Perang Iran-Amerika Serikat (AS) memaksa semua negara memilih pihak. Bagaimana kalau menolak pun bukan pilihan?

PinterPolitik.com

“A society of states exists when a group of states, conscious of certain common interests and common values, form a society in the sense that they conceive themselves to be bound by a common set of rules in their relations with one another, and share in the working of common institutions.” – Hedley Bull, The Anarchical Society (1977)

Cupin baru saja pulang kerja ketika kabar itu meledak di timeline-nya: Amerika Serikat dan Israel melancarkan hampir 900 serangan udara ke Iran pada 28 Februari 2026, membunuh Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei. Iran membalas dengan ratusan rudal ke enam negara Teluk yang bahkan sudah mati-matian menyatakan netral, dan Selat Hormuz, tempat 20% minyak dunia mengalir setiap hari, ditutup paksa.

Cupin tidak tinggal di Timur Tengah. Dia tinggal di Jakarta, naik KRL setiap pagi, dan mengisi bensin setiap Jumat, tapi tiba-tiba harga BBM jadi urusan geopolitik.

Dalam dua minggu, harga minyak dunia tembus 100 dolar per barel. Goldman Sachs memperkirakan inflasi Asia akan bertambah 0,7 poin persentase jika Selat Hormuz tertutup selama enam minggu, sementara Bank Indonesia harus langsung bergerak menjaga stabilitas rupiah.

Yang membuat Cupin bingung bukan perangnya sendiri, karena perang selalu ada di suatu tempat. Yang membuatnya bingung adalah bagaimana semua orang, termasuk Indonesia, tiba-tiba diminta memilih sisi.

Iran secara resmi meminta Indonesia “secara tegas mengutuk agresi AS dan Israel.” Di sisi lain, Washington terus memperluas sanksi sekunder, dua belas paket baru sepanjang 2025-2026, yang pada dasarnya berkata: siapa pun yang masih berbisnis dengan Teheran akan terputus dari sistem keuangan global.

Presiden Prabowo menawarkan diri sebagai mediator, bahkan menyatakan bersedia terbang ke Teheran. Tapi Iran bertanya tajam: “Apakah ada jaminan AS akan menepati perjanjian?”, sementara di dalam negeri, MUI menuntut Indonesia keluar dari “Board of Peace” bentukan Trump.

Cupin, sambil men-scroll berita di kereta, merasa seperti sedang menonton dua tetangga paling sangar di kompleksnya tawuran di gang. Dan semua orang dipaksa menjawab: “Kamu di pihak siapa?”

Tapi benarkah dunia internasional bekerja seperti tawuran RT? Dan kalau iya, apa yang terjadi pada tetangga yang menolak ikut-ikutan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Satu RT, Dua Jagoan

Analogi “tawuran RT” terdengar sederhana, tapi justru di situlah kekuatannya. Tatanan internasional memang punya kemiripan struktural dengan dinamika lingkungan tempat tinggal, dan dalam tradisi pemikiran yang dikenal sebagai English School, Hedley Bull dalam The Anarchical Society berargumen bahwa negara-negara hidup dalam kondisi “anarki yang tertata”, tidak ada pemerintah dunia yang berkuasa, tapi ada norma, kebiasaan, dan institusi bersama yang mencegah kekacauan total, persis seperti peraturan RT yang menjaga ketertiban tanpa polisi permanen.

Bayangkan konflik ini sebagai tawuran antara dua penghuni paling dominan di kompleks. Pak Amrik menguasai satu-satunya mesin ATM, yaitu sistem keuangan berbasis dolar, sementara Mas Imran tinggal di gang sempit satu-satunya, tempat semua truk gas dan logistik harus lewat.

Ketika Pak Amrik dan sahabat karibnya Mas Is menyerang, Mas Imran tidak hanya membalas ke mereka berdua. Ia melempari batu ke semua rumah yang pernah meminjamkan halaman ke Pak Amrik, termasuk Qatar, Kuwait, dan UEA yang sudah berulang kali menjamin netralitas mereka.

Mengapa? Barry Buzan dan Ana Gonzalez-Pelaez, dalam International Society and the Middle East, menjelaskan bahwa kawasan Timur Tengah beroperasi lebih sebagai “sistem” daripada “masyarakat” internasional. Negara-negara saling memengaruhi bukan karena berbagi norma, melainkan karena saling terikat secara material, sehingga geografi dan infrastruktur, bukan niat diplomatik, yang menentukan siapa yang kena getah.

Inilah yang Cupin rasakan tanpa bisa mengartikulasikannya: bukan hanya Pak Amrik dan Mas Imran yang bertengkar, tapi gang itu sendiri yang menjadi senjata. Semua orang yang bergantung pada gang itu otomatis terseret ke dalam tawuran.

Negara-negara Teluk, meski dihujani lebih dari 2.000 rudal dan drone, tidak melancarkan satu pun serangan balasan. Alasannya, sebagaimana diungkapkan seorang pejabat Teluk: mereka tahu bahwa Pak Amrik mungkin akan pulang ke rumahnya yang jauh, tapi mereka harus tetap bertetangga dengan Mas Imran selamanya.

Tiongkok, yang membeli 87% ekspor minyak Iran dan menginvestasikan lebih dari 100 miliar dolar di sana, hanya mengirim ucapan belasungkawa dan mendeklarasikan “netralitas.” India butuh lima hari hanya untuk menandatangani buku belasungkawa Khamenei, dan setiap hari keheningan itu dihitung sebagai pernyataan politik oleh kedua kubu.

Andrew Hurrell dalam On Global Order menyebut fenomena ini sebagai dilema kekuatan menengah: negara-negara yang tidak cukup kuat untuk mengubah tatanan, tapi cukup terhubung untuk menderita akibatnya. Cupin mulai mengerti bahwa Indonesia bukan penonton, Indonesia adalah tetangga yang kehabisan gas karena gang ditutup.

Tapi kalau spiral ini terus berputar, saling serang, saling blokade, saling paksa, apakah ada titik di mana perpecahan menjadi permanen? Dan apakah Indonesia, yang mengira dirinya jauh dari tawuran, justru sedang ditarik masuk tanpa sadar?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Tawuran yang Melebar ke Semua Gang?

Ada konsep yang bisa menjelaskan ke mana arah spiral ini, dan konsep itu lahir bukan dari ilmu politik, melainkan dari antropologi. Gregory Bateson, dalam Naven pada 1936, memperkenalkan istilah schismogenesis setelah mengamati suku Iatmul di Papua Nugini: ketika dua kelompok berinteraksi dalam pola yang saling memperkuat, hubungan itu akan terus membelah diri sampai hancur, kecuali ada mekanisme yang menghentikannya.

Bateson membedakan dua jenisnya. Schismogenesis simetris terjadi ketika kedua pihak saling meniru eskalasi: Pak Amrik memperketat sanksi, Mas Imran mempercepat pengayaan uranium, Pak Amrik dan Mas Is menyerang fasilitas nuklir, Mas Imran membangun lebih banyak rudal, dan seterusnya seperti dua tetangga yang saling meninggikan pagar sampai keduanya hidup di balik tembok beton.

Schismogenesis komplementer lebih halus tapi lebih merusak. Ini terjadi ketika satu pihak makin menekan dan pihak lain makin terpojok: Pak Amrik menekan Mas Imran dengan sanksi bertubi-tubi, Mas Imran beralih ke ancaman keamanan sebagai satu-satunya kartu yang tersisa, dan Pak Amrik membaca respons itu sebagai konfirmasi bahwa Mas Imran “berbahaya” dan perlu ditekan lebih keras lagi.

Yang paling relevan bagi Cupin, dan bagi Indonesia, adalah bagaimana schismogenesis ini merembes ke seluruh RT. Mas Imran kini membuka gang sempit secara selektif: kapal India dan Turki boleh lewat, sekutu Pak Amrik tidak, sehingga setiap pengiriman kargo menjadi pernyataan geopolitik, persis seperti penjaga gang yang menentukan siapa boleh lewat dan siapa harus putar balik berdasarkan siapa yang masih menyapanya dengan sopan.

Ketika Dewan Keamanan PBB mengadakan rapat darurat pada 12 Maret, Rusia dan Tiongkok mempertanyakan apakah rapat itu sendiri sah. Butuh voting hanya untuk memutuskan apakah mereka boleh duduk dan bicara, persis seperti musyawarah RT yang gagal dimulai karena dua warga paling senior berdebat soal keabsahan undangan, sementara di luar, rumah-rumah masih terbakar.

Ini adalah apa yang Bateson sebut kegagalan mekanisme korektif: institusi yang seharusnya memutus siklus pembelahan justru sudah terbelah olehnya. Dan ketika peraturan RT sudah tidak dihormati oleh penghuni paling berkuasa, setiap keluarga mulai membuat aturannya sendiri, menimbun persediaan, membangun pagar lebih tinggi, membuat kesepakatan rahasia dengan tetangga terdekat.

Bagi Indonesia, schismogenesis bahkan bekerja ke dalam rumah sendiri. Opini publik terbelah: mayoritas Muslim condong bersimpati pada Iran yang diserang, sementara elite bisnis dan teknokrat melihat hubungan dengan AS sebagai kebutuhan ekonomi yang tak bisa dikorbankan, dan Prabowo terjebak di tengah, terlalu dekat dengan Washington untuk dipercaya Teheran, terlalu ambigu untuk memuaskan konstituennya sendiri.

Cupin menutup ponselnya dan turun di stasiun. Besok dia tetap harus isi bensin, tetap harus bayar cicilan, tetap harus hidup di dunia yang retakannya tidak terlihat tapi sudah terasa di setiap harga dan setiap pilihan kecil, dan mungkin yang paling jujur bukan bertanya “kita di pihak siapa,” melainkan bertanya apakah kita sudah cukup kuat untuk tetap bisa memilih di dunia yang semakin memaksa semua orang berhenti memilih. (A43)

Tiga presiden dan elite RI berkumpul saat krisis perang Iran memanas. Apakah ini kunci selamatkan Indonesia?

PinterPolitik.com

“In anarchy, security is the highest end. Only if survival is assured can states safely seek such other goals as tranquility, profit, and power.” – Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (1979)

Cupin menyeruput kopinya perlahan sambil menatap layar ponsel yang menampilkan sebuah berita mengejutkan di Selasa malam, 3 Maret 2026. Ia sungguh tak menyangka Istana Merdeka akan menjadi saksi berkumpulnya konfigurasi elite paling masif sejak era berjalannya Reformasi.

Bagi seorang pengamat politik amatir seperti Cupin, ini jelas bukanlah sekadar agenda silaturahmi biasa menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Pertemuan tertutup selama tiga setengah jam itu terjadi tepat ketika dunia sedang berada di tepi jurang krisis militer yang amat mengerikan.

Ingatan Cupin langsung melayang pada rentetan laporan berita tentang eskalasi mematikan ketika Amerika Serikat dan Israel menggempur jantung daratan Iran. Serangan bersandi Operation Roaring Lion dan Epic Fury yang dimulai pada tanggal 28 Februari 2026 itu bahkan dilaporkan telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Dampak balasan dari pihak Iran juga tidak kalah mengerikan di mata Cupin. Korps Garda Revolusi Iran langsung merespons dengan menutup Selat Hormuz serta menghujani 27 pangkalan militer AS di negara-negara Teluk dengan serangan rudal masif.

Kepanikan skala global itu seketika langsung mencekik urat nadi ketahanan energi Indonesia. Dua kapal tanker raksasa kebanggaan nasional, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dilaporkan ikut terjebak secara tragis di dalam pusaran perairan Teluk Persia.

Krisis ini menjadi semakin menakutkan karena sekitar sembilan belas persen pasokan minyak mentah utama Indonesia sangat bergantung pada jalur laut yang kini tertutup rapat tersebut. Kondisi diperparah dengan gejolak pasar finansial di mana harga emas dunia terpantau telah menembus angka ekstrem 5.400 dolar AS per troy ounce.

Bahkan, Cupin sempat membaca adanya ancaman mengerikan dari seorang pejabat senior Garda Revolusi Iran yang mengultimatum bahwa harga minyak mentah bisa menyentuh 200 dolar AS per barel. Rentetan petaka multi-teater inilah yang diyakini memaksa Presiden Prabowo Subianto bertindak sangat cepat dengan mengumpulkan mantan presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Langkah konsolidasi yang mendesak ini juga turut melibatkan kehadiran tiga mantan wakil presiden, tiga mantan menteri luar negeri, dan sejumlah perwakilan sektor riil pengusaha kelas atas. Bagi Cupin, kalkulus strategis dari pemimpin Jakarta ini membuktikan pesan tegas bahwa segala bentuk ego politik faksional harus segera dikubur hidup-hidup saat sebuah krisis eksistensial mengancam negara.

Namun, Cupin hanya bisa bertanya-tanya di dalam hati, apakah pertemuan luar biasa antar-elite ini memiliki sebuah preseden sejarah dalam tradisi ketatanegaraan peradaban global? Mampukah langkah mengumpulkan para tetua bangsa ini benar-benar efektif untuk menavigasi ancaman nyata dari hantu perang dunia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menyoal Council of Elders dan Sistem Genro

Langkah taktis Prabowo dalam mengumpulkan para mantan pemimpin bangsa sesungguhnya mengingatkan kita semua pada tradisi pembentukan sebuah dewan tetua informal di kala negara dilanda krisis. Fenomena statecraft tingkat tinggi semacam ini merupakan sebuah pola berulang dalam sejarah politik internasional untuk meredam kepanikan publik secara terukur.

Praktik pengumpulan kebijaksanaan ini sangat lekat dengan lembaran sejarah Kekaisaran Jepang pasca-Restorasi Meiji pada tahun 1868 melalui pelembagaan sistem Genro. Para Genro ini merupakan sekelompok negarawan senior berpengalaman yang beroperasi murni di balik layar demi membimbing negara saat melewati masa transisi dan krisis perang yang besar.

Meskipun tokoh sekaliber Itō Hirobumi dan Yamagata Aritomo tidak memegang jabatan eksekutif resmi pemerintahan, pengaruh gagasan mereka terhadap pengambilan keputusan strategis Kekaisaran Jepang bersifat quasi-konstitusional. Mereka mendedikasikan diri sebagai dewan penjaga kelanjutan institusi negara ketika sistem formal yang ada belum cukup tangguh untuk menanggung beban berat krisis zaman.

Sejarawan Paul Schroeder di dalam literatur akademiknya yang bertajuk The Transformation of European Politics 1763-1848 juga mengkaji secara tajam mengenai esensi pembentukan sistem tatanan The Concert of Europe pada tahun 1815. Schroeder membedah bagaimana sistem yang tercipta pasca-Perang Napoleon ini berhasil memaksa kekuatan raksasa Eropa untuk mensubordinasikan ambisi politik individual mereka demi menjaga stabilitas keamanan kolektif.

Apa yang sedang kita saksikan di ruang tertutup Istana Merdeka tersebut sesungguhnya adalah bentuk manifestasi domestik dan kontemporer dari sebuah The Concert of Jakarta. Konsensus elite lintas rezim yang diinisiasi ini secara tersirat menyepakati bahwa stabilitas keamanan nasional merupakan harga mati yang tidak boleh dieksploitasi secuil pun demi keuntungan faksional.

Di era tata dunia modern, implementasi cemerlang dari konsep dewan ini terlihat jelas dari pembentukan kelompok The Elders pada tahun 2007 oleh mendiang tokoh perdamaian Nelson Mandela. Tokoh-tokoh dunia paling dihormati seperti Kofi Annan dan Jimmy Carter beroperasi di wadah ini sebagai sebuah kekuatan moral independen yang bertugas memediasi berbagai zona konflik.

Logika krusial dalam mengumpulkan kebijaksanaan akumulatif ini juga terlihat gamblang dalam manuver brilian kabinet perang yang dibentuk Winston Churchill pada sekitar tahun 1940 silam. Tepat di saat Inggris terancam eksistensinya oleh cengkeraman Nazi Jerman, Churchill dengan berani membentuk kabinet perang kecil yang melintasi garis batas partai demi mengonsolidasikan elemen buruh.

Republik Singapura pun tercatat pernah mengadopsi prinsip dewan penasihat yang sama persis ketika sang pendiri bangsa, Lee Kuan Yew, memutuskan untuk mundur dari kursi perdana menteri. Ia tetap sudi memberikan konsultasi strategis tingkat tinggi melalui perannya sebagai Minister Mentor tanpa harus terbebani oleh hiruk-pikuk operasional kabinet harian.

Lantas, sejauh mana porsi peran spesifik yang diampu oleh tiap-tiap tokoh yang hadir di meja bundar Istana Merdeka pada malam penuh ketegangan itu? Mampukah rajutan kombinasi pengalaman lintas generasi kenegaraan ini menciptakan sebuah sistem pertahanan pertahanan ekonomi yang benar-benar kebal dari hantaman badai?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Orkestrasi Krisis Melalui Council of Elders ala Prabowo

Setiap figur penting yang diundang oleh Presiden Prabowo Subianto di malam bersejarah itu sejatinya membawa beban peran geopolitik yang sangat spesifik dan tak tergantikan. Mereka semua bukan didudukkan sebagai sekadar pajangan simbolis belaka, melainkan dirancang sebagai para pemegang kunci dari perumusan Grand Strategy negara dalam menghadapi badai eskalasi regional terbesar di Timur Tengah.

Susilo Bambang Yudhoyono diplot memainkan perannya sebagai seorang Diplomat-Strategist yang berbekal rekam jejak mumpuni dalam menyelamatkan perahu Indonesia dari ancaman nyata krisis finansial global 2008 tanpa sovereign default. Sentuhan insting strategis dan memori institusional SBY sangat esensial untuk menjaga pendulum diplomasi non-blok agar tetap berada pada titik ekuilibrium di tengah benturan keras poros kekuatan global.

Di sudut lain, Joko Widodo mengemban peran sentral sebagai Pragmatic Shield yang bertugas memastikan ketahanan infrastruktur utama serta urat nadi perekonomian negara tetap berdetak. Insting pragmatis warisan Jokowi mengenai keamanan pangan serta energi seketika menjelma menjadi bantalan pelindung pamungkas ketika rantai pasokan dunia benar-benar terancam lumpuh.

Guna menjinakkan potensi liarnya sentimen sektarian di akar rumput dalam negeri, kehadiran Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin dioptimalkan guna mengemban fungsi Islamic Backchanneling yang solid. Jaringan lobi informal berskala luas ke berbagai entitas dunia Islam akan memastikan bahwa letupan solidaritas umat Muslim di Indonesia selalu diarahkan secara konstruktif ketimbang bermutasi menjadi gelombang radikalisasi.

Tidak ketinggalan pula, eksistensi dari tiga mantan menteri luar negeri secara bersamaan berhasil membentuk sebuah wadah ad-hoc Diplomatic Deep State yang melintasi berbagai epos kebijakan luar negeri. Figur Hassan Wirajuda, Alwi Shihab, dan Marty Natalegawa bersatu-padu menjadi sebuah trisula diplomasi yang menyuplai mekanisme komunikasi, legitimasi pendekatan, dan kerangka keseimbangan dinamis dalam menempatkan kompas posisi Indonesia.

Sementara itu, turut hadirnya teknokrat senior Boediono bersama barisan elite Kadin, Apindo, dan Hipmi melengkapi formasi pertahanan dengan membangun sebuah Economic War Room yang tangguh. Mereka memikul tanggung jawab krusial untuk mempertahankan arus kas nasional serta memastikan piring makan rakyat jelata tetap terisi di tengah memanasnya temperatur geopolitik.

Fenomena bersatunya faksi yang berseberangan ini dapat direfleksikan secara paripurna melalui lensa teoretis dalam literatur akademis mengenai Neorealisme Struktural. Sang cendekiawan hubungan internasional Kenneth Waltz melalui karyanya Theory of International Politics menggarisbawahi dalil bahwa negara yang bertindak rasional pasti akan memprioritaskan perilaku penyeimbangan pertahanan kolektif ketika sedang dihimpit oleh ancaman anarkis.

Sikap unjuk konsensus yang diorkestrasikan Prabowo ini sekaligus sukses memancarkan dua sinyal deterrence kuat untuk mencegah keliaran spekulan domestik dan mengirim pesan ketahanan pada kekuatan hegemonik dunia. Prabowo dengan berani menampilkan kapasitas kepemimpinan krisis tingkat tinggi yang menjauhkan diri dari monopoli keputusan, serta mantap memosisikan dirinya sebagai figur utama di antara rekan sejawatnya.

Sejarah dan waktu pulalah yang kelak akan menguji dengan seksama apakah konsensus elite lintas rezim ini mampu diinstitusionalisasikan dan berdiri tegar melampaui kepentingan pragmatis belaka. Kepemimpinan bervisi jauh ke depan dan kolaborasi tulus antargenerasi akan selalu menjadi tumpuan harapan sekaligus kompas terbaik bagi sebuah bangsa besar saat terpaksa menavigasi pusaran kelam krisis global. (A43)

Dunia tengah bergolak, dan bayang-bayang Perang Dunia 3 kembali menghantui percakapan global. Tapi di tengah kecemasan itu, mungkinkah Indonesia justru jadi salah satu tempat paling aman di bumi? 

PinterPolitik.com 

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia terlihat semakin mendidih oleh konflik-konflik yang tak kunjung mereda. Perang antara Rusia dan Ukraina yang telah berlangsung selama bertahun-tahun belum menunjukkan tanda-tanda berakhir.  

Kini, ketegangan baru muncul di Timur Tengah antara dua negara yang memiliki pengaruh besar dan sejarah rivalitas panjang: Iran dan Israel. Dua medan konflik besar ini seakan menjadi bara yang menyala dalam sistem internasional yang dianggap mudah terbakar. 

Di tengah atmosfer global yang semakin bergejolak ini, perbincangan tentang kemungkinan meletusnya Perang Dunia ke-3 kembali mengemuka. Media sosial ramai dengan analisis, spekulasi, dan kekhawatiran publik. Banyak yang bertanya-tanya: bagaimana jika skala konflik saat ini tiba-tiba melebar menjadi perang global? Apakah dunia sedang bergerak menuju jurang konfrontasi total antara kekuatan besar? 

Dari gelombang kekhawatiran ini, muncul pula perbincangan tentang posisi negara-negara yang jauh dari pusat konflik—termasuk Indonesia. Banyak warganet dan pengamat politik internasional mengangkat satu pertanyaan menarik: jika benar terjadi perang dunia, seberapa terdampaknya Indonesia? Akankah negara ini ikut terseret, atau justru akan menjadi salah satu tempat paling aman di dunia? 

Pertanyaan ini bukan hanya soal rasa ingin tahu, tapi juga cerminan dari kebutuhan manusia untuk memahami posisi dirinya dalam peta ancaman global. Dan untuk menjawabnya, kita perlu menelaah Indonesia secara objektif—bukan dari sisi emosional, melainkan dari sudut pandang geopolitik dan dinamika global. 

Titik Netral yang Strategis? 

Beberapa pengamat geopolitik dan peneliti hubungan internasional telah menyampaikan kemungkinan bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang relatif aman jika dunia benar-benar tergelincir dalam konflik global berskala besar. Pandangan ini bukan tanpa dasar. Ada tiga faktor utama yang memperkuat argumen ini: letak geografis, kebijakan politik luar negeri, dan kondisi lingkungan regional Indonesia. 

Letak Geografis yang Tidak Konfrontatif 

Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara, yang secara historis tidak menjadi titik sentral konfrontasi antara kekuatan besar dunia. Berbeda dengan kawasan seperti Eropa Timur, Timur Tengah, atau bahkan Semenanjung Korea, Asia Tenggara relatif tidak masuk dalam prioritas militer langsung dari negara-negara adidaya dalam skenario perang besar. Indonesia juga tidak berbatasan langsung dengan negara-negara yang memiliki senjata nuklir atau menjadi anggota aliansi militer agresif. 

Posisi Indonesia yang berada di antara dua samudra besar memang strategis secara ekonomi dan perdagangan, tetapi justru karena itu pula Indonesia cenderung dilihat sebagai jalur yang harus dijaga stabilitasnya, bukan dikacaukan. Ini memberikan buffer alami yang membuat Indonesia relatif tidak menjadi target utama dalam skenario konflik global. 

Politik Luar Negeri Bebas Aktif 

Prinsip politik luar negeri “bebas aktif” yang dipegang Indonesia sejak awal kemerdekaan terbukti cukup sukses dalam menjaga jarak dari blok-blok kekuatan besar dunia. Indonesia tidak terlibat konflik terbuka dengan kekuatan global manapun, baik dengan Amerika Serikat, Tiongkok, maupun Rusia. Hubungan yang dijaga tetap harmonis dan terbuka dengan semua pihak ini memperkecil potensi Indonesia terseret dalam konflik blok atau perang proksi. 

Selain itu, Indonesia juga tidak memiliki proyek militer yang dianggap sensitif di mata internasional, seperti pengembangan senjata nuklir atau kehadiran basis militer asing. Kondisi ini membuat Indonesia tidak menjadi sasaran strategis atau ancaman bagi kekuatan manapun, sekaligus menurunkan potensi intervensi atas nama stabilitas keamanan global. 

Lingkungan Regional yang Relatif Stabil 

ASEAN, sebagai kawasan tempat Indonesia berada, selama ini menunjukkan stabilitas yang relatif tinggi dibandingkan kawasan lain. Meskipun terdapat dinamika seperti Laut China Selatan, konflik-konflik di Asia Tenggara cenderung berskala terbatas dan tidak mengarah pada konfrontasi militer terbuka antarnegara. Bahkan dalam beberapa dekade terakhir, ASEAN kerap menjadi zona damai yang dijadikan model kerja sama regional. 

Sementara itu, keberadaan pakta keamanan seperti AUKUS—yang melibatkan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat—hingga kini terbukti tidak memicu eskalasi langsung di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan dengan kehadiran kekuatan militer besar di kawasan sekitarnya, Indonesia dan tetangganya masih mampu menjaga stabilitas dan menghindari konfrontasi terbuka. 

Cukup Aman?

Maka dari itu, jika ditelaah dari tiga faktor di atas, posisi Indonesia memang cukup unik. Negara ini bukan hanya jauh dari pusat konflik militer dunia, tetapi juga tidak masuk dalam struktur aliansi global yang saling berhadapan. Kombinasi ini memberikan Indonesia posisi politik yang relatif aman dalam skenario Perang Dunia 3. 

Namun demikian, pertanyaan kritis yang perlu diajukan adalah: apakah posisi aman ini berarti Indonesia bisa bernapas lega sepenuhnya? 

Tetap Perlu Waspada? 

Walaupun secara politik dan militer Indonesia tergolong berada di posisi yang relatif aman dalam peta geopolitik global, bukan berarti negeri ini bisa sepenuhnya tenang jika perang dunia benar-benar meletus. Ada sejumlah faktor non-militer yang tetap bisa memberikan dampak besar terhadap stabilitas dan kesejahteraan nasional. 

Pertama adalah soal interdependensi ekonomi global. Indonesia, seperti negara-negara lain di era globalisasi, sangat bergantung pada ekspor-impor, dan komponen teknologi dari berbagai belahan dunia. Jika perang dunia menyebabkan gangguan rantai pasok global atau embargo antar blok negara, maka Indonesia akan merasakan dampaknya secara langsung: mulai dari krisis energi, inflasi harga bahan pokok, hingga kelangkaan barang penting. 

Kedua, jika perang dunia menjurus pada penggunaan senjata pemusnah massal—terutama senjata nuklir—dampaknya tidak mengenal batas negara. Fallout radioaktif, gangguan iklim, dan efek domino terhadap lingkungan bisa menyebar ke wilayah yang bahkan tidak terlibat langsung dalam konflik. Dalam skenario ini, keamanan geografis tidak lagi menjadi jaminan absolut. 

Ketiga, konflik global akan meningkatkan ketidakpastian, baik di pasar keuangan maupun dalam hubungan antarnegara. Ketidakstabilan ini bisa menimbulkan arus pengungsi, spekulasi ekonomi, hingga ketegangan politik domestik yang disebabkan oleh tekanan dari luar. 

Dalam konteks ini, pemikiran filsuf Jerman Immanuel Kant patut direnungkan. Dalam Perpetual Peace, ia menyatakan bahwa perdamaian bukanlah keadaan alami umat manusia, melainkan tujuan rasional yang harus terus-menerus diperjuangkan melalui institusi dan moralitas internasional. Dengan kata lain, sekalipun Indonesia saat ini berada di posisi relatif aman, perdamaian tetap bukan sesuatu yang bisa diambil begitu saja. Ia harus dijaga, dirawat, dan dipertahankan dengan kesadaran geopolitik yang cermat. 

Maka dari itu, meskipun Indonesia bisa dibilang berada di pinggiran peta konflik dunia, negara ini tetap perlu waspada dan berperan aktif dalam menjaga stabilitas global. Karena dalam dunia yang saling terhubung, tidak ada yang benar-benar berada di luar jangkauan dampak perang besar. (D74) 

Semoga segala masalah geopolitik yang terjadi sekarang bisa diselesaikan secepat mungkin.

PinterPolitik.com 

Rasanya tidak ada orang Indonesia yang tidak mengetahui arti penting periode 1940-an. Bagaimana tidak, selain perang yang berkecamuk di seluruh dunia, pada masa itu perjuangan negara kita juga mencapai puncaknya saat para pahlawan Indonesia berhasil memukul mundur pasukan Jepang. 

Dan tentunya, pelajaran sejarah yang kita dapatkan di sekolah danperkuliahan mampu membuat kita mengingat para pemimpin kejam Perang Dunia II yang kelakuannya mengukir sejarah dalam cara yang sebelumnya tidak terkira oleh dunia. Mereka adalah Adolf Hitler, Benito Mussolini, dan Hideki Tojo. 

Dari tiga nama tersebut, mungkin Hideki Tojo, sang Perdana Menteri Kekaisaran Jepang, adalah yang paling berkesan bagi orang Indonesia, karena berdasarkan ambisi ekspansionismenya negara kita harus menderita sebagai korban aksi penjajahan dan penindasan yang sampai kapanpun tidak bisa dijustifikasi. 

Satu hal yang paling berbekas dari penjajahan Jepang adalah propaganda 3A yang mereka bawa. Tentunya, kita tidak lupa dengan pesan 3A yang berbunyi: “Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia”.  

Propaganda ini digunakan oleh Jepang agar mereka bisa dilihat sebagai sebuah harapan baru bagi Indonesia yang selama ratusan tahun berada dalam kendali koloni Belanda. 

Yap, melalui embel-embel propaganda tersebut, Kekaisaran Jepang pada saat itu berambisi menciptakan sebuah negara super yang kawasannya mencakup negara-negara Asia Tenggara, Korea, hingga Tiongkok, dengan alasan untuk menciptakan sebuah lingkungan politik yang berfokus pada Asia dan tidak berada dalam kendali kolonialisme Barat. 

Nah, meskipun kenangan buruk tersebut saat ini hanya menjadi catatan sejarah, sebuah pertemuan antara diplomat Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan (Korsel) beberapa waktu lalu berhasil men-trigger sejumlah percakapan menarik di media sosial tentang nostalgia ambisi Greater Asia Kekaisaran Jepang.  

Di dalam pertemuan tersebut, Wang Yi, mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Tiongkok yang saat ini bertugas sebagai Direktur Komisi Urusan Luar Negeri Tiongkok, menyebutkan bahwa sekarang adalah momen yang paling tepat bagi mereka untuk bersatu dan “merevitalisasi Asia”. 

Wang berpandangan, sekaligus menyindir, bahwa Korsel dan Jepang saat ini sudah bersikap sok kebarat-baratan, dengan terlau dekat kepada Amerika Serikat dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Padahal, mau sedekat apapun mereka, seharusnya mereka mendukung otonomi strategis negara Asia secara maksimal. 

Tidak heran bila kemudian pernyataan Wang tersebut memantik sejumlah pertanyaan menarik di internet, apakah Tiongkok tengah mengulangi narasi yang serupa dengan Kekaisaran Jepang pada periode Perang Dunia II? Mungkinkah ada kemiripan situasi dan kondisi yang saat ini dirasakan Tiongkok dengan yang dirasakan Jepang sebelum mereka terjun dalam perang dahulu? 

Situasi yang Tidak Bisa Kita Abaikan 

Sepertinya cukup aman untuk mengatakan bahwa saat ini terlalu “berani” bila kita menilai Tiongkok akan rela merisikokan segalanya untuk mengambil jalan peperangan seperti yang diambil Kekaisaran Jepang dahulu. 

Namun, seperti yang dikatakan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, jangan sampai sikap arogan terhadap sejarah membuat kita melupakan pelajaran-pelajaran penting. Memang, tensi dan situasi yang akhirnya membuat Jepang berani memutuskan berperang untuk saat ini mungkin belum terjadi pada Tiongkok, akan tetapi sesungguhnya ada beberapa indikator yang membuat pernyataan dari Wang kemarin menyerupai kondisi Jepang ketika Perang Dunia II dahulu. 

Pertama, dari aspek ekonomi, situasi yang dialami Tiongkok saat ini mulai menyerupai Jepang. Catatan sejarah dalam buku US Army in WWII – Strategy, and Command: The First Two Years, menyebutkan bahwa faktor kuat mengapa Jepang, di bawah kendali militer Hideki, akhirnya memutuskan untuk berperang adalah karena mereka merasa tekanan ekonomi yang dijatuhkan oleh AS sudah terlalu besar, dan menyakiti harga diri Jepang. 

Sebagai refleksi, meskipun saat ini AS dan Tiongkok masih menjalani aktivitas perdagangan dengan satu sama lain, setiap harinya kita bisa lihat sendiri bahwa AS kerap memberi “pecutan” pada aktivitas perdagangan internasional Tiongkok. Terakhir, misalnya, AS diketahui mengajak Belanda untuk membatasi ekspor peralatan pembuatan chip. Hal ini diduga ditujukan untuk menyakiti produksi chip asal Tiongkok yang mengandalkan peralatan dari Eropa. 

Kedua, dari aspek geopolitik, “pintu rumah” Tiongkok juga beberapa tahun belakangan ini terlihat digedor oleh kekuatan-kekuatan besar dunia, mirip-mirip seperti situasi geopolitik Jepang sebelum mereka mendeklarasi perang. Mengutip sumber yang sama, Jepang mendeklarasi perang saat itu pun karena mereka terdorong oleh keyakinan akan perlunya pertahanan diri terhadap pengepungan dari kekuatan Barat, serta keinginan untuk menciptakan Benua Asia yang mandiri. 

Ketika Perang Dunia II dulu, selain dikelilingi koloni-koloni Eropa, Jepang juga secara konstan menghadapi potensi adanya serangan besar-besaran AS dari Samudera Pasifik. Secara bersamaan, mereka pun berselisih dengan tetangga dekatnya seperti Tiongkok dan Rusia. Dengan kondisi seperti ini, persis seperti apa yang juga diyakini AS melalui Doktrin Monroe, satu-satunya cara untuk memastikan eksistensi diri ketika dikelilingi potensi ancaman adalah menyerang sebelum diserang. Karena ini, Jepang akhirnya nekat deklarasi perang. 

Lalu, bagaimana dengan Tiongkok? Well, kita coba runut kondisi geopolitik mereka saat ini satu-satu. Pertama, Tiongkok saat ini sebenarnya sudah “berperang”, meskipun tidak secara blak-blakan menyebutnya demikian, dengan tetangga dekat mereka, India, yang juga sewaktu-waktu bisa berpihak pada AS. Kedua, Tiongkok senantiasa mendapat gertakan pedas dari armada laut AS yang sering berpatroli di sekitar Laut Tiongkok Selatan (LTS) dan Taiwan.  

Ketiga, dan mungkin yang jadi alasan kenapa Wang Yi membuat pernyataan menohok pada Jepang dan Korsel saat pertemuan trilateral mereka, Tiongkok saat ini “dikandangi” oleh para “sekutu Asia” AS tersebut. Sebagai negara yang takut sewaktu-waktu akan mendapat bala bahaya dari Tiongkok, tentu Korsel dan Jepang akan selalu menjamin mereka punya hubungan yang hangat dengan AS, situasi yang kemudian akan ditranslasikan sebagai potensi bahaya oleh Tiongkok. 

Dari sini, kita bisa menyadari bahwa walaupun situasi dan kondisi yang terjadi pada Tiongkok mungkin tidak seekstrem Jepang ketika Perang Dunia II, pola yang mereka hadapi mulai terlihat selaras dengan yang terjadi pada Jepang dahulu. Kalau ketegangan masih terjadi pada ruang lingkup yang serupa, bukan tidak mungkin apa yang dikatakan Wang Yi, yang kemungkinan besar juga sepandangan dengan Presiden Xi Jinping, sesungguhnya berperan sebagai sebuah potensi sejarah yang berulang. 

Namun, dengan kondisi dunia saat ini, masihkah ada kemungkinan Tiongkok tiba-tiba bertindak di luar dugaan dan melaksanakan semacam agresi pada tetangga-tetangga dekatnya? 

Ancaman Perang Tidak Pernah Hilang 

Mungkin sebagian besar dari kita akan berpandangan bahwa perang besar yang diinisiasi oleh Tiongkok ataupun AS tidak akan terjadi karena pertaruhan ekonominya terlalu besar. Secara akal sehat, anggapan yang terinspirasi dari tulisan James Joll berjudul The Origins of the First World War ini mungkin terkesan benar. 

Tapi, pertanyaannya adalah apakah akal sehat akan selalu ada dalam masa-masa krisis?  

Yuval Noah Harari dalam bukunya 21 Lessons for the 21st Century, menyinggung hal ini dengan mengatakan bahwa alasan sebenarnya para pemimpin negara berani melakukan perang meskipun taruhannya terlalu besar adalah karena pikiran mereka yang bersumbu pendek. 

Kata Harari, “Sayangnya, bahkan jika perang tetap menjadi bisnis yang tidak menguntungkan di abad ke-21, itu tidak akan memberi kita jaminan mutlak akan perdamaian. Kita seharusnya tidak meremehkan kebodohan manusia.” 

Pernyataan Harari tersebut dibuktikan dengan meletusnya Perang Dunia II, ketika tiba-tiba saja Adolf Hitler menantang Eropa Timur dan Barat berperang. Padahal, jika Hitler berpikir secara matang, Jerman yang meskipun pada masa itu memang maju, tetap tidak akan mampu melawan kekuatan militer luar biasa yang dimiliki Soviet dan AS. 

Kita pun tidak boleh melupakan perkataan terkenal dari strategis militer, Carl von Clausewitz, yang pernah menyebutkan bahwa perang sejatinya hanyalah salah satu bentuk lain berpolitik. Artinya, suatu persoalan politik sesungguhnya akan selalu memiliki kemungkinan untuk diselesaikan melalui cara-cara kekerasan. Hambatannya, kembali lagi, hanyalah pada batas kesabaran para pemimpin negara. 

Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa di balik meme-meme yang tersebar di media sosial terkait perkataan Wang Yi dan sikap TIongkok yang sedikit mengingatkan kita pada Kekaisaran Jepang, sesungguhnya ada satu hal yang patut kita sadari dan waspadai bersama: jangan sampai Xi Jinping merasa putus asa karena negaranya terlalu ditekan oleh adidaya lain dan tetangga-tetangga dekatnya. 

Pada akhirnya, kita hanya bisa berharap semoga saja semua hal ini tidak terjadi. (D74) 

PinterPolitik.com 

Siapa yang tidak setuju belakangan ini situasi geopolitik dunia sedang dalam kondisi yang panas-panasnya?  

Bagaimana tidak, selain dengan adanya perang Rusia-Ukraina yang sampai sekarang belum selesai, berita permainan politik negara besar juga kerap diisi kabar tentang persaingan sengit antara Amerika Serikat (AS) dan negara yang digadang-gadang akan jadi the next superpower, yakni Tiongkok. 

Terbaru, dinamika gontok-gontokkan AS-Tiongkok dikaitkan dengan ‘kemesraan’ Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan negara-negara Timur Tengah (Timteng), khususnya Arab Saudi dan Iran. Hal ini karena Xi berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan AS selama puluhan tahun, yaitu mendamaikan perseteruan “abadi” antara dua negara Islam tersebut. 

Menganalisis fenomena itu, beberapa pengamat internasional menilai bahwa ini adalah bukti nyata Tiongkok mulai berhasil mengejar pengaruh internasional yang sebelumnya didominasi Negeri Paman Sam.  

Namun, indikasi terbesar bangkitnya ambisi Tiongkok sebagai penantang hegemoni AS barangkali adalah hasil pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Maret 2023. Setelah berbincang secara tertutup, Xi mengatakan pada Putin bahwa akan ada perubahan besar pada dunia yang levelnya mungkin hanya akan terjadi 100 tahun sekali. 

“Mari kita dorong perubahan ini bersama-sama,” kata Xi, yang kemudian dijawab “saya setuju,” oleh Putin.

Meskipun masih tampak seperti pecahan-pecahan puzzle, kita tidak bisa menutupi kecurigaan bahwa Tiongkok sepertinya memang sedang menyiapkan suatu gerakan besar dalam panggung politik internasional. Dugaan besar yang ada di benak semua orang tentu adalah Negeri Tirai Bambu sedang ancang-ancang menggeser AS sebagai hegemon dunia. 

Walau Tiongkok sendiri belum pernah menyebut secara eksplisit mereka akan bertindak demikian, manuver-manuver geopolitik mereka yang secara terang-terangan menantang status quo dunia yang diciptakan AS patut menjadi dasar dugaan kita semua bahwa Xi sepertinya berniat “mengguncang” struktur politik internasional. 

Namun, kalau memang benar, kira-kira mengapa Xi berani bertindak demikian? Selain karena kekuatan ekonomi, bukankah kekuatan terbesar AS, yakni militernya, harusnya mampu menyiutkan mental siapapun yang menentang mereka? Apa yang membuat Xi berani “bangkit”? 

Militer AS Tidak Sekuat yang Dikira? 

Bagi para penganut pandangan realisme, kekuatan keras (hard power) sebuah negara, yang biasanya dicerminkan melalui kapabilitas militernya, adalah hal yang paling penting dalam politik internasional. 

Tidak peduli seberapa intens ketergantungan ekonomi yang dimiliki, jika satu negara memiliki militer yang jauh melampaui negara lain, maka negara itu bisa dan berhak bertindak semaunya. Karena itu, kekuatan militer jadi salah satu faktor penting yang menentukan pengaruh geopolitik sebuah negara. Militer pun bisa jadi semacam deterrence yang bisa membuat negara lain ragu mengganggu negara yang berkapabilitas militer besar. 

Well, pandangan ini kerap jadi argumen utama bagi mereka yang melihat Tiongkok tidak akan bisa menggantikan AS sebagai negara paling kuat di dunia. Akan tetapi, masih bisakah kita benarkan argumen tersebut? 

Lembaga think tank asal AS bernama The Heritage Foundation belakangan ini baru merilis survei penilaian kekuatan militer Negeri Paman Sam dengan laporan berjudul 2023 Index of U.S. Military Strength. Menariknya, laporan tersebut menyimpulkan bahwa militer AS hanya dua pertiga dari ukuran yang seharusnya, mengoperasikan peralatan yang lebih tua dari yang seharusnya, dan dibebani tingkat kesiapan yang lebih bermasalah dari yang seharusnya. 

Jika diukur, kekuatan militer AS memang masih jadi yang paling kuat. Namun, Dakota Wood, salah satu peneliti yang terlibat laporan tersebut, menyebutkan bahwa apa yang dimiliki AS sekarang tidak sesuai dengan potensi ancaman konflik dengan empat negara oposisi AS saat ini, yakni Tiongkok, Rusia, Korea Utara (Korut), dan Iran.  

Sebagai contoh, ia membandingkan kekuatan militer AS ketika masa Perang Dingin dengan sekarang. Ketika Perang Dingin AS memiliki 600 armada laut siap tempur, tapi saat ini militer AS hanya memiliki kurang dari 300 kapal yang siap tempur. Dari segi kualitas tempur, pilot tempur AS saat Perang Dingin memiliki rata-rata jam terbang lebih dari 300 jam per tahun. Saat ini, rata-rata pilot AU AS hanya kurang dari 120 jam. Secara keseluruhan, Wood menyebut kekuatan militer AS menciut lebih dari 50% dibanding tiga dekade lalu. 

Satu catatan menarik lain yang juga perlu jadi perhatian kita adalah besarnya militer AS ketika Perang Dingin adalah untuk menangkal satu oposisi, yaitu Uni Soviet. Kalau saat ini AS terancam memerangi empat negara sekaligus dari berbagai belahan dunia, maka kemungkinan Paman Sam memenangkan perang konvensional bisa jadi sebenarnya sangat kecil. 

Apalagi, kalau kita mengacu pada ranking Global FirePower (GFP), kekuatan militer AS sudah mulai dikalahkan negara-negara lain di beberapa sektor. Armada laut, misalnya, AS hanya menempati posisi keempat, sementara Tiongkok menempati posisi pertama, Rusia kedua, dan Korut ketiga.

Begitu juga dengan kekuatan darat. Potensi personel militer (profesional atau relawan) terbesar dunia dipegang Tiongkok dengan angka yang sangat jomplang, yakni sekitar 762 juta jiwa, sementara potensi personel militer AS hanya 148 juta. Kalau kita argumenkan kekuatan tank, maka AS dengan jumlah tanknya yang 5.500 pun masih kalah jauh dari potensi kekuatan tank Rusia yang berjumlah 12.000.

Bagi sebagian orang, argumen yang bisa membela militer AS mungkin adalah teknologi, dan seperti kata Wood, AS memang memiliki program teknologi militer yang lebih kuat dari negara-negara lain saat ini, termasuk Tiongkok. Akan tetapi, ia juga membuat catatan penting bahwa mayoritas dari program teknologi unggulan AS saat ini hanya dalam tahap pengembangan saja.

Ditambah dengan persoalan penentangan sejumlah senator AS untuk kembangkan program militer, nasib hard power AS di masa depan sesungguhnya berpotensi terancam.

Lantas, mungkinkah hal-hal ini yang membuat Xi semakin berani menentang AS?

Hanya Menunggu Momen Tepat?

Belum lama ini, Direktur Agensi Intelijen Pusat (CIA), William Joseph Burns, mengakui bahwa pengaruh geopolitik AS belakangan melemah. Ia menyoroti perjuangan AS mempertahankan dominasinya selama lebih dari 100 tahun yang sepertinya saat ini mulai terasa dampaknya. Pelemahan ini meliputi beberapa sektor, mulai dari ekonomi, sampai militer.

Karena hal itu, besar dugaannya Xi Jinping pun turut menyadari dan memanfaatkan menyurutnya kekuatan militer AS saat ini. Bisa jadi ini adalah salah satu alasan kuat kenapa Tiongkok belakangan mulai berani menantang hegemoni AS.

Walaupun mungkin Xi tidak berharap untuk membuka sebuah perang besar dengan AS, melemahnya kekuatan militer AS secara otomatis akan memberikan dampak yang besar pada keseimbangan kekuatan di dunia. Akibatnya, akan semakin banyak negara lain yang tidak lagi merasa takut secara berlebihan pada AS, apalagi jika mereka bisa beraliansi dengan sesama penentang hegemon.

Kalau kita kembali merefleksikan semua ini pada teori realisme dari studi hubungan internasional, melemahnya kekuatan militer sebuah negara memang bisa menjadi kesempatan bagi negara lain untuk menaklukannya, terlepas dari apakah akan berujung pada konflik terbuka atau tidak. 

Tiongkok saat ini mungkin hanya memperkuat relasi diplomasi dan ekonominya dengan sejumlah negara. Namun, kita pun perlu menyadari bahwa sebuah aliansi militer yang kuat umumnya dibangun atas kepercayaan politik dan ekonomi yang kuat.

Dalam kata lain, di balik kunjungan-kunjungan dan “silaturahmi” internasional yang saat ini dilakukan Tiongkok, bisa jadi Xi sebenarnya sedang memupuk bibit-bibit politik yang bisa tumbuh menjadi hegemoni Tiongkok nantinya di masa depan, kalau momennya sudah tepat.

Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa saat ini adalah momen yang sangat penting bagi Paman Sam jika mereka ingin mempertahankan gelar sebagai negara adidaya. Jika mereka kebablasan, tatanan dunia yang baru tidak akan jadi imajinasi semata.

Karena, seperti kata sejarawan Yunani kuno, Thucydides: “yang kuat akan melakukan apa yang mereka bisa, dan yang lemah akan menderita dengan sepantasnya.” (D74)

PinterPolitik.com

Perang Rusia dan Ukraina sudah berlalu satu tahun lamanya. Hingga kini, belum tampak siapa yang akhirnya akan jadi pemenang. Beragam retorika seram telah dilontarkan kedua belah pihak agar dunia mengetahui bahwa dirinya lah yang memiliki keunggulan di konflik tersebut. Tentu, salah satunya adalah ancaman senjata nuklir yang kerap diisukan akan digunakan oleh Presiden Vladimir Putin.

Karena konflik tersebut sudah berlangsung cukup lama, sepertinya sebagian besar orang belakangan ini pun mulai melihat bahwa perang yang pada awalnya dipercaya akan jadi katalis dari Perang Dunia 3 ini hanya diisi oleh gertakan-gertakan yang mungkin sebagian besarnya tidak akan terjadi.

Terlepas dari itu, dinamika yang terjadi dalam peperangan ini juga semakin menunjukkan bahwa Rusia sepertinya tidak se-superior yang awal diperkirakan banyak orang. Ukraina yang telah menahan agresi Rusia tampak memiliki harapan dalam mempertahankan wilayahnya dari caplokan sang Beruang Putih.

Bahkan, kalau melihat perkembangannya, sepertinya wajar bila akhirnya orang-orang percaya bahwa Ukraina akan benar-benar sukses, ini diperkuat dengan kabar bahwa Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) akan mengirimkan lusinan tank-tank tempur canggihnya ke medan pertempuran di Eropa Timur sana.

Oleh karena itu, jika akhirnya tank-tank tersebut sampai dan digunakan oleh pasukannya Volodymyr Zelensky, bukan tidak mungkin kemenangan semakin berada dalam gapaian Ukraina.

Walau hal tersebut bisa saja benar, ada satu hal yang kerap dilupakan orang-orang namun memiliki makna yang penting untuk dibicarakan, yakni apa yang akan terjadi pada senjata dan alat tempur yang “dipinjam” Ukraina bila perangnya dengan Rusia berakhir nanti?

Dan sebagai informasi saja, hingga saat ini AS setidaknya sudah memberi bantuan ke Ukraina senilai US$50 miliar.

Berangkat dari situ, tentu AS dan kawan-kawan yang memberikan senjata pada Ukraina tidak memberinya secara sukarela, bukan? Jika demikian, maka akan seperti apa skenario yang terjadi kalau Ukraina memenangkan perang?

Bagaimanapun Ukraina Terjebak?

Publilius Syrus, penulis era Republik Romawi kuno, pernah mengatakan:

“Utang adalah perbudakan manusia bebas.”

Dan ya, negara kita sendiri mungkin pernah merasakan apa yang dikatakan Publilius ketika menanggung triliunan utang luar negeri akibat krisis moneter pada 1998 silam.

Lantas, apakah Ukraina akan memiliki nasib yang kurang lebih sama, bahkan jika mereka memenangkan peperangannya dengan Rusia? Atau justru berbeda, karena toh, yang dipinjamkan pada mereka adalah senjata untuk memperjuangkan “kemerdekaan”?

Well, sebelum menjawab itu, kita perlu pahami bersama terlebih dahulu tentang bagaimana cara kerja “kedermawanan” AS dalam membagi senjatanya ke Ukraina.

Pada tanggal 9 Mei 2022 silam, Putin dan seluruh warga Rusia merayakan Victory Day atau Hari Kemenangan, perayaan tersebut menandakan hari ketika pasukan Uni Soviet berhasil menumpak pasukan Nazi Jerman dan diktatornya, Adolf Hitler. Akan tetapi, seperti sebuah cemoohan, pada hari yang sama Presiden Joe Biden juga menandatangani Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022, yakni kesepatakan pinjaman sewa alutsista pada Ukraina melalui skema lend lease.

Pada dasarnya, skema lend lease ini adalah skema pinjaman sewa, yang artinya, apapun yang dipinjamkan suatu negara, berlaku layaknya sebuah barang yang disewa, yang pada akhirnya perlu dikembalikan, umumnya menggunakan uang. Tapi, spesifik AS, pinjaman alat perang dengan skema lend lease ini memiliki sejarahnya tersendiri.

Ketika Perang Dunia II meletus, Inggris dan Uni Soviet menjadi salah satu negara yang terancam secara langsung oleh agresi Hitler, oleh karena itu, mereka meminta tolong pada AS agar bisa memberikan sejumlah bantuan, mulai dari minyak, makanan, sampai perlengkapan perang, melalui skema lend lease yang serupa.

Menariknya, bantuan besar yang diberikan AS baru bisa dilunasi oleh Inggris dan Rusia pada tahun 2006, 61 tahun setelah kesepakatan lend lease.

Karena apa yang dijanjikan AS pada Ukraina melalui kesepakatan mereka terlihat serupa dengan yang dibuat AS dengan Inggris dan Uni Soviet, sejumlah pengamat mulai mencurigai bahwa kemungkinan besar Ukraina perlu melakukan pekerjaan yang cukup berat untuk membayar “kebaikan” dari AS dan beberapa negara NATO.

Julian McBride dalam tulisannya Ukraine War: Dispelling Popular Lend-Lease Myths di laman Geopolitical Monitor, mengacu pada isi dari kesepakatan lend lease AS-Ukraina, menyebutkan bahwa jika memang kesepakatan itu mengacu pada apa yang pernah dilakukan oleh AS pada Perang Dunia II, maka mutlak Ukraina harus membayar kembali apa yang telah diberikan Paman Sam, baik dalam bentuk uang atau melalui penggunaan kontraktor AS dalam membantu “merekonstruksi” negara.

Kalau kita mengacu kembali pada apa yang dilakukan Inggris pada AS, selain mengembalikannya dalam bentuk uang, “donasi” 50 kapal tempur yang diberikan AS pada Perang Dunia II dahulu juga dibayar dalam bentuk izin mendirikan pangkalan militer AS di sejumlah wilayah Inggris. Intinya, segala hal bisa diwujudkan asal hasil akhirnya dapat dialihkan kembali ke perekonomian dan kepentingan AS.

Jika basis cara kerja lend lease antara AS dan Ukraina memang demikian, maka setidaknya akan ada dua skenario upah yang akan diminta AS. Pertama, jika Kongres merasa dirugikan karena uang yang mereka berikan ke Ukraina harusnya digunakan untuk rakyat AS sendiri, maka AS akan ciptakan skema utang finansial yang akhirnya membuat Ukraina terikat untuk mengembalikan dalam bentuk uang.

Kedua, jika dorongan untuk menangkal ancaman Rusia dan Tiongkok lebih kuat, maka AS akan mendorong Ukraina untuk memberikan izin pada AS dan kawan-kawan agar mereka bisa memperluas pengaruhnya di Eropa Timur. Karena, seperti apa yang dikatakan David Vine dalam bukunya Base Nation, salah satu tujuan utama dari skema lend lease adalah bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial, tetapi untuk memperluas pengaruh AS di seluruh penjuru dunia.

Bila ditodong untuk menentukan skema mana yang akan terjadi, maka jika melihat situasi sekarang, tampaknya skenario kedua lebih mudah untuk diwujudkan, karena bagaimanapun juga, kalah ataupun menang, potensi ekonomi Ukraina akan berada dalam kondisi yang sangat tidak pasti.

Lantas, kalau memang seperti itu, bagaimana dampaknya pada situasi geopolitik global?

Konflik Besar Depan Mata?

Ada sebuah pepatah tua mengenai peperangan:

“Perang tidak pernah berhenti, perdamaian hanya perhentian sementara.”

Secara objektif, mungkin kalimat tersebut tidak sepenuhnya salah. Melihat kembali sejarah, kita bisa sadari sendiri bagaimana api peninggalan Perang Dunia I menjadi percikan yang menyulut Perang Dunia II, dan setelah itu menjadi bibit dari Perang Dingin.

Terkait apa yang akan terjadi di masa depan paska perang di Ukraina selesai, seperti yang disebutkan dalam artikel PinterPolitik berjudul Kita Lupa Putin Begitu Berbahaya?, kalau Rusia akhirnya memang dikalahkan oleh Ukraina yang mendapat bantuan dari AS dan negara-negara NATO, maka hampir bisa dipastikan perang yang meletus pada 24 Februari silam hanya akan menjadi pemantik dari sebuah konflik yang lebih besar.

Kita tidak boleh lupa bahwa Putin dan Rusia adalah negara dengan senjata nuklir terbanyak di dunia, bahkan melebihi dari apa yang dimiliki oleh AS. Dengan pamor yang seperti itu, tidak mengada-ngada bila Putin akhirnya nekat menjadikan kekuatan terbesar negaranya sebagai semacam last resort untuk mempertahankan harga diri Rusia dari tekanan negara Barat yang tampak semakin tidak terbendung.

Apalagi kalau terbukti bahwa kemenangan Ukraina hanya akan dijadikan alasan oleh AS dan NATO untuk memperkuat eksistensinya di Eropa Timur. Bahkan untuk sekarang saja, dengan perang yang belum selesai, NATO sudah gencar menarasikan Rusia dan Tiongkok sebagai ancaman besar bagi perdamaian.

Narasi semacam ini tentu tidak akan hilang begitu saja ketika perang Rusia dan Ukraina selesai nanti.

Kalau skenario seperti itu memang terjadi, maka ini jadi bukti tambahan bahwa Ukraina dan negara-negara lainnya yang tidak memiliki pengaruh besar di panggung internasional hanya berlaku layaknya boneka proksi semata dari para negara besar, yang semakin terlihat berani dalam memainkan geopolitik global.

Kita harap saja, Indonesia dan negara-negara tetangganya tidak tersulut oleh pengkubuan para penguasa dunia dan bisa mempertahankan diri bila akhirnya memang narasi politik internasional mulai mengacak-acak perdamaian kawasan. (D74)

“There are two problems for our species’ survival – nuclear war and environmental catastrophe – and we’re hurtling towards them. Knowingly.” – Noam Chomsky

PinterPolitik.com

Hanya dalam waktu beberapa hari lagi, perang antara Rusia dan Ukraina secara resmi akan berlangsung tepat selama satu tahun. Ya, pada tanggal 24 Februari 2022 silam, Rusia melancarkan “operasi militer khusus” ke Ukraina.

Berbagai dinamika pun telah terjadi. Dimulai dari agresi Rusia yang berhasil mendapatkan sejumlah wilayah Ukraina di awal-awal perang, sampai perlawanan balik dari pasukan Presiden Volodymyr Zelensky pada akhir tahun 2022, yang berhasil mendapatkan kembali wilayah Kherson.

Selain perkembangan langsung di medan tempur, perkembangan isu yang menegangkan juga terjadi di panggung politik internasional.

Kita tentu ingat bagaimana sejumlah negara Barat, seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Eropa secara keseluruhan, menjatuhkan serangan sanksi ekonomi kepada Rusia dan kroni-kroni Presiden Vladimir Putin. Akibatnya, dunia kala itu dihebohkan dengan ancaman krisis ekonomi dan krisis pangan karena Rusia dan Ukraina adalah negara yang cukkup berpengaruh dalam dua hal tersebut.

Kini, tidak lagi hanya mengandalkan ekonomi, kekuatan gabungan negara Barat juga mulai berani mengirim sejumlah main battle tank (tank tempur) ke Ukraina. Rumor tank yang dikirim pun tidak main-main, AS disebut-sebut akan mengirimkan tank M1-Abrams-nya, tank tempur berat andalan mereka, begitu juga Jerman dengan tank Leopardnya, walau sampai saat ini belum benar-benar dipastikan.

Selain tank-tank berat ini, sejumlah kabar juga menyebutkan negara-negara Barat tengah mempersiapkan mengirim rudal-rudal canggih yang mampu mencapai jarak tempuh 200 mil. Yap, bisa kita katakan dengan kiriman-kiriman senjata ini Ukraina telah dijadikan sebagai negara berkekuatan militer terkuat di Eropa Timur.

Sembari melihat dinamika yang menunjukkan perang belum kunjung selesai, orang-orang semakin bertanya-tanya, akan berakhir seperti apa Perang Rusia-Ukraina ini? Apa yang akan terjadi bila Rusia menang atau Ukraina menang?

Bagaimanapun Juga Dunia Akan Tersiksa?

Tidak dipungkiri bahwa saat ini perhatian dunia terhadap Perang Rusia-Ukraina semakin berkurang, mungkin, orang-orang sudah mulai bosan melihat berita tentang Rusia dan Ukraina yang terlihat tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Namun, orang pun sepertinya mulai lupa bahwa terlepas dari seberapa lama perang ini akan terus berlangsung, ada malapetaka besar yang senantiasa menunggu di balik semua skenario akhir perang yang dapat terjadi.

Untuk skenario pertama, tentang apa yang akan terjadi bila akhirnya Rusia kalah, kita bisa berkaca pada apa yang belakangan ini diungkapkan analis risiko dan pendiri Eurasia Group, Ian Bremmer. Ia mengatakan bahwa dunia kemungkinan besar akan dilanda malapetaka dahsyat bila akhirnya Putin merasa tertekan.

Dalam video wawancaranya dengan Big Think berjudul 10 biggest world threats of 2023, ranked, Bremmer menilai bahwa Rusia yang diasingkan dan terkucilkan sangat mungkin menjadikannya sebagai ancaman dunia yang bahkan lebih besar dari ancaman krisis ekonomi global.

Rusia mungkin memang belum bisa dikatakan benar-benar kalah, akan tetapi, menurut Bremmer, sesuai dengan perkembangan sekarang, sangat jelas sekali Rusia tidak akan sanggup kembali ke keadaan status quo atau semula seperti sebelum melancarkan serangan ke Ukraina.

Negara Eropa sekarang sudah berusaha semampu mungkin melepaskan ketergantungan pasokan energi mereka ke Rusia, dan besar kemungkinannya mereka tidak akan pernah berinvestasi ke sana. Dari perspektif politik, Rusia telah dilihat sebagai penjahat perang oleh AS dan sekutu-sekutu terdekatnya, alhasil, apa pun yang akan Rusia lakukan di masa depan, kubu Barat akan sangat-sangat defensif dan mungkin tidak akan membiarkan Rusia bertindak otonom di panggung internasional.

Namun ancamannya tidak berhenti di situ. Jika memang di perang ini Rusia kalah dan skenario di atas terjadi, maka apa yang terjadi pada Putin dan kelompok nasionalisme Rusia adalah mereka akan merasa sangat terpojok. Apa yang terjadi bila sebuah negara benar-benar terpojok? Layaknya seekor predator yang terkurung, mereka akan merasa putus asa dan bertindak semampu mungkin agar musuhnya ikut menderita bersamanya.

Ya, Bremmer menduga kuat bahwa jika Rusia semakin dikucilkan dan menjadi mirip seperti Korea Utara (Korut) atau Iran, motivasi Putin untuk menggunakan senjata nuklirnya akan semakin kuat. Kalau sudah demikian, entah di manapun Anda hidup, kita semua akan jadi korbannya.

Lalu, bagaimana jika Putin menang? Well, skenario yang akan terjadi sepertinya juga tidak akan baik bagi dunia.

Pengamat sekaligus sejarawan politik internasional, Liana Fix dan Michael Kimmage dalam tulisan mereka What If Russia Wins?, menilai bahwa dominasi Rusia di wilayah Ukraina akan sangat menghancurkan skala keseimbangan kekuatan tidak hanya di Eropa, tapi juga berpotensi pada dunia.

Sebagai respons langsung kekuatan Rusia yang terlegitimasi, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) akan semakin memperkuat pertahanannya di perbatasan-perbatasan dekat Rusia. Kemudian, proses bergabungnya Finlandia dan Swedia kemungkinan besar akan semakin dipercepat dan dipermudah karena dua negara itu sanggup menjadi “pengunci” geografis Rusia di perbatasan utara, khususnya untuk menutup potensi ancaman dari pelabuhan Saint Petersburg.

Polarisasi politik dunia pun akan semakin dikerucutkan, sangat mungkin sekali negara-negara NATO akan memainkan narasi “kalian bersama kita atau melawan kita”. Alhasil, negara yang selalu berusaha netral seperti Indonesia akan terombang-ambing dengan segala bentuk ancaman yang bisa muncul dari kubu Barat maupun kubu Rusia.

Yap, bagaimanapun juga, kalau kita ingin melihat keadaannya, akhir perang Rusia dan Ukraina justru besar kemungkinannya tidak akan jadi suatu hal yang bisa kita antisipasi secara antusias.

Lantas, bagaimana kita bisa “yakin” bahwa perang yang ada sekarang bisa menjadi masalah lebih besar yang mungkin berujung pada perang dunia baru?

Diam-diam Menjadi Besar?

Satu hal yang kerap keliru di benak orang dalam memprediksi datangnya sebuah perang besar adalah umumnya mereka menganggap perang tersebut dimulai dengan suatu peristiwa ddahsyat layaknya pertandingan final dalam turnamen sepakbola.

Namun, perang besar tidak terjadi seperti itu. Kalau kita melihat sejarah, khususnya dalam melihat penyebab meletusnya Perang Dunia I, sejarawan umumnya menyebut pembunuhan Adipati Agung Franz Ferdinand-lah yang menjadi pemantik perang, akan tetapi, sebelum Ferdinand terbunuh pun daratan Eropa sebenarnya sudah dilanda ketegangan yang begitu tinggi, khususnya di wilayah Balkan.

Robert Gilpin dalam bukunya War and Change in World Politics, menyebutkan bahwa gesekan kekuatan dunia yang berujung pada perang, sesuai sejarahnya, terjadi akibat perang-perang kecil yang terakumulasi.

Penjelasannya lebih jelasnya adalah sebagai berikut. Politik internasional membuat seluruh negara di dunia memiliki interaksi dengan tetangga-tetangganya. Pada awalnya, hubungan antar negara yang berdekatan mungkin berlangsung secara damai, perdagangan bisa terjalin, kolaborasi proyek bisa dibangun, dan semacamnya.

Namun, seiring perkembangan waktu, percikan-percikan politik secara alamiah pasti akan terjadi, entah itu karena ketidakcocokan budaya, perbedaan norma, atau hanya akibat perbedaan pandangan tentang apa yang bagus dan apa yang jelek. Kalau sudah begitu, persaingan pun terjadi, jika tidak bisa menemukan titik temu, maka konflik kecil antara kedua negara itu meletus.

Lalu, bagaimana konflik antar dua negara bisa jadi perang besar? Well, di dalam perang, segala macam taktik dan strategi perlu dipermainkan agar memperoleh keunggulan, dan sering kali, negara yang terlibat dalam perang mencari bantuan dengan negara lain yang mungkin tidak terdampak langsung agar mereka bisa memberikan bantuan ekonomi atau sekadar tenaga kerja.

Nah, karena politik internasional secara dasarnya adalah sebuah jejaring yang menghubungkan beberapa negara, mau tidak mau jika ada satu negara yang memutuskan memberi bantuan pada negara yang sedang berperang, risiko diskriminasi politik akan meluas, negara yang tidak dibantu akan merasa dimusuhi dan akhirnya mereka mengajak negara lain juga untuk membantunya.

Masih untung bila antar negara yang membantu tersebut tidak terjadi percikan politik juga.

Kalau sudah begitu, skenario yang dapat terjadi antara dua negara yang saling berjauhan dan tidak terlibat langsung dalam perang akan dihadapkan pernyataan seperti ini oleh negara yang ikut terseret perang:

“Kalau kalian mau manfaat hubungan politik kita berlanjut, kalian harus bantu kami membantu teman kami yang sedang membantu temannya dalam perang.”

Dari sini, tentu sudah jelas bukan bagaimana konflik yang relatif “domestik” seperti Perang Rusia-Ukraina dapat menjadi bibit dari suatu perang besar di masa depan?

Pada akhirnya, tulisan ini hanya menjadi basis logika kita saja tentang sifat-sifat dasar suatu perang. Kita perlu sadar bahwa meskipun panasnya politik internasional saat ini tidak sepanas seperti tahun lalu, ancaman perang besar masih ada di sekitar kita. Kita harap saja usaha untuk menciptakan perdamaian lebih besar dari egoisme menciptakan dominasi di planet bumi ini. (D74)

PinterPolitik.com

Siapa di sini yang senang mengirimkan posting-an meme ke teman-temannya di Instagram atau Twitter? Dan buat kalian yang sedikit “hardcore”, kadang walau teman kita belum buka chat sekalipun, kita tetap mengirimkan puluhan meme, sampe akhirnya bertumpuk di dalam chat-nya.

Yap, tidak dipungkiri bahwa postingan–postingan meme di media sosial (medsos) memiliki nilai hiburannya tersendiri. Entah kenapa, terkadang meme yang hanya berupa satu foto sederhana ditambah beberapa tulisan hasil editan saja lucunya bisa membuat kita tertawa terpingkal-pingkal.

Dan yang menariknya, banyak pula meme-meme komedi yang topik bahasannya berputar pada topik yang cukup serius, dan bahkan mungkin berbahaya.

Meme tentang Perang Rusia-Ukraina misalnya, semenjak awal perang meletus, kita bisa temukan ratusan celotehan warganet yang membercandakan konflik tersebut, meski telah menelan ribuan korban jiwa. Akun pemerintah Ukraina di Twitter saja ketika awal perang sempat membuat meme tentang beratnya hidup bertetangga dengan Rusia.

Belum mereda panasnya ancaman perang, belakangan ini warganet juga membuat sejumlah meme tentang pemerintah Amerika Serikat (AS) yang baru saja menembak jatuh balon udara milik Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan pesawat tempur super canggihnya, F-22 Raptor.

Para diplomat masing-masing negara sudah tegaskan bahwa permasalahan ini bisa jadi sesuatu yang serius dan mencederai hubungan antara AS dan RRT, bahkan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS, Antony Blinken saja sampai membatalkan kunjungannya ke Negeri Tirai Bambu.

Kendati demikian, orang-orang masih saja membercandakan kejadian itu. Salah satu contohnya adalah kemunculan meme tentang jet F-22 yang mencatat balon jatuh RRT sebagai korban pertamanya selama belasan tahun bertugas di Angkatan Udara (AU) AS. Kalau dibandingkan dengan jet-jet tempur lain seperti F-15 dan F-16 yang sudah jatuhkan ratusan jet tempur, hal itu memang “menggelitik”.

Namun, seperti yang kita ketahui, segala aktivitas di media sosial kini semakin beririsan dengan kepentingan politik. Oleh karena itu, mungkinkah meme, hiburan yang selalu kita tertawakan dan nikmati, juga adalah bagian dari suatu agenda politik?

Motif Tersembunyi di Balik Meme?

Sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin beberapa dari kalian pernah ada yang bertanya-tanya, sebenarnya bagaimana sejarah istilah “meme”? Siapa yang pertama kali menciptakannya?

Well, kuat dugaannya orang pertama yang pertama kali menggunakan istilah meme adalah ahli biologi sekaligus influencer ateisme ternama, Richard Dawkins.

Dalam bukunya yang berjudul The Selfish Gene, yang terbit pada tahun 1976 Dawkins mengartikan meme sebagai “unit budaya” yang dibagikan dan diwariskan selama beberapa generasi, mirip dengan apa yang terjadi pada gen makhluk hidup dalam pengertian biologis.

Beberapa tahun setelah itu, pengertian meme pun berkembang. Saat ini banyak pengamat yang mengartikan meme sebagai pesan dan atau iterasi yang disebarkan dengan cepat oleh anggota budaya digital.

Meme menyimpan makna lebih dari sekadar sebagai hiburan semata. L. Grundlingh dalam tulisannya Memes as speech acts, menilai bahwa di zaman sekarang meme telah menjadi speech act atau tindak tutur tersendiri di dunia maya. Apa yang diucapkan melalui sebuah meme terkadang jadi representasi dari sikap seseorang pada suatu isu, yang kemudian bisa dinilai dari seberapa populer meme tersebut.

Oleh karena itu, menurut studi yang dilakukan Adam Lonnberg dan kawan-kawan dalam artikel The growth, spread, and mutation of internet phenomena: A study of memes, suatu meme yang populer pada awalnya pasti hanya berangkat dari komunitas-komunitas tertentu saja.

Meme adalah representasi dari satu pandangan populer tentang suatu isu. Kalau kita mau cari contohnya, kita bisa lihat meme “one does not simply walk into Mordor”.

Pada awalnya, meme ini mungkin hanya bisa dilihat lucu oleh orang-orang yang sudah menonton Lord of the Rings saja. Akan tetapi, karena seiring waktu film itu semakin populer dan sering dibicarakan, lama-kelamaan konteks lucu yang tersimpan di meme tadi bisa dipahami banyak orang, meskipun mereka belum menonton Lord of the Rings.

Ini artinya, opini publik yang populer terhadap suatu hal bisa disebarkan dengan efektif hanya dengan penggunaan satu gambar meme saja.

Fenomena ini berkorelasi dengan teori strukturisasi yang digagas oleh pengamat politik Anthony Giddens dalam bukunya The Constitution of Society. Di dalamnya, Giddens memprediksi bahwa di era modern seperti sekarang, otonomi seseorang sangat bergantung dengan “struktur” yang berlaku, dan keberlangsungan struktur tersebut juga bergantung pada sesuatu yang disebut “agensi”.

Seseorang mungkin bisa tetap merasa dirinya bebas, tapi akan selalu ada dorongan untuk menyesuaikan diri dengan struktur agar bisa memahami apa yang dibicarakan oleh orang-orang. Sebagai timbal baliknya, Giddens juga menilai ada peran besar dari sekelompok orang yang mempertahankan atau justru membentuk struktur itu sendiri, mereka-lah yang disebut sebagai agensi.

Dengan demikian, kita bisa artikan bahwa komunitas-komunitas awal pengembang meme yang populer berperan layaknya agensi yang menjaga struktur tetap ada, dan meme yang muncul sebagai struktur yang pada akhirnya diikuti oleh orang-orang lain.

Namun, sistem meme ini tidak berhenti di situ. Bertahun-tahun setelah internet semakin tersebar, penggunaan meme telah berkembang begitu pesat, yang tadinya hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya hiburan, kini meme juga bisa digunakan untuk berbagai topik politik.

Dan kalau kita berpegang pada teori strukturisasi tadi, di balik populer dan digemarinya suatu fitur yang muncul dalam internet, entah itu review film atau meme, bisa diduga kuat bahwa ada semacam “mesin” di belakangnya yang ingin pandangannya tentang topik tertentu bisa diketahui dan diamini oleh banyak orang.

Lantas, bagaimana kita membawa pandangan ini ke persoalan F-22 yang dicemooh karena menembak balon RRT?

Meme adalah Propaganda?

Seiring perkembangan zaman, internet dan media sosial semakin terikat dengan kehidupan kita, dan tentunya sudah jadi hal yang alamiah bila politik berhasil merayap masuk ke bentuk kekuatan baru yang ditawarkan kecanggihan teknologi.

Tidak sulit membayangkan meme-meme cemoohan yang dilontarkan pada jet F-22 dengan propaganda politik anti-Barat, tapi sebelumnya, kita perlu punya pandangan yang sama tentang kenapa meme ini bisa menyakiti harga diri Paman Sam.

Pertama, jet F-22 adalah jet tempur tercanggih andalan AS untuk saat ini. Saking berharganya, AS sampai saat ini tidak pernah menjual jet tersebut ke negara lain, bahkan ke sekutu terdekatnya sekalipun, tujuannya tentu adalah agar keunggulan yang dimiliki F-22 hanya bisa dimiliki oleh AS.

Menurut media Business Insider, kekuatan tempur F-22 yang luar biasa bahkan disebut bisa menangani lima jet F-15 -jet tempur andalan AS sebelumnya- secara sekaligus.

Kedua, karena ketangguhannya tadi, F-22 dipandang sebagai the face and pride of United States Air Force, atau kebanggaan Angkatan Udara (AU) AS. Meski tidak mutlak, moralitas pasukan udara AS berkutat pada harga diri F-22, tentu akan memberikan dampak mental yang negatif bila jet tersebut dicemooh oleh orang-orang.

Ketiga, meski sering diagung-agungkan, F-22 sampai saat ini belum pernah terbukti menjatuhkan pesawat musuh di medan pertempuran. Akibatnya, “musuh-musuh” AS belum memiliki alasan yang mutlak untuk menakuti F-22, karena toh belum pernah dibuktikan.

Nah, dari tiga pandangan tadi, bisa kita simpulkan bahwa sangat mungkin bila ada mesin politik tertentu di belakang layar yang mendorong meme cemoohan F-22 tersebar dengan cepat di media sosial. Dengan menciptakan citra bahwa F-22 hanya bisa menjatuhkan balon udara, para musuh AS bisa membuat Negeri Paman Sam layaknya sebuah negara adidaya yang mulai kehilangan “taringnya”.

Terlebih lagi, seperti yang pernah dibahas dalam video PinterPolitik.com berjudul Inikah Alasan Sebenarnya Netizen Indonesia Pro-Rusia?, kuat dugaannya sampai saat ini perang dalam mendapatkan simpati publik di dunia maya antara kubu Barat dan kubu Timur masih terjadi.

Dari sini, kita bisa belajar bahwa semakin banyak hal dalam kehidupan kita yang perlu kita kritisi, karena saat ini hampir tidak ada sesuatu di internet yang terbebas dari bias politik.

Karena itu juga bisa jadi meme-meme yang kamu sebarkan ke temanmu di Instagram atau Twitter sebenarnya juga bagian dari propaganda suatu agenda politik. (D74)

PinterPolitik.com

Orang-orang selalu mengatakan bahwa di dunia yang modern ini tingkat perdamaian semakin tinggi. Bahkan banyak yang begitu optimis mengatakan bahwa Perang Dunia II dan Perang Dingin adalah terakhir kalinya negara-negara terlibat dalam konfrontasi yang begitu menegangkan.

Akan tetapi, meletusnya Perang Rusia-Ukraina pada 24 Februari 2022 seakan menjadi tamparan keras pada dunia bahwa hingga saat ini, dengan tingkat peradaban yang begitu maju, umat manusia masih saja melakukan perang dengan satu sama lain.

Tidak hanya Perang Rusia-Ukraina, konflik-konflik bersenjata yang berkecamuk di Timur Tengah, seperti invasi Amerika Serikat (AS) ke Irak, perang ISIS di Suriah, dan juga pertikaian antara Israel dan Palestina sepertinya cukup jadi pegangan argumen kita bahwa adalah omong kosong jika mengatakan abad ke-21 ini adalah abad perdamaian.

Walaupun begitu, seruan perdamaian sesungguhnya pun tidak pernah hilang. Mulai dari masyarakat sekitar kita sampai pertemuan internasional para diplomat, bisa kita pastikan peperangan tidak pernah menjadi keinginan orang-orang.

Lantas, jika semua orang sebenarnya memang menginginkan perdamaian, kenapa perang sampai saat ini masih terjadi?

Perang dan Dosa Asal

Dalam masa ribuan tahun membangun peradaban, manusia telah menciptakan banyak hal. Menariknya, dari sejumlah keragaman alat yang diciptakan manusia, entah itu berbentuk nyata ataupun semu, hampir bisa dipastikan semuanya berasal dari satu motivasi besar, yakni untuk membuat umat manusia bisa bertahan hidup.

Terkait ini, filsuf asal Jerman yang cukup kontroversial bernama Carl Schmitt dalam bukunya The Concept of the Political, memiliki salah satu jawaban kenapa negara dan manusia akan selalu terjebak dalam lingkaran setan peperangan, yakni karena politik internasional memiliki apa yang disebutnya sebagai original sin atau dosa asal.

Apa yang dimaksud dengan dosa asal dalam politik?

Well, Schmitt mengatakan pada dasarnya politik adalah alat yang diciptakan manusia untuk menentukan siapa yang berhak memiliki kekuatan dan siapa yang tidak. Secara naluriah, jika memang benar demikian, maka sangat lumrah bila seseorang yang berpolitik akan memiliki musuh. Bahkan, Schmitt menilai musuh dalam politik tidak pernah jadi fenomena dalam perpolitikan.

Alasan pandangan demikian muncul dari ribuan alasan. Mulai dari kecemburuan ekonomi, perbedaan pandangan tentang apa yang menguntungkan dan apa yang merugikan, perbedaan pandangan moral yang baik dan buruk, sampai perbedaan definisi “ganteng” dan “jelek”.

Oleh karena itu, selama hal-hal tadi masih terus membayangi, sebuah negara akan selalu dipandang memiliki potensi untuk menjadi ancaman. Dengan demikian, secara otomatis potensi perang akan selalu ada.

Satu-satunya cara agar politik bisa menciptakan “pertemanan”, menurut Schmitt, adalah hanya dengan mencari orang yang memiliki musuh sama dengan kita. Jika hal itu bisa dilakukan maka pertemanan sejati dalam politik bisa ditemukan. Namun, hal itu pun tidak bertahan selamanya. Kalau musuh bersama sudah tiada, maka potensi kecemburuan dan permusuhan akan kembali muncul.

Hal demikian kemudian bisa kita bawa untuk memahami fenomena politik di sekitar kita yang kerap terjadi, seperti koalisi partai politik (parpol). Selama parpol-parpol memiliki opoisisi di parlemen yang overpowered atau terlalu kuat, maka ambisi untuk membentuk koalisi yang sama kuatnya pun pasti ada.

Nah, dari pandangan ini, kita bisa simpulkan bahwa selama umat manusia belum memiliki musuh bersama, maka perang akan terus terjadi.

Karena itu, adagium common enemy atau musuh bersama sepertinya ada benarnya. Mungkin hanya kedatangan alien saja yang akhirnya bisa membuat umat manusia berdamai dan bersatu. (D74)