PinterPolitik.com

“The parliament no longer is an ‘assembly of wise men chosen as individual personalities by privileged strata, who sought to convince each other through arguments in public discussion on the assumption that the subsequent decision reached by the majority would be what was true and right for the national welfare.’ Instead it has become the ‘public rostrum on which, before the entire nation (which through radio and television participates in a specific fashion in this sphere of publicity), the government and the parties carrying it present and justify to the nation their political program, while the opposition attacks this program with the same openness and develops its alternatives.” – Jürgen Habermas

Berbagai persoalan pelik menerpa babak akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019. Di antaranya, terdapat permasalahan kemanusiaan di Papua, pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai bermasalah, serta – yang paling memantik reaksi masyarakat – penetapan revisi Undang-Undang (UU) KPK yang dinilai terburu-buru, tidak mendengar aspirasi publik, dan berpotensi melemahkan taji pemberantasan korupsi di Indonesia.

Atas beberapa peristiwa tersebut, banyak pihak menuding pemerintahan Jokowi telah mencederai cita-cita demokrasi Indonesia pada era Reformasi – terutama dalam konteks pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta jaminan negara atas hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan berpendapat.

Beberapa bulan berselang, situasi politik di Indonesia mulai mereda. Satu demi satu instrumen pemerintahan periode 2019-2024 juga telah terbentuk. Sebanyak 575 orang wakil pilihan rakyat telah duduk nyaman di bangku empuk senayan. Kabinet berjumlah 34 orang pembantu presiden juga telah disumpah dan bertitah akan bekerja beriringan demi kemajuan bangsa.

Namun, dengan berbagai persoalan yang telah disebutkan tadi, layakkah kita menyemai optimisme pada pemerintahan mendatang untuk merawat demokrasi ini? Mari kita berkaca sebentar.

Polemik RUU KPK dan Pembukaan Ruang-ruang Demokrasi

Akhir September lalu, berbagai lapisan masyarakat yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi publik dalam merespons penetapan revisi UU KPK. Di samping itu, proses pengesahan undang-undang KPK juga dinilai terburu-buru dan tidak mendengarkan aspirasi masyarakat.

Diketahui, proses pengesahan revisi UU KPK dilakukan hanya dalam kurun waktu 12 hari. Pembahasan mengenai revisi ini tiba-tiba muncul pada Rapat Paripurna pada 5 September dan disahkan pada 17 September.

Revisi UU KPK juga tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2019. Hal ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran.

Masyarakat yang sepatutnya menjadi pihak sentral dalam pengambilan kebijakan pun dinegasikan menjadi pelanggan yang ‘terima jadi’, tanpa dilibatkan dalam proses penggodokan. Masyarakat ‘ditelantarkan’ tanpa informasi, tanpa ruang untuk didengarkan, hingga akhirnya peraturan dibentuk tanpa berkonsultasi pada konsensus publik.

Masyarakat seharusnya sejak awal diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat dan aspirasi politik mereka secara publik dengan jaminan bahwa aspirasi tersebut akan diserap oleh sistem politik yang ada. Melalui kesepahaman yang terbentuk melalui proses diskusi di dalam ruang demokratis tersebut, para penguasa kemudian dapat membentuk kebijakan/peraturan yang telah ‘teruji’ oleh opini publik.

Ramai-ramai mengenai revisi UU KPK merupakan contoh solid bahwa alur komunikasi politik secara bottom-up di Indonesia mengalami penyumbatan, entah secara sengaja maupun tidak. Ruang aspirasi masyarakat seharusnya tidak terbatas pada demonstrasi di jalan.

Namun, jauh sebelum itu, dibutuhkan pembukaan ruang-ruang demokrasi di mana publik sebagai pemangku kepentingan dan penguasa sebagai pembentuk kebijakan dapat bertemu untuk mencapai konsensus mengenai sebuah aturan/kebijakan. Perlu dipahami bahwa keterlibatan masyarakat dalam demokrasi bukan hanya lima tahun sekali melalui pemilihan umum. Bukan juga hanya melalui kegiatan unjuk rasa ke jalanan.

Masyarakat harus sadar akan hak mereka untuk dapat mendiskusikan pendapat mereka secara publik dan mempersoalkan segala tema yang relevan agar proses pembentukan kebijakan menjadi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Fransisco Budi Hardiman dalam bukunya yang berjudul Demokrasi Deliberatif menuturkan bahwa ruang demokratis – di mana para warga negara dapat menyatakan opini, kepentingan, dan kebutuhan mereka secara diskursif – adalah gagasan pokok ruang publik politis (political public sphere).

Konsep public sphere (ruang publik) sendiri merupakan sebuah gagasan yang diperkenalkan oleh salah satu pemikir politik paling penting generasi kedua mazhab Frankfurt, yakni Jürgen Habermas. Konsep public sphere yang dijelaskan oleh Habermas pada dasarnya mengacu kepada sebuah domain dalam kehidupan sosial manusia dimana opini publik dapat terbentuk.

Opini tersebut kemudian harus dijadikan acuan bagi penguasa agar terus-menerus melakukan konsultasi dengan publik ketika mengambil keputusan mengenai kemaslahatan bersama. Antonius Galih Prasetyo dalam tulisannya yang berjudul Menuju Demokrasi Rasional menuturkan bahwa ruang publik memainkan peran yang vital dalam penguatan demokrasi, yakni sebagai ruang yang dihidupi oleh masyarakat sipil dan berfungsi sebagai intermediasi antara negara dengan individu privat. Melalui ruang publik, politik yang dijalankan dapat dikontrol dan diperiksa secara saksama melalui nalar publik.

Lantas, siapa yang memiliki tanggung jawab untuk membentuk ruang demokratis untuk menampung dan menyerap aspirasi publik tersebut?

Tanggung Jawab Siapa?

DPR dan partai politik mungkin adalah dua pihak yang turut bertanggung jawab. Apakah mereka telah menjalankan tugas tersebut?. Dilansir dari situsnya, salah satu tugas DPR adalah untuk menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Serupa dengan tugas DPR tersebut, Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

DPR dan Partai Politik memiliki tugas sebagai intermediaris/perantara antara publik dan penguasa. Mereka seharusnya bertindak sebagai ‘pengeras suara’ rakyat yang aspirasinya perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan/kebijakan.

Belakangan ini, muncul wacana DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk membuat “alun-alun demokrasi” di kompleks gedung DPR/MPR. Tujuannya tak lain untuk memfasilitasi ruang aspirasi publik yang ingin melakukan unjuk rasa.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa “alun-alun demokrasi” tersebut dibuat agar masyarakat bisa melakukan unjuk rasa secara langsung di dalam kompleks parlemen. Mereka juga dijanjikan bisa bertemu langsung dengan pimpinan DPR dan akan difasilitasi untuk bertemu pejabat yang menjadi sasaran unjuk rasa.

Bamsoet menyebutkan bahwa alun-alun demokrasi ini dibuat agar kegiatan demonstrasi tidak mengganggu fasilitas umum seperti menutup jalan tol. Meski demikian, rasanya perlu dipahami kembali bahwa ruang aspirasi publik tidak sepatutnya dipandang sempit sebagai kegiatan demonstrasi semata.

Keterlibatan publik harus lebih dari itu. Jauh sebelum itu, publik harus dilibatkan dalam segala bentuk pembentukan peraturan yang memiliki konsekuensi terhadap kemaslahatan publik. Ruang-ruang publik dan saluran aspirasi harus dibuka selebar-lebarnya.

Keputusan politik yang menyangkut kemaslahatan publik mutlak harus berkonsultasi dengan opini publik. Kegiatan jajak pendapat dalam pembentukan peraturan/kebijakan harus dilakukan secara rutin dan transparan.

Forum-forum diskusi antara publik dan penguasa harus dilakukan secara terbuka, inklusif, dan egaliter. Publik tidak harus selalu “berpanas-panasan” dan berteriak-teriak kepada wakil rakyat terhormat agar dapat didengar. Kami yakin wakil rakyat tidak semanja itu.

Tulisan milik Avicena Farkhan Dharma, mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas Brawijaya.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Setelah PKI dan komunisme, saat ini isu radikalisme nampaknya telah menjadi pembicaraan umum di sekat-sekat diskusi publik. Bukan tanpa alasan, setelah kejadian penusukan terhadap mantan Menko Polhukam Wiranto, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara terbuka menyatakan akan memerangi isme yang kini sering diidentikkan bermuara pada kekerasan dan teror ini.

Tidak sebatas jargon, pengejawantahan perlawanan terbuka terhadap radikalisme terlihat jelas dalam susunan kabinet terbaru Presiden Jokowi yang disebut oleh berbagai media sebagai “kabinet anti-radikalisme”.

Bagaimana tidak, untuk pertama kalinya setelah Reformasi Menteri Agama (Menag) dijabat oleh eks militer, yaitu Fachrul Razi. Lalu terdapat eks Kapolri, Tito Karnavian yang diberikan mandat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Yang paling fenomenal tentunya adalah Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang ditempatkan sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) – walaupun jabatan terakhir ini memang sudah sewajarnya identik dengan sosok militer. 

Tidak hanya sekedar menempatkan berbagai sosok nasionalis di posisi strategis untuk melawan radikalisme, pemerintah juga telah melakukan berbagai kebijakan nyata terhadap seruan perang yang telah dikumandangkan.

Yang terbaru, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meluncurkan platform portal aduan yang bernama aduanasn.id yang bertujuan sebagai tempat untuk melaporkan ASN yang menyebarkan konten radikalisme, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sosial media (sosmed).

Melalui platform ini, pemerintah sepertinya benar-benar ingin membersihkan ASN dari segala bentuk bibit radikalisme.

Akan tetapi, alih-alih mendapatkan respon positif, peluncuran platform tersebut justru mendapat berbagai tanggapan negatif. Misalnya saja dari Pengamat Teknologi Informasi Komunikasi dari ICT Institute, Heru Sutadi yang menilai terdapat beberapa larangan yang berlebihan dalam ketentuan pengaduan tersebut.

Pasalnya, dalam ketentuan yang dibuat oleh pemerintah, sekedar memberikan “like” terhadap konten radikalisme sudah memenuhi unsur untuk dapat diadukan. Tidak hanya itu, Heru juga menyorot perihal adanya kemungkinan akun samaran, sehingga akan sulit untuk menentukan apakah ASN tersebut benar-benar terpapar radikalisme.

Di luar persoalan teknis seperti yang disebutkan oleh Heru, tanggapan dari politikus Gerindra, Sodik Mudjahid yang menyebut adanya portal tersebut mengingatkan pada kondisi ASN di zaman Orde Baru (Orba) sepertinya merupakan kritik tajam yang layak untuk ditanggapi serius.

Melihat polanya, pemerintah besar kemungkinan telah melakukan agenda yang disebut dengan “penyisiran pikiran”. Lugasnya, ini adalah agenda di mana pemerintah memutuskan mana pemikiran yang boleh berlaku dan tidak boleh di masyarakat – dalam konteks ini ASN.

Merujuk pada George Orwell dalam novelnya Nineteen Eighty-Four (1984) yang menjadi banyak rujukan literasi negara totalitarian, fenomena ini adalah apa yang disebut sebagai thoughtcrime atau kejahatan pikiran. Ini adalah kondisi di mana pikiran telah dipandang sebagai suatu kejahatan oleh pemerintah.

Namun, thoughtcrime yang dijelaskan oleh Orwell adalah kondisi yang terjadi di negara totalitarian. Oleh karenanya, apakah Indonesia telah menapaki jalan untuk menuju negara totaliter? Ataukah, negara ini memang telah menjadi negara totaliter?

Radikalisme adalah Thoughtcrime?

Membongkar pada latar rasionalisasinya, usaha nyata macam peluncuran portal aduan ASN memang dilatarbelakangi oleh temuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menyebut banyak menerima aduan terkait ASN yang terpapar paham radikalisme.

Selaras dengan pernyataan BNPT tersebut, di berbagai daerah memang terdapat laporan terkait adanya ASN yang terpapar paham radikalisme.

Misalnya saja pernyataan terbuka Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang menyebutkan telah menerima banyak laporan bahwa terdapat ASN yang terpapar dan menyebarkan paham radikalisme dan anti-Pancasila.

Lalu terdapat Bripda Nesti Ode Samili, seorang polwan yang sebelumnya berdinas di Polda Maluku Utara, disebut memiliki keterkaitan dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bekasi dan sedang dipersiapkan untuk menjadi “pengantin” alias eksekutor bom bunuh diri.

Di tubuh TNI, Menhan sebelumnya Ryamizard Ryacudu menyebut terdapat sekitar 3 persen prajurit TNI – termasuk purnawirawan TNI – yang terpapar radikalisme dan tidak setuju Pancasila sebagai ideologi negara.

Secara keseluruhan, pada November 2018 lalu, Direktur Eksekutif Institut Demokrasi Republikan (ID-Republikan), Syaiful Arif menyebut berdasarkan hasil survei Alvara Research Center, diperkirakan sebanyak 19,4 persen ASN anti-Pancasila.

View this post on Instagram

Jokowi teken PP pencegahan terorisme.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 25, 2019 at 10:05pm PST

Melihat pada sebaran informasi tersebut, tentu cukup dipahami bahwa pemerintah ingin membersihkan ASN dari bibit-bibit paham radikalisme. Terlebih lagi, ASN adalah pegawai yang dibayar dan dipergunakan oleh negara, sehingga tentu menjadi kontradiksi tersendiri apabila bersikap anti terhadap dasar negara Pancasila.

Akan tetapi, terdapat ironi tersendiri dari pemerintah terkait usaha untuk memberangus paham radikal dalam tubuh ASN. Ironinya adalah, jika pemerintah beserta data intelijen telah mengetahui bahwa terdapat sebaran paham radikal ataupun anti-Pancasila, mengapa sebaran-sebaran tersebut tidak langsung ditindak, ditangkap, dan lain sebagainya?

Menjadi cukup riskan untuk dilihat bagaimana pemerintah berulang kali secara terbuka justru menyampaikan perang terhadap radikalisme. Pasalnya, pesan-pesan tersebut justru terbaca sebagai suatu “bahasa peringatan” kepada warga negara bahwa “radikalisme itu ada dan anda tidak boleh mengikutinya”. Padahal, definisi dan makna radikalisme itu sendiri masih abu-abu.

Jika benar demikian yang terjadi, maka jelas saja bahwa radikalisme telah berlaku sebagai suatu kejahatan bagi pemerintah. Karena statusnya sebagai kejahatan, pemerintah memiliki wewenang hukum untuk menindak dan melarang setiap sebaran dan bibit radikalisme tersebut.

Inilah yang kemudian disebut sebagai thoughtcrime, yaitu kondisi di mana pemerintah menetapkan apa yang tidak boleh “dipikirkan” oleh masyarakat. Namun, intensitas pemberlakuan thoughtcrime ini memang belum sampai pada level seperti di novel Nineteen Eighty-Four.

Akan tetapi, apabila thoughtcrime ini terus berlanjut, bahkan meluas secara konstan, tentu tidak dapat dipungkiri bahwa negara totaliter dalam Nineteen Eighty-Four akan benar-benar berwujud di Indonesia.

Penyusutan Ruang Publik

Melihat secara jernih, di luar persoalan adanya usaha pemerintah untuk memberangus paham radikal dari tubuh ASN. Platform portal aduan ASN yang telah diluncurkan oleh pemerintahan sebenarnya bisa dianggap sebagai bentuk penyusutan ruang publik atau shrinking civic space.

Kesimpulan atas ini terlihat jelas dari peraturan aduan yang bahkan menyasar fitur “like” di sosmed. Bagaimana mungkin negara bahkan melarang warga negara untuk sekedar menyukai postingan hanya karena dipandang merupakan konten radikalisme. Ini tidak ubahnya seperti negara tidak hanya melarang kebebasan berpendapat, melainkan juga sudah menyentuh kebebasan untuk sekedar menyukai sesuatu.

View this post on Instagram

Rektor Unhan beri sambutan tentang bahaya laten PKI.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 24, 2019 at 10:01pm PST

Aristoteles mendefinisikan manusia sebagai homo rationale atau makhluk yang berpikir dan menempatkan aktivitas berpikir sebagai hal yang inheren dalam diri manusia. Oleh karenanya, pikiran pada hakikatnya adalah hak yang paling dasar yang tidak mungkin dikurangi, dicabut, ataupun dirampas.

Seperti apa yang disebutkan oleh Robert Nozick dalam Anarchy, State, and Utopia, bahwa setiap tindakan untuk mengurangi atau merampas hak pribadi mestilah dilakukan melalui jalan kekerasan. Pada konteks ini, apa yang dikemukakan oleh Nozick sepertinya benar-benar terjadi. Pasalnya, karena memenuhi haknya untuk sekedar meng-like postingan, seorang ASN bahkan dapat dipecat.

Perlu untuk digarisbawahi, ini tidak dimaksudkan untuk menyebut bahwa pemberangusan paham radikalisme dalam tubuh ASN itu tidak boleh dilakukan, melainkan menyorot cara yang dilakukan oleh pemerintah karena berpotensi menyebabkan penyusutan ruang publik.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dengan segala aparatur yang dimilikinya, seperti intelijen, militer, polisi, dan sebagainya, seharusnya penyelesaian persoalan radikalisme ini diselesaikan secara senyap. Lantas mengapa pemerintah lebih memilih melakukan perang terbuka bahkan membuat portal aduan?

Suka tidak suka, itu justru akan menciptakan kesan bahwa pemerintah ingin melakukan kontrol pikiran terhadap masyarakat atau thoughtcrime.

Pada akhirnya, peluncurahan portal aduan ASN yang dilakukan oleh pemerintah adalah legitimasi atas paham radikalisme yang disebut sebagai kejahatan. Singkat kata, bukan tanpa alasan bahwa banyak pihak menyebutnya sebagai agenda dalam menjalankan thoughtcrime dan penyusutan ruang publik. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.