Coba tebak  negara mana peringkat 1 PISA di seluruh dunia? Yess, Singapura.

PinterPolitik.com

Beberapa minggu yang lalu kita telah merayakan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Hardiknas yang kita rayakan setiap tanggal 2 Mei itu selalu penuh euforia. Setiap orang ikut serta merayakan semaraknya dengan memberikan beberapa patah kalimat harapan terhadap pendidikan di Indonesia melalui media sosialnya.

Namun, di balik euforia tahunan yang kita rayakan itu, ada isu pendidikan yang tak pernah usai dalam lintas generasi. Ada sisi kelam pendidikan di Indonesia yang kerap luput dan tak ikut kita rayakan.

Maaf saya lupa, mengapa jua kita ikut merayakan sisi kelam dari pendidikan nasional di negara ini? Buang-buang waktu saja pastinya. Cukuplah dengan merayakan harapan, meskipun kenyataan tak seindah perkataan Ki Hadjar Dewantara “Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah,” atau semboyan “ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani,” atau semboyan “Merdeka Belajar” ala Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Ah, kita belum sampai ke sana. Kita masih bergumul dengan peliknya masalah-masalah fundamental pendidikan nasional kita.

Nasionalisasi kurikulum menjadi isu yang tak pernah usai. Ganti menteri ganti kurikulum sudah mendarah daging di Indonesia. Sekarang ini Indonesia sedang menerapkan Kurikulum 2013 revisi (K-13). Kurikulum tersebut dianggap sangat cocok dengan cita-cita besar bangsa Indonesia untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Tapi, apa benar sesederhana itu?

Nasionalisasi kurikulum pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pembakuan sekolah untuk mengajarkan ideologi terpusat dan mengekang ideologi yang dianggap menyimpang atau mengancam. Kebutuhan tersebut tentunya untuk melengkapi orientasi pasar dan ideologi pembangunan-isme negara agar tidak diusik oleh aktor lain dengan tindakan-tindakan revolusioner yang pada hakikatnya bisa dihasilkan dalam proses pembelajaran.

Untuk menjamin roda pembangunan ekonomi berjalan lancar, maka kaum penguasa diberi wewenang untuk mengatur aspek ideologis tiap generasi yang nantinya dipersiapkan untuk menjadi penerus ideologi pembangunan-isme dengan embel-embel demi bangsa dan negara itu.

Para manusia yang sadar dan berpikir itu diklasifikasikan dalam suatu kelas terkondisi yang telah memiliki cetak biru (blue print) tentang apa-apa saja yang akan mereka pelajari agar ketika mereka lulus, mereka bisa ikut serta mengabdi pada negara yang berorientasi pasar dengan menjadi pekerja (baca: buruh).

Layaknya orientasi pasar dan ideologi pembangunan-isme yang dianut negara Barat, negara Dunia Ketiga yang dianggap tertinggal dan berada dalam level berkembang memang menjadi pasar yang strategis untuk mendapatkan pengajaran ideologi kapitalisme-modernisme yang melawan tradisionalisme. Tradisionalisme yang dianggap primitif itu harus ditinggalkan demi menuju modernisme dengan gegap gempita teknologi dan industri sebagai penyokong roda perekonomian negara.

Cara paling ampuh untuk mengekang ideologi tradisionalisme adalah dengan membuat sistem terkondisi dan baku di mana semua orang yang mempelajarinya akan termakan olehnya, dan dihadapkan secara kontradiktif dengan realitas dunia fisik yang membutuhkannya. Itulah orientasi kurikulum kita dari dulu hingga sekarang, mempersiapkan manusia untuk memenuhi kebutuhan pasar (link and match), mendukung gerakan pembangunan-isme negara tanpa melawan, dan pada akhirnya kembali harus menghamba pada kapital.

Meminjam argumen Toto Rahardjo (2016) dalam tulisannya berjudul Sekolah Berharap Kepada Apa dan Untuk Siapa, ia menyebutkan bahwa nasionalisasi kurikulum hanya membatasi proses belajar dan mengajar itu sendiri. Ia mengumpamakan bahwa proses belajar dan mengajar itu sama dengan membangun sebuah rumah secara mandiri tetapi hadirnya kurikulum justru menggembosi cita-cita besar itu.

Bestek rumah yang telah dipersiapkan secara komplit oleh kementerian akhirnya membuat orang yang ingin membangun rumahnya secara mandiri tak punya peluang untuk menentukan kebutuhan, kondisi, situasi, serta selera seperti apa yang ada padanya.

Sementara bestek rumah komplit dalam wujud kurikulum itu dibuat terkesan hanya dipengaruhi oleh selera dan latar belakang pendidikan para menterinya (buktinya tiap ganti menteri pasti merombak kurikulum), hingga pengaruh orientasi pasar yang sangat kuat sehingga akhirnya pendidikan hanya akan menghasilkan komoditi kaum terdidik untuk mencapai level tertentu melalui standardisasi dan sertifikasi kelulusan proses pembelajaran yang terkontrol, terkondisi, dan terpusat.

Rasa-rasanya negara kita salah dalam menangkap pemerataan pendidikan yang berkualitas itu. Bayangkan jika pemerataan pendidikan itu ujung pangkalnya justru mengarah pada penyeragaman materi pelajaran. Lantas, eksistensi potensi sosial-budaya, geografis-ekonomi di Indonesia yang sangat kaya dan beragam ini sudah tidak relevan lagi.

Semua manusia yang menempuh pendidikan akan dijejali dengan konsep ideologi pembangunan-isme bernuansa kapitalisme-modernisme yang selalu kita harapkan menjadi jawaban atas kemiskinan, ketimpangan, dan peningkatan standar hidup. Alangkah menyedihkannya nasib para manusia yang mendapat predikat terpelajar itu.

Kesejahteraan guru menjadi isu klasik lainnya yang juga tak kunjung usai. Di balik upaya-upaya untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan suportif di kelas, guru justru diperhadapkan dengan realitas kehidupan yang memilukan. Salah satunya adalah masalah rendahnya gaji guru di Indonesia (terutama guru honorer). Beban kerja yang besar dan berat dengan banyaknya tuntutan untuk meningkatkan taraf hidup manusia melalui pendidikan, guru masih harus berjuang mati-matian untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Darmaningtyas (2015) dalam buku berjudul Pendidikan yang Memiskinkan menyebutkan bahwa masalah ini punya dampak yang serius di antaranya membuat profesi guru tidak lagi digemari oleh masyarakat lantaran prospek kerja yang kurang menjanjikan.

Jika dulu banyak masyarakat menganggap profesi guru itu mulia, pernyataan umum itu kini sudah bergeser menjadi,“memang benar profesi guru itu mulia, namun banyak guru yang jarang dimuliakan oleh profesinya”. Jika sudah tidak ada masyarakat yang punya passion menjadi guru, maka dapat dipastikan pendidikan akan mengalami stagnasi.

Selain itu, rendahnya gaji guru juga memicu penurunan produktivitas dan kualitas guru dalam profesinya. Bayangkan jika gaji mereka hanya cukup untuk hidup selama setengah bulan maka mereka harus bekerja serabutan untuk menambah pemasukan demi bertahan hidup, bahkan ada yang harus sampai berutang dan terjerat dengan masalah tersebut.

Hal itu tentu saja membuat guru tidak produktif lagi untuk berkarya melalui profesi mereka. Mereka hanya akan disibukkan dengan urusan ekonomi untuk sesuap nasi.

Dampak lain juga dirasakan, yaitu kualitas diri dan kompetensi guru menjadi stagnan karena mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan profesionalitas mereka sebagai guru Gaji mereka hanya cukup untuk membeli makanan pokok yang mungkin saja masih harus berutang dan bekerja serabutan. Dana untuk membeli buku, mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tidaklah cukup, sehingga mereka mengalami lack of knowledge.

Di setiap momen perayaan Hari Pendidikan Nasional, sudah selayaknya kita terus bertanya-tanya, sudahkah pendidikan nasional kita benar-benar merdeka dan mencapai cita-cita terbesarnya? Jika Anda turut mengangguk-anggukan kepala ketika membaca ulasan saya, lantas sebenarnya hal apa yang kita rayakan setiap tanggal 2 Mei itu?

Tulisan milik Yukaristia, Sarjana Pendidikan Akuntasi dari Universitas Negeri Malang.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Dari data KPAI 2019, total korban kekerasan seksual di institusi pendidikan: 123 anak. Kekerasan fisik dan psikis di lingkungan sekolah :153 kasus. Akui sudah banyak aturan tetapi belum berjalan efektif

PinterPolitik.com

Setiap tanggal 25 November, rakyat Indonesia memperingati Hari Guru Nasional. Namun, pada tahun 2019 ini, ada nafas yang berbeda. Pasalnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah mempublikasikan naskah pidatonya beberapa hari sebelum hari besar itu tiba.

Meski begitu, bukan itu yang membuat rakyat Indonesia ramai-ramai membicarakan naskah pidato Nadiem. Isi pidato Nadiem yang singkat nan substansial lah yang membuat rakyat ramai membicarakan pidato sepanjang dua halaman itu di media sosial. Sebagian besar mendukung langkah progresif kecil yang dilakukan pendiri Gojek itu, sebagian lagi mengkritiknya dengan alasan substansi yang seharusnya bisa dibuat lebih tegas.

Penunjukkan Nadiem Makarim sebagai Mendikbud memang terbilang keputusan yang melahirkan banyak perdebatan. Di satu sisi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seolah-olah berupaya keras menunjukkan komitmennya menjadikan generasi muda sebagai ujung tombak kemajuan Indonesia. Di sisi lain, banyak pihak mempertanyakan keputusan Jokowi ini dengan alasan latar belakang Nadiem yang tak berasal dari dunia pendidikan.

Sebenarnya, kita bisa melihat dipilihnya Nadiem sebagai Mendikbud sebagai sebuah langkah progresif yang berpotensi besar memajukan pendidikan Indonesia. Sepak terjang Nadiem di dunia pendidikan memang masih terbilang minim. Namun, kemajuan pemikiran Nadiem telah terbukti memajukan salah satu perusahaan start-up terbesar di Indonesia, Gojek.

Sudah sepatutnya kita mengharapkan kecermatan Nadiem dalam melihat hal sederhana yang sebenarnya penting ini untuk turut ia terapkan dalam kerjanya sebagai Mendikbud. Hal itu adalah masalah toleransi, sebuah masalah yang beberapa waktu belakangan nampaknya memudar dari benak sebagian rakyat Indonesia.

Sebenarnya, terdapat sebuah celah ketika banyak orang meletakkan tuduhan pada orang-orang dewasa yang tak menerapkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Celah tersebut ada pada diri anak-anak Indonesia, generasi muda yang kelak akan menjadi bagian penting dalam masyarakat.

Hasil kajian Komnas HAM pada tahun 2012-2018 menunjukkan terdapat kecenderungan sikap intoleransi yang menguat di kalangan anak muda terdidik. Penguatan itu mencapai angka lebih dari 50 persen.

Praktiknya ditunjukkan dengan hasil penelitian itu yang menyatakan sebagian besar anak menolak keberadaan individu dari agama lain yang beribadah di lingkungan tempat tinggalnya. Sementara di pergaulan, terdapat kecenderungan anak hanya ingin bergaul dengan teman-teman yang seagama dengannya.

Kedekatan anak dengan internet dan media sosial turut menyumbang peran dalam lahirnya intoleransi pada anak-anak. Belum matangnya psikis hingga rendahnya literasi media membuat anak yang belum bisa memilah informasi yang benar dan yang tidak untuk memaknai infomrasi secara tidak tepat.

Sementara itu, internet dan media sosial menjadi sarang pembuatan dan persebaran hoaks. Salah satu kajian Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) membuktikan bahwa setiap bulan terdapat 60 sampai 100 hoaks yang mengotori ruang publik digital. Sementara, isu agama dan politik menjadi isu yang paling masif menjadi sasaran. Alhasil, paparan hoaks membuat pikiran anak tercemari oleh ujaran-ujaran kebencian dan kebohongan yang memecah belah.

Lingkungan sosial dan pendidikan anak juga memainkan peran yang tak kalah besar. Salah satunya adalah sistem pendidikan Indonesia yang tak banyak memberikan nilai-nilai kehidupan yang penting dan bermakna bagi kehidupan anak.

Kebanyakan pembelajaran dilaksanakan secara berbasis buku pelajaran secara teoretis, jarang memberikan kontekstualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, lingkungan pendidikan berperan penting dalam membangun pemahaman dan perilaku anak yang tepat dalam kehidupan bermasyarakat kelak.

Pola pemikiran utama yang harus tertanam dalam diri para pejabat di bidang pendidikan adalah bahwa Indonesia merupakan negara multikultural. Menurut Ariel Heryanto dalam Pop Culture and Competing Identity, kondisi multikultural ini membuat Indonesia memiliki empat kekuatan utama yang sama besarnya, yaitu budaya, bahasa, kepercayaan agama, dan tradisi. Benturan di antara empat kekuatan ini acap kali terjadi karena ketidakseimbangan pembagian kekuasaan.

Menurut W. Paul Vogt dalam tulisannya yang berjudul Education and Tolerance in Comparative Perspective, pendidikan dan toleransi memiliki korelasi yang kuat. Individu dengan pendidikan yang baik biasanya lebih mampu untuk berpikir secara terbuka dalam konteks perbedaan politik, kebebasan, dan kelompok minoritas bila dibandingkan dengan mereka yang tingkat pendidikannya kurang baik.

Sekolah menjadi medium yang tepat untuk mengajarkan toleransi karena empat alasan, yaitu hipotesis terhadap besarnya pengaruh kurikulum untuk mengajarkan keberagaman, kemampuan sekolah mewujudkan intellectual maturity yang membuat siswa memiliki kapasitas kognitif untuk menjadi toleran, kontak antar siswa dari berbagai latar belakang yang terjadi di sekolah, dan kemampuan sekolah untuk membentuk kepribadian “modern” bagi para siswanya, dalam artian bisa menolerir keberagaman.

Di sinilah Mendikbud baru Nadiem bisa memainkan perannya dalam merumuskan dan memperbaiki sistem pendidikan Indonesia. Mendikbud harus menerapkan pendidikan Indonesia yang berbasis multikultural.

Usaha itu bisa dilakukan dengan sistematika perumusan silabus dan kurikulum. Misalnya, membuat mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis toleransi. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus turut menekankan kebangsaan dari segi persatuan di antara perbedaan, bukan hanya ideologi kebangsaan yang politis.

Mata pelajaran Sejarah juga perlu dirumuskan agar tak hanya mengajarkan sejarah dari satu sisi utama. Misalnya, pembelajaran mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia juga perlu memuat bahasan mengenai tokoh-tokoh pahlawan dan pejuang dengan latar belakang agama, suku, dan etnis yang berbeda tapi memiliki semangat juang tinggi untuk bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Mata-mata pelajaran lain juga perlu dibuat sedemikian rupa agar tak mengandung substansi pembelajaran yang memojokkan dan merendahkan keyakinan lain dan meninggikan keyakinan tertentu. Hal itu penting dilakukan untuk sejak dini mengajarkan anak-anak bahwa perbedaan dalam kehidupan adalah sebuah keniscayaan. Tanpa mengubah identitas diri sendiri, saling menghargai dan tak menyakiti makhluk lain adalah sebuah kewajiban yang dimiliki setiap manusia.

Menurut Zaini dalam tulisannya yang berjudul Penguatan Pendidikan Toleransi Sejak Usia Dini, harmoni dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama bisa tercipta bila toleransi antar umat beragama bisa terpenuhi. Memang, setiap agama memiliki nilainya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Namun, pada dasarnya seluruh agama memiliki pandangan yang sama dalam nilai-nilai kebenaran universal.

Terdapat empat nilai penting menurut teori filsafat pendidikan progresivisme yang perlu ditanamkan dalam diri anak sejak dini, yaitu fleksibel (tidak kaku, tidak menolak perubahan, tidak terikat oleh suatu doktrin tertentu), curious (ingin mengetahui, ingin menyelidiki), toleran, dan open-minded (mempunyai hati terbuka). Empat nilai itu bisa menjadi pedoman bagi pola pengajaran di sekolah.

Selain itu, orang-orang dewasa di sekitar anak juga perlu mengajarkan pentingnya toleransi antarumat beragama dari hal-hal kecil seperti sebutan. Misalnya, menggunakan istilah “mayoritas” dan “minoritas” dalam atribusi agama atau aliran kepercayaan seolah menempatkan agama dalam struktur yang hierarkis.

Nadiem merupakan figur muda cerdas yang memiliki banyak ide dan inovasi. Hal itu bisa menjadi modal sekaligus jaminan yang rakyat Indonesia andalkan dalam jabatannya sebagai Mendikbud.

Tak berlebihan bila kita mengharapkan Nadiem bisa memberi perhatian lebih pada masalah intoleransi di Indonesia. Namun, mengubah sebuah sistem memang tak pernah menjadi pekerjaan mudah.

Mendikbud perlu berkomitmen dalam mewujudkan perubahan-perubahan itu untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Mari, kita nantikan ada-tidaknya progresivitas pendidikan Indonesia yang dibawa Nadiem.

Tulisan milik Selma Kirana Haryadi, mahasiswi Jurnalistik di Universitas Padjadjaran.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pidato Nadiem Makarim dalam momen Hari Guru Nasional pada 25 November lalu memperjelas visi bahwa ia serius dalam upaya untuk memacu peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam pidato singkatnya, Nadiem menyatakan beberapa hal penting yang harus diperhatikan guna mencapai cita-cita besar untuk membangun peradaban maju melalui pendidikan.

Pertama, mengajak kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Gerakan radikal ini merupakan hal utama yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Meminjam filosofi pendidikan Paulo Freire dalam bukunya berjudul Pendidikan Kaum Tertindas, pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan hadap masalah, bukan pendidikan gaya bank.

Dalam sistem pendidikan di Indonesia, faktanya masih banyak dijumpai sistem pendidikan gaya bank. Guru menjadi kaum penindas yang mengajar para murid (kaum tertindas) dengan menjejali mereka informasi-informasi yang harus dihafalkan saja (seperti menabung/investasi di bank agar mendapatkan keuntungan ekonomi). Jadi, murid menjadi ibarat obyek agar kelak bisa mendatangkan keuntungan bagi kelompok sosial tertentu di masa depan.

Tanpa disadari hal itu adalah “dehumanisasi pendidikan”. Pendidikan menjadi bersifat negatif karena murid menjadi objek teori yang mengalienasi mereka dari realitas empiris atau masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya yang harusnya menjadi pokok diskusi guna memecahkan permasalahannya.

Pendidikan gaya bank inipun hanya menjadi alat untuk mempertahankan status quo bagi para penguasa (lingkaran oligarki) dan menutup ruang-ruang intelektual bagi para murid maupun para guru sehingga nalar kritis, analitis, kreatif, dan inovatif nihil dihasilkan.

Nadiem Makarim tampaknya mengisyaratkan agar guru memakai filosofi pendidikan Freire yaitu pendidikan hadap masalah. Pendekatan ini membuat murid dan guru sama-sama menjadi subyek belajar melalui diskusi.

Mereka melakukan investigasi bersama-sama untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kurikulum yang dihasilkan lebih kontekstual. Contohnya, dalam konteks masyarakat agraris, kurikulum akan didesain oleh guru dan siswa guna mengungkap realitas permasalahan yang berkaitan dengan pertanian. Jadi, guru dan murid akan menjadi aktor yang memunculkan inovasi demi mengatasi permasalahan yang nyata.

Kedua, adanya upaya memberikan kesempatan kepada murid untuk mengajar di kelas ini sebenarnya juga menjadi representasi dari sistem pendidikan hadap masalah. Jika dalam sistem pendidikan gaya bank, guru dan murid berada dalam hubungan yang tidak setara.

Namun, dalam sistem pendidikan hadap masalah, guru dan murid merupakan pembelajar yang setara. Artinya, guru bisa menjalankan peran sebagai murid dan murid berperan sebagai guru.

Tujuannya adalah membangun hubungan tanpa hierarki. Tanpa adanya hierarki maka kemerdekaan belajar dan mengajar akan dapat dicapai secara efektif.

Pembelajaran tidak hanya akan didominasi oleh salah satu pihak, tetapi mereka sama-sama menghasilkan pemikiran kreatif yang akan mengarah pada inovasi. Diskusi akan berjalan dengan baik karena akan ada banyak sudut pandang yang dihasilkan demi mencari jalan keluar untuk memecahkan permasalahan kontekstual.

Ketiga, pendidikan gaya ini bisa saja mencetuskan proyek bakti sosial. Jika menilik urgensinya, mengingat bahwa akhir-akhir ini banyak benih intoleransi antarumat beragama menyusup di sekolah.

Nadiem ingin agar guru berperan menanggulangi potensi intoleransi dengan mencetuskan program kerja bakti yang melibatkan seluruh kelas, artinya seluruh kelompok penganut agama yang berbeda akan ikut serta. Kegiatan bakti sosial merupakan representasi teori Intergroup Contact dari Gordon Allport.

Wang dan tim penulisnya dalam artikel ilmiahnya berjudul Perspective-Taking Increases Willingness to Engage in Intergroup Contact menyebutkan bahwa kontak antarpemeluk agama yang berbeda bertujuan mereduksi prasangka dan eksklusivisme. Pelaksanaan intergroup contact juga dapat membuat tiap individu terbiasa memiliki orientasi keagamaan intrinsik.

Orientasi keagamaan tersebut mengimplikasikan agama sebagai motivasi dan sumber yang memberi pengharapan dalam menjalani kehidupan. Pemeluknya cenderung mendambakan kehidupan sosial beragama yang toleran, rukun, dan kooperatif.

Kemudian, program bakti sosial juga efektif untuk mereduksi kasus bullying, mengingat bahwa bullying menjadi kasus pelik yang harus dicarikan solusinya. Dalam tulisan saya berjudul Mengatasi Bullying Melalui Semangat Gotong Royong, saya membahas bahwa program bakti sosial akan memperkuat hubungan dan interaksi sosial antar individu. Seluruh warga sekolah akan mampu menunjukkan sikap bekerja sama, interaktif, anti-diskriminasi, memiliki empati dan rasa kemanusiaan yang tinggi, serta tolong-menolong.

Keempat, pendidikan gaya yang berbeda ini dapat memunculkan suatu bakat dalam diri murid yang kurang percaya diri. Saya menangkap maksud Nadiem melalui pernyataan tersebut adalah untuk membangun konsep diri akademik yang positif bagi murid.

Dramanu & Balarabe dalam tulisannya berjudul Relationship Between Academic Self Concept and Academic Performance of Junior High School Students in Ghana menyebutkan konsep diri akademik positif adalah kondisi di mana murid memandang dirinya memiliki kemampuan potensial dalam bidang akademiknya. Mereka berkeyakinan penuh bahwa mereka memiliki kemampuan untuk terus diasah.

Lebih lanjut, Marsh dan tim penulisnya dalam tulisan berjudul Earning Its Place as a Pan-Human Theory menyebutkan bahwa konsep diri akademik positif akan membuat murid memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan lebih mudah mencapai prestasi akademik yang bagus karena memiliki motivasi yang kuat untuk terus mengembangkan potensinya.

Kelima, gaya pendidikan ini dapat menwarkan bantuan kepada guru yang sedang mengalami kesulitan. Darmaningtyas dalam tulisannya berjudul Pendidikan yang Memiskinkan menyebutkan bahwa salah satu hal yang membuat kualitas pendidikan Indonesia stagnan adalah masalah rendahnya gaji guru di Indonesia. Gaji guru (terutama guru honorer) di negara kita masih berada di bawah taraf rata-rata untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan beban kerja mereka sangat tinggi.

Gaji mereka hanya cukup untuk membeli makanan pokok yang mungkin saja masih harus berutang dan bekerja serabutan. Dana untuk membeli buku, mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tidaklah cukup, sehingga mereka mengalami lack of knowledge.

Tentu saja, dampaknya juga akan bermuara pada penurunan kualitas peserta didik. Ini tidak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi guru lain yang telah sejahtera agar membantu rekannya, tetapi juga bagi pihak sekolah, pemerintah kabupaten/kota, maupun pemerintah pusat agar memperhatikan terlebih dahulu kesejahteraan guru.

Hal-hal yang harus diperhatikan adalah sistem penggajian yang lebih manusiawi, tugas administratif harus dikurangi, beban birokrasi (kepentingan pemangku kepentingan) harus dihilangkan agar guru merdeka untuk mendidik dan mengajar. Hal itu juga akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas peserta didik.

Kita tentu sangat berharap bahwa perubahan-perubahan radikal yang akan dilakukan oleh Nadiem tidak diganggu oleh kepentingan politis tertentu, terutama oknum yang tidak ingin status quo-nya terancam. Sebagai masyarakat yang menginginkan perubahan, kita harus ikut mengawal dan mendukungnya.

Tulisan milik Yukaristia, Sarjana Pendidikan Akuntasi dari Universitas Negeri Malang.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.