra Hindia yang saat ini memiliki proporsi 35,5 persen dari perekonomian global.

Untuk itu, RRT bersama dengan negara-negara ASEAN+6 kecuali India (negara-negara ASEAN, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru) membentuk blok dagang yang disebut sebagai Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada tahun 2012 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kamboja. Negeri Tirai Bambu berharap banyak bahwa akan dapat bisa mendominasi perdagangan di kawasan yang strategis ini.

Peluang ini tidak disia-siakan oleh pemerintahan Beijing, karena kelima belas negara yang sedianya menandatangani kerja sama dagang ini mewakili 30 persen dari populasi di dunia dan 30 persen dari PDB dunia. Kendati belum ditandatangani, RCEP berpotensi mengancam eksistensi AS yang juga berkepentingan dalam perekonomian Indo-Pasifik.

AS pun tidak mau kalah dengan membuat draf perjanjian kerja sama ekonomi yang kemudian disebut sebagai Trans-Pacific Partnership (TPP) pada 5 Oktober 2015 bersama dengan 11 negara yang terdiri atas Australia, Brunei Darussalam, Cili, Jepang, Kanada, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam.

Sayangnya, kesepakatan dagang TPP tidak berlangsung lama. Ketika Pemilu AS pada tahun 2016 memenangkan Donald Trump sebagai presiden, TPP yang merupakan warisan dari Presiden Barack Obama ini dibatalkan ketika AS mulai memperkenalkan doktrin America First di bawah kepemimpinannya.

Saat AS mulai menarik diri dari TPP, RRT tetap mengeksekusi agenda ekonomi globalnya dengan meneruskan proyek ekonomi yang berbeda: proyek investasi infrastruktur transportasi dan energi masif di bawah nama Belt and Road Initiative (BRI).

Indonesia menjadi salah satu di antara sekitar 130-an negara yang terlibat dalam kerja sama yang mencoba menjadi alternatif dari Washington Consensus ini, yang mana dana investasi disalurkan melalui Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB). AIIB meniru pola ADB dengan memberikan pinjaman dana untuk pembangunan bagi negara-negara anggotanya.

Fase Berikutnya: Perang Dagang

Memang langkah Washington terlihat kontras apabila dibandingkan dengan kebijakan Presiden Obama sebelumnya untuk menempuh langkah yang damai dengan RRT melalui kebijakan pivot-to-Asia. Karena setelah keluar dari TPP, Trump justru memulai Perang Dagang dengan RRT.

Perang Dagang ini dimulai dari kenaikan tarif impor pada barang jadi seperti panel surya dan mesin cuci, hingga barang setengah jadi seperti baja dan aluminium. Hal ini dianggap Trump untuk memberikan keseimbangan dagang yang lebih adil dengan berdasarkan pada pasal 301 Trade Act tahun 1974. Trump mengklaim RRT melanggar properti intelektual.

Barulah kemudian RRT membalas dengan menerapkan tarif impor bagi produk-produk yang diimpor dari AS, meliputi pesawat, mobil, daging babi, dan kedelai yang memiliki tarif 25%. Juga buah, kacang, dan pipa baja yang bertarif 15%. Retaliasi atau saling berbalas tarif ini diperbolehkan oleh WTO yang kemudian membuat dinamika perdagangan antar keduanya tidak kunjung berhenti.

Barulah pada 15 Januari 2020, fase pertama kesepakatan dagang AS-RRT ditandatangani di Gedung Putih oleh Presiden Trump dan Wakil Perdana Menteri RRT Liu He yang memberikan kelonggaran tarif terutama menyangkut produk-produk yang berkaitan dengan penanganan wabah virus Corona (Covid-19).

Covid-19: Trump Salahkan RRT

Ketika sebagian besar belahan dunia dilanda pandemi Covid-19 yang dimulai dari RRT, AS memang negara yang tergolong terlambat bereaksi dalam penyebaran virus ini. Pasalnya, hingga saat ini AS menjadi negara dengan jumlah terkonfirmasi terbanyak di dunia yakni sebesar 1,85 juta orang dengan jumlah sembuh 412 ribu dan meninggal 107 ribu.

Penanganan yang berjalan di tempat di AS tidak disertai dengan kesediaan warga AS untuk tetap melakukan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan, melainkan justru turun ke jalan berdemonstrasi mengenai penerapan kebijakan lockdown pada sejumlah negara bagian yang dipimpin oleh Gubernur dari partai Demokrat.

Kepentingan politis yang masuk dalam ranah penanganan pandemi ini justru direspons Trump dengan berkicau melalui akun Twitter resminya seolah memberikan dukungan. Uniknya, Presiden Trump justru menuding RRT pada 29 Mei 2020 dalam pernyataan resminya di halaman Gedung Putih.

Ia berujar “The world is now suffering as a result of the malfeasance of the Chinese government.” Yang mana artinya Trump sepenuhnya menyalahkan Beijing atas pandemi Covid-19 yang sudah menjadi fenomena global ini.

Tidak berhenti sebatas menyalahkan RRT, Trump juga menyalahkan WHO karena dalam setiap pernyataan pers yang dibuat oleh dr. Tedros, Dirjen WHO, dianggap telah menyembunyikan fakta sesungguhnya mengenai jumlah korban pandemi COVID-19 di RRT.

Hong Kong, Taiwan, dan LCS

Persoalan demonstrasi di Hong Kong terjadi buntut kekecewaan masyarakat negara eks-jajahan Inggris tersebut terhadap kebijakan RRT yang hendak meniadakan garis istimewa yang membatasi kedua negara, serta revisi terhadap Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi yang akan memutar 180 derajat tatanan one country two systems yang diterapkan pula di Makau.

Hal ini kemudian memicu AS di bawah Trump untuk intervensi pada isu bilateral yang sedang diterpa keduanya, melalui hukum yang disebut “Hong Kong bill” yang dapat memberikan sanksi kepada RRT atas pelanggaran HAM terhadap masyarakat Hong Kong.

Begitu pun dengan kasus Taiwan. Negara yang selalu memiliki pandangan yang berbeda terhadap kebijakan One China Policy di setiap partai yang berkuasa ini sedang dalam tensi yang cukup panas dengan Beijing. Pemerintahan partai Democratic Progressive Party yang dipimpin oleh Presiden Tsai-Ing Wen yang menegaskan bahwa Taiwan tidak mengenal one country two systems sebagaimana yang diterapkan di Hong Kong dan Makau.

Ia lebih cenderung mendukung kedua negara untuk hidup berdampingan. CNN, Asia Times, dan Foreign Policy bahkan memprediksi bahwa RRT “bisa saja” menginvasi Taiwan secara militer meskipun tidak dalam waktu dekat berhubung masih terjadi pandemi virus Covid-19.

Belum lagi sengketa Laut China Selatan (LCS) yang masih belum surut. Klaim atas kepulauan karang Spratly dan Paracel atas dasar Nine-Dashed Line (NDL) membuat geram negara-negara yang tergolong claimant seperti Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam.

Negara-negara ini telah menempuh jalan yang mulai dari yang tergolong damai melalui KTT Asia Timur, atau bahkan mengajukan banding ke IMO dan saling mendaftarkan perairan yang tergolong hak berdaulat mereka ke PBB. Langkah yang terakhir sempat ditempuh Indonesia dalam kasus Laut Natuna Utara yang dianggap bersinggungan dengan NDL.

Pemerintahan Trump tidak diam dengan mengirim beberapa kapal perang AS di bawah US Indo-Pacific Command dengan alasan berpatroli atau sekadar melakukan latihan perang. Hal ini tentunya memicu RRT melakukan hal yang sama dengan meningkatkan kehadiran AL-nya di LCS.

Pada tahun 2018, kapal perang AS dan RRT hampir saling bertabrakan. Dan, kehadiran kapal AS terus berdatangan menggunakan asas freedom of navigation dari UNCLOS sebagaimana RRT masih menempatkan deretan kapal perusaknya pada kedua kepulauan yang diklaim atas dasar NDL.

Potensi Perang Dunia III atau Hot Peace?

Dari sejumlah isu yang disebutkan di atas, tampak kedua negara saling menebar ketegangan satu dengan yang lain. Sejumlah pakar internasional menyebut sejumlah skenario yang akan terjadi: pengulangan peristiwa sejarah yang besar apakah itu berujung pada Perang Dunia III atau Perang Dingin.

Pihak-pihak yang menyebut akan potensi pecahnya kedua perang ini berargumen bahwa AS dan RRT telah menyiapkan sumber daya untuk berperang sebagaimana yang ditunjukkan pekan lalu di mana kedua negara saling meningkatkan anggaran militernya. Meskipun kemudian belum teruji apakah langkah untuk mengirimkan tentara ke wilayah sengketa di dekat RRT akan benar-benar dilakukan.

Namun, menarik untuk melihat pandangan alternatif sebagaimana yang diajukan oleh Michael McFaul, mantan dubes AS untuk Rusia dan guru besar ilmu politik di Stanford University. Baginya, fenomena memanasnya hubungan AS dengan Rusia saat ini dapat dikategorikan sebagai hot peace.

Pasalnya, kondisi yang terjadi saat ini tidak mengarah pada bahaya perang laten sebagaimana pada Perang Dingin yang berkutat pada penggunaan senjata pemusnah massal seperti nuklir. Namun memicu pada sejumlah “hot war” yang berskala lebih kecil. Level friksi yang ditimbulkan justru jauh lebih sempit daripada perang dingin yang memecah dunia pada dua blok yang berbeda.

Hot peace antara kedua negara ini dapat dibuktikan dalam beberapa indikasi. Pertama, AS di bawah kepemimpinan Donald Trump secara pribadi (atau sebagai presiden) terus menebar ujaran bernada konfrontatif terhadap RRT.

Kedua, dalam tataran implementasi, kebijakan Indo-Pasifik tidak secara tegas memosisikan RRT apakah sebagai mitra ataupun rival. Sangat kontras dengan era kepresidenan Obama yang mengutamakan solusi damai melalui pivot–to-Asia.

Ketiga, gertakan untuk perang baru dalam level kedua negara saling mengirimkan angkatan laut untuk berlayar di dalam perairan yang menjadi objek sengketa, semacam tindakan bully atau perundungan.

Keempat, belum ada pernyataan resmi dari Beijing untuk menantang keberadaan AS dengan bersiap untuk perang. Sejauh ini bahasan yang dikeluarkan kementerian luar negeri kedua negara bernada normatif.

Tulisan milik Probo Darono Yakti, Asisten Peneliti di Emerging Indonesia Project dan Alumnus S2 Hubungan Internasional Universitas Airlangga.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Kejadian awal tahun 2020, membuat dunia terkejut dengan terbunuhnya jenderal Iran Soleimani, dengan kejadian tersebut, analisis Apakah Iran bisa menjadi penantang bagi AS? atau ada negara penantang AS?

PinterPolitik.com

Tanggal 3 Januari 2020 lalu, dunia digemparkan dengan insiden serangan udara Amerika Serikat (AS) yang terjadi di Bandar Udara Internasional Baghdad, Irak, yang menewaskan Qasem Soleimani, Mayor Jenderal Islamic Revolutionary Guard Corps – bagian dari Angkatan Bersenjata Iran. Serangan ini disinyalir merupakan tindak lanjut AS terhadap Pasukan Quds yang dianggap sebagai organisasi teroris karena afiliasinya dengan organisasi-organisasi non-negara seperti Hizbullah, Hamas, dan Palestinian Islamic Jihad.

Tidak lama setelah serangan yang merupakan bagian dari Krisis Teluk Persia ini, tagar #worldwarthree bermunculan di berbagai media sosial – memunculkan berbagai pertanyaan dan spekulasi seputar kemungkinan adanya eskalasi insiden ini menjadi Perang Dunia (PD) III. Dengan berbagai tagar tersebut yang menjadi tren di berbagai media sosial, menjadi menarik kemudian untuk membahas apakah memang insiden ini bisa berujung kepada PD III, serta sejauh mana probabilitas PD III bisa terjadi, berdasarkan dari konflik antara AS dan Iran yang tengah berkobar.

Dalam kaitan untuk membahas pertanyaan tersebut, penulis menggunakan pendekatan komparasi historis, dan konsep globalisasi untuk melihat situasi dan konteks situasi politik dan konstelasi dunia internasional di masa PD I, II, serta di tahun 2019-2020. Komparasi ini nantinya digunakan sebagai landasan untuk melihat apakah insiden 3 Januari 2020 ini cukup kuat untuk memicu perang dunia, sebagaimana yang terjadi di dua perang sebelumnya.

Sementara, konsep globalisasi digunakan sebagai landasan argumen utama penulis – bahwa globalisasi telah menciptakan situasi politik, ekonomi, dan budaya yang bersifat interdependen, dan adanya perang justru akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dari sekadar korban jiwa.

Konteks Tatanan Internasional

Tewasnya Soleimani barang kali mengingkatkan kita semua dengan kejadian serupa pada 28 Juni 1914 ketika Archduke Franz Ferdinand dibunuh oleh Gavrilo Princip, seorang nasionalis Serbia. Dengan kata lain, insiden di Bandar Udara Baghdad ini banyak dikhawatirkan masyarakat akan tereskalasi dengan cepat, selayaknya kutipan “history repeats itself”.

Yang perlu diperhatikan, konteks tatanan internasional di tahun 1914 tentu tidak bisa disamakan dengan 2019. Tahun 1914 dapat dikatakan sebagai era transisional antara konsep kerajaan dan negara-bangsa modern. Nuansa realis masih mendominasi relasi antar negara, konflik teritorial di berbagai kawasan di Eropa, imperialisme dan kolonialisme, serta ikatan antar negara yang masih terbatas aliansi dengan landasan kesepakatan “attack on one nation is attack on the alliance”.

Ketiadaan organisasi internasional yang mewadahi kepentingan negara-negara seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut memperparah situasi. Negara masih bergerak berlandaskan kepentingan masing-masing dan tidak ada wadah yang bisa menengahi pencapaian kepentingan mereka dengan cara damai.

Ditambah lagi dengan konflik-konflik kecil di seantero Eropa yang terjadi sebelum Perang Dunia I. Mulai dari Perang Austro-Prussia hingga Krisis Bosnia merupakan percikan-percikan api kecil yang sudah terbakar di Eropa. Dibunuhnya Franz Ferdinand, dengan kata lain, hanya mengobarkan api konflik tersebut menjadi lebih besar.

Konteks politik internasional di masa PD II pun juga tidak bisa disamakan dengan apa yang terjadi saat ini. PD I dan II sejatinya merupakan dua perang yang tidak bisa dipisahkan, karena akhir dari Perang Dunia I mengantarkan dunia pada situasi internasional yang menjadi pondasi bagi meletusnya PD II 20 tahun kemudian, sebagaimana yang diprediksi oleh E.H. Carr dalam bukunya Twenty Years Crisis.

Situasi ini tentu berbeda dengan apa yang ada di tahun 2019. Tidak hanya PBB, berbagai organisasi internasional lain hadir sebagai jembatan untuk mencapai kesepakatan tanpa perlu menggunakan perang dan konflik sebagai cara untuk mencapainya.

Adanya hukum dan norma internasional, serta institusi hukum internasional seperti International Court of Justice (ICJ) telah memastikan hampir seluruh negara-negara di dunia untuk mencapai kepentingan mereka dengan cara damai.

Nuklir sebagai Threshold Baru

Selain absennya organisasi, hukum, serta norma internasional yang dianggap sebagai salah satu penyebab PD I dan II, dunia internasional juga telah melewati momen krisis yang lebih besar: senjata nuklir. Perang Dingin telah mengubah definisi cara berperang dan cara memulai perang.

Perang besar di masa sekarang tidak cukup lagi diidentikkan dengan invasi militer tetapi telah melibatkan persenjataan nuklir. Nuklir telah menjadi threshold bagi terjadinya perang dalam skala masif. Namun, dengan sifatnya yang meluluhlantakkan, senjata nuklir hanya digunakan dalam kerangka strategi retaliasi atau second strike.

Dengan kata lain, jika PD I dan II dimulai ketika satu negara menginvasi negara lain, dan menyebabkan efek domino akibat aliansi militer negara yang menyerang dan diserang, maka penulis meyakini bahwa, untuk PD III bisa terjadi, cukup ada satu negara yang cukup “berani” untuk meluncurkan misil hulu ledak nuklirnya ke negara lain.

Penulis cukup yakin bahwa konflik yang terjadi antara AS dan Iran ini masih jauh untuk bisa mencapai threshold perang skala masif layaknya Perang Dunia III karena baik AS dan Iran masih cukup “sehat” untuk menyadari dampak dari persenjataan nuklir ketika digunakan dalam kerangka taktik first strike.

Globalisasi dan Absennya Perang Dunia

Sebagaimana yang telah penulis jabarkan dari pembahasan mengenai perbedaan konteks tatanan internasional, penulis menyimpulkan bahwa yang memungkinkan bagi tatanan internasional tersebut untuk bergeser dan meminimalisir terjadinya perang adalah globalisasi. Globalisasi sebagai suatu fenomena, mengikat kepentingan-kepentingan negara menjadi satu ikatan interdependensi yang mengharuskan mereka untuk berkolaborasi untuk memastikan kepentingan mereka tercapai. Tatanan inilah yang tidak ada di masa PD I dan II.

Keterbukaan antarnegara inilah yang menjadi salah satu produk utama globalisasi di tingkat internasional. Keterbukaan ekonomi, budaya, politik, dari tingkat kepala negara hingga warga negara, menciptakan pengertian dan ikatan yang bersifat positif.

Situasi ini sedikit banyak mengamini argumen Norman Angell yang mengatakan bahwa globalisasi telah menciptakan ikatan-ikatan antarnegara, baik ekonomi, politik, keamanan, sosial, hingga budaya, yang menyebabkan keterbukaan dan kesepahaman sehingga perang tidak lagi menjadi opsi yang masuk akal bagi negara.

Tatanan inilah yang saat ini terjadi di tingkat internasional. Berbagai bentuk kerjasama multilateral dan bilateral antar negara, serta diplomasi publik yang menyasar hingga ke level mikro dalam tatanan negara, yakni individu, telah menciptakan ikatan keterbukaan dan kesepahaman yang menyebabkan kemungkinan perang skala masif sangat kecil untuk terjadi.

Alih-alih mendeklarasikan perang terbuka, beberapa kepala negara memosisikan Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson dan Presiden Dewan Uni Eropa Charles Michel lebih memilih jalur mediasi dengan cara berbicara kepala Presiden Iran Hassan Rouhani. Bahkan, Duta Besar Iran untuk PBB Majid Takht Ravanchi pun mengatakan bahwa:

Iran is not interested in war, Iran is not interested in escalation of tension in the region. Increasing the tensions in the region will not be in the interest of anybody, so Iran definitely would like to have peace established in the neighbourhood and the first ingredient for peace in the region is the removal of the forces, the American forces, from our region.

Ini menunjukkan bagaimana perang tidak lagi menjadi prioritas meskipun dalam situasi konflik yang dialami AS dan Iran karena kedua negara sadar bahwa perang skala masif tidak akan membawa dampak negatif yang jauh lebih besar daripada hasil akhir perang itu sendiri.

Melihat dari apa yang melatarbelakangi insiden di Baghdad, serta bagaimana meningkatkan tensi antara AS dan Iran, penulis meyakini bahwa dunia masih jauh dari situasi yang memungkinkan untuk terjadinya PD III. Adanya hukum dan norma internasional, PBB sebagai institusi supranasional, serta tatanan dunia yang terglobalisasi menyebabkan adanya situasi keterikatan dan interdependensi yang besar bagi negara-negara sehingga adanya perang dalam skala masif hanya akan menciptakan kerugian yang lebih besar dari sekadar korban jiwa.

Selain itu, konflik AS dan Iran juga masih jauh dari skenario PD III karena konflik yang terjadi ini – selain hanya melibatkan dua hingga tiga negara saja – tidak melebihi threshold yang bisa memicu perang dalam skala masif, yakni penggunaan senjata nuklir dalam kerangka strategi first strike.

Tulisan milik Reza Akbar Felayati, Peneliti Lepas.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Berdasarkan informasi, alasan di balik serangan AS tersebut tidak lain untuk menghalau serangan tentara Iran yang dinilai membahayakan pasukan dan kepentingan AS di Timur Tengah.

Seperti dilansir BBC, pihak Pentagon menduga Qassem dan sejumlah petinggi militer Iran sedang menyusun rencana jahat untuk menyerang diplomat dan militer AS  di Timur Tengah. Untuk itu, Presiden AS, Donald Trump menyebut mencegah aksi tersebut melalui serangan terlebih dahulu.

Selain Jenderal Qassem Soleimani, 6 orang lainnya juga dinyatakan tewas dalam serangan tersebut, termasuk Abu Mahdi al-Muhandis yang menjabat wakil komandan dari kelompok milisi pro-Iran di Irak yang bernama Pasukan Mobilisasi Populer (PMF).

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei mengecam keras aksi brutal AS yang menewaskan perwira tinggi Iran tersebut. Khamenei menyebut pihaknya tidak akan tinggal diam atas aksi bejat AS. Iran akan membalas dendam.

Sementara itu, Donald Trump juga mengeluarkan pernyataan merespon sikap Iran, bahwa AS tidak akan diam seandainya Iran kembali menyerang.

Konflik AS-Iran ini kembali mencuat setelah lama mengalami pasang-surut. Sebelumnya, AS-Iran sempat berada di ambang peperangan lantaran pesawat pengintai nirawak Global Hawk milik AS ditembak jatuh di selat Hormuz yang memisahkan daratan Iran dan jazirah Arab pada 20 Juni 2019.

Atas insiden itu, kedua belah pihak pun terlibat percekcokan dan saling menyalahkan. AS mengklaim aksi penembakan tersebut tak beralasan sebab posisi pesawat masih berada di zona internasional. Sedangkan, Iran menyebut Global Hawk sudah masuk ke wilayah Iran dan sah untuk dijatuhkan.

Dengan begitu, insiden teranyar yang turut menewaskan Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, Qassem dapat dibaca sebagai kelanjutan konflik AS-Iran sebelumnya. Menariknya, peristiwa ini banyak mendapat tanggapan masyarakat dunia, di mana sebagian besar menghubungkan fenomena tersebut sebagai penanda Perang Dunia III (PD III).

Lantas, jika benar hal itu terjadi, di mana posisi Indonesia? Apakah Indonesia akan mendukung salah satu dari kedua negara berkonflik, atau tidak sama sekali?

View this post on Instagram

Terbunuhnya petinggi militer Iran disebut bisa picu Perang Dunia III.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 6, 2020 at 1:00am PST

Pasang-Surut Hubungan Iran-AS

Jika menilik ke belakang, hubungan antara AS dan Iran sempat mengalami pasang-surut. Pada 1953, berkat bantuan Badan Intelijen Pusat (CIA) AS, Perdana Menteri Iran Mohammed Mossadegh berhasil digulingkan dan Shah Mohammed Reza Pahlavi kembali memimpin Iran.

Beranjak dari situ, hubungan baik AS-Iran pun dimulai. Pada 1957 AS dan Iran menandatangani perjanjian kerja sama nuklir sipil. Hubungan baik ini terus berlanjut hingga meletus gerakan revolusi paling bersejarah di Iran pada 1979.

Dampak dari revolusi 1979 memaksa rezim Shah melarikan diri dan Ayatollah Ruhollah Khomeini kembali dari pengasingan dan menjadi imam agama tertinggi sekaligus pemimpin negara tersebut.

Revolusi 1979 merupakan babak baru hubungan AS-Iran setelah sekian lama menjalin kemesraan. Hubungan kedua negara semakin merenggang selepas AS memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran pada 1980.

Pada 1984, AS menuding Iran sebagai negara sponsor terorisme. Lebih parah lagi, Presiden George W. Bush sempat mengatakan Iran, Irak, dan Korea Utara sebagai poros kejahatan (axis of evil). Pasang-surut hubungan AS-Iran terus berlanjut hingga era kepemimpinan Barack Obama. Pada 2009 Obama sempat memperbaiki komunikasi dengan Iran.

Sayangnya, hubungan bilateral kedua negara kembali memanas setelah naiknya Donald Trump.

Tensi konflik AS-Iran semakin meninggi saat Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir pada Mei 2018 lalu yang sekaligus menerapkan kembali sanksi ekonomi yang berdampak pada kelumpuhan ekonomi Iran. Teranyar, AS menyebut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran yang dikomandoi Qassem sebagai organisasi teroris.

View this post on Instagram

Mengawali tahun dengan ketegangan, apa yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat? #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 5, 2020 at 3:58am PST

Beranikah Iran Perang Melawan AS?

Muncul Pertanyaan, beranikah Iran melawan AS? Pertanyaan ini diajukan menyusul pernyataan tegas Ali Khamenei yang menyebut akan membalas dendam atas kematian Qassem.

Jika saja perang AS-Iran benar-benar terjadi, siapakah yang menang? Banyak yang menilai kemenangan akan berpihak pada AS. Meski Begitu, sebagian menilai Iran memiliki sistem pertahanan militer yang tidak bisa diremehkan.

Merujuk pada situs Global Fire Power yang memantau militer negara-negara di dunia, Iran berada di posisi 14 dari 137 negara dalam hal kekuatan militer. Sedangkan AS berada di posisi pertama disusul Rusia, China, India, dan Prancis dalam ranking 5 besar.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, kekuatan militer Iran masih sedikit lebih unggul. Indonesia sejauh ini menurut laporan yang sama masih menempati posisi 16.

Mengacu pada kekuatan riil yang dimiliki Iran, tentu keputusan untuk terlibat dalam adu kekuatan militer dengan AS – konflik terbuka – termasuk sebuah keputusan yang berisiko tinggi bagi Iran.

Fenomena ini bisa dianalisis dengan menggunakan pendekatan rational choice yang lazim digunakan dalam kajian sosiologi. Menurut pendekatan ini sebuah keputusan dipilih berdasarkan kalkulasi rasional, yakni menghitung segala ongkos dan manfaat dari sebuah keputusan atau tindakan.

Apabila sebuah keputusan atau tindakan dianggap memiliki risiko (kerugian) lebih besar ketimbang manfaatnya, maka setiap aktor akan cenderung memilih alternatif lain.

Alberto Martinelli dalam Rational Choice And Sociology menyebutkan bahwa anggapan umum dalam pendekatan ini memandang basis keputusan sebuah tindakan didasarkan pada konsekuensi terbaik dari apa yang menjadi pilihan aktor.

Artinya, seseorang atau sebuah institusi tidak akan mengambil tindakan yang peluang keuntungannya jauh lebih kecil dari ongkos yang dikeluarkan. Dengan demikian, argumentasi rasionalitas menjadi kunci bagi sebuah keputusan atau tindakan.

Lalu, bagaimana dengan konteks perang antara Iran dan AS? Jika variabel kekuatan (riil) militer sebagai acuan, maka Iran sudah pasti menelan kekalahan jika perang itu terjadi. Kecuali, ada variabel lain, seperti dukungan kekuatan negara lain yang memiliki kekuatan militer setara AS, sebut saja Tiongkok atau Rusia.

Pertanyaannya, apakah kedua negara bersedia bertempur membela Iran melawan AS?

View this post on Instagram

Tiongkok tolak protes Indonesia terkait perairan natuna, Prabowo siap lawan?⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 3, 2020 at 9:00pm PST

Konflik AS-Iran Penanda Perang Dunia III?

Pasca insiden pembunuhan Jenderal Qassem yang memicu ketegangan Iran-AS, masyarakat dunia kemudian mengaitkan peristiwa ini sebagai awal dimulainya Perang Dunia III. Hanya berselang 2 hari usai kejadian tersebut, media (sosial) di seluruh dunia dibanjiri tagar dan wacana munculnya Third World War/World War III/WWIII.

Meski begitu, menyebut ketegangan AS-Iran sebagai penanda akan meletusnya PD III adalah sebuah argumentasi yang terburu-buru. Pasalnya, konflik Iran-AS sangat kecil potensinya untuk dikatakan akan terjadi benturan dahsyat. Apalagi sampai terjadi PD III.

Sejauh ini banyak bermunculan hipotesis yang memprediksi kemungkinan terjadinya PD III. Perang yang paling ditakuti dunia itu setidaknya berlangsung dalam skala global yang meliputi Perang Nuklir yang ditandai dengan munculnya senjata biologi dan senjata kimia.

Ray Takeyh dalam Why the Death of an Iranian Commander Won’t Mean World War III menyebut, kematian Qassem tidak berarti akan meletus PD III. Menurutnya, tokoh kharismatik Ali Khamenei tidak akan gegabah mengambil sikap, sehingga mengabaikan fakta ketidakseimbangan kekuatan kedua negara.

Di tengah eskalasi konflik Iran-AS, sebagian berspekulasi sekutu Iran, Rusia dan Tiongkok akan berada di pihak Iran. Setidaknya hubungan harmonis ketiga negara terlihat saat latihan militer bersama antara militer Angkatan Laut Iran, Tiongkok dan Rusia di Samudera Hindia dan Teluk Oman pada Desember 2019. Latihan militer ini konon menjadi upaya pencegahan dari tekanan AS.

Sementara hubungan ketiga negara juga bisa ditelusuri dalam beberapa bentuk kerja sama seperti kerja sama Iran-Rusia soal nuklir. Iran dan Rusia sempat meresmikan tahap rekonstruksi baru untuk reaktor kedua pembangkit listrik tenaga nuklir Iran di Bushehr di pantai Teluk.

Selain itu Iran juga diketahui menjalin kerja sama dengan Tiongkok semenjak negara Tirai Bambu itu terlibat perang dagang dengan AS. Kerja sama di bidang ekonomi ini membuat hubungan Tiongkok dan Iran semakin kuat dan solid.

Meski ada indikasi kuat Rusia dan Tiongkok berada di kubu Iran, mengatakan kedua negara akan terlibat konflik dengan AS masih dalam tanda tanya. Jual beli ancaman yang dilemparkan kedua petinggi negara, baik di kubu AS maupun Iran hanya akan berujung pada perang kata-kata.

Dunia bahkan mengecam keras dan meminta Presiden Donald Trump untuk menahan diri dari serangan terhadap negeri para Mullah itu. Hampir semua petinggi negara di dunia beramai-ramai mengucapkan bela sungkawa atas insiden tersebut dan meminta konflik Iran-AS segera diakhiri.

Sepertinya dunia pun tak menghendaki adu senjata antara Iran dan AS. Dengan demikian, asumsi PD III sebentar lagi pecah kecil kemungkinan hal itu terjadi.

Tapi seandainya perang itu benar-benar terjadi, bagaimana posisi Indonesia?

Seperti Rusia dan Tiongkok, Indonesia juga termasuk salah satu negara yang memiliki sejumlah kerja sama baik dengan Iran maupun AS.

Kerjasama Indonesia-Iran mencakup bidang politik, ekonomi, penerangan sosial budaya, konsuler dan isu-isu penting lainnya di kawasan serta pemetaan rencana aksi kerjasama bilateral di masa mendatang. Hubungan politik Indonesia-Iran juga ditandai saling kunjung pejabat kedua negara termasuk upaya peningkatan kerja sama kapasitas antar Parlemen kedua negara.

Selain itu, sejauh ini Indonesia juga tidak memiliki riwayat konflik dengan kedua negara. Sehingga, bisa dikatakan Indonesia kemungkinan besar akan memilih netral, alias tidak terlibat dalam konflik yang melibatkan kedua negara.

Hal itu sebagaimana tercermin dari slogan politik bebas-aktif Indonesia selama ini yang selalu aktif mendorong perdamaian dunia tanpa mencampuri urusan negara lain. Upaya mendorong perdamaian kedua belah pihak (Iran-AS) juga telah dipertegas Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Mahendra Siregar, yang mengimbau kepada kedua negara untuk senantiasa menahan diri.

Dengan demikian, sikap Indonesia akan selalu siap mendukung terciptanya suatu kondisi yang lebih damai dan stabil. Selain itu, Indonesia juga menurut Mahendra akan berusaha semaksimal mungkin dan berharap setiap negara bisa menahan diri dan tidak melakukan kekerasan dengan alasan apapun. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.