PinterPolitik.com

Pandemi virus Corona (Covid-19), sepertinya tidak hanya menciptakan bencana kesehatan ataupun bencana ekonomi, melainkan juga turut mengubah tatanan sosial yang ada. Konteks terakhir misalnya terlihat dari seolah berpindahnya peran pejabat dengan komika.

Ingatan publik tentu masih segar perihal beberapa pejabat yang justru menjadikan Covid-19 sebagai candaan. Sementara di sisi lain, para komika tanah air, justru melontarkan berbagai satire keras perihal kondisi yang tengah terjadi.

Satu di antaranya adalah komika bernama Gusti Muhammad Abdurrahman Bintang Mahaputra, atau yang lebih akrab dikenal sebagai Bintang Emon. Dalam satire terbarunya, ia mengomentari perihal kasus hukum Novel Baswedan yang disebut memiliki berbagai keganjilan.

Menariknya, setelah video tersebut viral, meme yang berisi Bintang Emon adalah pengguna narkoba jenis sabu-sabu tiba-tiba berseliweran di media sosial Twitter. Sontak saja, berbagai pihak kemudian menyebutkan bahwa sang komika telah diserang oleh buzzer.

Tidak hanya mendapatkan perhatian dari masyarakat, Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay juga turut berkomentar dengan menegaskan agar pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) perlu untuk menertibkan pihak yang mem-bully, memfitnah, hingga mengancam para pengkritik.

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto juga turut memberikan komentar serupa dengan menduga bahwa Bintang Emon menjadi target sasaran serangan buzzer karena berani mengemukakan pendapatnya secara kritis.

Komentar yang lebih menohok kemudian datang dari mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli (RR) yang menyebutkan bahwa serangan buzzer ke Bintang Emon menunjukkan buzzer seolah belajar dari Menteri Propaganda Nazi Joseph Goebbels, yakni terus menebarkan kebohongan masif agar nantinya disebut sebagai kebenaran.

Singkat kata, RR hendak mengatakan bahwa dengan disebarnya meme Bintang Emon menggunakan sabu-sabu, itu adalah propaganda agar berbagai pihak percaya pada hal tersebut agar nama sang komika jatuh, sehingga suaranya menjadi tidak didengar lagi.

Bintang Emon sendiri terlihat cukup santai dalam merespons meme tersebut. Unggahannya terkait surat bukti bebas narkoba telah menjadi bantahan keras yang kemudian semakin menguatkan dukungan publik terhadapnya.

Dengan fakta bahwa strategi buzzer tidak hanya terjadi di kasus Bintang Emon, melainkan telah menjadi peristiwa yang berulang. Tentu patut dipertanyakan, sebenarnya kondisi politik apa yang tengah terjadi dalam permasalahan ini?

Pemerintah Terapkan Konsep Huxleyan?

Menariknya, fenomena buzzer yang disebut pro-pemerintah ini adalah apa yang telah diprediksi oleh Aldous Huxley dalam novelnya Brave New World (BNW) pada tahun 1932.

Novel BNW, sama halnya dengan novel Nineteen Eighty-Four (1984) milik George Orwell, keduanya menyajikan distopia akan bagaimana negara mengontrol warga negaranya secara total.

Bedanya, jika dalam 1984, Orwell menyajikan sosok negara yang merampas informasi sehingga menciptakan situasi kontrol yang dimotivasi oleh rasa takut dan kebencian.

Sementara di dalam BNW, Huxley menyajikan sosok negara dengan kemajuan teknologi yang justru membanjiri informasi yang kemudian menciptakan situasi kontrol yang dimotivasi oleh kenikmatan (pleasure) dan ketidaktahuan.

Melalui tumpahan informasi, akan tercipta disinformasi masif yang membuat masyarakat tidak mampu membedakan mana informasi yang semestinya dipercaya. Pada akhirnya, hal ini akan melahirkan kondisi masyarakat yang justru tak acuh terhadap informasi.

Masyarakat akan menjadi pasif terhadap informasi, dan lebih memilih mementingkan dirinya sendiri (egois) di dalam pusaran informasi yang membingungkan.

Konteks Huxley tersebut tampaknya begitu relevan dengan kondisi masyarakat di kota-kota besar atau masyarakat urban yang justru semakin pasif dan egois ketika berhadapan dengan kecepatan dan berlimpahnya informasi. Kasarnya, masyarakat justru gagap menghadapi derasnya laju informasi.

Ini #GakSengaja bikin cuitan ya. #infografis #politik #NovelBaswedan https://t.co/Pjp4S2CuFO pic.twitter.com/poq2Aec0EJ

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 15, 2020

Lantas pertanyaannya, bagaimana hal tersebut kemudian menjadi cara negara untuk mengontrol warga negara?

Seperti yang disebutkan sebelumnya, hal itu terjadi melalui kenikmatan dan ketidaktahuan. Maksudnya adalah, masyarakat yang telah terkondisikan pasif dan egois akan membuat mereka menjadi tidak kritis terhadap pemerintah dan cenderung bersikap “bodo amat” terhadap apa yang tengah terjadi.

Imbasnya, negara dapat berlaku apapun (otoriter) tanpa mendapatkan tekanan yang berarti dari masyarakat.

Kondisi masyarakat yang semakin menjadi pasif dan egois ini kemudian dikenal dengan istilah peringatan Huxleyan (Huxleyan warning) yang diambil dari nama belakang Aldous Huxley.

Melihat peristiwa buzzer yang seolah disiagakan untuk meredam isu sensitif terhadap pemerintah seperti keluarnya #SawitBaik ataupun #TagihanPLNOKAja beberapa waktu lalu, kita mungkin dapat menyimpulkan bahwa konsep Huxleyan sepertinya telah diterapkan.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi juga turut mengamini hal ini dengan menyebutkan gejala penerapan Huxleyan telah lama terlihat. Jelasnya, pola yang sama telah berulang kali dilakukan sebelumnya.

Akan tetapi, sikap pasif dan egois ekstrem seperti gambaran Huxley tentunya belum terjadi pada masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari derasnya gelombang penolakan atau kritik terhadap kebijakan pemerintah ataupun aktivitas buzzer yang dinilai bertujuan untuk meredam isu.

Menariknya, Fahmi tidak hanya menilai bahwa tatanan politik yang ada tengah menerapkan Huxleyan, melainkan juga turut menerapkan Orwellian sekalian karena adanya perampasan informasi atau sortir informasi.

Konteks Orwellian ini misalnya dapat dilihat dari kasus diskusi Papua kemarin di Universitas Indonesia yang mendapatkan berbagai tekanan sehingga akhirnya dibatalkan. Sortir informasi ala Orwellian tampak begitu terasa terhadap berbagai diskursus yang membahas Papua.

Lebih jauh dari itu, Fahmi bahkan menyebutkan terdapat indikasi bahwa tatanan politik tengah menuju fasisme. Itu dalam artian masyarakat seolah diberlakukan layaknya kanvas, yang mana harus ada satu suara seragam. Konteks tersebut menurutnya terlihat jelas dari diserangnya pihak-pihak yang memiliki suara berbeda (pengkritik) oleh para buzzer.

Mengapa Novel Dibela?

Melihat polanya, kita mungkin dapat menyimpulkan bahwa buzzer kerap kali dikeluarkan guna meredam isu-isu sensitif. Akan tetapi, seperti yang diungkit oleh RR mengenai buzzer yang menerapkan taktik propaganda ala Nazi, tujuan tersebut sepertinya akan sulit terealisasi pada kasus Novel.

Itu misalnya terlihat dari derasnya dukungan terhadap Bintang Emon karena publik menilai terdapat keganjilan dalam kasus hukum Novel. Tentu pertanyaannya, mengapa penyidik senior KPK ini begitu didukung?

Konteks derasnya dukungan ini dapat kita pahami melalui teori pragmatic ethics atau etika pragmatis. Tidak seperti dalam pengertian sehari-hari yang mengartikan kata pragmatis bertendensi minor, etika pragmatis adalah teori etika yang menjelaskan bahwa suatu putusan etis terkait moralitas – benar atau salah – tidak perlu didapatkan melalui suatu refleksi mendalam atau filosofis, melainkan cukup ditarik dari habituasi sehari-hari.

Sungguh sebuah tuntutan yang ajaib bin aneh. Setelah 3 tahun bisa dibilang "buron", akhirnya hanya 1 tahun penjara tuntutan untuk para penyiram air keras ke @nazaqistsha . #infografis #politik #pinterpolitikhttps://t.co/QxnLpkh1SW pic.twitter.com/mNxLRRcDKp

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 12, 2020

Sebelum filsuf-filsuf pragmatisme seperti John Dewey merumuskan teori etika ini, penjelasan serupa sebenarnya telah lama dilontarkan oleh Aristoteles dengan menyebutkan bahwa keputusan etis sebenarnya lebih dibangun melalui habituasi individu.

Habituasi yang dimaksud di sini adalah kehidupan individu yang menyerap, mengadopsi, serta mulai memetakan terkait mana yang benar dan mana yang salah dalam roda kehidupannya. Dari pengalaman tersebut, kemudian terakumulasi atau terkonstruksi menjadi konsep etika atau moralitas yang diamini oleh individu terkait.

Pada kasus Novel, derasnya sentimen publik yang menyebutkan terdapat hal yang salah atau tidak adil tampaknya bertumpu pada habituasi yang disebut dengan contrast effect. Menurut Rolf Dobelli dalam bukunya The Art of Thinking Clearly, contrast effect adalah penjelasan psikologis yang menerangkan mengapa seseorang dapat melakukan perbandingan sesuatu, sehingga pemberian nilai terhadap masing-masing objek dapat dilakukan.

Contrast effect ini terlihat jelas dari curahan hati berbagai pihak yang membandingkan ringannya tuntutan terhadap pelaku penyiraman air keras kepada Novel yang hanya 1 tahun penjara.

Ini misalnya diungkapkan oleh anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman yang membandingkan dengan kasus penyiraman air keras lainnya, seperti di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar yang dituntut 3,5 tahun, serta di PN Bengkulu dan PN Pekalongan yang dituntut 10 tahun penjara.

Akan tetapi, menimbang pada penjara 1 tahun yang disebut tidak adil tersebut masih berupa tuntutan dan belum menjadi putusan, tidak sedikit yang menyebutkan bahwa derasnya aspirasi masyarakat dalam kasus Novel akan menjadi pertimbangan agar putusan yang keluar nantinya dapat lebih adil. Itulah harapan kita semua.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]K[/dropcap]orupsi adalah sebuah tindakan kejahatan, namun tindakan kejahatan itu sendiri juga seringkali dipicu dari adanya korupsi politik. Mungkin sutradara Holywood ternama Martin Scorsese juga akan terperangah dengan berbagai manuver dan intrik koruptor di Indonesia yang begitu rumit membelit, sehingga sulit mencari titik akhirnya. Terlebih ketika lembaga-lembaga yang bertugas memberantas korupsi sibuk ribut sendiri.

Nama Novel Baswedan, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berusia 40 tahun, pasti sudah dikenal masyarakat. Sebagai korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang hingga kini belum tertangkap, kisahnya tidak hanya mendatangkan haru dan simpati, tapi juga kemarahan publik. Melakukan kekerasan terhadap Novel, sama dengan menentang pemberantasan korupsi.

Apa tanggapan @jokowi tentang insiden yang menyerang Novel Baswedan pagi ini? Berikut selengkapnya di https://t.co/LDKsb4Os4k. pic.twitter.com/imiPg2dY22

— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) 11 April 2017

Kepolisian, sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyelidiki kasus ini, sayangnya terkesan lamban mengungkap kasus Novel yang kelihatannya sederhana. Di sinilah kemudian Novel menuding bahwa Kepolisian tidak punya nyali (atau keinginan) untuk menangkap pelakunya. Mengapa ia begitu yakin oknum petinggi Kepolisian pelakunya?

Di sisi lain, Novel juga dilaporkan ke Kepolisian oleh mantan saksi di kasus suap yang melibatkan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Muchtar, yaitu Nico Panji Tirtayasa. Dalam video yang menjadi viral, Nico atau yang sering ditulis sebagai Miko, menyatakan kalau telah memberikan kesaksian palsu untuk memberatkan pamannya, Mochtar Efendy dan Akil Muchtar atas tekanan Novel. Mungkinkah?

Munculnya Nico, tentu menjadi santapan empuk bagi Panitia Khusus (Pansus) DPR yang tengah sibuk mencari celah untuk melemahkan lembaga antikorupsi tersebut. Dewan perwakilan yang sejatinya mewakili rakyat ini, seperti kita tahu, anggotanya cukup banyak yang terjerat jala antikorupsi KPK. Keterangan Nico dapat saja menjadi landasan bagi para anggota parlemen tersebut untuk meniadakan KPK.

Dendam Lama KPK vs Polri

“Saya cukup bisa sebut Polri tidak akan berani mengungkap. Mungkin begini, ayo kita lihat apakah ke depan akan diungkap. Saya yakin sekali tidak akan diungkap.” ~ Novel Baswedan

Sejak awal, sebenarnya Novel telah menuding ada oknum petinggi Kepolisian di belakang kasus penyiraman air kerasnya. Bahkan di acara Mata Najwa, kabarnya ia sudah memberitahukan nama jenderal kepolisian tersebut. Namun hingga kini, polisi malah sibuk dengan sketsa pelaku yang waktunya pembuatannya perlu berhari-hari. Apakah ini berarti Kepolisian memang sengaja melambat-lambatkan prosesnya?

Di sisi lain, Novel begitu percaya kalau apa yang terjadi padanya adalah ulah oknum Kepolisian. Mengapa? Apakah ia menuding kalau masih ada dendam di lembaga penegak hukum sipil tersebut? Bila ditarik lagi ke belakang, sejarah berdirinya KPK sendiri sebenarnya sudah menimbulkan ‘sakit hati’ bagi Kepolisian. Ada tiga kemungkinan yang menurut sebagian pengamat, membuat keduanya kerap berseteru.

Pertama, dikeluarkannya undang-undang pembentukan KPK bisa dikatakan sebagai sebuah kritik atau ketidakpercayaan pemerintah, terutama masyarakat, terhadap institusi penegak hukum yaitu Polri dan Kejaksaan. Pada awal berdirinya, baik KPK maupun Kepolisian juga sempat diwarnai tarik menarik kasus.

Kedua, citra KPK semakin lama semakin positif di mata rakyat. Sebaliknya, banyaknya petinggi Kepolisian yang kemudian terjerat kasus korupsi ke KPK, semakin mempersulit bagi Kepolisian untuk membangun citra positif di mata masyarakat. Dan yang ketiga, gaji yang diperoleh oleh pimpinan atau komisioner KPK jauh lebih tinggi daripada pimpinan Polri sebagai lembaga yang sama-sama menjadi penegak hukum.

Demi memperbaiki citranya, Kepolisian kemudian ikut menjerat para petinggi KPK yang di mata masyarakat terlihat berprestasi. Aksi balas dendam ini sempat dikenal dengan istilah “Cicak versus Buaya”. Terhitung Chandra Hamzah, Bibit Samad Riyanto, Antasari Azhar, Bambang Widjojanto, dan Abraham Samad yang telah diciduk Polri.

Kabarnya, Novel Baswedan juga sebenarnya menjadi salah satu yang akan diciduk Kepolisian, namun gagal karena dihadang oleh para aktivis antikorupsi. Di sini sebenarnya Polri ingin memberi pesan pada masyarakat, bahwa bahkan KPK yang dipuja-puja sebagai pejuang antikorupsi pun masih punya cela untuk berkorupsi dan melakukan penyelewengan.

Alat Permainan Politik?

“Ini sebenarnya politik. Jadi, saya sarankan KPK berhenti berpolitik. Agar track record di dalam lembaga penegak hukum jadi lebih pasti.” ~ Fahri Hamzah

Saat ini, “lawan” KPK bukan hanya Kepolisian, karena Pansus KPK yang digelar DPR juga tengah sibuk mengais celah dan cela lembaga tersebut. Selain diketuai tersangka mega korupsi KTP Elektronik, Pansus ini juga didukung sepenuhnya oleh Amien Rais. Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, geram sekaligus dendam karena namanya dikait-kaitkan dengan korupsi alat kesehatan (Alkes).

Kasus yang sama juga menimpa kader PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dan kader Partai Demokrat Marzuki Ali, di mana keduanya sempat disebutkan tersangkut dalam kasus KTP Elektronik. Walaupun di pengadilan mereka telah dinyatakan tidak tersangkut kasus tersebut, namun ulah KPK yang mengumumkan ke media bahwa mereka tersangkut kasus suap, memang membuat namanya jadi bulan-bulanan.

#KPK mengait2kan pak Amien Rais memang kebangetan. Makanya Prof Din bilang : kita boleh suudzon pada #KPK – ada apa? #angketKPK pic.twitter.com/40uQIIPJJ9

— PansusKPK (@PansusKPK) 24 Juli 2017

Akibatnya banyak pihak menilai, ulah KPK yang terkesan ceroboh ini memiliki unsur politis dibelakangnya. Sebagai  mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ikut terseret pada kasus penyebutan Amien Rais, Din Syamsuddin menganggap sikap KPK sangat tidak etis. Ia juga curiga kalau KPK sudah tidak lagi netral dan melakukan standar ganda dalam menerapkan pemberantasan korupsi.

Laporan Nico yang mengaku mendapat tekanan dari Novel, juga mengingatkan kembali pernyataan Miryam S. Haryani yang mengaku mendapat perlakukan sama, juga merupakan cela lain bagi KPK. Namun, banyak pihak juga menilai, intimidasi dalam penyidikan adalah hal yang lazim dilakukan. Bukan hanya KPK, bahkan Kepolisian pun pasti menggunakan intimidasi – tentu dengan aturan-aturan tertentu.

KPK Bebas Cela?

“Siapapun yang berperang melawan korupsi, harus membersihkan dirinya sendiri terlebih dahulu.” ~ Vladimir Putin

Tak ada seorang/lembaga pun yang sama sekali bersih, itulah yang diyakini Putin. Karena untuk menjadi sepenuhnya bersih, ia harus mampu memerangi nafsu dalam dirinya sendiri. Psikoanalis Sigmun Freud mengungkapkan, perilaku kejahatan didorong oleh hati nurani yang lemah, sehingga tak mampu menahan kuatnya desakan nafsu, atas harta, kekayaaan, dan kemewahan secara tidak halal.

Dalam kasus Novel, nafsu atas harta mungkin tidak berlaku. Namun atas kekuasaan maupun harga diri yang terlalu tinggi, menyebabkan perseteruan yang mengakar hingga melahirkan kejahatan, bisa saja terjadi. Sebagai target yang meleset, apakah saat ini Novel berpikir bahwa penyerangnya masih berhubungan dengan aksi balas dendam Polri? Apakah ini adalah balasan tertunda dari oknum Polri?

Di sisi lain, Novel pun mengakui bahwa di Kepolisian sendiri sudah ada kubu yang menginginkan perseteruan itu berakhir. Lalu mengapa ia masih saja berkeras agar Kepolisian mengungkapkan sang petinggi tersebut? Terlebih, bukti yang mengarah ke pelaku saja sulit dicari. Lalu bukti apa yang dimiliki Novel, sehingga ia begitu yakin akan sangkaannya? Ataukah ini hanya nafsu dendam Novel semata?

Begitu pun KPK secara lembaga, mengapa begitu bernafsu membawa nama-nama tokoh yang kerap beroposisi dengan pemerintah pada kasus yang belum terbukti keterlibatannya? Bila dipikirkan lebih tajam, apakah mungkin sangkaan Din Syamsuddin bahwa KPK tidak lagi netral itu nyata? Karena nampaknya ada kepentingan besar yang mengendalikan lembaga penting negara itu untuk memenuhi political of interest penguasa beserta pendukungnya.

Sepak terjang KPK di tanah air memang sangat perlu diapresiasi, prestasinya menjaring para koruptor dalam birokrasi pemerintahan tak perlu ditanya lagi. Namun bukan berarti lembaga ini menjadi lembaga super yang tanpa pengawasan, apalagi KPK masih berhutang kasus-kasus mega korupsi seperti BLBI, Bank Century, RS Sumber Waras, pengadaan Quay Container Crane di Pelindo II, kasus suap Mantan Dirut Garuda, kasus suap Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, korupsi Reklamasi teluk Jakarta, serta banyak lagi kasus yang seakan menguap tanpa cerita.

Sekarang, siapa yang paling berhak untuk mengevaluasi kinerja KPK, DPR kah? Sebagai lembaga negara yang terkenal korup, apakah rakyat mampu mempercayakan KPK pada anggota Dewan yang jelas-jelas mengatakan ingin membubarkannya? Ataukah Presiden? Lalu bagaimana dengan sangkaan bahwa KPK telah melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) akibat adanya campur tangan penguasa dalam setiap langkahnya? Jadi, bagaimana KPK bisa bersih tanpa cela? (R24)