Dengan kekuatan bisnis lintas sektor mereka, 3 pengusaha kaya ini dinilai punya keunikan tersendiri. Pandangan kalian sendiri bagaimana? Share di kolom komentar ya

#infografis #politikindonesia #pinterpolitik #ekonomi #finansial #pengusaha #orangterkaya #prajogopangestu #anthonisalim #sinarmas #ekatjiptawidjaja

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Tak lagi seputar dikotomi berlatarbelakang sipil vs militer, pengusaha sukses yang “telah selesai dengan dirinya sendiri” lalu terjun ke politik dinilai lebih ideal untuk mengampu jabatan politis serta menjadi pejabat publik. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Bukan sekali atau dua kali pejabat publik disorot karena hasil “paparazzi” yang mengabadikan momen fasilitas premium digunakan. Bahkan, walau fasilitas tersebut berasal dari kocek pribadinya sendiri.

Di permukaan, tudingan mengenai penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi menjadi tajuk yang cukup seksi untuk “digoreng” dan memantik kritisi publik, tanpa terlebih dahulu melihat secara jernih asal muasal “anggaran” penggunaan fasilitas tersebut.

Fasilitas premium yang dimaksud sendiri cukup beragam, mulai berupa mobil mewah, aksesoris branded, hingga penggunaan carter pesawat jet pribadi.

Ending-nya, publik pun tak jarang terbungkam setelah mengetahui dengan jelas asal muasal fasilitas premium yang sebenarnya tak selalu digunakan politisi maupun pejabat publik tersebut.

Hal itu tak lain, karena realitanya sejumlah pengusaha memang turut terlibat dan berkontribusi di ranah politik-pemerintahan.

Di titik ini, interpretasi menarik pun mengemuka mengenai latar belakang pengusaha yang agaknya cukup ideal untuk mengampu jabatan politik-pemerintahan.

Memiliki Buffer Natural?

Dalam diskursus politik, kerap muncul sebuah pertanyaan menarik, yakni apakah seorang pebisnis yang masuk ke dunia politik lebih baik karena mereka sudah kaya, sehingga kecil kemungkinan mereka akan korup? Serta mereka akan sepenuhnya mengabdi untuk kepentingan rakyat?

Postulat sederhana kiranya eksis untuk menjelaskan pertanyaan tersebut. Dalam politik, insentif untuk melakukan korupsi sering kali berakar pada dua hal, yakni kebutuhan akan modal politik (kampanye, partai, logistik) serta ambisi pribadi untuk memperkaya diri.

Pebisnis yang sudah mapan dianggap tidak tergoda oleh insentif kedua karena mereka “sudah kenyang” secara finansial dan memiliki tekanan pendanaan.

Lalu, pengusaha pun dinilai memiliki pengalaman manajerial dan eksekutif. Mereka terbiasa mengelola sumber daya, organisasi besar, dan membuat keputusan strategis. Ihwal yang cakupannya mirip dengan peran kepala daerah atau menteri.

Kemudian, pengusaha pun disebut memiliki pola pikir jangka panjang dan berorientasi hasil. Pengusaha sukses biasanya punya orientasi pada outcome dan efisiensi, bukan sekadar retorika. Hal ini sesuai untuk reformasi birokrasi dan pembangunan.

Hal ini sejalan dengan pemikiran dari teori ekonomi politik klasik, seperti yang dikemukakan oleh James Buchanan dan Gordon Tullock dalam The Calculus of Consent.

Menurut keduanya, manusia (termasuk politisi) adalah homo economicus yang bertindak rasional demi kepentingan pribadinya. Ringkasnya, jika kebutuhan finansial sudah terpenuhi, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan menurun. Tentu dengan catatan bahwa integritas tetap terjaga.

Namun, hal tersebut tentu tak serta merta menjadikan pebisnis sebagai politisi yang ideal. Kita harus masuk ke level integritas dan orientasi kekuasaan mereka.

Dalam ilmu administrasi publik, terdapat konsep Public Service Motivation (PSM) yang dikembangkan oleh James L. Perry.

PSM adalah dorongan untuk melayani publik demi kebaikan bersama, bukan karena dorongan materi. Seorang pebisnis yang terjun ke politik bisa menjadi politisi yang efektif dan jujur jika ia memiliki PSM tinggi, yaitu ketika kekayaannya digunakan sebagai modal untuk memberi kembali kepada masyarakat.

Kendati demikian, integritas menjadi kunci dalam kondisi ini, di mana tanpa integritas, kekayaan justru bisa menjadi alat untuk membeli kekuasaan.

Tetap Ada Jebakan Paradoks?

Dalam karya klasik The Republic yang digubah Plato, ada satu pertanyaan mendasar, yaitu siapa yang paling layak memerintah? Bagi Plato, jawaban idealnya adalah “the philosopher-king“—mereka yang tidak berambisi berkuasa, tapi justru karena itu pantas diberi kekuasaan.

Konsep ini kiranya dapat kita tarik sejajar dengan pengusaha atau pebisnis mapan yang tidak (lagi) membutuhkan kekayaan dari kekuasaan.

Mereka, secara teoretis, lebih dekat kepada model “penguasa ideal” karena mereka tidak bergantung pada kekuasaan untuk mengakumulasi harta.

Namun, dalam probabilitas skenario lainnya, sebagaimana ditunjukkan dalam teori elite klasik dari Gaetano Mosca dan Vilfredo Pareto, bahkan kelompok yang memiliki sumber daya non-politik (seperti kapital) akan mencari konversi kekayaan menjadi kekuasaan politik.

Dalam konteks ini, pengusaha tertentu yang masuk ke politik bukan karena panggilan moral, melainkan untuk memperluas atau melindungi kekuasaan mereka.

Di sinilah integritas menjadi pembeda antara pebisnis-politisi yang melayani dan yang mengeksploitasi.

Kembali, mengacu pada Buchanan dan Tullock, aktor dalam sistem demokrasi tetaplah self-interested utility maximizers. Maka, untuk mencegah penyimpangan, desain insentif dan struktur biaya-hukuman memang harus memadai.

Pengusaha atau pebisnis yang masuk ke ranah politik dengan motivasi luhur serta “modal sendiri” secara teoritis sudah memiliki buffer terhadap kebutuhan untuk memanipulasi sistem demi uang.

Masuk ke wilayah moral-filosofis, Aristoteles dalam Nicomachean Ethics berpendapat bahwa tindakan politik yang benar harus didasari oleh virtue ethics, yakni tindakan yang baik bukan hanya karena hasilnya, tapi karena aktor tersebut memang memiliki karakter yang baik. Dalam hal ini, integritas menjadi bentuk dari kebajikan (areté).

Seorang pengusaha yang tidak hanya kaya tapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika seperti keadilan (dikaiosynē), keberanian (andreia), dan tanggung jawab sosial (philanthropia), akan membawa kekayaan sebagai alat, bukan tujuan dalam politik.

Inilah yang Aristoteles sebut sebagai zoon politikon yang matang, manusia yang menggunakan kapasitasnya untuk membangun polis, bukan mengurasnya.

Pada akhirnya, gerak-gerik pengusaha yang terjun ke jabatan politik atau publik kiranya dapat diidentifikasi, baik secara kasat mata maupun tersirat.

Kendati bukan jaminan bahwa seorang politisi tak korup atau memiliki alat untuk menutupi sisi gelapnya, sejumlah gestur seperti kerap berbagi kepada yang membutuhkan hingga keterlibatan secara “tulus” di aktivitas sosial kemasyarakatan bisa menjadi indikator positif sosok ideal tersebut.

Akan tetapi, penjelasan di atas merupakan interpretasi semata. Kembali, integritas sejati akan selalu menjadi pembeda yang akan terlihat dari para pejabat publik, terlepas dari latar belakangnya. (J61)

Pembuktian siapa lebih sat-set, jenderal atau pengusaha? 

Setelah resmi diumumkan, Timnas pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar akan dipimpin oleh mantan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Marsdya TNI (Purn.) Muhammad Syaugi Alaydrus.

Syaugi akan bertarung dengan dua pengusaha yang menjabat ketua timses di dua kubu lawan berbeda, yakni Rosan Roeslani (Prabowo-Gibran) dan Arsjad Rasjid (Ganjar-Mahfud).

Walaupun pasti kerja tim dan koalisi bareng-bareng ya, tapi kalo menurut kalian apakah kiprah para ketua timses ini akan signifikan membantu pemenangan? Berikan pendapatmu! 

PinterPolitik.com

Pengusaha Prajogo Pangestu melesat menjadi orang keempat terkaya di Indonesia dengan penambahan harta sebesar US$371 juta atau setara Rp5,67 triliun menurut data Forbes Real Time Billionaire per 25 Agustus 2023 ini.

Pengusaha bidang petrokimia dan pertambangan itu mencatatkan kekayaan sebesar US$7,9 miliar atau setara dengan Rp12,85 triliun.

Prajogo Pangestu dikenal sebagai seorang pengusaha dan investor, Dia telah memainkan peran penting dalam perkembangan berbagai sektor ekonomi di Indonesia.

Dengan pendekatan yang berfokus pada inovasi dan kepemimpinan yang kuat, Pangestu telah menciptakan jejak inspiratif dalam dunia bisnis.

Pangestu memulai perjalanan bisnisnya pada tahun 1968 dengan mendirikan Usaha Nasional, perusahaan yang berfokus pada perdagangan bahan kimia dan petrokimia.

Kesuksesan awalnya di sektor ini membuka jalan bagi ekspansi usaha di bidang lain seperti properti, perhotelan, dan energi. Dia juga berperan dalam mengembangkan industri kertas dan pulp di Indonesia melalui perusahaannya, Barito Pacific Group.

Keberhasilan Pangestu tidak hanya tercermin dalam pencapaian bisnisnya, tetapi juga dalam komitmennya terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Melalui Yayasan Bakti Barito, dia telah berkontribusi dalam berbagai proyek pembangunan sosial, termasuk pendidikan dan kesehatan, yang memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

Salah satu hal yang membuat Pangestu menonjol adalah pandangannya yang progresif terhadap inovasi dan teknologi.

Dia selalu berusaha untuk mengintegrasikan perkembangan teknologi terbaru ke dalam bisnisnya, sehingga menjadikan perusahaannya tetap kompetitif di tingkat global.

Selain itu, kepemimpinan visionernya telah menginspirasi banyak individu di dalam dan luar perusahaannya.

Namun, seperti banyak tokoh bisnis sukses lainnya, perjalanan Pangestu juga tidak terlepas dari tantangan. Fluktuasi ekonomi, regulasi yang berubah-ubah, dan persaingan industri merupakan beberapa hambatan yang pernah dihadapinya.

Namun, kemampuannya untuk beradaptasi dan mengambil langkah-langkah strategis telah membantunya melewati masa-masa sulit tersebut. (S83)

PinterPolitik.com

Sri Dato Tahir adalah sosok yang tidak asing lagi dalam dunia bisnis dan filantropi. Lahir dengan nama Tahir pada tahun 1951 di Surabaya.

Dia kemudian dikenal dengan gelar kehormatan “Sri Dato” yang mengakui prestasinya dalam dunia bisnis dan jasa sosial.

Dengan keberanian, semangat berinovasi, dan tekad yang kuat, Sri Dato Tahir telah menjelajahi berbagai bidang dalam hidupnya.

Sri Dato Tahir memulai perjalanannya di dunia bisnis dengan modal kecil dan tekad yang besar. Dia memahami pentingnya pendidikan, sehingga meraih gelar sarjana di bidang Ekonomi.

Dengan pengetahuan ini, ia membangun karirnya di berbagai sektor, termasuk perdagangan, perhotelan, properti, dan keuangan. Keterampilan manajerialnya yang cemerlang dan pandangan yang inovatif membantunya memimpin berbagai perusahaan yang sukses.

Namun, keberhasilan bisnis tidak pernah membuat Sri Dato Tahir lupa pada tanggung jawab sosialnya. Dia dikenal sebagai seorang filantropis berdedikasi yang secara aktif berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat.

Salah satu karyanya yang paling dikenal adalah “Tahir Foundation”, yayasan amal yang fokus pada pendidikan, kesehatan, dan bantuan bencana.

Yayasan ini telah memberikan ribuan beasiswa pendidikan kepada siswa berprestasi yang kurang mampu, serta memberikan dukungan medis dan bantuan darurat dalam berbagai situasi sulit.

Sri Dato Tahir juga memiliki visi yang kuat terhadap potensi Indonesia dan peran yang dapat dimainkannya di panggung dunia. Dia percaya bahwa melalui pendidikan yang berkualitas dan peluang yang adil, negara ini dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, ia terus mendukung berbagai program pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Tidak hanya di Indonesia, Sri Dato Tahir juga memperluas jejak kemanusiaannya ke tingkat internasional. Melalui sumbangannya untuk berbagai organisasi internasional dan proyek kemanusiaan, ia telah membantu meringankan beban masyarakat di berbagai negara.

Secara keseluruhan, Sri Dato Tahir adalah contoh nyata seorang pengusaha sukses yang tidak hanya berfokus pada keuntungan bisnis, tetapi juga memiliki pandangan luas terhadap peran sosial dan dampak positif yang dapat diciptakannya.

Dedikasinya dalam bidang bisnis, filantropi, dan pendidikan telah mengilhami banyak orang untuk mengikuti jejaknya dalam mencapai kesuksesan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. (S83)

PinterPolitik.com

Bali telah lama menjadi magnet bagi para wisatawan yang mencari pesona alam tropis dan pemandangan pantai yang menakjubkan.

Di balik panorama yang memukau ini, terdapat para pemilik beach club yang berperan penting dalam menciptakan tempat-tempat eksklusif yang menggabungkan hiburan, kuliner lezat, dan keramahan khas Bali.

Inilah beberapa pemilik beach club terkemuka di Bali yang telah memimpin perjalanan untuk menghadirkan pengalaman tak terlupakan bagi para pengunjung:

I Made Sudarsa – Finns Beach Club

I Made Sudarsa adalah salah satu tokoh penting di belakang suksesnya Finns Beach Club. Dengan visi untuk menciptakan ruang rekreasi pantai yang unik, dia menggabungkan fasilitas olahraga air, kolam renang infinity, dan hiburan langsung. Finns Beach Club telah menjadi ikon gaya hidup di Canggu, menawarkan pemandangan matahari terbenam yang luar biasa.

Sean Cosgrove – Potato Head Beach Club

Sean Cosgrove adalah salah satu pendiri Potato Head Beach Club yang ikonik. Dengan fokus pada seni, budaya, dan musik, Potato Head menjadi tempat berkumpulnya orang-orang kreatif. Desain arsitektur yang unik dan kolaborasi seniman telah menjadikan tempat ini magnet bagi pecinta seni dan musik.

Alberto Cortes – OMNIA Bali

OMNIA Bali, yang dimiliki oleh Alberto Cortes, adalah contoh sempurna penggabungan kemewahan dan hiburan. Terletak di tebing Uluwatu, OMNIA menawarkan panorama laut yang mengagumkan. Dengan pesta pantai yang menghibur dan penampilan DJ terkenal, tempat ini memikat pengunjung dari seluruh dunia.

Ketut Suardana – Sundays Beach Club

Ketut Suardana adalah pemilik Sundays Beach Club yang menawarkan pengalaman pantai yang santai dan eksklusif di Teluk Ungasan. Dengan suasana yang tenang dan lokasi yang terpencil, tempat ini cocok untuk mereka yang mencari ketenangan dan kemewahan di sepanjang pantai Bali.

Thomas Ichim – La Brisa Bali

Thomas Ichim, seorang pengusaha asal Spanyol, memiliki visi untuk menciptakan surga pantai yang ramah lingkungan. La Brisa Bali di Canggu adalah contoh nyata komitmen ini, dengan dekorasi yang terbuat dari barang daur ulang. Ini menunjukkan bagaimana bisnis bisa menggabungkan keindahan alam dan keberlanjutan.

Para pemilik beach club ini bukan hanya berperan dalam menciptakan destinasi wisata yang menarik, tetapi juga memegang tanggung jawab penting dalam melestarikan lingkungan, budaya, dan masyarakat lokal.

Dengan terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan, mereka menjaga daya tarik Bali sebagai surga tropis yang tak tertandingi. (S83)

PinterPolitik.com

Energi biodiesel telah menjadi perbincangan hangat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dikenal sebagai salah satu alternatif ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, biodiesel telah menarik perhatian sebagai solusi dalam menghadapi tantangan energi dan lingkungan.

Sejak Februari 2023, Indonesia telah mengimplementasikan pencampuran biodiesel 35 persen ke minyak solar atau disebut B35.

Berikut adalah daftar pengusaha Indonesia yang mempunyai kilang minyak biodiesel

Keluarga Widjaja

Keluarga Widjaja adalah orang ketiga terkaya di Indonesia versi Forbes tahun 2022. Pemilik Sinar Mas Group ini memiliki kekayaan US$10,8 miliar.

Sinar Mas Group berkontribusi hingga 9 persen terhadap pasokan biodiesel nasional atau sebesar 1,49 juta kl.

Martua Sitorus

Martua Sitorus merupakan pendiri dari Wilmar Group yang dikenal sebagai raja minyak sawit di Indonesia. Dia masuk kedalam 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes tahun 2022 dengan menempati urutan ke-17 dengan kekayaan mencapai US$3,1 miliar.

Wilmar Group merupakan salah satu pemasok biodiesel terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi sekitar 4,89 juta kl.

Bachtiar Karim

Bachtiar Karim merupakan pengusaha pemilik Grup Musim Mas dengan menempati urutan ke-11 orang terkaya di Indonesia tahun 2022 versi Forbes dengan kekayaan mencapai US$4 miliar.

Grup Musim Mas memiliki kapasitas produksi 2,2 juta kl dari tiga anak perusahaan mereka, yakni PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, dan PT Sukajadi Sawit Mekar. (S83)

PinterPolitik.com

Di periode keduanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki deretan menteri dengan kekayaan luar biasa. Ada empat menteri dengan kekayaan triliunan, yakni Menteri BUMN Erick Thohir (Rp 4 triliun), Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto (Rp 1,95 triliun), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim (Rp 1,4 triliun), dan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio (Rp 1,45 triliun).

Tiga menteri di atas ratusan miliar, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan (Rp 665 miliar), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (Rp 220 miliar), dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate (Rp 126 miliar).

Tujuh menteri memiliki kekayaan di atas tiga puluh miliar, dan sisanya di bawah tiga puluh miliar. Namun, reshuffle kabinet yang dilakukan pada Desember 2020 telah menambah deretan pemilik kapital besar.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno (Rp 5,09 triliun) dan Menteri Kelautan dan Perikanan (Men-KP) Sakti Wahyu Trenggono (Rp 1,95 triliun) menambah daftar menteri dengan kekayaan triliunan.

Sementara Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (Rp 161,7 miliar) dan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi (Rp 123,5 miliar) menambah daftar menteri dengan kekayaan ratusan miliar.

Atas deretan nama-nama tersebut, terdapat analisis yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi semakin dekat membawa Indonesia menjadi plutokrasi, yakni sistem kekuasaan yang dikendalikan oleh segelintir orang kaya.

Peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, misalnya, menilai masuknya nama-nama tersebut menunjukkan Presiden Jokowi semakin merangkul para pengusaha. Bahkan disebutnya sebagai “plutokrasi dalam pengertian yang paling telanjang”.

Lantas, apa yang dapat dimaknai dari dugaan tersebut? Apakah plutokrasi harus selalu direspons dengan kritik dan cercaan?

Neoliberalisme dan Plutokrasi

Getirnya, masalah plutokrasi tampaknya tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan telah menjadi fenomena umum di berbagai pemerintahan dunia. Kishore Mahbubani dalam tulisannya Can America Escape Plutocracy? bahkan merinci fenomena tersebut di negara yang menjadi kiblat demokrasi, yakni Amerika Serikat (AS).

Baca Juga: UU Ciptaker, Awal Plutokrasi Indonesia?

Mengutip dua ilmuwan politik dari Princeton University, yakni Martin Gilens dan Benjamin I. Page, hasil politik di negeri Paman Sam disebut mencerminkan kepentingan orang kaya, dan bukannya suara mayoritas. Tulis mereka, “di Amerika Serikat, temuan kami menunjukkan, mayoritas tidak berkuasa – setidaknya tidak dalam arti kausal untuk benar-benar menentukan hasil kebijakan.”

Di sini, Mahbubani bahkan mendefinisikan plutokrasi dengan sebutan peyoratif dari ekonom peraih hadiah Nobel, Joseph Stiglitz, yakni sistem pemerintahan dari 1 persen masyarakat, untuk 1 persen masyarakat, dan oleh 1 persen masyarakat. Ini adalah pemerintahan yang dijalankan untuk menjaga status quo dari 1 persen orang paling kaya.

Timothy K. Kuhner dalam tulisannya American Plutocracy menjelaskan faktor menarik terkait mengapa plutokrasi dapat berkembang pesat. Menurutnya, plutokrasi bermula dari meningkatnya ketimpangan ekonomi, khususnya setelah Revolusi Industri.

Poin yang disebutkan Kuhner ini menunjukkan bahwa plutokrasi sebenarnya adalah konsekuensi dari sistem kapitalisme. Lebih spesifik, J. Bradford Delong dalam tulisannya Is Plutocracy Really the Problem? juga menekankan bahwa berkembangnya plutokrasi di AS berjalan seiringan dengan dipromosikannya neoliberalisme dalam sistem ekonomi.

Sama dengan Mahbubani, AS disebut mulai bergerak menuju plutokrasi ketika di tahun 1980-an Presiden Ronald Reagan mengeluarkan salah satu pernyataan paling terkenalnya yang menunjuk pemerintah sebagai sumber dari berbagai persoalan yang ada. Pemerintah pun akhirnya didorong keluar dari ekonomi dan negara akhirnya masuk ke fase bergantung sepenuhnya pada pasar. Inilah disebut dengan neoliberalisme.

Dengan kata lain, sistem pasar bebas, di mana intervensi negara dihilangkan tampaknya adalah sumber berkembangnya plutokrasi. Artinya, secara alamiah, sistem pasar besar, atau ekonomi tanpa intervensi akan berwujud seperti teori evolusi Charles Darwin, di mana yang kuat yang akan berkuasa. Dalam konteks ini, maka yang kaya (the wealthy) yang akan memimpin.

Kesetaraan adalah Utopia?

Menariknya, pada awalnya sistem pasar bebas yang kerap disebut kapitalisme ditujukan sebagai jawaban atas ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi ketika feodalisme menghegemoni. Saat itu, Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations (1776) mempromosikan konsep perdagangan bebas – kemudian disebut kapitalisme – karena melihat besarnya ketimpangan sosial-ekonomi ketika praktik akumulasi kekayaan dilakukan dengan cara mengumpulkan emas dan perak, serta melakukan perbudakan.

Dalam bayangannya, kesetaraan sosial-ekonomi akan terjadi jika perdagangan bebas menuju pasar sempurna. Ada tiga prinsip yang memungkinkan pasar sempurna tersebut dapat terwujud.

Pertama adalah freedom atau kebebasan, yakni setiap individu harus memiliki hak untuk memproduksi dan bertukar. Kedua adalah competition atau kompetisi, yakni setiap individu harus memiliki hak yang sama untuk dapat bersaing. Ketiga adalah justice atau keadilan, yakni setiap tindakan individu dalam pasar harus adil dan jujur. 

Akan tetapi, seperti yang diketahui, ketiga prinsip tersebut tidak terjadi. Kapitalisme bahkan menghadirkan jurang ketimpangan yang jauh lebih lebar dari sebelumnya. Betapa tidak, kekayaan satu orang saja, bahkan dapat menyamai belanja suatu negara dalam satu tahun.

Baca Juga: MPR Harus Kembali Jadi Lembaga Tertinggi?

Elon R. Musk, misalnya, yang baru-baru ini dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia oleh Bloomberg, memiliki kekayaan US$ 195 miliar atau sekitar Rp 2.500 triliun. Hebatnya, jumlah tersebut hampir sama dengan jumlah uang yang dibelanjakan pemerintah Indonesia sepanjang tahun 2020, yakni sebesar Rp 2.589 triliun.

Jean-Marie Huriot dan Lise Bourdeau-Lepage dalam tulisannya Utopia, Equality and Liberty: The Impossible Ideal juga menyebutkan bahwa gagasan kesetaraan dan kebebasan yang kita yakini dan perjuangkan selama ini mungkin adalah suatu utopia yang mustahil terwujud. Ini bertolak dari relativitas tentang apa itu keadilan, kebebasan, dan kesetaraan.

Robert Nozick dalam bukunya Anarchy, State, and Utopia, misalnya, mengkritik subsidi silang, di mana pendapatan orang kaya diambil melalui pajak untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Menurutnya, pajak tinggi yang diberikan kepada orang kaya adalah bentuk dari ketidakadilan.

Berkembangnya libertarianisme dan kelompok masyarakat yang menolak pajak juga bertolak dari asumsi tersebut, bahwa mereka berhak mendapatkan seluruh hasil dari jerih payahnya.  

Memang Harus Begitu?

Pada titik ini, mungkin dapat dikatakan bahwa plutokrasi adalah bagian yang tidak terhindarkan seiring dengan meningkatnya jurang ekonomi dalam sistem kapitalisme. Kendati demikian, berbagai usaha telah dilakukan untuk menanggulangi ketimpangan tersebut. Yang paling radikal mungkin adalah Karl Marx dengan Marxisme-nya.

Akan tetapi, seperti yang tercatat dalam sejarah, implementasi marxisme justru melahirkan pemerintah otoriter yang haus darah. Meskipun kasus Vladimir Lenin di Uni Soviet dikategorikan sebagai -isme baru, yakni Leninisme, namun tidak dapat dibantah bahwa ia terinspirasi dari politik Marxis.

Mengacu pada hal tersebut, lantas bagaimana kita melihat kabinet baru Presiden Jokowi yang disebut mengarah pada plutokrasi?

Jawabannya mungkin singkat, yakni memang begitulah adanya. Apalagi, dengan ambisi Presiden Jokowi untuk meninggalkan legacy ekonomi dan infrastruktur, tentunya ia membutuhkan sosok-sosok pengusaha yang memiliki relasi bisnis yang kuat untuk mendapatkan investor.

Suka atau tidak, sekiranya sulit, bahkan naif untuk membayangkan sosok seperti akademisi murni, atau mungkin sosok bijak seperti filsuf untuk mengampu posisi tersebut. Terkait hal ini, konsep Philosopher King dari Plato kerap dirujuk.

Namun, cukup disayangkan memang, konsep tersebut tampaknya adalah gagasan ideal yang sulit terwujud. Sebagai contoh, pada Januari 2015 lalu, di tengah gejolak politik yang dialami Yunani akibat krisis ekonomi, filsuf ekonomi Yanis Varoufakis ditunjuk sebagai Menteri Keuangan. Saat itu, berbagai pihak mengharapkan pemikiran cerdas dan kritisnya dapat menyelamatkan negara tempat kelahiran filsuf-filsuf besar tersebut.

Akan tetapi, alih-alih menjadi penyelamat, Varoufakis ternyata hanya bertahan sampai Juli 2015 alias diganti karena gagal mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa perihal kerja sama ekonomi yang dipercaya dapat menyelamatkan Yunani.

Baca Juga: Mungkinkah Rocky Gerung Jadi Menteri Jokowi?

Pavlos Eleftheriadis dalam tulisannya Losing to the European Union: A Review of Yanis Varoufakis’ Book “Adults in the Room” bahkan menyebut kegagalan itu terjadi karena Varoufakis tidak mengetahui cara kerja Uni Eropa serta kerap mengeluarkan kebijakan sembrono dan tidak bertanggung jawab.

Namun, kendati mungkin persoalan ini tidak dapat dihindari, seperti penekanan berbagai pihak, solusi untuk mencegah plutokrasi menjadi mimpi buruk adalah dengan memperkuat checks and balances dalam pemerintahan. Perlu ada mekanisme kontrol yang kuat dan oposisi yang memiliki pengaruh yang besar. Semoga hal tersebut ada di pemerintah Jokowi. Mari berharap. (R53)

Pengusaha Indonesia kompak bantu rakyat di tengah pandemi. Dinilai dapat perbaiki citra bantuan prank yang viral dan anggota Kadin himpun Rp 500 miliar