PinterPolitik.com

Fenomena melesatnya pendapatan para pemilik bisnis skincare dengan kurun waktu yang cepat telah menciptakan sorotan yang tajam oleh publik. Namun, di balik citra pemilik yang diperlihatkan, muncul spekulasi yang mengiringi keberhasilan mereka. 

Pertanyaan pun muncul, yakni apakah ini hanya strategi pemasaran baru yang cerdik, ataukah terdapat praktik tertentu yang “terlarang”? 

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah pemilik bisnis skincare telah menjadi pusat perhatian. Mereka telah berhasil membentuk citra diri mereka dengan gaya yang glamor dan berkelas karena kekayaan yang mereka rengkuh dari bisnisnya. 

Namun, para netizen berpendapat ini seperti memiliki pola yang sama, kemudian memunculkan kecurigaan apakah semua ini hanyalah trik pemasaran yang cerdas. 

Ini memunculkan sebuah pertanyaan baru apakah ada niat yang lebih dalam, atau hanya bertujuan mengejar orang-orang yang rentan terpengaruh oleh strategi pemasaran ini. 

Topik ini mendapatkan sorotan yang besar hingga trending di platform TikTok, berbagai pendapat mulai bermunculan dari yang merasa tertarik oleh citra glamor ini hingga mereka yang merasa skeptis akan motivasi sebenarnya di balik strategi ini. 

Masyarakat bertanya-tanya apakah ini adalah pendekatan baru yang inovatif dalam dunia pemasaran ataukah justru sebuah taktik meragukan untuk menyembunyikan praktik pencucian uang. 

Namun, penting untuk mencatat bahwa klaim tentang pencucian uang adalah hal yang serius dan memerlukan bukti yang kuat. Dalam banyak kasus, spekulasi semacam ini dapat merusak reputasi bisnis secara tidak adil. 

Oleh karena itu, sangat penting kiranya untuk memberikan ruang bagi investigasi yang cermat sebelum membuat kesimpulan. (Oleh Rania Husein)

PinterPolitik.com 

Ditengah munculnya kritik dan ketidakpuasan atas kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menanggulangi korupsi, terdapat satu hal yang menarik. Muncul seseorang dari dalam pemerintahan yang akhirnya “turun gunung” atas masalah korupsi di Indonesia, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD. 

Tidak hanya sekadar menyampaikan kampanye seperti yang dilakukan para politisi pada umumnya, Mahfud juga berani mengungkap transaksi janggal ratusan triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Dalam rapat bersama DPR, ia juga terang-terangan mengungkapkan praktik korupsi seringkali terjadi di lembaga-lembaga pemerintah seperti Bea Cukai, Perpajakan, pengadilan, bahkan DPR itu sendiri. 

Keberanian Mahfud membuka kebobrokan di pemerintahan sontak mendapatkan dukungan dan pujian dari banyak pihak. 

Menariknya, atas keberanian itu, Mahfud juga digadang-gadang layak untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 karena diharapkan mampu memberantas masalah korupsi di Indonesia. 

Namun, apakah keberanian Mahfud ini hanyalah sekedar politisasi wacana antikorupsi belaka? Lalu, jika benar Mahfud dipilih menjadi kandidat, sebagai calon wakil presiden, misalnya, apakah dirinya tetap berani dan kritis atas permasalahan korupsi di kabinetnya sendiri? 

Curiga Kampanye Antikorupsi? 

Sebelum masuk kepada analisis kemungkinan motif tertentu di balik pengungkapan kasus transaksi janggal dan langkah agresifnya menangani transaksi janggal di Kemenkeu, menelisik impresi publik atas tajuk “korupsi” itu sendiri kiranya dapat menjadi pintu masuk pertama. 

Apabila berkaca dari hasil dari indeks persepsi korupsi selama ini, responden yang juga merupakan masyarakat telah menunjukan sikap pesimisme terhadap cara pemerintah mengatasi korupsi di Indonesia. 

Seperti impresi kasus pencucian uang oleh mantan pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang mungkin tidak akan terungkap tanpa adanya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya Mario Dandy. 

Keterlibatan netizen yang saat ini berubah menjadi aktivisme digital-lah yang dinilai berhasil mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan. 

Lambatnya penyelesaian kasus korupsi yang baru dilakukan hanya saat viral membuat masyarakat agaknya mulai bosan dengan berbagai wacana antikorupsi yang sering diucapkan politisi atau lembaga pemerintah.  

Daniel Smilov dalam artikelnya berjudul Anticorruption agencies: expressive, constructivist and strategic uses menyebut wacana antikorupsi sering dimanfaatkan oleh pemerintah atau politisi untuk kepentingan politik mereka. 

Meski tentu dapat menjadi visi yang menjadi kerangka kerja jika seorang politisi terpilih, wacana antikorupsi pun biasanya memiliki tujuan yang di kemudian hari hanya terkesan sekadar untuk menarik simpati dari masyarakat.  

Itu agaknya dapat dilihat dalam acara debat Pilpres 2019 putaran pertama saat Jokowi dan Prabowo Subianto sama-sama menyampaikan gagasan mereka mengenai strategi penanggulangan korupsi.  

Dalam debat tersebut, Jokowi berjanji akan memperkuat posisi KPK dan mendorong kerja sama lembaga antirasuah itu dengan lembaga penegak hukum lainnya, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian. 

Sementara itu, Prabowo melihat pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menaikkan gaji para penegak hukum dan pejabat publik. 

Zuhairan Yunmi Yunan dalam artikelnya berjudul Isu korupsi dalam debat pilpres: tidak terlihat komitmen Jokowi dan Prabowo untuk berantas korupsi menyebut baik Jokowi dan Prabowo tidak memiliki strategi yang konkret dalam penyelesaian korupsi di Indonesia. 

Hal ini berdasarkan fakta bahwa di masa pemerintahan Jokowi 2014-2019 koordinasi antarlembaga masih buruk sementara kasus korupsi terus bermunculan. 

Sementara di sisi lain, strategi yang disampaikan Prabowo dianggap menyederhanakan masalah korupsi, berbanding terbalik dengan presumsi peneliti Amerika Serikat (AS) Jack Bologne yang mengatakan korupsi terjadi karena keserakahan. 

Di tengah krisis kepercayaan di masyarakat atas kampanye antikorupsi itulah, Mahfud seolah muncul sebagai elite pemerintah yang mengakui ketidakberesan di pemerintah dengan melakukan tindakan konkret, yaitu dengan membentuk satgas pencucian uang. 

Gebrakan Mahfud tampaknya menghasilkan karisma tersendiri yang menarik perhatian positif masyarakat. 

Barnes dalam jurnalnya berjudul Charisma and religious leadership: An historical analysis berpendapat karakteristik unik yang bisa menjawab permasalahan sosial dapat membentuk karisma dari seorang pejabat publik maupun politisi. 

Karisma unik yang dimiliki Mahfud telah menunjukan adanya pembeda antara dirinya dengan para pejabat publik maupun politisi lain yang dianggap masyarakat cenderung hipokrit dan tidak mau terbuka atas masalah di institusi mereka masing-masing. 

Terlebih, di tengah proses politik 2024 untuk menentukan kandidat pemimpin bangsa yang benar-benar mendapat simpati positif dari para pemilih. 

Namun, pertanyaannya, andai dipinang menjadi kandidat, katakanlah sebagai cawapres, apakah dirinya akan tetap mempertahankan karismanya sebagai elite yang terbuka, anti korupsi, dan berbeda dari para pemimpin negara di era sebelumnya? 

Menanti Konsistensi Mahfud 

Nama Jokowi mulai dikenal masyarakat sewaktu ia menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bersama wakilnya, Ahok, Jokowi mendapatkan pujian dari berbagai kalangan karena dianggap berani mengungkap kasus-kasus rasuah di level pemerintah daerah.  

Kepopulerannya yang tegas dalam mengatasi korupsi lantas menjadi salah satu variabel yang membuat banyak pihak merekomendasikan Jokowi sebagai kandidat RI-1 yang berujung kemenangannya di Pilpres 2014. 

Sayangnya, karakter hero Jokowi sebagai simbol dan sosok yang antikorupsi kemudian dinilai kian luntur setelah dirinya menjabat sebagai presiden. Hal yang paling terlihat adalah ketika mantan Wali Kota Solo itu menyetujui revisi UU KPK yang akhirnya dianggap memperlemah lembaga pencegahan korupsi itu. 

Berkaca dari case Jokowi, mungkin saat ini banyak yang memuji keberanian Mahfud untuk mengungkap korupsi di kalangan elite. Namun, bukan tidak mungkin dirinya bisa menjadi sosok yang berbeda begitu merengkuh posisi seperti cawapres. 

Kriminolog asal Amerika Walter Reckless dalam teorinya containment theory menjelaskan terdapat dua mekanisme pertahanan dalam diri individu yang dapat mencegahnya terlibat dalam perilaku kejahatan yaitu internal containment dan external containment.  

Selain itu, dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Mahfud Cicero-nya Indonesia? dijelaskan bahwa latar belakang Mahfud MD sebagai seorang pengacara dapat membuatnya memiliki idealisme yang dapat dipertahankan. 

Idealisme yang dipegang teguh oleh Mahfud sebagai pengacara dapat menjadi internal containment sehingga mencegahnya terlibat untuk memudahkan tindakan korupsi di pemerintahan ketika mendapatkan amanat yang lebih besar. 

Namun, bagaimana dengan aspek  external containment? Ini kiranya bisa dijawab dengan melihat realita struktur birokrasi pemerintahan serta orang-orang di dalamnya.  

Apabila mengutip pemikiran dari kriminolog Richard Quinney, sebuah organisasi baik pemerintah maupun swasta pada dasarnya memiliki sifat kriminogenik.  

Graham Brooks dalam bukunya Criminology of Corruption menjelaskan struktur organisasi seringkali menekankan pencapaian tujuan kepada para anggotanya. 

Tuntutan tinggi dalam mencapai tujuan organisasi seringkali membuat para anggotanya melakukan cara menyimpang termasuk korupsi. 

Apabila melihat kembali mengapa Jokowi akhirnya merevisi UU KPK, boleh jadi hal itu tidak bisa dilepaskan dari berbagai tekanan yang muncul dari sesama elite politik dan pemerintahan.  

Alasan disetujuinya revisi UU KPK oleh Jokowi sendiri berdasarkan keterangan Kepala Kantor staf Presiden Moeldoko salah satunya dikarenakan untuk memudahkan investasi. Orientasi atas tujuan keuntungan ekonomi dari kegiatan investasi menjadi alasan bagi sesama elite pemerintah dianggap oleh mereka yang tak sepakat dengan revisi sebagai pembenaran yang justru melemahkan KPK.  

Kuatnya tekanan dari para elite bisa saja membuat internal containment berupa idealisme yang dimiliki oleh Mahfud kemudian tak lagi menemui relevansinya. 

Tinggal kini, terlepas dari persoalan elektoral, gebrakan Mahfud kiranya tetap harus didukung dan diawasi bersama agar tidak sekadar progresivitas semu belaka. (F92) 

Usai viral penganiayaan sang anak kepada temannya, AKBP Achiruddin Hasibuan jadi sorotan setelah harta kekayaannya dicurigai terkait pencucian uang. PPATK diketahui telah memblokir rekening sang oknum polisi dan pihak terkait.

Sebelumnya, viral kasus anak AKBP Achiruddin, yakni Aditya Hasibuan yang menganiaya teman di rumah. Ironisnya, sang oknum polisi justru terekam dalam video menyemangati kekerasan yang dilakukan sang anak.

PinterPolitik.com

“Saya bukan orang yang takut mati, saya siap dihukum mati karena kejahatan saya. Saya tahu, risiko kejahatan yang saya lakukan. Tetapi saya juga kecewa dengan para pejabat dan penegak hukumnya.” ~ Freddy Budiman

[dropcap size=big]S[/dropcap]ehari sebelum dieksekusi mati, Jumat, 29 Juli 2016, gembong narkoba Freddy Budiman membuat pengakuan bahwa dirinya hanya pelaksana dalam sindikat narkoba di tanah air. Dalam rekaman video itu, ia juga mengungkapkan kalau operasi kerjanya juga melibatkan pejabat dan penegak hukum Indonesia.

Pengakuan Freddy ini, belakangan kembali terngiang. Terutama ketika Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Pol Budi Waseso menemukan adanya ruang di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki fasilitas istimewa bagi pelaku tindak pidana kejahatan di Indonesia. Ruangan itu milik Haryanto Chandra alias Gombak, narapidana Lapas Klas I yang divonis 14 tahun penjara di Lapas Cipinang Klas IA, Jakarta Timur.

“Dari penggeledahan, ruangan sel tidak seperti sel pada umumnya. Di ruangan tersebut terdapat AC, CCTV yang bisa memonitor orang yang datang, WiFi, aquarium ikan arwana, dan menu makanan spesial,” kata Budi Waseso (Buwas), Selasa (13/6). “Pada saat yang sama, tim juga menemukan aktivitas para narapidana sedang menghisap sabu di dalam sel,” tambahnya.

Tak hanya itu, penyidik juga menemukan satu komputer jinjing, satu iPad, empat telepon genggam, dan satu token. Temuan ini, kata Buwas, tidak lagi mengejutkan, sebab akan terus terulang sepanjang mata rantai jaringan narkoba dengan oknum lapas tidak diputus. Para bandar narkoba itu bahkan tetap bisa mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas, karena mendapatkan fasilitas dan dukungan melalui bantuan oknum lapas.

Lapas, Tempat Aman dan Nyaman

“Sudah berkali-kali kami sampaikan (laporan), tergantung sana tindakannya seperti apa. Kalau masih pembiaran, besok akan kami temukan seperti ini kalau sistem tidak diperbaiki. Tidak ada pembersihan di internal maka besok akan kami temukan lagi.”

Mantan Kabareskrim Polri itu menegaskan, kasus sel mewah bandar narkoba ini sudah berulang kali terjadi. Ia juga mengaku sudah meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh agar penemuan lapas dengan fasilitas mewah tidak terulang lagi.

Lemahnya pengawasan, menurut Buwas, mengakibatkan peredaran narkoba di Indonesia dikendalikan dalam lapas. “Saya berani katakan bahwa 50 persen peredaran narkotika di negeri ini dikendalikan dari lapas,” katanya, Kamis (15/6). Sehingga isu kondisi lapas di Indonesia yang melebihi kapasitas bertolak belakang dengan fakta pelaku kasus narkoba yang mendapat perlakuan khusus di dalam lapas.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly membenarkan adanya sel mewah di Lapas Cipinang. Ia menyatakan telah menindak tegas kepala lapas dan kepala kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan (KPLP). “Kepala lapasnya sudah saya tanda tangani untuk di-non-job-kan. Kedua, KPLP di-non-job-kan itu ditandatangani sekretaris jenderal,” kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Rabu (14/6).

Ia juga mengaku akan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat memberikan fasilitas mewah kepada narapidana. “Akan saya sanksi berat, kemudian dipindahkan jauh-jauh,” ucapnya. Selain itu, Yasonna juga meminta semua kepala kantor wilayah Kemenhukam melakukan pemeriksaan reguler. Sebab pihaknya pernah menggeledah Lapas Cipinang tiga bulan lalu, namun belum ditemukan adanya sel mewah.

Yasonna juga mengakui, masih banyak petugas lapas yang tidak benar menjalankan tugasnya bahkan tergoda dengan uang, sehingga kamar-kamar mewah tahanan kerap ditemukan. Tidak hanya itu, ada pula petugas yang suka memeras tahanan. “Saya sudah katakan tidak ada kompromi lagi. Langsung main keras, kalau ada penyuapan dan lain-lain, saya serahkan kepada polisi,” tegasnya.

Bisnis Miliaran di Balik Jeruji

“Tetapi ini tidak mudah seperti nampaknya, karena ini menyangkut uang yang sangat besar, jaringan yang besar. Saya harap baik BNN maupun Polri yang mengetahui jaringan-jaringan itu langsung beritahu sama kami.”

Yasonna mengaku pernyataan Buwas yang menuding bisnis narkotika dijalankan dari 39 Lapas adalah tindakan memalukan. Ia mengaku, Kemenhukam sendiri sebenarnya telah melakukan ratusan operasi di seluruh Indonesia terkait pengendalian bisnis narkortika di lapas. “Kami sudah menambah beberapa alat seperti mesin pemindai atau x-ray, karena sebelumnya kami kekurangan alat untuk deteksi barang ke dalam lapas,” akunya.

Sebelumnya BNN memang mengungkapkan adanya lapas yang terbukti memiliki kaitan dengan kegiatan jaringan Narkotika. “Ini merupakan celah yang masih ada di lapas. Sehingga jaringan-jaringan ini merasa aman dan selalu bekerja melalui lapas. Yang terindikasi banyak, tapi belum bisa membuktikan. Yang telah terbukti ada 39 lapas dan saat kita tangkap betul dan terbukti di tempat itu ada pengoperasian jaringan narkotika.”

Penggeledahan BNN ke Lapas Cipinang sendiri sebenarnya ditujukan pada kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus narkotika. Tahun lalu, BNN mengamankan dua tersangka berinisial LLT dan A yang merupakan penghuni Lapas Medaeng Surabaya, karena memiliki 40 butir ekstasi. “Tersangka A merupakan pengelola keuangan milik tersangka Haryanto Chandra alias Gombok selama ia berada di dalam lapas,” kata Buwas.

Berdasarkan informasi tersebut, BNN menggeledah lapas mewah Cipinang dan berhasil mengamankan barang bukti, seperti uang dalam rekening tersangka LLT, uang dalam rekening tersangka A, satu unit rumah di Jawa Timur, satu unit mobil minibus tahun 2017, dengan total aset senilai Rp 9,6 miliar. Setelah itu, tim juga mengungkap TPPU kejahatan narkoba yang berasal dari jaringan terpidana mati Chandra Halim alias Akiong.

Aset yang disita jumlahnya fantastis, yaitu mencapai Rp 29 miliar lebih. Akiong merupakan jaringan mafia narkoba Freddy Budiman dan pemasok narkotika 45 kilogram sabu dari Hong Kong yang dimasukkan dalam tiang pancang pada 2016. “Jaringan Akiong yang ada hubungan dengan almarhum Freddy Budiman yang katanya menyuap oknum BNN,” jelas Buwas.

Dengan demikian, BNN berhasil menyita aset TPPU dari kejahatan narkoba senilai Rp 39 miliar. Jumlah itu berasal dari penggabungan sitaan dari Haryanto Chandra, Angelina, dan LLT sebesar Rp 9,6 miliar, serta Akiong senilai Rp 29,9 miliar. Dulu, Freddy memang dikenal sebagai terpidana narkoba yang banyak uang. Ia pernah memasukan model-model seksi ke dalam Lapas Cipinang, sehingga dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Narkoba, Kejahatan Lintas Negara

“Harganya hanya Rp 5.000 perak keluar dari pabrik di Tiongkok. Makanya saya tidak pernah takut jika ada yang nitip harga ke saya. Ketika saya telepon si pihak tertentu, ada yang nitip Rp 10.000 per butir, ada yang nitip Rp 30.000 per butir, dan itu saya tidak pernah bilang tidak.”

Dalam pengakuannya sebelum di eksekusi, Freddy Budiman membeberkan rahasia bisnis peredaran narkotika di tanah air pada Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar. Pengakuan yang sempat menggegerkan banyak pihak di tahun 2016 ini, tak hanya menunjuk beberapa lembaga negara yang ikut terlibat, tapi juga betapa ‘menggiurkannya’ bisnis perdagangan obat haram tersebut.

Dengan keuntungan yang berlipat-lipat, Freddy mengaku memiliki banyak kemudahan dan fasilitas untuk memasukkan narkoba ke Indonesia. Bahkan dalam satu kesempatan, Freddy pernah membawa narkoba dari Medan ke Jakarta menggunakan mobil fasilitas petinggi TNI dan ditemani oleh petinggi TNI itu sendiri. “Perjalanan saya aman, tanpa gangguan apapun,” kata gembong narkoba yang dieksekusi tahun lalu itu.

Menurut Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Universitas Trisakti, Yenti Garnasih, Indonesia memang bagaikan surga bagi pengedar narkoba. Pasalnya, harga pasaran narkoba di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di Asia. “Kita darurat narkotika karena dibanding negara lain, harganya jauh lebih tinggi. Ini sangat menggiurkan bagi pelaku perdagangan narkotika,” terangnya.

Bahkan, harga narkoba per paket atau per kilogram di Jepang hanya seperlima dari harga di Indonesia. Harga jual barang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia bisa meningkat berkali-kali lipat, itulah yang menyebabkan kejahatan narkoba di Indonesia semakin tinggi. “Narkotika di Indonesia semakin hari bukannya turun, tapi makin tinggi meski kita punya undang-undang narkotika, karena jaringannya luas,” lanjut Yenti.

Namun menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa A.H Maftuchan, bisnis narkotika bukan hanya menguntungkan di tanah air saja, tapi juga di dunia. Menurutnya, secara global narkoba menempati urutan teratas dalam perdagangan ilegal internasional. Jumlahnya bisa mencapai 300 hingga 350 miliar dollar AS pertahun. Di bawahnya baru ada perdagangan manusia, perdagangan hewan yang dilindungi, dan batu mulia.

“Kalau dalam studi global, disampaikan sekitar 60-70 persen bisnis narkoba adalah di pencucian uang. Ini angka yang besar sekali,” kata Maftuchan, sambil menambahkan untuk Indonesia saja, diprediksi nilai peredarannya dapat mencapai Rp 6-8 triliun per tahun. Bukan hal yang mengherankan pula bila 85 persen pemasukan kejahatan lintas-negara terorganisasi juga berasal dari bisnis narkoba.

“Angka ini didapat dari penelitian United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Hasil kejahatan lintas negara yang terorganisasi, 85 persen berasal dari narkoba,” terang Direktur Pemberantasan BNN, Brigjen Pol Benny Mamoto. Ia juga mengatakan kalau bisnis narkoba adalah usaha ilegal yang dapat menghasilkan banyak uang, hanya dengan bermodal telepon genggam saja sudah dapat bertransaksi.

“Di sinilah terjadi narco-terorism. Kemudian ada bentuk kejahatan lain, bisa juga digunakan untuk people smugling (penyeludupan orang) bagaimana orang dari Irak atau Afganistan menuju Australia, sebagian dananya digunakan dari penjualan narkoba. Selain itu, hasil narkoba kadang digunakan juga untuk gerakan separatisme,” tambahnya.

Untuk mengatasi kejahatan ini, lanjut Benny, upaya memiskinkan jaringan bisnis narkoba sangatlah penting. Semakin banyak harta kejahatan narkoba disita, setidaknya akan memberi kerugian pada pelakunya. Hal inilah yang dari waktu ke waktu kita tingkatkan. Jadi, ketika kami menyidik predikat crime narcotic, money laundrying menempel,” ucap Benny yang juga menerangkan kalau narkoba termasuk dalam kejahatan lintas negara.

Saat ini, menurut Buwas, bandar besar narkoba pun sudah melengkapi diri dengan persenjataan pabrikan. Begitu juga dengan usaha peningkatan kekuatan para pengedar yang mulai mempersenjatai diri, dalam melakukan bisnis narkoba. Sehingga, ia berharap TNI dan Polri yang memiliki persenjataan lengkap dapat menjadi garda terdepan untuk melawan dan memerangi jaringan, serta pelaku pengedar narkotika di wilayah Indonesia.

“Saat ini, dalam menangani masuknya dan peredaran narkoba di wilayah kita tidak bisa main-main lagi. Untuk itu saya harapkan pihak TNI, baik dari Angkatan Darat, Laut dan Udara dapat terlibat langsung dalam memberantas narkoba,” harap Buwas yang telah meminta persetujuan presiden, DPR RI, dan panglima TNI, sehingga dalam setiap operasi yang akan dilakukan oleh TNI kelak akan memiliki payung hukum.

(Berbagai sumber/R24)

pinterpolitik.com

BANTEN – Berdasarkan data KPU, Banten merupakan provinsi dengan jumlah pemilih yang terbanyak dibanding seluruh provinsi yang ikut dalam Pilkada Serentak tahun ini. Dengan jumlah warga yang mencapai 7.734.485 jiwa, provinsi ini hanya mengusung  dua pasangan calon (paslon) saja, yaitu nomor urut satu Wahidin Halim dan Andika Hazrumy serta nomor urut dua Rano Karno dan Embay Mulya Syarief.

Isu adanya dinasti politik merebak saat diketahui kalau Andika Hazrumy ternyata putra sulung dari Atut Chosiyah – mantan Gubernur Banten yang kini tengah mendekam di penjara karena terjerat kasus korupsi. Adanya dinasti politik ini, konon, karena keluarga besar Atut menguasai hampir seluruh wilayah Banten.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengingatkan dampak buruk korupsi dinasti politik di Banten yang akan merugikan warga Banten, salah satunya karena memanfaatkan kekuasaan untuk praktek pencucian uang dan korupsi. Padahal, wilayah Banten dikenal belum merata dalam pembangunan wilayahnya, sehingga banyak warga yang akan dirugikan.

Namun yang mengejutkan, ternyata isu dinasti politik ini tidak mempengaruhi elektabilitas Andika Hazrumy. Ini dibuktikan dari hasil quick count yang mana Wahidin Halim dan Andika Hazrumy menduduki peringkat pertama dari hasil pemungutan suara.

Berdasarkan hasil poling yang dikeluarkan Indo Barometer, WH-Andika mendapat suara 50,53% dan Rano-Embay 49,47%. Hasil yang sama juga diperlihatkan dari survei Indikator Politik Indonesia, yaitu paslon WH-Andika meraih suara 50,32% dan Rano-Embay 49,68%. Selisih suara kedua paslon ini sangat tipis sekali, yaitu hanya 0,64% dan 1,20%.

Melihat selisih tipis dari hasil perhitungan suara tersebut, membuat masing-masing calon mengklaim kemenangannya. Menanggapi persoalan ini, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memprediksi hasil Pilkada Banten nantinya berpotensi digugat ke MA untuk menentukan siapa yang berhak menyatakan diri sebagai pemenang. (Berbagai sumber/A15)