PinterPolitik.com

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan keringanan bayar pajak pendapatan daerah kepada warga DKI, diantaranya Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Keringanan ini dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan warga DKI Jakarta membayar kewajiban pajaknya, terutama terhadap aset yang dimiliki pribadi.

Dilansir dari situs resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, keringanan PBB dan PKB ini akan belaku hingga akhir tahun nanti. Adapun besaran diskon pembayaran PBB adalah 5 persen yang berlaku sampai September 2023 untuk tahun pajak 2023.

Besaran diskon ini cenderung lebih kecil dari periode sebelumnya yang sebesar 10 persen sampai periode Juni 2023.

Sedangkan, untuk PBB tahun pajak 2013-2022 akan dapat keringanan dengan diskon pembayaran 10 persen dan penghapusan sanksi administrasi apabila bayar di Juli sampai Desember 2023.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2023 tentang kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2023.

Selain PBB, Pemprov DKI Jakarta juga berikan keringanan pembayaran PKB bagi warga DKI Jakarta yang berlaku hingga 29 Desember 2023. Penghapusan denda ini membuat pemilik kendaraan cukup membayar pajak pokok sesuai besaran yang sudah ditentukan.

Keringanan yang diterima dalam PKB ini berupa penghapusan denda pajak dengan ketentuan wajib pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak mulai 22 Juni 2023.

Para pemilik kendaraan hanya perlu membawa KTP, STNK, dan BPKB baik asli maupun fotokopi untuk mendapatkan penghapusan denda tersebut. (S83)

Pemprov DKI putuskan tunda Formula E. Berdasarkan SK Gubernur 117/-1857.73, terkaitt perkembangan virus Corona. Dimana sebelumnya ada banyak desakan penundaan. Mulanya dijadwalkan Juni 2020.

Sejumlah titik di Jakarta kembali terendam banjir setelah hujan lebat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebut ada 200 RW terdampak. 933 KK mengungsi (data BPBD DKI Jakarta, 25 Februari 2020)

PinterPolitik.com

Polemik yang terjadi soal Monumen Nasional (Monas) antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) yang dipimpin oleh Pratikno seperti tidak ada habisnya untuk dibahas oleh khalayak umum.

Bagaimana tidak? Setelah beberapa waktu lalu Setneg meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghentikan revitalisasi Monas, kementerian tersebut sempat turut melarang pagelaran balapan mobil listrik Formula E di kawasan itu.

Keputusan Setneg soal Monas tersebut sontak menimbulkan pro dan kontra di publik, khususnya media sosial. Soal pagelaran balapan Formula E misalnya, hingga kini masih menjadi polemik tuh di medsos – khususnya di Twitter dengan tagar #AkalAkalanFormulaE.

Eits, tapi, tenang saja. Setneg dikabarkan kini sudah sepakat untuk memberikan lampu hijau kepada Pemprov DKI Jakarta terkait balapan tersebut – meski diikuti dengan beberapa syarat.

Selain soal Formula E, Setneg dikabarkan juga telah memberi izin agar revitalisasi Monas dapat dilanjutkan. Meski begitu, Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka juga mengingatkan agar prosedur tetap diikuti.

Ya, pada intinya, Setneg dan Pak Anies kini bisa dibilang telah berdamai. Tapi, ya, namanya drama-drama politik, pasti ada beberapa pihak yang jadi baper (terbawa perasaan) duluan tuh di medsos. Beberapa pihak mempertanyakan tuh sikap Setneg yang dianggap on-and-off (atau plinplan) atas persetujuannya terhadap Formula E.

View this post on Instagram

Setneg tak setuju Formula E diselenggarakan di Monas.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 5, 2020 at 11:30pm PST

Hmm, ngomong-ngomong soal on-and-off, jadi ingat dengan seri dan film drama yang kerap membuat para penonton baper nggak keruan. Sex Education – sebuah film seri Netflix – misalnya, mengisahkan hubungan Otis Milburn dan Maeve Wiley yang nggak jelas ujungnya bagaimana.

Ya, gimana nggak geregetan? Meski dua season telah berlalu keduanya tak kunjung bersama meskipun pertengkaran dan perdamaian terus terjadi di antara mereka.

Hmm, bisa aja, Anies dan Setneg ini ngalamin hubungan yang kadang akrab dan kadang bertengkar seperti Otis dan Maeve di Sex Education. Bagaimana tidak? Meski telah diberi izin untuk menggelar Formula E, Monas dinilai tetap tidak dapat digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Katanya sih, salah satu syarat yang diberikan oleh Setneg bisa saja menghalangi upaya Pak Anies untuk menjalankan kegiatan itu di Monas – khususnya syarat agar lintasan tribun penonton dan fasilitas lainnya yang harus mengacu pada UU Cagar Budaya.

Pakar Tata Kota dari Universitas Trisakti – Nirwono Joga – menjelaskan bahwa tugu Monas, lapangan Medan Merdeka, dan taman Monas merupakan bagian dari cagar budaya berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakara No. 475 Tahun 1993 sehingga sulit untuk menggunakan lapangan Monas sebagai area balapan.

Waduh, jadi, gimana nih? Boleh atau nggak Formula E dilaksanakan di Monas? Hmm, apalagi nih, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali sudah mewanti-wanti Pemprov DKI Jakarta agar tetap memperhatikan bangunan-bangunan penting di area cagar budaya Monas. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Karena revitalisasi monas, ratusan pohon dirobohkan. Banyak pihak yang menyayangkan dan mengkritik kebijakan Pemprov DKI tersebut.

Ketua DPRD DKI Jakarta ancam perkarakan Anies jika lanjutkan revitalsasi Monas. Karena dinilai melanggar Keppres 25/1995 tentang pembangunan kawasan Medan Merdeka, sebut revitalisasi harus mendapatkan izin Kemensetneg.

Namun Pemprov DKI nilai cagar budaya hanya tugu monas dan bukan kawasannya

Proyek revitalisasi Monas timbulkan polemik antara Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat. Kemensetneg sebut belum terima surat terkait revitalisasi dan surat yang diterima surat tentang E dan MRT

Pemprov DKI izinkan pelaksanaan festival musik Djakarta Warehouse Project 2019 (DWP). Pemprov beri izin dengan catatan, panitia ikut aturan legal formal, serta hormati nilai budaya, pastikan kegiatan bebas dari narkoba dan zat aditif lainnya, jika janji dilanggar, Pemprov akan bertindak tegas termasuk cabut izin