PinterPolitik.com

“There is a truth and beauty in rhetoric, but if often serves ill turns than good ones.” – William Penn

Tokoh senior politik Indonesia kembali muncul di depan panggung. Baru-baru ini, Amien Rais yang kini menjadi Ketua Majelis Syuro Partai Ummat menyerukan people power ketika menghadiri dialog nasional di Solo. Amien menyebutkan bahwa people power adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang sebenarnya. Amien menyerukan people power untuk “menggulingkan” rezim Jokowi.

Narasi ini digaungkan sebagai bentuk kritik terhadap dua periode pemerintahan Jokowi. Jokowi dianggap Amien Rais sudah melenceng dari harapan rakyat dan banyak kebijakannya yang berpihak pada oligarki. Menurutnya, jika MPR tidak bisa memakzulkan Jokowi, maka people power menjadi satu-satunya instrumen untuk mewujudkan hal tersebut.  

Seruan ini ditanggapi langsung oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo. Gibran langsung menyebut “halah santai wae” di akun Twitter-nya ketika mendengar pernyataan people power dari Amien Rais.

Cuitan Gibran ini menggambarkan bagaimana ia tidak ambil pusing dalam menghadapi seruan Amien untuk mengguncang Solo. Selain menanggapi dengan santai, ia turut menyampikan do’a kepada Amien supaya tetap sehat melalui cuitannya.

Seruan people power di Solo kembali membuka déjà vu akan narasi serupa dalam Pemilu 2019 kemarin. People power sebagai pengejawantahan kekuatan rakyat kerap digunakan oleh politisi yang berseberangan dengan Jokowi untuk menolak kecurangan pemilu. Akan tetapi, narasi ini kemudian mengandung makna peyoratif untuk menggulingkan pemerintahan secara tidak sah melalui kudeta rakyat.

Sebelumnya, narasi untuk memakzulkan Jokowi sudah digaungkan oleh eks Wamenkumham Denny Indrayana. Denny melayangkan surat kepada DPR untuk segera memakzulkan Jokowi. Permohonan ini diajukan menyusul dengan pengakuan Jokowi akan cawe-cawe menjelang Pemilu 2024. Denny meminta DPR supaya mendesak presiden turun demi menjaga keberlangsungan kontestasi tersebut.

Bentuk Kekecewaan Amien?

Menjelang Pemilu 2024, narasi politik sudah dilontarkan dari masing-masing kubu. Baik itu membentuk koalisi ataupun mengusung kandidat, narasi politik menjadi hal yang lumrah diutarakan oleh elite politik.

Namun demikian, narasi yang beredar kini tidak hanya sebatas penjajakan antar partai semata. Narasi yang digaungkan tokoh oposisi juga semakin kencang dalam mengkritik Jokowi dan tentu narasi ini ditujukan untuk menarik atensi publik.  

Hal ini juga berlaku pada Amien Rais, di mana sebagai pendiri Partai Ummat tentu Amien juga memiliki keinginan untuk menempatkan partainya dalam kekuasaan pada pemilu mendatang. Namun terlepas dari posisinya di Partai Ummat, nyatanya kiprah politik Amien saat ini lebih didominasi oleh kondisi psikologisnya dalam menyikap politik saat ini. Banyak pihak menyebut Amien kecewa dengan pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi.

Marlia Banning dalam tulisannya Politics of Resentment menyebutkan bahwa ekspresi kekecewaan kerap diartikulasikan dalam perbincangan politik, terutama ketika dipertautkan dengan pertentangan kedua kubu politik yang berseberangan.

Narasi people power oleh Amien dapat diinterpretasikan sebagai kekecewaannya terhadap kubu Jokowi. Selain ekspresi kekecewaan dari Amien, people power juga menjadi retorika andalan untuk menarik simpati publik dengan menganaolgikannya sebagai gema.

Hal ini juga dikenal sebagai echoing effect, di mana Wojciech Kulesza dalam artikelnya The Echo Effect menyebutkan bahwa narasi politik akan “menggema” lebih kencang secara kontinyu. Pada kasus ini, narasi people power masih menjanjikan dalam menggerakkan rakyat, terutama merujuk pada kasus demonstrasi di Badan Pengawasn Pemilu (Bawaslu) pada Mei 2019 lalu.

Selain itu, dengan pendekatannya yang mengarah pada populis, maka narasi ini diprediksi cukup ampuh untuk menarik perhatian mereka yang “tidak puas” dengan pemerintahan Jokowi. Akan tetapi, kondisi politik menjelang Pemilu 2024 tidaklah sepanas pemilu sebelumnya.

Lantas, akankah narasi people power mampu menaikkan daya tawar Amien Rais di Pemilu 2024?

Hanya Sebatas Retorika?

Retorika masih menjadi hal yang lumrah dalam politik. Sebagaimana pandangan umum mengenai politik sebagai panggung sandiwara, retorika dipandang sebagai bagian dari seni untuk menyampaikan kepentingan politik secara implisit.

Akan tetapi, retorika tidak selalu bermuatan pernyataan yang puitis. Pernyataan yang konfrontatif juga sering digunakan untuk menggugah semangat para audiens dalam mengikuti instruksi yang diberikan.

Retorika konfrontatif kini jamak digaungkan oleh tokoh-tokoh oposisi untuk menyerang petahana. Tidak hanya retorika Denny Indrayana mengenai bocoran perubahan sistem pemilu, tokoh seperti pengamat politik Rocky Gerung dan lainnya juga menggaungkan retorikanya masing-masing untuk mengkritik lawan politik mereka.

Jika disandingkan dengan konteks situasi poltik terkini, maka retorika akan semakin intens digunakan dalam memanaskan suhu poltiik menjelang pemilu.

Maya David dalam artikelnya Language, Power, and Manipulation menyebutkan retorika dalam politik memiliki kekuatan untuk mempengaruhi psikologi massa, khususnya pendukung kubu politik tertentu.

Retorika people power kala itu mampu memobilisasi massa pendukung Prabowo Subianto untuk berdemonstrasi menolak hasil Pilpres 2019 yang memenangkan Jokowi. Bertolak dari itu, ada potensi bahwa penggunaan people power ingin mengulang cerita sebelumnya.

Namun demikian, efek dari narasi people power sebelumnya tampaknya sulit terulang. Tensi politik menjelang Pilpres 2024 terlihat jauh lebih tenang dari Pilpres 2019. Tidak pula terlihat pembelahan ekstrem yang memungkinan narasi people power berhasil menggerakkan massa.

Posisi Amien dan Partai Ummat juga terbilang tidak memiliki pengaruh politik yang besar. Beda halnya ketika Amien masih di PAN seperti di Pilpres 2019.

Sebagai penutup, mungkin dapat disimpulkan, dengan menimbang berbagai variabel dan kalkulasi politik, narasi people power tampaknya sekadar retorika semata. Itu jauh dari aktualisasi jika melihat komparasi situasi pada Pilpres 2019 lalu. (D90)

PinterPolitik.com

Kalian mungkin pernah mendengar sebuah istilah yang berbunyi people power. Yess, paska Pemilihan Umum 2019 (Pemilu 2019) kata-kata itu sempat digunakan oleh Amien Rais ketika menduga adanya kecurangan dalam proses penghitungan suara.

Baru-baru ini, istilah people power kembali dipopulerkan pengamat politik Rocky Gerung saat dirinya mengungkapkan ada kekuatan massa yang besar di balik bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan bila Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024) nanti ditunda.

Mengaku pernah berbicara dengan salah satu pendukung Anies, Rocky sebut mereka akan berusaha sekuat mungkin agar Anies bisa “bertanding”.

Namun, pernahkah kalian bertanya, apa yang sebenarnya dimaksud dengan people power?

Tentu, secara harfiah people power umumnya diterjemahkan sebagai kesatuan aspirasi rakyat yang bergerak apabila ada kekuatan yang menghalangi mereka, tanpa peduli itu satu kelompok tertentu atau bahkan pemerintah.

Akan tetapi, apakah benar di era modern ini people power benar-benar kekuatan rakyat? Atau jangan-jangan istilah itu hanyalah istilah halus yang digunakan untuk memperlembut sebuah fenomena politik?

People Power Bukan Milik Rakyat?

Sebagai sebuah negara demokrasi, pemerintahan Indonesia tentu harus disesuaikan dengan kehendak rakyatnya. Jika hal itu bisa dijalankan secara efektif, maka good governance atau pemerintahan yang baik akan tercapai.

Terkait pemerintahan yang baik, Aristoteles dalam bukunya Politics menjelaskan ada tiga bentuk pemerintahan yang “bagus”, yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Tetapi, tiga bentuk pemerintahan ini dibayang-bayangi oleh bentuk pemerintahan yang “terburuk”, yakni tirani, oligarki, dan mobokrasi.

Menariknya, kalau kita coba pahami bersama, people power sebenarnya sangat berkaitan dengan salah satu pemerintahan yang buruk menurut Aristoteles, yakni mobokrasi.

Mobokrasi berasal dari kata “mob” yang artinya adalah “massa”, atau gerombolan orang-orang yang tidak teratur.

Sederhananya, mobokrasi bisa diartikan sebagai pemerintahan yang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh massa atau segerombolan orang yang tidak teratur dan digerakkan berdasarkan rasa amarah semata.

Oleh karena itu, alih-alih menjadi solusi, mobokrasi justru bisa saja malah akan menimbulkan efek kekacauan karena mengandaikan pembagian kekuasaan yang merata, namun tidak terkontrol dan tanpa arah.

Dan kalau kita mau gali lebih dalam lagi, persoalan people power ini tidak hanya terkait mobokrasi, tetapi juga konsep opini publik itu sendiri di era informasi.

Seperti yang pernah ditulis dalam artikel PinterPolitik yang berjudul GoTo Bisa Kendalikan Pemilu 2024?, dengan adanya teknologi canggih seperti big data, saat ini kita perlu terus mempertanyakan setiap preferensi politik yang populer, karena bisa jadi opini tersebut sebenarnya adalah opini artifisial yang dibuat oleh para pemain politik yang memiliki akses ke kekuatan teknologi.

Dalam kata lain, apa yang kita anggap sebagai people power, mungkin saja sebenarnya itu adalah sebuah gerakan yang memang didesain sedemikian rupa oleh para kompetitor politik yang sedang merasa dirugikan. Pada akhirnya, gerombolan massa yang terkelabui oleh kohesitas people power tidak lain hanya menjadi bidak dari pemain politik lainnya.

Fenomena seperti ini sebenarnya sudah mulai diprediksi oleh para pengamat, dengan memberinya istilah tech-dystopia atau distopia teknologi. Jonathan Zittrain, profesor hukum sekaligus ilmu komputer di Universitas Harvard dalam artikel wawancara Are We Already Living in a Tech Dystopia?, mengatakan saat ini yang terjadi adalah perkembangan teknologi yang seharusnya memperbaiki kesalahan umat manusia, justru telah bertransformasi menjadi senjata yang digunakan untuk “menundukkan” kita.

Ketika disisipkan kepentingan politik, media massa modern akan sangat merusak tatanan kebebasan masyarakat dengan cara yang sangat sadis, yakni tidak membuat mereka tahu bahwa mereka saat ini telah jadi korban pembelokkan narasi.

Akan tetapi, tentu semua ini hanyalah interpretasi dan dugaan-dugaan belaka. Yang jelas, saat ini kemajuan teknologi dan politik sudah semakin mendalam dan kita perlu berpikir berulang-ulang kali sebelum mengatakan atau melakukan sebuah aksi yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. (D74)

PinterPolitik.com

Dapat kita rasakan bersama dampak secara nyata imbas mewabahnya pandemi Covid-19 di Indonesia. Utamanya, terkait aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah, hingga aktivitas jual-beli sedikit banyak terganggu. Terlebih saat imbauan Presiden Jokowi 15 Maret lalu kepada masyarakat untuk menerapkan social distancing serta melaksanakan aktivitas bekerja, belajar, dan ibadah di rumah masing-masing.

Sejalan dengan meningkatnya jumlah terinfeksi Covid-19 di Indonesia, implementasi pengurangan aktivitas juga semakin banyak diterapkan. Hampir seluruh sekolah dan universitas di Indonesia menerapkan metode belajar jarak jauh. Beberapa perusahaan juga menerapkan bekerja dari rumah (work from home) kepada para karyawannya. Selain itu, segala aktivitas keramaian termasuk peribadatan di seluruh tanah air sangat diimbau untuk ditiadakan sementara waktu.

Pemerintah Indonesia tengah dan terus disorot berbagai pihak, terutama oleh masyarakat, dalam penanganan pandemi Covid-19. Sejak seluruh dunia mulai waspada akan meluasnya virus yang berasal dari Wuhan ini pada Januari lalu, pemerintah saat itu terkesan santai cenderung menyepelekan.

Jika kita lihat satu per satu respon hingga kebijakan pemerintah Indonesia dalam respon awal sejak Januari, antisipasi hingga penanganan Covid-19 saat ini, tentu masih sangat jauh dari harapan publik. Di saat negara-negara di dunia menerapkan kewaspadaan tertinggi serta merencanakan upaya maksimal mengantisipasi penyebaran virus di negaranya, Indonesia terkesan terlalu santai dan tidak ada keseriusan sama sekali ketika itu.

Pada akhir Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengumumkan keadaan darurat internasional virus yang masih bernama virus Corona Wuhan. Ketika itu tercatat  7.800 lebih kasus di seluruh dunia dengan tingkat kematian sekitar 2 persen dari jumlah tersebut.

Selain itu, nihilnya kasus virus tersebut di Indonesia pada saat itu juga diragukan dunia internasional. Diplomat Amerika Serikat pada Februari menyampaikan kekhawatirannya kepada pejabat tinggi pemerintah Indonesia mengenai antisipasi penanganan Covid-19.

Lalu peneliti di Universitas Harvard juga menyampaikan Indonesia harus sangat waspada akan kasus yang tidak terdeteksi. Hingga WHO sendiri khawatir sampai saat tersebut tidak ada kasus Covid-19 di negara dengan hampir 270 juta penduduk ini.

Menyikapi keraguan dan kekhawatiran tersebut, pemerintah Indonesia sama sekali belum menunjukkan upaya antisipasi serius. Bukannya meningkatkan pengawasan dan upaya antisipasi, beragam pernyataan kepada publik yang disajikan pun terkesan main-main. Beberapa di antaranya seperti  Menkes yang justru menantang peneliti Harvard untuk membuktikan bahwa memang ada kasus positif virus tersebut di Indonesia, sekaligus menganggapnya sebagai hinaan bagi Indonesia.

Kemudian terdapat pernyataan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada akhir Februari. Ia mengatakan salah satu peran besar menjaga Indonesia dari ancaman Covid-19 berkat doa qunut para ulama dan kyai.

Menkes Terawan juga menyatakan semua karena doa dan yakin doalah yang membuat Indonesia bebas virus Corona. Sebagai bagian dari pihak yang beragama, tentu menempatkan doa pada tempat istimewa, tetapi pernyataan Wapres dan Menkes tersebut dinilai kurang tepat di saat tersebut.

Lalu ada rangkaian sesumbar dan kelakar yang tidak perlu keluar dari tanggapan pejabat publik. Menteri Perhubungan pernah berkelakar bahwa kita kebal virus Corona karena kegemaran masyarakat menyantap nasi kucing. Menkopolhukam Mahfud MD tidak ketinggalan. Lewat unggahan Twitter pada 15 Februari lalu, kelakar yang konon didapat dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan karena perizinan di Indonesia berbelit-belit, maka virus corona tak bisa masuk.

Setelah konfirmasi pertama keberadaan positif Covid-19 di Indonesia oleh Presiden Jokowi pada 2 Maret, auto “membungkam” santuy-nya pemerintah di kesempatan-kesempatan sebelumnya. Penanganan Covid-19 sendiri sampai saat ini dinilai mendapat persepsi kurang memuaskan dari publik.

Lalu benarkah strategi dan manuver pemerintah kurang mumpuni sejaun ini dalam penanganan Covid-19 jika dilihat dari indikator dasar tata kelola pemerintahan yang baik?

Fatamorgana Good Governance

Konsep tata kelola pemerintah selama ini kita telah kenal sebagai bagian dalam menilai sejauh mana sebuah pemerintahan dijalankan dengan baik (good governance).

United Nations Development Program (UNDP) telah mengeluarkan serangkaian definisi serta indikator-indikator bagi sebuah pemerintahan dalam penerapan good governance. Dalam policy document UNDP, tata kelola pemerintahan yang baik ialah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.

Terdapat beberapa karakteristik vital good governance UNDP di atas yang tidak dipenuhi penanganan Covid-19 oleh pemerintah, yaitu responsiveness atau aspek tanggung jawab terhadap komprehensifitas penanganan persoalan. Selain itu equity atau aspek yang berkeadilan tidak secara jelas terwujud dalam upaya penanganannya.

Sejak awal pengumuman keberadaan positif Covid-19 di Indonesia, publik masih menilai komunikasi yang dijalin maupun kebijakan penanganan pemerintah belum maksimal. Koordinasi serta respon cepat dan tepat pemerintah dinilai tidak terkelola dengan baik.

Selain itu, prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi dinilai cenderung ke arah ekonomi (economic policy) dan seolah mengabaikan keselamatan publik (public safety), dalam hal ini masyarakat luas. Meskipun aspek ekonomi sangat fundamental agar terhindar dari krisis, namun ketika situasi pandemi ini telah menjadi ancaman terbesar, tentu harus diutamakan ialah hak hidup dan keselamatan setiap warga negara tanpa  terkecuali.

Di tengah seharusnya kewaspadaan serta penanganan virus yang komprehensif dikedepankan, Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada 21 Februari 2020 lalu justru menyatakan ingin agar tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok kembali ke Indonesia lagi segera setelah Corona mereda.

Lalu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif justru berencana menggelontorkan insentif 72 miliar rupiah bagi sektor pariwisata dan influencer pada 25 Februari 2020 lalu. Kemudian Presiden Jokowi menyusul memberikan diskon hotel dan pesawat yang berlaku pada 1 Maret 2020 untuk memulihkan kembali sektor pariwisata.

Terlebih ketika Indonesia telah dinyatakan sebagai negara terjangkit positif Covid-19. Antisipasi yang kurang baik membuat tidak hanya sektor ekonomi, namun hingga penanganan di berbagai fasilitas kesehatan itu sendiri yang terkesan tanpa perencanaan yang matang.

Akibatnya, selain belum jelasnya penanganan Covid-19 ini, kohesivitas sosial pun tidak tercapai dengan maraknya panic buying hingga kelangkaan dan mahalnya berbagai macam kebutuhan. Itu tentu mengindikasikan implementasi good governance yang tidak terlaksana.

Namun dibalik segala kekeruhan di atas, masih ada secercah cahaya solidaritas sosial yang timbul belakangan ini. Apakah itu?

People, Please do Your Magic!

Gerakan sosial membantu sesama di media sosial semakin gencar kala pandemi Covid-19 terjadi. Hal ini kemudian dipandang sebagai alternatif lambannya penanganan pemerintah terhadap terjaminnya public safety.

Gerakan itu sendiri bertujuan untuk membantu kalangan rentan di masa sulit saat ini seperti tenaga medis, pengemudi ojek daring, petugas kebersihan, pedagang keliling, serta pekerja berpendapatan tidak tetap lainnya.

Konsep virtual Conspicuous Donation Behaviour (CDB) hadir menjelaskan fenomena/gerakan donasi yang digalakkan via media sosial, terutama di kalangan muda. Konsep donasi ini terserap di kalangan muda beriringan dengan tren dan gaya hidup mereka di dunia teknologi informasi.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, beberapa selebriti hingga influencer Indonesia ramai-ramai menggalang dana bagi mereka yang rentan terdampak, baik secara fisik maupun ekonomi. Rachel Vennya, Arief Muhammad/@Poconggg, dan Afgan Syahreza menggalakan donasi via Twitter serta platform kitabisa.com dan saat ini masing-masing telah mengumpulkan 4,5 miliar, 1,8 miliar, dan  2,8 miliar rupiah. Sebuah angka yang fantastis bukan?

Rencananya jumlah tersebut akan dikonversi ke berbagai bentuk bantuan seperti alat pelindung diri, alat disinfektan, subsidi cek virus Corona, alat sanitizer, vitamin, dan kebutuhan harian lainnya bagi kalangan yang rentan di saat seperti ini.

“Twitter, please do your magic! dan ekspresi gerakan (media) sosial nan luhur lainnya merupakan jargon yang sudah tidak asing lagi di masa kekinian. Gerakan tersebut sekaligus menjadi salah satu yang “menyentil” pemerintah di kala pandemi nyatanya menimbulkan kerentanan yang tidak kalah mengancamnya bagi kalangan tertentu.

Gerakan alternatif yang semakin populer inipun menjadi semangat baru kohesivitas sosial di masyarakat dalam menghadapi pandemi secara kolektif. Diharapkan berbagai gerakan positif ini dapat menyebar ke seluruh aspek kehidupan masyarakat lainnya hingga kita dapat keluar dari situasi sulit ini. Tentu itu yang kita inginkan bersama. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Tersangka kasus dugaan makar, Eggi Sudjana mengeluh terkait keadaannya saat ini di penjara. Selama menjadi tahanan Polda Metro Jaya, dia mengaku menderita berbagai penyakit.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menahan Eggi Sudjana setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus makar. Kasus ini berawal dari ajakan people power yang diserukan Eggi saat berpidato di kediaman Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

“Kondisi [Eggi] naik darah tingginya, kadang pundak keram. Kesehatan dia tidak memungkinkan untuk ditahan,” begitu kata kuasa hukum Eggi, Pitra Romadoni.

Aduh, sudah tahu fobia tempat sempit kok masih berani main api?
Share on X

Sebenarnya normal saja sih bila Eggi sedih, stres, demotivasi, bahkan sakit. Soalnya hal itu yang dialami oleh semua orang yang terkena hukuman penjara di awal-awal.

Namun, percayalah lebih baik sakit daripada ketawa-ketawa sendiri di penjara ya. Soalnya kalau sudah ketawa-ketawa, itu levelnya sudah lebih dari sekedar sakit biasa, hmm. Oh ya, lagipula sakit Eggi ini tidak tergolong parah, sehingga dapat ditangani oleh petugas medis di rutan.

Lebih lanjut, pengacara juga memohon agar Eggi tidak ditahan di penjara.

“Selayaknya dia ini dalam tahanan kota atau tidak dalam ruangan penjara,” begitu kata Pitra. Nah loh, enak banget kan tersangka zaman now bisa tawar-menawar, hehe peace.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menambahkan bahwa Eggi mengalami fobia tempat sempit (claustrophobia). Doi menyebut sel Eggi itu berukuran 3×1 meter. Hal ini yang membuat Eggi dapat berhalusinasi.

Aduh! Kalau mau luas mah di kebon aja noh. Luas 3×1 meter itu sudah lumayan loh. Tapi yang perlu ditekankan adalah semua warga negara itu sama di mata hukum dan tidak bisa dibeda-bedakan. Kecuali yang punya uang hehe, betul kan Pak Setnov? Upss.

Lebih lanjut, doakan saja untuk kesehatan Abang Eggi. Semoga bisa segera melihat kembali orasi yang berapi-api itu. Asal orasinya nggak terbawa halusinasi lagi bang. Soalnya kan bahaya loh.

Terus, agar tidak bermasalah lagi kelak, orasinya di kebon aja bang, sendiri, lalu ngomongnya dalam hati. Fix. (R47)

Pinterpolitik.com

Amien Rais mungkin tidak menyangka bila kata people power yang dia ucapkan pada acara Apel Siaga Umat 313 lalu memiliki peranan yang penting hingga saat ini. Sejak itu, kata-kata people power semakin akrab di telinga karena terus diucapkan oleh oposisi. Bahkan, kubu petahana juga selalu menanggapi ide people power ini.

Media menjadi kunci utama kata people power ini terus diproduksi hingga mempunyai kekuatan magis dan tak rasional kepada kedua kubu. Hasilnya, masyarakat menjadi terdampak. Mereka sering membicarakan ini di ranah media sosial dan obrolan sehari-hari.

Sebenarnya, kata people power hanyalah narasi politik kubu oposisi untuk menyebutkan pergerakan massa yang menentang kecurangan yang terjadi Pemilu. Belakangan ini kata tersebut telah memiliki kekuatan yang tak terlihat. Kubu oposisi merasa diuntungkan karena melalui kata-kata tersebut simpatisan mereka semakin agresif untuk melakukan aksi demonstrasi menentang kecurangan yang terjadi pada Pemilu.

Namun, kata ini membuat berbagai pihak menjadi takut, khususnya bila terjadi kerusuhan. Oleh karena itu, pemerintah saat ini yang merupakan bagian atau cerminan dari kubu petahana seperti bersikap represif terhadap kata people power.

Sikap represif pemerintah dapat terlibat dari langkah Menko Polhukam Wiranto membahas soal people power ini bersama tim pakar. Hasil dari pertemuan itu, yakni tim Kemenko Polhukam dan berbagai kepentingan lain sedang menggodok aturan hukum bagi tokoh yang menghasut dan merongrong NKRI. Wiranto juga akan bekerja sama dengan Kominfo untuk menutup media sosial yang mengutarakan people power, hujatan kebencian, mengajak pergerakan massa, dan turut melipatgandakan isu kecurangan di pemilu 2019.

Kelak mungkin bisa saja kata people power digunakan sebagai simbol perlawanan terhadap sikap represif pemerintah.
Share on X

Kapolri Tito Karnavian menguatkan pernyataan Wiranto. Dia menilai people power sebagai bentuk mobilisasi untuk delegitimasi terhadap pemerintah yang sah. Menurutnya tindakan ini dapat dikenakan Pasal 107 KUHP, yaitu pasal makar.

Pasal makar ini telah menyeret beberapa nama seperti Eggi Sudjana, Ustadz Bachtiar Nasir, Lies Sungkharisma, dan Kivlan Zein. Selain itu, video pemuda (HS) yang mengancam Joko Widodo atau Jokowi juga menjadi tersangka pasal makar.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menilai akan ada provokasi yang tidak menerima hasil pemilu. Hadi memperkirakan akan adanya penyerangan terhadap kantor-kantor penyelenggara pemilu, mulai dari KPU dan Bawaslu. Oleh karena itu, pihaknya akan berupaya untuk mengamankan situasi yang sedang panas ini.

Satu per satu pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tumbang karena kasus hukum. Hal ini mengundang reaksi dari kubu 02. Prabowo meminta pihak berwajib tidak perlu menakut-nakuti pihaknya dengan ancaman pidana makar.

Represif dan Pergeseran Makna

Sikap berbau represif pemerintah ini menimbulkan reaksi dari kubu Prabowo, bahkan akademisi tata hukum dan politik. Berbagai pihak ini seperti sepakat jika pasal makar tidak cukup kuat dan terkesan represif.

Sebab, pengenaan Pasal 107 KUHP dan atau Pasal 110 KUHP Jo Pasal 87 KUHP, sangat subjektif di mana tidak ada parameter yang jelas untuk menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk tindakan makar atau tidak. Semisal Pasal 107 tentang niat memisahkan diri dari pemerintah yang sah, para tokoh yang terjerat belum menunjukkan sikap yang nyata untuk memisahkan diri dari negara.

Adapun kepolisian harusnya menyertakan bukti yang terdapat pada Pasal 108. Dalam pasal ini tertulis orang yang melawan pemerintah dengan menggunakan senjata. Seharusnya barang bukti makar tersebut salah satunya adalah persenjataan.

View this post on Instagram

Apakah mungkin? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #peoplepower #peoplepowerdibulanpuasa #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 6, 2019 at 2:13am PDT

Dalam menanggapi semua hal ini, Amien Rais yang mencetuskan people power berkomitmen untuk mengganti kata tersebut dengan pergerakan kedaulatan rakyat. Meski Amien mencoba untuk menghapus kata people power, tapi semua orang telah kadung menerima people power sebagai agenda pergerakan massa. 

Sementara itu, pemerintah saat ini mungkin belum memperhitungkan tindakan yang dianggap represif tersebut dapat memiliki dampak besar ke depan. Seperti diketahui, sikap represif pemerintah di berbagai belahan dunia selalu memiliki dampak yang besar kepada negara tersebut kelak.

Sebut saja contohnya negara-negara Eropa pada abad kegelapan. Otoritas gereja pada saat itu memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Mereka melakukan berbagai represif terhadap rakyat, khususnya terkait ilmu pengetahuan yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

Sikap represif terhadap pengetahuan tersebut mendapat tantangan oleh teori Nicolaus Copernicus dan Galileo Galilei yang menyatakan pusat tata surya adalah matahari bukan bumi seperti yang diklaim oleh agama. Sejak itu perang terhadap doktrin agama mulai digalakkan. Dua ungkapan yang terkenal ketika itu adalah renaissance (pencerahan) dan aufklarung.

Sejarah juga menulis hampir semua pemerintah yang melakukan tindakan represif kepada rakyat akan mendapat perlawanan. Sikap melawan ini yang menjadi cikal bakal revolusi suatu negara. Ini telah terjadi di berbagai negara di dunia.

Dalam konteks Indonesia, pada masa pemerintahan Orde Baru menjadi contoh nyata dari sikap represif pemerintah ini. Kebebasan bersuara dibungkam, media diawasi, segala bentuk gerakan yang bisa mengancam pemerintahan ditekan.

Pemerintahan memang tak  memiliki kadar otoriter yang serupa dengan Orde Baru dan narasi politik people power tidak bisa sekuat itu untuk menggerakkan seluruh rakyat seperti yang terjadi pada 1998. Tapi kasus represipemerintah ini bisa merubah makna dari people power.

Jika terdahulu hanya sebatas pergerakan massa menentang kecurangan Pemilu,kelak, mungkin saja people power berubah menjadi komoditas atau brand yang bisa dipakai oleh semua orang.

Filosofi people power..#KembalikanKedaulatanRakyat#BelaKedaulatanRakyat pic.twitter.com/RfHhMY03i3

— Rose Indah (@RoseIndah14) May 18, 2019

Seperti diketahui, shift atau pergeseran makna dalam kajian linguistik menjelaskan bahwa setiap kata memiliki risiko untuk berubah. Pergeseran ini tidak hanya terjadi dalam kasus penerjemahan bahasa. Namun terdampak oleh perubahan situasi politik yang terjadi.

Sarah Thomason dilansir dari Linguistic Society of America menulis bahwa perubahan bahasa pasti mengarah pada variasi. Dalam obrolan komunitas ini seringkali bervariasi antara nilai baik dan buruk.

Semisal kata bajingan. Dalam sejarahnya bajingan adalah profesi sopir yang mengangkut dagangan, hasil bumi, atau alat transportasi yang umumnya menggunakan gerobak atau pedati yang ditarik kerbau atau sapi.

Dalam perkembangannya seorang bajingan berubah menjadi konotasi negatif dikarenakan lambatnya perjalanan seekor sapi. Hal ini membuat pembeli dagangan atau penumpang kesal karena sopir tidak datang tepat waktu dan lambat. Sebelum menjadi umpatan, kata ini juga dipakai menjadi analogi bagi seseorang yang datang tapi tidak sesuai waktu yang dijanjikan.

Saat ini bajingan lebih dikenal dan masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia sebagai kata makian atau umpatan kepada penjahat atau kriminal. Hal ini juga yang terjadi dengan sontoloyo yang zaman dulu lebih terkenal sebagai penggembala bebek.

Simbol Perlawanan

Alan Moore dan David Lloyd dalam karya novel grafis V For Vendetta menulis bahwa ideas are bulletproof (ide itu tahan oleh peluru). Kalimat tersebut ditujukkan kepada pemerintah otoriter yang berupaya membungkam kebebasan rakyat dalam novel grafis tersebut.

Kalimat tersebut dikatakan oleh V karakter utama yang memakai topeng Guy Fawkes. Dia memperjuangkan keyakinannya, yaitu ada yang salah dengan pemerintahan ini dan satu-satunya jalan adalah melawan. Meski V mati dalam cerita itu, cerita pemberontakan dia menjadi abadi.

Alan Moore dalam menulis cerita tersebut terinspirasi oleh Guy atau Guido Fawkes, sosok riil yang pernah hidup dan tertulis di sejarah Inggris. Tokoh ini dikenang karena keberanian dia berusaha menyerang parlemen Inggris.

Motifnya, ketika itu Inggris secara radikal berpindah dari negara Katolik menjadi Protestan berkat Henry VIII dan putrinya Elizabeth I. Sebagian umat Katolik merasa tertindas di bawah pemerintahan Protestan; mereka disiksa, dirampas haknya, dan dibuat merasa tak diinginkan di negara Protestan baru.

CONTOH HASIL DARI PEOPLE POWER pic.twitter.com/4CQZVYjBph

— pejuang sejati (@pejuangsejat1) May 19, 2019

Kendati Guy Fawkes ditulis sebagai pengkhianat selama beberapa abad. Pada akhir abad ke-20 dia tampil sebagai pahlawan. Ide dia untuk menghancurkan parlemen di Inggris menjadi ide perlawanan rakyat terhadap tirani. Bahkan pada abad ke-21 topeng dengan muka Guy Fawkes selalu dipakai dalam setiap aksi melawan ketidakadilan oleh pemerintah di seluruh dunia.

Guy Fawkes tidak menjadi satu-satunya simbol perlawanan. Adapun simbol perlawanan lain dengan menggunakan wajah seperti Che Guevara mendominasi di Amerika Selatan, sedangkan di Indonesia semisal Marsinah, Munir, serta Widji Thukul.

Simbol perlawanan juga kadang tidak mengacu kepada sosok saja. Simbol ini yang terjadi pada Gerakan Payung di Hongkong dan Asia Timur. Simbol Three Finger Salute digunakan pedemo Thailand mengacu pada film Hunger Games dan moto revolusi Prancis liberte (kebebasan), fraternite (keadilan), egalite (persaudaraan).

Lalu bisakah people power berubah makna menjadi simbol perlawanan?

Tentu. Kunci utama perubahan makna seperti yang terjadi pada bajingan dan sontoloyo adalah situasi sosial. Dalam hal ini narasi politik people power yang terkena sikap represif pemerintah melalui hukum dapat menjadi pemicu.

Pedemo kelak bisa menjadikan people power ini sebagai narasi perlawanan terhadap sikap pemerintah yang sewenang-wenang, tidak memerhatikan rakyat, atau dapat digunakan dalam demo buruh, serta berbagai motif yang lain.

Kata people power dapat memiliki kekuatan yang sama seperti moto liberte, fraternite, egalite dalam revolusi Prancis. Bila kata-kata saja belum cukup, karena setiap pergerakan demonstrasi selalu mengusung simbol maka bisa menggunakan tanda dua jari (jempol dan telunjuk). People power dan tanda dua jari ini dapat menjadi simbol perlawanan orang-orang kelak.

Pada akhirnya, people power akan tetap memiliki legitimasi yang kuat dalam dalam perbendaharaan bahasa di masyarakat. Meski Amien Rais telah mencoba mengubah kata ini dengan pergerakan kedaulatan rakyat. Tapi ide terkait kata ini tetap hidup karena seperti yang dibilang oleh Alan Moore dan David Lloyd, ide itu tidak seperti manusia, ide tidak bisa mati, ide itu tahan terhadap peluru.

Kemudian kapan kata ini akan segera digunakan sebagai simbol dengan makna yang baru? Perlu waktu bertahun-tahun untuk pergeseran bahasa dan membangkitkan kekuatan kata ini. Jadi tunggu tanggal mainnya. (R47)

PinterPolitik.com

“I know you sense the doublespeak on my tongue” – Miguel, penyanyi R&B asal AS

Menjelang pengumuman hasil pemungutan suara nanti, berbagai kapal perang dan pesawat tempur dari beberapa negara tampaknya berdatangan ke Indonesia. Kedatangan kapal dan pesawat tersebut didasarkan pada alasan kerja sama dan alasan teknis lainnya.

Salah satu kapal perang yang datang ke Indonesia berasal dari negara adidaya Amerika Serikat (AS). Kapal perang yang bernama USS Blue Ridge yang memiliki landasan helikopter dan panjang total sekitar 193 meter dikabarkan bersandar di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada awal Mei 2019 lalu dalam rangka peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan AS serta dialog kerja sama pertahanan di antara keduanya.

Setelah AS, terdapat kapal perang dari salah satu negara Asia Timur, Jepang. Bersandarnya kapal destroyer JS Samidare kelas Murasame yang memiliki panjang 151 meter di Tanjung Priok, Jakarta Utara juga disertai dengan upaya untuk mempererat kemitraannya dengan TNI Angkatan Laut (AL).

Menyusul AS dan Jepang, Tiongkok juga mengirimkan kapal aggregates carrier-nya, Hai Yang 26, untuk merapat ke Tanjung Perak, Surabaya. Kapal yang digunakan untuk survei laut tersebut bertujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan teknis di pelabuhan.

Seminggu setelah Tiongkok, giliran Australia yang berlabuh ke Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan dua kapal perangnya, yaitu kapal HMAS Canberra yang memiliki landasan helikopter dan panjang total sekitar 231 meter, serta kapal frigate HMAS Newcastle. Kedatangan kapal-kapal perang Australia tersebut juga disebut terkait dengan kerja sama keamanan dengan negara-negara di Asia.

Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, Sambut Kedatangan Dua Kapal Perang Australia HMAS Canberra (FFG02) Dan HMAS Newcastle (FFG06) di JICT II Tj. Priok

Bertempat di dermaga Jakarta International Container… https://t.co/x0drmkJDe6

— TNI Angkatan Laut (@_TNIAL_) May 19, 2019

Di luar kapal-kapal perang, terdapat juga tujuh pesawat tempur Dessault Rafale milik Prancis yang mendarat darurat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Pendaratan tersebut disebabkan oleh buruknya cuaca di sekitar kapal induk Charles de Gaulle yang berada di Samudera Hindia – 185 km dari zona ekonomi ekslusif (ZEE) Sumatera.

Dengan banyaknya gelombang kedatangan kapal perang tersebut, tidak heran apabila warganet mulai bertanya-tanya mengenai kaitan antara hal tersebut dengan Pemilu 2019. Apakah memang kapal-kapal perang tersebut datang dengan tujuan penguatan kerja sama? Ataukah ada maksud lain di baliknya?

Diplomasi Pertahanan

Kedatangan kapal asing ke suatu negara sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Kegiatan-kegiatan tersebut biasanya dilakukan sebagai bagian dari diplomasi antar-negara, terutama di bidang pertahanan dan keamanan.

Diplomasi semacam ini disebut sebagai diplomasi pertahanan atau diplomasi militer. Diplomasi semacam ini biasanya lebih banyak dilakukan oleh kementerian atau departemen pertahanan.

Erik Patjinka dalam tulisannya yang berjudul “Military Diplomacy and Its Present Functions” menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan memiliki beberapa fungsi khusus, yaitu memperoleh informasi mengenai pertahanan negara lain, penguatan hubungan dan kerja sama pertahanan, pengorganisasian kunjungan kerja militer secara damai, kontrak bisnis di bidang pertahanan, dan perwakilan militer suatu negara di negara lain.

Hal serupa juga dijelaskan oleh Peter Leahy – dosen di University of Canberra, yang sebelumnya merupakan panglima militer Australia – dalam tulisannya yang berjudul “Military Diplomacy.” Leahy menekankan bahwa jenis diplomasi yang dilakukan oleh diplomat-diplomat berseragam militer ini dapat meningkatkan hubungan antar-negara melalui beberapa hal, seperti investasi kerja sama, hubungan personal, dan perekat hubungan antar-negara.

Sebagai perekat hubungan antar-negara, diplomasi pertahanan memang memberikan kontribusi yang signifikan, berupa program-program kerja sama pengembangan dan pelatihan militer, serta misi bersama dalam merespons bencana-bencana alam.

Leahy mencontohkan misi militer Australia di Aceh yang merespons terjadinya bencana tsunami pada tahun 2004. Ia menilai misi tersebut juga mampu memperbaiki hubungan Indonesia-Australia yang sempat memburuk akibat polemik Timor Leste beberapa tahun sebelumnya.

Tidak jarang juga, hubungan personal di antara pejabat militer terbangun melalui dialog-dialog formal dan informal dalam jenis diplomasi ini. Leahy menjelaskan bahwa terbangunnya hubungan personal dan kesuksesan diplomasi ini juga akibat adanya kesamaan nilai dan budaya yang dimiliki antar-diplomat militer.

Diplomasi pertahanan atau diplomasi militer merupakan diplomasi di bidang pertahanan dan keamanan dan biasanya lebih banyak dilakukan oleh kementerian pertahanan.
Share on X

Leahy juga kembali mencontohkan peran hubungan personal dalam mengatasi ketegangan politik. Dirinya menyebutkan bahwa kontak-kontak personalnya yang membantunya dalam mengurangi ketegangan yang terjadi akibat pengiriman personel militer Australia ke Timor Leste pada tahun 2006.

Selain kontribusi jenis diplomasi bagi insentif dan hubungan personal antar-negara, Leahy juga melihat diplomasi pertahanan sebagai investasi jangka panjang bagi hubungan antar-negara. Leahy pun mencontohkan kedekatan hubungan antara Jenderal David Hurley dan Moeldoko yang berujung pada kunjungan kadet-kadet muda Indonesia ke Australia.

Lalu, apakah kunjungan-kunjungan kapal perang asing ke Indonesia mendasarkan kerja sama sebagai kepentingannya?

Melihat penjelasan Leahy mengenai diplomasi pertahanan, kunjungan-kunjungan kapal dalam sebulan ini bisa jadi bermaksud baik guna meningkatkan kerja sama beberapa negara tersebut dengan Indonesia. Dalam berbagai berita, dikabarkan juga bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kapal-kapal asing tersebut berkaitan dengan dialog dan penguatan kerja sama pertahanan.

Dukung People Power?

Namun, kunjungan kapal-kapal asing tersebut bisa saja memiliki maksud lain di baliknya. Bisa jadi, negara-negara yang mengirimkan kapal-kapal perangnya ingin menyampaikan pesan politik tertentu.

Jika sebelumnya terdapat konsep diplomasi pertahanan, terdapat juga konsep gunboat diplomacy yang lebih menekankan pada upaya menunjukkan kekuatan perang. Diplomasi kapal perang ini biasanya dilakukan untuk mencapai kepentingan luar negeri tertentu.

James Cable dalam bukunya yang berjudul Gunboat Diplomacy menjelaskan bahwa diplomasi kapal perang memiliki beberapa prinsip, yaitu sebagai kekuatan definitif, sebagai kekuatan yang bertujuan, sebagai kekuatan katalis, dan sebagai kekuatan ekspresif.

Sebagai kekuatan yang memiliki maksud tertentu, diplomasi ini sering kali digunakan oleh suatu negara untuk memengaruhi atau mengubah keputusan atau karakter negara lain. Selain itu, sebagai kekuatan ekspresif, diplomasi ini juga dapat memberikan pesan politik pada pihak-pihak lain secara tersirat.

Meskipun lebih sering digunakan pada era Perang Dingin, diplomasi ini masih digunakan oleh AS dan beberapa negara lain dalam merespons sengketa yang terjadi di Laut China Selatan yang diklaim oleh Tiongkok. Koresponden Gedung Putih AS, Mark Landler menjelaskan bahwa cara ini telah dilakukan sejak pemerintahan Barack Obama dengan mengirimkan kapal-kapal perang AS untuk melewati jalur laut tersebut.

Insiden diplomasi kapal perang pada Januari 2019 lalu di Laut China Selatan misalnya, membuat Tiongkok kecewa terhadap AS di tengah-tengah negosiasi perdagangan di antara keduanya. Bisa jadi, penggunaan jenis diplomasi ini oleh AS ditujukan untuk menunjukkan kekuatannya sebagai daya tawar dan memberikan pesan tertentu terkait arah kebijakan perdagangannya – yang kini memang tengah memanas dengan Tiongkok.

Dengan melihat apa yang terjadi antara AS dan Tiongkok, apakah konteks yang sama juga terjadi terkait kedatangan kapal-kapal asing di Indonesia?

Kedatangan kapal-kapal ini bisa menjadi sinyalir bagi persaingan geopolitik antara AS dan negara-negara Barat dengan Tiongkok – seperti Perang Dagang. Bisa jadi, negara-negara ini berusaha memberikan pesan tertentu terkait posisi strategis Indonesia dan Asia Tenggara dalam ketegangan geopolitik kali ini.

View this post on Instagram

Beberapa kapal dan pesawat perang asing ke Indonesia Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #kapalperangasing #pesawatperangasing #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 20, 2019 at 12:40am PDT

Jika kita perhatikan kembali, kapal AS dan Jepang merupakan kapal asing yang datang terlebih dahulu dibandingkan negara-negara lain. Bisa jadi, kedatangan kapal dari negara-negara tersebut berusaha memberikan pesan tertentu terhadap pemerintah Indonesia dan negara-negara lain, termasuk dalam hal hasil Pilpres 2019.

Usai negara tersebut, giliran Tiongkok yang berlabuh ke Indonesia dengan kapal perang aggregates carrier Hai Yang 26. Kedatangan Tiongkok bisa jadi merupakan bantuan untuk merespons AS dan Jepang.

Guna merespons Tiongkok, Australia bisa saja memberikan ketegasan yang lebih dengan dua kapal besar yang dikirimkannya. Selain itu, pesawat-pesawat tempur Prancis yang mendarat darurat di Aceh juga sebelumnya terlibat dalam kerangka latihan bersama guna merespons ketegangan geopolitik antara negara-negara Barat dan Tiongkok di kawasan.

Namun, terlepas dari persaingan geopolitik di antara negara-negara tersebut, kontestasi pasca-Pemilu 2019 juga dapat menjadi momen tertentu bagi negara-negara tersebut dalam menyampaikan pesan politiknya bagi Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Direktur Eksekutif Global Future Institute Hendrajit, Pemilu 2019 dapat menjadi pemantik bagi negara-negara tersebut.

Bisa jadi, kunjungan-kunjungan ini menjadi bentuk dukungan pada kubu-kubu tertentu. Mungkin juga, kunjungan kapal-kapal tersebut juga menjadi bentuk dukungan negara lain pada aksi people power seusai pengumuman hasil Pemilu nanti, katakanlah AS.

Sebelumnya, wartawan investigatif Allan Nairn pernah menduga dalam tulisannya di The Interpreter bahwa Jokowi akan menjadi sasaran makar oleh berbagai pihak. Beberapa di antaranya merupakan koneksi Presiden AS Donald Trump di Indonesia. Selain itu, negara Paman Sam itu ditengarai kurang suka dengan kebijakan Jokowi yang terlalu dekat ke Tiongkok.

Namun, dugaan itu masih terlalu dangkal untuk disimpulkan karena belum dapat terbukti kebenarannya. Yang jelas, kunjungan kapal-kapal perang ini bisa saja memiliki maksud lain di balik upaya peningkatan kemitraan dan kerja sama.

Pada akhirnya, misteri di balik keterkaitan kunjungan kapal-kapal perang ini dengan Pemilu 2019 tetaplah buram. Sebelumnya, seperti yang dijelaskan oleh Cable, diplomasi kapal perang sebagai pesan ekspresif memang selalu menimbulkan kebingungan dan ambiguitas.

Jika memang benar kunjungan kapal-kapal tersebut memiliki kaitan dengan Pemilu 2019, seperti lirik Miguel di awal tulisan, warganet mulai bisa merasakan pesan ambigu yang tersirat di baliknya. Akankah ada hal-hal besar yang terjadi beberapa hari ke depan? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (A43)

Pinterpolitik.com

Dalam sebuah pertandingan, benturan yang berujung perselisian menjadi hal yang lumrah ya. Bahkan mungkin itu memang bumbu yang harusnya dimaklumi.

Tapi kalau perselisihan tersebut terus dipupuk oleh masing-masing kubu, hal seperti itu yang menjadi nggak asik ya gengs. Apalagi kalau sampai melahirkan konflik yang berkepanjangan. Aduh, nggak banget ya.

Emang sih gengs, dalam Pemilu serentak kali ini, narasi politik yang berbau SARA kental banget. Dengan kondisi seperti ini, tidak menutup kemungkinan sentimen negatif dan gesekan akan terus bermunculan.

Banser dan GP Ansor juga ikut memberikan respon paling kencang. Mereka siap perang cuy melawan gerakan people power. Waduh, gimana nih nanti jadinya?
Share on X

Terlebih nih, isu gerakan people power yang digaungkan oleh “legenda reformasi” Amien Rais sampai sekarang menjadi top issue di Indonesia.

Emang sih, kalau kita lihat secara kasat mata, gerakan ini hanya bertujuan untuk protes kepada penyelenggara Pemilu. Tetapi tidak sedikit juga loh orang yang menganggap bahwa ini hanyalah gerakan politis yang bertujuan untuk mendelegitimasi Pemilu yang hasilnya akan di umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 22 Mei 2019 mendatang.

Nah, akibat semakin menggemanya gerakan people power ini gengs, sampai menarik perhatian banyak kalangan. Baik dari kaum akademisi, praktisi, bahkan organisasi.

Barisan Serbaguna NU atau yang kita kenal dengan Banser dan GP Ansor juga ikut memberikan respon paling kencang. Mereka siap perang cuy melawan gerakan people power. Waduh, gimana nih nanti jadinya?

Soalnya, kalau sampai Banser dan Ansor turun tangan, bahaya cuy. Organisasi ini secara pelatihan dibimbing langsung oleh TNI, jadi secara fisik oke banget. Bahkan, portal berita NUmengatakan bahwa Banser memang disiapkan sebagai prajurit cadangan TNI.

Selain itu, Ketua Umum Banser dan GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa jumlah anggotanya dua kali lipat lebih banyak dari TNI cuy.

Kalau mereka sudah menyatakan sikap siap perang, bisa berabe nih urusannya kalau tidak ada yang mendinginkan. Terlebih, kalau gerakan people power ini beneran terjadi, bisa-bisa terjadi perang sipil nih. Coba deh kalian bayangin perang yang dipimpin oleh Captain America melawan Iron Man di film “Captain America: Civil War” ini terjadi di Indonesia.

Terlebih, sejarahnya, ketika perang sipil terjadi pasti akan menimbulkan banyak korban jiwa dan membutuhkan waktu lama untuk rekonsiliasi agar damai kembali. Contohnya nih, perang sipil yang terjadi di Sri Lanka, berlangsung selama 26 tahun dan memakan korban sebanyak kurang lebih 100 ribu orang. Hal serupa juga terjadi pada Perang Sipil di Amerika Serikat (AS) era Abraham Lincoln, masih menjadi luka negara tersebut sampai sekarang ini.

Gimana nih sikap para elite atas? Jangan hanya saling berebut kursi jabatan dong. Saat ini kondisinya sedang genting nih, apa harus menunggu ada korban terlebih dahulu baru insaf? Dengerin lagunya Gigi tuh: “Insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda”. (F46)

PinterPolitik.com

Amien Rais adalah salah satu polisi yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Pengaruh tersebut terbukti dari bagaimana dia terus muncul di kancah politik nasional pasca dia lengser dari kursi MPR. Artinya tanpa jabatan struktural di pemerintahan pun Amien Rais tetap mampu bermain politik.

Hari ini Amien Rais kerap melontarkan pernyataan yang mengkritik Jokowi dengan keras, menyebut Jokowi bebek lumpuh, menyebut Jokowi PKI, menuduh Jokowi berbohong soal sertifikat tanah dan menuding ada partai setan.

Dia juga yang pertama kali mencetuskan people power, ketika Kivlan Zen, Eggy Sudjana dan tokoh-tokoh lain dikriminalisasi dengan makar, Amien sejauh ini terlihat masih aman-aman saja.

Pernyataan Amien bahkan secara jelas bahwa dia akan melindas KPU jika curang. Di Simposium Kecurangan Pemilu 2019, Amien mengubah konsep people power menjadi Gerakan Kedaulatan Rakyat, dan siapapun yang berhadapan akan digilas.

Tak hanya itu, Amien juga kerap memberikan ancaman kepada lawan politiknya. Di kesempatan lain dia mengancam akan membuka semua kasus korupsi yang megendap di pemerintah dan tidak dibongkar oleh pemerintah. Amien juga berani mengancam Wiranto dan akan membawa kasusnya ke ranah internasional.

Amien juga adalah lokomotif terdepan di gerakan reformasi 1998, yang tidak diberantas Soeharto. Di masa reformasi Amien memberikan kritik tajam ke Soeharto dan terus menerus mendorong gerakan massa, disamping itu, Amien juga sering berkomunikasi dengan wartawan internasional dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia. Jadi Amien seakan menjadi wajah dari seluruh suara bangsa di dalam maupun luar negeri, suaranya begitu membahana dan didengar oleh semua.

Uniknya Amien bisa tetap aman hingga hari ini, dan menjadi tokoh besar, dia juga memiliki pengaruh besar, di tahun 2014 hingga 2019 memiliki posisi sentral di kubu Prabowo. Ditengah negatifnya pemberitaan soal Amien, entah bagaimana caranya Amien Rais masih bisa tetap bermain di panggung politik Indonesia, itu yang menjadi pertanyaan besar.  

Ketokohan Reformasi, Muhammadiyah, Mesin PAN

Angin reformasi menaikkan namanya, dia memegang peranan sentral, Amien banyak dielu-elukan oleh demonstran mahasiswa. Sebelum Soeharto lengser Amien menjadi pihak yang secara terang-terangan mengatakan bahwa umur Soeharto tinggal menunggu hari.

Ketokohan reformasi inilah yang mampu menghantarkannya menjadi ketua MPR di tahun 1999, meski suara PAN hanya mendapat sekitar 7,4% saja, selain ketokohan reformasi dan kekuatan Muhammadiyah. Manuver Amien memang luar biasa.

Di Muhammadiyah dengan basis 50 juta suara, angka loyalis PAN konsisten dari 6 hingga 7 juta suara. Hanya sebagain kecil yang menjadi pemilih setia PAN, sisanya dibagi ke PKS, dan lari ke partai nasionalis lainnya.

Saat itu, Amien mampu memobilisasi massa Muhammadiyah ke pangkuannya, debut PAN menghasilkan 7,5 juta suara di tahun 1999. Sebab Amien baru saja mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum Muhammadiyah di tahun 1998 ketika mendirikan PAN.

Ketika akan maju sebagai Presiden di 2004 dia kalah. Salah satu yang menjadikan dia kalah adalah karena basis massa Amien nyatanya konstan, tidak bertambah dan tidak berkurang, apalagi dengan manuver dia menurunkan Gus Dur mencederai banyak kalangan. Terutama NU saat itu yang kemudian memperuncing hubungan Muhammadiyah dan NU.

Namun hari ini banyak yang mempertanyakan ketokohan reformasi Amien, banyak yang melihat dia hanya pembonceng semata, dan bahkan dia berkhianat sebab atas amanat Undang-Undang yang dipelopori Amien Rais, kekuatan korporasi Barat masuk dengan bebas ke Indonesia.

Basis Muhammadiyah, PAN, dan ketokohan reformasi mungkin menjadikan dia sangat disegani, tetapi simpul lanjutan apa yang kiranya menjadikan dia kuat hingga hari ini?

Amien Rais dan Kaitan dengan Ikhwanul Muslimin

Ikhwanul Muslimin bisa jadi adalah salah satu jejaring kekuatan Amien Rais. Hal ini diungkapkan dalam sebuah dokumen, sebagaimana dikutip oleh Unheeded Warnings yang disunting oleh Richard J. Leitner dan Peter M. Leitner. Disertasi Amien Rais sendiri berjudul “The Moslem Brotherhood in Egypt: its Rise Demise, and Resurgence”. Amien memang menggeluti bidang politik timur tengah. Amien menjadi pengamat Indonesia terhandal di bidang politik timur tengah.

Amien juga didapuk sebagai dosen yang mengampu mata kuliah sejarah dan diplomasi timur tengah, teori politik internasional hingga teori revolusi. Sehingga pemahaman Amien soal timur tengah dan Ikhwanul Muslimin tidak diragukan lagi.

Arsiran kedekatan Amien dengan wilayah Timur Tengah tidak hanya sebatas pada objek kajian semata, namun juga pemikiran. Ikhwanul Muslimin memiliki corak puritanisme dalam beragama, mereka ingin mengembalikan Islam ke dalam bentuk termurninya, dan hal tersebut yang juga dilakukan oleh Ahmad Dahlan ketika membangun Muhammadiyah di 1912.

Kedekatan Amien terjalin dengan Ikhwanul Muslimin selama melakukan riset doktoralnya di Mesir sebagai mahasiswa luar biasa di Universitas Al-Azhar Kairo selama satu tahun.

Kekentalan hubungan Amien dengan islam sebagai ideologi dasar perjuangan sejatinya sudah tertelisik dari skripsi dia ketika lulus dari UGM yang membahas soal politik Israel yang pro-Barat. Islam sering dipertentangkan dengan Barat, dan bagaimana Amien juga konsisten mengkritik soal kepemilikan asing di Indonesia, termasuk Freeport.

Jaringan Ikhwanul Muslimin disebut memiliki pengaruh dan daya tawar kuat sebab banyak pengusaha muslim kaya yang menyokong di belakangnya, termasuk bagaimana beberapa organisasi dan partai politik di Indonesia yang jelas mereka memiliki hubungan dekat dengan Ikhwanul Muslimin, juga selalu kompak bersama dengan Amien Rais.

Amien Rais punya kekuatan super!
Share on X

Chicago Connection dan Garis Rockefeller

Di luar itu, Amien Rais mendapatkan beasiswa penuh dari Pemerintah Amerika Serikat, melalui program fullbright, salah satu beasiswa paling prestisius saat itu. Amien mengambil University of Chicago di program doktoralnya dengan peminatan Politik Timur Tengah.

Amerika sendiri terkenal dengan agenda dia dengan menebarkan pemikirannya lewat perguruan tinggi dan menjalar ke seluruh dunia. Dan turut membidani banyak gerakan Islam di dunia, termasuk lewat ke dekatannya dengan Arab Saudi.

Kepentingan Amerika ini ditambah dengan akar sejarah dari University fo Chicago yang didirikan oleh John Davison Rockefeller Sr, salah seorang konglomerat dunia yang menggerakkan bisnisnya di sektor minyak melalui Standard Oil Company, yang afiliasinya beredar dari ExxonMobil, Chevron, sampai British Petroleum (BP).

Chicago Connection juga dikenal memiliki pengaruh besar di dunia. Ada banyak sekali tokoh yang pemikirannya merevolusi dunia, mulai dari eksobiologi Karl Sagan, ekstragalaktik kosmologis Ediwn Hubble, hingga pemikir ekonomi dunia seperi Paul Samelson, juga Milton Friedman.

Moneterisme ala Friedman dan masuknya AS sering disebut menjadi biang kerok dari ekonomi Indonesia di tahun 1998, beserta Amien Rais yang ikut menumpanginya di gerakan refromasi. Bisa jadi Amien memang memiliki talian kuat dengan mereka semua, Amerika dan berbagai jejaringnya.

Konsistensi, Ideologi dan Basis Akar Rumput

Selain semua itu, Amien selama ini memang menunjukkan sikap yang keras dan cukup konsisten. Dia tidak seperti para politisi lain yang mudah goyah dengan hanya iming-iming jabatan serta kepentingan sementara. Amien juga tidak menjabat sebagai bagian struktural pemerintah apapun pasca dia tidak lagi menjadi ketua MPR RI 1998-2004.

Konsistensi kritik yang diberikan pada Jokowi, persis seperti yang dia juga sampaikan ke Soeharto dan SBY. Tidak pandang bulu dan cenderung keras. Sikap yang konsisten ini menjadi basis bagi sebuah kekuatan personal.

Ideologi yang dianut Amien juga tidak berubah, dia vokal menyuarakan soal banyaknya kepentingan asing di Indonesia, dan ketidakberpihakan ekonomi pada masyarakat pribumi menurutnya.

Dan rajinnya dia turun ke basis massa, bersentuhan langsung dengan masyarakat di usia dia yang sudah sangat sepuh menjadikan satu magnet tersendiri di masyarakat. Seluruh aksi demo gerakan membela Islam tidak pernah absen ditinggalkan Amien.

Jejak-jejak kekuatan itu masih jelas, kata reformasi, Muhammadiyah, PAN masih lekat dengan Amien Rais, ditambah kedekatannya dengan Ikhwanul Muslimin dan simpatisannya di Indonesia, juga bisa jadi Amerika Serikat. Yang tersisa hanya konsistensi, kerasnya ideologi dan rajinnya Amien turun ke basis akar rumput.

Namun jika semua hal tersebut tidak bisa menjadi sokongan kuat di tubuh Amien Rais, sangat mungkin Amien mengetahui sesuatu yang besar dalam negara, yang jika dibongkar akan menggegerkan seluruh bangsa ini, akan mengguncang seluruh elite politik Indonesia.

Berdasarkan teori dari Alex Mintz bahwa politisi cenderung untuk membuat keputusan yang kompleks, dan bersifat strategis berjangka panjang, dengan demikian dia bisa bertahan dalam gejolak apapun.

Kita tunggu saja kekuatan Amien Rais ini akan berlangsung seperti apa dan berapa lama. (N45)

PinterPolitik.com

“They want us to rebel, so that it makes easier for them to kill us and put us in jails” – Joey Bada$$, penyanyi rap asal AS

Video yang berisikan ancaman untuk memenggal Jokowi tersebut direkam dalam demonstrasi di depan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beberapa waktu lalu. Beberapa demonstran lain juga tampak di hadapan kamera menyoraki pernyataan pria tersebut dan berbicara mengenai harapannya akan perubahan di Indonesia.

Pria berinisial HS tersebut akhirnya dilaporkan oleh Tim Jokowi Mania dan telah ditangkap serta ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi di Kabupaten Bogor. Tidak hanya HS, seorang wanita yang merekam video tersebut juga dilaporkan oleh kelompok tersebut sebagai penyebar video.

Terkait video dan penangkapan HS, Kapolres Kota Tangerang, M. Sabilul Alif, mengunggah responsnya di akun Instagramnya. Melalui unggahan tersebut, Sabilul mengkritik bahwa tindakan pria tersebut berasal dari pengaruh radikalisasi dan mengancam kesatuan Indonesia, serta nilai kebhinekaannya.

Sekarang saya semakin melihat dan percaya, bahwa Negaralah biang kerok terorisme. Agama hanyalah tertuduh yg difitnah. Terorisme dibuat oleh negara untuk kepentingan negara. Agama hanya dijadikan dalih seolah agama permisif atas terorisme padahal negara produsennya.

— #ArahBaru2019 (@Fahrihamzah) May 12, 2019

Selain Sabibul, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, turut berkomentar. Menurutnya, pihak manapun, termasuk Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, perlu menahan diri agar tidak memprovokasi pendukungnya dalam melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan.

Menanggapi pernyatan tersebut, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, menilai Ace ingin membangun opini dan ketakutan di masyarakat. Menurutnya, hal itu diucapkan agar pihak BPN Prabowo-Sandi turut terseret ke persoalan hukum.

Dari polemik ini, beberapa pertanyaan pun kemudian timbul. Mengapa pria tersebut melontarkan pernyataan ancaman kekerasan tersebut? Lalu, apakah dampak pernyataan tersebut bagi Jokowi? Apakah benar ancaman tersebut benar-benar mengancam Jokowi?

Kekerasan Politik

Ancaman untuk melakukan pemenggalan bisa jadi hanya merupakan ekspresi kekesalan individu tersebut terkait dugaan kecurangan Pemilu dan ketidakpuasannya terhadap Jokowi. Seperti yang dijelaskan oleh Sarah Sorial dalam tulisannya yang berjudul “The Expression of Anger in the Public Sphere”, ekspresi kemarahan sering kali diungkapkan sebagai respon terhadap ketidakadilan.

Namun, pernyataan itu belum tentu diekspresikan sebagai kekesalan kolektif – mengingat Prabowo dan Sandi telah mengimbau para pendukungnya untuk tidak bertindak di luar hukum dan menjaga tutur kata.

Meskipun begitu, dengan semakin ramainya isu dugaan kecurangan Pemilu dan upaya people power di masyarakat, kemungkinan akan ancaman tersebut bisa jadi benar-benar tumbuh.

Menurut Samuel Huntington dalam bukunya yang berjudul Political Order in Changing Societies, kekerasan dalam politik mungkin saja terjadi apabila institusi-institusi politik yang ada tidak memperbolehkan atau tidak memberikan mekanisme pelibatan bagi kelompok yang termobilisasi.

Sejalan dengan penjelasan Huntington, Laia Balcells dalam tulisannya yang berjudul “Political Violence” menyebutkan bahwa institusi – seperti aturan, norma, keyakinan, dan organisasi – memiliki keterkaitan dengan kecenderungan akan terjadinya perilaku sosial, termasuk kekerasan politik. Menurut Balcells, apabila masyarakat merasa puas dan melihat kehadiran inklusivitas dalam institusi, maka potensi kekerasan tidak akan ada.

Dengan ketidakpuasan dan tidak terakomodasinya suatu kelompok masyarakat, tidak menutup kemungkinan metode-metode asimetris – seperti teror – akan digunakan dalam melemahkan pemerintah. Metode-metode tersebut digunakan dalam kondisi asymmetric warfare – di mana kekuatan yang terdistribusi antar-pihak yang berkonflik tidak setara.

Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, kondisi asimetris ini bisa dilihat dari posisi Jokowi sebagai petahana yang punya semua instrumen hukum di belakangnya, sementara hal tersebut tentu saja tidak dimiliki oleh Prabowo.

Namun, bagaimana terbatasnya pengakomodasian oleh institusi politik dapat mengarah pada kekerasan politik dan konflik asimetris?

Apabila masyarakat merasa puas dan melihat kehadiran inklusivitas dalam institusi, maka potensi kekerasan tidak akan ada.
Share on X

Kekerasan politik dan konflik asimetris akibat tidak terakomodasinya suatu kelompok pernah terjadi dalam sejarah. Salah satu yang bersejarah adalah Revolusi Prancis 1789 – revolusi yang diakhiri dengan berbagai eksekusi tokoh politik.

Revolusi yang disebut-sebut sebagai peristiwa penting dalam sejarah dunia tersebut terjadi akibat beberapa faktor. Peter Campbell dari University of Sussex menjelaskan bahwa revolusi ini dimulai dari kesenjangan sosial antar-kelompok di masyarakat yang menguntungkan kelompok bourgeoisie (borjuis) dengan hak-hak istemewanya.

Di samping tumbuhnya gagasan-gagasan baru pada Abad Pencerahan, institusi-institusi politik yang ada juga terlalu berfokus untuk memenuhi kepentingan sosial dan fiskal kelompok elite Prancis. Tiga golongan kawula negara dalam pemerintahan Prancis – golongan pertama (bangsawan), golongan kedua (pendeta), serta golongan ketiga (rakyat biasa) – juga saling terpecah secara politik.

Golongan ketiga pun khawatir bahwa kelompoknya akan kalah dalam pemungutan suara atas reformasi hak fiskal istimewa apabila kedua golongan lainnya menolak. Akibatnya, golongan ini memutuskan kedaulatan nasionalnya sendiri, berupa pembentukan Majelis Nasional.

Kelompok proletar juga turut memperkeruh suasana dengan menginisiasi berbagai keributan dan beberapa metode kekerasan asimetris, yaitu penyerangan terhadap istana-istana bangsawan. Sang monarki, Louis XVI, pun akhirnya tidak dapat mencegah terjadinya revolusi yang pada akhirnya membuatnya dieksekusi mati.

Dengan melihat apa yang terjadi di Prancis pada masa lampau, apakah mungkin potensi kekerasan politik terkait konteks pasca-Pemilu 2019 tumbuh?

Apabila kita perhatikan kembali atas apa yang terjadi di Prancis, titik balik revolusi tersebut terjadi ketika golongan ketiga merasa tidak terwadahi kepentingannya dan membentuk majelis tersendiri.

Bila dibandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia, bisa jadi para pendukung Prabowo-Sandi juga merasa tidak terwadahi kepentingannya. Isu dugaan kecurangan Pemilu misalnya, dianggap kurang diberikan respons oleh pihak KPU dan Bawaslu.

Selain itu, berbagai ekspresi gagasan dan pandangan diduga juga terancam dengan berbagai instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari beberapa tokoh oposisi yang diduga mulai dijegal melalui berbagai kasus hukum, seperti dugaan bahwa Kivlan Zen melakukan makar.

Manuver Jokowi?

Namun, bisa saja, kecil kemungkinan kekerasan politik dapat terjadi di Indonesia. Dalam bukunya, Balcells menjelaskan bahwa kekerasan politik juga tidak mungkin terjadi apabila institusi-institusi yang ada bersifat sangat represif, sehingga menutup kemampuan organisasi dan pihak yang hendak mendorong terjadinya kekerasan politik.

Manuver ini bisa dilihat dari bagaimana Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mulai membentuk Tim Asistensi Hukum guna melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum atas berbagai tindakan dan ucapan yang dianggap melanggar pasca-Pemilu 2019.

Beberapa tokoh oposisi juga mulai terjegal berbagai persoalan hukum, seperti Ahmad Dhani dan Bachtiar Nasir. Politisi PAN Eggi Sudjana beberapa waktu lalu juga menjadi tersangka dalam kasus kejahatan terhadap keamanan negara dan makar.

View this post on Instagram

Sempat viral, pria yang ingin penggal Presiden ditangkap Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #viral #penggaljokowi #makar #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 13, 2019 at 12:57am PDT

Sejalan dengan berbagai upaya-upaya represif tersebut, kubu Jokowi juga bisa jadi menggunakan isu ancaman pemenggalan dan isu people power yang disebut inkonstitusional untuk mendukung kebijakan represifnya. Kubu Jokowi-Ma’ruf bisa saja memberikan konotasi negatif terhadap kubu Prabowo-Sandi melalui ancaman yang dilihat tidak berlegitimasi tersebut.

Upaya tersebut bisa dijelaskan melalui konsep propaganda transfer atau pengasosiasian. Menurut Magedah E. Shabo dalam bukunya yang berjudul Techniques of Propaganda and Persuasion, propaganda transfer merupakan upaya pengasosiasian akan sesuatu hal terhadap hal atau pihak lainnya.

Pengasosiasian tersebut pun dapat bersifat positif maupun negatif. Terkait upaya untuk menegasikan lawan politiknya, pengasosiasian biasanya dilakukan dengan membentuk citra dan konotasi negatif pada pihak lawan.

Upaya ini pernah dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dalam beberapa pidatonya, Trump juga menyebut Anti-Fascists (Antifa) sebagai ancaman radikal bagi negaranya. Antifa sendiri merupakan kelompok ekstrem sayap kiri yang memiliki citra negatif akibat berbagai tindakan kekerasannya.

Hampir sama dengan apa yang terjadi di Indonesia, sebuah video berisikan beberapa anggota Antifa, yang melontarkan keinginannya untuk membunuh Trump sempat diungkap oleh Tucker Carlson dalam acara televisinya di saluran FOX News.

Dengan berbagai citra buruk tersebut, Trump akhirnya mengasosiasikan kelompok tersebut dengan partai lawan, yakni Partai Demokrat AS, meskipun hal tersebut belum tentu benar. Asumsi yang ditumbuhkan oleh Trump adalah tumbuhnya gerakan radikal Antifa akan semakin menjadi-jadi apabila Partai Demokrat AS memenangkan Pemilu Sela 2018.

Jika kita melihat apa yang dilakukan Trump di AS, apakah hal serupa juga dilakukan oleh kubu Jokowi-Ma’ruf?

Pengasosiasian ancaman pemenggalan tersebut terhadap hal-hal yang berkonotasi negatif tampaknya bisa dilakukan. Hal ini terlihat dari bagaimana Ace yang menyebut ancaman tersebut sebagai provokasi yang diinisiasi oleh pihak BPN Prabowo-Sandi. Selain itu, Sabilul juga mengaitkan ancaman pria tersebut dengan pengaruh radikalisasi yang mengancam kesatuan Indonesia. Isu radikalisme memang menjadi salah satu serangan kepada kubu Prabowo-Sandi.

Sebelumnya, kubu Jokowi-Ma’ruf telah melakukan propaganda transfer terhadap gerakan people power yang digembar-gemborkan oleh kubu Prabowo-Sandi dalam mengatasi dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019. Upaya tersebut terlihat dari bagaimana gerakan tersebut diasosiasikan dengan hal-hal yang berkonotasi negatif, seperti tindakan inkonstitusional, tindakan provokatif, dan tindakan yang mengganggu stabilitas keamanan.

Dengan pengasosiasian tersebut, lirik rapper Joey Bada$$ di awal tulisan pun menjadi relevan. Terbatasnya upaya penyelesaian isu kecurangan Pemilu mendorong masyarakat untuk menjalankan protes pada pemerintah.

Namun, di saat yang sama, pemerintah menggunakan kritik dan protes tersebut sebagai upaya kriminalisasi. Entah akan berapa lagi korban yang akan berlabel tersangka dan terdakwa. Terlepas fakta bahwa ancaman pemenggalan adalah sepenuhnya salah, namun jangan sampai hal tersebut menjadi preseden yang menutupi berbagai persoalan lain. (A43)

Munculnya narasi “revolusi” beberapa waktu terakhir memang menjadi babak baru isu politik yang diperbincangkan pasca Pemilu 2019. Beberapa tokoh menggaungkan aksi perlawanan atas dugaan kecurangan Pemilu dengan menggunakan kekerasan dan melampaui konstitusi, sementara yang lain berlindung di bawah narasi revolusi damai. Faktanya, bahaya perpecahan dan kondisi yang lebih buruk sangat mungkin terjadi – hal yang sesungguhnya berakar dari negosiasi kepentingan di tingkat elite.

PinterPolitik.com

“Power is not a means, it is an end. One does not establish a dictatorship in order to safeguard a revolution; one makes the revolution in order to establish the dictatorship”.

:: George Orwell (1903-1950), novelis Inggris ::

Revolusi dan people power adalah dua terminologi yang digunakan oleh beberapa pihak sebagai narasi menentang dugaan adanya kecurangan Pemilu 2019, pun – suka tidak suka – sebagai artikulasi kekecewaan terhadap hasil kontestasi elektoral yang sudah mulai menuju ke titik akhir.

Meski memiliki pemaknaan yang berbeda, baik revolusi maupun people power identik dengan gerakan massa besar yang melakukan tuntutan tertentu – dalam hal ini menuntut keadilan terhadap dugaan kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2019.

Hal ini salah satunya dilakukan oleh politisi senior Partai Gerindra, Permadi yang mencuri perhatian masyarakat setelah tersebarnya sebuah video berisi pernyataannya yang menyebut urgensi revolusi pasca Pemilu 2019. 

Jika kondisi dalam negeri kacau, mereka-mereka itu akan melenggang dengan jet pribadinya ke Jepang, Maldives, Hong Kong, dan lain sebagainya.
Share on X

Dalam video tersebut, Permadi bahkan seolah-olah “menginginkan” terjadinya pertumpahan darah – hal yang menurutnya merupakan satu-satunya solusi dari kondisi politik yang saat ini terjadi di tingkat nasional.

Mantan politisi PDIP itu juga menyebutkan bahwa solusi yang konstitusional tidak akan mungkin terwujud dan tidak akan membawa jalan keluar yang menguntungkan bagi pihaknya – dalam hal ini kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra itu juga menyebutkan bahwa saat ini musuh utama pihaknya bukanlah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, ataupun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, melainkan Tiongkok yang disebutnya sebagai tangan besar yang ada di balik situasi politik yang kini terjadi di Indonesia dengan segala kepentingannya.

Dengan nada yang keras, ia juga mengajak berbagai pihak untuk tidak takut menghadapi situasi kalau-kalau revolusi tersebut terjadi.

Pernyataan Permadi ini tentu memiliki nuansa yang berbeda dengan sikap beberapa faksi pendukung Prabowo-Sandi. Ijtima Ulama III misalnya, merekomendasikan agar kubu oposisi tersebut menggunakan jalur legal-konstitusional untuk melawan kecurangan Pemilu.

Sementara, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi secara resmi telah menyatakan menolak people power dan memilih melaporkan kecurangan Pemilu ke Bawaslu.

Belakangan diketahui bahwa beberapa pihak telah melaporkan Permadi ke kepolisian terkait pernyataannya tersebut. Ia dianggap telah melakukan ujaran kebencian. 

Bahkan, laporan terbaru dari politikus PDIP Stefanus Asat Gusma menyangkutkan Permadi dengan tuduhan makar. Penyebutan entitas etnis tertentu, ajakan untuk tidak tunduk pada konstitusi dan melakukan revolusi, menurut Stefanus adalah bagian dari upaya makar tersebut. Apalagi, revolusi identik dengan menjatuhkan sistem negara dan menghancurkan pemerintah yang sah.

Terlepas dari video dan laporan polisi atas aksi Permadi, di beberapa forum dan pemberitaan, wacana revolusi dalam bentuk yang berbeda menjadi topik yang juga hangat dibicarakan. Adalah istilah “revolusi damai” yang disebut sangat mungkin terjadi jika berbagai tuduhan kecurangan Pemilu dan segala persoalannya tidak juga bisa terselesaikan.

Istilah ini muncul dalam tulisan Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan di portal RMOL. Dalam tulisannya tersebut, ia menyebutkan bahwa konteks situasi “yang tersakiti” terjadi secara merata – dalam hal ini dialami oleh hampir separuh dari rakyat Indonesia yang tentu saja menjadi pemilih Prabowo.

View this post on Instagram

Desas-desus revolusi pasca Pilpres Nantikan artikel selengkapnya Pinterpolitik.com #revolusi #BlackLivesMatter #MahatmaGandhi #Gerindra #Permadi #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 10, 2019 at 3:08am PDT

Tentu pertanyaan terbesarnya adalah apakah revolusi – baik dalam pemikiran Permadi maupun dalam pemikiran Syahganda – bisa terjadi pasca Pemilu 2019?

Mungkinkah Revolusi Pemilu?

Revolusi kerap diartikan sebagai tranformasi sosial-politik fundamental yang umumnya terjadi seketika (sudden change) dalam hubungan dengan kekuasaan maupun struktur kemasyarakatan. 

Revolusioner asal Rusia, Leon Trotsky membedakan revolusi ke dalam political revolution dan social revolution, di mana kategori yang pertama hanya melibatkan pergantian pucuk kekuasaan tanpa mempengaruhi struktur sosial dan kepemilikan properti, sementara kategori terakhir melibatkan perubahan yang menyeluruh termasuk struktur sosial masyarakat. 

Reformasi 1998 adalah contoh political revolution karena hanya mengganti pucuk kekuasaan – terbukti dengan masih berkuasanya elite Orde Baru hingga saat ini.Sementara Revolusi Bolshevik pada 1917 adalah social revolution karena menghancurkan struktur sosial masyarakat yang kala itu dikuasai oleh otokrasi tsaris di bawah Kekaisaran Rusia.

Aristoteles membahasakannya secara berbeda dalam karyanya Politics. Menurut murid dari Plato itu, revolusi bisa diklasifikasikan dalam konteks signifikansi perubahan konstitusional yang terjadi. Artinya, ada revolusi yang benar-benar mengganti secara keseluruhan konstitusi negara, namun ada pula yang hanya memodifikasi sebagian saja. 

Terkait wacana revolusi pasca Pemilu 2019, memang tidak begitu jelas apakah tujuannya adalah social revolution ataukah sekedar political revolution. Juga belum begitu jelas apakah perubahannya adalah mengganti konstitusi secara utuh atau hanya memodifikasi saja.

Namun, jika diperhatikan, Permadi juga sempat menyinggung bahwa sangat perlu konstitusi negara dikembalikan ke UUD 1945 versi asli yang belum diamandemen. Artinya secara konstitusional, perubahan yang diinginkan sangat mungkin parsial.

Selain itu, ada konteks rasial yang juga disinggung oleh pria yang dikenal percaya dunia klenik tersebut, yakni ketika ia berbicara tentang korban pertumpahan darah dan Tiongkok. Sangat mungkin hal ini mengarah pada struktur sosial masyarakat secara keseluruhan yang ujungnya menunjuk pada keinginan terjadinya social revolution.

Pertanyaannya adalah apakah hal tersebut mungkin terjadi?

Jawabannya tentu saja cukup sulit. Pasalnya revolusi membutuhkan gerakan masyarakat yang besar atau mayoritas. Sementara, konteks Pemilu 2019 – jika hasilnya tidak berubah sesuai dengan perhitungan yang saat ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) – dukungan untuk Prabowo-Sandi hanya mencapai angka 43-45 persen saja.

View this post on Instagram

Para ulama punya pandangannya masing-masing terkait dengan Pemilu 2019 Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #ijtimaulama #ijtimaulama3 #ijtimaulamaIII #multaqoulama #pemilu #pilpres #saidaqilriradj #sabrilubis #pbnu #fpi #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 10, 2019 at 12:39am PDT

Selain itu, para pemilih Prabowo-Sandi pun tampaknya banyak yang tak setuju dengan gagasan people power, apalagi revolusi. BPN sebagai badan resmi telah menolak ide tersebut. Faksi koalisi oposisi seperti Partai Demokrat, PAN dan PKS juga sangat mungkin menolaknya.

Bahkan, kelompok-kelompok berbasis agama yang umumnya keras, justru mengeluarkan rekomendasi lewat Ijtima Ulama III agar dugaan kecurangan disikapi secara prosedural-konstitusional.

Lalu, apakah itu berarti Permadi berdiri sendiri dalam isu tersebut? Jawabannya mungkin ya dan mungkin juga tidak. Di satu sisi, revolusi mungkin hanya menjadi delusi atau keyakinan Permadi semata. Namun, bukan tidak mungkin memang ada “segelintir orang” yang benar-benar menginginkannya.

Politik Kekuasaan: Revolusi Damai?

People power secara definitif memang cukup sulit terjadi di Indonesia saat ini. Apalagi, menurut mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As’ad Said Ali, syarat-syarat people power – seperti krisis ekonomi yang benar-benar menyengsarakan, serta krisis politik dan budaya – tidak terjadi.

Kondisi ekonomi saat ini memang tidak cukup baik, namun tidak seburuk katakanlah yang terjadi pada tahun 1998. Krisis politik yang menyebabkan pemerintahan tidak berjalan juga tidak sedang terjadi. Begitupun dengan krisis kebudayaan dan tidak berfungsinya pranata sosial, hilangnya identitas bangsa, dan runtuhnya semangat kebersamaan – semuanya juga belum cukup terjadi.

Namun, people power dalam konteks gerakan massa, tetap saja mungkin terjadi. Apalagi, jika tudingan kecurangan Pemilu bisa dibuktikan dan benar adanya, serta kelompok-kelompok elite mampu menggerakkan massa dalam jumlah yang besar.

Hal inilah yang membuat narasi revolusi damai yang diungkapkan Syahganda Nainggolan bisa saja terjadi. Revolusi damai memang menitikberatkan pada tidak adanya korban jiwa yang dihasilkan dari gerakan tersebut.

Dalam tulisannya, Syahganda memang menyebutkan beberapa contoh, misalnya #BlackLivesMatter yang terjadi di Amerika Serikat (AS) sebagai protes penembakan warga kulit hitam, Occupy Wall Street (OWS) yang merupakan protes atas ketimpangan sosial dan ekonomi, serta The Arab Spring yang terjadi di Tunisia yang menurutnya terjadi secara damai tanpa jatuhnya korban jiwa.

Ia juga menyebutkan bahwa revolusi damai berakar dari gerakan Mahatma Gandhi di India dan Martin Luther King di AS.

Namun, patut dicatat bahwa revolusi damai Gandhi bersifat pasif. Gerakan tersebut berfokus pada dampak dari aktivitas – misalnya memboikot produk-produk tertentu – sebagai ujung dari tuntutan. Butuh lebih dari cukup jumlah mayoritas masyarakat Indonesia agar revolusi model seperti ini dapat berhasil.

Demikianpun dengan aksi Martin Luther King yang punya dimensi dan ikatan yang lebih kuat karena berbasis pada isu rasial warna kulit yang jelas terlihat. Sementara, konteks Indonesia saat ini cukup sulit untuk melihat ikatan yang demikian bisa diartikulasikan.

Memang, ada persoalan bahwa 1 persen dari populasi di negara ini menguasai 49 persen kekayaan nasional. Namun, konteks tersebut belum cukup untuk mampu menggerakan aksi massa yang besar, kecuali – katakanlah – pertumbuhan ekonomi Indonesia anjlok atau bahkan minus, inflasi tak terkendali, utang membengkak, dan lain sebagainya.

Jika hal-hal itu yang terjadi, maka tak butuh Permadi atau Syahganda, masyarakat pun dengan sendirinya akan tahu apa yang harus dilakukan.

Pada akhirnya, dinamika politik yang terjadi saat ini memang tak lebihnya menjadi ujung dari politik kekuasaan. Jangan sampai gara-gara perebutan kepentingan di tingkat elite, masyarakat jadi mudah diadudomba.

Sebab, jika kondisi dalam negeri kacau, mereka-mereka itu akan melenggang dengan jet pribadinya ke Jepang, Maldives, Hong Kong, dan lain sebagainya. Sementara masyarakat biasalah yang akan menangisi hilangnya masa depan anak-anak mereka. (S13)