PinterPolitik.com

Beberapa tahun terakhir, terutama sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina pada 2022, ketegangan geopolitik di Eropa mengalami lonjakan drastis.

Uni Eropa yang sebelumnya cenderung stabil, kini berada dalam kondisi siaga terus-menerus—baik dalam hal pertahanan militer, ketahanan energi, hingga kebijakan luar negeri. Rusia, sekali lagi, muncul sebagai bayang-bayang besar yang membentuk ulang lanskap strategis Eropa.

Menariknya, kondisi ini seakan membangkitkan kembali memori lama tentang gagasan “European Common Home” yang dilontarkan oleh Mikhail Gorbachev pada akhir era Soviet. Gagasan tersebut menawarkan cita-cita besar: bahwa Eropa, dari Lisbon hingga Vladivostok, sejatinya adalah satu entitas yang bisa hidup damai dan berdampingan.

Jika ditilik secara historis dan filosofis, konsep ini bukan sekadar propaganda damai, tetapi cerminan dari aspirasi geopolitik Rusia yang lebih dalam. Bahkan, pada satu titik sejarah, Rusia pernah berada di ambang menjadi “pemimpin sah” Eropa.

Lalu, apakah “rumah bersama Eropa” hanyalah mimpi usang yang dikubur bersama Uni Soviet? Ataukah ini justru sebuah janji geopolitik yang menunggu momentum baru untuk diwujudkan kembali—di tengah keretakan yang kini mulai terlihat dalam poros Euro-Atlantik?

Pertanyaan ini menjadi penting, sebab ia menyentuh denyut nadi hubungan antara Rusia dan Eropa dari masa lalu, masa kini, dan mungkin juga masa depan.

Kremlin, Roma Baru, dan Janji yang Belum Tuntas

Konsep European Common Home yang digagas Gorbachev bukanlah narasi romantik belaka, melainkan manifestasi dari visi historis Rusia sebagai pusat kekuatan benua. Sejak abad ke-18, Rusia telah beberapa kali menjadi kekuatan penentu arah Eropa, mulai dari kemenangan atas Napoleon, perannya dalam mengalahkan Jerman, hingga kepemimpinan Blok Timur selama Perang Dingin.

Dalam berbagai literatur sejarah dan geopolitik, Rusia kerap disebut sebagai pewaris sah dari dua kekaisaran besar sebelumnya: Bizantium dan Kekaisaran Romawi. Bahkan, terdapat doktrin lama di kalangan gereja Ortodoks dan para pemikir Rusia bahwa “Moscow is the Third Rome”.

Pascaperang Dunia II, Rusia (dalam wujud Uni Soviet) tidak hanya menjadi penguasa militer di Eropa Timur, tetapi juga menawarkan ideologi dan sistem alternatif terhadap kapitalisme Barat. Dalam konteks inilah European Common Home bisa dibaca bukan sekadar sebagai propaganda damai Soviet, tetapi sebagai proyek hegemoni kultural dan politik dalam bentuk lain—lebih halus, lebih diplomatis. Rusia tidak lagi ingin mendominasi lewat tank, tetapi melalui tata ulang geopolitik regional.

Namun, keruntuhan Uni Soviet pada awal 1990-an menghapus peluang besar itu. Barat, dipimpin oleh Amerika Serikat, segera mengambil alih kekosongan yang ditinggalkan Soviet. NATO meluas ke timur, Uni Eropa menggaet bekas republik Soviet, dan Rusia—dalam krisis internalnya—dipaksa mundur dari panggung Eropa. Dalam terminologi geopolitik klasik ala Halford Mackinder, Rusia kehilangan “Heartland” Eropa dan dipaksa bertahan dalam posisi defensif.

Yang ironis, inisiatif European Common Home sebetulnya mencerminkan keinginan Rusia untuk menghapus garis pemisah antara Timur dan Barat. Namun, ketika Eropa lebih memilih berlindung di bawah payung Amerika, konsep rumah bersama berubah menjadi narasi yang terabaikan.

Kini, di tengah dinamika polarisme dunia dan kebangkitan kembali kekuatan Rusia, gagasan tersebut seolah hidup kembali dalam bentuk yang lebih realis—melalui ketergantungan energi, tekanan militer, dan retorika politik pascainvasi Ukraina.

Dalam pemahaman geopolitik klasik seperti yang dikemukakan oleh Zbigniew Brzezinski dalam The Grand Chessboard, Eropa tidak pernah benar-benar otonom dalam menentukan takdirnya. Dan selama itu pula, Rusia akan terus merasa bahwa posisinya sebagai pusat gravitasi Eropa adalah hak historis yang belum dipenuhi.

Apakah Rumah Itu Masih Mungkin Dibangun?

Kini, ketika Eropa menghadapi berbagai krisis secara simultan—mulai dari energi, imigrasi, hingga fragmentasi politik dalam negeri—wacana tentang tatanan geopolitik baru di Benua Biru tersebut kembali menggeliat. Ketergantungan energi terhadap Rusia tak sepenuhnya dapat diputuskan, bahkan setelah embargo dan sanksi keras dijatuhkan. Di sisi lain, kelekatan Eropa dengan NATO semakin tergerus, terlebih dengan munculnya ketidakpastian perang di Ukraina.

Jika NATO suatu saat menjadi disfungsional, Eropa akan berada dalam dilema strategis. Membangun otonomi pertahanan memerlukan biaya politik dan ekonomi yang besar, belum lagi soal konsensus internal yang rapuh.

Dalam kondisi seperti itu, wacana European Common Home—meskipun berasal dari Rusia—dapat muncul kembali sebagai alternatif pragmatis. Bukan karena Eropa ingin dipimpin Rusia, tetapi karena Rusia tetaplah kekuatan geografis dan historis yang tidak bisa diabaikan dalam percaturan Eropa.

Peluang ini tentu tidak datang tanpa risiko. Rusia pascaperang Ukraina bukanlah mitra yang bisa dengan mudah dipercaya oleh banyak negara Eropa. Tapi di saat yang sama, pergeseran geopolitik global menuju dunia multipolar bisa memaksa Eropa untuk lebih fleksibel dan membuka ruang kompromi dengan musuh lamanya.

Jadi, pertanyaannya kini: akankah Eropa kembali membuka pintunya untuk Rusia, atau justru memperkuat bentengnya dalam ilusi kemandirian yang tidak pernah benar-benar utuh? Bagaimana masa depan Eropa akan dibentuk—oleh kekuatan sendiri, oleh Amerika, atau justru oleh tetangganya di Timur?

Sebagai pembaca, mari kita renungkan: mungkinkah rumah bersama itu akhirnya dibangun bukan karena cinta, tetapi karena kebutuhan? (D74)

Film Oppenheimer yang sudah lama dinanti baru saja rilis di bioskop-bioskop Indonesia. Film yang menceritakan tentang pengembangan bom nuklir pertama itu tidak saja mengenalkan kita pada sosok pembuatnya, J. Robert Oppenheimer, tetapi juga pada gagasan bahwa senjata nuklir adalah senjata mematikan yang seharusnya tidak digunakan oleh umat manusia.

Ironisnya, pengembangan senjata nuklir oleh Uni Soviet dan tentunya Amerika Serikat malah diklaim membuat dua negara adidaya tersebut tidak berani menyerang satu sama lain ketika Perang Dingin, karena penggunaannya ditakuti mampu menghancurkan satu sama lain. Gagasan itu kemudian melahirkan sebuah teori yang disebut nuclear deterrence.

PinterPolitik.com

Orang-orang selalu mengatakan bahwa di dunia yang modern ini tingkat perdamaian semakin tinggi. Bahkan banyak yang begitu optimis mengatakan bahwa Perang Dunia II dan Perang Dingin adalah terakhir kalinya negara-negara terlibat dalam konfrontasi yang begitu menegangkan.

Akan tetapi, meletusnya Perang Rusia-Ukraina pada 24 Februari 2022 seakan menjadi tamparan keras pada dunia bahwa hingga saat ini, dengan tingkat peradaban yang begitu maju, umat manusia masih saja melakukan perang dengan satu sama lain.

Tidak hanya Perang Rusia-Ukraina, konflik-konflik bersenjata yang berkecamuk di Timur Tengah, seperti invasi Amerika Serikat (AS) ke Irak, perang ISIS di Suriah, dan juga pertikaian antara Israel dan Palestina sepertinya cukup jadi pegangan argumen kita bahwa adalah omong kosong jika mengatakan abad ke-21 ini adalah abad perdamaian.

Walaupun begitu, seruan perdamaian sesungguhnya pun tidak pernah hilang. Mulai dari masyarakat sekitar kita sampai pertemuan internasional para diplomat, bisa kita pastikan peperangan tidak pernah menjadi keinginan orang-orang.

Lantas, jika semua orang sebenarnya memang menginginkan perdamaian, kenapa perang sampai saat ini masih terjadi?

Perang dan Dosa Asal

Dalam masa ribuan tahun membangun peradaban, manusia telah menciptakan banyak hal. Menariknya, dari sejumlah keragaman alat yang diciptakan manusia, entah itu berbentuk nyata ataupun semu, hampir bisa dipastikan semuanya berasal dari satu motivasi besar, yakni untuk membuat umat manusia bisa bertahan hidup.

Terkait ini, filsuf asal Jerman yang cukup kontroversial bernama Carl Schmitt dalam bukunya The Concept of the Political, memiliki salah satu jawaban kenapa negara dan manusia akan selalu terjebak dalam lingkaran setan peperangan, yakni karena politik internasional memiliki apa yang disebutnya sebagai original sin atau dosa asal.

Apa yang dimaksud dengan dosa asal dalam politik?

Well, Schmitt mengatakan pada dasarnya politik adalah alat yang diciptakan manusia untuk menentukan siapa yang berhak memiliki kekuatan dan siapa yang tidak. Secara naluriah, jika memang benar demikian, maka sangat lumrah bila seseorang yang berpolitik akan memiliki musuh. Bahkan, Schmitt menilai musuh dalam politik tidak pernah jadi fenomena dalam perpolitikan.

Alasan pandangan demikian muncul dari ribuan alasan. Mulai dari kecemburuan ekonomi, perbedaan pandangan tentang apa yang menguntungkan dan apa yang merugikan, perbedaan pandangan moral yang baik dan buruk, sampai perbedaan definisi “ganteng” dan “jelek”.

Oleh karena itu, selama hal-hal tadi masih terus membayangi, sebuah negara akan selalu dipandang memiliki potensi untuk menjadi ancaman. Dengan demikian, secara otomatis potensi perang akan selalu ada.

Satu-satunya cara agar politik bisa menciptakan “pertemanan”, menurut Schmitt, adalah hanya dengan mencari orang yang memiliki musuh sama dengan kita. Jika hal itu bisa dilakukan maka pertemanan sejati dalam politik bisa ditemukan. Namun, hal itu pun tidak bertahan selamanya. Kalau musuh bersama sudah tiada, maka potensi kecemburuan dan permusuhan akan kembali muncul.

Hal demikian kemudian bisa kita bawa untuk memahami fenomena politik di sekitar kita yang kerap terjadi, seperti koalisi partai politik (parpol). Selama parpol-parpol memiliki opoisisi di parlemen yang overpowered atau terlalu kuat, maka ambisi untuk membentuk koalisi yang sama kuatnya pun pasti ada.

Nah, dari pandangan ini, kita bisa simpulkan bahwa selama umat manusia belum memiliki musuh bersama, maka perang akan terus terjadi.

Karena itu, adagium common enemy atau musuh bersama sepertinya ada benarnya. Mungkin hanya kedatangan alien saja yang akhirnya bisa membuat umat manusia berdamai dan bersatu. (D74)

KTT G20 resmi dimulai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden pertemuan 20 negara ekonomi terbesar dunia tersebut menjadi orang pertama yang menyampaikan harapan-harapannya dalam pertemuan ini. Salah satu pernyataan Jokowi yang paling disorot adalah harapannya agar perang dingin tidak terjadi kembali. Ini dikatakan ketika dunia sedang mengalami tensi geopolitik yang tinggi.

Tiongkok kecam inisiatif AS jalankan KTT Demokrasi

PinterPolitik.com

Bagi penggemar franchise Star Wars, istilah “Jedi” pastilah bukan hal yang asing lagi dan sudah sering terdengar. Istilah itu biasa disematkan pada sebuah ordo yang bertugas untuk menjaga perdamaian di galaksi.

Biasanya, seorang Jedi memiliki kemampuan khusus guna menjaga stabilitas dan perdamaian tersebut. Mereka dapat menggunakan Force untuk mengalahkan siapa saja yang mengancam ketertiban itu.

Selain dapat mengendalikan Force, Jedi juga biasa dikenal dengan kebijaksanaan yang dimilikinya. Nilai-nilai moral – seperti kemurnian pikiran – merupakan salah satu kunci utama dari Jedi.

Dengan peran yang besar dalam perdamaian galaksi, Jedi tentunya ditunggu-tunggu oleh banyak orang – apalagi ketika peperangan tengah terjadi antara Empire dan Rebel Alliance. Situasi diperburuk ketika Empire ini dipimpin oleh mereka yang dikenal dekat dengan dark side.

Alhasil, ketika seorang Jedi – yakni Luke Skywalker – muncul untuk mengalahkan Empire, masyarakat pun disebut menyambut gembira. Bahkan, mereka merayakan kemenangan Luke dan Rebel Alliance di film Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi (1983).

Suasana seperti ini sepertinya juga terasa oleh sejumlah orang di dunia nyata, khususnya di Amerika Serikat (AS). Setelah Joe Biden dikabarkan keluar sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2020, sejumlah kelompok di AS pun turut merayakan kekalahan Donald Trump.

Bila film Star Wars mengakhiri sebuah trilogi, terpilihnya Biden di AS bisa jadi menandakan perubahan bagi kebijakan-kebijakan pemerintah negara Paman Sam tersebut, termasuk kebijakan luar negeri. Bukan tidak mungkin, perubahan kebijakan luar negeri ini akan berdampak pada dinamika politik internasional di sejumlah kawasan, seperti Eropa Barat dan Asia Timur.

Beberapa waktu lalu, misalnya, Biden mengunggah cuitan di akun Twitter-nya yang mengatakan bahwa pemerintahannya akan kembali mempersatukan AS dan negara-negara lain sebagai komunitas internasional.

Selain itu, politikus Partai Demokrat AS itu juga mengumumkan sejumlah pakar dan pejabat yang akan membidangi politik luar negeri – mulai dari Antony Blinken sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) AS, Jake Sullivan sebagai penasihat Keamanan Nasional (NSA), hingga John Kerry sebagai Utusan Khusus Presiden AS untuk Perubahan Iklim.

Sebagai negara adidaya, tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan kepemimpinan dan formasi dalam politik luar negeri AS ini akan berpengaruh pada hubungan negara Paman Sam tersebut dengan negara-negara lainnya, termasuk dengan Indonesia. Boleh jadi, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga harus mempersiapkan strategi yang berbeda ketika menghadapi pemerintahan Biden.

Lantas, perubahan apa yang dapat terjadi di bidang politik luar negeri di bawah pemerintahan Biden di AS? Selain itu, bagaimana dampak pada dan respons dari pemerintahan Jokowi di Indonesia?

Perang Dingin Baru?

Bila melihat susunan pejabat dan ahli yang ditunjuk Biden guna menyusun kebijakan luar negerinya, sejumlah pihak pasti menilai akan adanya kesamaan arah politik luar negeri dengan pemerintahan Barack Obama. Calon Menlu AS Blinken, misalnya, merupakan Wakil Menlu di era presiden AS ke-44 itu.

Alhasil, prediksi akan perbedaan arah kebijakan luar negeri antara Biden dan Trump dinilai akan mencolok. Apalagi, nama-nama tersebut merupakan sosok-sosok yang biasa disebut sebagai the Blob – istilah yang digunakan oleh lingkaran tradisional atas ahli dan pengambil kebijakan luar negeri – oleh Stephen M. Walt.

The Blob sendiri merupakan kelompok yang selama ini disebut-sebut dilawan oleh Presiden Trump dalam pemerintahannya. Tujuannya adalah agar dapat menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih luwes – yakni meninggalkan “tanggung jawab” AS terhadap negara-negara lain, seperti Uni Eropa dan sejumlah negara di Asia Timur.

Meski the Blob ini akhirnya dinilai kembali dalam tampuk pengambilan keputusan, John J. Mearsheimer – profesor Hubungan Internasional (HI) di University of Chicago, AS – menilai bahwa Republik Rakyat Tiongkok akan tetap menjadi fokus utama dari politik luar negeri Biden.

Asumsi ini pun diungkapkan oleh Mearsheimer dalam sejumlah wawancara dan podcast. Salah satunya dalam sebuah podcast bertajuk Inside Politics milik Irish Times.

Menurut profesor HI tersebut, the Blob akan menghadapi dunia yang berbeda dengan pengalaman mereka di era Obama, yakni dunia yang mengarah pada dunia yang multipolar – dengan munculnya kekuatan baru seperti Tiongkok. Pada era Obama, dunia justru masih dikuasai satu kekuatan (unipolar), yakni oleh AS.

Maka dari itu, mengacu pada penjelasan Mearsheimer, Tiongkok akan tetap menjadi fokus utama dari politik luar negeri Biden – yakni untuk mengimbangi (balancing)kekuatan negara Tirai Bambu itu. Mirip dengan era pemerintahan Trump, persaingan akan tetap mengisi hubungan kedua negara ini – dengan kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara sebagai kawasan yang penting.

Asumsi ini juga sejalan dengan konsep lain yang disebutkan oleh Mearsheimer, yakni offshore balancing – pengimbangan kekuatan melalui aliansi dengan negara-negara kawasan setempat seperti Jepang dan Filipina. Oleh sebab itu, Biden diprediksi akan kembali menguatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang ada di kawasan-kawasan tersebut.

Bahkan, Mearsheimer juga menyebutkan bahwa situasi geopolitik di masa Biden nantinya bisa saja menjadi Perang Dingin Baru. Terdapat dua jenis kompetisi yang akan terjadi antara Tiongkok dan AS, yakni kompetisi keamanan dan kompetisi ekonomi.

Bila apa yang dibilang Mearsheimer ini benar terjadi di masa mendatang, lantas, apa alasan Biden untuk tetap mengimbangi kekuatan Tiongkok – seperti yang dilakukan Trump sebelumnya? Kemudian, bagaimana pemerintahan Jokowi akan merespons politik luar negeri AS tersebut?

Tantangan Biden?

Apa yang dijelaskan oleh Mearsheimer ini sejalan dengan pendekatan realisme ofensif dalam HI yang dicetuskannya. Dalam pendekatan ini, negara dianggap akan selalu mencari kekuatan lebih banyak guna menjadi hegemon – sehingga keamanan negara tersebut dapat terjamin di tengah situasi politik dunia yang merupakan sebuah anarki.

Bukan tidak mungkin, AS akan berusaha menjaga hegemoninya di berbagai bidang. Terkait hegemoni dolar, misalnya, pemerintah negeri Paman Sam juga beberapa kali berupaya menghalau bangkitnya mata uang lain – yakni Yuan atau Renminbi (RMB).

Maka dari itu, menjadi wajar apabila pemerintahan Biden akan tetap menjadikan Tiongkok sebagai fokus utama. Ini sejalan juga dengan eksepsionalisme yang dianut oleh AS.

Dalam sebuah buku yang berjudul Exceptional, mantan Wakil Presiden AS Dick Cheney dan putrinya, Liz Cheney, menjelaskan bahwa AS merasa negara mereka memainkan peran penting dalam sejarah – serta masa kini dan masa mendatang – dalam politik dunia. Negara Paman Sam selalu memiliki peran sebagai pelindung kebebasan dan demokrasi.

Eksepsionalisme ala AS ini juga mulai terlihat dari sejumlah retorika yang disampaikan oleh Biden. Salah satu rencananya untuk kembali mempromosikan demokrasi adalah dengan mengajak negara-negara demokrasi lainnya untuk membentuk sebuah forum multilateral yang bertajuk “Summit for Democracy”.

Meski terdengar indah, tidak semua negara bisa mengikuti apa yang dijadikan panduan oleh AS. Mearsheimer sendiri dalam podcast yang telah disebutkan sebelumnya mengakui bahwa sering kali negara-negara lain akan merasa terganggu kedaulatannya ketika AS mencampuri urusan politik negara-negara lain.

Hal yang sama bukan tidak mungkin berlaku juga untuk pemerintahan Jokowi di Indonesia. Boleh jadi, ambisi dan peran idealis ala AS ini akan menjadi tantangan Biden untuk merayu Indonesia.

Indonesia sendiri – tidak dapat dipungkiri – merupakan negara kunci untuk menggandeng kawasan Asia Tenggara guna menghalau Tiongkok. Di sisi lain, pemerintahan Trump disebut-sebut telah merusak kepercayaan negara-negara Asia terhadap AS.

Tantangan lainnya bisa muncul apabila Perang Dingin Baru – disertai dengan kompetisi keamanan – yang disebutkan oleh Mearsheimer benar-benar terjadi. Pasalnya, negara-negara Asia Tenggara – khususnya Indonesia, Malaysia, dan Filipina – telah beberapa kali menolak adanya peran militer yang besar dari AS di kawasan mereka, seperti di Laut China Selatan (LCS).

Penolakan pemerintahan Jokowi terhadap proposal AS untuk mendaratkan pesawat mata-mata P-8, misalnya, bisa jadi sinyal bahwa Indonesia tidak ingin ketidakstabilan muncul di kawasan Asia Tenggara yang telah stabil selama beberapa dekade.

Pentingnya stabilitas bagi Indonesia dan negara-negara Association of South East Asian Nations (ASEAN) ini terlihat dari bagaimana mereka menginisiasi blok dagang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Dengan adanya blok dagang itu, kerja sama ekonomi diharapkan dapat menciptakan keamanan dan stabilitas politik bagi pembangunan di kawasan – salah satu kepentingan utama dari pemerintahan Jokowi.

Pentingnya pembangunan dalam politik luar negeri Jokowi ini pernah dijelaskan oleh Ben Bland dalam bukunya yang berjudul Man of Contradictions. Dengan pendekatan yang terbilang pragmatis, bukan tidak mungkin kompetisi keamanan merupakan hal yang paling tidak dibutuhkan Jokowi dari pemerintahan Biden.

Inilah mengapa Jokowi kerap mendorong pentingnya multilateralisme dalam politik internasional. Berdasarkan pendekatan institusionalisme liberal, multilateralisme berupa kerja sama ekonomi seperti RCEP ini bisa membuat negara-negara semakin tidak ingin berperang – mengingat terdapat kerugian yang berasal dari norma, aturan, dan interdependensi ekonomi.

Maka dari itu, adanya Perang Dingin Baru dengan kehadiran pemerintahan Biden bukan tidak mungkin malah menjadi tantangan bagi AS untuk merayu Jokowi. Mari kita nantikan saja kelanjutan konstelasi kawasan pada tahun 2021 nanti. (A43)

PinterPolitik.com

Bagi kebanyakan orang, kompetisi mungkin memang sering kali menjadi momok dalam pengembangan diri. Bahkan, perasaan untuk menjadi kompetitif terkadang membuat sebagian merasa terpacu untuk melakukan berbagai hal guna mengalahkan sang lawan.

Perasaan-perasaan seperti ini bisa saja terjadi di banyak lingkup kehidupan lho. Di bangku sekolah, misalnya, persaingan untuk menduduki ranking terbaik di kelas tidak jarang juga terjadi. Tak hanya di dunia sekolah, situasi kompetitif juga biasa terjadi di dunia kerja lho.

Bila kompetisi saja bisa terjadi di lingkungan sekitar sendiri, tentu persaingan seperti ini juga bisa terjadi di tempat-tempat yang lebih besar dan melibatkan banyak pihak. Politik, contohnya, kerap diisi oleh persaingan untuk merebutkan sesuatu – seperti sumber. Ini bisa dilihat dari persaingan pemilihan umum (Pemilu) hingga proses pengambilan kebijakan.

Tidak hanya bersifat domestik, kompetisi antarnegara juga kerap terjadi lho. Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, misalnya, dulu bersaing sengit lho buat dapetin supremasi kekuatan di dunia.

Kisah-kisah persaingan seperti ini banyak ditemui di film-film Hollywood lho. Salah satunya adalah The Man from U.N.C.L.E. (2015) yang dibintangi oleh Henry Cavill dan Armie Hammer. Bahkan, ketika kedua negara bekerja sama, persaingan dan perebutan masih tetap mengisi lho.

Nah, situasi yang ada di film ini sepertinya juga tengah terjadi nih di antara dua pejabat di daerah Jawa Timur (Jatim), yakni Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma). Gimana nggak? Setelah sebelumnya kerap silang pendapat soal penanganan Covid-19, kini mereka berada di dua kubu yang berbeda lho dalam Pilkada Surabaya 2020.

Risma mendukung mantan bawahannya yang kini maju bersama PDIP, yakni Eri Cahyadi dan Armuji. Di sisi lain, sebuah kelompok yang mengklaim diri mereka sebagai Sahabat Khofifah menyatakan dukungan kepada calon pasangan lawan dari Eri-Armuji, yakni Machfud Arifin dan Mujiaman.

Wah, kalau begini caranya, persaingan Risma dan Khofifah ini sudah menyebar ke proxies dong – mirip dengan era Perang Dingin dulu ketika AS dan Uni Soviet punya negara-negara proxy seperti Vietnam Utara-Vietnam Selatan dan Korea Utara-Korea Selatan. Apa jangan-jangan Bu Risma dan Bu Khofifah ini juga sedang memperebutkan pengaruh ya di Pilkada Surabaya 2020 ini?

Pasalnya, Kota Pahlawan ini juga disebut-sebut memiliki posisi penting lho dalam panggung politik nasional. Kalau kata Ulla Fionna di tulisannya yang berjudul Investigating the Popularity of Surabaya’s Mayor Tri Rismaharini, Surabaya itu punya signifikansi secara historis – dengan rekam jejak pergerakan nasional seperti Hari Pahlawan serta tempat asal tokoh nasional seperti Soekarno dan H.O.S. Tjokroaminoto.

Belum lagi nih, Fionna turut bilang kalau ibu kota Jatim ini juga signifikan secara sosial dan ekonomi. Surabaya dinilai tumbuh jadi masyarakat urban ketika era Orde Baru. Selain itu, kota ini juga dianggap paling sedikit terdampak oleh Krisis Moneter 1998 – bila dibandingkan dengan Jakarta, Medan, dan Solo.

Wah, makanya, bukan nggak mungkin sih Risma dan Khofifah melihat Kota Surabaya sebagai “medan persaingan” yang penting. Apalagi, partai Bu Risma (baca: PDIP) juga punya sejarah panjang dan basis yang kuat di kota ini – setidaknya menurut Fiona. Mari kita tanyakan sajalah yak e Bu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

“Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Kini, kita berjalan berjauh-jauhan. Kau jauhi diriku karena sesuatu” – Sind3ntosca, musisi asal Indonesia

Persahabatan kerap kali dianggap sebagai sebuah hubungan erat antara dua pihak yang saling membangun. Seperti yang pernah dinyanyikan oleh Sind3ntosca, persahabatan itu bagaikan kepompong yang mengubah ulat menjadi kupu-kupu.

Mungkin, hubungan persahabatan inilah yang selama ini mengisi kedekatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Surya dan partainya bahkan disebut oleh John McBeth dalam tulisan opininya di Asia Times sebagai setia kepada Jokowi.

Namun, layaknya banyak hubungan persahabatan pada umumnya, sebuah batu dalam perjalanan yang terjal bisa saja menyandung langkah mereka. Rintangan ini yang boleh jadi tengah dihadapi oleh Jokowi dan Surya.

Nasdem yang sebelumnya menjadi partai terdepan dalam mendukung pencalonan Jokowi untuk Pilpres 2019 kini menjadi sasaran sindiran mantan Wali Kota Solo itu. Presiden dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-55 Partai Golkar berkomentar bahwa dirinya tidak pernah dirangkul seerat rangkulan Surya dengan Presiden PKS Sohibul Iman.

Banyak pihak menilai bahwa sindiran tersebut merupakan bentuk peringatan Jokowi kepada Partai Nasdem sebagai salah satu anggota koalisi pemerintahan. Meski begitu, Surya menilai pernyataan itu hanyalah candaan presiden.

Banyak yg menganggap manuver Surya Paloh belakangan ini sbg upaya membangun 'Poros Baru 2024' , padahal 2019 baru selesai, NasDem dapat 3 menteri, Jokowi sdah melihat manuver ini kejauhan, yg potensial bisa ganggu koalisi khususnya dlm pemerintahan… Ini sindiran keras Jokowi pic.twitter.com/ZkL53rt7Iu

— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) November 7, 2019

Terlepas dari adanya perasaan tersindir atau tidak, Surya mungkin masih berkeyakinan bahwa Jokowi adalah sahabatnya. Pasalnya, Ketum Nasdem tersebut mengatakan bahwa dirinya dan sang presiden masih terhubung secara batin walaupun belum sempat bertemu secara langsung.

Namun, pernyataan Jokowi bisa jadi merupakan tanda dari adanya perubahan dalam dinamika hubungan di antara keduanya. Apa maksud sebenarnya dari pernyataan presiden dalam perayaan HUT ke-55 Golkar tersebut? Situasi apa yang kini tengah terjadi antara Jokowi dan Surya?

Sindiran Politik

Terlepas dari adanya sangkalan dari Surya, pernyataan Jokowi bisa jadi memang merupakan bentuk sindiran politik presiden untuk Partai Nasdem. Sindiran yang semacam itu memang kerap digunakan dalam diskursus politik.

Bukan tidak mungkin bahwa sindiran Jokowi ini memang mencerminkan keinginan presiden untuk memengaruhi langkah-langkah politik Surya. David M. Bell dalam tulisannya yang berjudul Innuendo menjelaskan bahwa sindiran kerap digunakan ketika penyindir ingin memengaruhi orang lain tetapi juga sekaligus ingin menyembunyikan maksud asli penyindir agar risiko-risiko ekspresinya dapat diminimalisir.

Dalam tulisannya, Bell mendefinisikan istilah innuendo dengan menggunakan teori speech act (tindak tutur) dan mengkategorikan sindiran sebagai bentuk pragmatic act. Tindakan pragmatis ini dilakukan guna mewujudkan intensi penyindir bukan dengan mendorong pihak lain untuk mengenali maksud penyindir, melainkan dengan mengondisikan ucapannya pada konteks tertentu.

Joyojeet Pal dan tim penulisnya dari University of Michigan, Amerika Serikat, dalam tulisan mereka yang berjudul Innuendo as Outreach menjelaskan bahwa sindiran politik kerap kali disalurkan dalam bentuk ironi verbal. Ironi verbal sendiri dapat dipahami sebagai kiasan retorik yang disertai dengan substitusi atas makna sesungguhnya.

Pal dan timnya mencontohkan beberapa politisi yang menggunakan ironi verbal sebagai sindiran politik, yaitu Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden AS Donald Trump. Kedua presiden ini kerap melayangkan sindirannya melalui cuitan di Twitter karena efeknya yang lebih besar dalam menarik emosi dan perhatian dibandingkan ucapan biasa pada umumnya.

Selain itu, Pal dan timnya – dengan mengutip Wilson dan Sperber – menjelaskan bahwa penggunaan sindiran ironis ini juga memerlukan adanya kesamaan lingkungan kognitif, di mana penyindir dan yang disindir memiliki ruang pemahaman yang sama.

Dari sini, apa yang dijelaskan Bell mengenai pengondisian sindiran menjadi sesuai. Dengan sindiran yang dikondisikan berdasarkan kesamaan kognitif, penyindir berupaya agar pihak yang disindir mengarah pada konteks yang dimaksud.

Lalu, bagaimana dengan sindiran Jokowi untuk Surya?

Mungkin, Jokowi berharap agar Surya dapat kembali menjalankan perannya sebagai anggota koalisi pemerintahan. Presiden sendiri mengatakan bahwa dirinya memiliki hak untuk mempertanyakan pertemuan Surya-Sohibul karena Nasdem masih berada di dalam koalisi pemerintahan.

Dengan sindiran yang dikondisikan berdasarkan kesamaan kognitif, penyindir berupaya agar pihak yang disindir mengarah pada konteks yang dimaksud.
Share on X

Sindiran politik semacam ini juga pernah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menjabat. Pada tahun 2013, SBY menyindir PKS – kala itu menjadi anggota koalisi pemerintahan SBY – akibat sikapnya yang kerap tidak sejalan dengan pemerintah.

Sindiran tersebut dilakukan dengan mengucapkan terima kasih kepada Partai Demokrat atas sikapnya yang dianggapnya selalu sedia mendukung pemerintahannya. Di lain kesempatan, SBY juga menyindir PKS dalam rapat kabinet.

Bila berkaca pada sindiran SBY pada PKS, apakah sindiran Jokowi kepada Surya serupa? Lantas, ada apa sebenarnya di balik hubungan Jokowi-Surya yanh mendasari keluarnya sindiran tersebut?

Perang Dingin?

Upaya Jokowi untuk melempar sindiran kepada Surya kurang lebih hampir sama dengan situasi Perang Dingin yang terjadi antara AS dan Uni Soviet. Kedua negara itupun sebelumnya merupakan sekutu dalam Perang Dunia II sebelum akhirnya menjadi musuh bebuyutan sepanjang paruh akhir abad ke-20.

Perang Dingin sendiri dapat didefinisikan sebagai ketegangan politik yang terjadi antara dua negara yang diwarnai dengan ancaman, propaganda, dan cara-cara lain selain pertempuran secara langsung. Sindiran – dalam bentuk innuendo dan insinuation – kerap saling dilemparkan juga dalam Perang Dingin.

Pada tahun 1984 misalnya, Uni Soviet dianggap melemparkan sindiran kepada AS terkait pembunuhan Perdana Menteri India Indira Gandhi. Sindiran itu dilontakan tanpa melemparkan tudingan secara langsung.

Di era tersebut, sindiran dan ancaman memang dilakukan sebagai bentuk upaya deterrence (menghalangi atau membuat pihak lain menghentian niatnya). Pada era kontemporer, sindiran-sindiran kerap dilontarkan oleh presiden AS dari masa ke masa pada Korea Utara untuk menghentikan pengembangan rudal nulklirnya.

Lantas, apa kaitannya Perang Dingin antarnegara dengan sindiran Jokowi terhadap Surya?

Sindiran memang menjadi salah satu instrumen untuk memengaruhi tindakan negara lain. Namun, negara juga kerap menggunakan manuver-manuver politik guna mengeluarkan efek deterrence terhadap negara lain.

Jika menilik kembali pada dinamika hubungan Jokowi dengan Surya, keduanya memang selalu berjalan bersama dalam hal politik. Namun, keputusan-keputusan politiknya mulai dianggap tidak sejalan semenjak terjadi pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo Subianto.

Ketidakpuasan Surya bisa saja mulai tampak akibat adanya kemungkinan Prabowo untuk bergabung dalam pemerintahan sejak pertengahan tahun 2019. Bahkan, sempat diduga terbentuk dua poros politik yang berbeda terkait jatah menteri partai politik antara poros Teuku Umar (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri) dan poros Gondangdia (Surya).

Upaya deterrence boleh jadi mulai dilakukan oleh Surya dengen menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan – salah satu sosok yang berseberangan secara politik dengan Presiden Jokowi. Bisa jadi, pertemuan tersebut ditujukan untuk memengaruhi keputusan Jokowi dalam menyusun kabinet periode keduanya.

Upaya ini terus dilakukan oleh Nasdem pada beberapa kesempatan selanjutnya, yakni ketika berbagai tokoh mengenakan pakaian putih dipanggil ke Istana pada Oktober lalu. Nasdem memberikan sinyal bahwa mereka siap bila menjadi oposisi bagi pemerintahan Jokowi.

Disebut-sebut tidak puas dengan jatah menteri yang didapatkannya, Nasdem pun tetap melanjutkan upaya deterrence dengan melakukan pertemuan antara Surya dan Sohibul. Mungkin, kekecewaan Surya ini muncul akibat lepasnya posisi Jaksa Agung yang disebut-sebut menjadi sumber kekuatan Nasdem.

Boleh jadi, upaya deterrence Nasdem ini berakhir menjadi sebuah perang dingin layaknya dilakukan antarnegara. Pasalnya, sindiran Jokowi bisa jadi merupakan bentuk deterrence balasan terhadap Surya dan Nasdem.

Lantas, bagaimanakah dampak lanjutan dari deterrence Jokowi untuk Surya dan Nasdem?

Dalam hubungan antarnegara, bukan tidak mungkin upaya-upaya deterrence dapat berujung pada tindakan nyata apabila pihak lawan tidak dapat dihalangi. Korut misalnya, kerap mendapatkan sanksi dari AS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan sikapnya yang ketus untuk mengembangkan senjata nuklir.

Bila ditarik pada konteks politik domestik Indonesia, deterrence balasan Jokowi ini boleh jadi berujung pada keputusan nyata. Seperti AS yang memiliki pengaruh luas untuk menentukan sanksi, presiden juga berhak menentukan kembali siapa-siapa saja yang berhak terlibat dalam kabinetnya.

Presiden SBY misalnya, memutuskan mengurangi jatah menteri PKS. Keputusan itu dinilai karena adanya gesekan sikap antara pemerintahan SBY dengan partai yang kini dipimpin oleh Sohibul tersebut.

Namun, mungkin, sindiran Jokowi mungkin belum mengarah pada ancaman semacam itu. Untuk saat ini, sindiran Jokowi ini boleh jadi merupakan pertanda akan telah dimulainya Perang Dinginnya dengan Surya.

Adanya Perang Dingin ini bisa saja menjadi tambahan batu terjal bagi persahabatan Jokowi-Surya yang selama ini telah terjalin. Seperti lirik Sind3ntosca di awal tulisan, kedua politisi ini mungkin tengah bertindak berjauh-jauhan karena sesuatu. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.