PinterPolitik.com

Siapa yang tidak setuju belakangan ini media semakin diramaikan oleh banyaknya isu besar? Belum juga sampai pada konklusi akhir kasus Ferdy Sambo, tiba-tiba saja kita disuguhkan kabar menghebohkan lain, yakni kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax.

Kenaikan BBM pun bukan isu besar yang terbaru karena, tidak lama setelahnya, publik juga dikagetkan oleh berita sejumlah peretasan yang dilakukan sebuah entitas digital bernama Bjorka.

Perbincangan soal Bjorka tersendiri menjadi sangat menarik karena serangan yang tadinya hanya berupa peretasan saja telah berubah menjadi aksi politik karena peretasan semakin diarahkan pada tokoh-tokoh politik besar. Karena itu, tidak heran bila saat ini banyak orang yang memberi perhatian pada perkembangan berita Bjorka.

Di balik itu, kita juga tidak boleh melupakan sejumlah isu besar lain yang bermain di belakang layar. Contohnya adalah kenaikan harga telur ayam, wacana tambahan anggaran Ibu Kota Negara (IKN), dan keprihatinan terhadap ancaman inflasi.

Sebagian orang yang mulai menyadari bahwa sudah terlalu banyak isu yang bergulir saat ini akan mengatakan bahwa berita-berita besar yang beredar adalah pengalihan isu. Well, terlepas dari benar atau tidaknya dugaan seperti ini, kita memang tidak bisa pungkiri bahwa perhatian publik berhasil terpecah – bahkan ketika suatu isu belum mencapai kesimpulan akhirnya.

Tapi pertanyaan besarnya adalah, jika masing-masing isu besar yang beredar dianggap sebagai pengalihan isu, mengapa pengalihan tersebut datang secara bertubi-tubi. Kira-kira, apa sebenarnya motif tersembunyi di balik pengalihan-pengalihan isu tersebut?

Masalah Negara Adalah Komoditas Politik?

Sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu ada sebuah penyelarasan kesepahaman terlebih dahulu tentang bagaimana sebenarnya sebuah pengalihan isu bekerja.

Artikel PinterPolitik.com berjudul Kok Bisa Ade Armando Digebukin?, pernah membahas bahwa, di dalam dunia politik, ada sebuah tindakan yang disebut manajemen isu dan seringkali sifat manajemen isu yang terjadi di masyarakat didasarkan pada sebuah metode yang disebut noise-cancelling technique.

Teknik ini terinspirasi dari sebuah teknologi dalam dunia sains bernama Active Noise Control (ANC), yakni sebuah metode yang digunakan untuk mengurangi kebisingan suara yang tidak diinginkan dengan menambahkan suara tandingan yang dirancang khusus untuk membatalkan suara pertama.

Nah, di dalam politik, metode tersebut hampir serupa. Ketika sebuah isu sudah mendapatkan perhatian yang begitu besar, maka untuk mencegahnya mengristalisasi menjadi isu yang lebih berbahaya maka suatu pihak melempar isu lain dengan tujuan agar dapat memecah perhatian publik.

Konteks peralihan isu ini pun tidak selalu tentang perekayasaan isu, tetapi juga bisa saja ada aksi penunggangan isu. Dalam artian, mungkin sebenarnya isu yang terjadi sifatnya tidak terlalu menghebohkan, tetapi setelah di-manage sekian rupa isu tersebut berubah jadi besar dan mampu menarik perhatian rakyat.

Terkait Ferdy Sambo, misalnya, seperti yang sudah dibahas dalam artikel PinterPolitik.com berjudul Kasus Ferdy Sambo Sengaja Ditumpangi?, ada dugaan bahwa kasus tersebut tengah dieksploitasi untuk mengalihkan perhatian publik dari sejumlah isu besar yang bisa mengkristal dengan berbahaya, contohnya seperti perbincangan tentang kenaikan BBM dan inflasi.

Namun, karena belakangan semakin banyak isu besar yang bermain, maka tampaknya kerangka manajemen isu yang terjadi saat ini jauh lebih kompleks dari hanya sekedar melempar isu besar untuk menutupi isu besar lain. Maka dari itu, maka mungkin kita perlu merefleksikannya dengan sesuatu yang disebut Huxleyan Dystopia.

Istilah Huxleyan Dystopia diambil dari dunia dystopia (dunia kelam) yang dibayangkan penulis Aldous Huxley dalam bukunya yang berjudul Brave New World. Di dalam buku itu, Huxley mengimajinasikan sebuah pemerintahan di masa depan yang mengontrol masyarakatnya dengan membanjiri informasi.

Melalui tumpahan informasi dan isu, akan tercipta kondisi disinformasi yang begitu masif, yang mampu membuat masyarakat tidak bisa membedakan mana informasi yang semestinya dipercaya dan mana yang tidak. Konsekuensinya, metode pembanjiran informasi ini melahirkan kondisi masyarakat yang justru tak acuh terhadap informasi karena rakyat menjadi pasif dan apatis.

Nah, terkait konteks fenomena yang terjadi saat ini, tampaknya cukup masuk akal bila kita membayangkan bahwa tengah ada upaya menjadikan Huxleyan Dystopia sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi di Indonesia. Di kolom komentar postingan-postingan akun Instagram milik PinterPolitik (@pinterpolitik) sendiri bahkan sudah mulai ada yang mengeluh saat ini sudah terlalu banyak isu yang perlu mereka perhatikan, sehingga akhirnya mereka merasa malas mengejar update dari isu tersebut.

Lantas, jika upaya pendengungan isu yang berlebihan kini memang sedang terjadi, untuk apa hal tersebut dilakukan? Apakah murni hanya untuk mencegah kristalisasi isu?

Well, dugaan besarnya tidak. Leopoldo Fergusson dalam tulisannya The Need for Enemies menjelaskan bahwa ada dugaan tinggi isu-isu besar yang terjadi dalam suatu negara sebenarnya bermakna sebagai sebuah komoditas politik.

Di Amerika Serikat (AS), misalnya, di dalam setiap pemilihan umum (pemilu) para politisi di sana hampir selalu berbicara tentang hak perumahan yang adil, kesetaraan hak asasi manusia (HAM), dan kesetaraan gender. Namun, sejak puluhan tahun yang lalu, isu-isu ini belum pernah menemukan solusi yang pas. Karena itu, Fergusson menduga bahwa sepertinya memang ada sebuah manajemen isu yang sengaja membuat suatu permasalahan tetap terjadi agar bisa terus digunakan sebagai komoditas politik.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Karena di mana pun politik selalu berputar tentang strategi mencapai dan menjaga kekuasaan, maka sebenarnya apa yang disampaikan Fergusson sangat mungkin terjadi.

Yang menariknya, Fergusson juga menyebut bahwa ada kemungkinan pemerintah sebenarnya sudah mengetahui solusi dari suatu permasalahan yang terjadi, namun dengan sengaja tidak mengeluarkan solusi tersebut karena menunggu momen yang tepat. Terkait Bjorka, bisa saja Badan Intelijen Negara (BIN) memang sudah mengetahui identitas aslinya. Lalu, terkait BBM, bisa saja sebenarnya solusinya ada di pengurangan sejumlah anggaran sektor lain.

Lantas, jika interpretasi ini benar, maka kira-kira momen tepat seperti apa yang menunggu di balik semua isu besar yang terjadi saat ini?

What’s the endgame?

Isu Sebagai Jembatan Kandidat?

Everett Rogers dan James W. Dearing dalam buku Agenda-setting, menyebutkan bahwa media, audiens, dan para pembuat kebijakan selalu memiliki keterikatan antara satu sama lain dalam menentukan sukses atau tidaknya suatu agenda politik.

Isu-isu yang dimunculkan dalam media memiliki tujuan untuk mempersiapkan persepsi publik dalam menyambut sebuah agenda politik, dan agenda tersebut tentunya sudah disesuaikan dengan kepentingan praktis yang ingin dicapai oleh para pemegang kepentingan. Lalu, kepentingan praktis besar apa yang sekiranya sedang ingin dicapai para politisi belakangan ini?

Well, salah satu jawabannya adalah persiapan kandidat calon presiden (capres) 2024. Kalau kita perhatikan, isu-isu besar yang saat ini bermain menyentuh setidaknya empat permasalahan besar, yakni ekonomi, hukum, pertahanan, dan kesiapan ekosistem digital.

Maka dari itu, jika agenda-setting ala Rogers dan Dearing memang sedang dilakukan, bisa saja isu-isu yang terjadi saat ini memang dipelihara agar nantinya dapat diselesaikan oleh seorang kandidat yang memang memiliki keahlian dalam bidang tersebut.

Anggapan demikian juga disampaikan oleh Adli Bahrun, Ketua Umum (Ketum) Application and Cyber Watch. Ia bahkan menyebutkan bahwa di balik isu-isu yang digodok belakangan ini, sepertinya ada tiga jenis kandidat yang tengah dipersiapkan Istana. Pertama, adalah kandidat yang memang secara eksplisit sudah disiapkan; kedua, adalah kandidat alternatif namun cukup berkaitan dengan isu yang sedang dimainkan; ketiga, adalah kandidat yang ditumbalkan karena isu yang sedang terjadi.

Terkait kandidat tipe pertama, mungkin kita perlu mulai melihat korelasi antara isu-isu besar yang terjadi dengan kandidat relevan yang memang umumnya masuk radar capres. Isu soliditas TNI dan pertahanan mungkin bisa ke Prabowo Subianto dan Andika Perkasa. Kemudian, kesiapan ekonomi serta ekosistem digital mungkin bisa ke Sandiaga Uno.

Kemudian untuk kandidat tipe kedua, ini mungkin lebih sulit, tapi setidaknya kita bisa mulai meraba-raba. Terkait permasalahan ekonomi, Sri Mulyani bisa jadi pilihan menarik yang tak diduga banyak orang, kemudian untuk pertahanan, mungkin bisa digunakan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Lalu, untuk persoalan ekosistem digital beserta ekonomi, bisa juga ini sebenarnya diarahkan kepada Nadiem Makarim, sebagai pendiri big tech besar Indonesia, Gojek.

Lalu, untuk kandidat ketiga, yakni yang ditumbalkan, dari isu yang sekarang beredar sepertinya kita bisa simpulkan gelar tersebut jatuh kepada Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya setelah harga BBM Pertamina melonjak.

Pada akhirnya, ini tentu hanyalah interpretasi belaka. Seperti apapun agenda di balik isu yang sedang bermain di Indonesia, kita harap saja permasalahan yang kini terjadi bisa diselesaikan dengan akurat, tepat, dan cepat. (D74)

Viralnya kasus Ferdy Sambo seakan menutupi sejumlah isu besar lain. Mulai dari penetapan tersangka korupsi Rp104 triliun, Surya Darmadi, kenaikan harga telur ayam, dan kenaikan harga BBM

PinterPolitik.com

“Distractin’ my thoughts of you” – The Weeknd, penyanyi R&B asal Kanada

Pada suatu Minggu pagi, terdapat seorang anak kecil yang tidak sabar bertemu dengan nenek dan keluarga besarnya yang tinggal di suatu kota di Jawa Timur. Begitu juga dengan orang tua anak tersebut yang berharap untuk segera berangkat menuju kota tersebut untuk menikmati kebersamaan bersama keluarga besar.

Namun, di tengah perjalanan, sang anak ingin mencoba kue atau jajanan yang khas dan populer dari suatu daerah. Kebetulan, daerah tersebut juga dilalui dalam perjalanan antarkota tersebut.

Maka dari itu, sang ayah yang mengemudikan kendaraannya memutuskan untuk berhenti di salah satu toko yang menjual kue yang diinginkan oleh anaknya. Toko itu bisa dibilang tidak jauh dari sebuah bundaran yang dijuluki dengan nama yang sama dengan sebuah roket Amerika Serikat (AS) yang mengantarkan Neil Armstrong ke bulan, Apollo.

Daerah ini dikenal dengan nama Gempol yang terletak di Pasuruan, Jawa Timur. Jenis kue yang banyak dijajakan di daerah tersebut juga bukanlah jenis kue yang baru populer seperti yang banyak bermunculan sekarang.

Nama kue tersebut adalah klepon. Kue yang mungkin tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia itu dibuat dari tepung beras ketan yang dibentuk menyerupai bola.

((( KUE KLEPON TIDAK ISLAMI ))) pic.twitter.com/BUXXRysddd

— 🌷♐🇲🇨 I r e n e (@Irenecutemom) July 21, 2020

Satu hal yang harus diwaspadai ketika menyantap kue ini, yakni gula aren cair yang ada di dalam bola-bola kecil tersebut. Kata banyak orang, isi kue tersebut bisa keluar ke mana-mana bila tidak berhati-hati ketika menyantapnya.

Namun, kini, kenangan klepon mungkin tidak akan bisa sama lagi. Pasalnya, tidak sedikit warganet Indonesia kini dikejutkan oleh sebuah meme yang bertajuk “Klepon Tidak Islami”.

Sontak, meme ini menggemparkan jagat dunia maya. Banyak orang akhirnya mempermasalahkan maksud dari meme tersebut. Banyak juga yang menilai bahwa meme tersebut hanyalah akal-akalan seseorang untuk membuat kegaduhan di masyarakat.

Pasalnya, media sosial kini kembali ramai terisi oleh upaya saling tuding antarkelompok. Istilah “kadrun”, misalnya, kerap dilontarkan ketika mengomentari meme tersebut.

Alhasil, Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut berkomentar terkait kegaduhan ini. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am Sholeh menilai bahwa para pengunggah dan penyebar meme tersebut perlu diusut oleh aparat penegak hukum karena telah membuat banyak orang terlibat dalam kegaduhan.

Kegaduhan yang tiba-tiba muncul ini akhirnya menimbulkan pertanyaan. Mengapa kue klepon yang umum di masyarakat Indonesia ini dapat begitu saja memunculkan banyak perdebatan di media sosial? Lantas, bagaimana dampaknya pada diskursus masyarakat?

Residu Pilpres 2019?

Bukan tidak mungkin, ramainya isu “Klepon Tidak Islami” ini didasarkan pada persoalan identitas yang mengakar di masyarakat. Apalagi, beberapa pihak menilai bahwa polemik meme ini menjadi bukti bahwa residu Pilpres 2019 tetap membekas di publik.

Bagaimana tidak? Ungkapan yang saling menuding antara sejumlah kelompok identitas kemudian mencuat kembali. Istilah “kadrun” yang identik dengan salah satu kubu pendukung pasangan calon Pilpres 2019, misalnya, kembali dituding menjadi pihak yang dianggap memunculkan gagasan bahwa klepon tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Asumsi seperti ini turut diungkapkan oleh Ismail Fahmi – pendiri lembaga analissi Drone Emprit. Dalam cuitannya, Ismail menyebutkan bahwa kegaduhan ini merupakan hasil dari sisa-sisa polarisasi politik kala Pilpres lalu.

Politik identitas sepertinya memang susah hilang meskipun kontestasi politik yang ada telah dilalui. Hal serupa sebenarnya juga terjadi di berbagai negara, seperti Amerika Serikat (AS).

Faktor pembeda antarkelompok mampu menciptakan kepercayaan diri akan citra seseorang.
Share on X

Polarisasi politik di negara yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump tersebut disebut-sebut semakin memburuk. Dalam sebuah tulisan opini milik John Avlon di CNN, dibeberkan bahwa banyak survei menunjukkan bahwa polarisasi politik semakin memburuk di negara Paman Sam tersebut.

Identitas dukungan politik juga semakin mengemuka di AS di tengah-tengah tahun politik ini. Salah satu isu yang ramai dibicarakan di negara tersebut adalah penggunaan masker di tengah pandemi Covid-19.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Associated Press dan NORC Center for Public Affairs Research, 76 persen Demokrat mengatakan akan selalu mengenakan masker – berbeda dengan Republik yang hanya menunjukkan angka 59 persen. Bahkan, selisih ini juga terlihat di kalangan komunitas yang mendukung masing-masing partai, seperti kelompok Afrika-Amerika yang lebih cenderung menggunakan masker.

Persoalan masker di AS ini sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan polemik klepon. Pasalnya, fokus utama dalam polemik ini adalah nilai dan pembeda yang dianggap berbeda antarkelompok.

Lantas, mengapa isu seperti ini dapat dengan cepat menyebar di masyarakat?

Kristen Renwick Monroe, James Hankin, dan Renée Bukovchik Van Vechten dalam tulisan mereka yang berjudul The Psychological Foundation of Identity Politics mencoba menjelaskan hal ini. Mereka menggunakan beberapa teori sosial guna menjelaskan fenomena politik identitas.

Monroe dan rekan-rekannya juga menyebutkan Teori Identitas Sosial yang dicetuskan oleh Henri Tajfel dan John C. Turner. Dengan teori tersebut, mereka menjelaskan bahwa faktor pembeda antarkelompok mampu menciptakan kepercayaan diri akan citra seseorang.

Alhasil, anggota-anggota kelompok akan termotivasi untuk meningkatkan citra dirinya dengan berfokus pada pembeda antarkelompok. Mungkin, inilah mengapa banyak akun media sosial akhirnya menyerang meme tersebut karena dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai yang diyakini kelompoknya.

Belum lagi, isu ini juga disinyalir diteruskan oleh akun-akun yang dianggap sebagai buzzer politik. Unsur politik juga kental dalam lini masa akun-akun tersebut.

Terlepas benar atau tidaknya peran buzzer politik, pertanyaan lanjutan pun muncul. Bila persoalan identitas antarkelompok ini mampu menjadi fokus dari masyarakat, bagaimana dampaknya pada diskursus dan dinamika politik?

Bagaikan WTC?

Fokus masyarakat pada polemik klepon ini bisa jadi didasarkan pada aspek psikologi sosial. Pasalnya, perhatian publik juga dapat meningkat melalui emosi sosial yang dirasakan.

View this post on Instagram

Ramai-ramai 'klepon tidak islami' #klepon #klepontidakislami #corona #coronavirus #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 23, 2020 at 7:16am PDT

Mengacu pada penjelasan Tai-Quan Peng, Guodao Sun, dan Yingcai Wu dalam tulisan mereka yang berjudul Interplay between Public Attention and Public Emotion toward Multiple Social Issues on Twitter, perhatian publik pada isu tertentu dapat menimbulkan respons emosi, baik positif maupun negatif.

Respons emosi ini dapat berlanjut pada tahap selanjutnya, yakni perilaku yang ditunjukkan. Peng dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa respons emosi pada objek politik akan berujung pada evaluasi tertentu terhadap objek tersebut.

Uniknya lagi, Peng dan rekan-rekannya tidak hanya berfokus pada respons emosi yang dihasilkan oleh suatu isu di media sosial, melainkan juga porsi perhatian publik melalui zero-sum theory dalam agenda-setting. Bukan tidak mungkin, aspek emosi yang besar dalam persoalan identitas dapat berujung perhatian yang lebih besar.

Tragedi Serangan 11 September yang terjadi di World Trade Center (WTC), New York, AS, misalnya. Setelah serangan itu terjadi, isu identitas di masyarakat kemudian menyeruak. Hal ini terlihat dari bagaimana jumlah kejahatan yang didasarkan pada motivasi rasial meningkat.

Uniknya, berita penyerangan itu justru dianggap tepat untuk dijadikan pengalihan isu oleh sejumlah pejabat di pemerintah AS karena dianggap mampu mengalihkan perhatian publik ketika akan menjalankan kebijakan-kebijakan tertentu. Memo soal rencana ini akhirnya bocor dan menjadi coretan buruk bagi pemerintah AS.

Bukan tidak mungkin, seperti isu tragedi tersebut, isu klepon dapat menjadi pengalih isu yang baik di tengah situasi politik terkini. Pasalnya, tidak dapat dipungkiri bahwa isu politik tertentu juga tengah menjadi perhatian publik.

Isu penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), misalnya, hingga kini menjadi sorotan karena jumlah kasus positif disebut-sebut malah meningkat di tengah kebijakan normal baru (new normal) – sekarang bernama adaptasi kebiasaan baru. Apalagi, pemerintah baru-baru ini merombak tim yang berwenang dalam menangani pandemi.

Selain itu, terdapat juga isu Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law yang beberapa waktu lalu menjadi sasaran demonstrasi dari kelompok buruh. Pasalnya, RUU ini tetap didorong untuk dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena dinilai menjadi salah satu kunci dalam pemulihan ekonomi Indonesia.

Di luar dua isu itu, ada juga isu terbaru yang baru-baru ini mengisi media massa dan media sosial, yakni rekomendasi PDIP untuk Pilkada Solo 2020 yang jatuh pada Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi. Kabarnya, sang presiden juga menawarkan posisi tertentu pada Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo yang disebut-sebut menjadi hambatan bagi majunya Gibran.

Namun, tentu saja, misteri akan benar atau tidaknya isu klepon menjadi pengalihan isu ini belum dapat terjawab secara pasti. Hal yang jelas adalah bukan tidak mungkin isu ini mengambil porsi perhatian publik di tengah pandemi Covid-19 – entah apa maksud sebenarnya di balik meme tersebut. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pada konteks munculnya Keraton Agung Sejagat di Purworejo dan Sunda Empire di Bandung, Profesor Salim Said benar-benar senada dengan Presiden ke-32 Amerika Serikat (AS), Franklin Delano Roosevelt yang menyebutkan bahwa “di dalam politik tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, kita dapat bertaruh bahwa hal tersebut telah direncanakan”.

Di dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada 21 Januari 2020, Profesor Salim Said menerangkan bahwa sejak era Presiden Soekarno, kasus di mana terdapat pihak yang mengklaim sebagai keturunan raja selalu terjadi. Menariknya, dari banyaknya kasus yang ia temui, fenomena tersebut kerap terjadi di Pulau Jawa.

Menurutnya, setidaknya terdapat dua hal yang membuat fenomena ini marak terjadi di Pulau Jawa.

Pertama, secara budaya, di Jawa memang kental dengan sejarah keraton dan kerajaan. Sehingga, ini akan membuat masyarakat Jawa akan begitu dekat cerita-cerita keturunan raja yang dibawa.

Kedua, karena menurutnya Pulau Jawa memiliki signifikansi politik. Simpulan ini didapatkannya setelah mewawancarai salah satu pemimpin pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), Herman Nicolas Ventje Sumual, yang menyebutkan targetnya adalah untuk merebut Jawa. Menurut Sumual, apabila tidak menguasai Jawa maka usaha untuk melakukan pemberontakan adalah sia-sia.

Atas berbagai fenomena tersebut, Salim Said menegaskan mestilah terdapat kepentingan yang bersembunyi di belakang viralnya fenomena tersebut, baik itu kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik.

Di acara yang sama, sejarawan Ridwan Saidi juga menyimpulkan hal yang sama bahwa terdapat hidden system yang merancang viralnya Keraton Agung Sejagat maupun Sunda Empire. Menurutnya, viralnya fenomena ini ditujukan untuk memecah fokus masyarakat terhadap isu yang tengah menyedot perhatian publik, seperti kasus Natuna.

Tentu pertanyaannya, benarkah viralnya Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire ditujukan untuk memecahkan fokus masyarakat ataupun memiliki kepentingan politik tertentu di belakangnya?

View this post on Instagram

Sunda Empire klaim sebagai kekaisaran dunia.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 23, 2020 at 1:30am PST

Mengapa Dapat Terjadi?

Menimbang pada pernyataan Salim Said bahwa peristiwa serupa kerap terjadi sejak dahulu, tentu pertanyaannya mengapa selalu terdapat kelompok masyarakat yang hanyut di dalam cerita-cerita kerajaan tersebut?

Konteks masalah tersebut dapat kita jawab dengan konsep psikologi yang ditemukan oleh psikolog, Carl Hovland yang bernama sleeper effect atau efek tertidur. Efek tertidur yang dimaksud di sini terkait dengan mereka yang mempercayai suatu propaganda atau konspirasi terjadi karena adanya kecenderungan psikologis manusia untuk mengabaikan atau cepat melupakan fakta – atau manusia cenderung tertidur melihat fakta.

Efek ini tercipta tidak lain karena keterbatasan dari memori manusia itu sendiri yang cenderung lebih cepat memudarkan atau melupakan sumber informasi daripada informasi atau argumentasi yang diterima. Dengan kata lain, ini sebenarnya menjelaskan bahwa kognisi manusia sebenarnya lebih tertarik pada suatu informasi ketimbang sumber informasi itu sendiri.

Efek tertidur terhadap fakta ini dengan jelas terlihat dari keterangan Toto sang Raja Keraton Agung Sejagat ataupun Rangga yang merupakan petinggi di Sunda Empire yang menyebut berbagai cerita konspiratif dengan dalih inilah sejarah yang sebenarnya.

Bayangkan saja, di tengah revolusi teknologi informasi yang membuat sekat-sekat informasi sudah tidak lagi terasa, bagaimana mungkin terdapat pihak-pihak yang tidak dapat mencari tahu bagaimana NATO atau PBB terbentuk?

Merujuk pada efek tertidur, kita tentu dapat memahami mengapa para pengikut Sunda Empire menjadi percaya terhadap cerita konspiratif terkait NATO dan PBB yang disebut memiliki pertautan dengan Bandung.

View this post on Instagram

Komik strip Jokowi mengundang kritik⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 22, 2020 at 3:00am PST

Memecah Perhatian Masyarakat?

Melihat berbagai keganjilan yang ada, simpulan Salim Said dan Ridwan Saidi terkait adanya kepentingan tertentu maupun adanya usaha untuk memecah perhatian masyarakat nampaknya memiliki alasan yang cukup kuat.

Pertama, Keraton Agung Sejagat ataupun Sunda Empire sudah sejak bertahun-tahun yang lalu didirikan. Video pidato Sunda Empire yang viral di sosial media beberapa waktu yang lalu juga diambil pada 2018. Ini tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa keduanya baru viral saat ini atau mungkin tepatnya diviralkan?

Kecurigaan diviralkannya fenomena ini diperkuat dengan pengakuan Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (Kesbangpol) Bandung, Sony yang menyebutkan Sunda Empire sebenarnya telah dibubarkan oleh Kodam III/Siliwangi pada 2018 lalu.

Tidak hanya itu, ternyata terdapat pertalian yang erat antara Keraton Agung Sejagat dengan Sunda Empire karena Toto Santosa yang merupakan Raja Keraton Agung Sejagat pernah menjadi anggota Sunda Empire sebelum memutuskan membentuk kerajaannya sendiri.

Kedua, pada Desember 2019, pihak kepolisian menemukan terdapat uang senilai Rp 1,4 miliar masuk ke rekening Toto yang tidak jelas sumbernya dari mana. Pasalnya, tidak mungkin uang sebesar itu dikirimkan pihak tertentu secara “iseng”, dan bagaimana caranya nomor rekening Toto diketahui? Bukankah tidak mungkin pihak sembarang mampu mengetahui nomor rekening seseorang?

Keanehan ini sangat relevan dengan kecurigaan Ridwan Saidi bahwa viralnya fenomena ini besar kemungkinan telah disiapkan beberapa bulan sebelumnya, atau hanya menunggu waktu yang tepat untuk dimunculkan ke publik.

Budi Gunawan (BG) selaku Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) juga telah menuturkan bahwa Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire sebenarnya telah lama dideteksi. Anehnya, jika telah lama dideteksi, mengapa tidak sedari dulu ditindak?

Ketiga, seperti yang disebutkan sebelumnya, viralnya fenomena ini begitu bertepatan dengan berbagai isu negatif yang tengah mendera pemerintah. Melihat kedekatannya, agaknya sulit bagi kita untuk memahami bahwa peristiwa ini hanyalah kebetulan semata.

Lebih hebatnya lagi, Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire bahkan diangkat menjadi topik pembahasan di acara ILC dengan judul “Siapa Di Balik Raja-Raja Baru?” Melihat polanya, acara yang telah menjadi standar kecerdasan dalam melakukan diskursus politik ini tidak pernah sembarangan dalam mengangkat suatu topik.

View this post on Instagram

Muncul sejumlah indikasi benturan antara PDIP vs KPK.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 17, 2020 at 4:51pm PST

Sebelum menjadi topik di ILC, fenomena tersebut bahkan telah malang-melintang di berbagai media massa. Dengan kata lain, viralnya kasus ini memang telah benar-benar memecah perhatian publik terhadap berbagai isu negatif yang tengah terjadi. Singkat kata, Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire, benar-benar telah menciptakan kebisingan politik yang begitu baik.

Konteks masalah ini sangat sesuai dengan yang ditulis oleh Ed Rogers dalam The Politics of Noise, bahwa kebisingan politik dapat membuat publik menjadi tidak fokus pada inti masalah yang tengah terjadi karena lebih menyibukkan diri membahas kebisingan politik yang tercipta.

Menciptakan kebisingan politik untuk memecah perhatian publik tersebut dapat kita pahami melalui teori komunikasi publik yang disebut dengan manajemen isu. Manajemen isu adalah proses strategis dan antisipatif yang membantu organisasi – dalam konteks ini adalah pemerintah – untuk mendeteksi dan merespons berbagai perubahan tren atau isu yang muncul di lingkungan sosial-politik.

Karena perubahan tren dan isu tersebut dapat mengkristal menjadi suatu masalah yang dapat memberikan dampak destruktif, maka organisasi terkait perlu untuk memberikan respon yang tepat untuk mencegah terjadi kristalisasi masalah. Salah satu caranya dengan melemparkan isu agar isu yang tengah terjadi tidak mengkristal – atau yang kita sebut dengan pengalihan isu.

Mantan praktisi di lingkaran istana yang pernah dimintai keterangan oleh PinterPolitik juga menuturkan bahwa pengalihan isu adalah hal yang sangat lumrah terjadi – khususnya sebagai strategi politik pemerintahan yang berkuasa. Dengan menggunakan berbagai instrumen yang dimiliki, kapabilitas untuk mengalihkan isu, tentu sangat dimungkinkan demi menciptakan koridor situasi nasional yang kondusif.

Presiden Jokowi sendiri, ketika ditanya pendapatnya oleh media massa terkait Keraton Agung Sejagat menjawab “itu hiburan lah” sambil tertawa. Mungkinkah viralnya fenomena ini memang diperuntukkan untuk memberikan semacam hiburan kepada masyarakat karena tengah begitu tegang dengan berbagai isu negatif yang tengah terjadi?

Atau memang kasus ini dimaksudkan agar masyarakat tak terlalu banyak bereaksi terhadap skandal besar macam Jiwasraya dan Asabri yang merugikan negara hingga belasan triliun rupiah? Tak ada yang tahu pasti.

Pada akhirnya, kita mungkin dapat menyimpulkan bahwa viralnya Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire merupakan suatu bentuk pengalihan isu untuk meredam mengkristalnya berbagai isu negatif yang tengah terjadi agar tidak menjadi masalah tersendiri bagi pihak-pihak terkait.

Namun, tidak menutup kemungkinan pula bahwa viralnya fenomena tersebut mungkin hanyalah kelihaian media massa dalam mencari berita. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“These people control the rain, these people be diggin’ bunkers up,” – Kodak Black, penyanyi rap asal Amerika Serikat

[dropcap]R[/dropcap]atas yang bertemakan Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota tersebut membahas berbagai kemungkinan skenario pemindahan ibu kota. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa Jokowi memilih untuk memindahkan ibu kota di luar Pulau Jawa atas dua opsi lain, yaitu pembuatan distrik pemerintahan di dalam Jakarta dan pemindahan pemerintahan ke wilayah dengan jarak 50-70 km di luar Jakarta.

Bambang juga mengungkapkan latar belakang dari rencana pemindahan ibu kota tersebut. Ibu kota Indonesia kini, Jakarta, dianggap memiliki berbagai permasalahan yang menyulitkan jalannya pemerintahan, seperti kepadatan lalu lintas dan bencana banjir.

Pada akun Instagramnya, Jokowi juga mempertanyakan kemampuan Jakarta di masa mendatang yang harus memikul dua beban sekaligus, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, serta sebagai pusat jalannya bisnis di Indonesia.

Mantan Wali Kota Solo tersebut juga mencontohkan negara-negara lain yang telah memindahkan ibu kota negaranya guna mengantisipasi arah perkembangannya, seperti Malaysia, Brasil, dan Korea Selatan.

DKI Jakarta kini memikul dua beban sekaligus: sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, juga pusat bisnis. Banyak negara memindahkan ibu kotanya, sementara kita hanya menjadikannya gagasan di setiap era Presiden.

Menurut Anda, di mana sebaiknya ibu kota negara Indonesia? pic.twitter.com/sl7NljisE5

— Joko Widodo (@jokowi) April 30, 2019

Beberapa kriteria yang ditentukan bagi ibu kota baru juga disebutkan oleh Bambang Brodjonegoro, seperti letak geografis yang dekat dengan pantai dan berada di tengah-tengah Indonesia, keberadaan lahan pemerintah, serta minimnya kemungkinan bencana alam yang dapat terjadi. Selain kriteria tersebut, Bambang juga mengatakan bahwa ibu kota baru nantinya akan menjadi identitas baru bagi Indonesia yang melambangkan kemajuan dan berkelas internasional.

Namun, rencana pembangunan ibu kota seluas 40.000 hektar ini nantinya akan memakan biaya yang cukup besar, yaitu sekitar Rp 466 triliun. Selain itu, prosesnya juga akan menghabiskan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 10 tahun, guna melakukan pembangunan dan pemindahan berbagai kantor pemerintahan dan perwakilan negara-negara lain.

Keputusan pemerintahan Jokowi untuk mempertimbangkan rencana pemindahan ibu kota ini pun dipertanyakan oleh Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan.

Menurutnya, perencanaan dari keputusan tersebut patut dipertanyakan karena perlu memperhatikan berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan hingga puluhan tahun ke depan. Ferry pun mengingatkan akibat dari kurang matangnya perencanaan yang terjadi di Bandara Kertajati yang hingga kini sepi.

Rencana tersebut memang terdengar bagus di tengah-tengah kerumitan persoalan Jakarta kini. Namun, apakah pemindahan ibu kota nantinya tidak membawa dampak lain? Lalu, benarkah tuduhan pengalihan isu lantaran Jokowi memunculkan gagasan ini beberapa minggu setelah Pemilu 2019 dilaksanakan?

Kota Utopia?

Seperti yang diungkapkan oleh Jokowi dalam akun Instagramnya, rencana pemindahan ibu kota yang kali ini ramai dibicarakan bukanlah pengalaman baru bagi beberapa negara lain. Negara-negara seperti Malaysia, Brasil, dan Amerika Serikat (AS) telah melakukan pemindahan ibu kota di masa lalu.

Alan Gilbert dari University College London dalam tulisannya yang berjudul “Moving the Capital of Argentina”, menjelaskan bahwa banyak negara yang memindahkan ibu kota negaranya dengan motivasi citra. Negara-negara seperti Nigeria (Abuja), Pakistan (Islamabad), dan Brasil (Brasilia) melakukan pemindahan ibu kota atas dasar tujuan ambisius, yaitu sebagai simbol baru bagi negaranya.

Brasilia misalnya, dibangun guna meningkatkan fokus Brasil pada wilayah-wilayah yang jarang penduduk. Pembangunan Brasilia juga diharapkan di masa mendatang dapat menjadi simbol kebesaran Brasil.

Namun, ambisi-ambisi yang berlebihan dianggap Gilbert dapat menghantui kota-kota tersebut. Desain dan arsitektur urban yang cakap memang membuat kota-kota tersebut tampak indah, tetapi dampak-dampak sosial lainnya bisa jadi turut timbul.

Permasalahan yang menghantui ini datang dari penduduk-penduduk kelas bawah yang tidak diinginkan oleh kota-kota tersebut. Brasilia misalnya, yang direncanakan untuk hanya 500 ribu penduduk, kini memiliki 2,2 juta pendatang yang tinggal di kota-kota sekitar. Akibatnya, pemisahan kelas dan kelompok masyarakat Brasil semakin kentara di kota baru tersebut.

Terjadinya pemisahan kelas dan padatnya penduduk di pinggiran kota Brasilia juga membawa dampak buruk, seperti meningkatnya kriminalitas dan kekerasan. Rory Carroll dan Tom Phillips dalam artikelnya di The Guardian berpendapat bahwa meningkatnya kekerasan di pinggiran kota Brasilia disebabkan oleh tingginya tingkat migrasi yang tidak disertai dengan layanan sosial dan kebijakan yang sesuai.

Selain dampak sosial, permasalahan anggaran juga menghantui pembangunan ibu kota baru di beberapa negara lain. Gilbert menjelaskan bahwa anggaran-anggaran yang berlebihan – seperti di Brasilia dan Abuja – mengambil porsi yang cukup besar dan membuat perekonomian negara-negara tersebut memburuk.

Lalu, bagaimana dengan rencana pemindahan ibu kota di Indonesia? Apakah dampak serupa dapat terjadi di ibu kota baru nanti?

Audiens memiliki keterbatasan dalam menyerap berbagai informasi secara sekaligus yang nantinya diatasi oleh sistem kognitif manusia dengan cenderung memilih salah satu informasi.
Share on X

Rencana pemindahan ibu kota Indonesia juga didasarkan pada impian untuk membangun ibu kota yang ideal bagi negara kita, seperti pemerataan ekonomi dan penghindaran dari berbagai persoalan kota di Jakarta. Tentunya, permasalahan-permasalahan lain mungkin dapat menghantui dan kemudian muncul seperti yang terjadi di negara-negara lain.

Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga dari Universitas Trisakti menilai rencana ini juga sebagai hal yang sia-sia. Nirwono menjelaskan bahwa persoalan tidak meratanya ekonomi tidak perlu diselesaikan dengan pemindahan ibu kota, tetapi dapat dilakukan dengan skema pembangunan yang berkelanjutan, berupa pusat ekonomi baru di daerah.

Selain itu, perencanaan pemindahan ibu kota yang tidak matang juga dapat berdampak buruk ke depannya. Nirwono mencontohkan Putrajaya di Malaysia dan Canberra di Australia yang diibaratkannya seperti “kota mati” karena tidak dapat menarik masyarakat sebab tidak memiliki denyut kehidupan seperti di kota biasanya.

Jika memang rencana pemindahan ibu kota tidak dapat menjamin pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, mengapa Jokowi tetap melanjutkan wacana dan rencana tersebut? Apa kepentingan sang presiden di balik pembahasan isu tersebut dalam ratas kemarin?

Distraksi Perhatian?

Wacana pemindahan ibu kota Indonesia juga bukanlah hal baru bagi pemerintah kita. Sejak era Soekarno, wacana ini sering kali mencuat dan menjadi pembicaraan di masyarakat.

Senada dengan yang dijelaskan Gilbert sebelumnya, pada masa kepresidenan Soekarno, wacana tersebut muncul sebagai upaya unjuk gigi Indonesia sebagai negara yang baru merdeka. Soekarno mengharapkan bahwa ibu kota baru Indonesia – rencananya berada di Palangka Raya – akan melepaskan warisan-warisan kolonial dalam identitasnya karena dibangun oleh anak bangsa sendiri.

Namun, rencana Soekarno tersebut dianggap tidak masuk akal karena terbatasnya akses ke Palangka Raya pada masa itu. Akibatnya, wacana pemindahan ibu kota Indonesia yang dimunculkan oleh Soeharto kemudian mengusulkan lokasi baru yang terletak hanya beberapa kilometer saja dari Jakarta, yaitu Jonggol, Jawa Barat.

Dengan lokasinya yang dekat dengan Jakarta dan mudahnya akses antara ibu kota dan Jonggol, usulan Soeharto dianggap lebih masuk akal. Selain itu, keberadaan lahan pemerintah yang kosong juga membuat wacana tersebut semakin terdengar memungkinkan untuk dilakukan.

Namun, rencana pemindahan ibu kota ke Jonggol tersebut bisa jadi bukan tanpa kepentingan personal tertentu. Wilayah ini berisikan ratusan hektar lahan yang telah dibebaskan oleh berbagai perusahaan. Salah satunya adalah PT Bukit Jonggol Asri yang secara mayoritas dimiliki oleh salah satu putra Soeharto, Bambang Trihatmodjo.

View this post on Instagram

Perlukah Indonesia pindah ibu kota? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #pindahibukota #ibukotapindah #jokowi #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 30, 2019 at 1:37am PDT

Jika kita menilik kembali pada masing-masing wacana pemindahan tersebut, terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda. Soekarno dianggap membawa kepentingan simbol perjuangan dan kemerdekaan, sedangkan Soeharto bisa jadi membawa kepentingan bisnis di balik wacana tersebut.

Lantas, apakah Jokowi juga memiliki kepentingan lain di luar alasan kerumitan Jakarta? Mengapa Jokowi baru membahas isu penting ini beberapa saat setelah Pemilu 2019?

Seperti yang kita ketahui, Pemilu 2019 yang baru dilaksanakan beberapa minggu lalu diwarnai dengan berbagai polemik, seperti meninggalnya ratusan pengurus Pemilu dan berbagai dugaan kecurangan yang terjadi. Berminggu-minggu setelah pelaksanaannya, media dan publik pun tetap ramai membicarakannya.

Namun, di tengah-tengah kesimpangsiuran Pemilu, Jokowi sebagai presiden memilih untuk mencuatkan rencana pemindahan ibu kota. Rencana ini bisa jadi merupakan upaya pengalihan isu yang dilakukan – mengingat alasan rencana tersebut memiliki resonansi dengan keluhan masyarakat, seperti kepadatan lalu lintas dan ancaman tenggelamnya Jakarta.

Jian-Hua Zhu dalam tulisannya yang berjudul “Issue Competition and Attention Distraction” – dengan mengaplikasikan teori zero-sum game dalam agenda-setting – menjelaskan bahwa penentuan agenda di publik juga memunculkan kompetisi mengenai isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat. Penentuan agenda ini juga dilakukan oleh para pengambil keputusan.

Tentunya, penentuan agenda juga memengaruhi penyerapan informasi oleh masyarakat. Zhu menjelaskan bahwa audiens memiliki keterbatasan dalam menyerap berbagai informasi secara sekaligus. Kelebihan informasi ini akan diatasi oleh sistem kognitif manusia dengan cenderung memilih salah satu informasi, baik informasi baru atau lama.

Jika didasarkan pada teori tersebut, pemerintahan Jokowi bisa saja berusaha untuk memenangkan zero-sum game terkait agenda yang menjadi perhatian masyarakat. Bisa jadi, pemerintahan Jokowi ingin masyarakat meletakkan perhatian lebih pada isu pemindahan ibu kota daripada berbagai persoalan dalam Pemilu 2019. Berbagai media kini juga mengalihkan fokus pada isu tersebut terkait impian utopia ibu kota baru dan polemik permasalahannya.

Mungkin benar apa yang dikatakan oleh rapper Kodak Black di awal tulisan. Secara metafora, pemerintah memiliki kemampuan mengkontrol informasi yang tersebar di masyarakat. Di saat yang sama, pemerintah bisa jadi melakukan sesuatu yang tersembunyi, katakanlah untuk mencegah terjadinya people power. Bukan begitu? (A43)

PinterPolitik.com

“Muslihat terbesar yang diderita manusia, adalah dari pendapatnya sendiri.”  ~ Leonardo da Vinci

[dropcap]A[/dropcap]koen pasenkhe atau peperangan atau keributan yang sangat besar, begitulah prinsip hidup dari Raja Mesir Kuno pertama yang dikenal sebagai Scorpion King. Menurut para ahli sejarah, Raja yang juga diduga memiliki nama sebagai Mena, Weha, atau Selk ini hidup pada Periode Protodinasti, ketika dewa-dewa masih berkuasa.

Sebagai Raja Mesir Kuno pertama, namanya begitu melegenda karena menjadi Raja yang mampu menyatukan Mesir Hulu dan Mesir Hilir atau Mesir Putih dan Mesir Merah. Walau dikenal sebagai Raja yang begitu melindungi rakyatnya, Scorpion King juga dilukiskan sebagai sosok yang menakutkan dan pembawa kematian.

Kesan mematikan dan melindungi yang merupakan gambaran dari Raja Mesir tersebut, sepertinya memang sangat cocok dengan sosok binatang yang menjadi julukannya, yaitu kalajengking. Di zaman modern seperti sekarang ini, di mana hutan belantara yang merupakan habitatnya mulai punah, keberadaan kalajengking pun ikut tersingkirkan.

Pak Dhe @jokowi mengatakan racun kala jengking adalah racun termahal di dunia harganya /Liter sekitar USD 10,5jt luar biasa.??

Ternyata setelah saya browsing apa yg dikatakan pakde benar, racun kalajengking sekarang merupakan cairan ter mahal didunia.#2019TetapJokowi pic.twitter.com/qzZUaVRSI5

— Capres Abadi (@P3nj3l4j4h) May 1, 2018

Namun kondisi itu mungkin akan segera berubah, karena bisa jadi dalam waktu dekat, masyarakat akan berbondong-bondong beternak kalajengking. Bagaimana tidak, bahkan Jokowi sendiri menyarankannya. Dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas), Senin (30/4) lalu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan kalau racun kalajengking ternyata jauh lebih mahal dari emas.

Walau pernyataannya itu disambut tawa oleh para pejabat yang hadir, namun Warganet menemukan kalau pernyataan Jokowi ini benar adanya, bukan sekedar lelucon seperti yang diduga masyarakat sebelumnya. Tapi tidak begitu dengan para politisi, terutama yang berada di kubu oposisi, pernyataan racun kalajengking ini memang sangat “lucu” dibanding isu Perpres Tenaga Kerja Asing (TKA) yang mereka dengungkan.

Usai menandatangani Pepres No. 20 tahun 2018 yang memberikan keringanan bagi TKA untuk bekerja di Indonesia, Jokowi memang tengah “diserbu” banyak pihak. Baik buruh, oposisi, bahkan anggota DPR sendiri, terus melakukan tekanan agar peraturan tersebut ditarik kembali. Tak heran bila wacara racun kalajengking ini dituding sebagai pengalihan isu semata. Namun, benarkah sekedar itu saja?

Simbol Melindungi dan Mematikan

“Politisi merupakan master dari seni tipu musilihat.” ~ Martin L. Gross

Bagi masyarakat awam, wacana racun kalajengking diartikan sebagai informasi baru, terlebih adanya kenyataan kalau harga racun hewan beruas dengan delapan kaki tersebut bisa mencapai miliaran. Menurut ahli serangga dari Universitas Maryland, Raymond John St. Leger, binatang yang masuk dalam kelas Arachnida ini memang mampu bertahan hidup dari kepunahan dengan mengembangkan serum kimia yang sangat kuat.

Menurutnya, dari 1.300 spesies kalajengking, ada sekitar 300 jenis racun mematikan yang tetesannya tak hanya mampu merusak, melumpuhkan, bahkan menghancurkan sel-sel tubuh mangsanya dari dalam. Di sisi lain, para peneliti juga menemukan kalau tetesan racun tersebut bila disuntikkan ke dalam sel tumor di tubuh manusia, sel-sel tersebut juga terbukti mampu dilumpuhkan bahkan mematikan tumor tersebut.

Bila kedokteran modern menemukan kemampuan mematikan dan melindungi yang dimiliki kalajengking baru belakangan ini, masyarakat kuno sudah menemukannya bahkan berdekade-dekade lalu. Buktinya, simbol tato kalajengking yang masih memiliki kekerabatan dengan laba-laba ini, sudah populer sejak lama di berbagai budaya, seperti di Afrika, Timur Pusat, dan Asia Tenggara.

Dalam budaya masyarakat primitif, mentato simbol kalajengking di tubuh sama artinya dengan menggunakan jimat pelindung. Mereka tak hanya melindungi diri dari sengatan racun kalajengking lainnya, tapi juga melindungi dari berbagai gangguan roh jahat. Mereka yakin, kalau simbol kalajengking mengeluarkan energi yang sangat ditakuti dan dihormati oleh semua makhluk, baik di alam nyata maupun secara supranatural.

Keyakinan akan perlindungan simbol kalajengking ini, bahkan masih dipercaya rakyat Tibet karena ada dalam mitologi Buddhisme. Dalam sejarah Suku Maya di daratan Amerika, Dewi Scorpion juga dipercaya akan mampu meringankan penderitaan ibu yang akan melahirkan. Sementara di Afrika, racun kalajengking telah lama dikenal sebagai obat tradisional dan penghilang rasa sakit.

Sementara dalam budaya Jawa sendiri, kalajengking juga kerap disimbolkan sebagai Betharakala atau sesuatu yang buruk (denigrate). Sehingga bisa saja, selain ingin mengungkapkan betapa berharganya racun kalajengking, Jokowi yang asli Solo juga sedang melontarkan simbol kalau ia tengah berlindung dari serangan-serangan yang ditujukan padanya.

Jurus Proteksi Jokowi

“Seni yang menyenangkan adalah seni tipu muslihat.” ~ Luc de Clapiers

Walau saat ini partai politik tengah disibukkan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak di beberapa daerah, namun suhu perpolitikan dalam negeri sudah begitu panas dengan aroma Pilpres. Serangan dari pihak yang berseberangan dengan Jokowi pun seolah semakin menaikkan tensi dan volumenya dari berbagai arah.

Ibarat percikan api yang menemukan sumbunya, serangan oposisi pun semakin menggebu-gebu ketika Jokowi mengeluarkan Perpres No. 20 tahun 2018 yang memberikan kemudahan bagi investor luar dan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Peraturan tersebut sangat rentan dimainkan karena menyangkut rasa keadilan masyarakat, terutama kaum buruh.

Seolah menyadari akan ‘kesalahan’ langkahnya, banyak pihak menilai kalau Jokowi berusaha “lari” dari tekanan tersebut dengan melempar wacana yang mampu mengalihkan serangan padanya dari masyarakat. Menurut Sosiolog Amerika Talcott Parsons, dalam teori klasik sosilogi, apa yang dilakukan Jokowi dapat disebut menggunakan pengalihan isu sebagai alat proteksi (tool protection).

Pengalihan isu, menurut Parsons, sangat sering digunakan untuk mengalihkan isu-isu strategis dengan membuat isu yang sifatnya sektoral, seperti isu buruh yang langsung menguap hanya dengan informasi satu liter racun kalajengking bisa membuat seseorang menjadi miliarder mendadak. Seiring perkembangannya, metode pengalihan isu jadi semakin dinamis dan dilakukan secara terencana (by design) oleh penguasa.

Pengalihan isu yang terencana ini, salah satunya bisa terlihat dari bagaimana Jokowi mampu mendapatkan informasi yang langsung “menyengat” keingintahuan masyarakat akan sesuatu yang mampu memberinya keuntungan mendadak. Di sisi lain, melalui informasi tersebut, mantan Walikota Solo ini juga melemparkan simbol kalau ia tengah berlindung dari berbagai serangan yang disasarkan padanya.

Informasi yang dilemparkan secara sambil lalu seolah-olah tak terencana sehingga awalnya dianggap guyonan ini, menurut Parsons, juga sesuai dengan metode sick role dari teori klasik pengalihan isu. Melalui metode ini, Jokowi sengaja memposisikan pernyataannya agar mudah diserang dan memantik keingintahuan masyarakat. Dengan begitu, tanpa sadar, secara psikologis perhatian masyarakat akan langsung teralihkan.

Keberhasilan taktik pengalihan isu Jokowi ini, memang patut diacungi jempol karena terbukti efektif. Ini terlihat dari bagaimana reaksi oposisi, terutama para kader Gerindra yang langsung menyambar isu racun kalajengking tersebut, dibanding terus “memanasi” rakyat – terutama buruh, dengan isu Perpres TKA. Beralihnya serangan dan kegeraman oposisi ini, secara langsung membuktikan kalau perhatian masyarakat telah teralihkan.

Sebagai seorang penguasa, Jokowi terbukti cukup lihai dalam bermain-main dengan simbol dan juga pengalihan isu demi mempertahankan citra dirinya. Hanya saja, sampai kapan Presiden ketujuh ini selalu berkelit dengan menggunakan seni tipu muslihat (the art of deception) untuk melindungi keputusan tidak populisnya, seperti kata Leonardo da Vinci di awal tulisan.  (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]i tengah bisingnya diskursus wacana publik tentang isu Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Hari Buruh Internasional, Presiden Jokowi masih menyempatkan diri menggelontorkan gagasan dan konsepsi besar tentang kemandirian bangsa.

Jokowi menyoroti mengenai pertumbuhan ekonomi yang masih mungkin memberikan sentimen positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Caranya melalui apa? Jokowi punya cara baru yang mutakhir yaitu melalui budidaya dan ternak kalajengking.

Wadawww, jelas ini bukan suatu keanehan kok dan ini bukan candaan juga, ehmmm. Kalau secara rasional, Jokowi menjabarkan kalau Kalajengking itu diposisikan sebagai komoditas termahal, khususnya racunnya yang bisa dijual dengan kisaran harga Rp 145 miliar per liter. Wowww, fantastis kan jumlahnya? Uhuuuyyy.

Makanya, kalau masyarakat giat melakukan budidaya Kalajengking, rasanya akan mudah menjemput kesejahteraan.

Selain itu, mungkin rasanya kali ini kebijakan Jokowi tak dihantam kalangan oposisi, bahkan oposisi menyebut gagasan kalajengking sebagai ide brilian Jokowi.

Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui. Selain kalajengking itu bisa menjadi inspirasi masyarakat menuju kesejahteraan, kalajengkingpun membuat para oposisi ‘luluh’ dengan kebijakan Jokowi, weleeeeh weleeeeh.

Kapan lagi kan oposisi mendukung Pemerintah? Uhuuukkk uhuuukk, tahu sendiri gimana ganasnya oposisi menghantam kebijakan Perpres Tenaga Kerja Asing, ehmmm, kayaknya Jokowi harus bikin kebijakan mirip kalajengking begini lagi deh, biar stabilitas politik terjaga.

Weeeiittss, tapi pernyataan dukungan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono kepada kebijakan kalajengking Jokowi ternyata bukan cuma pujian, tapi sindiran nyelekit.

Kata Arief, lebih baik kalajengking deh ada manfaatnya karena nilai jualnya tinggi, dibandingkan infrastruktur dibikin kan belum tentu ada manfaatnya, uhuuuyyy.

Ibaratnya udah naikin Jokowi, ehhh malah ngejatuhin lagi, kalau udah urat oposisi emang susah kalau memuji sekedar memuji, pasti diselipin kritiknya juga, weleeeh weleeh.

Kalau kata Rocky Gerung, kalau Jokowi menggalakkan budidaya kalajengking, emangnya kalajengkingnya mau diternak seperti binatang peliharaan Jokowi lainnya?

Tahu sendiri kan kalajengking hidup di alam, ahhh tapi biar sajalah Jokowi nanti jadi peternak kalajengking.

Tapi apa perasaan Jokowi saat dipuji oposisi ya? Seneng? Atau malah skeptis? Ehmmm, ya kalau kata Sun Tzu, ketika utusan musuh dikirim dengan pujian di mulut mereka, itulah tanda bahwa musuh menginginkan untuk gencatan senjata.

Oposisi ngajak berdamai dengan Jokowi jelang Pilpres? Kalajengking jadi alat berdamai? (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]etelah di awal-awal bulan masyarakat diributkan oleh tragedi kemanusian terhadap etnis Rohingya di Myanmar, pemberitaan media massa kemudian dipenuhi oleh wacana pemutaran kembali film Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI  karya Arifin C. Noer. Mulai dari presiden, politisi, mahasiswa, hingga tukang sayur pun ramai-ramai berkomentar.

Menuju akhir September, lagi-lagi publik dikejutkan dengan ribut-ribut yang kali ini datang dari para jenderal, terkait pengadaan senjata api.

Bermula dari pernyataan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo pada pertemuan TNI dan purnawirawan TNI terkait pesanan 5.000 pucuk senjata oleh instansi non-militer, publik disuguhkan perbedaan pendapat antara tokoh-tokoh politik berlatar militer. Gatot bahkan menyebutkan bahwa senjata yang dipesan tersebut adalah jenis senjata canggih yang tentu saja akan berbahaya jika digunakan oleh pihak bukan militer.

Apalagi, Gatot menyebut informasi yang ia dapat bersifat A1. Publik yang tidak mengerti arti kode tersebut lantas menyebutnya sebagai ‘informasi rahasia’ atau bahkan ‘rahasia negara’. Gatot pun dituduh membocorkan rahasia negara.

Akibatnya, semua pihak beramai-ramai menyalahkan Gatot yang disebut membocorkan informasi rahasia. Padahal, kode A1 adalah sebutan dalam militer dan kepolisian atas informasi ‘yang dapat dipertanggungjawabkan’.

Menanggapi hal tersebut, Menkopolhukam, Wiranto mengeluarkan bantahan dan menyebut lembaga yang memesan senjata itu adalah Badan Intelijen Negara (BIN), dan jumlah senjata yang dipesan hanya 500 pucuk.

Belakangan, ribut-ribut itu bertambah panas setelah Badan Narkotika Nasional (BNN) dianggap sebagai lembaga yang disebut Gatot memesan 5.000 pucuk senjata tersebut. Bahkan senjata yang dipesan BNN disebut memiliki spesifikasi canggih dan dapat menghancurkan pintu besi, serta punya ketepatan bidikan sejauh 1,6 km dan daya jelajah mencapai 2,8 km – jenis senjata yang tentu saja tidak logis jika digunakan untuk menembak bandar-bandar narkoba.

Akhirnya, ribut-ribut para jenderal ini membuat pemberitaan tentang PKI seolah menghilang dari pergunjingan. Beberapa selentingan pun muncul dan menyebut bahwa aksi ribut-ribut tentang senjata ilegal ini adalah ‘pengalihan isu’ untuk menurunkan tensi politik yang memanas setelah pemberitaan tentang PKI menjadi tidak terkendali. Wow, benarkah?

Pengalihan Isu, Untuk Apa?

Dugaan pengalihan isu ini beralasan, mengingat isu PKI secara jelas menjadi komoditas politik yang dipakai untuk saling serang antara pemerintah dengan oposisi. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) jelas menjadi salah satu pihak yang dirugikan dengan isu PKI ini, mengingat Jokowi sering dituduh sebagai pengikut PKI.

Gerakan massa berbasis isu PKI ini juga menguat ketika terjadi ‘Aksi Bela Rohingya’ yang diikuti oleh Prabowo Subianto pada 16 September 2017. Tokoh lain yang hadir, Amien rais misalnya, secara terang-terangan menggunakan isu PKI untuk membakar massa yang hadir.

Panasnya gejolak politik berbasis isu PKI terbukti menjadi kenyataan ketika terjadi penyerangan di gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta oleh kelompok ormas pada 17 September 2017 malam, atau tepat sehari setelah Aksi Bela Rohingya. Ketegangan itu juga memanas dengan munculnya saling tuduh antara tokoh terkait siapa yang bertanggungjawab dalam aksi tersebut.

ETAN strongly condemns this weekend's attack against the Indonesian Legal Aid Foundation (LBH) headquarters in Jakarta. 1/

— ETAN (@etan009) September 18, 2017

Pada saat itu, Jokowi sesungguhnya tengah diuji: jika bersuara dan membela LBH, ia akan semakin keras dicap PKI, sementara jika diam saja, ia tentu akan diprotes oleh para pendukungnya karena membiarkan aksi kekerasan  terjadi.

Maka, ketika isu ini menjadi tidak terkontrol lagi, sangat mungkin pemerintah menganggap hal ini sudah berlebihan dan selayaknya untuk segera ditangani. Jika tidak segera ditangani, gejolak politik serupa akan terakumulasi dalam bentuk dan kekuatan massa yang lebih besar.

Jokowi jelas telah belajar tentang manajemen isu. Terjadinya Aksi 411 dan 212 dengan kekuatan massa yang sangat masif merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk Jokowi bahwa jika tidak mampu memanajemen isu dengan baik, akan terjadi chaos politik yang boleh jadi mengancam kekuasaannya.

Bahkan, kalau tidak ditindaklanjuti, akumulasi pergunjingan tentang PKI akan mendatangkan dampak yang besar, baik secara sosial-politik, maupun secara ekonomi-politik. Jika situasi tidak kondusif, tentu roda ekonomi dan pembangunan juga akan ikut terganggu.

Politik Manajemen Isu

Ada sebuah konsep dalam komunikasi publik yang disebut sebagai manajemen isu. Jika diterapkan dalam politik, konsep ini mengharuskan seorang politisi – atau pemimpin berkuasa atau partai politik atau siapa pun – untuk secara cerdas menggunakan isu tertentu yang dilempar ke publik untuk tujuan tertentu.

Manajemen isu sangat penting ketika pemerintahan atau organisasi berhadapan dengan keadaan yang tidak pasti dan penuh risiko.  Dalam konteks negara, manajemen isu juga berhubungan dengan mengatur apa yang masyarakat harus pergunjingkan dan apa yang harus diredam. Tujuannya agar pemerintahan dapat berlangsung dengan baik dan situasi politik nasional dapat tetap terkontrol.

Pengalihan isu – atau apa pun sebutannya – merupakan hal yang umum dilakukan sebagai bagian dari politik manajemen isu. Pemerintahan Jokowi – termasuk menteri dan penasehat keamanannya – sadar betul bahwa jika tidak ditangani dengan baik, isu PKI dapat menggoyang situasi politik nasional, sama halnya dengan isu penodaan agama di akhir 2016 lalu. Oleh karena itu, perlu ada twist atau ‘perubahan isu’ secara nasional.

Ribut-ribut para jenderal ini sangat mungkin menjadi isu yang dipakai untuk mengubah pergunjingan yang terjadi di masyarakat. Secara logika, sangat sulit membayangkan seorang jenderal tempur sekaliber Gatot Nurmantyo, berbicara tentang isu pengadaan 5.000 senjata tanpa memperhitungkan dampak jika apa yang ia bicarakan tersebar ke masyarakat.

Mantan praktisi di lingkaran istana yang PinterPolitik mintai keterangannya, menyebut bahwa pengalihan isu adalah hal yang sangat lumrah terjadi – khususnya sebagai strategi politik pemerintahan yang berkuasa. Dengan menggunakan tools politik yang dimiliki, mengalihkan isu tertentu adalah hal yang penting dalam koridor penciptaan situasi nasional yang kondusif.

Acara temu purnawirawan bukanlah acara yang tertutup dan di situ hadir tokoh-tokoh penting mantan militer, termasuk juga Prabowo Subianto. Oleh karena itu, sulit membayangkan Gatot tidak memperhitungkan dampak politik ucapannya tersebut.

Bahkan, boleh jadi, Gatot memang sengaja menyebutkan hal tersebut agar menjadi polemik dan masyarakat akhirnya teralihkan dari isu PKI. Gatot adalah seorang jenderal bintang empat dan dalam wawancaranya dengan Rosiana Silalahi di acara Rosi pad 5 Mei 2017 lalu, sangat terlihat berupaya menjaga situasi politik nasional tetap pada jalurnya – walaupun dengan cara-cara yang seringkali dianggap kontroversial. Oleh karena itu, sangat mungkin Gatot melempar isu ini sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kondisi politik dan kemanan nasional tetap terkendali.

Menerima audiensi Forum Umat Islam (FUI) terkait dengan kejadian di LBH Jakarta pada 17 September kemarin. pic.twitter.com/mdbeQw6orB

— Fadli Zon (@fadlizon) September 25, 2017

Adanya dugaan pengalihan isu ini juga menguat setelah kelompok ormas Islam melalui Presidium Alumni 212 mengumumkan rencana Aksi 299 pada 29 September nanti dengan basis isu menolak PKI dan Perppu Ormas. Artinya, memang ada pihak-pihak yang masih menginginkan isu PKI tetap menjadi pergunjingan politik di masyarakat.

Makin turunnya isu PKI jelas menunjukkan politik manajemen isu yang dilakukan oleh Gatot – dan sangat mungkin menjadi perpanjangan tangan Jokowi – telah berhasil dilakukan. Tujuannya hanya satu: keamanan dan ketertiban nasional.

Habis PKI, Apa Lagi?

Isu ribut-ribut para jenderal terkait pengadaan senjata memang terlihat multidimensional dan punya sisi politik yang jauh lebih rumit daripada yang diberitakan di media massa. Semua pemberitaan terlihat menyalahkan Gatot untuk tindakannya tersebut. Gatot dianggap menjadi jenderal pretorian – sebutan untuk jenderal yang sibuk berpolitik – dan bahkan tidak sedikit yang menyebutnya membocorkan rahasia negara serta punya ambisi untuk maju pada Pilpres 2019.

Walupun demikian, masalah ini tidaklah sesederhana itu. Gatot mungkin punya tendensi untuk mengkritik BIN atau BNN atau Menkopolhukam atau Menteri Pertahanan atau bahkan oligark politik di belakang instansi-instansi tersebut. Who knows.

Tetapi, perlu dicatat, bahwa di saat chaos sekalipun, TNI adalah satu-satunya harapan untuk menjaga keutuhan NKRI. Terlalu sederhana untuk menyebut seorang jenderal ahli tempur sekaliber Gatot sebagai ‘si tukang bikin ribut’ atau seorang ‘jenderal pretorian yang syahwat berpolitik’. Beberapa bulan lagi ia memang akan pensiun, dan legasi militer seorang Gatot adalah memastikan generasi pimpinan di militer berikutnya mampu tetap menjaga keutuhan negara ini.

Gatot dan kata-kata ‘emang gue pikirin’ yang sering diucapkannya merupakan gambaran jelas bahwa sang jenderal ini tidak akan tidur selama ada ribut-ribut politik. Entah isu apa lagi yang akan digulirkan setelah PKI. Yang jelas, selama pemerintahan Jokowi dan penasehat-penasehatnya paham manajemen isu, maka situasi nasional akan tetap terkendali. (S13)

pinterpolitik.com — Jumat, 16 Desember 2016. Pemanggilan terhadap angota DPR Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dilakukan untuk mengklarifikasi pemberitaan di media terkait pengungkapan aksi terorime, demikian penjelasan Kapolri Jenderal Tito Karnavian kepada media di Satpas Daan Mogot, Jakarta Barat, Jumat (16/12/2016).

Menurut Tito, jika Eko mengeluarkan pernyataan tersebut, maka ia harus membuktikan isi pernyataannya. Kalau pun Eko tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut, maka ia pun harus memberikan klarifikasi.

Menurut Tito, jika memang betul rekayasa, maka penindakan tegas di internal juga akan dilakukan. Bahkan, Tito mengaku siap mundur dari jabatannya bila pengungkapan jaringan teroris merupakan rekayasa. Kalau memang itu ternyata betul ada rekayasa, Tito memerintahkan anggotanya untuk melakukan pemeriksaan secara internal, kalau perlu memecat anggota yang terlibat. Ia pun mengatakan tidak akan segan-segan menindak tegas karena ia juga pernah menjadi Kadensus, sehingga tahu jiwa Densus. Untuk itu, Tito meminta masyarakat apalagi pejabat negara untuk tidak berbicara sembarangan.

Sebelumnya, Tim Densus 88 Antiteror menangkap keempat terduga teroris di sejumlah tempat terpisah pada Sabtu (10/12). Di rumah kos yang dihuni Dian, tim Densus menemukan bom panci seberat 3 kg dengan daya rusak ledakan mencapai radius 300 meter.

Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto, mengatakan pihaknya mengetahui bahwa kepolisian sudah memanggil Eko. Surat itu dikirimkan oleh Bareskrim. Masalahnya menyangkut adanya pernyataan Eko di sebuah portal media online. Dia menyebut tindakan kepolisian membongkar kasus terorisme belakangan ini adalah sebuah pengalihan isu atas kasus yang melanda Gubernur Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Setelah di periksa pada hari ini, Jumat 16 Desember 2016, pihak Eko Patrio mensomasi pihak yang memuat pernyataan karangan soal kasus terorisme pengalihan isu. Eko memberi tenggat waktu bagi 7 media yang mengutip namanya meski wawancara tidak pernah dilakukan.

Pengacara Eko, Ferry Firman Nurwahyu mengatakan bahwa Eko tidak pernah diwawancarai oleh 7 media online dan pihaknya akan memberikan jangka waktu 1×24 jam kepada 7 media online tersebut untuk melakukan klarifikasi sehubungan dengan pernyataan kliennya tersebut.
Eko datang ke Bareskrim untuk mengklarifikasi isu terkait penyebutan kasus terorisme sebagai pengalihan isu. Soal tudingan ini, Kapolri Jenderal Tito Karnavian berulang kali menegaskan pengungkapan jaringan bom Bekasi berkat hasil kerja keras tim Densus 88 Antiteror.

Karena itu Eko, menurut Ferry, merasa difitnah gara-gara media mengutip pernyataan tanpa ada proses wawancara. Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Agus Andrianto menegaskan akan mengusut pihak yang membuat resah masyarakat dengan adanya pemberitaan tersebut. Namun pihaknya masih menunggu waktu 1×24 jam yang diberikan Eko kepada 7 media untuk memberikan klarifikasi.

Agus mengatakan, pengusutan akan dilakukan setelah selesai tenggat waktu yang diberikan Eko terhadap pihak pencatut. Pengusutan ini dilakukan berdasarkan aduan yang disampaikan Eko kepada polisi. (Dtkcom/S13)