PinterPolitik.Com

Aksi penyelundupan barang-barang mewah – mobil dan motor mewah – mulai terkuak setelah terungkapnya kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson dan sepeda Brompton di dalam pesawat Airbus A330-900 baru milik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) yang didatangkan langsung dari Prancis.

Kasus tersebut terungkap usai para petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap pesawat baru tersebut yang akhirnya menemukan ada 18 kardus yang berisi onderdil Harley bekas dan 3 kardus lainnya yang berisikan dua unit sepeda Brompton baru beserta aksesorisnya.

Atas kejadian tersebut, sontak membuat publik geram dan meminta supaya diusut tuntas siapa saja pelaku di balik aksi haram tersebut.

Melihat derasnya desakan publik, aparat bergerak cepat menindak para pelaku yang diduga terlibat dalam penyelundupan ini.

Berdasarkan hasil penyelidikan, diduga kuat ada keterlibatan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Ari Askhara bersama sejumlah direksi lainnya.

Ari Askhara akhirnya dicopot dari jabatannya bersama empat direksi lainnya, yakni Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Human Capital Heri Akhyar, dan Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa.

Menurut perhitungan, harga Harley tersebut berkisar Rp 800 juta dan sepeda Brompton sekitar Rp 50-60 juta per unit. Dengan demikian, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 532 juta – 1,5 miliar.

Belum juga mereda, kasus serupa kembali terulang selang dua hari terakhir ini. Sejumlah mobil dan motor mewah berhasil diselundupkan melalui pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Kasus ini baru terungkap setelah Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia,TNI, dan Kejaksaan mengungkap adanya penyelundupan mobil dan motor mewah di pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam keterangannya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyebut sebanyak 19 unit mobil dan 35 unit, rangka, dan mesin motor mewah diselundupkan melalui pelabuhan Tanjung Priok.

Jika ditotal, nilai sejumlah mobil mewah tersebut mencapai Rp 312,92 miliar. Sedangkan, untuk motor mewah nilainya mencapai Rp 10,83 miliar. Dengan kejadian ini, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 647,5 miliar.

Usut punya usut, ternyata kejadian ini bukan baru terjadi di tahun 2019 saja. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengaku kejadian serupa sudah sering terjadi sebelumnya.

Sri Mulyani bahkan mengakui sepanjang 2016 hingga 2019, kasus penyelundupan mobil dan motor dari luar mengalami peningkatan cukup drastis. Pada 2018, misalnya, tercatat sebanyak 127 kasus penyelundupan motor mewah. Sedangkan, sepanjang 3 tahun terakhir setidaknya tercatat 67 kasus penyelundupan mobil mewah dan 2.693 motor mewah.

Pertanyaan muncul, mengapa tren penyelundupan mobil dan motor mewah sejak beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan cukup tajam? Apakah kejadian ini menunjukkan performa pengawasan pemerintah yang semakin membaik atau justru kurangnya pengawasan di sektor kepabeanan?

View this post on Instagram

Penyelundupan mobil dan motor mewah lewat Tanjung Priok makin marak.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 18, 2019 at 2:00am PST

Mengapa Diselundupkan?

Menarik untuk ditelisik terkait kasus ini adalah apa yang menjadi alasan pelaku di balik aksi penyelundupannya.

Sri Mulyani mengatakan, modus penyelundupan cukup bervariasi, mulai dari tanpa pemberitahuan, pengeluaran tanpa izin, salah pemberitahuan, bongkar luar kawasan tanpa izin, dan pindah lokasi impor sementara tanpa izin.

Namun, beberapa mengatakan alasan kuat di balik penyelundupan tersebut ialah untuk menghindari pajak.

David Merriman dalam Understand, Measure, and Combat Tobacco Smuggling menyebut, penyelundupan barang dilakukan atas dua alasan: pertama, untuk menghindari bea cukai (pembayaran pajak), dan menghindari regulasi yang melarang barang-barang tersebut.

Selain itu, Merriman juga mengatakan, aksi penyelundupan umumnya meliputi aktivitas ilegal dan tindakan menghindari pajak.

Pandangan Merriman ini senapas dengan pendapat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, yang menilai modus menghindari pajak itu ditempuh melalui beragam cara, salah satunya lewat pemalsuan dokumen impor, seperti kejadian belakangan dengan modus “batu bata” dalam kontainer. Padahal, di dalamnya berisi sejumlah mobil mewah dan motor mewah.

Disebutkan importasi kendaraan tersebut diberitahukan dalam dokumen sebagai batu bata, suku cadang mobil, aksesoris, dan perkakas serta dilakukan oleh tujuh perusahaan berbeda. Perusahaan-perusahaan tersebut mengimpor mobil dan motor mewah dari negara Singapura dan Jepang.

Terkait alasan penyelundupan menurut mantan Menkeu Chatib Basri, hal itu dilakukan karena 3 alasan: pertama, karena perbedaan harga antara harga barang di dalam negeri dengan produk di luar negeri, kedua, barang itu dilarang, dan Ketiga, tingginya tarif impor atau ekspor.

Mengenai kisah penyelundupan ini, Gautam Basu dalam Combating illicit trade and transnational smuggling: key challenges for customs and border control agencies mengatakan kalau fenomena penyelundupan memiliki sejarah cukup panjang, khususnya di Inggris pada abad ke-13.

Dia menuturkan, di Inggris, kasus penyelundupan wol marak terjadi setelah Raja Edward I membentuk lembaga Bea Cukai nasional dengan menetapkan bea atas barang-barang yang diperdagangkan saat itu. Pada masa yang sama, John Jacob Astor, lewat aksi penyelundupan alkohol ilegalnya berhasil tampil sebagai seorang jutawan pertama Amerika Serikat (AS) kala itu.

Kisah jutawan AS Jacob Astor bukan satu-satunya cerita tentang orang kaya yang berkiprah di bidang perniagaan dengan cara-cara culas. Di Indonesia, kisah serupa juga benar-benar terjadi sejak era Orde Baru.

Adalah Robby Tjahjadi, seorang pengusaha kelahiran Solo, sebagaiamna diceritakan Hoegeng dalam Hoegeng, Polisi, Idaman dan Kenyataan, merupakan seorang penyelundup ulung yang mampu meraup banyak keuntungan lewat aksi-aksi penyelundupannya.

Robby diduga menggunakan modus peminjaman paspor orang-orang tertentu. Mobil-mobil mewah yang ia selundupkan dibelinya dari luar negeri, dan kemudian diklaim milik pemegang paspor tersebut.

Untuk menghindari pajak, Robby seperti diceritakan mantan Kapolri Hoegeng, mencantumkan keterangan di surat jalan bahwa kendaraan mahal tersebut statusnya pindahan si pemilik, yang diklaim pernah bertugas di luar negeri.

Menjadi penyalur mobil mewah selundupan dilakukan Robby sejak 1960-an. Sejumlah mobil mewah selundupan itu di antaranya Alfa Romeo, Fiat, Quick, BMW, Marcedes Benz, Ford, Continental, Roll Royce, dan lian-lain. Atas kasinya itu, Robby menjadi salah satu orang terkaya ketika itu.

Robby ketika itu diduga tidak melakukan praktik kotornya itu secara sendirian. Ia disebut melibatkan beberapa petugas Bea Cukai dalam memuluskan aksi-aksi culasnya itu.

View this post on Instagram

Sri Mulyani sebut perekonomian harus pegang prinsip ekonomi inklusif.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 16, 2019 at 1:51am PST

Mencari Sisi Lain

Apabila diperhatikan, hampir semua media, khususnya media arus utama (mainstream) secara kompak membingkai narasi tersebut sebagai sebuah bukti keberhasilan pemerintah.

Nyaris tak satupun media yang memberitakan sisi lain dari peristiwa ini. Alhasil, berkat pemberitaan positif yang dihembuskan secara masif, publik mendapatkan bias informasi dari tindakan pemerintah ini.

Padahal, jika dilihat sisi lainnya, dengan kejadian ini mestinya pemerintah melalui Kementerian terkait yang mengurusi persoalan ini patut melakukan evaluasi total atas kinerja di sektor bea cukai.

Dalam kadar tertentu, apa yang tengah dilakukan Kemenkeu bersama sejumlah instansi terkait yang diliput media bisa mengangkat citra positif pemerintah. Boleh jadi, ada nuansa framing dalam isu ini.

Secara konsep, framing memiliki keterkaitan erat dengan tradisi agenda-setting. Pada dasarnya framing merupakan sebuah pendekatan yang meyakini bahwa media cenderung memusatkan perhatian pada peristiwa-peristiwa tertentu dan kemudian meletakkanya ke dalam makna tertentu.

Upaya penggiringan opini tersebut menimbulkan apa yang dikenal sebagai framing effects atau suatu kondisi di mana masyarakat terpengaruh oleh informasi (bias) yang diproduksi berbagai sumber informasi, termasuk dari media.

Chong and Druckman dalam Framing Theory, menyebut fenomena framing effects merupakan sebuah kondisi dimana produksi (penyampaian) informasi atau kejadian secara langsung memiliki dampak terhadap perubahan opini masyarakat.

Dengan begitu, bisa dipahami jika kekompakan media akhir-akhir ini menyoroti sisi lain dari kasus penyelundupan, sembari memberikan penegasan kesan “kegesitan” pemerintah menangani persoalan ini, secara tak langsung telah membangun opini tentang kesuksesan pemerintah.

Alhasil, berkat pemberitaan media yang hanya fokus mengangkat sisi positif atas kasus ini, membuat publik tak lagi fokus pada hal lain di bidang ekonomi seperti ancaman resesi dan depresi ekonomi Indonesia di 2020 mendatang.

Seperti disentil Ekonom Unika Atma Jaya, A. Prasetyantoko, bahwa hal-hal yang perlu dipertimbangkan menghadapi potensi resesi tahun depan adalah krisis finansial, aliran modal keluar (capital outflow), dan depresiasi nilai tukar.

Dengan demikian, Kemenkeu seharusnya fokus membenahi masalah mendasar ini, menimbang kondisi keuangan negara yang saat ini sedang mengalami problem serius, baik dari sisi penerimaan negara yang meleset dari target, defisit APBN, hingga target penerimaan pajak yang justru mengalami shortfall (tidak sesuai target). (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pendapatan negara 2019 di targetkan Rp 2.165,11 triliun dan yang terealisasi di November 2019 sebesar Rp 1.677,1 triliun. Untuk penerimaan perpajakan dari yang ditargetkan Rp 1.786,4 triliun dan terealisasi sebesar Rp 1.312,4 triliun.

PinterPolitik.com

“It’s time for me to uhhh regulate” – 2Pac, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Minuman berkarbonasi mungkin telah menjadi bagian dari konsumsi sebagian masyarakat Indonesia. Beberapa dari kita menyukainya. Beberapa juga menghindarinya.

Terlepas dari selera masing-masing individu, minuman berkarbonasi setidaknya memiliki pangsa pasar yang cukup besar di khalayak Indonesia. Berbagai merek juga mewarnai pasar minuman jenis ini. Salah satunya adalah PepsiCo.

Bagi sebagian besar generasi milenial, Pepsi juga meninggalkan jejak lain di luar produk minumannya. Memori akan permainan video Pepsiman turut menjadi kenangan yang membekas.

Namun, nama perusahaan minuman tersebut tampaknya akan menjadi sulit dijumpai di Indonesia. Pasalnya, PepsiCo telah sepakat untuk menghentikan kerja samanya dengan Indofood melalui anak perusahaan PT Anugerah Indofood Beverage Makmur (AIBM) – perusahaan yang ditunjuk untuk memproduksi, menjual, dan mendistribusikan produk-produk PepsiCo secara eksklusif di Indonesia.

It’s official now, PepsiCo brands (7Up, Mirinda, Mountain Dew, and of course, Pepsi) will no longer be sold in Indonesia as of 10 October as the company has ended its agreement with its Indonesian partner. No more Pepsi in KFC.

— Nuice Media (@nuicemedia) October 3, 2019

Keputusan untuk menghentikan kerja sama dengan perusahaan di bawah konglomerasi Salim Group tersebut – menurut pihak Indofood – disepakati karena alasan komersial. Minimnya keterangan alasan lebih lanjut pun membuat Kementerian Perindustrian ingin bertemu dengan pihak PepsiCo guna membantu persoalan-persoalan bisnis yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

Meski begitu, kabar akan penyebab hengkangnya Pepsi dari Indonesia masih simpang siur. Pertanyaannya, apakah dinamika politik turut memengaruhi hengkangnya perusahaan minuman berkarbonasi tersebut? Lantas, bagaimana kebijakan pemerintah dapat berdampak pada suatu bisnis?

Aktivisme Konsumen

Salah satu dugaan penyebab hengkangnya Pepsi dari Indonesia adalah adanya ketidaksepakatan tertentu dengan Indofood dalam penggunaan bahan-bahan dari kelapa sawit dalam produk minumannya. Pasalnya, perusahaan minuman berkarbonasi asal Amerika Serikat (AS) tersebut menggunakan bahan-bahan sawit dalam produknya di Asia.

PepsiCo dikabarkan tidak sepakat dengan keputusan Indofood untuk tidak melanjutkan keanggotaannya dan sertifikasinya dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). IndoAgri – termasuk dalam konglomerat Salim Group seperti Indofood – memutuskan hanya mengandalkan standar kelapa sawit bersih versi pemerintah Indonesia, yakni Indonesia Sustainable Palm Oil System (ISPO) akibat penangguhan RSPO atas dugaan kelapa sawit bermasalah.

Akibat keputusan IndoAgri itu, sebagian masyarakat internasional pun mendorong berbagai perusahaan – seperti Nestlé dan PepsiCo – untuk memutus hubungan kerja sama mereka dengan IndoAgri dan Indofood.

Namun, mengapa perusahaan-perusahaan ini bersedia memutus hubungan kerja sama terkait polemik kelapa sawit? Apa signifikansi yang dimiliki oleh RSPO dan ISPO?

Persoalan sosial dan lingkungan akibat perkebunan kelapa sawit kerap menjadi berita yang menjadi perhatian masyarakat, terutama bagi khalayak Amerika dan Eropa. Keprihatinan ini dapat berujung pada aktivisme masyarakat dengan mengontrol produk yang dikonsumsinya sekaligus perusahaan produsen. Aktivisme ini dikenal sebagai aktivisme konsumen (consumer activism).

Aktivisme dan gerakan sosial konsumen ini dapat terjadi dalam banyak isu, seperti isu buruh, isu keagamaan, isu sosial, hingga isu lingkungan. Dalam hal lingkungan, Peter Dauvergne dalam tulisannya yang berjudul Is the Power of Brand-Focused Activism Rising? menjelaskan bahwa aktivisme ini biasanya berfokus pada keberlanjutan (sustainability) rantai produksi merek berskala global.

Melalui sertifikasi ini, perusahaan akhirnya menyesuaikan dengan permintaan konsumen yang berbasis pada lingkungan. Hal ini terlihat dari bagaimana perusahaan-perusahaan mulai secara konsisten beralih pada kelapa sawit yang bersertifikasi RSPO sejak tahun 2010.

RSPO sendiri dinilai lebih diakui dalam pasar global dibandingkan ISPO. Sistem sertifikasi dari Indonesia itu bahkan dinilai menjadi salah satu skema sertifikasi terlemah dengan adanya kegagalan ISPO dalam memastikan keberlanjutan kelapa sawit dalam hal ketenagakerjaan.

Aktivisme konsumen dilakukan dengan kontrol masyarakat atas produk yang dikonsumsinya sekaligus perusahaan produsen
Share on X

Namun, RSPO beberapa tahun terakhir juga harus menghadapi backlash dari kalangan aktivis lingkungan. Pasalnya, sistem sertifikasi ini dianggap cenderung pro-perusahaan dan tidak mampu sepenuhnya memberlakukan peraturan-peraturannya kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar.

Lantas, apa penyebab lain di balik hengkangnya Pepsi dari Indonesia?

Nasionalisme Ekonomi

Bisa jadi, hengkangnya Pepsi dari Indonesia ini berkaitan dengan regulasi pemerintah. Setidaknya, asumsi itulah yang diungkapkan oleh Thomas Darmawan – ketua Komite Tetap Industri Pengolahan Makanan dan Protein Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia – yang menyatakan bahwa terdapat berbagai regulasi dan wacana kebijakan pajak yang turut memengaruhi keputusan PepsiCo untuk hengkang.

Salah satu regulasi yang dianggap Thomas memberatkan industri makanan dan minuman adalah UU Sumber Daya Air yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UU tersebut dinilai dapat memberatkan dunia usaha dengan adanya upaya untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan yang menggunakan bahan baku air untuk menyerahkan 10 persen keuntungannya pada pemerintah dengan dalih konservasi.

Belum lagi, pemerintah dan DPR memiliki wacana untuk menerapkan bea cukai terhadap produk-produk minuman berkarbonasi. Cukai sendiri dapat didefinisikan sebagai pungutan negara yang dibebankan pada produk-produk yang memiliki sifat konsumsinya perlu diatur, diawasi, serta dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Regulasi-regulasi semacam ini sejalan dengan prinsip-prinsip nasionalisme ekonomi (economic nationalism). Ben Clift dan Cornelia Woll dalam tulisan mereka yang berjudul Economic Patriotism menjelaskan bahwa pemanfaatan kegiatan ekonomi dalam prinsip ini dinilai perlu diperuntukkan bagi kesejahteraan pihak-pihak yang berada di dalam wilayah kedaulatan suatu negara (territorial insiders).

Hal senada juga diungkapkan oleh Jeffrey D. Wilson dalam tulisannya yang berjudul Resource Nationalism vs Resource Liberalism yang menjelaskan bahwa nasionalisme sumber – seperti melalui UU Sumber Daya – dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara melalui regulasi dan kontrol atas sumber-sumber ekonomi negara.

Pemikiran nasionalisme ekonomi yang merkantilistik tersebut tentunya tidak sejalan dengan pemikiran ekonomi klasik yang cenderung percaya pada mekanisme pasar. Dengan adanya campur tangan pemerintah dan politik – termasuk kepentingan kelompok dan kelas – dalam ekonomi, mekanisme pasar dinilai tidak dapat bekerja.

James A. Caporaso dan David P. Levine dalam bukunya yang berjudul Theories of Political Economy menjelaskan bahwa pemikiran ekonomi klasik lebih menekankan pada laissez-faire yang menjalankan mekanisme pasar. Pasar dinilai dapat memperbaiki dirinya sendiri dengan sifatnya yang self-regulatory.

Terhambatnya mekanisme pasar ini bisa saja terlihat dari hengkangnya perusahaan-perusahaan asing dari Indonesia akibat rumitnya regulasi yang dibutuhkan. Hal ini terlihat dari keputusan perusahaan ponsel pintar OnePlus asal Tiongkok untuk hengkang dari Indonesia pada tahun 2016 lalu. Keputusan hengkang itu didasarkan pada adanya regulasi pemerintah yang baru terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang memang cenderung nasionalistik.

Lantas, bagaimana dengan Pepsi yang akhirnya juga memutuskan untuk hengkang?

View this post on Instagram

Pepsi hengkang karena regulasi? Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 5, 2019 at 10:00pm PDT

Hengkangnya Pepsi dari Indonesia bisa jadi berkaitan dengan meningkatnya regulasi pemerintah terhadap industri makanan dan minuman. Namun, hengkangnya Pepsi ini menimbulkan pertanyaan lain. Mengapa pemerintah kini perlu meningkatkan regulasi atas pasarnya? Apa alasan di balik regulasi-regulasi tersebut?

Kebutuhan Fiskal Sri Mulyani?

Adanya peningkatan regulasi dari pemerintah ini bisa jadi berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan fiskal pemerintah. Pasalnya, di tengah kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang reformatif, keadaan fiskal pemerintah dinilai juga perlu disesuaikan.

Situasi ini pernah digambarkan oleh Robert J. Shiller dalam tulisannya di New York Times. Shiller menggunakan istilah pengetatan ikat pinggang (belt-tightening) guna menggambarkan situasi pemerintah yang melakukan penghematan fiskal (fiscal austerity) akibat penggunaan pendapatan negara yang berlebihan.

Setidaknya, situasi semacam ini pernah terjadi pada tahun 2017 lalu. Anggaran pemerintah pada tahun tersebut dinilai dihantui oleh ketidakpastian ekonomi. Studi milik Siwage Dharma Negara di ISEAS-Yusof Ishak Institute menyebutkan bahwa kondisi ini setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, yakni program-program prioritas nasional seperti infrastruktur dan bantuan sosial dan target pendapatan pajak yang tidak terpenuhi.

Akibatnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani harus melakukan beberapa upaya penghematan fiskal guna mendukung jalannya kebijakan-kebijakan pemerintah. Beberapa upaya penghematan fiskal ini dilakukan dengan meningkatkan pendapatan pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Menkeu adalah rencana penerapan amnesti pajak (tax amnesty) jilid II. Selain itu, upaya peningkatan pendapatan pajak ini bisa jadi tengah dilakukan melalui pemberlakuan regulasi-regulasi yang mendorong pendapatan pemerintah.

Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pemberlakuan regulasi-regulasi pasar seperti UU Sumber Daya Air bisa saja malah menghambat mekanisme pasar. Dari sini, hengkangnya Pepsi dari Indonesia bisa saja turut menjadi dampak dari kebijakan fiskal pemerintah.

Kebijakan fiskal semacam ini bisa jadi akan tetap dilaksanakan oleh pemerintah – mengingat Presiden Jokowi sendiri berjanji akan tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan reformatifnya seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Meski begitu, pemerintah kini mulai beralih pada investasi guna memenuhi target pertumbuhan ekonomi.

Uniknya, adanya regulasi pasar boleh jadi malah menghambat masuknya investasi. Bukan tidak mungkin kedua kebijakan ini saling kontradiktif. Belum lagi, rumitnya birokrasi investasi turut menurunkan minat perusahaan-perusahaan asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Terlepas dari ada tidaknya tantangan bagi investasi tersebut, pemerintah tampaknya tetap ingin memberlakukan kebijakan-kebijakan yang berupaya mengkontrol pasar dan ekonomi. Mungkin, seperti lirik rapper 2Pac, pemerintah tetap merasa ini waktu yang tepat untuk meregulasi pasar di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi, baik domestik maupun global. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Saya ingin menyakinkan bahwa kita enggak akan mengejar tanpa basis. jadi enggak usah merasa ngeri. Kalau ngeri sampaikan ke saya, supaya saya address.” ~ Menteri Keuangan Sri Mulyani

[dropcap]M[/dropcap]emasuki tahun 2018, ternyata para pebisnis di Indonesia akan digentayangi hantu yang paling menakutkan di seantero jagat perekonomian. Hantu itu bukan berupa krisis ekonomi dan tidak pula berwajah menakutkan seperti Valak. Walau kalau bertemu, tetap bisa membuat pedagang maupun pengusaha lari terbirit-birit dibuatnya.

Hantu yang bisa bikin ‘orang-orang kaya’ ini mati kutu, tak lain dan tak bukan adalah Fiskus. Siapa itu Fiskus? Apakah ia begitu seram dan sadis, sehingga membuat mereka jadi kalang kabut? Hmmm, ternyata Fiskus itu ya manusia biasa dan sebenarnya hanya nama lain saja dari ‘petugas pajak’.

Kalau bagi rakyat biasa, mungkin petugas pajak bukan sosok yang menakutkan. Tapi bagi para pebisnis, mereka amat sangat mengerikan. Bayangkan saja, sekali datang, mereka bisa mengobrak-abrik pembukuan perusahaan dan menguras keuntungan yang didapat dengan susah payah, hanya dengan atas nama kepentingan negara. Siapa yang tidak bakal syok dan “mati berdiri” dibuatnya?

Sri Mulyani Tak Ingin Pungut Pajak Macam ‘Tom and Jerry’ https://t.co/HeweB9liTs pic.twitter.com/qx27UqhHl1

— Bicara Pajak (@bicara_pajak) January 10, 2018

Nah di tahun ini, para Fiskus punya target yang sangat tinggi, yaitu sebanyak 20 persen. Baru dengar angkanya saja, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani dan Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Franciscus Welirang, secara terang-terangan mengaku ngeri. “Apa enggak ketinggian ya? Kalau pajaknya setinggi itu, bagaimana cara nyari keuntungannya?” Mungkin begitu pikir mereka.

Tapi sebagai bandarnya Fiskus, Menteri Keuangan Sri Mulyani tentu harus menenangkan para wajib pajaknya tersebut. Dirinya menjamin kalau para Fiskus ini akan datang tanpa menggunakan wajah seram yang bisa bikin ngeri pengusaha. Mungkin Bu Sri bakal minjemin topeng domba bagi para serigala pemburunya tersebut.

Bahkan, Bu Sri pun akan membuat satuan tugas (satgas) yang akan menjadi ‘pawang’ para Fiskus biar enggak buas-buas amat dalam mengejar target. Soalnya, kalau wajib pajaknya pada pingsan atau ngilang duluan, kan yang bakal nombok besar sang bandar juga jadinya. Padahal sih kenyataannya, walau dikasih sayap malaikat sekalipun, Fiskus tetaplah mengerikan di mata pengusaha, apalagi kalau target penerimaannya setinggi itu. (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]T[/dropcap]idak ada lagi yang aman dari pajak. Begitulah kira-kira kondisi yang terjadi saat ini. Setelah menyasar melalui amnesti pajak, terkini pemerintah akan menerbitkan pajak untuk e-commerce. Rencana pemerintah ini membuat gerah para pengusaha di bidang bisnis daring ini. Sebelumnya pemerintah juga mewacanakan banyak sektor lain yang akan dikenai pajak.

Langkah pemerintah ini bisa saja dilihat sebagai sebuah langkah yang gesit. Potensi pajak di negeri ini masih banyak yang belum tergali. Padahal penerimaan dari pajak seringkali berada dalam angka yang rendah, sementara belanja kian membengkak.

Akan tetapi pilihan pemerintah untuk mengenakan pajak pada hampir semua sektor ini juga bisa menjadi penanda pemerintah tengah dilanda kepanikan. Target pajak tahun ini terancam tidak tercapai, sementara ada banyak belanja yang harus dikejar. Belum lagi utang yang mencapai 3.825,79 triliun rupiah. Apakah ini sebuah langkah gesit atau putus asa dari pemerintah?

Mengejar Target Tahun Ini

Menjelang akhir 2017, Direktorat Jenderal Pajak harus mengejar target sisa 513 triliun rupiah atau sekitar 40 persen dari target tahun ini. Target penerimaan pajak tahun ini sendiri adalah 1.283,6 triliun rupiah. Angka yang dikejar itu tentu saja cukup besar mengingat tahun ini hanya tersisa tiga bulan lagi.

Banyak yang menduga target tersebut akan sulit terpenuhi pada saat tutup tahun. Banyak analis menganggap bahwa target penerimaan hingga 1.283,6 adalah hal yang ambisius. Mereka memperkirakan target tersebut hanya akan tercapai maksimal 89-92% dari target. Hal ini berarti ada risiko penerimaan meleset sekitar Rp 102,7 triliun hingga Rp 141,2 triliun.

Di atas kertas, meski terancam tidak memenuhi target, secara nominal tetap ada kenaikan penerimaan dari tahun lalu. Pada tahun 2016 lalu penerimaan pajak mencapai 1.105 triliun. Meski begitu, pertumbuhan tersebut tidak cukup untuk menunjang kebutuhan.

Tidak tercapainya target tersebut menyimpan beragam konsekuensi. Risiko fiskal dapat meningkat dan berpotensi mengancam pertumbuhan ekonomi. Dampaknya dapat berlanjut ke sulitnya penciptaan lapangan kerja dan kenaikan angka kemiskinan.

Jika target tersebut tidak terpenuhi maka pemerintah harus menempuh cara lain. Skenario yang dapat ditempuh adalah memperbesar defisit APBN atau memotong anggaran belanja negara. Memperbesar defisit APBN berarti menambah utang. Langkah ini sangat dilematis mengingat kini pemerintah tengah dihujani kritik karena banyaknya utang negara.

Opsi penghematan juga dapat diambil pemerintah. Hal ini berarti pemerintah harus mengurangi banyak belanja pemerintah terutama belanja modal atau belanja infrastruktur dan juga alokasi dana untuk kementerian/lembaga dan transfer daerah. Ini juga dilematis dikarenakan pemerintah tengah menggenjot pembangunan di berbagai wilayah.

Menyasar Berbagai Sektor

Raihan pajak yang masih jauh dari target membuat pemerintah mulai menyisir berbagai sektor di negeri ini. Kini hampir semua sektor ‘tidak aman’ dari pajak. Sektor-sektor yang semula tidak terjamah segera akan masuk target pajak.

Jangan uber yang sing printil (usul Mbok: pajak petani tebu, nurunin batas kena pajak, hp & sepeda, NPWP mahasiswa). Fokus big fish + PMA?

— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) September 19, 2017

Pemerintah berencana akan menerbitkan aturan mengenai pajak e-commerce dalam waktu dekat. Skema yang berlaku pada peraturan ini adalah dengan cara menagih melalui toko daring atau marketplace yang digunakan. Perusahaan-perusahaan marketplace tersebut yang akan ditunjuk sebagai pemotong pajak.

Tidak berhenti di situ, individu yang memperoleh untung dari internet lain juga akan dikejar pajak penghasilannya. Dalam hal ini, para buzzer dan selebriti instagram (selebgram) juga akan menjadi sasaran pajak. Nantinya skema pajak penghasilan dari pencari untung di internet ini akan berbeda dengan pajak penghasilan pada umumnya.

Sebelumnya pemerintah juga akan menyasar pajak dari kepemilikan telepon genggam. Telepon genggam akan menjadi harta yang wajib dilaporkan dalam laporan pajak. Pemerintah menyebut bahwa aturan ini telah dibuat lama yaitu dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Tidak hanya itu, beberapa waktu lalu juga para petani tebu melakukan protes karena adanya pajak pertambahan nilai (PPN) yang akan dikenakan pada petani  tebu. Kebijakan ini merugikan petani karena pajak idealnya dibebankan pada konsumen – walaupun rencana ini sendiri pada akhirnya batal.

Langkah Putus Asa?

Rasio pajak di negeri ini seringkali berada dalam angka yang rendah. Idealnya, rasio pajak berada di angka 15 persen sehingga ada cukup ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur. Rendahnya rasio pajak ini salah satunya disebabkan oleh belum diketahuinya potensi riil penerimaan pajak yang dapat digali.

Di satu sisi langkah pemerintah untuk menyasar berbagai sektor bisa menjadi sebuah langkah yang gesit. Ada banyak potensi pajak yang belum terlingkupi sejauh ini. Penerimaan pajak yang dihasilkan dari APBN setiap tahunnya juga masih tergolong minim. Jumlah wajib pajak kerapkali tidak mencerminkan potensi pajak yang sesungguhnya.

Pemerintah kemudian mengambil langkah untuk terus mencari obyek pajak baru. Berbagai jenis usaha yang penghasilannya dapat mencapai ratusan juta rupiah menjadi sasarannya. Hal ini dimaksudkan agar penerimaan pajak dapat memenuhi target.

Meski begitu, langkah pemerintah ini bisa dianggap sebagai langkah yang limbung. Pemerintah seolah panik dikarenakan beragam target pendapatan tahun ini terancam tak tercapai. Sementara itu pemerintah juga harus melakukan banyak belanja terutama di bidang infrastruktur dan pembayaran utang.

Pemerintah pun beralih ke solusi yang dianggap mudah: rakyat. Aksi pemerintah yang menerapkan pajak di berbagai sektor dapat diartikan sebagai ‘pemerasan’ terhadap rakyatnya sendiri. Ambisi pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur harus dibebankan pada rakyat mereka sendiri – yang sayangnya malah menyasar masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.

Rakyat harus rela uang pajak mereka diperas habis-habisan untuk menambal APBN yang kian bocor di mana-mana. Ironis jika mengingat bahwa pada APBN tahun 2017, 20 persen-nya  habis untuk membayar utang. Hal ini berarti rakyat harus rela uangnya digunakan untuk membayar utang pemerintah. Angka ini akan membengkak hingga 30 persen pada APBN tahun 2018.

#LIVE Konferensi Pers Gijzeling di Rumah Tahanan Negara Klas II B Serang Banten atas penyanderaan penanggung pajak PT DT pic.twitter.com/CkRU1hYCxd

— #PajakKitaUntukKita (@DitjenPajakRI) July 26, 2017

Yang juga ironi adalah bahwa untuk memenuhi target pajak tahun ini, pemerintah gencar melakukan strategi  penyanderaan atau gijzeling. Langkah ini memang bentuk penegakan hukum dan dibenarkan oleh undang-undang. Orang yang memiliki tagihan utang pajak 100 triliun rupiah dapat disandera agar tidak terus membandel.

Meski dibenarkan secara hukum, langkah ini bisa menjadi sinyal pemerintah tengah putus asa. Gijzeling lazimnya adalah langkah terakhir yang ditempuh jika wajib pajak terus-menerus membandel. Akan tetapi, di tahun ini, Ditjen Pajak seperti kejar setoran dengan mewajibkan semua Kantor Pajak Pratama (KPP) untuk melakukan penyanderaan.

Langkah pemerintah dengan menggenjot pajak juga dapat bersifat kontraproduktif. Di tengah perekenomian yang tengah lesu dan minat belanja yang kian turun, strategi mengejar pajak bisa menjadi bumerang. Orang dapat lebih memilih menahan uang mereka di rekening ketimbang berbelanja dengan pajak yang tinggi.

Dampak lainnya adalah adanya kemungkinan tax avoidance atau penghindaran pajak. Terdapat potensi transaksi di bawah tangan atau tidak dilaporkan ke pajak menjadi lebih banyak. Hal ini berarti pendapatan pajak justru berkurang alih-alih bertambah.

Pemerintah sebaiknya berhati-hati dalam menentukan langkah terkait target pajak ini. Pemerintah bisa saja meninjau ulang pengeluaran yang sia-sia dan proyek infrastruktur yang belum mendesak. Jika harus menyasar pemasukan dari pajak pemerintah sebaiknya menargetkan ‘big fish’ ketimbang wajib pajak kecil. Apapun langkah yang diambil sebaiknya tidak menunjukkan sikap putus asa pemerintah dan membebani rakyat banyak. (Berbagai sumber/H33).