PinterPolitik.com

“Fear overrides all rational thinking.” — Greg Secker

Nama Prabowo Subianto mungkin jadi salah satu yang paling disorot seputar peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun 1998. Statusnya sebagai Pangkostrad kala itu memang membuatnya disorot keras terkait aksi-aksi kekerasan aparat militer dalam menghalau protes dan demonstrasi menentang kekuasaan Soeharto.

Prabowo sendiri pada akhirnya harus diberhentikan dari militer karena peristiwa-peristiwa ini, termasuk soal tuduhan penculikan aktivis dan keterlibatannya dalam Tim Mawar.

Hampir 25 tahun telah berlalu, tapi konteks peristiwa di tahun 1998 itu masih jadi dosa tak terhapuskan untuk Prabowo. Bahkan, gara-gara kasus itu, asa Prabowo bersaing untuk jadi orang nomor 1 dan nomor 2 di republik ini selalu kandas sejak tahun 2009 lalu.

Menariknya, selain dalam konteks domestik, citra negatif Prabowo itu juga diulas secara negatif oleh media-media asing. Bahkan, ada momen di tahun 2019 ketika Prabowo menolak diwawancarai oleh beberapa media asing. 

Tentu pertanyaannya, apakah memang citra Prabowo telah sangat kuat dikonstruksi – baik oleh media maupun oleh masyarakat umum – sebagai aktor politik yang negatif sehingga ia pasti akan sulit untuk terpilih sebagai Presiden RI?

Dan apakah itu berarti di 2024 mendatang peluang Prabowo untuk merengkuh kekuasaan akan kembali kandas?

Kabut Persepsi Negatif

Menyebut soal persepsi negatif dari media asing bukanlah tanpa alasan. Kita misalnya bisa membaca tulisan Kate Lamb yang berjudul ‘Don’t teach me democracy!’: an uneasy audience with Indonesia’s Prabowo di The Guardian yang menceritakan pengalamannya mewawancarai Prabowo di tahun 2019 lalu. Kate menyebut wawancara itu “uneasy” alias kurang nyaman.

Pasalnya, ketika muncul pertanyaan soal apakah Prabowo menggunakan politik identitas di gelaran Pilpres 2019, sang jenderal menjawab dengan cukup keras. “I’m not somebody who is afraid of white people!,” ungkap Prabowo.

Sikap Prabowo ini sebenarnya beralasan mengingat dirinya memang kerap diberitakan negatif karena citranya di masa lalu. Namun, ini juga membuktikan bahwa ada konstruksi citra yang sudah terlanjur kuat pada diri Prabowo yang dibangun oleh media dan masyarakat internasional.

Ibarat kata, apapun yang dilakukan Prabowo, semuanya akan kembali bermuara ke persoalan di seputaran tahun 1998. Apalagi, statusnya sebagai menantu dari Presiden Soeharto juga dinilai dalam sudut pandang yang cenderung negatif.

Dalam Ilmu Sosiologi, mungkin apa yang terjadi pada Prabowo ini merupakan pembuktian konsep social construction yang menyebutkan bahwa realitas adalah hasil konsensus kolaboratif yang terkonstruksi.

Dan dalam konteks media serta hubungannya dengan citra seseorang atau entitas tertentu, konsensus itu bisa lahir akibat penetrasi informasi. Fengmin Yan dalam tulisannya Media Construction of Social Reality, menyebutkan bahwa pemberitaan media tidak merefleksikan realitas, tetapi mendefinisikan dan mengkonstruksikannya.

Dalam konteks Prabowo, sangat mungkin realitas tentang Prabowo memang telah dikonstruksi sedemikian rupa. Beberapa bahkan menganggapnya sebagai sosok yang berbahaya akibat citra masa lalunya itu.

Saatnya Berubah, Pak Prabowo!

Sayangnya, cara Prabowo menanggapi fenomena ini juga belum begitu tepat. Dalam konteks hubungan dengan para jurnalis asing misalnya, Prabowo kerap menunjukkan sikap keras seperti yang tergambar dalam wawancara dengan Kate Lamb.

Dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Prabowo Harus Lebih Sering Nongol?, telah dijabarkan bahwa Prabowo perlu memperbaiki komunikasi publiknya. Ketua Umum Partai Gerindra itu cenderung tertutup, khususnya jika disudutkan untuk menjawab hal-hal yang sebenarnya menjadi pertanyaan mendasar publik.

Contohnya, Prabowo tidak memberikan penjelasan yang baik kepada pendukungnya yang menuduhnya berkhianat karena bergabung dengan koalisi pemerintah. Prabowo seolah merasa cukup dengan jawabannya “bahwa itu demi persatuan bangsa”.

Rizki Briandana dalam tulisannya Representation of Political Ideology in Advertising: Semiotics Analysis in Indonesia Television, menjelaskan bahwa media massa merupakan kekuatan yang sangat penting untuk menyampaikan pesan-pesan politik dari seorang kandidat karena dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap calon tersebut secara signifikan.

Apa yang disampaikan oleh seorang politisi melalui media tidak hanya akan dilihat publik sebagai posisi politik terhadap suatu isu, tetapi juga menjadi bentuk komunikasi yang merepresentasikan keterlibatan publik dalam kebijakan politik.

Oleh karena itu, jika Prabowo benar-benar ingin membentuk persepsi publik yang suportif, penting untuk melakukan pendekatan media yang bisa lebih menjawab kekhawatiran publik, bukan hanya promosi tanda tangan kerja sama seperti yang dilakukannya selama ini.

Singkatnya, Prabowo perlu lebih aktif, atraktif, dan responsif terkait komunikasinya dengan masyarakat luas. Suka atau tidak, terus melekatnya citra Prabowo sebagai sosok berbahaya juga diperkuat dengan komunikasinya yang kaku, tertutup, dan terkesan berjarak dengan masyarakat.

Jika Prabowo benar-benar menatap 2024 sebagai tahun kemenangan, komunikasi politik dan personal branding-nya perlu dirombak besar-besaran. Kita lihat saja apakah perubahan itu akan dilakukan atau tidak. (R53)

PinterPolitik.com

“I’ll compromise if I have to, I gotta stay with the family” – Drake, penyanyi rap asal Kanada

Aktivis ’98 lagi-lagi menjadi buah bibir dalam gosip politik di tengah-tengah proses persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Ramainya fokus media dan publik terhadap isu ’98 berakar dari pernyataan Jokowi yang ingin melibatkan kalangan aktivis reformasi dalam kabinet jilid keduanya.

Dalam suatu kegiatan deklarasi yang mendukung periode kedua Jokowi, sang presiden melemparkan wacana mengenai pilihan menterinya yang berasal dari aktivis ’98. Salah satu nama yang dilontarkan para aktivis pada saat itu adalah Adian Napitupulu.

Keinginan sang presiden untuk melibatkan aktivis ’98 bisa jadi berkaitan dengan harapan pendukungnya agar pemerintah bisa menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada Tragedi 1998 yang hingga kini belum saja terungkap.

Hampir sama dengan tahun 2014 lalu, Jokowi juga pernah berjanji untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau. Namun, janji tersebut belum dapat terlaksana.

Ekspresi Adian Napitupulu Saat Jokowi Sebut Aktivis 98 Bisa Jadi Duta Besar & Menteri. Jokowi: Beliau Punya Kapasitas.
Kami Siap !!!
@millenial_adian
___#Adiannapitupulu #sahabatadiannapitupulu #dprri #dapil #pdiperjuangan #pdip #aktivis #akitivis98 #jokowilagi #JokowiAmin pic.twitter.com/4jrxAeVniz

— Sahabat Adian Napitupulu (@adianna70fans) June 17, 2019

Jika dalam beberapa kesempatan sebelumnya Jokowi menuduh berbagai situasi dan beban politik sebagai justifikasi kegagalan penyelesaian tersebut, kali ini Mantan Wali Kota Solo tersebut mengatakan dirinya telah terlepas dari beban-beban yang selama ini menghantui dirinya.

Bagaimana tidak? Beberapa sosok yang dianggap terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM 1998 kini masih eksis di dalam pemerintahan. Sebut saja Wiranto, mantan Ketum Hanura ini memiliki andil besar dalam perpolitikan Indonesia saat ini dengan menjabat sebagai Menkopolhukam.

Dalam Pilpres 2019 lalu, isu pelanggaran HAM 1998 juga sering kali menjadi isu yang diperbincangkan oleh publik dan menjadi kelemahan bagi masing-masing capres, baik Jokowi maupun Prabowo Subianto.

Kalangan aktivis ’98 kini turut terlibat dalam polarisasi Pilpres 2019. Di kubu Jokowi, terdapat nama-nama seperti Adian dan Budiman Sudjatmiko. Di sisi lain, terdapat nama-nama seperti Andi Arief yang sempat mendukung Prabowo.

Terlepas dari polemik pelanggaran HAM 1998 dalam dinamika politik Indonesia, apakah benar terlibatnya aktivis ’98 dapat menjadi representasi kelompok ini di pemerintahan? Lalu, apakah nama seperti Adian pantas untuk menjadi menteri?

Representasi Politik

Keinginan Jokowi untuk melibatkan aktivis ’98 dalam kabinet periode keduanya bisa jadi merupakan cara sang presiden untuk menyediakan representasi bagi kalangan pegiat HAM.

Bila kita perhatikan kembali, kepentingan kelompok aktivis ’98 terkait penyelesaian pelanggaran HAM sempat hilang dari radar utama perpolitikan Indonesia. Harapan yang sebelumnya tampak mentereng pada tahun 2014 itu lenyap pada periode pertama Jokowi dan pada Pilpres lalu.

Belum lagi, isu pemberian porsi pemerintahan oleh Jokowi kepada militer banyak dianggap sebagai kembalinya era Orde Baru yang ditumbangkan dalam Reformasi 1998.

Dari sinilah peran aktivis ’98 dapat menjadi penting di pemerintahan. Katakanlah, sebagai menteri, aktivis ’98 dapat menjadi representasi bagi suara penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia.

Representasi simbolis menekankan pada fungsi perwakilan sebagai simbol kehadiran tanpa terwujudnya esensi representasi yang sebenarnya.
Share on X

Hanna Fenichel Pitkin dalam bukunya yang berjudul The Concept of Representation mendefinisikan representasi lebih secara harfiah – di tengah-tengah perdebatan dan ketiadaan definisi pasti, yaitu sebagai upaya untuk menghadirkan (present) kembali.

Tentunya, jika mengacu pada definisi Pitkin, keinginan Jokowi untuk melibatkan aktivis ’98 mungkin adalah upaya sang presiden untuk menghadirkan kembali sosok-sosok tersebut dan kepentingannya.

Selain itu, mengacu pada buku Pitkin, bentuk representasi aktivis ’98 ini bisa digolongkan dalam bentuk representasi yang deskriptif. Bentuk representasi ini merefleksikan korespondensi dan kesamaan antara pihak yang mewakili dan yang diwakili.

Kembali lagi pada keinginan Jokowi, keterlibatan aktivis ’98 dalam kabinetnya tentu dapat menjadi representasi deskriptif yang merefleksikan kepentingan masyarakat – termasuk di dalamnya kelompok aktivis. Mungkin, kepentingan kelompok aktivis ’98 terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dapat tersalurkan dengan representasi tersebut.

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti. Menurut pengamat politik yang juga mantan aktivis ’98 ini, kehadiran menteri tersebut bisa menjadi kunci bagi upaya penyelesaian pelanggaran HAM ’98.

Namun, apakah benar representasi benar-benar sepenuhnya mewakili suara kelompok-kelompok di masyarakat?

Di luar bentuk representasi deskriptif, Pitkin juga menyebutkan bentuk representasi lain yang dapat terjadi di pemerintahan. Bentuk representasi ini disebut sebagai representasi simbolis.

Bentuk representasi ini sangat menekankan pada fungsi perwakilan sebagai simbol kehadiran. Eksistensi perwakilan di pemerintahan, dalam arti lain, tidak benar-benar terwujudkan.

Bisa jadi, kalangan aktivis ’98 hanya menjadi representasi simbolis bagi masa pemerintahan keduanya. Seperti yang kita ketahui, banyak dari kalangan aktivis ’98 turut terlibat dalam politik, seperti Adian, Budiman Sudjatmiko, Andi Arief, dan lain-lain.

Keterlibatan politik aktivis ’98 bisa saja membuat para aktivis lebih berkompromi pada kepentingan-kepentingan politik lainnya. Dalam arti lain, para aktivis yang terlibat dalam politik bisa jadi kehilangan nilai-nilai idealis yang diyakininya sebelumnya.

Calon Menteri Aktivis?

Sebagai pejuang kepentingan masyarakat, aktivis dianggap memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai kebutuhan komunitas-komunitas di tingkat bawah. Jika prinsip sang aktivis terjaga, menurut Direktur Eksekutif Mi Familia Vota, Ben Monterroso, aktivis memiliki modal menjanjikan yang akan membantunya dalam menentukan posisinya sebagai pejabat pemerintahan terkait berbagai isu hingga dapat menjadi politisi yang sukses.

Terlibatnya aktivis dalam pemerintahan sebenarnya bukanlah hal yang baru di Indonesia. Cosmas Batubara – mantan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) – misalnya, dianggap memiliki kinerja baik ketika menjadi pejabat dalam kabinet Soeharto.

Mantan Menteri Perumahan Rakyat dan mantan Menteri Tenaga Kerja pada era Soeharto ini sempat dipuji oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Cosmas dianggap banyak menciptakan kebijakan yang tidak hanya pro-pemerintah sehingga dicontoh oleh menteri-menteri selanjutnya, seperti Siswono Yudo Husodo dan Akbar Tandjung – juga mantan aktivis KAMI.

Mungkin, benar apa yang dikatakan oleh Monterroso. Sebagai mantan aktivis, Cosmas mungkin memiliki pengetahuan lebih terhadap kebutuhan komunitas-komunitas masyarakat di tingkat bawah.

Lalu, bagaimana dengan menteri aktivis dalam kabinet Jokowi 2.0?

Sebelumnya, ketika Jokowi mengungkapkan keinginannya untuk memilih menteri dari kalangan aktivis, para aktivis yang hadir saat itu mengusulkan nama Adian Napitupulu sebagai calon menteri tersebut.

Nama Adian mungkin memang tidak asing di kalangan aktivis ’98. Sosok ini telah lama bergerak di dunia aktivisme hingga akhirnya terlibat aktif dalam politik dengan bergabung dalam PDI Perjuangan (PDIP).

Dalam hal pendidikan, Adian bisa dibilang memiliki latar belakang yang cukup mumpuni. Aktivis ini merupakan lulusan sarjana hukum dari Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Pada masa kuliah, Adian telah banyak aktif di dunia aktivisme, seperti dengan menjadi anggota dari sebuah organisasi kemahasiswaan, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Aktivis ini juga pernah menjadi inisiator kelompok diskusi ProDeo.

Dengan latar belakangnya sebagai mahasiswa hukum, Adian terlibat aktif dalam membentuk Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (LBHN) pada tahun 1996. Organisasi ini tercatat pernah berkontribusi dalam menyuarakan korban dari pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Desa Cibentang, Parung, Jawa Barat.

Pada era Orde Baru, aktivis ini terlibat aktif dalam organisasi Forum Kota yang turut menduduki Gedung DPR Senayan pada tahun 1998. Adian pun tetap aktif di beberapa gerakan aktivis setelah tumbangnya Orde Baru hingga menjadi politisi PDIP pada tahun 2009, seperti Bentang Demokrasi Rakyat (Bendera).

Jika mengacu pada pendapat Monterroso, berbagai pengalaman aktivisme Adian ini bisa jadi merupakan modal penting baginya apabila menjadi bagian dari pemerintah. Bisa jadi, Adian memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai kebutuhan masyarakat sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang pro-rakyat.

Namun, perlu diingat kembali bahwa keterlibatan aktivis dalam politik bisa jadi membuat Adian melakukan kompromi terhadap kekuatan-kekuatan politik yang eksis di pemerintahan Jokowi. Katakanlah, Wiranto yang kini menjabat sebagai Menkopolhukam ini disebut-sebut turut terlibat dalam pelanggaran HAM 1998.

Bisa jadi, kekuatan-kekuatan politik semacam inilah yang bisa menghambat Adian dalam melancarkan kebijakan-kebijakan “gila” dari masa pemerintahan Jokowi yang kedua, seperti penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Bila benar begitu, lirik Drake di awal tulisan pun menjadi relevan. Mungkin, menteri aktivis nanti terpaksa melakukan kompromi agar tetap berada di “keluarga” politiknya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (A43)

PinterPolitik.com 

[dropcap]D[/dropcap]i balik panasnya iklim politik beserta keriuhan yang menyertainya, sering muncul pula sajian-sajian yang cukup menggelitik. Salah satu pihak yang kerap menghasilkan ide-ide nyeleneh ini adalah Prabowo Subianto dan pasangannya, Sandiaga Uno.

Prabowo maupun Sandi tak jarang menunjukkan sesuatu yang tidak biasa sebagai bagian dari kampanyenya. Dalam politik elektoral saat ini, kreativitas kampanye diperlukan untuk menarik simpati masyarakat dan meningkatkan elektabilitas.

Menariknya, langkah kampanye berikutnya yang digunakan oleh kubu Prabowo adalah melalui booklet atau buku saku. Memang buku saku adalah hal yang biasa dalam kampanye. Namun, yang tidak biasa adalah konten yang disajikan dalam buku saku tersebut.

Dalam buku sakunya tersebut, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mencantumkan perihal pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh publik atau FAQ (Frequently Asked Question). Lebih-lebih FAQ ini berhubungan dengan persoalan sensitif yang tiap gelaran Pilpres selalu menjadi bahan kampanye lawan  baik negative maupun black campaign.

Tentu saja, dalam kadar yang tidak sedikit, publik terpengaruh dengan isu-isu yang beredar tersebut. Apalagi, pemilih di Indonesia masih melihat sisi personalitas sebagai poin utama dan isu-isu sensitif tersebut memang berhubungan dengan aspek personalitas.

Salah satunya adalah pada Pilpres 2014 lalu, tidak sedikit anggapan bahwa isu Prabowo tidak memiliki “anu” adalah sebuah kebenaran. Selain itu, isu terkait penculikan terhadap aktivis 1998 selalu menjadi momok.

Hal ini bisa dilihat pada survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2014, yang menyimpulkan bahwa 51,5 persen publik percaya jika Prabowo terlibat penculikan 1998. Selain itu, 56,8 persen publik yang mendengar keterlibatan Prabowo dalam kasus itu mempertimbangkan niatnya untuk mendukung sang jenderal.

Oleh karenanya, pada titik ini, penerbitan buku saku yang dikenal dengan sebutan ”Buku Biru” tersebut bisa dipahami. Namun, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Prabowo beserta timnya memilih buku saku sebagai cara berkampanye? Lalu, seberapa besar pengaruh buku tersebut terhadap perubahan persepsi publik?

Booklet, Marketing Politik Prabowo

Buku biru nampaknya didesain secara ringkas sebagai buku panduan utama kampanye tim Prabowo-Sandi. Di sampul depan buku ini ada tulisan “Adil makmur bersama Prabowo Sandi”, tagline dalam kampanye keduanya selama ini.

Dalam buku tersebut, terdapat delapan bagian yang terdiri dari visi dan misi, struktur BPN, riwayat hidup Prabowo, riwayat hidup Sandi, alasan memilih Prabowo-Sandi, FAQ Prabowo dan Sandi, dan testimoni.

Selain itu, pada bagian riwayat hidup, buku itu juga mencantumkan silsilah keluarga dari Prabowo juga Sandi. Bahkan, garis keturunan Prabowo ditarik hingga ke Kerajaan Majapahit, sementara Sandi ditarik hingga ke Sultan Botuhihe.

'Buku Biru' cara terakhir Prabowo bersihkan namanya dari isu negatif.
Share on X

Pada bagian FAQ, terdapat 36 pertanyaan beserta jawabannya yang selama ini sering ditanyakan terkait Prabowo. Pertanyaan-pertanyaan itu termasuk pertanyaan-pertanyaan sensitif seperti tudingan penculikan, pemecatannya dari TNI, hubungannya dengan Titiek Soeharto, hingga pertanyaan apakah Prabowo memiliki “anu”. Isu terakhir itu memang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan bahwa sang jenderal kehilangan alat kelaminnya saat menjalani tugas tentara di Timor Leste.

Sementara untuk Sandi, total ada 11 pertanyaan yang sering ditanyakan kepada cawapres asal Riau tersebut, misalnya seperti tudingan pencucian uang, janji saat menjadi wagub DKI, hingga isu selingkuh dengan salah satu artis.

Tentu saja, yang menjadi daya pikat dari FAQ itu adalah yang berhubungan dengan Prabowo. Sebab, di situlah gaung dari buku biru itu sebenarnya ingin dituju.

Dalam sebuah artikel di The Sydney Morning Herald, yang ditulis oleh James Massola, Amilia Rosa dan Karunie Rompies menyebutkan bahwa Prabowo menempuh cara tidak biasa lewat buku saku untuk menjelaskan kepada publik isu-isu sensitif tersebut.

Jika ditarik ke belakang, cerita soal penggunaan buku sebagai media kampanye bukanlah hal baru dalam dunia politik. Di Amerika Serikat (AS), penggunaan booklet merupakan salah satu cara yang digemari oleh politisi. Barack Obama menjadi salah satu politisi itu.

Pada Pilpres 2012, Obama menggunakan booklet yang berisi program-program kampanye untuk kepentingan kampanye di daerah swing states. Melalui buku saku itu, Obama mencoba menjelaskan rencana kerja untuk periode berikutnya di wilayah yang belum jelas loyalitasnya, semisal di Ohio, Virginia atau New Hampshire.

Menurut Direktur Utama dari Inovation Protocol, Sasha Strauss, penggunaan booklet penting dalam strategi marketing politik. Menurutnya, buku saku ibarat brosur yang didapat dalam sebuah acara. Meski tidak selalu dibaca, namun keberadaannya akan menjadi pengingat (physical reminder) bagi masyarakat. Artinya, potensi keberadaan buku biru di tengah-tengah publik akan sangat mudah diakses dari lintas kalangan.

Selain itu, penggunaan buku saku dianggap bisa menggantikan bentuk kampanye yang ada pada media daring, serta bisa menjangkau pemilih di akar rumput, terutama kelompok-kelompok yang belum melek teknologi, namun mudah terpapar isu.

Dalam politik, cara meraih pemilih sangat mirip dengan yang terjadi dalam dunia marketing. Branding adalah hal penting dalam proses jualan tersebut. Dalam konteks buku biru, perbedaan antara Obama dengan Prabowo adalah pada konten yang disajikan. Obama memasukkan strateginya untuk mencapai target ekonomi, sementara Prabowo memilih untuk menyampaikan klarifikasi seputar mitos-mitos tentang dirinya.

Melalui metode seperti ini, bisa jadi langkah Prabowo menerbitkan buku biru memang ditujukan untuk pemilih akar rumput yang selama ini selalu mendapatkan informasi simpang siur soal mitos Prabowo.

Dalam buku panduan Political Campaign Planning Manual yang diterbitakan oleh National Democratic Institute for International Affairs juga turut disebutkan bahwa kampanye yang tidak bertele-tele atau to the point akan memberikan pemahaman yang meyakinkan kepada calon pemilih. Sebab informasi yang diberikan akan langsung bisa diterima dengan baik tanpa ada distraksi yang berarti. Hal ini sangat mungkin bisa dicapai lewat buku biru Prabowo-Sandi.

Sangggup Bersihkan Nama?

Meskipun booklet berhasil membawa Obama ke tampuk pemerintahannya yang kedua, namun hasil dari cara yang sama yang kini dilakukan oleh Prabowo masih bisa dipertanyakan. Belum ada jaminan pasti bahwa buku biru bisa mengklarifikasi mitos-mitos dalam diri Prabowo.

Apalagi, jika masyarakat cenderung kritis untuk mempertanyakan kembali jawaban-jawaban yang diberikan dalam buku biru itu.

Sebab, jika diperhatikan, jawaban-jawaban dalam buku tersebut cenderung tidak menjawab pertanyaan, malah menimbulkan pertanyaan baru. Misalnya, terkait dengan apakah Prabowo memiliki “anu”, dalam buku itu dijawab bahwa jika Prabowo tidak punya “anu”, lantas bagaimana Prabowo bisa memiliki anak?

Seperti diketahui anak Prabowo dari mantan istrinya (Titiek), Didit Prabowo kini telah berusia 34 tahun dan tinggal di Perancis.

Meski tidak ada yang tahu pasti soal isu tersebut, namun bagi masyarakat yang cukup kritis akan mempertanyakan kembali keabsahan jawaban tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Hermawan Sulistyo, bahwa isu Prabowo tidak memiliki “anu” bermula ketika terjadi insiden di Timor Leste tahun 1998, yang mana saat itu jelas Didit sudah lahir.

Issue anunya punah karena ditawan jaman Timor Timur, memang sudah lama jadi bahan bisik bisik, tapi tak menduga hal ini bakal jadi materi FAQ di buku biru https://t.co/IvvpLO5PiY

— Iman Brotoseno (@imanbr) December 18, 2018

Artinya, selain mengedarkan buku saku, tim Prabowo sebenarnya perlu menyampaikan secara verbal terkait dengan klarifikasi isu tersebut, sehingga pertanyaan-pertanyaan lanjutannya juga bisa terjawabi.

Sebenarnya isu miring dalam Pilpres tidak hanya terjadi pada Prabowo. Jokowi juga tidak hanya sekali dua kali menjadi sasaran serangan black campaign. Sang petahana itu kerap dituduh sebagai anggota PKI, beragama Kristen, atau keturunan Tionghoa.

Namun, berbeda dengan Prabowo, Jokowi lebih memilih untuk mengklarifikasi secara langsung di berbagai kesempatan. Jokowi bahkan tidak segan menunjukkan kegeramannya bahkan ingin “menabok” orang-orang yang gemar memfitnah dirinya.

Memang, Prabowo beberapa kali sudah mencoba menjawab pertanyaan seputar isu sensitif tersebut secara langsung, misalnya terkait dengan keterlibatan penculikan. Namun, seringkali kesempatan itu disampaikan dalam wawancara dengan kantor berita atau saluran resmi lainnya. Belum pernah Prabowo menyampaikan secara terbuka di hadapan publik seperti yang dilakukan oleh Jokowi.

Dalam kadar tertentu, mungkin saja Prabowo tidak ingin melakukan cara Jokowi itu karena berkenaan dengan citra dirinya. Mengklarifikasi dengan buku saku selain lebih elegan juga menunjukkan keunikan tersendiri, serta jauh lebih “aman”. Dengan keunikan ini publik bisa lebih menerima penjelasan tanpa harus melihat Prabowo marah-marah.

Apalagi, menurut pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, isu yang secara musiman menyerang Prabowo ini masih efektif untuk menyerang kubunya. Sebab, Prabowo dan tim suksesnya tidak pernah benar-benar serius menjawab isu tersebut.

Oleh karena itu, dengan cara menyebarkan buku biru, hal ini bisa menjadi langkah terakhir Prabowo untuk membersihkan namanya dari isu negatif. (A37)