PinterPolitik.com

Pada 10 November 2019 mendatang, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) akan mendeklarasikan diri sebagai partai politik (parpol) di Indonesia. Partai besutan Fahri Hamzah dan Anis Matta ini tampaknya sangat siap untuk berkontestasi dalam perpolitikan nasional.

Pasalnya, partai Gelora berencana akan langsung ikut dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) langsung 2020, dengan mendukung kandidat yang berlaga di gelaran tersebut.

Dibentuknya partai Gelora oleh dua eks kader tulen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menimbulkan tanda tanya mengenai maksud dan tujuan dari pembentukan partai Gelora.

Di lain pihak, PKS melalui Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP)-nya, Mardani Ali Sera menanggapi santai pembentukan Partai Gelora. Mardani melihat dengan dibentuknya partai Gelora justru akan menjadikan partainya bertambah solid. Ketua DPP PKS tersebut bahkan secara terbuka mempersilakan partai Gelora jika ingin mengambil kader PKS.

Nada sumbang juga muncul dari berbagai pengurus partai lainnya. Andi Arif, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat bahkan mengatakan partai ini sebagai Gelanggang Orang Rapuh (Gelora) karena banyak mengambil kader dari partai lain.

Skeptisme banyak pihak tampaknya tidak menyurutkan partai ini untuk terus berkembang. Lantas, mampukan partai Gelora bersaing dan menunjukkan tajinya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang? Atau justru akan bernasib sama seperti partai baru lainnya?

Gelora, Rival baru PKS?

Fahri Hamzah dan Anis Matta sebagai  merupakan pionir dari Partai Gelora sebelumnya merupakan kader elite PKS. Melihat sepak terjang keduanya di PKS, tentu sulit untuk tidak mengaitkan gerakan partai Gelora akan membawa narasi dan cara berpolitik yang sama dengan PKS.

Banyak spekulasi muncul jika partai Gelora dibentuk untuk menyaingi PKS yang telah menjadi salah satu kekuatan politik di Indonesia. Pasalnya, dua tokoh tersebut bisa dibilang merupakan barisan sakit hati atas tindakan PKS. Pada 2018, Fahri disebut-sebut secara sepihak dipecat oleh PKS. Sementara itu, pada bursa pencalonan presiden PKS 2019, Anis Matta gagal kembali ke posisi puncak partai tersebut.

Dibentuknya partai Gelora memang bisa jadi sebagai upaya untuk menyaingi PKS. Terlebih lagi, hengkangnya Fahri dan Anis bisa jadi membuat kedua tokoh membutuhkan kendaraan politik baru.

Gelora Fahri-Anis untuk 2020

Realitas di atas sejalan dengan apa yang diungkapakan oleh Ridho Imawan Hanafi dalam The Emergence And Challenges Of New Political Parties In 2019 Election. Hanafi menyebut partai baru terbentuk akibat dari perpecahan internal dan menjadi alat tokoh politik untuk bisa kembali meraih kekuasaan dan menjadi elite.

Keinginan untuk mengatur dan berkuasa tersebut tentu tidak akan tercapai jika Fahri dan Anis masuk ke dalam partai politik lama yang jelas telah memiliki elitr dan tokoh sentral di dalamnya.

Jika dilihat lebih jauh, fenomena di atas memang lumrah terjadi dalam perpolitikan di Indonesia. Munculnya berbagai macam partai sempalan akibat konflik elite sering terjadi. Partai Golkar misalnya, merupakan parpol yang banyak menghasilkan partai sempalan seperti Partai Berkarya, Nasional Demokrat (Nasdem) dan Gerindra.

Pilkada 2020, Pemanasan Gelora

Sesuai dengan namanya, Partai Gelora tampaknya sangat optimis untuk bisa bersaing dalam perpolitikan Indonesia. Hal ini ditunjukan dengan komitmen partai ini untuk langsung ikut dalam Pilkada serentak 2020.

Asa partai Gelora tersebut bukannya tanpa pertimbangan. Partai Gelora hingga saat ini mampu menggaet elite-elite lokal seperti Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi dan Mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana.

Akan tetapi, Hanafi mengungkapkan jika Pilkada cenderung sangatlah elitis. Kondisi tersebut diperlihatkan dari banyaknya calon kepala daerah yang maju umumnya merupakan elite lokal ataupun dari partai kuat di daerah.

Berdasarkan pernyataan Hanafi, Gelora memang mampu menjaring kader dari elite lokal namun pada akhirnya konsensus partai politiklah yang mampu menentukan calon kepala daerah yang diusung. Partai-partai kecil bisa dipastikan hanya akan menjadi partai pengikut dan pelengkap dalam Pilkada mendatang.

Sepak terjang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pilkada serentak 2018 bisa menjadi gambaran realitas bagaimana partai kecil tidak memiliki kekuatan yang signifikan. PSI hanya dapat menjadi parpol pendukung bukan pengusung pada Pilkada 2018. Kondisi yang sama akan sangat mungkin terjadi pada partai Gelora pada Pilkada tahun depan.

Di samping itu, tentu menjadi sebuah hal yang penting bagi partai Gelora untuk ikut serta dalam Pilkada 2020. Selain sebagai bentuk pemanasan mesin partai untuk menyongsong Pemilu 2024, keikutsertaan Partai Gelora juga dapat menjadi momen yang strategis untuk mendekatkan diri pada basis konstituennya.

Cara ini dilakukan pada PSI pada Pilkada 2018, di mana PSI secara aktif mulai menarasikan wacana dan tema yang dibawa kepada masyarakat melalui dukungannya pada calon-calon kepala daerah yang mereka dukung.

Faktor lain yang penting dalam keikusertaan partai Gelora dalam Pilkada 2020 ialah sebagai upaya untuk menjaring sumber daya finansial.  Saldi Isra beranggapan parpol bergerak sebagai “pukat Harimau”, dalam artian parpol dapat meraih untung secara materi dengan pertukaran dukungannya kepada salah satu calon.

View this post on Instagram

Nasdem berkhianat?⠀ ⠀⠀ Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 1, 2019 at 4:30am PDT

Calon kepala daerah yang membutuhkan dukungan partai Gelora tentu akan memberikan mahar politiknya untuk partai tersebut.

Peluang Gelora di 2024

Pemilu 2024 tentu menjadi pertaruhan bagi parpol dalam menguji kerja-kerja politik yang telah dilakukan dalam lima tahun ke belakang. Berdasarkan pemaparan para tokohnya, Partai Gelora tampaknya jelas memang memiliki ambisi untuk menjadi parpol besar yang dapat berpengaruh dalam perpolitikan nasional.

Ambisi untuk langsung terjun dalam Pilkada 2020 tentu menunjukkan semangat yang besar partai ini untuk dapat meraih raihan maksimal pada Pemilu 2024.

Hanafi juga menjelaskan bahwa parpol baru haruslah memiliki karakteristik dan sumber daya yang mumpuni untuk dapat bersaing dalam kontestasi elektoral. Parpol baru harus memiliki tokoh dan ideologi yang jelas dan menarik bagi masyarakat. Selain itu, untuk meraih suara,  parpol baru harus memiliki gaya politik yang tidak konvensinoal, dukungan finansial yang mumpuni dan basis struktural pemilih yang kuat.

Konsepsi Hanafi tersebut, tampaknya tidak bisa menggambarkan seluruhnya tentang perjuangan parpol baru pada pemilu 2019 di Indonesia. Pasalnya, PSI, Perindo, Berkarya dan Garuda sebagai parpol baru tidak ada yang mampu menembus kuatnya dominasi partai-partai lama, padahal partai-partai tersebut memiliki karakteristik yang diungkapkan oleh Hanafi.

Secara ketokohan dan ideologi politik yang dibawa memang keempat partai tersebut belum menunjukkan pembaruan yang signifikan daripada parpol yang ada sebelumnya. Akan tetapi, dalam tiga aspek lainya parpol baru yang berkontestasi pada pemilu 2019 memiliki keunggulan dan karakteristik yang tidak dimiliki parpol lama.

Partai Perindo misalnya, memiliki dana kampanye terbesar dengan total mencapai Rp 82,63 miliar. Selain itu PSI merupakan partai yang bisa dibilang merupakan partai yang mampu tampil beda dengan isu dan segmentasi pemilih yang sebelumnya tidak difokuskan oleh parpol lama. Dua keunggulan tersebut nampaknya tidak mampu membawa Perindo dan PSI untuk memenangkan Pemilu 2019.

Sementara itu partai Berkarya yang sering disebut partai trah Seoharto juga tidak mampu lolos pada Pemilu 2019. Padahal, basis struktural partai ini bisa dibilang cukup kuat.

Faktor yang mungkin harus dimaksimalkan partai Gelora sebagai parpol baru untuk sukses dalam pemilu mendatang ialah dukungan finansial. Akan tetapi, sampai saat ini belum jelas diketahui sumber pendanaan partai Gelora.

Belajar dari pengalaman partai Nasdem pada pemilu 2014, Nasdem sebagai parpol baru dapat dibilang sukses dengan meraih 6.7 % suara. Salah satu kekuatan Nasdem pada saat itu ialah dukungan finansial partai yang tinggi. Tidak tanggung-tanggung, dalam Pemilu 2014 Nasdem menghabiskan Rp 277,4 Miliar untuk dana kampanyenya.

Berkaca dari pengalaman diatas, tampanya partai Gelora harus bekerja ekstra keras dalam menyongsong Pemilu 2024. Hal ini dikarenakan secara ketokohan bisa dibilang Fahri Hamzah dan Anis Matta belum mampu disejajarkan dengan tokoh parpol lainnya seperti Surya Paloh, Wiranto dan lain sebagainya.

Di samping itu, segmentasi ceruk pemilih dan ideologi yang dibawa sangat beririsan dengan PKS dan Partai Amanat Nasional (PAN). Partai Gelora tampaknya tidak bisa menggunakan manuver politik yang biasa untuk mendorong keberhasilannya pada dua pemilu mendatang. Hal di atas diperparah dengan sistem pemilu di Indonesia dengan sistem batas ambang parlemen tentu sangat sulit membuat partai baru seperi Gelora untuk dapat bersaing.

Patut ditunggu seperti apa kiprah Partai Gelora ini nantinya. Meski punya semangat membara, berbagai sejarah terkait dengan partai baru di negeri bisa menjadi jalan terjal bagi mereka dalam menyuri jalan politik Indonesia. (Y56)

Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut

PinterPolitik.com 

[dropcap]M[/dropcap]eski banyak negara lain yang memberikan apresiasi kepada Indonesia atas terselenggaranya Pemilu terbesar dan terumit di dunia, tidak sedikit politisi dan akademisi yang menilai bahwa Pemilu 2019 adalah terburuk loh gaes.

Bahkan, tidak segan-segan, nama mantan Wakil Bambang Widjojanto dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid adalah beberapa di antara banyak tokoh yang menyebutkan hal tersebut.

Memang ya, Pemilu kali ini menyisakkan pilu yang mendalam. Ratusan petugas KPPS meninggal dan sakit. Tidak hanya itu, upah yang mereka terima katanya juga tidak seberapa, sedangkan beban kerja menggunung, sampai dibela-belain gak tidur berhari-hari. Ini sih namanya bukan pesta demokrasi ya, cocoknya disebut bunuh diri massal.

JK memberi dua rekomendasi, Pertama bahwa Pilpres dan Pileg harus dibedakan. Kedua, dalam Pileg tidak usah memilih nama calon legislatif, tapi partainya saja. Loh-loh, kok memilih tapi tidak mengetahui nama calonnya?
Share on X

Seakan tidak ada bedanya antara Pemilu dengan bencana alam yang menewaskan ratusan korban. Gitu kata Fadli Zon. Hmmm, katanya pesta, kok jadi menyeramkan gini ya.

Akibat dari banyaknya masalah dan korban jiwa, tidak sedikit yang mengatakan bahwa Pemilu serentak perlu dievaluasi. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas juga mengatakan hal yang sama bahwa Pemilu serentak 2019 melelahkan, perlu diadakan evaluasi.

Menanggapi hal tersbut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bergerak cepat dan mengumpulkan para petinggi partai untuk membahas soal ini. Wah, gercep ya Pak Wapres. Bukan gara-gara ada dirut salah satu BUMN yang udah jadi tersangka ya? Upppss.

Dari hasil pembahasan tersebut ia memberikan dua rekomendasi.

Pertama, ia merekomendasikan bahwa Pilpres dan Pileg harus dibedakan. Kedua, dalam Pileg tidak usah memilih nama calon legislatif, tapi partainya saja. Loh-loh, kok memilih tapi tidak mengetahui nama calonnya? Waduh, bagai memilih kucing dalam karung ya kalau begini ceritanya.

Dulu sistem seperti ini pernah diterapkan di masa pemerintahan Orde Baru ketika Soeharto memimpin Indonesia. Yang mana memilih calon anggota legislatif dengan cara pilih partainya saja, setelah itu partai yang menentukan siapa orang yang berhak menjadi DPR.

Kok ada yang gak beres ya, apa jangan-jangan sebenarnya Pak JK ingin mengembalikan Indonesia kayak Orde Baru lagi? Waduh, gak kebayang deh nelangsanya para pejuang demokrasi kalau sampai dibalikin kayak dulu lagi. Emang mau preman-preman lagi yang jadi wakil rakyat? Terus suara rakyat biasa seperti kita ini gimana Pak JK? (F46)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]enjelang Pemilu, pasti banyak kandidat sibuk melakukan kampanye. Tak lupa dibumbui dengan janji-janji manis kepada wong cilik yang pada akhirnya malah dilupakan setelah terpilih. Miris memang, tapi itu adalah potret nyata dari dunia politik negeri ini.

Berkaitan dengan ini, saya malah teringat akan penggalan puisi yang berjudul “Puisi Untuk Wakil Rakyat” dari mantan Kepala Bappenas Andrinof A Chaniago, yang berbunyi demikian:

“…Di masa pemilu dahulu…

Kami lihat gerak bola matamu seperti radar angkatan perang…

Yang dapat melacak suara jangkrik di waktu siang…

Sehingga, kami sempat percaya bahwa Tuan-tuan tahu apa yang kami mau…

Kami pun sempat percaya bahwa Tuan-tuan akan menjadi pelindung kami…

Dari orang-orang yang hanya ingin memperkaya diri sendiri….

Yang hanya ingin menjadikan kuasa dan harta sebagai senjata…

Lewat retorikamu di saat kampanye dulu…

Kami percaya Tuan-tuan akan akan bersiaga untuk kami sepanjang waktu…

Menunggu keluh kesah rakyatmu…

Menampung dan merundingkan aneka kehendak kami diantara sesama para politisi…

Tetapi setelah masa kampanye jauh berlalu…

Kursi berputar menyambut sibukmu…

Rumah rakyat yang sejuk mememelukmu…

Birokrasi menjadi penyaring tamu-tamumu…

Kita pun berjarak seperti tak pernah saling tahu…”

Penggalan puisi ini kayaknya sejalan dengan alur pemikiran Bang Fahri Hamzah yang akhir-akhir ini makin bijak aja. Terkait dengan Pilkada serentak yang akan digelar beberapa bulan lagi, Bang Fahri punya saran khusus untuk mengurangi kebiasaan kampanye yang telah membudaya di Indonesia.

Daripada Umbar Janji Palsu Ke Rakyat, Fahri Hamzah Dorong Kandidat Berdebat #pilkada https://t.co/0gzkgr0r64

— RMOL.CO (@rmolco) January 8, 2018

Menurutnya, kampanye yang dilakukan oleh para calon pemimpin berpotensi besar menjadi janji palsu dan dianggap udah nggak relevan di zaman now. Bang Fahri menyarankan agar diadakan debat secara terbuka kayak Pilpres atau dalam Pilkada DKI kemarin. Katanya melalui debat bisa kelihatan sosok pemimpin yang berkualitas. Hm, masa sih, Bang? Bukankah debat tanpa bukti kerja nyata adalah sia-sia?

Maka, yang utama bukanlah soal kampanye atau debat atau soal kepiawaian dalam beretorika, tapi soal kinerja yang positif dan berguna bagi banyak orang. (K-32)