PinterPolitik.com

“Man take our culture, our blueprint, pay the knockoff to come model us” – Dreezy, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang dikenal sebagai salah satu presiden yang dekat dengan kelompok muda dan milenial. Pidato-pidatonya di luar negeri misalnya, beberapa kali menggunakan referensi-referensi budaya populer, seperti alur cerita dalam film-film Hollywood.

Saking cocoknya dengan kelompok muda dan milenial, Jokowi juga menggemari beberapa jenis musik yang sedang menjadi tren. Lagu-lagu Didi Kempot yang tengah ramai digandrungi oleh sadboys, sadgirls, dan sobat ambyar misalnya, tampaknya turut menjadi bagian dari playlist presiden.

Kegemaran Jokowi pada karya-larya Didi Kempot sempat terpancar pada Agustus 2019 lalu ketika penyanyi itu membawakan lagu yang berjudul “Sewu Kutho” di Istana. Mantan Wali Kota Solo tersebut tampak hapal dan ikut bernyanyi kala itu.

Kita hadirkan Pancasila melalui olahraga, musik, dan film. Tidak masalah kita nebeng Didi Kempot, titip sama sad boy dan sad girl, jadi bagian "sahabat ambyar", atau titip satu lirik di “Pamer Bojo”.

Tidak apa-apa. Demi nilai-nilai Pancasila yang menjangkau generasi muda. pic.twitter.com/1dSyXm3X5q

— Joko Widodo (@jokowi) December 4, 2019

Bukan tidak mungkin kegemarannya terhadap Didi Kempot ini membuat Presiden Jokowi ingin turut menebarkan benih-benih broken heart ala Didi kepada anak-anak muda lainnya. Ide ini diungkapkannya beberapa waktu lalu di Istana Negara.

Namun, ide dari Jokowi ini tentu bukan tanpa modifikasi. Sang presiden menginginkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk menitipkan narasi-narasi yang mengandung nilai Pancasila ke dalam lirik-lirik Didi Kempot.

Gagasan ini ditujukan untuk membumikan Pancasila kepada anak-anak muda. Selain melalui lagu-lagu Didi Kempot, Jokowi juga menyarankan penggunaan medium-medium lainnya, seperti olahraga, film, dan media sosial.

Presiden yang sering kali nge-vlog tersebut juga menyarankan BPIP agar mengajak kolaborasi para pembuat konten media sosial, seperti YouTuber, selebgram, dan selebtwit. Dengan begitu, Jokowi berharap anak-anak muda juga turut menggandrungi nilai-nilai Pancasila dibandingkan nilai-nilai lain.

Namun, bukan tidak mungkin gagasan Jokowi untuk membumikan Pancasila kepada kaum muda ini memiliki implikasi politik. Kira-kira, dampak politik apa yang akan muncul di masyarakat?

Medium Propaganda?

Meski belum pasti dilakukan, gagasan yang diusulkan oleh Presiden Jokowi boleh jadi memiliki implikasi yang luas dalam diskursus di masyarakat. Pasalnya, bukan tidak mungkin medium-medium yang ditekankan dalam usulan tersebut menjadi saluran gagasan-gagasan yang bersifat propaganda.

Propaganda sendiri – mengacu pada tulisan Johan Farkas dan Christina Neumayer yang berjudul Disguised Propaganda from Digital to Social Media – dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk memenangkan hati masyarakat melalui penyusunan gagasan-gagasan yang dikemas dengan menarik guna menyembunyikan intensi yang persuasif.

Upaya-upaya semacam ini dapat dilakukan melalui berbagai medium, seperti televisi, radio, film, hingga musik.

Wacana untuk menyisipkan narasi-narasi Pancasila dalam lagu-lagu Didi Kempot misalnya, bisa saja merupakan salah satu cara memenangkan hati publik. Pasalnya, dalam musik, penanaman nilai yang dilakukan oleh negara sebenarnya bukanlah hal yang unik dan baru.

John Street dari University of Anglia dalam tulisannya yang berjudul Music as Political Communication menjelaskan bahwa musik kerap menjadi wadah komunikasi politik, termasuk komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam tulisan tersebut, dijelaskan bahwa musik memiliki kekuatan untuk menjaring dukungan bagi partai, pemerintah, dan negara dengan mengamplifkasi pesan dan narasi yang sesuai dengan tatanan dominan.

Musik memiliki kekuatan untuk menjaring dukungan bagi pemerintah dan negara dengan mengamplifkasi pesan dan narasi yang sesuai dengan tatanan dominan.
Share on X

Beberapa rezim yang disebut menggunakan musik sebagai propaganda oleh Street ini adalah rezim Joseph Stalin (Uni Soviet) dan rezim Adolf Hitler (Jerman). Rezim-rezim seperti ini menciptakan birokrasi yang mempromosikan musik-musik yang menguatkan pesan, nilai, dan visi dari tatanan dominan – bahkan sampai merepresi musik dan musisi yang tak sejalan.

Lantas, bagaimana dengan usulan Presiden Jokowi untuk menggandeng Didi Kempot?

Hampir sama dengan apa yang dijelaskan oleh Street dalam tulisannya, usulan Jokowi ini nantinya disalurkan melalui birokrasi yang sejak beberapa tahun lalu memang berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, yakni BPIP. Bukan tidak mungkin, penyisipan narasi semacam ini akan cenderung mengutamakan nilai-nilai tatanan dominan, yakni pemerintah.

Selain itu, jika ditilik kembali, Jokowi juga mengusulkan adanya penanaman nilai-nilai Pancasila melalui media sosial. Hal ini akan dilakukan melalui kolaborasi dengan para pembuat konten dan influencer.

Hal ini sejalan dengan penjelasan Farkas dan Neumayer dalam tulisannya yang menyebutkan bahwa propaganda juga dapat dilakukan melalui media sosial. Potensi yang dimiliki oleh media digital untuk menjadi saluran propaganda juga besar seiring internet menjadi sumber informasi yang penting.

Tiongkok misalnya, memberdayakan bintang-bintangnya – termasuk musisi – guna menyebarkan nilai-nilai patriotisme kepada anak-anak muda. Budaya kaum muda Tiongkok di media sosial yang terobsesi dengan selebriti ini membuat pemerintah negara tersebut memanfaatkan figur-figur populernya, seperti grup musik TFBoys dan pemain basket Yao Ming dalam lagu “We are the Heirs of Communism” yang diaransemen menjadi musik pop.

Bila berkaca pada apa yang terjadi di Tiongkok, bukan tidak mungkin masyarakat Indonesia nantinya dapat mendapat asupan propaganda. Lantas, apa dampak dari upaya-upaya propaganda tersebut?

Teori Hegemoni

Seperti apa yang dijelaskan sebelumnya, propaganda sebenarnya merupakan upaya persuasi yang dikemas menarik agar dapat memenangkan hati publik. Akibatnya, hegemoni ideologi pun bukan tidak mungkin dapat terbangun.

Antonio Gramsci melalui bukunya yang berjudul Prison Notebooks membangun sebuah pemikiran yang kini disebut sebagai Teori Hegemoni. Berdasarkan teori ini, hegemoni dan dominansi terbangun melalui penguasaan gagasan di masyarakat oleh negara atau kelas yang berkuasa (ruling class).

Gramsci menekankan bahwa penguasaan gagasan ini dapat dilakukan melalui dimensi ideologi dan budaya. Melalui dimensi ini, kelas yang dominan menyalurkan nilai-nilai yang nantinya diinternalisasi oleh masyarakat – menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai akal sehat yang diyakini bersama.

Lantas, bagaimana dengan usulan pembumian Pancasila dari Jokowi? Apakah Teori Hegemoni menjadi relevan dengan adanya wacana itu?

Meski belum pasti terlaksana, bukan tidak mungkin usulan tersebut menjadi bagian dari pembangunan akal sehat yang diyakini bersama di masyarakat. Sesuai dengan penjelasan Teori Hegemoni, penanaman nilai-nilai ideologi yang diusulkan oleh Jokowi tersebut akan disalurkan melalui medium-medium budaya.

Elemen kompetisi antarnilai pun juga terasa dalam usulan Jokowi, yakni agar penanaman nilai pada kaum muda tidak didahului oleh nilai-nilai. Boleh jadi, pemerintahan Jokowi ingin agar nilai-nilai Pancasila menjadi ideologi yang hegemon melalui internalisasi oleh kelompok muda.

Bila hal itu terjadi, dampak lanjutannya – menurut pemikiran Gramsci – adalah terbentuknya persetujuan (consent) terhadap penguasa. Hal ini juga sejalan dengan konsep propaganda yang disebutkan oleh Farkas dan Neumayer sebagai bagian dari manufaktur persetujuan (consent manufacturing).

Lantas, bagaimana caranya pemerintahan Jokowi dapat membangun hegemoni ideologi melalui musik-musik yang cenderung propagandis? Apa dampak lanjutan lainnya?

Pembangunan hegemoni ideologi melalui musik-musik propaganda ini setidaknya pernah dilakukan oleh pemerintah Singapura. Negara yang memiliki luas wilayah terkecil di Asia Tenggara ini bahkan menyalurkannya propagandanya melalui program dan festival musik yang dikenal sebagai “Sing Singapore”.

Lily Kong dalam tulisannya yang berjudul Music and Cultural Politics menjelaskan bahwa kelas penguasa menggunakan musik untuk melanggengkan dominansi dan hegemoni ideologi. Dengan lagu-lagu nasional yang dinyanyikan dalam program musik pemerintah, patriotisme dan rasa kebangsaan akan versi identitas nasional milik pemerintah diharapkan dapat terinternalisasi di masyarakat.

Boleh jadi, bila ditarik kembali pada usulan Jokowi, penyisipan nilai-nilai Pancasila dalam musik dan medium-medium lainnya juga dimaksudkan untuk membangun hegemoni ideologi dan nilai yang diinginkan di masyarakat.

Meski begitu, gambaran kemungkinan akan pembangunan hegemoni ideologi melalui musik ini belum pasti akan terjadi. Gagasan tersebut juga baru sebatas wacana dan saran yang diberikan Jokowi kepada BPIP.

Namun, bila kemungkinan itu benar terjadi, gambaran tersebut dapat turut tercerminkan melalui lirik rapper Dreezy di awal tulisan. Melalui cetak biru budaya dan musik yang diambil, cetakan-cetakan versi baru bisa saja tercipta, entah cetakan mana yang akan menjadi lebih dominan. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com 

[dropcap]P[/dropcap]emerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana untuk memasukkan kembali mata pelajaran Penanaman Moral Pancasila atau PMP pada kurikulum sekolah.

Pemerintah berpendapat, wacana tersebut dihidupkan kembali atas dasar menguatnya paham-paham radikal dan intoleran yang berkembang dalam institusi pendidikan. Beberapa survei menyatakan hal tersebut.

Rencana tersebut menuai pro dan kontra. Banyak yang mendukung, namun tidak sedikit yang menolak. Bagi para penolak rencana itu, pemerintah terkesan gegabah dan misleading dalam mengambil keputusan. Selain itu, rencana tersebut ditengarai akan menimbulkan suasana romantika era Orde Baru (Orba).

Apalagi saat ini dalam kurikulum sekolah sudah ada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang secara konsep mirip dengan PMP.

Sejalan dengan hal itu, ada anggapan bahwa rencana pemerintah tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengukuhkan rezim yang berkuasa saat ini. Dalam hal ini, Joko Widodo (Jokowi) dianggap sedang membangun sebuah pondasi untuk mempertahankan rezim dengan cara meredam isu-isu yang tidak sesuai dengan Pancasila – menurut penafsiran pemerintah – dan paham-paham lainnya, termasuk isu PKI yang selama ini selalu menghantam citranya.

Lantas pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya Pancasila diajarkan dalam institusi pendidikan? Mungkinkah wacana pemberlakuan PMP tersebut akan terwujuddan benarkah menjadi taktik Jokowi untuk mengukuhkan rezimnya demi memberangus paham-paham yang bertentangan dengan kepentingan politiknya?

Pendidikan Emansipatoris

Memang jika diperhatikan, berkembangnya paham-paham radikal cukup meresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penetrasi kelompok radikal saat ini dianggap sangat masif di berbagai lini kehidupan. Bahkan penetrasi di dunia pendidikan bisa dikatakan yang paling berhasil.

Hal itu terjadi lantaran adanya kekosongan ideologi kebangsaan di dalam lingkungan sekolah dan tidak efektifnya pendidikan kewarganegaraan. Riset yang dilakukan oleh Ma’arif Institute terkait sekolah misalnya, menemukan belum adanya kebijakan internal sekolah yang secara spesifik menguatkan kebhinekaan.

Selain itu, lemahnya kesadaran masyarakat dinilai sebagai penyebab dari mudahnya terpapar paham-paham radikal. Dalam hal ini, tokoh pendidikan asal Brazil, Paulo Freire memberikan analisanya terkait apa yang dibutuhkan oleh pendidikan untuk menumbuhkan pemikiran kritis.

Menurut Freire, dibutuhkan pendidikan untuk kembali ke masyarakat dan membantu mereka untuk memasuki proses pembentukan sejarahnya secara kritis. Ia kemudian menjelaskan bahwa prasyarat yang dibutuhkan adalah bentuk pendidikan yang memungkinkan individu merefleksikan dirinya, tanggung jawabnya dan perannya dalam konteks sosio-politiknya. Bahkan pendidikan yang mengindoktrinasi harus dihindari, dan diarahkan ke konsep yang lebih emansipatoris.

Melihat bagaimana Indonesia mengaktualisasi pendidikannya, maka perlu ada redefinisi makna dari “kualitas” pendidikan. Hal ini tidak hanya mengacu pada kualitas pendidikan dari sudut pandang yang teknis, seperti kemampuan membaca dan berhitung, namun juga harus terbuka akan beragam permasalahan yang tak tampak di dalam kelas, atau sering disebut hidden curriculum.

PMP yang diwacanakan pemerintah menuai kontroversi.
Share on X

Hierarki ilmu pengetahuan dan strukktur sosial yang masih sangat terpaku pada penafsiran Orba  yang cenderung bersifat indoktrinasi dengan melihat pendidikan sebagai hasil akhir dan bukan sebuah proses, hanya membuat pendidikan menjadi proses massification – produksi massal layaknya pabrik – dan pada akhirnya tidak memberikan jalan bagi para peserta didik untuk mengeksplorasi dan merefleksikan diri terkait dengan keadaan masyarakatnya secara kritis dan objektif.

Yang diharapkan oleh Freire akan sebuah pendidikan yang reflektif terhadap diri maupun struktur sosio-politik, adalah agar terbentuk sebuah kapasitas kritis untuk memilih. Tujuannya adalah membentuk masyarakat yang sejatinya demokratis, yang mampu mengerti ketika kebutuhan mereka telah ditunggangi oleh kepentingan para elite, yang mampu melihat melampaui retorika politik, maupun penyebaran paham-paham radikal dan intoleran yang belakangan ini marak akibat politik identitas.

Sayangnya, pendidikan hari ini hanya mematikan daya pikir, tak menyentuh secara kritis keadaan masyarakat dan hanya menanamkan retorika toleransi yang dilandasi oleh solidaritas semu.

Indoktrinasi Orba, Ingin Diulang?

Dalam satu bab disertasinya yang kemudian dibukukan dengan judul Illiberal Democracy in Indonesia: The ideology of the family state, David Bourchier menunjukkan bagaimana rezim Orba mengkonstruksi Pancasila sebagai asas tunggal ideologi bangsa.

Pada tahun 1975, Orba mulai memberlakukan kurikulum PMP sebagai pengganti Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan Budi Pekerti. Tiga tahun kemudian, tepatnya pada 1978, Soeharto membelokkan kerangka diskusi Pancasila, dari semula sebagai falsafah politik menjadi pedoman berperilaku. Pendidikan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4) pun diresmikan dan berlaku ke seluruh pelajar dan pegawai pemerintah melalui keputusan MPR no. II/1978.

Lebih lanjut Bourchier menulis bahwa PMP dimaksudkan sebagai penegas batasan antara Pancasila dan komunisme yang “ateistik”. Model penafsiran ini membuat masing-masing sila tersusun bak piramida, dengan sila pertama sebagai sila yang paling puncak dan pokok.

Redefinisi Pancasila sebagai pedoman tingkah laku ini pula menjadi sangat operasional ketika Orba menghadapi perlawanan Islam politik sepanjang dekade 1980-an dan ketika rezim mulai memangkas subsidi dan melakukan deregulasi pada 1988.

Tangan kanan Soeharto pada saat itu, Ali Moertopo, seperti ditulis oleh Bourchier, menyebutkan bahwa P4 didesain untuk “mengindonesiakan masyarakat Indonesia.”

Moertopo mengklaim Pancasila digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Menurutnya, bangsa Indonesia tak butuh ideologi politik seperti sosialisme, komunisme, liberalisme, ideologi agamis, bahkan nasionalisme. Hal ini juga ditekankan oleh Soeharto dalam pidatonya pada April 1980.

Pidato itu sebetulnya momentum yang telah dinantikan Soeharto, yang mendambakan ketertiban sosial sejak 1968. Kecaman Soeharto terhadap “ideologi-ideologi asing” mencerminkan ketidaksukaannya terhadap kompetisi politik. Kenyataannya, fusi partai-partai politik ke dalam tiga partai besar pada 1971 terbukti gagal meredam persaingan antar-golongan, juga antar-ideologi.

Pancasila pun kemudian menjadi alat represi politik. Sejak itu ia jadi mantra, hafalan, dan etiket sosial yang diujikan tiap semester di sekolah-sekolah. Sejak itu pula kampus-kampus sibuk dengan diskusi seputar Demokrasi Pancasila, Ekonomi Pancasila, hingga yang paling absurd dari segalanya, gurauan “sepak bola Pancasila”.

Sementara itu, di sisi lain, saat ini pemerintahan Jokowi hendak mengembalikan lagi fungsi PMP dalam mata ajar pendidikan. Meski hal itu masih sekedar wacana, namun bisa dimaknai sebagai sesuatu yang gegabah dan naif.

Hal ini salah satunya disampaikan oleh pengurus Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Indonesia, Satriwan Salim. Salim menyebutkan bahwa rencana tersebut naif dan tidak tepat karena pada dasarnya pelajarannya sudah ada, yakni pada PPKn.

Lebih jauh, hal itu malah ditakutkan akan mengarah pada kondisi yang berkembang pada masa Orba. Sebab pelajaran tersebut hanya menjadi sekedar mantra dan hafalan. Pada akhirnya akan menyempitkan pola pikir dengan menerima Pancasila sebagai asas tunggal yang tidak bisa ditawar atau diinterpretasi.

Seharusnya pemerintah sadar bahwa Pancasila adalah ideologi yang terbuka terhadap pemikiran-pemikiran lain yang konnstruktif. Keterbukaan ini bukan celah untuk merongrong atau mengganti ideologi tersebut, melainkan untuk mengisi dan mengokohkannya serta memperkuat kehidupan bersama.

Jika memang paparan paham-paham radikal yang dianggap menggerus nilai-nilai Pancasila seharusnya dilawan dengan menanamkan kritisisme, sehingga mampu menumbuhkan afeksi para siswa dan mendorong mereka untuk mengaplikasikan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya.

Jokowi Kuatkan Pondasi

Sebetulnya, hal ini bisa juga dilihat sebagai upaya Jokowi untuk mereduksi isu-isu yang saat ini sedang menghinggapi rezimnya, misalnya paham-paham radikal dan intoleran, serta isu tentang PKI.

Isu PKI kembali mencuat di tahun politik dengan menyeret nama Jokowi sebagai anggota partai “haram” tersebut.

Untuk meredam isu PKI ini, maka wacana menghidupkan kembali mata pelajaran PMP ini dibuat.

View this post on Instagram

Wah, ada UKM baru nih kayaknya Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #ideologi #mahasiswa #radikalismekampus #infografik #infografis #infographic #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 31, 2018 at 1:00am PDT

Sebelum ini, Jokowi melalui Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) juga telah mengeluarkan kebijakan tentang Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa (UKM-PIB) di kampus-kampus. Alasannya sama, untuk menangkal paham radikal tersebut.

Jauh sebelum itu, DPR pun telah mengesahkan Undang-Undang Ormas yang diusulkan oleh pemerintah dengan alasan yang lagi-lagi sama, menjaga ideologi Pancasila dari ancaman paham “asing”. Undang-undang tersebut sudah memakan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai korban pertamanya.

Dalam berbagai tulisan, banyak pihak yang menyebutkan jika Islam politik akan menjadi lawan utama Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2019. Oleh karenanya, Jokowi perlu meredam kekuatan-kekuatan ini agar tidak mengganjal langkah politiknya. Jurnalis Nithin Coca, menulis dalam situs Religion News bahwa pasca kasus Ahok, Jokowi cenderung khawatir dan memanfaatkan Pancasila untuk melawan “ancaman” politik identitas Islam.

Pada akhirnya, tidak ada yang salah dengan upaya memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila dalam mata ajar juga penting dalam konteks pendidikan yang emansipatoris.  Namun, yang perlu dicatat adalah program ini juga perlu dikaji agar tafsir Pancasila jangan sampai dijadikan alat oleh penguasa untuk melanggengkan rezimnya. (A37)