Audio ini dibuat menggunakan AI.

Di tengah bencana, kehadiran politisi seperti Verrel Bramasta dan perhatian kritis dari Anies Baswedan memicu sebuah perdebatan: kepedulian tulus atau sekadar pencitraan? Dalam dimensi politik, tragedi kerap berubah menjadi panggung visual, dan memantik diskursus mengenai kapan pencitraan dapat dibenarkan—atau justru mereduksi penderitaan menjadi sekadar konten politik?

PinterPolitik.com

Dalam politik Indonesia kontemporer, bencana alam bukan hanya peristiwa kemanusiaan, tetapi juga panggung representasi. Di saat masyarakat tengah berjuang menghadapi kehilangan, kerentanan, dan ketidakpastian, pejabat publik dan politisi kerap hadir untuk menunjukkan solidaritas.

Kehadiran ini biasanya disertai kamera, unggahan media sosial, dan narasi empati yang dikonstruksi secara rapi.

Telaah kritis Anies Baswedan yang menyebut banyak orang yang merujuk pada aktor politik yang hadir di lokasi bencana dan tak meningkatkan kepercayaan tetapi meningkatkan sinisme tampak memiliki relevansi

Saat dikorelasikan, aksi anggota DPR kader PAN Verrel yang menuai kritik masif memperlihatkan bagaimana bencana menjadi arena pembentukan citra politik yang cepat dan emotif, baik positif maupun negatif.

Media, tentu saja, memainkan peran sentral dalam memviralkan gestur kepedulian atau pencitraan tersebut.

Di balik keramaian visual itu, kritik publik mencuat. Banyak yang menganggap bahwa momen bencana sengaja dijadikan panggung untuk menunjukkan kepedulian instan.

Ungkapan “foto lalu pulang” muncul untuk menandai jarak antara performativitas dan realitas. Penderitaan warga, bagi sebagian pihak, terlihat direduksi menjadi latar dramatis bagi konten politik.

Kritik semacam ini memantik pertanyaan yang lebih mendalam, yakni apakah pencitraan sebenarnya selalu buruk? Ataukah pencitraan bisa memiliki fungsi sosial dan politik tertentu selama berdampak nyata?

Pertanyaan yang tampak sederhana ini sesungguhnya tidak dapat dijawab tanpa kerangka teoretis yang memadai.

Untuk memahami mengapa bencana menjadi ruang simbolik yang subur bagi politisi, serta kapan pencitraan itu sah secara etis dan kapan dianggap eksploitatif, perlu kiranya digunakan perangkat analisis yang komprehensif sebelum apresiasi atau kritisi diberikan. Mengapa demikian?

Representasi, Spectacle, dan Politik Etika

Kajian komunikasi dan media telah lama menyadari bahwa bencana menciptakan apa yang oleh Lilie Chouliaraki disebut sebagai spectacle of suffering, yakni penderitaan yang dipertontonkan melalui media sehingga memancing empati sekaligus konsumsi visual.

Representasi penderitaan ini tidak pernah netral. Ia membentuk persepsi publik tentang siapa yang peduli, siapa yang bertindak, dan siapa yang absen.

Di sinilah teori agenda-setting berperan di mana media menentukan isu apa yang penting, aktor mana yang relevan, serta bagaimana narasi mengenai bencana dikemas. Ketika seorang pejabat hadir dengan rombongan kamera, gambarnya menjadi bagian dari agenda publik yang dibentuk oleh media.

Namun, representasi tidak selalu sejalan dengan substansi. Dalam perdebatan mengenai post-humanitarianism, banyak akademisi memperingatkan bahwa solidaritas berbasis visual bisa menjadi dangkal.

Foto yang emosional dapat menggerakkan simpati, tetapi tidak menjamin perubahan struktural. Jika penderitaan hanya menjadi estetika, maka representasi itu kehilangan makna etik.

Di sisi lain, komunikasi politik memahami pencitraan sebagai bagian dari branding kepemimpinan. Aktor politik dalam ranah demokratis membangun legitimasinya tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui gestur simbolik yang menunjukkan empati dan kehadiran.

Kunjungan ke lokasi bencana atau perhatian dan telaah kritis, bila dilakukan dengan tulus dan dibarengi keputusan nyata, dapat memperkuat persepsi publik tentang kepemimpinan yang responsif.

Pencitraan, dalam konteks ini, bukan semata-mata strategi, tetapi juga elemen penting dari hubungan antara politik representasi pejabat publik dan rakyat.

Dalam kerangka etika politik, kehadiran di lokasi bencana harus dipahami sebagai kewajiban moral, bukan sekadar performa visual. Tragedi selalu menuntut sensitivitas: korban harus diperlakukan sebagai subjek yang memiliki martabat, bukan sebagai latar yang memperindah konten pejabat.

Pendekatan ini sejalan dengan gagasan politics of dignity, yakni politik yang menghormati martabat manusia melalui tindakan, bukan hanya representasi. Ketika visual mengalahkan substansi, maka politik etika runtuh.

Sebaliknya, ketika visual menjadi pintu masuk menuju tindakan nyata, pencitraan bisa menjadi bagian integral dari kepemimpinan yang bertanggung jawab.

Pencitraan Substantif vs Pencitraan Spektakuler

Dalam konteks kunjungan “nyentrik” Verrel Bramasta dan telaah kritis Anies Baswedan, pembeda utama bukan pada ada atau tidaknya pencitraan, melainkan pada kualitas dan dampaknya.

Pencitraan substantif adalah bentuk representasi yang memadukan visual dengan kerja nyata. Dalam jenis ini, pejabat hadir bukan hanya untuk direkam, tetapi untuk mengawasi distribusi bantuan, memastikan respons pemerintah berjalan, memahami kondisi di lapangan, dan merumuskan langkah-langkah jangka panjang.

Visual memang ada, tetapi sifatnya pendukung — bukan tujuan. Pencitraan seperti ini dapat meningkatkan kepercayaan publik karena menunjukkan akuntabilitas dan keseriusan.

Berbeda halnya dengan pencitraan spektakuler. Ia ditandai oleh dramatisasi, estetika kepahlawanan, penekanan pada eksposur visual, dan ketiadaan tindak lanjut.

Dalam bentuk ini, kamera menjadi pusat perhatian, sementara kebutuhan nyata korban justru tersisih. Risiko utama pencitraan spektakuler adalah hilangnya martabat korban.

Mereka direduksi menjadi figur pendukung dalam narasi heroik politisi. Selain itu, bencana yang seharusnya memicu refleksi struktural hanya menjadi komoditas politik sesaat.

Tidak ada dorongan untuk memperbaiki tata ruang, memperkuat mitigasi, atau menata ulang kebijakan lingkungan. Yang tersisa hanya residu visual yang diunggah, dilihat, dan kemudian dilupakan.

Kritik publik terhadap kunjungan pejabat sering muncul karena kegagalan pencitraan menjangkau substansi. Masalah utama bukan pada pencitraannya, tetapi pada ketidakmampuan pencitraan itu menyentuh akar persoalan.

Ketika visual menggantikan tindakan, publik merasakan kekosongan. Ketika foto diprioritaskan dibanding rehabilitasi, publik merasakan manipulasi. Ketika pejabat datang tanpa memastikan perubahan struktural, publik melihat oportunisme.

Oleh sebab itu, pertanyaan “apakah berani pencitraan itu baik?” hanya dapat dijawab dengan syarat tambahan. Pencitraan menjadi baik jika ia memobilisasi sumber daya, memicu reformasi, meningkatkan kualitas respons, dan memastikan keberlanjutan penanganan.

Pencitraan menjadi buruk jika ia hanya menambah polusi visual tanpa menghasilkan intervensi nyata. Keberanian dalam pencitraan baru bermakna ketika keberanian itu diiringi kerja, empati, dan komitmen jangka panjang.

Pada akhirnya, bencana bukan panggung politik, melainkan ujian moral bagi pemimpin, pejabat publik, dan aktor politik. Ia menuntut kehadiran yang bertanggung jawab, bukan kehadiran yang sekadar terlihat.

Jika politisi ingin memanfaatkan kekuatan pencitraan, maka pencitraan itu harus berpihak pada korban, bukan pada narasi diri. Barulah pencitraan dapat disebut sebagai bagian dari kepemimpinan yang etis, bukan sekadar spektakel yang menutupi kekosongan substansi. (J61)

Laboratorium Survei Indonesia (LSI) rilis survei persepsi masyarakat untuk pengganti Jokowi

PinterPolitik.com

[dropcap]A[/dropcap]khir pekan kemarin diwarnai dengan kabar heboh kunjungan Presiden Joko Widodo ke Garut. Ikut cukur rambut massal di bawah pohon rindang, gitu ye kan. Tontonan yang amat menarik dan menghibur. Presiden gitu loh, mau-maunya potong rambut di bawah pohon dan ditonton banyak orang. Sungguh hal langka dan nyentrik abis.

Tapi nggak cuma soal cukur rambut, aroma pencitraan Jokowi makin kuat setelah doi memborong 100 ribu botol sabun milik salah satu kelompok usaha di Garut, Eli Liawati. Uang yang dikeluarkan doi nggak tanggung-tanggung gaes, Rp 2 miliar. Ngeces nggak tuh dengernya? Uang segitu cuma buat beli sabun dong. Sabun! Apalah aku yang masih suka ngasih air ke botol sabun yang hampir habis. Hmmmm…

Btw, Bapake beli sabun banyak-banyak buat apa sih? Mau buka online shop? Terus dagangan lain nggak dibeli sekalian Pak? Kasihan dong yang satu dapet 2 miliar, yang lain cuma dapat konten instastory ketemu presiden? Wkwkwkk.

Harum kebaikan seseorang tidak akan bisa ditempuh hanya dari pencitraan, Bosque...
Share on X

Lagian beli sabun sampe 2 miliar gitu emang dampaknya apa ya untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)? Bandingkan kalau uangnya dipakai untuk bikin program dan saluran distribusi produk, mungkin bisa lebih maknyus dan berdampak besar. Ya, walau beritanya nggak akan seviral beli sabun 2 M sih. Edededeh… kok jadi ngatur.

Itu cuma saran kok. Lagipula beli sabunnya juga pakai uang pribadi Bapak ya? Untuk bikin program gitu-gitu mah biar pakai uang negara saja ya. Uang pribadi khusus untuk pencitraan? Hehehe.

Tapi kalau saran eik, kalau mau pencitraan mbok yang lebih berdampak besar lagi dong. Beli 100 ribu botol sabun di satu kelompok pengusaha dan disiarkan di media-media itu lebay banget. Dan so what gitu loh?

Besok-besok nih, kalau memang kebetulan ada rejeki lagi, bisa kali uangnya dipakai untuk pengembangan pasar bagi produk UMKM dan peningkatan kualitas produk UMKM biar bisa bersaing di pasaran. Bikin pelatihan lucu-lucu gitu juga boleh loh. Agar UMKM kita lebih pintar menghasilkan uang.

Ya, menurutku rakyat itu janganlah dimanja berlebihan. Biar nggak dikit-dikit merengek, dikit-dikit protes. Dibantu boleh, tapi kan lebih asyik kalau sambil dibimbing. (E36)

PinterPolitik.com

Pada hari Rabu lalu, calon wakil presiden nomer urut 1, KH Ma’ruf Amin melakukan lawatan ke negeri singa dalam rangka bertemu Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong sekaligus memberikan kuliah umum di S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University (RSiS NTU) Singapura.

Menariknya, agenda kunjungan Ma’ruf disebut pihaknya atas dasar inisiatif sendiri. Didampingi keluarga dan Ketua Umum PKPI, Diaz Hendropriyono, kunjungan ini diklaim tidak ada hubungannya dengan kampanye Pilpres 2019. Disebut bahwa tujuan utama Ma’ruf adalah memberikan kuliah umum.

Lalu benarkah kunjungan Ma’ruf Amin ke Singapura tak terkait dengan kepentingan politiknya menjelang Pilpres 2019? Apa sebenarnya makna di balik kunjungan sang kiai dalam perspektif politik nasional maupun internasional?

Diplomasi Islam Wasathiyah Sang Kiai

Kunjungan Ma’ruf ke Singapura terbilang cukup menarik perhatian media internasional maupun nasional. Pasalnya, Ma’ruf datang dengan kapasitas salah satunya menyampaikan kuliah umum di salah satu kampus terbaik dunia, S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University.

Dengan setelan sarung dan tak lupa peci sebagai ciri khasnya, ia menjelaskan tentang Islam Wasathiyah atau Islam moderat dihadapan ratusan mahasiswa.

Ma'ruf Amin menyebut, dirinya adalah pemakalah pertama yang memakai sarung dalam acara Kuliah Umum S. Rajaratnam School of Internasional Studies. https://t.co/UIeydnz45Q

— TEMPO.CO (@tempodotco) October 17, 2018

Lalu apa sebenarnya makna Islam Wasathiyah yang di ceramahkan sang kiai? Dan apakah diskursus ini memiliki arti secara politik?

Secara lebih luas, konsep Islam Wasathiyah adalah antitesis paham dan gerakan kelompok Islam radikal yang cenderung intoleran, dan mudah mengkafirkan (takfiri). Prinsip ini mengacu pada ajaran memperjuangkan nilai-nilai Islam yang moderat dalam kehidupan keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.

Bahkan, istilah Wasathiyah sering digunakan untuk mengkategorikan orang-orang yang bertindak dan berpikir secara liberal dalam beragama.

Dalam perspektif intelektual Barat, istilah Wasathiyah adalah manifestasi dari islam moderat yang tidak anti kapitalisme serta tidak bertentangan dengan sekularisme Barat, dan yang paling utama tidak menolak berbagai kepentingan Barat. Islam jenis ini di asosiasikan sebagai Islam yang ramah dan bisa jadi mitra Barat.

Langkah sang cawapres merupakan salah satu langkah diplomasi agama yang mungkin saja memiliki dampak krusial bagi politik Indonesia menjelang Pilpres 2019.

Menurut Luis Ritto, seorang mantan diplomat Uni Eropa meningkatnya politisasi agama di dunia menunjukkan bahwa agama semakin memainkan peran penting dalam panggung politik internasional.

Selain itu, ia juga menyebut bahwa diplomasi berbasis agama dapat menjadi alat yang berguna bagi kebijakan luar negeri bagi sebuah negara karena agama dapat menjadi salah salah satu instrument soft power sebuah negara.

Sebagai salah satu negara muslim demokrasi terbesar di dunia, tentu citra Islam moderat menjadi salah satu kekuatan Indonesia di mata internasional. Bisa jadi upaya diplomasi Ma’ruf Amin berkaitan dengan upaya pemulihan pandangan negatif Barat tentang Indonesia yang terjebak dalam pusara konservatisme Islam yang beberapa tahun terakhir merugikan citra Indonesia di mata dunia.

Terlepas dari agenda diplomasi agama, mungkinkah agenda diplomasi Islam wasathiyah ini juga bagian dari upaya Ma’ruf menepis anggapan negatif tentang dirinya yang dianggap oleh Barat sebagai sosok islamis radikal dan konservatif?

Mendekati Barat?

Selama beberapa tahun terakhir, para pengamat politik luar negeri melihat kecenderungan Islam memainkan peran penting dalam membentuk wacana politik di Indonesia.

Terlebih, pasca kasus penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di tahun 2016.

Pesan Ma'ruf Amin untuk milenial :
"Dibuang kelaut , jadilah pulau.
Di buang ke darat , jadilah gunung"
Kuliah umum KMA di Rajaratnam (RSIS NTU) Singapura, rabu 17 Oktober 2018.

Cawapres 01 berkelas dunia, memberi motivasi optimis untuk kaum muda??
https://t.co/O9Fn7raLve

— ?❣F꙯A꙯❣? (@FaGtng) October 17, 2018

Akibat turbulensi politik nasional yang disebabkan oleh diskursus agama tersebut, demokrasi di Indonesia menjadi pertaruhan di mata internasional.

Menurut the Economist Intelligence Units atau EIU, peringkat Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2017, mengalami penurunan sebanyak 20 angka dari mulanya pada posisi 48 menjadi 68 pasca pemilihan gubernur DKI yang sarat akan politisasi agama.

Terlebih, menurut Vedi R Hadiz dalam jurnalnya berjudul Indonesia’s year of democratic setbacks: towards a new phase of deepening illiberalism, tahun 2017 merupakan tahun di mana demokrasi di Indonesia kembali menjadi illiberal atau adanya ancaman kebebasan sipil.

Hadiz juga menyebutkan konflik seputar pemilihan gubernur DKI Jakarta yang sarat akan polarisasi dan politisasi agama, juga menguatkan munculnya dorongan politik anti-pluralis dan intoleransi.

Pasca kekalahan Ahok dari kursi gubernur DKI, politisasi Islam juga disebut oleh banyak pengamat akan digunakan untuk mencoba melengserkan  posisi petahana dari kursi kekuasaan di Pilpres 2019 nanti. Salah satu jalan untuk meredamnya adalah dengan menunjuk Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019

Namun, semenjak sosok Kiai Ma’ruf Amin ditunjuk sebagai cawapres, pemberitaan beberapa media internasional tentang sosok Ma’ruf Amin memang terkesan agak sumbang. Bahkan, pesimisme terhadap sosoknya semakin menguat karena dirinya dianggap sebagai representasi Islamis konservatif.

Bahkan, sosok kiai tersebut juga disinyalir memberi jalan pada Aksi Bela Islam berjilid-jilid, yakni sebuah upaya pengerahan masa dengan tujuan mendelegitimasi kekuasaan Jokowi dan menyebabkan diskursus anti non-muslim menyeruak ke publik.

Kekhawatiran pandangan internasional ini bukan berarti tanpa alasan. Dengan penunjukan Ma’ruf, beberapa pengamat khawatir bahwa Ma’ruf nantinya akan membuat kebijakan yang cenderung islamis ketika ia meraih kekuasaan.

Human Rights Watch mengemukakan kekhawatiran mereka bahwa penunjukan Ma’ruf bisa jadi akan menghambat realisasi janji Jokowi untuk meningkatkan kualitas hak asasi manusia di Indonesia.

Mengingat sosok Ma’ruf Amin sebelumnya adalah bagian dari aktor yang mencoba menggunakan agama sebagai alat untuk menegakkan agenda-agenda intoleransi.

Menurut laporan Human Rights Watch, Ia dianggap telah memainkan peran penting dalam agenda diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas.

Bahkan selama dua dekade terakhir menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf telah mengeluarkan fatwa terhadap hak-hak minoritas agama, termasuk terhadap komunitas Ahmadiyah dan Syiah, serta kelompok LGBT.

Mungkin saja kunjungan Ma'ruf Amin ke negeri Singa tersebut adalah upaya membalikkan persepsi negatif Barat tentang dirinya yang dianggap pro politik Islam konservatif
Share on X

Meskipun pesan moderasi Islam kepada dunia internasional yang di sampaikan Ma’ruf di Singapura sangat bertolak belakang dengan citra Ma’ruf Amin selama ini yang dianggap sosok yang konservatif, mungkin saja ini adalah upaya membalikkan persepsi negatif Barat tentang dirinya yang dianggap pro politik Islam konservatif.

Sehingga sangat naif jika menganggap bahwa kunjungan Ma’ruf Amin ini tak terkait dengan agenda Pilpres 2019. Langkah tersebut bisa saja sangat berhubungan dengan Pilpres 2019 karena Ma’ruf berkepentingan untuk mencari dukungan Barat terhadap sosok dirinya.

Terlebih, Singapura adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang dianggap oleh banyak pengamat sebagai pintu gerbang Barat di kawasan ini. Karena Singapura memiliki kedekatan hubungan dagang dengan banyak negara Barat. Sehingga, posisi Singapura secara politik regionalisme dapat dikatakan penting sebagai jembatan antara bangsa Asia dan Barat.

Dengan mencari legitimasi internasional, Singapura menjadi panggung yang tepat bagi sang kiai untuk mengkonstruksikan siapa dirinya.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ian Clark dalam bukunya Legitimacy in International Society yang berpendapat bahwa mencari pengakuan internasional penting bagi sebuah negara atau bagi seorang pemimpin negara.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, dalam upaya pencarian legitimasi tersebut, sang kiai menekankan pada tiga aspek penting. Pertama, memulihkan citra Indonesia yang tercoreng akibat dianggap mengalami kegagalan demokrasi dengan kecenderungan menjadi negara Islam konservatif adalah penting. Mengingat, Indonesia selama ini menjadi salah satu negara demokrasi terbesar dunia.

Kedua, dengan merubah citra sosoknya yang awalnya dianggap konservatif menjadi lebih terbuka dengan barat akan lebih menguntungkan dalam konteks kerja sama dengan Barat di masa mendatang ketika ia memimpin.

Dan ketiga, mengembalikan kepercayaan investor ditengah anggapan bahwa Indonesia kembali menjadi negara otoriter dan konservatif sangat penting bagi pemulihan kondisi ekonomi nasional akibat guncangan ekonomi global.

Hal ini selaras dengan peringatan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla, bahwa menjaga stabilitas iklim investasi ditengah kondisi politik menjelang Pilpres 2019 saat ini menjadi tugas penting untuk para kandidat yang akan bertarung.

Jika kunjungan Ma’ruf Amin dikatakan sebagai upaya mendekati Barat, tentu hal tersebut sangat relevan mengingat 2019 tidak hanya menjadi pertarungan politik bagi aktor dalam negeri, tetapi juga sebagai pertaruhan bagi kepercayaan dunia internasional terhadap citra Indonesia, salah satunya adalah kepercayaan negara-negara Barat. (M39)

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]ua hari yang lalu, talk show fenomenal Mata Najwa menginisiasi debat tim pemenangan kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno versus Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin yang bisa dibilang seru.

Sebenarnya makna politik otentik adalah bagian dari politik pencitraan itu sendiri. Keduanya adalah gagasan dan strategi yang lahir dari upaya propaganda politik.
Share on X

Sebagai pemanasan, tentu debat ini memiliki makna lebih dalam bagi publik yang menyaksikan. Selain itu, tentu saja debat ini penting untuk menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan presiden pada Pilpres 2019 mendatang.

Ada diskursus menarik yang coba disampaikan dalam debat yang melibatkan juru bicara andalan kedua tim, yakni Budiman Sudjatmiko versus Dahnil Anzar Simanjutak tentang “politik pencitraan” ala Jokowi versus “politik otentik” ala Prabowo.

Untuk menegaskan bahwa pencitraan itu buruk, tim Prabowo-Sandi meluncurkan istilah politik otentik tersebut. Lalu benarkah politik otentik ini benar-benar otentik? Atau ada pesan tersirat yang sebenarnya coba dibangun oleh tim Prabowo-Sandi?

“Sang Otentik”, Sebuah Political Branding

“Pak Prabowo adalah sosok yang lebih otentik, hadir tidak dengan kepura-puraan, hadir dengan orisinalitas dan tidak memaksakan diri tampil dengan penuh kepalsuan dan pencitraan”. Demikian klaim Dahnil Anzar Simanjutak, Juru Bicara Tim Kampanye Prabowo-Sandi dalam mengkampanyekan sosok yang akan didukungnya menjadi presiden di 2019 nanti.

Namun, nampaknya kubu petahana tak bisa menerima pernyataan Dahnil tersebut. Budiman Sudjatmiko, Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf menyebutkan bahwa pencitraan, kampanye, pembangunan image adalah bagian dari cara untuk menunjukkan ada satu role model. Menurutnya, pemimpin adalah role model rakyat. Jika seseorang tidak mampu untuk menjadi role model, maka jangan pernah bermimpi untuk menjadi pemimpin.

Lalu bagaimana sebenarnya kedua jargon ini dijelaskan dalam kacamata politik dan apa artinya menjadi politisi yang otentik?

Setuju sekali karna @prabowo termasuk pemimpin kosmetik

— Syahdie (@syahdie6) March 11, 2018

Seperti dikutip dari The Huffington Post, secara alamiah, politik adalah tentang strategi, dengan mengetahui apa yang harus dikatakan, dengan cara apa, dan kepada siapa. Semua hal tersebut merupakan bagian dari strategi politik.

Sebenarnya makna politik otentik adalah bagian politik pencitraan itu sendiri. Keduanya adalah gagasan dan strategi yang lahir dari upaya propaganda politik.

Propaganda politik dan citra selalu hadir dalam wajah demokrasi di seluruh dunia. Adalah sebuah hal yang lumrah ketika seorang pemimpin politik melakukan pencitraan. Para pemimpin politik akan selalu berusaha untuk mengontrol bagaimana cara mereka dilihat secara publik.

Irving J. Rein, Philip Kotler dan Martin R. Stroller dalam bukunya yang berjudul High Visibility menjelaskan bahwa  politisi adalah profesi di mana pembentukan dan tranformasi citra dianggap sebagai hal yang mendominasi. Dalam konteks proses pencitraan, komunikasi politik dapat dianggap sebagai upaya untuk menciptakan citra yang paling dapat diterima oleh para pemilih.

Para pemilih akan cenderung memilih sosok berdasarkan citra yang menjadi identitas para kandidat. Dan realitasnya, pemilih tidak banyak mengambil pertimbangan berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh kandidat.

Catherine Needham dan Gareth Smith dalam tulisanya yang berjudul Introduction of Political Branding menyebut bahwa pembangunan citra juga akan berdampak pada citra partai politik. Membangun citra politik sangat penting sebagai bagian dari proses pembentukan sebuah hubungan – dalam konteks ini hubungan dengan pemilih.

Ia juga menyebut pentingnya mengelola citra partai politik dalam konteks persepsi internal maupun eksternal. Dengan kata lain, branding atau pencitraan akan menguntungkan tidak hanya bagi kandidat yang bertarung, tapi juga bagi partai politik yang akan menghadapi Pemilu Legislatif.

Dalam perspektif pemilih, branding sangat efektif dalam menciptakan kondisi rasional sekaligus tak rasional terhadap pemilih sebagai dimensi terpenting dalam reputasi politik. Dalam konteks psikologis pemilih, pencitraan dapat mengarahkan seseorang berpikir rasional dan sekaligus tak rasional dalam menentukan sosok yang akan dipilihnya dalam Pemilu. Sehingga, identitas dan image seorang politisi dapat menyatukan pandangan rasional sekaligus emosional dalam perilaku politik.

Christoper Pich, Khanyapuss Punjaisri, dan Dianne Dean dalam tulisan untuk jurnal berjudul Political Brand Identity: An Examination of the Complexities of Conservative Brand and Internal Market Engagement during the 2010 UK General Election Campaign mencontohkan pentingnya branding narasi citra otentik untuk mempengaruhi aspek emosional pemilih.

Menggunakan contoh politik di Inggris, Pich, Punjaisri dan Dean menyebut ketika Partai Buruh yang dipimpin oleh Tony Blair mengeluarkan jargon The New Labour sebagai the new political manifesto pada dekade 2000-an, Partai Konservatif di bawah kepemimpinan David Cameron juga melakukan hal yang sama dengan mencitrakan partainya sebagai partai yang otentik dan progresif.

Kontra-branding tersebut nyatanya berhasil mengantarkan Partai Konservatif mendapat simpati pemilihnya dan akhirnya mendapat kemenangan dalam Pemilu Inggris di tahun 2010.

Apakah otentik pada titik ini bermakna bahwa partai atau tokoh tertentu itu asli dan jujur? Jika merujuk pada pengertian politik yang otentik, kejujuran seorang pemimpin dalam menjalankan kekuasaanya memang menjadi poin penting.

Hal ini pernah dikemukakan oleh Hannah Arendt, seorang filsuf politik Jerman, yang menyebutkan bahwa politik yang otentik adalah politik yang berbeda dengan praktik politik yang dipahami dan disaksikan dewasa ini.

Bagi Arendt, politik bukanlah soal penguasaan. Politik harus membebaskan dan mendorong warga berekspresi secara otentik di ruang publik. Runtuhnya ruang publik politik baik karena infiltrasi kepentingan privat atau ekonomi dapat membuat peradaban jatuh atau mengalami kemunduran.

Lalu bagaimana jika narasi otentik juga bagian dari strategi pencitraan Prabowo? Apakah politik otentik yang dimaksud sama seperti konsep yang disebutkan oleh Arendt?

Politik Pencitraan vs Politik Otentik

Dalam konteks debat Budiman versus Dahnil, sebenarnya mereka berdua sedang memainkan citra dan simbol dengan cara membentuk persepsi publik tentang sosok Jokowi maupun Prabowo.

Budiman misalkan, menganalogikan bahwa Jokowi adalah rakyat itu sendiri, yang lahir dari keluarga  biasa dan tak terkait dengan sejarah politik dan kekuasaan di Indonesia. Sedangkan Prabowo, dicitrakan sebagai sosok yang lahir dalam sebuah menara tinggi, di mana ia masih terkait dengan dinasti politik era sebelumnya.

Nonton Mata Najwa yg kemarin, kedua timses paslon, adeh ?
Miskin gagasan, diskusi tidak nyambung, dan debat yg tidak beretika.
Disiarkan TV loh ini, bisa distreaming juga.

Memang kualitas kita gini2 aja ya ?

— Taufiq Akbar (@taufiqakbar) October 11, 2018

Sedangkan Dahnil mencoba untuk membangun narasi bahwa selama ini Jokowi adalah sosok pemimpin yang lahir dari kepura-puraan dan terlalu banyak kepentingan yang mendorong setiap tindakanya selama ini. Sedangkan Prabowo adalah kebalikannya. Ia digambarkan sebagai sesosok pemimpin yang jujur dan memiliki karakter asli tanpa ada kepura-puraan.

Namun, baik pernyataan Budiman maupun Dhanil kesemuanya adalah pertarungan wacana dalam politik. Untuk mencapai kekuasaan, seorang pemimpin memang dituntut untuk memiliki keahlian dalam mengkonstruksi narasi dalam membentuk identitasnya yang mungkin akan membantunya dalam memperoleh legitimasi kekuasaan.

Alexander Wendt dalam teori konstruktivisme sosialnya menekankan prinsip penting dalam pembentukan identitas sosial, yakni adanya ideasional. Ideasional berarti menempatkan identitas yang terbentuk dari kesamaan nilai, ideologi dan norma yang membentuk perasaan “kekitaan” dan pada akhirnya menciptakan apa yang disebut “kepentingan bersama”.

Konstruktivis ala Wendt juga melihat kekuasaan atau teknik menguasai berkenaan dengan kemampuan untuk memproduksi dan mereproduksi makna. Hal ini selaras dengan pandangan kaum posmodernis katakanlah para pengikut Foucault, yang berpendapat bahwa kekuatan itu bersifat produktif, bukan koersif.

Dengan demikian, penyampaian narasi otentik Prabowo atau pencitraan Jokowi melalui juru bicara tim kampanyenya dapat dianggap sebagai cara untuk memproduksi citra diri (image building) sekaligus sebagai cara kedua kubu mendefinisikannya(image labelling).

Dalam kontestasi menuju 2019, narasi otentik dan pencitraan ini diposisikan sebagai sebuah ideasional seperti yang diungkapkan Wendt dan juga menjadi strategi politik Prabowo-Sandi maupun Jokowi-Ma’ruf Amin dalam memaksimalkan suara.

Narasi otentik yang disampaikan oleh Dahnil sebagai tim kampanye Prabowo adalah ideasional baru tentang bagaimana citra seorang pemimpin yang seharusnya, yaitu menolak model pencitraan petahana. Ia juga mendasarkan ideasional tersebut berdasarkan nilai dan norma yang ia yakini dengan tujuan membentuk konstruksi “kekitaan” terhadap pemilih.

Dalam kondisi tertentu, bisa jadi narasi otentik Prabowo ini juga akan membahayakan petahana. Hal ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai shared understanding di mana hasil akhir dari konstruksi sosial – dalam konteks ini konstruksi narasi otentik yang dibangun kubu Prabowo – menguatkan sentiment bahwa pencitraan itu buruk dan seseorang yang hanya bisa pencitraan tidak pantas untuk kembali memimpin.

Sehingga, Budiman akhirnya berupaya untuk mereproduksi ideasional tentang pencitraan  dengan mengglorifikasi pentingnya pencitraan bagi seorang pemimpin serta menggeneralisasikannya sebagai hal yang intrinsik dalam politik. Hal tersebut juga sebagai sebuah upaya counter attack yang dilakukan untuk melawan narasi oposisi tentang “pencitraan itu buruk”.

Dalam konteks pertarungan citra dan tanda dalam politik Indonesia, lantas manakah yang akan berhasil mengkonstruksi preferensi pemilih? Politik otentik atau politik pencitraan? Menarik untuk ditunggu. (M39)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]encitraan. Cap tersebut buru-buru diberikan kelompok oposisi kepada pemerintahan Jokowi dan beragam kebijakannya. Terakhir, Partai Gerindra mengritik bahwa geliat pembangunan infrastruktur di tangan Jokowi tidak lain hanya pencitraan menjelang Pilpres 2019.

Kata pencitraan kerapkali menjadi label murah untuk mengritik suatu kebijakan atau langkah aktor-aktor politik. Hal ini terutama jika langkah yang diambil ternyata mendapat respons baik dari khalayak. Pengritik akan menilai pembuat kebijakan memang sedari awal mencari respons baik tersebut sebagai upaya membentuk citra positif.

Tampak bahwa pencitraan mengalami peyorasi atau pemburukan makna. Langkah yang sebenarnya lumrah dilakukan, berubah menjadi salah satu hal yang dianggap tabu. Padahal, di era media seperti ini, pencitraan baik melalui media massa maupun media sosial dapat berarti besar bagi seorang aktor politik.

Dengan makna pencitraan yang mengalami pemburukan, apakah langkah tersebut masih bisa dianggap wajar dilakukan politikus? Haramkah seorang aktor politik berupaya memunculkan citra positif tentang dirinya?

Hal yang Wajar

Jika dilihat secara umum, pencitraan merupakan hal yang tergolong amat wajar dilakukan aktor-aktor politik. Hal ini terutama jika mereka tengah dihadapkan dengan proses Pemilu. Para politikus akan berlomba untuk menonjolkan citra positif di hadapan calon pemilih mereka.

Menurut Irving J. Rein, Philip Kotler, dan Martin R. Stroller, politik adalah sebuah profesi di mana pembentukan dan tranformasi citra adalah hal yang mendominasi. Secara keseluruhan, komunikasi politik dapat dianggap sebagai upaya untuk menciptakan citra yang paling dapat diterima oleh para pemilih.

Mereka menambahkan bahwa para pemilih memang cenderung memilih kandidat berdasarkan citra kandidat yang tersedia. Pada kenyataannya, pemilih tidak banyak mengambil pertimbangan berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh kandidat.

Di atas kertas, pembeda antara satu kandidat dengan kandidat lain atau satu partai dengan partai lainnya adalah ideologi. Akan tetapi, kondisi sosial politik belakangan ini dan penurunan peran ideologi membuat hal tersebut tidak lagi penting, setidaknya di mata pemilih.

Pembedaan antara satu kandidat dengan kandidat lain belakangan ini tampak lebih mudah dilakukan melalui citra yang mereka munculkan. Ada kecenderungan bahwa kredibilitas suatu aktor politik direfleksikan melalui gambaran politik yang selama ini terbentuk.

Pembedaan citra ini nampak misalnya pada berbagai kandidat calon presiden di AS. Bill Clinton misalnya muncul dengan citra politikus muda yang berenergi. Hal ini tergolong kontras jika dibandingkan lawannya George H. W. Bush yang jauh lebih tua.

Hal serupa berlaku bagi George W. Bush. Bush muncul dengan citra orang yang jauh dari kemapanan Washington dan muncul dengan kritik. Hal ini berbeda dengan lawannya, Al Gore seorang wakil presiden yang dianggap mapan dan membosankan.

Menurut Darren G. Lilleker, 30 hingga 40 persen pemilih memilih kandidat berdasarkan citra mereka. Secara khusus, citra ini menjadi faktor penting dalam menarik undecided voters atau kelompok pemilih yang belum menentukan pilihan sebelumnya.

Lilleker menambahkan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan mengapa pencitraan berperan besar dalam politik. Pertama, kurang tertariknya media kepada politikus dan politik secara umum. Kedua, media lebih tertarik kepada orang terkenal.

Hal ini mendorong para politikus kerap tampil  di media untuk berbagai urusan. Mereka tidak membatasi sorotan hanya untuk urusan politik saja, tetapi juga untuk urusan lain seperti musik, olahraga, dan hiburan lainnya. Hal ini adalah upaya agar politikus mendapatkan sorotan media serupa selebriti atau orang terkenal lainnya.

Rein, Kotler, dan Stroller menilai bahwa untuk membentuk citra dari seorang politikus atau entitas politik, hal utama yang perlu dilakukan adalah menciptakan sesuatu yang mudah dikenali dan dilihat oleh masyarakat. Setelah itu, langkah yang perlu dijalankan adalah membentuk rasa percaya di dalam masyarakat.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, maka pencitraan boleh jadi adalah hal yang wajar di dalam politik. Hal ini menjelaskan mengapa politikus dari berbagai parpol berlomba-lomba memunculkan gambaran positif atas mereka di berbagai media massa dan sosial. Pencitraan melalui media menjadi jalan untuk memperpendek cara penyampaian pesan dari aktor politik kepada khalayak.

Pencitraan Menjadi Tabu

Jika memang wajar, lantas mengapa pencitraan kerapkali dianggap sebagai hal yang tabu oleh banyak pihak? Ada banyak hal yang menjadi penyebab dari kondisi ini. Umumnya, pemburukan makna dari pencitraan ini bersumber dari motif aktor politik itu sendiri.

Petras Orzekauskas dan Ingrida Smaiziane mengemukakan bahwa ada dua tipe pencitraan politik yang lazim dilakukan politikus. Tipe-tipe ini dibedakan berdasarkan jangka waktunya yaitu citra jangka panjang dan jangka pendek.

Citra jangka panjang dibentuk secara kontinu dalam jangka panjang. Citra jangka panjang bersumber dari reputasi dan kampanye yang sudah dibangun selama bertahun-tahun.Sementara itu, citra jangka pendek dibentuk untuk kepentingan elektoral yang spesifik. Umumnya, citra ini dibentuk dalam waktu yang singkat hanya untuk memenangkan pemilu.

Meski ada pembedaan tipe tersebut, politikus tertentu dapat menikmati citra jangka pendek melalui citra jangka panjang yang telah lebih dahulu dibangun. Ada aspek-aspek tertentu dari citra jangka yang ditonjolkan untuk kepentingan yang bersifat jangka pendek.

Fadli Zon Minta Proyek Infrastruktur Tak Dikebut Demi Pencitraan Politik https://t.co/RSkttFe8lN

— Fadli Zon (@fadlizon) February 21, 2018

Bisa jadi, pemburukan makna terhadap pencitraan terjadi karena para politikus lebih sering melakukan pencitraan jangka pendek. Alih-alih membuat citra positif dengan kerja-kerja bermanfaat jangka panjang, mereka lebih gemar membangun gambaran baik atas diri mereka hanya untuk kepentingan politik jangka pendek.

Di luar itu, peyorasi terhadap citra politik juga dapat berasal dari kebiasaan aktor politik untuk mengalihkan atau menutupi isu tertentu. Langkah ini kerapkali dijelaskan melalui teori tabir asap atau smoke screen theory.

Para politikus kerapkali tergoda menggambarkan diri dengan nada positif karena tengah mengalihkan masyarakat dari isu tertentu. Umumnya, citra ini berhasil menutupi hal buruk yang diperbuatnya sebagaimana tabir asap mengahalangi pandangan mata.

Tabir asap dapat membuat seorang politikus “dicitrakan bekerja” alih-alih “bekerja untuk memperoleh citra”. Ada kekurangan yang mereka tutupi melalui tabir asap tersebut sehingga citra mereka di depan khalayak tetap baik.

Berburu Citra Jelang Pilpres?

Lalu bagaimana dengan langkah Jokowi dan infrastrukturnya? Mau dilihat dari mana pun, kebijakan pembangunan infrastruktur akan menimbulkan citra bahwa dirinya adalah seorang pemimpin yang rajin mendorong pembangunan di negeri ini.

Jika dilihat melalui teori Orzekauskas dan Smaiziane, bisa dilihat bahwa citra tersebut sebenarnya sudah terbangun sejak era kampanye. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa pencitraan soal pembangunan ini dapat dikategorikan sebagai pencitraan jangka panjang.

Reputasi Jokowi dan infrastruktur ini jika ditelusuri sudah lama ia bangun sejak era kampanye Pilpres 2014. Salah satu janji infrastruktur yang paling diingat misalnya adalah pembangunan tol laut di seluruh negeri. Hal ini berlanjut saat ia berhasil menjadi pemenang pada gelaran tersebut. Ia meneken sebuah Perpres yang terbit di tahun 2016 untuk melanjutkan janji kampanye tersebut.

Hari ini dimulai pembangunan bandara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga seluas 115 hektare. Bandara dengan luas terminal 3.000 meter persegi yang bisa menampung kurang lebih 300 ribu penumpang dalam setahun ini, untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat di Jawa Tengah bagian selatan dan barat. Diharapkan akan mampu mendorong tumbuhnya titik-titik ekonomi baru di wilayah itu. Semoga selesai pada akhir tahun 2019. Foto: Biro Pers Setpres

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on Apr 23, 2018 at 2:32am PDT

Sejauh ini, hal itu berhasil memunculkan citra Jokowi sebagai pemimpin yang identik dengan pembangunan infrastruktur. Hal ini ditunjukkan misalnya dalam survei yang dirilis oleh Poltracking pada Maret 2018. Sebanyak 66,5 persen menilai bahwa pemerintah berhasil membangun infrastruktur jembatan dan jalan. Capaian tersebut menjadi capaian puncak pemerintahan Jokowi pada survei tersebut.

Meski demikian, jika melihat tenggat waktu pembangunan tersebut, ada keuntungan elektoral jangka pendek yang diraup oleh mantan Wali Kota Solo tersebut. Nyaris semua proyek infrastruktur ditargetkan harus rampung jelang Pilpres 2019.

Terlihat bahwa citra jangka panjang yang ia bangun sejak lama berdampak pada citra jangka pendeknya jelang Pilpres 2019. Sejauh ini, belum ada bukti bahwa pembangunan itu sengaja dilakukan untuk menggaet suara di pesta demokrasi kelak. Akan tetapi, citra bahwa Jokowi rajin membangun infrastruktur sudah terbangun sejak lama di masyarakat.

Mau tidak mau, pembangunan infrastruktur akan berdampak bagi citra Jokowi. Hal itu sangat wajar jika melihat fenomena umum perilaku pemilih. Jokowi harus mengidentikkan diri dengan gambaran tertentu agar terlihat berbeda dibanding kandidat lain. Survei Poltracking menjadi bukti bagaimana ia berhasil membedakan diri dengan kandidat lain.

Meski demikian, perlu diperhatikan apakah selama ini murni pembangunan yang berdampak citra atau sekadar mencitrakan diri bekerja. Jika yang kedua yang dilakukan, maka bisa saja pembangunan selama ini hanya sekadar tabir asap semata. (H33)

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]lusukan? Seolah – olah hanya Jokowilah yang melakukan itu. Padahal sih ahh syudahlah, Bahkan pemimpin yang langsung terjun ke masyarakat begitu rasanya bukan hanya Jokowi.

Hmmm, apa benar begitu? Rasanya sih semua pemimpin negeri ini pasti sudah merasakan blusukan, tapi mungkin namanya aja beda.

Lah kalau begitu ga ada bedanya dong, tapi kok Jokowi kelihatannya lebih giat ya daripada Presiden yang sebelumnya? Hmmm, namanya juga rajin pencitraan, uppsss, lebih tepatnya rajanya pencitraan kali ya, weleeeeh weleeeh.

Atau mungkin aja kan, kinerja Jokowi itu hanya fokus pada blusukannya? Jadi pas laporan pertanggungjawaban, anggaran itu habis sama blusukan aja, weleeeh weleeeh.

Apalagi tahu sendiri kan sekarang Jokowi nyambi jadi petugas pertanahan, blusukan sekalian bagi – bagi tanah, uppsss, maksudnya sertifikat tanah, weeeeh weleeeh.

Ternyata ehhh ternyata alasan Jokowi mengapa begitu giat melakukan blusukan ialah untuk memenuhi persediaan video blog (vlog) milik Jokowi. Kan lumayan, sekali dayung dua tiga pulau terlampaui, blusukan ke garap, ehh kecipratan populer juga lewat vlog – vlog andalannya, hadeuuhh.

Ga salah emang dah Jokowi pernah ngundang para vlogger ke Istana, setidaknya ilmunya berguna yang bikin Jokowi jadi vlogger kawakan. Hmm, enak juga ya selain jadi Presiden, banyak nyambinya, jadi tukang bagi sertifikatlah, vlogger juga, ahhh syudahlah.

Makanya ga aneh kan pas Jokowi pulang kampung sekeluarga ke Solo, Jokowi bikin vlog di tukang soto, hmmm, tapi kok rasanya ada yang mengganjal ya? Wadidaaww, apaan tuh? Kayaknya ini strategi lapuk untuk menampilkan kesederhanaannya dia lagi deh, ahhh syudahlah, lagu lama, hadeuuuhh.

Weeeiitttsss, jangan salah loh, yang dikategorikan pamer itu bukan cuma segala sesuatu yang berkaitan dengan kemewahan. Tapi khusus untuk Jokowi kan tahu sendiri, amat sangat berbeda sekali.

Yang sering dijadikan objek pamer Jokowi kan memang kesederhanaan, jadi memang rajinnya Jokowi itu pamer tentang kesederhanaan, ga tau sih tulus atau engga tapi yang harus diketahui hanya kesederhanaan yang buat Jokowi laku di Pilpres 2014, makanya 2019 bisa juga lah laku, weleeeeh weleeeh..

Yaiyalaaah, kan cuma itu yang bisa dijual ke masyarakat. Jokowi si sosok sederhana dan merakyat? Hmmm. (Z19)