PinterPolitik.com

Siapa yang tidak kenal dengan tokoh yang biasa disebut dengan nama panggilan Ahok? Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) itu merupakan sosok yang kontroversial.

Walau beliau dikenal banyak orang sebagai politisi yang bertindak bersih dan berani dalam membasmi korupsi, Pak Ahok ini juga diingat sebagai orang yang dianggap telah menistakan agama. Kasus penistaan agama itu pula lah yang disebut-sebut membuat beliau gagal memenangi Pilkada DKI Jakarta 2017 dan harus mendekam di penjara untuk menjalani sanksi pidana.

Setelah beliau bebas dari hukuman penjara pada Januari 2019 lalu, banyak pihak tampaknya masih mengharapkan kehadiran beliau di pemerintahan. Alhasil, berbagai desas-desus mengenai karier Pak Ahok banyak berseliweran di media massa, lini masa media sosial, dan masyarakat pada umumnya.

Kabar yang menyebutkan bahwa beliau diusulkan menjadi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) misalnya, sempat ramai pada tahun 2019 lalu karena Pak Ahok dinilai dapat menjadi tokoh yang dibutuhkan bagi dunia persepakbolaan Indonesia yang dianggap penuh dengan tindakan koruptif.

Selain Ketum PSSI, Pak Ahok juga sempat diisukan akan menjadi menteri dalam kabinet periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, citranya yang “bersih” itu juga membuat beliau dirumorkan akan menjadi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

View this post on Instagram

Sejumlah titik di Jakarta kembali terendam banjir setelah hujan lebat.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 25, 2020 at 4:01am PST

Ya, tapi, desas-desus dan rumor itu akhirnya nggak benar-benar kejadian. Pak Ahok malah mendapatkan posisi sebagai Komisaris Utama (Komut) bagi perusahaan minyak dan gas milik negara, Pertamina. Katanya sih, Pak Ahok ini bakal ngebasmi mafia-mafia migas lho.

Tapi nih, belum lama menjadi Komut Pertamina, muncul lagi kabar kalau misalnya Pak Ahok ini bakal mengisi peran dan bagian penting dalam visi Pak Jokowi, yakni pemindahan ibu kota negara.

Dari beberapa sumber yang didapatkan oleh media Tempo, Pak Ahok merupakan salah satu nama yang dipertimbangkan oleh Pak Jokowi untuk memimpin Badan Otorita yang akan mengurusi ibu kota baru. Posisi tersebut nantinya bakal jadi jabatan yang setingkat dengan menteri.

Tapi, Pak Ahok bakal punya pesaing nih. Selain mantan Gubernur DKI Jakarta itu, ada beberapa nama lain, seperti Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin.

Ya, kalau Pak Ahok jadi dipilih beneran, beliau bakal ngurusin ibu kota lagi dong. Kan, sebelumnya udah pernah tuh memimpin ibu kota dulu. Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pembangunan Ibu Kota Baru bakal diawasi panel dan Jokowi ajak Putra Mahkota Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Bertujuan munculkan kepercayaan bagi investor

Rileks dengan gaya yang santai supaya ngga tegang meluluu, Rek. Tunggu apa lagi, Rek? Alfin Pinpol membawakan berita tentang Pemindahan Ibu Kota, Ahok tidak konsisten, rencana PNS mogok Masal, Pemindahan Ibu Kota diduga sebagai pengalihan isu, Korea Selatan menjadi panutan pemindahan ibu kota dan Kontroversial Livi Zheng

PinterPolitik.com

“Build a legacy and hope my ni***s be up with me” – Trippie Redd, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Sebagian dari kita mungkin sering kali merasa bosan ketika belajar mengenai sejarah kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia. Namun, peristiwa dan situasi di masa kini sebenarnya dapat tercerminkan oleh peristiwa-peristiwa di masa lalu.

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) yang kini digadang-gadang oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) misalnya, sebelumnya pernah terjadi di tanah Nusantara pada masa lampau. Salah satu pemindahan serupa pernah terjadi pada masa Kerajaan Mataram Kuno.

Seperti Jokowi, Raja Rakai Sumba Dyah Wawa yang berkuasa pada tahun 919-925 SM memutuskan untuk memindahkan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur akibat bencana alam seperti gempa bumi dan banjir lahar yang terjadi akibat erupsi Gunung Merapi. Pemindahan pusat kerajaan ini tercatat dalam berbagai prasasti, seperti Air Kali, Kinawe, Kambang Sri Jebung, dan Biota.

Mungkin, Jokowi juga ingin tercatat dalam sejarah sebagai presiden yang berhasil memindahkan ibu kota seperti Rakai Dyah Wawa yang dikenang dalam berbagai prestasi. John McBeth dalam tulisannya di Asia Times menjelaskan bahwa mantan Wali Kota Surakarta tersebut ingin menorehkan prestasi dalam kepemimpinannya guna menciptakan keseimbangan pembangunan antar-wilayah Indonesia.

Setelah ibu kota pindah, Jakarta tetap prioritas pembangunan. Kota ini terus dikembangkan menjadi kota bisnis, keuangan, pusat perdagangan, dan jasa skala regional dan global.

Urban regeneration yang dianggarkan Rp571 T tetap jalan. Pembahasannya sudah teknis, siap dieksekusi. pic.twitter.com/mFNrvbXPEE

— Joko Widodo (@jokowi) August 26, 2019

Namun, rencana pemindahan ibu kota tersebut bisa saja menjadi gambit – sebuah tindakan dalam suatu permainan atau situasi lain yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan sekaligus risiko – bagi Jokowi. Pasalnya, salah satu survei milik Median menunjukkan bahwa 45,3 persen masyarakat tidak sepakat dengan rencana pemindahan tersebut.

Pertanyaannya, jika pemindahan ibu kota ini dapat menjadi prestasi kepresidenan Jokowi, apa dampak politik dari prestasi tersebut? Lalu, apa tantangan lain yang dihadapi Jokowi?

Warisan Politik

Rencana Jokowi untuk memindahkan ibu kota ke Kaltim bisa saja meninggalkan warisan politik tersendiri bagi masyarakat. Sang presiden juga disebut-sebut telah menorehkan warisan sebagai “Presiden Infrastruktur.”

Warisan politik seperti ini biasanya akan menjadi memori yang bertahan di ingatan masyarakat. Setidaknya, anggapan inilah yang diungkapkan oleh Christian Fong, Neil Mahotra, dan Yotam Margalit dalam tulisan mereka yang berjudul Political Legacies.

Terbentuknya ingatan publik terhadap seorang politisi dapat bersumber dari dua macam warisan, yakni hard legacy dan soft legacy. Hard legacy berasal dari kebijakan atau keputusan yang menimbulkan hasil konkret dalam jangka panjang. Sementara, soft legacy berakar dari prinsip, nilai, dan pemikiran yang dianut oleh politisi tersebut dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya.

Kedua jenis warisan tersebut bisa saja saling berhubungan. Hard legacy yang dihasilkan oleh seorang politisi biasanya akan menimbulkan soft legacy di masyarakat.

Fong dan tim penulisnya mencontohkan pembangunan Jembatan Pulau Gravina – menghubungkan kota Ketchikan di Alaska dengan pulau Gravina – yang diusulkan oleh Senator Ted Stevens di Amerika Serikat (AS). Jembatan tersebut menjadi hard legacy Stevens tetapi penolakan masyarakat terhadap pembangunan tersebut akibat adanya dugaan pemborosan anggaran menjadi soft legacy­­-nya.

Selain Stevens, contoh warisan politik lainnya mungkin dapat diambil dari salah satu negara Asia Timur. Presiden Roh Moo-hyun yang menjabat pada tahun 2003-2008 di Korea Selatan (Korsel) misalnya, meninggalkan warisan yang dinilai masih membekas di hati publik negari Ginseng tersebut.

Seungsook Moon dalam tulisannya yang berjudul Living Memory of Roh Moo Hyun menjelaskan bahwa, sebagai politisi yang menantang status quo politik, Roh menjadi simbol demokrasi di Korsel. Roh juga menjadi presiden Korsel pertama yang memiliki klub fan tersendiri yang disebut Rohsamo.

Seperti Jokowi, Roh mendorong adanya pemindahan ibu kota dari Seoul. Wilayah baru yang ditujunya pada saat itu adalah Sejong City. Upaya Roh untuk mendorong pemindahan ibu kota ini merupakan hard legacy yang ditinggalkan oleh Roh.

Di sisi lain, upaya Roh tersebut juga berkaitan dengan soft legacy yang ditinggalkannya. Pasalnya, Roh dikenang sebagai pemimpin yang memiliki filosofi pembangunan nasional yang berkeseimbangan – berupaya mengurangi dominansi regional wilayah tertentu di Korsel.

Warisan politik biasanya akan menjadi memori yang bertahan di ingatan masyarakat.
Share on X

Lalu, bagaimana dengan warisan politik Jokowi?

Seperti yang dijelaskan oleh McBeth, Jokowi telah berhasil dikenal dengan warisannya sebagai “Presiden Infrastruktur.” Dengan berbagai infrastruktur transportasi yang dibangunnya, konektivitas ekonomi pun turut terbangun.

Infrastruktur-infrastruktur tersebut merupakan hard legacy yang diberikan oleh kepresidenan Jokowi. Dari sisi soft legacy, warisan dari mantan Wali Kota Solo tersebut bisa jadi mirip dengan Roh di Korsel. Seperti yang dijelaskan oleh McBeth, Jokowi ingin pemindahan ibu kota dapat mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Jika rencana pemindahan ibu kota ini dapat menjadi warisan politik Jokowi yang dikenang di masa mendatang, apa saja implikasi politik yang dapat dibawa oleh pembentukan warisan ini?

Jokowi’s Gambit?

Warisan yang ditinggalkan oleh seorang politisi – terutama presiden – tentunya dapat dikenang oleh elite-elite politik dan masyarakat di masa mendatang. Lebih jauh lagi, kenangan tersebut tidak hanya terbatas pada memori kolektif, melainkan juga memiliki implikasi politik.

Seperti yang disinggung oleh Fong dan timnya, istilah lame duck (bebek lumpuh) biasanya memberikan konsepsi bahwa kekuatan politik terbatas pada jabatan yang dipegang. Namun, konsepsi tersebut bertolak belakang dengan bagaimana warisan politik politisi – bahkan meski telah meninggal dunia – tetap memengaruhi agenda politik di masa kini.

Program New Deal milik Presiden Franklin D. Roosevelt misalnya, masih mengisi perdebatan politik AS hingga kini. Di Indonesia, warisan-warisan yang ditinggalkan oleh presiden-presiden di masa lampau juga membekas dalam agenda politik pada masa sekarang, katakanlah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan sikap dan kebijakannya yang menggambarkan toleransi, hingga kini masih banyak menginspirasi kelompok Gusdurian.

Implikasi politik semacam inilah yang muncul dari warisan yang ditinggalkan Presiden Korsel Roh. Soft legacy yang ditinggalkan Roh sebagai presiden yang pro-rakyat tetap mengisi dinamika politik Korsel beberapa tahun lalu meski telah meninggal hampir satu dekade lalu.

Pengaruh warisan Roh ini akhirnya menjadi perebutan di antara Moon Jae-in – kini presiden Korsel – dan An Hee-jung yang ingin menjadi capres dari Partai Demokratis Korea dalam Pilpres Korsel 2017. Keduanya pun memiliki kedekatan personal dengan Roh.

Kejadian serupa juga terjadi di AS. Warisan yang ditinggalkan oleh Presiden Barack Obama turut mengisi dinamika pra-pemilu Partai Demokrat AS untuk tahun 2020. Mantan Wakil Presiden AS Joe Biden misalnya, kerap mengutip warisan tersebut untuk memposisikan dirinya sebagai sosok penerus Obama.

Bahkan, warisan yang ditinggalkannya tersebut memengaruhi dukungan Obama dalam penentuan capres pilihan Partai Demokrat AS. Dukungan Obama terhadap Hillary Clinton dalam Pilpres 2016 misalnya, berkaitan dengan warisan kepresidenannya yang terancam oleh kemunculan Donald Trump dari Partai Republik.

View this post on Instagram

Jokowi dinilai ingin dikenang dengan mendirikan ibu kota baru sebagai warisannya. Tunggu artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #jokowi #pindahibukota #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 3, 2019 at 2:18am PDT

Thomas F. Schaller dan Thomas W. Williams dalam tulisannya yang berjudul The Contemporary Presidency juga memberikan beberapa contoh bagaimana warisan dapat berujung pada dukungan politik. Salah satunya adalah George H.W. Bush. Reputasi yang terbangun dari kepresidenannya turut mendukung karier politik kedua anaknya, yakni Presiden George W. Bush dan Jeb Bush.

Schaller dan Williams mengaitkan warisan ini dengan pengaruh pasca-presidensial. Biasanya, mantan presiden memiliki pengaruh politik dengan memberikan sumber-sumber krusial, seperti nasihat, dukungan (endorsement), dan pendanaan.

Lantas, apakah warisan Jokowi juga berdampak pada dinamika politik Indonesia?

Warisan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur bisa saja memengaruhi dinamika politik Indonesia. Wacana amendemen UUD 1945 dan dihidupkannya kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) beberapa waktu lalu misalnya, menjadikan warisan tersebut sebagai dalih dari partai politik atas urgensi panduan pembangunan tersebut.

Dengan begitu, bisa saja warisan tersebut berujung pada pengaruh pasca-kepresidenan Jokowi di masa mendatang. Namun, tentunya, hal tersebut belum dapat dipastikan.

Di sisi lain, meski warisan politik ini dapat berbuah menjadi pengaruh tertentu, keputusan untuk memindahkan ibu kota ini tetap saja bisa menjadi gambit politik bagi Jokowi. Berkaca pada kasus pemindahan ibu kota Presiden Roh di Korsel yang dijegal oleh Mahkamah Konstitusional Korsel dengan adanya berbagai kontroversi, Jokowi bisa juga menghadapi tantangan-tantangan politik dalam membentuk warisan tersebut.

Pasalnya, upaya pemindahan ibu kota kini turut memperoleh penolakan dari sebagian masyarakat. Bukan tidak mungkin juga apabila lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dapat menjadi penghambat bagi pemindahan ibu kota seperti yang terjadi dalam kasus Roh di Korsel – dengan adanya berbagai UU yang harus direvisi.

Mungkin, apa yang dirasakan oleh presiden mirip dengan apa yang dirasakan rapper Trippie Redd dalam liriknya di awal tulisan. Pada akhirnya, dengan gambit politik yang dilakukannya ini, Jokowi perlu berharap bahwa pihak-pihak lain turut mendukung warisannya. Menarik untuk dinanti dinamika politik lanjutan ibu kota baru ini. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pemindahan Ibukota masih tergolong diskursus yang mentah karena masih banyak faktor yang menggantung dan ada celah ruang kosong yang tak pernah terjawab secara argumentatif.

Ehmmm, pantes aja kalau begitu, kita nyangkanya ini serius gak sih mau pindahin ibu kota, uang yang mau dikeluarkan ratusan triliun lho, tapi perencanaannya kok lemah gemulai, weleeeh weleeeeeh.

Kalo perencanaannya aja lemah, seharusnya kalo ada pencerahan saran dari orang lain itu disambut baik, heleeeeh, tapi sayang sekali Bappenas terkesan tutup kuping dan tutup mata kayanya, ehmm, Bappenas, Bappenas, jangan terlalu reaktif dan terpancing gitu dong, hadeuuh.

Contohnya aja nih, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang juga berprofesi arsitek menyarankan supaya lahan Ibukota baru jangan terlalu luas, karena pendapat Kang Emil bisa jadi ibu kota baru itu jadi ‘kota mati’, hiiiiiiii, sepi dan sunyi weleeeh weleeeeh.

Makanya, tak aneh kalo pemindahan ibu kota ke Kalimantan masih menuai polemik, terlebih catatan evaluasi rencana masih menggunung dan menyasar lemahnya perencanaan yang tidak tersusun dengan baik.

Mungkin karena Ridwan Kamil sebel ngasih saran malah dinyinyirin, Kang Emil akhirnya menjiplak inisiasi Presiden Jokowi yang akan memindahkan ibu kota. Ehmm, ini tergolong latah atau memang kebutuhan ya? Weleeeh weleeeh.

Nah lho, politisi-politisi jangan ngeliat sedikit sesuatu langsung pengen ikutan juga, hadeuuhhh, udah kayak penjiplak aja, kepancing musim mulu deh, heleeehhh.

Hati-hati Kang Emil, Jokowi kan mau ‘ngontrak’ di Ibukota baru, nah Kang Emil mau ikutan ngontrak juga apa gimana? Apa mau samping-sampingan ngontraknya? Weleeeh weleeeh.

Weeeeiittsss, tapi kayaknya Kang Emil bukan latah deh, tapi bisa jadi ini bentuk protes Kang Emil karena sarannya kepada Bappenas gak didengerin, heleeehhh.

Ibarat kata, Kang Emil pengen bilang, yaudah deh kalau semisal saran Akang gak didengerin, biar Akang contohin aja di Jawa Barat kalo mindahin Ibukota yang baik dan benar, weleeeh weleeeh.

Ehhh, ehh, tapi Jawa Barat ini mau mindahin Ibukota karena emosional Gubernur Jawa Barat atau memang harus banget pindah Ibukotanya? Heleeehhh.

Kalo karena ‘latah’ mindahin Ibukota, Jawa Barat ‘terancam’ kaya Kalimantan juga nih, ehmmm, pindah tapi tanpa perencanaan yang matang, weleeeh weleeeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

Pemindahan Ibukota baru ke Kalimantan Timur semakin meruncingkan diskursus di tengah masyarakat, terlebih anggaran fantastis yang belum mendapatkan kepastian sumber pendanaan.

Ehmm, perencanaan yang lemah tentu akan berdampak pada kegagalan, tak terelakkan lagi bila perencanaan pemindahan ibu kota pun lemah, akhirnya akan menghasilkan kegagalan. Colek Pakde Jokowi, ehm ehmmm.

Setiap waktu beragam polemik muncul ke permukaan, salah satunya APBN yang tak bisa menambal kebutuhan pemindahan ibu kota, alhasil pihak swasta akan menjadi sasaran tembak permohonan bantuan. Para pengusaha bantuin dong, ayolah, ehmm ehmmm.

Karena skemanya begitu, ternyata ehhh ternyata akan memunculkan risiko membahayakan. Waduh, gimana nih kalo berbahaya begini, berharap banyak ada kemajuan dari pemindahan ibu kota ehhh justru berpotensi dapet ‘hadiah’ keterpurukan bagi negara.

Hadeuhhh, makanya jangan asal-asalan kalo mau pindah ibu kota, masa pindah malah mau minjem dan menawarkan ke pihak swasta.

Kalo gitu ujung-ujungnya Indonesia gak punya Ibukota permanen dan jadinya Indonesia ngontrak Ibukota sama swasta, weleeeh weleeeeh, kayaknya adagium yang bilang kalo bangsa Indonesia akan jadi tamu di negerinya sendiri bakal terwujud, heleeehhhh. Masa ibu kota ngontrak, hellooooo…

Makanya kalo orang-orang zaman baheula itu pernah bilang, mending tinggal di rumah sendiri walaupun kondisinya kurang bagus, polusi lah, macet lah, inilah, itulah, daripada tinggal di rumah megah serba asep, uppsss, tapi ngontrak, gimana, betul apa bener nih? Weleeeh weleeeh.

Coba aja bayangin nih, kalau Ibukota kita ngontrak, gedung-gedungnya itu nyewa semuanya karena dibangun sama pihak swasta, negara punya beban lagi kan untuk bayar biaya sewa, kalo nunggak gimana?  Bisa-bisa diusir sama juragan kontrakannya kan, weleeeh weleeeh.

Gue aja nih kalo gak bayar kostan pasti Ibu kostnya bakal manyun dan nagih mulu kan, mana buruan bayar, buruuuuuaaann, hadeuuuhhh, apalagi kalo Ibu kostnya galak, lengkap sudah penderitaan wkwkwk, angkat tangan deh ngadepin Ibu kost yang super galak gitu.

Makanya terkadang bagi gue, Ibu kost itu lebih jahat dibandingkan ibu kota, lahhhh kalo dua Ibu, ibu kota dan Ibu Kost galak udah kolaborasi begini, mau gimana coba? Weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan hanya bisa tertegun dengan tatapan kosong saat Presiden Jokowi mengumumkan secara resmi Ibukota Indonesia yang akan berpindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Bahkan, Anies sempat beranjak dari tempat duduknya , namun akhirnya duduk kembali karena gak enak dengan tokoh-tokoh yang lain, weleeeh weleeeh.

Mungkin Anies gak pernah kebayang, apa mungkin alasan pemindahan Ibukota ini karena PDI Perjuangan kalah di Pilkada DKI Jakarta ya? Waduh, nyesel ya ngalahin Ahok kemarin? Heleeehh.

Ehmmm, mungkin juga sih, soalnya tahun 2013 lalu sempat ada juga isu beredar mau pemindahan Ibukota, Jokowi dan Ahok yang kala itu masih Gubernur dan Wakil Gubernur DKI memberi kesan penolakan, tapi kok sekarang malah mau dipindahin beneran pas jadi Presiden?

Heleeeh, kayaknya bener deh, Anies mau digerogoti elektabilitasnya, yahhh supaya gak terlalu jadi sorotan, Jakarta keras, bro, weeleeeh weleeeh.

Tapi kalau dipikir-pikir kan Anies bukan sepenuhnya musuh politik, Anies sendiri malah dulunya juru bicara Jokowi pas Pilpres 2014, ehmm, teman jadi lawan, lawan jadi kawan.

Coba liat aja gestur Pak Jokowi pengumuman Ibukota, ia salaman agak lama dengan Anies sementara dengan pejabat lainnya sebentar banget.

Selain itu Jokowi juga meyakinkan Anies kalau pemindahan Ibukota bukan karena ia gagal. Mas Anies, bukan salahmu kok? Huhuhuu.

Bahkan, Jokowi menegaskan dalam beragam kesempatan bahwa Anies gak salah kok,  tuhkan, Anies jangan terlalu baper makanya, heleehhh.

Tapi kok Jokowi menjaga perasaan Anies banget, ada apa ya? Ehmmm, jangan-jangan, kalo setelah Jokowi lengser 2024 nanti Anies lah yang bakal diproyeksikan jadi Presiden selanjutnya?

Weeeeiitss, ini namanya Jokowi merawat generasi, walaupun hal yang dilakukan Jokowi sekarang bikin gak enak hati Anies, tetep aja Anies harus dijagain terus, hayoooloohhh, dilema ya, ehmmm.

Wedeww, kalo secara semiotik sih bisa aja ini dicocoklogikan, heleeeh, apalagi ngeliat bahasa tubuh antara Jokowi dan Anies saat pengumuman kemarin, kayak Bapak yang mau ngelepasin anaknya berangkat study tour, harap-harap cemas gimana gitu, hadeuuuhhh, weeleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

Besaran anggaran yang dipatok untuk pemindahan Ibukota ke Kalimantan Timur sangat fantastis Rp 466 triliun. Wowww, kalau semuanya disedot dari APBN bakal amburadul keuangan negara, weleeeh weleeeh.

Weiiiitsss, tapi tenang aja, APBN cuma dipake 19 persen kok dari jumlah keseluruhan, jadi gak akan tekor. Tapi, sisanya darimana? Ehmm, masih gue liatin, ngotot banget pindah, duit darimana, heleeh.

Kabarnya, kekurangan dana bakal ditutupi dari pihak swasta dan upaya pihak lain, hadeuuhh, nanti itu jadi Ibukota Indonesia milik swasta lagi, bukan punya Pemerintah, hadeuuuhhh.

Lambat laun, ibarat sekolah aja nih, ada sekolah swasta, ada sekolah negeri, keknya nanti bakal kaya gitu kalo pendanaannya jomplang, weleeeh weleeeh.

Weeeiitss, tapi jangan khawatir, kini sudah ada negarawan yang rela berkorban menjadi donatur untuk membantu negara dari tekornya anggaran untuk pemindahan Ibukota, dermawan sekali ya, ehmmm.

Donatur itu juga yang nantinya akan mencicipi Ibukota baru disana, weleeeh weleeeh. Ia adalah Prabowo Subianto yang akan membantu donasi lahan untuk Ibukota baru Indonesia.

Tapi kan, kalau kata Ridwan Kamil lahan di Ibukota baru itu udah sangat berlebih banget, jadi buat apa disumbang lagi?

Ehmmm, apa gak mendingan bentuk ‘mentah’nya aja biar bisa dipake buat ngebangun Ibukota baru? Gimana Pak, kalau ditawar begitu masih tertarik ga jadi donatur? Weleeeh weleeeh.

Ehh, tapi ngomong-ngomong lahan yang mau diberikan Prabowo itu milik pribadi atau memang milik negara melalui HGU zaman baheula?

Kalo pribadi, ehmm, Prabowo menjadi teladan yang mencontohkan sosok politisi yang punya usulan pemindahan Ibukota dan turut nyata membantu menjadi donatur, wowww.

Tapi kalau yang mau didonasikan itu lahan negara, ehmm, itu sih gausah bahasanya donasi, emang seharusnya diambil sama negara, weleeeh weleeeh, bisa aja nih.

Heleeh, gapapa lah ya, gak aneh kalo Prabowo pengen banget jadi donatur pemindahan Ibukota, kan nantinya juga Prabowo yang bakal nempatin Istana Kartanegara, hadeuuhh, Kertanegara, bedaaaa, weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

Prahara pemindahan Ibukota Indonesia ternyata menuai penolakan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ogah dipindahtugaskan ke Kalimantan Timur. Ehmm, keberaniannya boleh juga, masih gue liatin.

Mau nolak kaya gimana juga, ASN emang bakal serba dilema, ehmmm, mereka ujung- ujungnya terpaksa harus mengiyakan apa yang telah diputuskan.

Tak kuasa menolak apalagi menentang, wedeeww, itu bukan ciri khas ASN banget, heleeehh, biasanya kan siap perintah, siap arahan pak, siap laksanakan tugas, weleeeh weleeeeh siap mulu dah, heleeehh.

Baru wacana penolakan aja Menteri PAN-RB udah ngingetin, hey ASN jangan ada penolakan deh, ikut aja gak usah aneh-aneh, heleeeeh, Mendagri juga bilang begitu. Nah lho, para atasan udah ngasih peringatan, ehmm, masih berani nyundul-nyundul? Hati-hati kapal miring kapten, wkwkwkwk.

Apalah arti penolakan bagi ASN, mendingan jadi ASN ABS aja, Asal Bapak Senang, seperti ASN pada umumnya, weleeeh weleeeh, jangan lawan arus gitu deh, emang susah jadi ikan salmon, hehehe.

Makanya sedari awal kalo ujian, soal yang diajukan kepada ASN pasti jawabannya tak terduga, hal itu yang bikin banyak yang ditolak jadi ASN. Semisal, Bapak dan Ibu Calon ASN, soal ujian yang pertama berapakah hasil penjumlahan 100 + 100?

Ehmm, ternyata Calon ASN yang pertama menjawab 250 pak, waduh, kamu punya watak markup anggaran, masa hasilnya 250 sih, kamu tidak lulus! heleeeh.

Calon ASN berikutnya malah menjawab 150, hadeuuhh, soal ujian aja ditilep, hmm, watak korupsi, maaf anda tidak lulus, weleeh weleeeh.

Lalu, Calon ASN yang ada dipojok ruangan menjawab dengan bibir bergetar, hasil penjumlahannya terserah Bapak saja, saya siap ikut dan melaksanakannya. Tiba-tiba ruangan langsung bergemuruh menandakan calon ASN ini lulus ujian. Hadeeuh, tepok jidat deh ah.

Nah gitu dong, masa soal gampang gitu aja gak bisa jawab, weleeeh weleeeh. Makanya gak aneh muncul plesetan ASN itu bukan Aparatur Sipil Negara, tapi Akan Selalu Ngikut, hadeuuuhh, makanya jangan nyundul-nyundul Pemerintah lagi ya, heleeh.

Jadi mau jadi ASN yang lurus-lurus aja, atau mau dipaksa ‘pensiun dini’? weleeeh weleeeeh. (Z19)