Demo DPR 25 Agustus 2025 berakhir ricuh dengan motor dibakar dan gas air mata memenuhi jalanan. Apakah ini murni luapan suara rakyat atau ada “penunggang gelap” yang menunggangi aksi?

PinterPolitik.com

“Per jam 5 area Senayan mulai banyak massa yang nggak jelas afiliasinya” – Ferry Irwandi, influencer (25/8/2025)

Cupin, yang sore itu lagi nongkrong di warung kopi pinggir Senayan, ikut melongok saat suara teriakan massa semakin keras. Dari kejauhan, ia bisa melihat lautan manusia membawa spanduk menolak kenaikan tunjangan DPR yang bikin banyak orang garuk kepala.

“Bayangin, bro,” katanya sambil nyeruput kopi, “tunjangan rumah dinas Rp 50 juta per bulan, beras Rp 12 juta per bulan. Padahal, rakyat masih sibuk mikirin harga-harga naik.” Ia menepuk meja, menegaskan betapa jomplangnya realitas di gedung parlemen dengan kehidupan sehari-hari.

Demo pada 25 Agustus 2025 itu memang mengguncang Jakarta. Ribuan orang datang, dari pelajar, mahasiswa, sampai driver ojek online yang merasa ikut menanggung beban keputusan elite politik.

Awalnya aksi ini berjalan damai. Orasi menggelegar, poster dan mural penuh satire, bahkan ada yang membawa replika karung beras raksasa bertuliskan “12 juta buat siapa?”. Semua terasa sebagai cermin kemarahan rakyat yang rasional.

Tapi Cupin tahu, demo di negeri ini sering berubah arah. Sore menjelang malam, suara letupan terdengar, motor terbakar, pos polisi dirusak, dan gas air mata pun memenuhi jalan Gatot Subroto.

Kericuhan membuat aksi yang sejatinya jadi simbol aspirasi berubah wajah. Cupin, sambil menutup hidung dengan kain basah, bertanya dalam hati: “Kenapa setiap demo besar selalu ada yang ‘numpang’ bikin rusuh?”

Pertanyaan itu bukan sekadar curiga. Di media sosial, ramai beredar kabar ada massa misterius yang baru muncul sore hari. Mereka bukan mahasiswa, bukan buruh, apalagi ojek online—melainkan kelompok “penunggang gelap” yang diduga punya agenda tersembunyi.

Ada yang menuding ini ulah geng politik tertentu. Ada pula yang menyebut oligarki ikut bermain, mengincar kesempatan menjatuhkan lawan melalui kekacauan. Cupin hanya mendesah, “Demo jadi kayak kuda putih yang gagah, tapi tiba-tiba ditunggangi orang asing yang bawa alat pukul.”

Lalu, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan penunggang gelap ini? Bagaimana fenomena ini dipahami dalam teori gerakan sosial di berbagai negara?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menyoal “Penunggang Gelap”

Cupin kemudian membuka-buka buku lawas di raknya malam itu. Ia ingat pernah membaca Charles Tilly, Ernesto Castaneda, dan Lesley J. Wood dalam Social Movements, 1768–2018. Di situ disebutkan, aksi kolektif selalu punya risiko “free riders” atau penumpang gelap yang ikut tanpa kontribusi, bahkan bisa merusak.

Tilly menekankan, free riders itu mirip orang yang naik bus gratisan. Mereka tak bayar tiket, tapi bikin penuh kursi, bahkan kadang bikin ribut, sehingga tujuan perjalanan jadi kacau. Begitu pula dalam demo: ada yang menunggangi momentum, bukan menambah kekuatan, melainkan menodai pesan utama.

Sidney Tarrow dalam Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics menambahkan, gerakan sosial tanpa kontrol jelas ibarat kapal layar tanpa nakhoda. Elemen liar bisa masuk, memicu konflik internal maupun eksternal, lalu solidaritas massa hancur berkeping-keping.

Cupin membayangkan betapa sulitnya mengendalikan ribuan kepala dengan emosi beragam. Ia menghela napas, “Kalau organisasi lemah, penumpang gelap tinggal masuk, bawa bendera sendiri, lalu bikin panggung tambahan.”

Lalu ia teringat pada Umbrella Movement di Hong Kong tahun 2014. Selama 79 hari, para demonstran menuntut demokrasi langsung dengan disiplin yang mengagumkan.

“Lihat mereka,” gumam Cupin sambil menonton dokumenter, “payung kuning jadi simbol ketenangan, bukan batu lemparan.” Mereka menjaga kebersihan jalan, berbagi makanan, bahkan membuat perpustakaan kecil di tengah jalan.

Minim sekali kerusuhan, meski tekanan aparat begitu keras. Strategi komunikasi mereka solid, tujuan jelas, dan kepemimpinan kolektif terjaga. Hasilnya, gerakan itu dikenang bukan sebagai kerusuhan, tapi sebagai simbol damai yang elegan.

Bagi Cupin, perbandingan ini jelas. Indonesia seringkali gagal menjaga fokus aksi, sehingga mudah disusupi. Sementara di Hong Kong, kedisiplinan menjadi tameng dari penunggang gelap.

“Kalau saja demo di Senayan punya kesolidan macam itu,” pikirnya, “mungkin tuntutan rakyat tak akan terkubur oleh asap motor terbakar.”

Tapi siapa yang benar-benar diuntungkan dari kericuhan di Senayan? Apakah penunggang gelap ini hanya sekadar teori, atau ada aktor politik nyata di baliknya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

“Kuda Putih” Jadi “Kuda Liar”?

Malam usai demo, Cupin kembali duduk di warung kopi, kali ini ditemani berita di layar ponsel. Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, di X menyebut adanya kemungkinan penunggang gelap yang terkait dengan kelompok politik tertentu.

“Katanya ada Geng Solo, ada oligarki yang mau jatuhkan Prabowo,” Cupin mengulang isi berita. Ia geleng-geleng kepala, heran bagaimana demo rakyat bisa dipelintir jadi arena perang elite.

Bila dilihat dari teori anarki, Cupin teringat Robert Nozick dalam Anarchy, State and Utopia. Nozick menulis, ruang publik tanpa aturan jelas bisa berubah jadi panggung liar, tempat semua kepentingan masuk tanpa filter.

David Graeber dalam Fragments of an Anarchist Anthropology bahkan lebih tajam. Ia menilai, anarki bukan sekadar kekacauan, melainkan ruang kosong dari kontrol, yang bisa jadi ladang subur bagi siapa saja—entah rakyat murni, entah penyusup berkepentingan.

Cupin menghela napas. “Jadi, bukan selalu soal rakyat marah,” gumamnya. “Kadang ada tangan-tangan yang sengaja mengarahkan kemarahan agar menguntungkan mereka.”

Kerusuhan seperti pembakaran motor atau penyerangan pos polisi bisa jadi bukan spontanitas, melainkan strategi. Tujuannya sederhana: menciptakan kekacauan agar aparat punya alasan membubarkan aksi dengan keras.

Dengan begitu, tuntutan rakyat tenggelam, sementara narasi yang muncul adalah “demo anarkis”. Cupin tersenyum miris, “Kuda putih perubahan dipaksa jadi kuda liar yang menakutkan.”

Menurutnya, inilah problem klasik di banyak demo Indonesia. Aspirasi murni bercampur dengan infiltrasi politik, hasilnya jadi kacau-balau.

Cupin menutup catatannya dengan satu kalimat: “Aspirasi rakyat adalah kuda putih yang gagah. Sayang, selama masih ada penunggang gelap, ia selalu berisiko diseret ke jurang.” (A43)

PinterPolitik.com

“My partner is a shadow” – Tyler, the Creator, “911/Mr. Lonely” (2017)

Jika kita mengingat-ingat kembali masa-masa sepuluh tahun lalu, pasti akan teringat dengan kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah ditinggalkan. Maklum, manusia pasti berubah seiring berjalannya waktu – kadang menjadi lebih baik dan kadang juga lebih buruk.

Namun, perubahan apapun itu, kita harus bisa terus mengarah ke arah yang lebih baik. Mungkin, inilah yang terjadi di dunia per-kereta-api-an Indonesia.

Gimana nggak? Kalau kita ingat-ingat 10 tahun yang lalu, mungkin, kita masih banyak menjumpai para penumpang kereta api yang tidak membeli tiket. Mudahnya, mereka ini disebut sebagai penumpang gelap.

Nah, kan, kasian ya mereka-mereka yang udah beli tiket buat naik kereta api. Bisa-bisa, volume penumpangnya malah makin padat dan justru menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakadilan juga. Ya kan?

Rasa nggak nyaman kayak gini sepertinya mulai diungkapkan nih oleh Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo. Nah, Pak Ganjar ini kayak-nya sedang menaiki kereta api dengan tujuan menuju 2024 nih.

Namun, dalam perjalanannya, Pak Ganjar menemukan sejumlah “penumpang gelap” yang mencoba untuk mengganggu kenyamanan di “gerbong” PDIP nih. Katanya sih, para “penumpang gelap” ini sampai-sampai punya usul untuk mengganti “masinis” dari keretanya lho. 

Ya, bisa dibilang “masinisnya” saat ini namanya adalah Megawati Soekarnoputri. Nah, kelompok satu ini punya usul buat diganti jadi “masinis” lain yang namanya Joko Widodo (Jokowi). Waduh duh.

Wajar sih disebut “penumpang gelap” kalau ternyata kelompok-kelompok relawan yang mengaitkan diri mereka dengan Pak Ganjar ini ternyata bukan termasuk “penumpang” yang “bertiket” di kereta tersebut.

Soalnya nih, seperti yang dijelaskan oleh Marco Lisi dalam tulisannya yang berjudul The Democratisation of Party Leadership Selection, pemilihan kepemimpinan-kepemimpinan dalam “gerbong” partai politik (parpol) semacam ini merupakan dinamika intra-partai.

Nah, ngomongin soal tiket dan penumpang gelap nih. Pak Ganjar sendiri udah punya tiket belum ya? Kan, di “gerbong” itu, yang bisa nentuin soal siapa aja yang dapat tiket kan cuma satu. Nah, bisa nggak tuh Pak Ganjar dapat tiket yang kelas presidential juga tuh? Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Krisis yang diakibatkan oleh Covid-19 emang telah merembet ke berbagai bidang. Yang awalnya hanya dianggap sebagai persoalan kesehatan, kini sudah merembet ke persoalan politik dan ekonomi. Belakangan, mulai lahir juga tuh gejolak sosial akibat Covid-19.

Beh, ini mah levelnya udah parah bin gawat. Bayangin aja, kemarin ada tuh sekelompok orang yang menyebut diri Anarcho Syndicalism yang mengancam akan melakukan gerakan penjarahan massal dan menimbulkan kekacauan karena situasi sulit yang muncul akibat Covid-19.

Soalnya emang sekarang ekonomi sedang pelik. Akibat kebijakan menghentikan aktivitas perkantoran dan ekonomi – di Jakarta misalnya lewat pembatasan sosial berskala besar (PSBB), hanya 8 sektor yang diperbolehkan menjalankan usaha – akhirnya banyak pekerja yang di-PHK atau dirumahkan.

Catatan BPJamsostek menyebutkan ada sekitar 2,8 juta pekerja yang terdampak Covid-19 ini, dengan hampir separuh di antaranya di-PHK. Artinya, gelombang kehilangan pekerjaan ini bisa melahirkan chaos jika situasi tak kunjung membaik. Nah, kalau sudah kayak gitu, maka Covid-19 ujung-ujungnya akan menjadi masalah sosial.

Persoalannya, di tengah kegawadaruratan dan kepanikan yang mendera publik, sebagian pihak justru “memanfaatkan” momen ini untuk meraih kepentingan tertentu. Tuh lihat anggota DPR yang tiba-tiba aja kebut-kebutan membahas produk hukum sensitif macam RKUHP. Padahal RKUHP pada September 2019 lalu sempat melahirkan gelombang protes besar.

View this post on Instagram

Covid-19 melahirkan "wabah" PHK #poster #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tundamudikdulu #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 13, 2020 at 10:04pm PDT

Begitupun dengan Omnibus Law yang juga sensitif terhadap masyarakat lapisan bawah dan sarat akan kepentingan pengusaha dan pebisnis yang kini juga dikebut.

Makanya, nggak heran, banyak yang menilai dua produk hukum tersebut sedang “ditunggangi” oleh pihak tertentu – meminjam istilahnya Pak Dipo Alam – yang bisa disebut sebagai “penumpang gelap”.

Istilah ini memang kerap hadir ketika muncul krisis – baik ekonomi maupun politik. Pada tahun 1998 lalu, para penumpang gelap itu mengambil keuntungan dari chaos yang terjadi, misalnya di sektor properti yang terdampak besar akibat kekacauan kala itu.

Makanya, nggak heran kalau Omnibus Law dituduh ada yang menunggangi.

Tapi, sebenarnya ada sisi positifnya sih Undang-Undang sapu jagat itu dibahas dan pada akhirnya disahkan nanti jika tidak ada kendala dan tentangan berarti. Soalnya, Omnibus Law dianggap akan menjadi produk hukum yang memberikan kemudahan berusaha.

Soalnya, selama ini kan aturan terkait investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia sering tumpang tindih, apalagi di tingkatan lokal.

Hmmm, semoga aja situasi di tengah Covid-19 ini tidak dimanfaatkan untuk hal yang benar-benar buruk ya. Pak Jokowi tetap harus waspada juga soal potensi adanya penumpang gelap yang memanfaatkan situasi ini.

Soalnya penumpang gelap itu bisa bahaya buat Indonesia. Kalau yang enak itu Kekasih Gelap – eh lagunya grup band Ungu loh yang dimaksud. Enak didengar maksudnya. Hehehe. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Sometimes democracy must be bathed in blood.”

:: Augusto Pinochet (1915-2006), diktator Chile ::

[dropcap]I[/dropcap]ni memang bukan kisah tentang Konstantin Agung yang berhasil meyakinkan Licinius untuk berperang melawan Maxentius dan menyatukan seluruh Romawi di bawah panji ke-Kristenan. Setelah Maxentius kalah, Konstantin berbalik dan mengalahkan Licinius, lalu menjadikan seluruh Romawi di bawah kekuasaannya.

Ini juga bukan kisah tentang Raden Wijaya yang berhasil memperdaya tentara Mongolia untuk berperang melawan Jayakatwang yang menghancurkan Kerajaan Singasari. Setelah Jayakatwang kalah, Raden Wijaya berbalik menghancurkan ekspedisi laut Mongolia dan mendirikan Kerajaan Majapahit di Jawa Timur.

Ini adalah kisah tentang Masinton Pasaribu, politisi PDIP yang menyebut bahwa demokrasi Indonesia telah disusupi oleh para “penumpang gelap”. Ketiga kisah ini memang tidak dipaksakan untuk terlihat mirip, namun semuanya punya satu persamaan, yakni bahwasanya tidak ada musuh dan kawan yang abadi dalam politik. Konstantin telah menunjukkannya, Raden Wijaya telah menggunakannya, dan Masinton telah membenarkannya.

Anggota DPR dari Komisi III itu mengatakan bahwa demokrasi Indonesia yang membawa kebebasan, sesungguhnya telah disusupi oleh mereka-mereka yang punya agenda tersendiri. Pada Mei 1998, semua pihak seolah terlihat sehati sesuara ingin menurunkan pemerintahan otoriter Soeharto yang menyengsarakan. Namun, setelah negara ini memasuki reformasi, terlihat bahwa masing-masing pihak punya kepentingannya sendiri-sendiri, bahkan tidak sedikit yang kemudian saling menjatuhkan.

Para penumpang gelap memanfaatkan kebebasan yang ditawarkan dalam demokrasi untuk menjalankan agenda mereka. Menurut Masinton, dalam konteks kekinian, mereka-mereka ini menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar alias hoax dengan tujuan untuk menebarkan kekacauan. Bahkan lebih jauh, ia juga mengatakan bahwa kelompok ini ingin mengganti Pancasila dari posisinya sebagai dasar negara Indonesia.

Memang, sejak Indonesia memasuki era kebebasan dalam tajuk demokrasi, persoalan-persoalan politik dan kebangsaan nyatanya menjadi jauh lebih kompleks. Kompleksitas itu membuat satu fenomena lokal seringkali tidak bisa berdiri sendiri, bahkan tidak sedikit yang melibatkan kekuatan-kekuatan asing – apa yang oleh Masinton disebut sebagai para penumpang gelap tersebut.

Tentu saja pernyataan Masinton ini menimbulkan perdebatan. Siapa para penumpang gelap ia maksud? Apa yang akan mereka lakukan pada Pilpres 2019 nanti?

Penumpang Gelap, Politik “Tangan-Tangan Gaib”

Konsep penumpang gelap memang istilah yang agak sulit dijelaskan. Profesor ilmu antropologi dari Aarhas University, Denmark, Nils Bubandt dalam bukunya yang berjudul Democracy, Corruption and the Politics of Spirits in Contemporary Indonesia menyebutkan bahwa istilah penumpang gelap punya makna yang kontekstual terhadap politik domestik Indonesia.

Bubandt menerjemahkannya sebagai “dark passengers” – tentu saja secara harafiah – namun ia memberikan frasa tersebut makna yang sama dengan “stowaways” atau “free riders”. Bubandt menyebut istilah penumpang gelap sebagai terminologi yang dipakai untuk menjelaskan kekuatan tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari situasi politik tertentu.

Seringkali kekuatan tersebut terlihat berada di pihak yang sama, namun punya agenda yang tidak jarang berseberangan dan justru berakibat buruk pada orang atau pihak-pihak yang bertarung.

Jika ditelusuri lebih jauth, istilah penumpang gelap ini pertama kali digunakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Saat itu, sekitar tahun 2001, berdasarkan informasi intelijen yang diperolehnya dari Badan Intelijen Negara (BIN), SBY memperingatkan para mahasiswa yang kerap berdemonstrasi untuk berhati-hati pada penumpang gelap yang berpotensi membuat kekacauan dan menyebabkan chaos.

Istilah tersebut kemudian kembali populer ketika digunakan oleh Andi Alfian Mallarangeng saat menjabat sebagai Juru Bicara Presiden SBY pada tahun 2009 untuk mengomentari rencana demonstrasi mahasiswa yang berpotensi ditunggangi pihak-pihak tertentu. Saat itu isu yang tengah mencuat ke permukaan adalah terkait skandal Bank Century.

Andi bahkan menyebut penumpang gelap tersebut sangat mungkin adalah pihak-pihak yang ada di lingkungan kekuasaan SBY, utamanya dari partai-partai koalisi. Nils Bubandt sempat mencatat bahwa tuduhan itu sempat mengarah ke Partai Golkar, PDIP dan PAN.

Di kubu yang berbeda, istilah penumpang gelap juga pernah dikemukakan oleh Megawati Soekarnoputri pada Pilkada Jakarta 2012 lalu. Saat itu, Ketua Umum PDIP ini menuding ada pihak-pihak yang merasa diri berjasa memenangkan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kontestasi politik tersebut. Santer beredar kabar bahwa yang dimaksud sebagai penumpang gelap adalah Partai Gerindra.

Tiga tahun kemudian, setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden, Mega kembali mengeluarkan pernyataan tentang adanya penumpang gelap di sekitar pemerintahan Jokowi. Para penumpang gelap itu memanfaatkan kekuasaan Jokowi untuk mencapai kepentingan mereka.

Jika demikian, siapa sebetulnya mereka-mereka yang oleh Bubandt juga disebut sebagai “tangan-tangan gaib” ini?

Jelas bahwa siapa saja bisa menjadi penumpang gelap yang dimaksud. Namun, jika berbicara tentang konteks demokrasi di Indonesia, beberapa sumber menyebut istilah penumpang gelap berhubungan dengan pihak-pihak yang punya agenda sendiri melalui reformasi 1998, salah satunya lewat amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Amandemen yang terjadi hingga 4 kali itu oleh banyak pihak dianggap mengakomodir kepentingan “tangan-tangan gaib” – mereka-mereka yang ingin meliberalisasi Indonesia. Memang hal ini terdengar seperti sebuah teori konspirasi. Namun, faktanya setelah amandemen ke-4 terjadi, berbagai perubahan besar terjadi di republik ini. Yang kita bicarakan ini adalah program-program macam privatisasi BUMN, penghapusan subsidi, hingga deregulasi di berbagai sektor.

Dalam sebuah tulisan, peneliti dari Institute For Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng, menyebut seluruh rencana amandemen terhadap UUD 1945 tercantum dalam puluhan Letter Of Intent (LOI) dan Memorandum of Understanding (MOU) antara pemerintah Indonesia dengan International Monetery Fund (IMF). Menurutnya, desakan amandemen konstitusi tidaklah murni dari dalam atau mewakili kehendak rakyat, melainkan karena ada kepentingan asing untuk menjalankan liberalisasi di Indonesia.

Beberapa selentingan juga menyebut bahwa saat pembahasan amandemen UUD 1945, gedung MPR RI didatangi oleh beberapa pihak asing, yang menyediakan “pemulus” agar konstitusi negara ini diamandemen sesuai keinginan mereka. Politisi senior, Permadi, bahkan menunjuk National Democratic Institute (NDI) sebagai salah satu lembaga yang terlibat dalam proses ini. Namun, keterangan ini perlu pembuktian lebih lanjut.

Selain itu, posisi Permadi yang kini menjadi politisi Partai Gerindra tentu saja punya bias politik, mengingat Gerindra – mungkin – menjadi satu-satunya partai di Indonesia yang memuat cita-cita mengembalikan UUD 1945 ke versi asli dalam manifesto politik partai berlambang kepala rajawali tersebut.

Sebagai tambahan, UUD 1945 versi asli memang lebih melindungi negara dari campur tangan asing – terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam – namun versi ini jugalah yang digunakan oleh Soeharto untuk melegitimasi kekuasaannya selama 32 tahun.

Anyway, faktanya terminologi penumpang gelap memang telah mengakar, bahkan sejak demokrasi di republik ini masih mencari bentuknya. Dan kini, istilah tersebut kembali muncul menjelang Pilpres 2019. Akankah Pilpres 2019 kembali melibatkan para penumpang gelap?

Demokrasi yang “Dimiliki”

Nils Bubandt memang menyebut bahwa istilah penumpang gelap mengindikasikan bahwa politic is possessed. Politik dimiliki atau dipengaruhi oleh tangan-tangan tertentu. Hal ini jelas memprihatinkan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya belum punya kedaulatan politik karena masih ada campur tangan asing di negara ini.

Namun, jika kembali pada konteks Masinton Pasaribu, apakah hal itu yang memang ingin disampaikannya?

Ada konsep yang disebut sebagai logic and language. Konsepsi ini menyebutkan bahwa seringkali bahasa mempunyai tujuan yang sangat banyak ketika digunakan untuk menyampaikan informasi tertentu. Sebuah pernyataan tertentu bisa jadi hanya bersifat menjelaskan sesuatu. Namun, ia juga bisa bertujuan untuk mengajak orang melakukan hal-hal tertentu tergantung konteks dan cara penyampainnya.

Masinton memang berbicara dalam konteks politik identitas yang belakangan memang menjadi warna utama menjelang kontestasi Pilpres 2019. Tuduhan bahwa penumpang gelap itu ingin “mengganti Pancasila” mau tidak mau mengarahkan orang pada kelompok-kelompok tertentu – misalnya Hizbut Tahrir dan kelompok sejenis – yang memang menjadi lawan politik kubu nasionalis.

Namun, perlu disadari juga bahwa faktanya, politik identitas tidak berdiri sendiri. Konteks keterlibatan asing dalam mencampuri ajang pemilihan presiden sangat mungkin masuk lewat narasi mengganti Pancasila tersebut. Apalagi, kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kini telah mulai bertolak belakang dengan kepentingan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat (AS). Topik ini bisa dibaca pada tulisan lain di PinterPolitik.com. Bukan rahasial lagi jika negara Paman Sam ini punya kepentingan yang sangat besar di Indonesia.

So, apakah itu berarti demokrasi Indonesia “dimiliki” AS?

Bisa jadi demikian. Yang jelas, lembaga macam NDI bermarkas di Washington DC, AS. Sulit untuk melihat tidak adanya kesejalanan jika lembaga semacam ini terlibat aktif di Indonesia. Persoalannya tinggal sampai kapan kita membiarkan kedaulautan politik kita seperti ini? Memang, seperti kata Augusto Pinochet di awal tulisan ini, memperjuangkan demokrasi yang sesungguhnya seringkali membuat sebuah negara bermandi darah. (S13)