PinterPolitik.com

“Jika pemungutan suara bisa membawa perubahan, mereka tidak akan pernah membiarkan kita melakukannya.” ~ Mark Twain

[dropcap]P[/dropcap]enulis yang terkenal lewat kisah seru “Petualangan Tom Sawyer” ini, memang dikenal sebagai sosok anti-politik. Selain menganggap pemilihan umum (Pemilu) tidak banyak membawa perubahan, Mark Twain yang nama aslinya Samuel Langhorne Clemens ini juga pernah menyamakan politikus dengan popok yang harus diganti bila sudah kotor.

Walau terdengar sarkastis, namun ungkapan tersebut masih sangat relevan hingga kini. Buktinya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) masih terus menyuarakan Pemilu yang bersih dan berpihak pada rakyat. Sebab nyatanya, hingga 20 tahun reformasi bergulir, sistem Pemilu tanah air masih jauh dari harapan.

Kekecewaan ini disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, Selasa (29/5) lalu. Menurutnya, reformasi memang berhasil mengubah sistem Pemilu dari kekuasaan legislatif ke tangan rakyat, namun dalam prakteknya kekuasaan tetap berada dalam cengkeraman partai politik (parpol).

“Sejak Reformasi 1998, Undang-Undang Parpol sudah direvisi empat kali. Tapi sayangnya makin direvisi, parpol di Indonesia malah jadi makin buruk,” kata Peneliti Hukum Perludem Usep Hasan dalam diskusi bertajuk ’20 Tahun Reformasi Pemilu’.https://t.co/yFGXxcrUHz

— Perludem (@perludem) May 29, 2018

Masih kuatnya pengaruh parpol, terlihat dari syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang dikungkung dengan persyaratan yang memberatkan. Selain harus diusung oleh parpol, pencalonannya pun dibatasi dengan ketercukupan jumlah kursi parpol pendukung di legislatif (presidential threshold).

Perubahan sistem pemilihan legislatif (Pileg) tahun depan, di mana parpol berhak menentukan sendiri kadernya yang duduk di kursi Parlemen, di mata Perludem juga merupakan kemunduran besar. Titi melihat, Pilpres dan Pileg 2019 hanya menjadi Pemilu borongan yang semakin menyimpang dari sistem presidensial murni.

Dari pernyataan Perludem ini maka timbul pertanyaan, bagaimanakah sebenarnya sistem presidensial yang cocok di tanah air? Sebab, bukankah sejak negara ini berdiri memang sudah menggunakan sistem presidensial? Lalu bagaimana dengan peran parpol dalam terciptanya kondisi pemerintahan saat ini?

Sistem Presidensial Ala Pancasila

“Bahwa Republik Indonesia tidak berdiri di atas Trias Politica, di mana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan judikatif sama sekali saling berpisah satu sama lain.” ~ Ir. Soekarno

Pernyataan Presiden Pertama tersebut, diungkapkan saat berpidato dalam rapat pleno Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pada 15 Juli 1945. Saat itu, sang Proklamator juga menyatakan kalau pembagian kekuasaan ala trias politica sudah dianggap kuno, sehingga ia menetapkan kalau sistem kekuasaan Indonesia harus dibagi secara proporsional.

Atas dasar pemikiran itu, maka sejak diproklamirkan sebulan kemudian, negara ini menggunakan sistem presidensial yang menurut Bung Karno sesuai dengan ideologi Pancasila. Sebelum dikhianati oleh dekritnya sendiri pada 1959, pemilihan presiden dan wakil presiden berada di tangan legislatif. Sistem presiden sebagai mandataris MPR ini, terus berlaku hingga kepemimpinan Orde Baru Soeharto tumbang.

Konsep trias politica sendiri, merupakan istilah yang diberikan oleh Immanuel Kant atas konsep pemikiran John Locke dan Montesquieu. Berdasarkan teori pemerintahan, keduanya menyatakan kalau kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus dipisahkan. Sehingga sistem presidensial yang dianut negara ini sebelumnya, tidak bisa dikatakan murni sistem presidensial.

Pemikiran yang sama juga datang dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie. Pakar hukum ini mengatakan kalau sistem pemerintahan yang dianut Indonesia lebih tepat disebut sebagai sistem pemerintahan terpadu (hybrid system), karena menerapkan sistem pembagian kekuasaan (distribution of power), bukan pemisahan kekuasaan (separation of power).

Pada negara yang menggunakan sistem presidensial murni, misalnya Filipina, selain memilih anggota legislatif (Pileg), negara pimpinan Rodridgo Duterte ini juga mengenal sistem pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) yang dipilih langsung oleh rakyat. Sistem Pemilu seperti inilah yang diadaptasi ketika reformasi bergulir, termasuk mengamandemen UUD 1945 yang mengatur pelaksanaannya.

Hanya saja, seperti yang dikeluhkan Perludem sebelumnya, pelaksanaan Pileg dan Pilpres yang akan digelar serentak tahun depan tersebut, juga masih belum benar-benar murni seperti yang diharapkan. Walau rakyat telah memiliki hak untuk memilih sendiri presiden dan wakil presidennya, namun tetap saja, pilihan yang diberikan pada rakyat sudah merupakan hasil “racikan” dan campur tangan parpol.

Kendali Parpol Atas Negara

“Pemilu milik rakyat. Itu keputusan mereka. Jika mereka kemudian berbalik dan marah, mereka harus menanggung sendiri akibatnya.” ~ Abraham Lincoln

Sejatinya ketika reformasi bergulir, sistem Pemilu yang merupakan hak sepenuhnya rakyat, seperti dinyatakan oleh Presiden Amerika Serikat ke-16 di atas itulah yang berupaya diwujudkan. Bahkan Pasal 6 UUD 1945 yang mengatur pengangkatan presiden pun diamandemen agar sistem presidensial dapat murni diterapkan.

Namun apa boleh buat, reformasi sistem Pemilu ternyata tidak dibarengi dengan sistem reformasi parpol. Kondisi ini, menurut Samuel P. Huntington dalam bukunya Political Order in Changing Societies, permasalahan seperti akan selalu terjadi apabila partai politik tidak mampu mengikuti perubahan yang terjadi sosial politik yang terjadi.

Sayangnya, bukannya berupaya terus memperbaiki kekurangan pelaksanaan Pemilu langsung yang demokratis melalui trial and error, parpol malah terlihat berupaya mempertahankan statusquo dan mengembalikan sistem Pemilu sebelum UUD 1945 diamandemen. Salah satunya dapat terlihat dari Pileg 2019 yang mengembalikan peran petinggi parpol dalam menetapkan siapa yang duduk di kursi Parlemen.

Tak hanya itu, pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan sistem Pemilu hampir saja dikembalikan pada tangan kekuasaan legislatif. Sehingga tak heran bila Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil, mengatakan kalau UU Pemilu paling demokratis yang pernah dilaksanakan di Indonesia hanyalah pada Pemilu 1999 saja.

Saat ini, ia menilai kalau sistem multipartai dengan koalisi parpol yang cair dan tidak berpegang pada ideologi atau representasi kelompok, membuat sistem presidensial menjadi tidak berjalan efektif. Akibatnya, berkaca pada Pilpres 2014 lalu, pemerintahan menjadi terbelah dan terpaksa harus diselesaikan dengan melakukan bagi-bagi jabatan dan proyek pembangunan bagi para elit parpol.

Bukannya setelah UUD45 di Amandemen yg terjadi di negeri ini adalah seperti itu, ParPol menjadi pemegang kekuasaan, khususnya di DPR. Petugas partai pun banyak berkeliaran, kewenangan MPR menjadi ompong, dst.

— Joe Kowe Tobat o (@Adiguna_RI) May 27, 2018

Kondisi ini, menurut Sosiolog dan Politikus asal Jerman Sigmund Neumman memperlihatkan kalau parpol di Indonesia telah mengalihkan fungsinya dari sebagai jembatan antara masyarakat dengan kekuasaan, menjadi institusi politik yang tujuannya memang hanya untuk meraih kekuasaan dan merebut dukungan bagi pemerintah.

Perubahan tujuan parpol yang hanya mengejar kekuasaan semata, memang pada akhirnya menyebabkan Pemerintah maupun legislatif menjadi semacam “boneka” parpol yang berupaya mendulang kekayaan negara demi kepentingan kelompok semata. Sehingga tak salah bila menilai negara ini berada dalam cengkeraman mulut parpol.

Keprihatinan akan kondisi Pemilu yang masih jauh dari nilai-nilai demokrasi, juga diungkap Peneliti Senior dari CSIS, J. Kristiadi. Menurutnya, rumitnya sistem Pileg dan Pilpres yang ada saat ini, dikarenakan memang belum ada sistem Pemilu yang sempurna dan dapat benar-benar mampu mewakili suara rakyat, sebab demokrasi itu sendiri sudah cacat sejak lahir.

Demokrasi yang cacat sejak lahir ini, sebelumnya juga pernah diucap oleh Plato. Murid kesayangan Socrates ini bahkan menyatakan kalau negara demokrasi akan gagal selamanya. Meski begitu, dalam buku The Republic, ia juga mengingatkan kalau demokrasi tetaplah yang terbaik dari yang terburuk.

Oleh karena itulah, di balik kekecewaan Perludem, juga terselip harapan agar pelaksanaan Pemilu ke depannya dapat lebih disempurnakan. Bukan sebaliknya, diberangus hanya karena parpol enggan mereformasi struktur internalnya. Karena bagaimanapun, Montesquieu juga mengingatkan, bila eksekutif dan legislatif berada dalam kekuasaan satu parpol, maka akan sangat mungkin menciptakan kekuasaan layaknya tirani. (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]artai Nasional Demokrat alias Nasdem bukanlah pendatang baru dalam dunia politik tanah air. Mungkin dari segi usia, partai tersebut masih bau kencur, tapi kalau soal pengalaman jangan dianggap remeh. Konon, pendiri partai ini merupakan salah satu alumni terbaik Partai Beringin.

Namun, di balik menterengnya nama besar Nasdem, rupanya ada sedikit ketimpangan yang membuat elektabilitasnya anjlok. Berdasarkan hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Partai Nasdem diprediksi terancam nggak lolos ke parlemen pada tahun 2019 nanti. Ah, masa sih?

Nasdem diperkirakan akan kesulitan untuk mencapai ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu serentak tahun depan. Ededehhh, kalau ini sampai terjadi, maka Opa Suryo Paloh nggak akan berewokan lagi dan Jokowi pun bakal gigit jari.

Sekjen Partai NasDem Jhonny G Plate mengatakan pihaknya akan menjadikan hasil survei… https://t.co/U33Xsr8z1o

— Romel Enriko (@enrikoae) January 25, 2018

Kelihatannya hasil survei ini cukup membuat Nasdem was-was. Sekjen Nasdem Jhonny G Plate bahkan menuturkan bahwa mereka akan menjadikan hasil survei tersebut sebagai acuan untuk mengevaluasi kinerja seluruh kader Nasdem.

Hm, memang harus demikian. Apalagi udah masuk tahun politik nih. Setidaknya Nasdem perlu membuat evaluasi dan meningkatkan kinerja semua kadernya. Selain itu, nggak boleh mengabaikan benteng pertahanan. Yah, buat jaga-jaga doang, siapa tau ada musuh, entah di dalam maupun di luar selimut, kan?

Intinya, nggak usah terlalu cemas lah. Masa, Partai sebesar Nasdem ciut gara-gara hasil survei? Itu kan ucul. Apa kata dunia nanti? Emang nggak malu ya, kalau bakal jadi bahan cerita selama tujuh turunan?

Jangan cemas lagi ya, Nasdem. Kamu nggak sendirian kok. Noh, ada juga partai lain seperti PPP, PKS, PAN dan Hanura yang senasib sepenanggungan denganmu. Uchhh, uchhh, unchhh  (berpelukan).

Sebenarnya kalau ini benar-benar terjadi, Gerindra juga bisa terancam tanpa koalisi nih. Soalnya dua soulmate-nya yakni PAN dan PKS juga diprediksi akan kesulitan menembus ambang batas parlemen. Nah, berarti nasib Prabowo dan Jokowi sama aja nih atau gimana? Au ah, kita liat aja tahun depan deh. (K-32)

PinterPolitik.com

“Janganlah kita lupakan demi tujuan kita, bahwa para pemimpin berasal dari rakyat, dan bukan berada atas rakyat.” ~ Ir. Soekarno

[dropcap size=big]P[/dropcap]emimpin berasal dari rakyat dan dipilih oleh rakyat, itulah hakikat dari pemilihan umum (pemilu) langsung. Melalui Pemilu, rakyat memilih sosok yang tak hanya mumpuni dalam memimpin, tapi juga mampu memberi rasa aman dan kesejahteraan. Tak heran bila pemilu kerap diibaratkan sebagai pesta rakyat, karena pada saat itu kekuasaan sepenuhnya ada di tangan rakyat.

Dua tahun mendatang, pesta itu akan kembali digelar. Rakyat akan memiliki ‘kuasa’ untuk mempertahankan maupun menjegal pemimpin tertinggi negeri. Sejumlah survei dan analisa mulai digelar, memprediksi kemungkinan yang akan terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Mampukah presiden masa ini, Joko Widodo, mempertahankan singgasananya? Dan siapakah yang sekiranya akan bernyali untuk mencuri?

“Kami mengharapkan Pak Prabowo tetap sehat dan maju untuk 2019. Sebab, kalau Prabowo terpilih sebagai pemimpin nasional, akan membuat posisi Indonesia lebih kuat,” itulah harapan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Kamis (20/4). Kemenangan di pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta merupakan tolok ukur untuk mengusung Prabowo Subianto maju sebagai calon Presiden pada 2019.

Wacana akan terjadinya pertarungan kedua kalinya antara Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019 nanti, juga diamini oleh Pengamat Politik Ray Rangkuti, Jumat (13/1) lalu. Secara faktual, menurutnya, hanya nama Prabowo yang mencuat sebagai kandidat alternatif melawan Jokowi. Dari parpol besar lainnya pun, ia melihat belum ada yang kepopulerannya setingkat dan menonjol dari Prabowo.

Survei Kompas: #Jokowi #Prabowo Dominasi Bursa #Pilpres2019 Segini #Elektabilitas Keduanya https://t.co/oH0vIBZHZH via @tribunmedan

— Tribun Medan (@tribunmedan) May 29, 2017

Elektabilitas Jokowi Masih Tinggi

“Biarkanlah rakyat yang menentukan arah bangsa ini akan dibangun, dan bagaimana rakyat akan menjaga masa depannya, sebab rakyat pemilik sah konstitusi.” ~ Munir

Namun Fadli Zon sebaiknya jangan besar kepala dulu, karena menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, Jokowi masih menjadi primadona untuk memimpin Indonesia. “Jika head to head Jokowi versus Prabowo, maka Jokowi 50,2 persen dan Prabowo 28,8 persen. Belum putuskan atau tidak menjawab atau rahasia sekitar 20 persen,” katanya, Rabu (22/3).

Pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi memang berhasil mengalahkan Prabowo, namun dengan perolehan suara yang tipis, yaitu 70.997.833 suara (53 persen) dan Prabowo 62.576.444 suara (46 persen). Menghadapi 2019 nanti, Jokowi bahkan sudah mengantungi dukungan dari tiga partai, yaitu Nasdem, Hanura, dan Golkar, di samping PDI Perjuangan. Namun, dukungan masih dapat berubah, tergantung peta politik jelang pendaftaran calon nanti.

Qodari mengatakan, ada lima tolok ukur masyarakat dalam menentukan presiden yang akan dipilih. Hasil survei ini, lanjutnya, merupakan tanggapan langsung warga. “Lima alasan tertinggi memilih capres, yaitu dekat dengan rakyat 22,4 persen; terbukti kerjanya 18,8 persen; berjiwa sosial dan baik 9,3 persen; membawa perubahan 9,3 persen; dan berani 6,2 persen,” terangnya.

Hasil yang sama juga diraih Harian Kompas, Senin (29/5). Survei yang dilakukan April 2017 menunjukkan 41,6 persen responden menyatakan jika pemilu dilakukan saat ini, akan memilih Jokowi. Sementara Prabowo dipilih 22,1 persen responden. “Survei Saiful Mujani Research and Consulting juga memperlihatkan 58 persen masyarakat cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi‎,” kata Ketua Umum PKPI Hendropriyono, Senin, (12/6).

Mantan kepala BIN tersebut mengatakan, dukungan pada Jokowi tak lepas dari kondisi perekonomian Indonesia yang terus membaik. Salah satu indikatornya, naiknya peringkat Indonesia sebagai tempat layak berinvestasi. “Lembaga rating Standard & Poor’s menaikkan sovereign rating Indonesia menjadi BBB dengan outlook stabil. United Nations Conference on Trade and Development juga menempatkan Indonesia sebagai negara berprospek investasi ke-4 dunia setelah Amerika, Tiongkok, dan India.”

Melemahkan Presiden Terlemah

“Hidup adalah tantangan, jangan dengarkan omongan orang, yang penting kerja, kerja, dan kerja. Kerja akan menghasilkan sesuatu, sementara omongan hanya menghasilkan alasan.” ~ Ir. Jokowi

Prinsip kerja tanpa peduli omongan orang, sepertinya prinsip yang tepat dilakukan Jokowi. Karena sejak terpilih sebagai presiden, ia memiliki jumlah haters yang cukup banyak, terutama dari para pendukung Prabowo. Tipisnya suara kemenangan yang diraih juga menyebabkan pemerintahan Jokowi banyak mendapatkan guncangan dari anggota legislatif yang awalnya berkoalisi sebagai oposisi.

Fakta ini pula yang membuat analis politik dari Northwestern University, Prof. Jeffrey Winters menilai kalau Jokowi adalah presiden terlemah dalam sejarah politik Indonesia. “Jokowi presiden terlemah sejak masa Gus Dur. Dia ditinju oleh tokoh-tokoh politik yang tidak peduli dia jatuh,” kata Winters seperti dikutip dalam Wall Street Journal, Selasa, (28/7/2016).

Lemahnya posisi Jokowi ini, memang pada akhirnya banyak menguntungkan pihak-pihak yang ingin menjatuhkannya. Selama tiga tahun pemerintahannya, tak sedikit isu-isu yang dihembuskan untuk menjungkal kepemimpinan Jokowi. Bahkan sempat beredar upaya makar yang dilakukan pihak-pihak tertentu, dengan mendompleng aksi massa terkait kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lalu.

Terjangan Fitnah

“Saya melihat ada tiga isu artifisial yang diarahkan ke Istana, ke pemerintah. Satu, anti-Islam, kedua antek China, ketiga pro-PKI.”

Tiga isu ini diungkapkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5) lalu. Teten yang juga sempat diisukan sebagai antek komunis oleh Alfian Tanjung ini mengimbau, kritik yang ditujukan kepada pemerintah sebaiknya dilakukan secara proporsional.

Tudingan-tudingan bohong yang diarahkan secara masif kepada Presiden Jokowi ini, menurut Teten, sebenarnya untuk membentuk opini masyarakat. Berita-berita bohong itu, lanjutnya, tidak hanya mengotori demokrasi, namun juga tidak produktif di tengah usaha pemerintah menjalankan roda pembangunan nasional. (Baca: Jokowi: PKI, Gebuk Saja!) 

Sangat keterlaluan mereka yg fitnah Jokowi. Presiden RI sampai hrs mempertahankan diri di FB. Mari hantam mrk yg melakukan itu thd Presiden pic.twitter.com/uLzpdBierz

— Daemoen (@Mentimoen) June 5, 2017

Kebijakan Tidak Populis

“Saya tahu, banyak yang memaki-maki saya. Untuk awal-awal. Itu yang karena belum tahu arahnya mau kemana. Saya siap tidak populer. Saya siap dimaki-maki.”

Pernyataan ini Jokowi akui karena sudah siap dengan segala keputusan yang diambil, terutama kebijakan yang tak populis. Ada beberapa kebijakan yang ia ambil dan ini berisiko menggerus popularitasnya. Diantaranya adalah kebijakan mengalihkan subsidi BBM, menolak impor beras, hingga menghukum mati pengedar narkoba.

Jokowi sadar kalau perubahan yang ia dorong akan menyakitkan masyarakat. Namun, semuanya juga harus sadar kalau perubahan biasanya dimulai dengan hal-hal yang sakit. “Jangan dipikir Jokowi penakut, itu yang perlu dicatat. Waktu mengalihkan BBM November lalu, saya diingatkan. ‘Pak Jokowi, kalau mengalihkan akan menghilangkan subsidi, maka popularitas akan jatuh’. Itu risiko. Tidak ada masalah buat saya.”

“Tapi saya yakin tahun ini kita akan tumbuh seperti tahun kemarin. Orang bekerja harus optimis, jangan pesimis. Masyarakat juga harus optimis. Kalau ada suara-suara miring, itu tolong diluruskan. Mohon dijelaskan sebetulnya kondisinya seperti ini. Saya kira itu tugas kita bersama, sehingga tak menjadi rumor yang tak baik,” katanya Sabtu (16/5). (Baca: “Tugu” Rakyat, Simbol Protes Mahasiswa) 

Presidential Threshold?

“Hari ini Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menyatakan dukungannya kepada Ir Joko Widodo untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden RI tahun 2019 yang akan datang.”

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Senin (12/6) secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi sebagai calon presiden dalam Pilpres 2019. Namun dukungan PKPI pimpinan Hendropriyono ini tentu tak akan banyak artinya bila ambang batas Presidential Threshold (Pres-T) yang kini tengah diributkan pemerintah dan DPR, ternyata berada di angka di atas 10 persen. Sebab PKPI tidak dapat mengusung Jokowi tanpa berkoalisi dengan partai lainnya.

Tarik ulur ambang batas Pres-T dalam pembahasan RUU Pemilu ini memang akan sangat berpengaruh di Pilpres 2019. Sebagian besar menganggap partai koalisi Jokowi, yaitu PDI Perjuangan, Golkar, dan Nasdem, ngotot ambang batas tetap 20 persen untuk memantapkan langkah Jokowi sebagai presiden untuk kedua kalinya. Sementara partai-partai kecil yang mendukung Jokowi beranggapan, tingginya ambang batas hanya akan menjegal mereka untuk menjadi partai tunggal pengusung Jokowi. (Baca: Jokowi Dijebak Presidential Threshold)

Belajar Dari SBY

“Dari sisi komitmen dan kepemimpinan, Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) berbeda sekali dengan Pak Joko Widodo. Dua profesional yang berbeda.” ~ Sri Mulyani Indrawati

Ucapan Menteri Keuangan ini disetujui Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampow, ia mengatakan SBY dan Jokowi mempunyai gaya kepemimpinan sendiri. “Kalau SBY hati-hati betul dalam memilih menteri, karena tidak mau pilih figur yang dicerca publik, dia tidak berani ambil risiko. Jokowi adalah orang yang mau ambil risiko terkait keputusan politiknya,” katanya, 22 Desember 2014.

Dari segi gaya kepribadian, Jokowi juga berbeda sekali dengan SBY. “SBY tidak tahan di-bully sementara Jokowi membiarkan dirinya di-bully. Meskipun dipilih oleh publik, namun dia tidak mau melayani publik secara gampangan,” jelasnya. Tak pelak, keputusannya berefek pada kepuasan kinerja yang rendah yaitu hanya 40,7 persen saja, sedangkan pemerintahan awal SBY, kepuasan masyarakat mencapai 70 persen.

Kepuasan masyarakat memang sangat berpengaruh pada tingkat elektabilitas, sikap hati-hati SBY ini juga yang pada akhirnya menuntunnya menjabat sebagai presiden selama dua periode. Walaupun di tahun 2017 ini tingkat kepuasan masyarakat meningkat menjadi 66,4 persen, namun mampukah Jokowi mengambil hati sebagian masyarakat yang sudah terlanjur kecewa, pada Pilpres 2019 nanti?

Peneliti Senior Network for South East Asian Studies, Muchtar Effendi Harahap berpendapat Jokowi akan sulit menang pada Pilpres 2019 mendatang. “Parpol pendukung Jokowi sangat mungkin gagal mempengaruhi massa pemilih. Mengapa? Mesin parpol tidak akan bekerja efektif dan mendulang suara pemilih maksimal untuk Jokowi, karena pamor PDI Perjuangan pun tengah merosot,” terangnya, Sabtu (27/5).

Muchtar juga melihat sebagian umat Islam masih menganggap rezim Jokowi adalah rezim anti-umat Islam dan kerap mengkriminalisasi aktivis dan ulama Islam. “Itu akan diperkuat lagi apabila PPP dan PKB selaku parpol Islam tidak mendukung resmi Jokowi,” katanya. Apalagi selama tiga tahun berkuasa, Jokowi dinilai belum berhasil menunjukkan prestasi sesuai janji kampanye dan rencana pembangunan nasional jangka menengahnya.

Di sini lain, Qodari berpandangan kalau elektabilitas Jokowi akan tetap meningkat walaupun dukungan parpolnya rendah. Kinerja Jokowi-JK yang tinggi dalam bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesetabilan harga di daerah terpencil, kebijakan tol laut, pemberantasan korupsi, eksekusi hukuman bagi pengedar narkoba, dan hubungan baik dengan Arab Saudi, menjadi alasan utama masyarakat memilihnya. Jadi, mampukah Jokowi memenangi pertarungan Pilpres 2019 nanti? Berikan pendapatmu. (Berbagai sumber/R24)