PinterPolitik.com

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan keringanan bayar pajak pendapatan daerah kepada warga DKI, diantaranya Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Keringanan ini dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan warga DKI Jakarta membayar kewajiban pajaknya, terutama terhadap aset yang dimiliki pribadi.

Dilansir dari situs resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, keringanan PBB dan PKB ini akan belaku hingga akhir tahun nanti. Adapun besaran diskon pembayaran PBB adalah 5 persen yang berlaku sampai September 2023 untuk tahun pajak 2023.

Besaran diskon ini cenderung lebih kecil dari periode sebelumnya yang sebesar 10 persen sampai periode Juni 2023.

Sedangkan, untuk PBB tahun pajak 2013-2022 akan dapat keringanan dengan diskon pembayaran 10 persen dan penghapusan sanksi administrasi apabila bayar di Juli sampai Desember 2023.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2023 tentang kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2023.

Selain PBB, Pemprov DKI Jakarta juga berikan keringanan pembayaran PKB bagi warga DKI Jakarta yang berlaku hingga 29 Desember 2023. Penghapusan denda ini membuat pemilik kendaraan cukup membayar pajak pokok sesuai besaran yang sudah ditentukan.

Keringanan yang diterima dalam PKB ini berupa penghapusan denda pajak dengan ketentuan wajib pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak mulai 22 Juni 2023.

Para pemilik kendaraan hanya perlu membawa KTP, STNK, dan BPKB baik asli maupun fotokopi untuk mendapatkan penghapusan denda tersebut. (S83)

PinterPolitik.com

Polemik yang terjadi soal Monumen Nasional (Monas) antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) yang dipimpin oleh Pratikno seperti tidak ada habisnya untuk dibahas oleh khalayak umum.

Bagaimana tidak? Setelah beberapa waktu lalu Setneg meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghentikan revitalisasi Monas, kementerian tersebut sempat turut melarang pagelaran balapan mobil listrik Formula E di kawasan itu.

Keputusan Setneg soal Monas tersebut sontak menimbulkan pro dan kontra di publik, khususnya media sosial. Soal pagelaran balapan Formula E misalnya, hingga kini masih menjadi polemik tuh di medsos – khususnya di Twitter dengan tagar #AkalAkalanFormulaE.

Eits, tapi, tenang saja. Setneg dikabarkan kini sudah sepakat untuk memberikan lampu hijau kepada Pemprov DKI Jakarta terkait balapan tersebut – meski diikuti dengan beberapa syarat.

Selain soal Formula E, Setneg dikabarkan juga telah memberi izin agar revitalisasi Monas dapat dilanjutkan. Meski begitu, Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka juga mengingatkan agar prosedur tetap diikuti.

Ya, pada intinya, Setneg dan Pak Anies kini bisa dibilang telah berdamai. Tapi, ya, namanya drama-drama politik, pasti ada beberapa pihak yang jadi baper (terbawa perasaan) duluan tuh di medsos. Beberapa pihak mempertanyakan tuh sikap Setneg yang dianggap on-and-off (atau plinplan) atas persetujuannya terhadap Formula E.

View this post on Instagram

Setneg tak setuju Formula E diselenggarakan di Monas.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 5, 2020 at 11:30pm PST

Hmm, ngomong-ngomong soal on-and-off, jadi ingat dengan seri dan film drama yang kerap membuat para penonton baper nggak keruan. Sex Education – sebuah film seri Netflix – misalnya, mengisahkan hubungan Otis Milburn dan Maeve Wiley yang nggak jelas ujungnya bagaimana.

Ya, gimana nggak geregetan? Meski dua season telah berlalu keduanya tak kunjung bersama meskipun pertengkaran dan perdamaian terus terjadi di antara mereka.

Hmm, bisa aja, Anies dan Setneg ini ngalamin hubungan yang kadang akrab dan kadang bertengkar seperti Otis dan Maeve di Sex Education. Bagaimana tidak? Meski telah diberi izin untuk menggelar Formula E, Monas dinilai tetap tidak dapat digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Katanya sih, salah satu syarat yang diberikan oleh Setneg bisa saja menghalangi upaya Pak Anies untuk menjalankan kegiatan itu di Monas – khususnya syarat agar lintasan tribun penonton dan fasilitas lainnya yang harus mengacu pada UU Cagar Budaya.

Pakar Tata Kota dari Universitas Trisakti – Nirwono Joga – menjelaskan bahwa tugu Monas, lapangan Medan Merdeka, dan taman Monas merupakan bagian dari cagar budaya berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakara No. 475 Tahun 1993 sehingga sulit untuk menggunakan lapangan Monas sebagai area balapan.

Waduh, jadi, gimana nih? Boleh atau nggak Formula E dilaksanakan di Monas? Hmm, apalagi nih, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali sudah mewanti-wanti Pemprov DKI Jakarta agar tetap memperhatikan bangunan-bangunan penting di area cagar budaya Monas. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com

Polemik soal anggaran Pemprov DKI sepertinya gak kelar-kelar ya. Setelah beberapa waktu lalu sempat ditemukan kejanggalan soal anggaran untuk lem sebesar Rp 82,8 miliar, ternyata ada banyak anggaran-anggaran lain yang tak kalah membingungkannya.

Setelah ditelisik misalnya, ditemukan kejanggalan anggaran untuk pulpen sebesar Rp 124 miliar di Jakarta Barat. Lebih jauh lagi, Gubernur DKI Anies Baswedan bahkan menyebut pengeluaran untuk pulpen mencapai Rp 634 miliar! Mantap, ini mau menorehkan catatan emas atau gimana?

Masih ada lagi nih, anggaran untuk kertas ternyata totalnya tembus Rp 213 miliar. Untuk urusan hitung-hitungan, ada anggaran Rp 31 miliar untuk kalkulator. Kalau salah nulis, Pemrov DKI juga punya anggaran penghapus sebesar Rp 407 miliar. Perkara cetak-mencetak juga dipenuhi karena ada anggaran tinta printer Rp 407 miliar.

Anggaran super fantastis ini memang tergolong membingungkan, makanya banyak pihak yang mengritik bahkan marah-marah kepada Pemprov DKI. Meski anggaran aneh itu bikin emosi, ternyata ada pihak yang memilih tidak marah-marah akibat anggaran ajaib itu.

Jadi, Pak Anies sebagai gubernur ternyata memilih untuk tidak marah-marah kepada pembuatan anggaran tersebut. Dia mengaku tidak ingin kelihatan keren hanya karena memarahi anak buahnya sendiri.

Wah, kok Pak Anies bisa menahan amarah dari segala keanehan ini? Kayaknya sebagian besar orang akan meledak sih kalau melihat keanehan semacam itu. Kok bisa ya Pak Anies gak marah?

Lebih lanjut, Pak Anies justru malah menyalahkan sistem penganggaran yang ada saat ini karena dianggap digital tapi tidak smart. Nah ini nih yang unik, sistem ini kan masih punya kaitan dengan gubernur sebelumnya, Pak Anies gak lagi nyindir pendahulu Pak Anies kan?

Kalau dipikir-pikir, mungkin ada alasan khusus mengapa karena anggaran aneh itu bisa muncul. Coba deh perhatiin, sebagian besar anggaran membingungkan itu ada untuk pengadaan alat tulis. Nah, sekarang coba kita lihat keadaan di kantor atau sekolah masing-masing.

Kok Pak Anies gak mau marah sih ada anggaran aneh di provinsinya?
Share on X

Ambil contoh pulpen deh, itu pulpen kan gampang banget ilang, tapi gak pernah tahu apa sebabnya. Terus, kertas dan tinta printer, coba, siapa yang suka nge-print pake fasilitas kantor tapi buat urusan pribadi?

Terlepas dari hal itu, tetap aja sih anggaran miliaran itu membingungkan. Tetap saja masyarakat harus kritis dan mengawasi penggunaan dana di Pemprov DKI. Lebih jauh, patut ditunggu juga nih langkah Pak Anies soal anggaran ini, kalau gak mau marah, mau ngasih tindakan tegas apa? Gak mungkin dibiarkan dong? (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

aku naik odong odong

aku senang ibupun turut gembira” – Adel, Naik Odong-Odong

 PinterPolitik.com

Pemprov DKI itu tiada hari tanpa mempercantik Jakarta. Saat ini, Pemprov lagi menargetkan untuk melarang adanya eksistensi odong-odong di jalanan utama DKI Jakarta. Katanya sih selain merusak estetika, alasan utamanya yaitu membahayakan lalu lintas serta orang-orang yang naik odong-odong itu sendiri.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo pun ngomong supaya tukang odong-odong nyari job lain. Sontak, ini pun dapat protes dari kalangan pengusaha odong-odong. Tentunya, mereka merasa gak adil masa odong-odong dilarang tapi gak dikasih solusi buat kerja apa selanjutnya. Dikira nyari kerja sekarang gampang? Sarjana aja banyak yang nganggur.

Alesannya oke sih untuk meminimalisir kecelakaan. Odong-odong kan sebenarnya kendaraan roda dua yang dimodifikasi tanpa memperhatikan dimensi dan kapasitas daya angkut. Ditambah lagi, odong-odong pun tak mengantongi dokumen perjalanan yang sah.

View this post on Instagram

Beberapa anggota keluarga Ma'ruf Amin dikabarkan melangkah ke politik. Simak artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 21, 2019 at 3:00am PDT

Ini kan sudah masuk pelanggaran teknis kendaraan. Lagipula memang sih secara visual odong-odong kurang menarik. Warnanya itu lo tabrakan, gak matching, kurang estetikanya.

Tapi ya tega juga Dinas Perhubungan Pemprov DKI, kalo dilarang tapi gak dikasih solusi mau kerja apa berikutnya. Soalnya berdasarkan Muhammad Yasin, Sekretaris Angkutan Lingkungan Darmawisata (Anglingdarma) pendapatan menjalankan usaha odong-odong sebulannya bisa mencapai Rp 6 juta, di atas UMR Jakarta saat ini.

Rugi besar lah kalo sampe melepaskan bisnis odong-odong. Di samping itu, odong-odong kan hiburan kaum yang terpinggirkan. Mall terlalu mahal untuk diakses orang-orang berpendapatan dibawah UMR. Ya tentu odong-odong adalah obat hiburan bagi kaum-kaum marjinal.

Kalo sampe Dishub Pemprov benar-benar menghilangkan odong-odong sepenuhnya, gimana dengan nasib anak-anak kecil yang gak bisa akses gadget?

Mungkin kebijakan itu bisa memberi dampak buat kelancaran transportasi di ibu kota. Tapi, Pemprov DKI harusnya bisa juga fokus pada solusi-solusi lain buat melancarkan lalu lintas di Jakarta. Jangan sampai cuma fokus sama kebijakan yang merugikan kaum marjinal aja.

Janganlah sakiti tukang odong-odong pak, mereka sudah susah masa perlu dipersulit lebih lagi. Boleh sih dilarang, tapi ya apa solusinya? (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com

Mau jadi orang kaya secara mendadak? Ayo wujudkan mimpimu! Caranya mudah, cukup jadi amat sangat terkenal di media sosial dan raihlah status sebagai influencer!

Menjadi influencer mungkin kini tengah menjadi cita-cita yang begitu digandrungi oleh banyak anak muda negeri ini. Tak perlu kemampuan khusus seperti teknik sipil, kedokteran, atau fisika nuklir, menjadi influencer menawarkan janji kekayaan dengan cara yang mudah.

Ragam sumber pundi-pundi kekayaan mulai dari paid promote hingga endorsement jadi sumber aliran harta yang digemari oleh banyak anak muda saat ini. Eits, ternyata bukan hanya itu yang dapat membuat seseorang dengan status influencer ini akan tajir melintir dalam waktu singkat.

Ada dua kata sebenarnya untuk mewujudkan mimpi itu yaitu: proyek pemerintah.

Beberapa waktu lalu, Pemprov DKI misalnya sempat hampir akan mewujudkan mimpi-mimpi anak muda penggila media sosial untuk jadi kaya mendadak. Tidak tanggung-tanggung, Pemprov DKI sempat akan menganggarkan duit sekira Rp 5 miliar untuk membuat para influencer bergelimang harta.

Caranya cukup sederhana, para pegiat media sosial itu hanya perlu melakukan aktivitas promosi pariwisata dan budaya melalui media sosial. Mudah bukan?

Kata kaya mendadak atau bergelimang harta di atas sebenarnya bukan sesuatu yang berlebihan karena dan Rp 5 miliar itu akan dibagikan kepada 5 influencer sahaja alias satu orang akan mendapat aliran fulus kira-kira Rp 1 miliar.

Mantap, Pemprov DKI ini memang jadi semacam sosok pewujud mimpi yang andal buat para pegiat media sosial yang silau akan kekayaan. Kalau diibaratkan, Pemprov DKI ini bertindak bak reality show Uang Kaget yang memberikan uang besar untuk mewujudkan mimpi seseorang.

Sayangnya, ternyata mimpi itu hanya akan jadi sekadar mimpi. Pemprov DKI belakangan ini mengaku kalau anggaran selangit itu kini sudah dihapus dari RAPBD 2020. Ya, sirna sudah harapan para influencer untuk jadi kaya mendadak tertimpa uang kaget dari Pemprov DKI.

Alasan dari batalnya upaya mewujudkan mimpi itu cukup klasik: kondisi keuangan.

Terlepas dari kandasnya mimpi para influencer itu, kasus batalnya anggaran untuk promosi pariwisata ini sebenarnya jadi gambaran bagaimana penganggaran di Pemprov DKI ini perlu diawasi secara ketat. Sudah tahu banyak prioritas tapi keuangan cekak, kok ada program seperti itu?

Adanya program semacam itu mungkin jadi semacam alarm bagi masyarakat DKI untuk mengawasi anggaran daerah mereka. Kalau tidak, mungkin aja mimpi lain yang batal atau justru ada segelintir pihak yang diuntungkan karena mimpi mereka diberikan dana tersendiri. (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

“Aku bisa tenggelam di lautan. Aku bisa diracun di udara. Aku bisa terbunuh di trotoar jalan.” – Efek Rumah Kaca, Di Udara

PinterPolitik.com

Kata Sokrates “ilmu itu seperti udara. Ia begitu banyak di sekeliling kita. Kamu bisa mendapatkannya di mana pun dan kapan pun.” 

Sayangnya, Sokrates meninggal sebelum menengok keadaan udara Jakarta pada saat ini. Jika merasakan keadaan polusi Jakarta sekarang, mungkin doi enggak bakal bilang seperti itu, hehe.

Menurut World Air Quality Report 2018, Jakarta dan Hanoi dilaporkan menjadi dua kota paling berpolusi di Asia Tenggara. Bahkan, Jakarta memiliki kualitas udara sampai empat kali lipat dari batas aman tahunan menurut standar WHO.

Oh jadi ini alasan orang Jakarta banyak yang pakai masker, tak kira sakit meriang.

Dinas Kesehatan Jakarta mencatat sebanyak 16 kecamatan mengalami kasus terbesar di infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Dampaknya, sebesar 58,3 persen penduduk di Jakarta mengeluarkan biaya kesehatan hampir Rp51,2 triliun karena penyakit yang berhubungan dengan pencemaran udara selama 2016.

Langkah Anies Baswedan untuk mengatasi permasalahan kualitas udara
Share on X

Uang senilai Rp51,2 triliun itu bisa untuk memberi makan seluruh warga Indonesia selama berminggu-minggu loh. Bisa bangun akses jalan dan bendungan juga. Jadi ini ya salah satu alasan pemerintah ngebet banget pindah Ibu Kota. Hadeh.

Adapun peningkatan jumlah kendaraan pribadi di Jakarta menjadi salah satu penyebab kualitas udara memburuk. Selain itu, posisi PLTU terdekat memiliki radius sekitar 100 km dari Jakarta, hal yang tentu saja memperburuk keadaan ini.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bahkan berencana untuk menggugat Pemprov DKI karena permasalahan udara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi rencana pelaporan tersebut sebagai kritik guna memajukan Ibu Kota ke depannya.

Anies menyebutkan bahwa masalah utama polusi ini karena di Jakarta ada sebanyak 17 juta kendaraan bermotor. Dengan demikian, dia berencana untuk mengubah moda transportasi bus Transjakarta yang berbahan bakar minyak, menjadi bus listrik yang bebas polusi.

Yaduh Pak, kalau programnya hanya itu saja, kapan sehatnya warga Jakarta? Belum lagi masalah yang akan timbul terkait pengadaan barang dan jasa Transjakarta yang membutuhkan waktu, lalu kendaraan bus listrik masih mahal sehingga menyedot anggaran, rawan praktik korupsi, dan lain-lain.

Selain itu, masyarakat juga belum teredukasi dengan baik untuk beralih menggunakan kendaraan umum. Jadi, buat apa ada bus listrik kalau masih banyak warga yang naik kendaraan pribadi?

Seharusnya, selain bus listrik, perlu dilakukan berbagai tindakan yang menyebabkan masyarakat berpindah untuk menggunakan transportasi massal. Kebijakan itu seperti perluasan ganjil-genap untuk mobil, bahkan motor.

Adapun menaikkan harga parkir di perkantoran dan pusat perbelanjaan, membatasi izin pembelian kendaraan, menaikkan pajak kendaraan, menerapkan zonasi khusus bebas kawasan bermotor dan lain-lain, bisa jadi alternatif solusi juga.

Masalahnya memang Pak Anies berani ya jika menaikan pajak dan melakukan pembatasan jumlah kendaraan? Kan lawannya manufaktur dan pebisnis terbesar di Indonesia.

Kalau cuma mengandalkan bus listrik gitu sih sama saja seperti mengimbau warga Jakarta untuk menggunakan masker saja, enggak terlalu guna, upps. (R47)   

PinterPolitik.com

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tak akan lagi melakukan operasi yustisi kepada para pendatang dari luar kota. Doi memastikan Jakarta terbuka bagi seluruh masyarakat yang ingin mencari pekerjaan. Wah lumayan kan, bisa ngajak satu kampung ke Jakarta, eh.

Seperti diketahui, operasi yustisi adalah tindakan penjaringan bagi pendatang yang tidak memiliki KTP Jakarta pada arus balik Lebaran. Sebagai penggantinya, RT/RW yang akan melakukan pendataan bagi warga baru.

Anies menilai operasi yustisi ini layaknya politik apartheid yang pernah terjadi di Afrika Selatan.

Jumlah pendatang setelah Lebaran ke Jakarta nyaris sebanyak warga satu kelurahan hehe
Share on X

“Ingat masa apartheid dulu. Rasanya dianggap normal, orang dibedakan berdasarkan warna kulit. Ada masa itu dianggap normal. Ada masa dulu memilah orang berdasarkan KTP itu dianggap normal. [Padahal] itu enggak normal,” begitu kata Anies.

Boleh juga ya program tersebut. Tapi ya banyak yang bilang terlalu berlebihan saja jika membandingkannya dengan politik apartheid hehe.

Namun, Bapak Anies jangan berbangga hati dulu. Penghapusan operasi ini sudah ada sejak era Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat di Pemprov DKI. Meski demikian, mereka berdua masih mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi dari penghapusan kebijakan ini.

Semisal pada tahun lalu, jumlah pemudik mencapai 5.865.000. Kemudian, arus baliknya ada sebanyak 5.934.000 orang yang ke Jakarta, sehingga ada selisih 69.000 orang. Jumlah tersebut bisa membuat kelurahan sendiri gengs.

Kendati Anies berbicara ini untuk semua orang, tapi dalam kenyataannya tidak sepenuhnya benar. Meski dia menjelaskan bahwa seleksi alam lah yang menentukan apakah pendatang ini bertahan di Ibu Kota atau tersingkir.

Kenyatannya, memang hanya golongan menengah, terdidik, atau memiliki keahlian lah yang bisa mendapat sambutan yang baik di Jakarta. Meski tidak memiliki KTP Jakarta, mereka bisa bekerja atau melamar pekerjaan.

Sedangkan, golongan lain akan mendapat berbagai kesulitan. Mereka ini yang menjadi sasaran penertiban oleh Satpol PP karena berdagang, mengamen, atau bertempat tinggal sembarangan.

Hal lain yang menarik lain adalah ketika Anies menyinggung soal Jokowi yang pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta meski ber-KTP Solo. Dia menilai jika operasi ini masih ada pada beberapa waktu lalu tentu Jokowi tidak akan memiliki kesempatan seperti sekarang dan menjadi presiden.

Ah Bapak bisa saja nyinggungnya. Bukannya bapak sendiri dulu punya KTP Yogyakarta juga ya? Upss. (R47)

PinterPolitik.com

Ada yang masih ingat dengan proyek hunian down payment Rp0 atau rumah DP nol rupiah? Itu loh yang jadi janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilgub 2017 lalu.

Lupa ya? Jelas dong, wong Anies terakhir ngomong terkait hunian DP nol rupiah itu pada akhir 2018 lalu. Doi mungkin lupa karena sibuk ngurusin Indonesia, kan kalau kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Anies itu Gubernur Indonesia, upps.

Jadi gini nih, intinya pembangunan hunian DP nol rupiah tersebut bertujuan membantu sekitar 51 persen warga Jakarta yang belum memiliki rumah. Proyek ini sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta tahun 2017-2022.

Dalam RPJMD, Pemprov DKI Jakarta berniat membangun sekitar 250.000 unit hunian hingga tahun 2022. Lalu, sudah sudah berapa unit hunian yang terbangun? Ternyata masih nol besar, hadeh.

Nah, ada kabar baik terkait pembangunan hunian tersebut. PD Pembangunan Sarana Jaya selaku salah satu BUMD yang mendapat mandat dalam proyek hunian ini, menyebut progres pembangunan hunian DP nol rupiah di Klapa Village, Jakarta Timur telah mencapai 79 persen. Dirut Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan mengatakan bahwa bangunan ini akan selesai pada Juli tahun 2019 ini.

Namun, jangan berharap berlebihan gengs. Soalnya jumlah hunian vertikal yang dibangun sejak awal 2018 lalu itu hanya berjumlah 780 unit. Padahal peminatnya mencapai ribuan orang, meski harganya sekitar Rp184,8 juta—Rp310,6 juta. Siap-siap saja ya bersaing dengan sesama warga Jakarta, terutama bersaing dengan mafia rumah susun, yaduh.

Kanda Anies Baswedan segera urus Jakarta dong, jangan urus negara terus hehe.
Share on X

Permasalahan utama mengapa pembangunan hunian DP nol rupiah ini terkesan lamban, yakni pihak bank dan developer masih ragu akan skema tersebut. Hal ini karena besaran DP telah diatur sebelumnya oleh masing-masing bank sekitar 15 persen-25 persen dari harga rumah. Nilai keekonomian yang belum setimpal tersebut membuat bank dan pengambang wait and see.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta yang diharapkan menjadi pemecah masalah ini menjadi lebih sibuk dengan berbagai persoalan lain. Maka dari itu Bapak Anies, jangan sibuk terus bermanuver politik. Fokus urus Jakarta  saja Pak, bukan negara. Kan DP untuk 2024 sudah tuh kemarin-kemarin, sekarang urus lagi DP nol rupiah dong hehe.  (R47)