Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #17
PinterPolitik.com

Tiga pesawat meninggalkan landasan yang sama di jam yang berbeda. Yang pertama menuju kota tempat kekuasaan tidak pernah benar-benar meninggalkan abad ke-19 — Moskow, di mana istana menyimpan janji energi di balik dinding setebal empat ratus tahun. Yang kedua turun di koridor marmer tempat perang tidak diumumkan, melainkan dikelola. Yang ketiga mendarat di kota tempat negara bisa runtuh tanpa satu peluru pun ditembakkan. Tidak ada satu pun penumpangnya yang membawa pesan yang sama. Tapi ketiganya membawa mandat dari orang yang sama.

Pada 13 April 2026, Indonesia tidak sekadar menjalankan diplomasi. Ia menggelar sebuah eksperimen. Presiden Prabowo Subianto duduk berhadapan dengan Vladimir Putin di Kremlin — kunjungan ketiganya ke Rusia sejak dilantik — membicarakan keamanan energi di tengah blokade Selat Hormuz. Itu sayap pertama. Di belahan bumi lain, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menandatangani Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama dengan Pete Hegseth di Pentagon. Dan sayap ketiga: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, di New York, memaparkan strategi fiskal Indonesia kepada BlackRock, Lazard, HSBC, Lord Abbett, dan TD Asset Management.

Tiga kota. Satu hari. Tanpa jeda.

Media Indonesia meliput ketiganya sebagai tiga berita terpisah. Moskow masuk halaman politik. Pentagon di rubrik pertahanan. Wall Street di kolom ekonomi. Fragmentasi ini mencerminkan ketidakmampuan membaca arsitektur — karena yang terjadi bukan tiga agenda yang kebetulan bersamaan. Simultaneitasnya sendiri adalah pesannya. Diplomasi tradisional bekerja secara berurutan: negara mendekati A, lalu B, lalu C. Indonesia menghapus urutan itu. Semua pintu diketuk bersamaan, dan karena itu tidak ada satu pun yang merasa diprioritaskan — atau diabaikan. Ada dimensi lain yang luput: waktu sebagai instrumen kekuasaan. Dengan bertindak secara simultan, Indonesia memaksa setiap pihak memproses sinyal kompleks dalam waktu yang sama. Hasilnya adalah ketidakpastian — bukan bagi Indonesia, melainkan bagi mitra-mitranya. Jika Gerakan Non-Blok adalah seni menolak undangan, maka ini kebalikannya: menerima semua undangan tanpa pernah duduk terlalu lama di satu meja.

Bukan Non-Blok. Omni-Blok.

Charles de Gaulle memahami logika ini enam dekade lalu. Pada 1966, ia menarik Prancis dari komando militer NATO sambil tetap berada di dalam aliansi, membuka hubungan dengan Tiongkok dan Uni Soviet, membangun kekuatan nuklir independen. Hasilnya paradoks: semua manfaat aliansi tanpa beban kewajiban penuh. Henry Kissinger menyempurnakan prinsip itu dalam diplomasi segitiga 1972: dalam permainan tiga arah, kekuatan terbesar bukan milik negara terkuat, melainkan milik negara yang punya akses ke semua sisi tanpa terikat pada satu pun. Indonesia kini menggabungkan kedua pelajaran itu dalam trilateral baru: keamanan dari Washington, energi dari Moskow, modal dari Wall Street. Tiga sumber daya yang, jika salah satu saja putus, bisa melumpuhkan negara berkembang mana pun.

Perhatikan siapa yang dikirim ke mana. Ke Kremlin, presiden sendiri yang hadir — karena sistem Rusia beroperasi pada logika personal: hubungan antar individu lebih menentukan daripada institusi. Ke Pentagon, seorang jenderal dikirim — karena Amerika mempercayai struktur militer dan prosedur formal. Ke Wall Street, seorang teknokrat yang berbicara dalam satu-satunya bahasa yang mereka hormati: angka, defisit, dan kredibilitas fiskal. Ini bukan sekadar pembagian peran. Indonesia tidak bernegosiasi dengan negara. Ia bernegosiasi dengan sistem.

Inilah yang tidak pernah tertulis di communiqué mana pun.

Skeptis tentu punya argumen yang kuat. Menandatangani kemitraan pertahanan dengan Amerika pada hari yang sama presiden Prabowo merangkul Putin tidak  bisa dibaca sebagai kebingungan arah. Washington bukan kota yang santai soal loyalitas strategis — pejabat Pentagon yang baru berjabat tangan dengan Sjafrie bisa merasa dikhianati melihat foto Prabowo-Putin pada malam yang sama. Dan kebisingan tentang fiskal Indonesia bukan khayalan: utang PLN melampaui Rp 711 triliun, target pertumbuhan ambisius di tengah perlambatan global, dan beberapa lembaga pemeringkat dianggap terlalu cepat mengubah peringkat ketika data belum lengkap. Semua ini nyata.

Tapi ada satu fakta yang mengubah seluruh kalkulasi itu. Indonesia sudah melaksanakan lebih dari 170 latihan militer bersama Amerika setiap tahun — secara de facto, itu kerja sama setara NATO tanpa kewajiban Pasal 5 — klausul yang mengharuskan seluruh anggota ikut berperang jika satu anggota diserang. Pentagon sudah terlalu terinvestasi untuk mundur. Bahkan India semakin kesulitan mempertahankan hubungan pertahanan serupa dengan Rusia di bawah tekanan sanksi Amerika. Indonesia tampaknya menemukan jalan yang bahkan New Delhi belum kuasai. Hedley Bull, filsuf hubungan internasional dari Oxford, pernah menulis bahwa dalam tatanan dunia yang anarkis, negara menengah bertahan melalui diversifikasi akses, bukan kesetiaan pada satu patron. Moskow bukan ancaman bagi Washington — justru leverage yang mempercepat formalisasi kemitraan.

Dan di sinilah letak hal yang benar-benar luput dari perhatian publik. Bahasa dalam dokumen Kemitraan Pertahanan Utama yang ditandatangani hari itu mencakup pengembangan bersama kemampuan asimetris canggih, teknologi generasi berikutnya di domain maritim, bawah laut, dan sistem otonom. Itu bukan bahasa untuk mitra biasa. Itu bahasa yang biasanya dicadangkan untuk sekutu perjanjian: Jepang, Australia, Inggris. Indonesia baru saja mendapat akses kelas sekutu — tanpa menanggung beban kewajiban sekutu. Dan mereka melakukannya pada hari yang sama presidennya duduk di Kremlin. Seharusnya itu mustahil. Kecuali satu penjelasan: Amerika membutuhkan Indonesia untuk arsitektur Indo-Pasifik lebih dari kebutuhannya menghukum Indonesia atas hubungan dengan Rusia.

Di era ini, kekuatan negara menengah bukan lagi kemampuan menolak blok. Melainkan kemampuan membuat semua blok terlalu berkepentingan untuk menghukumnya. Indonesia pada 13 April memeluk Pentagon, berbisik dengan Kremlin, dan meminjam dari Wall Street — dan tidak satu pun yang bisa marah tanpa merugikan dirinya sendiri. Kerja sama pertahanan dengan Amerika menjadi alat keamanan. Hubungan dengan Rusia menjadi saluran energi. Keterlibatan dengan pasar global menjadi sumber likuiditas. Tiga hubungan, tiga fungsi, tanpa narasi ideologis tunggal. Albert Hirschman akan mengenali pola ini: negara yang memiliki paling banyak pintu keluar adalah negara yang paling jarang diminta keluar. Bukan soal siapa yang mereka dukung. Melainkan siapa yang tidak mampu kehilangan Indonesia.

Negara yang mengetuk tiga pintu sekaligus tidak sedang tersesat. Ia sedang membangun koridor.

Jika eksperimen ini bertahan — jika Indonesia bisa mempertahankan kemitraan Pentagon sambil terus mengamankan energi Rusia dan menarik modal Wall Street — maka ia bukan sekadar melindungi dirinya sendiri. Ia sedang menulis template baru bagi negara-negara menengah di seluruh Global South yang selama ini dipaksa memilih. Vietnam akan menonton. India akan mencatat. Brasil akan menimbang. Dan arsitektur aliansi eksklusif Perang Dingin akan semakin tidak relevan — bukan karena runtuh, melainkan karena ada negara yang membuktikan bahwa ia bisa hidup di luarnya dan tetap aman. Prabowo mungkin tidak menyebutnya doktrin. Tapi sejarah akan menamainya.

Enam puluh tahun setelah De Gaulle, di sebuah landasan pacu di Jakarta Timur, prinsipnya menemukan pemikir baru. Ketiga pesawat dari Halim itu akan kembali ke landasan yang sama — di jam yang berbeda pula. Penumpangnya akan turun membawa cerita yang berbeda — tentang salju Kremlin, tentang marmer Pentagon, tentang kaca-kaca Manhattan yang memantulkan cahaya sore. Tapi landasan yang menerima mereka kembali tetap satu. Dan mungkin itulah satu-satunya hal yang perlu diketahui dunia tentang Indonesia hari ini: bukan ke mana ia terbang, melainkan ke mana ia selalu pulang.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

PinterPolitik.com

Tahun 2000 silam, mantan Danjen Kopassus yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto hendak menghadiri wisuda putranya, Ragowo Hediprasetyo di sebuah Universitas di Boston, Amerika Serikat (AS). Namun sayangnya Prabowo gagal terbang saat itu lantaran dirinya masuk dalam daftar cekal pemerintah negeri Paman Sam tersebut.

Tak jelas apa alasan Departemen Luar Negeri AS menolak visa yang diajukannya saat itu. Namun dalam wawancaranya dengan Reuters pada 2012 silam, Prabowo mengaku pelarangan itu terkait dengan tuduhan keterlibatan dirinya dalam penculikan aktivis mahasiswa saat kerusuhan Mei 1998.

Meski sudah berulang kali membantah, namun tak dapat dipungkiri stigma sebagai pelanggar HAM masa lalu memang kadung lekat pada sosok Prabowo. Tak jarang, tudingan tersebut digunakan oleh lawan-lawan politiknya untuk mendiskreditkan dirinya, termasuk dalam gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun lalu.

Namun kabar gembira sepertinya menghampiri Prabowo saat ini. Pasalnya, setelah sekitar 20 tahun dilarang masuk AS, Washington akhirnya mengabulkan permohonan visa Prabowo. Tak tanggung-tanggung, Ia bahkan langsung diundang untuk melawat ke Pentagon oleh Menteri Pertahanan AS, Mark T Esper. 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut pencabutan cekal dilakukan karena AS tengah berusaha ‘mendekati’ Prabowo. Dasco mengklaim rival Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam dua gelaran pemilu terakhir itu sudah menerima beberapa undangan dari AS.

Kendati demikian, tak semua pihak tampaknya senang dengan kabar ini. Amnesty Internasional Indonesia dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti KontraS, Imparsial, ICW, LBH Jakarta hingga LBH Pers menandatangani surat protes kepada Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo atas keputusan tersebut.

Mereka menilai pemberian visa tersebut berpotensi menjadi bencana HAM jika dimaksudkan untuk memberikan kekebalan atas kejahatan dan kekejaman yang dituduhkan kepada Prabowo. Untuk itu mereka menuntut AS mencabut keputusan tersebut.

Tak hanya dari dalam negeri, kritik terhadap undangan AS kepada Menhan Prabowo nyatanya juga banyak disorot media-media asing.

The New York Times bahkan memberitakan rencana kunjungan ini dengan kata-kata yang cukup pedas, seperti menyebut Prabowo sebagai paria dalam urusan internasional hingga menudingnya tengah berusaha mencari kehormatan. Meski begitu, mereka memang mengakui bahwa pertemuan ini tetap penting bagi AS mengingat Washington kini tengah bersitegang dengan Beijing, terutama di kawasan Laut Cina Selatan (LCS). Lantas, apa kira-kira yang bisa dimaknai dari manuver terbaru AS ini?

Offensive Realism

Konflik yang terjadi antara AS dan Tiongkok bisa dianggap sebagai konsekuensi dari sistem politik internasional. Hal ini terjadi karena dalam tatanan dunia, relasi antara kekuatan-kekuatan besar akan cenderung bersifat anarki sehingga berpotensi melahirkan konflik. Dalam konteks hubungan internasional, ide ini dikenal dengan istilah Realisme.

John Mearsheimer kemudian mencoba menjawab mengapa kecenderungan konfliktual itu bisa terjadi melalui konsep yang Ia sebut dengan istilah Offensive Realism.

Offensive Realism memiliki beberapa asumsi dasar. Salah satunya menyebut bahwa negara adalah entitas rasional. Artinya negara selalu berpikir strategis dalam mempertimbangkan keadaan eksternal dan memilih keputusan untuk memaksimalkan kebutuhan dasarnya yaitu survival. Dan cara terbaik untuk mencapai keadaan tersebut adalah dengan menjadi negara hegemon.

Setelah runtuhnya Uni Soviet pasca Perang Dingin, AS sejatinya telah mencapai status hegemon. Namun status itu kini terancam seiring bangkitnya kekuatan baru dunia, yakni Tiongkok.

Meski begitu, Mearsheimer memprediksi bahwa kebangkitan Tiongkok tak akan berjalan mulus. Dalam tulisannya yang berjudul Can China Rise Peacefully? Ia melihat kebangkitan Beijing akan direspons Washington dengan strategi containment, yakni merangkul negara-negara di kawasan Asia dan mengubahnya menjadi  negara big power.

Hal ini dilakukan agar para big power itu dapat bersama-sama mencegah Tiongkok tampil sebagai satu-satunya regional hegemon di kawasan tersebut.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka boleh jadi pendekatan terhadap Menhan Prabowo merupakan salah satu strategi AS untuk menjadikan Indonesia sebagai big power. Sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN serta letak geografis yang dekat dengan LCS, Indonesia memang berada di posisi yang cukup strategis dalam konteks perselisihan AS-Tiongkok di perairan tersebut.

Lantas strategi apa yang akan digunakan AS untuk membujuk Indonesia yang selama ini enggan turut campur dalam konfliknya dengan Tiongkok?

Eksepsionalisme AS

Meski undangan berkunjung ke Pentagon mendapat kecamandari berbagai pihak, termasuk Senator-senator AS, namun nyatanya Gedung Putih menganggap pertemuan ini sangat penting bagi hubungan bilateral kedua negara.

Keputusan Gedung Putih yang tak lagi mengindahkan isu mengenai HAM bisa saja disebabkan karena nilai-nilai eksepsionalisme. Ian Tyrrell dalam tulisannya yang berjudul What, Exactly, is American Exceptionalism? mendefinisikan eksepsionalisme sebagai keyakinan bahwa AS mengikuti jalur sejarah yang berbeda dari hukum atau norma yang mengatur negara lain. Nilai-nilai ini intinya meyakini bahwa AS bukan hanya negara yang lebih besar dan kuat, tetapi juga luar biasa, sehingga dapat melakukan apapun yang belum tentu bisa dilakukan negara lain.

Sebagai pihak yang meyakini kekuatannya sendiri, AS lantas memanfaatkan kemajuan militernya untuk menjalin diplomasi dengan negara lain. Hal ini dilakukan melalui perdagangan senjata.

Andrew J Pierre dalam tulisannya yang berjudul Arms Sales: A New Diplomacy, mengatakan bahwa perdagangan senjata telah menjadi instrumen yang sangat prominen dalam konteks diplomasi. Hal ini terjadi lantaran instrumen-instrumen konvensional seperti aliansi formal, penempatan pasukan di luar negeri, dan ancaman-ancaman intervensi langsung sudah tak terlalu efektif.

Juru Bicara Prabowo, Dahnil Azhar Simanjuntak mengakui bahwa kunjungan Menhan ke AS memang berkaitan dengan peluang kerja sama di bidang pertahanan. Hal itu diafirmasi oleh peneliti dari RSIS, Alexander Arifianto yang menyebut bahwa pertemuan ini adalah negosiasi last-minute AS terkait penjualan senjata untuk keperluan TNI sebelum pergantian rezim jika Joe Biden unggul dalam Pemilu yang akan digelar November mendatang.

Could be to negotiate last-minute buying spree for TNI before a potential regime change in January – if Biden wins.— Alexander Arifianto (@DrAlexArifianto) October 7, 2020

Hal tersebut cukup masuk akal lantaran banyak pihak berspekulasi Jika Biden menang, maka AS akan cenderung menarik diri dari perselisihannya dengan Tiongkok mengingat mantan wapres tersebut memang digosipkan dekat dengan Beijing. Lantas pertanyaannya, akankah strategi diplomasi senjata ini berhasil merayu Indonesia?

Indonesia Tetap Netral?

Meski kapal-kapal Tiongkok  kerap melanggar tapal batas teritorial di Laut Natuna Utara, namun Indonesia hingga kini nyatanya tak mengambilposisi tegas untuk memihak Washington maupun Beijing dalam perselisihan ini. Jakarta bersikeras untuk tetap netral dalam konflik ini.

Yohanes Sulaiman dalam tulisannya di The Conversation menyebut keengganan Indonesia untuk terlibat dalam konflik-konflik di luar negeri dilatar belakangi oleh kultur militer.

Menurutnya, militer Indonesia cenderung lebih mempercayai bahwa ancaman terhadap negara datang secara internal melalui kelompok-kelompok yang secara diam-diam mendukung dan membantu musuh negara, bukan melalui invasi militer langsung dari luar. Pemahaman ini mengakar kuat karena dipicu oleh pengalaman sejarah seperti pemberontakan PRRI/Permesta, G30S/PKI, hingga aksi-aksi terorisme yang diyakini ada keterlibatan asing di dalamnya.

Gelagat Indonesia untuk tetap mempertahankan netralitasnya sebenarnya bisa dibaca dari gestur pemerintah. Pasalnya, belum lama sebelum lawatan Prabowo ke AS, Presiden Jokowi sudah lebih dulu mengutus Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan untuk bertemu dengan Menlu Tiongkok, Wang Yi.

Meski membahas dua persoalan yang berbeda, namun pertemuan-pertemuan itu bisa saja diterjemahkan sebagai penegasan posisi Indonesia untuk tetap menjalin kerja sama dengan dua negara yang tengah berkonflik. Asumsi gestur tersebut semakin mendapatkan afirmasinya karena saat ini situasi di LCS tengah memanas.

Singkatnya, sekalipun AS menjadikan Prabowo sebagai strategi untuk merayu Indonesia agar mendukungnya dalam ketegangan di LCS, namun agaknya strategi itu tidak akan berhasil. Posisi Indonesia sepertinya tidak akan terlalu banyak berubah dalam waktu dekat terkait konflik di wilayah tersebut.

Pada akhirnya, meski segala asumsi-asumsi yang telah diulas tersebut memang disandarkan pada teori-teori logis, namun yang mengetahui tujuan AS yang sebenarnya mengundang Menhan Prabowo ke Pentagon adalah pihak-pihak terkait sendiri. Namun terlepas dari apapun maksudnya, mari berharap lawatan Menhan Prabowo ke AS dapat menghasilkan suatu kesepakatan yang memang menguntungkan masyarakat Indonesia. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

pinterpolitik.com

BRUSSELS – Pernyataan komitmen Presiden Donald Trump ini disampaikan Mattis di Brussels pada Rabu (15/2), saat bertemu pertama kali dengan beberapa menteri pertahanan negara-negara Trans-Atlantik ini. “Aliansi tetap sebagai landasan fundamental bagi AS dan untuk semua masyarakat trans-atlantik, mengikat kita bersama,” kata Mattis.

Namun Mattis menegaskan seruan Presiden Trump agar memenuhi target belanja pertahanan yang diperlukan. Saat ini hanya lima dari 28 negara anggota yang memenuhi target belanja 2 persen dari PDB aliansi tersebut, seperti yang disepakati dalam pertemuan Wales tahun 2014.

Ia juga mengatakan kalau AS berkomitmen pada NATO dan tidak akan malu-malu menghadapi mereka yang gagal memenuhi tugasnya secara finansial, meskipun saat ini Eropa sedang mengalami situasi ekonomi sulit. Bila sampai akhir tahun target ini tidak tercapai,  pemerintahan Trump akan “mengubah komitmennya” kepada mereka.

Menanggapi pernyataan Mattis ini, Stoltenberg mengatakan para menteri pertahanan menghargai “kejelasan pesan Menteri Mattis” dan siap untuk meningkatkan anggaran mereka mengenai pertahanan sekurangnya dua persen dari pendapatan kotor nasional mereka.

Stoltenberg yakin Trump akan berkomitmen pada NATO sebagaimana pendahulunya. “Hal yang paling penting ialah kami meningkatkan anggaran pertahanan dan itu pasti kami lakukan,” katanya.

Berbeda dengan Trump yang skeptis pada NATO, Mattis mendukung aliansi trans-Atlantik ini, ia juga lebih keras menghadapi Rusia dibanding Trump yang punya kekhawatiran secara khusus terhadap anggota NATO di Eropa Timur.

Stoltenberg memilih mengabaikan laporan tentang ketegangan yang mungkin tercipta di antara pemerintahan AS dengan Mattis dan menteri lainnya yang cenderung lebih bergaya tradisional dalam mendukung sekutu AS. “Yang penting bagi saya, Presiden (AS), menteri pertahanan, menteri dalam negeri, semua menyampaikan pesan yang sama kuat tentang NATO,” ujarnya. (Berbagai sumber/R24)