Inilah pentingnya acceptance agar bisa tumbuh lebih besar. Ya nggak tuh? 

#Megawati #MegawatiSoekarnoputri #PDIPerjuangan #PDIP #Pemilu2024 #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

(1) Inikah strategi yang paling pas untuk Jokowi?

#Jokowi #Pemilu2024 #Pilkada2024 #Pilpres2024 #pinterpolitik #beritapolitik #politikIndonesia #politik

(2) Usai Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak memiliki pengaruh sekuat dulu. Bahkan, ada anggapan bahwa sejumlah elite mulai meninggalkan Jokowi.

(3) Mungkin, ini saatnya Jokowi mempertimbangkan strategi Kepung Desa-Kuasai Kota. Strategi geografis ala Mao Zedong ini digunakan untuk menguasai gerakan akar rumput di daerah-daerah.

(4) Hmm, gimana menurut kalian? Mungkinkah ini strategi yang dibutuhkan Jokowi saat ini? Share your thoughts in the replies!

Oleh: Kiki Esa Perdana

PinterPolitik.com

Saat kecil, penulis beberapa kali datang ke lapangan, sengaja untuk melihat kampanye partai politik, bukan ingin mendengar visi misi atau program mereka, tapi ingin menikmati live music yang biasa mereka hadirkan, atau menikmati berbagai macam jajanan yang ada disana. 

Penulis ingat pernah datang ke salah satu lapangan dekat rumah untuk menonton kampanye, di sela-sela persuasi sambil teriak-teriak untuk mencolok nomor sekian, mereka juga menampilkan hiburan yaitu penyanyi dangdut terkenal dari kota sebelah.

Masih sedikit pula teringat akan penampilan penyanyi dangdut tersebut, penyanyi dangdut tersebut menggunakan baju ketat yang berwarna sesuai dengan warna partai yang sedang kampanye. 

Di Tengah Tengah nyanyian penyanyi tersebut seringkali meneriakan nomor urut partai tersebut, baru setelah beberapa waktu tersadar bahwa itu semua merupakan praktik dari pesan subliminal di komunikasi politik, dimana pesan subliminal adalah sebuah pesan yang terus-menerus tanpa kita sadari ditangkap dan diserap oleh otak bawah sadar kita, namun kali ini pesan atau informasi yang disampaikan berisi muatan politik. 

Namun lambat laun terasa banyak sekali perubahan dalam hal berkampanye, semua berubah seiring dengan kemajuan teknologi. Penulis ingat perubahan signifikan tersebut tampak terjadi pasca barack Obama jadi presiden untuk pertama kalinya sekitar tahun 2008. Kala itu Obama mulai menggunakan kekuatan internet untuk menggapai komunikan atau voters mereka.

Dalam catatan memori penulis, gaya kampanye modern seperti ini telah menginspirasi banyak sekali partai dalam penyampaian pesan politik mereka. Beberapa partai politik di Inggris malah pernah mengakui bahwa mereka terinspirasi untuk melakukan kampanye digital seperti halnya yang dilakukan oleh Barack Obama. 

Namun bukan berarti penggunaan kampanye digital lebih murah dibandingkan kampanye konvensional yang melibatkan massa. Menurut yang pernah penulis analisa di website Indonesia corruption watch, untuk kepentingan kampanye Barack Obama, dalam tujuh triwulan masa kampanye mereka berhasil mengumpulkan dana sebesar 640 juta dolar yang mana semuanya merupakan hasil sumbangan hasil crowdfunding alias dari sumbangan masyarakat dan bukan menggunakan uang negara, Obama pada saat itu muncul sebagai pembaharu yang sangat mengedepankan keterbukaan dan transparansi dalam kampanye nya.

Dana 640 juta dollar tersebut menurut Center for Responsive Politics merupakan dana yang terbesar dalam sejarah pemilu AS.  

Lalu bagaimana di Indonesia di tahun 2024 ini? Untuk komunikasi politik kita sejak beberapa tahun ke belakang pernah sedikit berfokus pada isu popular untuk penyampaian kebijakan pemerintah, misal peraturan penggunaan produk lokal dalam keseharian para pejabat saat pergi ke kantor, mulai dari Sepatu, sabuk hingga jaket untuk maksimalisasi UMKM lokal dalam tatanan ekonomi. Lalu beberapa pejabat negara sempat focus pada industri motor custom, untuk menaikan industri kreatif lokal Indonesia. Saat itu, penulis berpikir bahwa isu isu popular ini akan terus digunakan saat kampanye pemilihan umum, ternyata benar. 

Kampanye sendiri diartikan sebagai suatu proses Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Menurut hemat penulis, kampanye di Indonesia masih belum dapat menjalankan kampanye digital sepenuhnya, karena banyak keterbatasan, mulai dari; fasilitas dan infrastruktur teknologi yang berbeda di setiap daerah, lalu ada program partai yang nampaknya lebih senang pada pengerahan massa dalam jumlah signifikan di satu tempat daripada jumlah followers besar di media sosial.

Yang sedikit berbeda pada kampanye 2024 ini, banyak partai berfokus pada isu isu populer, seperti maksimalisasi penggunaan aplikasi TikTok, tarian tarian populer, hingga penggunaan influencer yang berpengaruh versi kelompoknya masing-masing, mulai dari selebriti, pemuka agama populer, motivator hingga seniman stand-up comedy dan presenter. 

Penggunaan isu popular pada kampanye politik ini sebenarnya masih menjadi ajang pertaruhan yang besar, tidak semua para pemilih akan langsung setuju dan akan berpikir sesuai dengan rencana partai saat kampanye, misal kita lihat kader partai tertentu jogged di TikTok dengan repeated jingle partai, atau politisi tiba tiba live tiktok untuk menyapa voters mereka, atau capres tiba tiba muncul versi AI sambil jogged jogged di berbagai platform media, baik ABL atau BTL.

Pemilih yang merupakan fans garis keras mungkin belum terbiasa dan Ikhlas melihat partai idolanya tetiba mengikuti isu popular dan sedikit terlepas dari model idealisme yang diharapkan dari sebelumnya, bisa jadi yang tadinya loyal, langsung ditinggalkan begitu saja.   

Akhirnya sudah selesai musim kampanye pada pilpres kita tahun 2024 ini, kita tinggal menunggu hasil resmi dari semua proses yang tengah berlangsung, untuk negara yang masih “belajar” berdemokrasi, pemilihan umum kemarin lumayan berhasil walau belum layak dibilang sukses dan masih sedikit dapat untuk dirayakan.  

Artikel ini ditulis oleh Kiki Esa Perdana

Kiki Esa Perdana adalah Dosen Ilmu Komunikasi Tanri Abeng University, menaruh perhatian pada Komunikasi politik

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian? 

PinterPolitik.com 

Perebutan kursi Ketua DPR di antara Partai Golkar dan PDIP semakin memanas, menciptakan atmosfer politik yang tegang pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Meskipun perolehan suara Partai Golkar berada di bawah PDIP dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, namun Partai Golkar berkeinginan keras untuk merebut kursi Ketua DPR dari tangan PDIP. 

Menurut Undang-Undang (UU) MD3, PDIP sebagai partai peraih suara terbanyak dalam Pileg 2024 memiliki hak untuk menempati kursi Ketua DPR. 

Namun, kabar mengenai niat Partai Golkar untuk merevisi UU MD3 guna menduduki kursi Ketua DPR telah mulai beredar. 

Jika niat tersebut terwujud, maka itu kiranya akan mengulang kembali peristiwa tahun 2014 lalu. Saat itu, Partai Golkar berhasil menduduki posisi Ketua DPR meskipun peringkatnya dalam Pileg berada di posisi ketiga, di bawah PDIP dan Partai Gerindra. 

Dalam sidang yang diwarnai walk out parpol koalisi pendukung pemerintah yang dipimpin PDIP itu, Partai Golkar berhasil memenuhi syarat jika kandidat pimpinan DPR harus didukung oleh minimal lima fraksi. 

Saat itu, Partai Golkar yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mendapatkan dukungan dari PPP, PKS, PAN, dan Partai Gerindra untuk menempati kursi Ketua DPR. 

Partai Golkar memang memiliki sejarah yang kuat dalam menempati posisi Ketua DPR. Sejak awal berdirinya, Partai Golkar telah berhasil menempatkan 12 orang kader terbaiknya sebagai Ketua DPR. 

Sementara itu, PDIP baru saja berhasil menempatkan satu kadernya sebagai Ketua DPR, yakni Puan Maharani periode 2019-2024. 

Berdasarkan sejarah dan prestasi yang telah diraih itu, banyak pihak menganggap bahwa Partai Golkar lebih layak menempati posisi Ketua DPR daripada PDIP. 

Namun, hal ini tidak serta merta membuat PDIP menyerah begitu saja. PDIP juga memiliki basis massa yang kuat dan dukungan politik yang signifikan. 

Bahkan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto telah memberikan peringatan kepada Partai Golkar untuk tidak mengusik dan mencoba mencari celah untuk merebut kursi Ketua DPR RI lewat revisi UU MD3. 

Hasto menegaskan jika PDIP memiliki kesabaran yang terbatas soal itu. Dia menyatakan jika PDIP tidak ingin peristiwa 2014 lalu terulang kembali. 

Lantas, mengapa Partai Golkar dinilai lebih pantas untuk menempati posisi Ketua DPR RI dibandingkan PDIP? 

Golkar Diterima Semua Kalangan? 

Partai Golkar telah melangkah jauh sejak era Orde Baru. Dalam kancah perpolitikan Indonesia, Golkar telah menancapkan akarnya sebagai partai yang memiliki identitas sebagai penguasa utama pemerintahan atau ruling party. 

Menurut cendekiawan Inggris William A. Robson, esensi mendasar politik adalah tentang mencari dan mempertahankan kekuasaan. 

Pandangan ini telah terkait erat dengan teori sirkulasi elite yang diungkapkan sosiolog Italia, Vilfredo Pareto. 

Menurut Pareto, kursi kekuasaan akan senantiasa berganti karena elite-elite yang baru selalu ingin menggantikan elite yang sedang berkuasa. 

Dalam konteks ini, Partai Golkar dengan sejarahnya yang panjang kiranya sedang mengincar peran yang lebih dominan di pemerintahan baru periode 2024-2029, yakni menempati kursi Ketua DPR. 

Ambisi ini tampaknya dapat dipahami sebagai dorongan alamiah dari kader-kader hingga elite partai yang terpatri dalam keinginan akan kekuasaan seperti yang terjadi di masa lalu.  

Selain itu, keberlanjutan Partai Golkar dalam politik pemerintahan tidak hanya bergantung pada satu sosok sentral. 

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung dalam bukunya yang berjudul The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik menjelaskan bahwa Golkar adalah partai yang fleksibel, mampu merangkul berbagai latar belakang, karakteristik, dan ideologi untuk bersinergi sebagai catch-all party. 

Sikap terbuka dan kepemimpinan yang tidak terpusat pada satu sosok, dengan adanya banyak tokoh kuat dan faksi di dalam partai, menjadikan Golkar memiliki kemampuan lobi yang lebih mudah. 

Berbeda dengan PDIP yang kepemimpinannya terpusat pada sosok sang Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri, membuat PDIP sulit untuk melakukan lobi secara efektif karena harus melalui persetujuan “sang Ratu”. 

Ketika memimpin lembaga seperti DPR, diperlukan sosok atau partai politik yang dapat mengakomodir beragam kepentingan. Dengan karakteristiknya yang inklusif, Partai Golkar muncul sebagai partai yang dinilai tepat untuk memegang peran ini. 

Namun, ambisi untuk menempati kursi Ketua DPR tidaklah mudah. Persaingan politik yang ketat, baik di internal maupun eksternal partai tampaknya akan menjadi tantangan utama. 

Pada akhirnya, Partai Golkar kiranya memang telah memegang peran penting dalam peta politik Indonesia. Sejarahnya yang kuat dan adaptabilitasnya yang teruji telah menjadikannya sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan. 

Dengan ambisi untuk menduduki posisi yang lebih tinggi dalam pemerintahan, Golkar menunjukkan bahwa mereka berusaha senantiasa relevan dan berupaya untuk memainkan peran yang signifikan dalam pembangunan politik Indonesia yang lebih lanjut. ‘

Optimaes vs Populares 

Dalam sejarah politik, persaingan antar partai atau faksi adalah hal yang lumrah. Bahkan, dalam kerangka politik yang berbeda, motif dan dinamika persaingan seringkali tetap sama. 

Salah satu contoh yang menarik adalah politik Romawi Kuno yang terkenal dengan persaingan antara Optimates dan Populares. 

Di Romawi Kuno, Optimates dan Populares adalah dua faksi yang mewakili kepentingan yang berbeda-beda. 

Optimates, yang terdiri dari elit aristokrat, senator, dan orang-orang kaya, mengejar kepentingan mereka sendiri dengan mempertahankan struktur politik yang menguntungkan mereka. 

Sebaliknya, Populares mewakili kepentingan rakyat jelata atau plebeian, menekankan aspirasi dan kebutuhan mereka.  

Ketika kita melihat politik Indonesia, kita dapat menemukan paralel yang menarik. Partai Golkar, dengan basis elitnya dan akses yang kuat terhadap sumber daya politik, menyerupai Optimates dalam banyak hal. 

Partai ini terbiasa memanfaatkan koneksi dan dukungan internal untuk memenangkan posisi strategis, seperti kursi Ketua DPR. 

Sebaliknya, kendati kian dipertanyakan relevansinya, PDIP dengan narasi “wong cilik” dan retorika populisnya, menarik dukungan dari kelas bawah, mirip dengan peran yang dimainkan oleh Populares dalam politik Romawi Kuno. 

Perbandingan antara Optimates dan Partai Golkar, serta Populares dan PDIP, memberikan wawasan menarik tentang dinamika politik di masa lalu dan sekarang. 

Seperti yang terjadi di Romawi Kuno, persaingan antara faksi-faksi ini sering kali merupakan perjuangan untuk mengendalikan pemerintahan dan sumber daya negara. 

Bagi Optimates atau Partai Golkar, itu berarti mempertahankan dominasi elite mereka, sementara bagi Populares atau PDIP, itu berarti memperjuangkan kepentingan rakyat.  

Kunci dari persaingan politik ini adalah kemampuan untuk memobilisasi massa dan memengaruhi opini publik. 

Partai Golkar menggunakan jaringan yang kuat dan sejarahnya sebagai partai penguasa untuk memperoleh dukungan internal dan eksternal. 

Mereka dapat dengan mudah mengamankan kursi penting seperti Ketua DPR dengan memanfaatkan sumber daya dan pengaruh mereka. 

Di sisi lain, PDIP mengandalkan basis massa yang kuat dan retorika populis untuk meraih dukungan, memanfaatkan aspirasi rakyat jelata dalam upaya mereka untuk memenangkan kursi-kursi strategis.  

Namun, perlu diingat bahwa dalam politik, tidak semua hal berjalan sesuai dengan rencana. Kepemimpinan dalam lembaga seperti DPR memerlukan lebih dari sekadar dukungan massa atau retorika politik. 

Pentingnya kemampuan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan melakukan lobi politik tidak boleh diabaikan. 

Terlepas dari seberapa kuatnya retorika, yang penting dalam politik adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyat.  

Dengan demikian, ketika mengamati persaingan politik di masa lalu dan sekarang, akan terlihat bahwa meskipun aktor dan konteksnya berubah, motif dasar dan dinamika persaingan tetap sama. 

Ini adalah cerminan dari sifat yang abadi dari politik manusia, di mana kekuasaan, kepentingan, dan aspirasi selalu menjadi pusat dari perjuangan politik. (S83) 

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Berkaca pada hasil Pileg 2024, PKB dan PKS agaknya akan menjadi dua entitas politik yang akan terus terlibat dalam persaingan ceruk suara pemilih Islam ke depan. Terlebih, di saat PAN seakan telah melepaskan diri dari karakter Islam dan PPP harus “terdegradasi” dari kancah legislatif nasional.

PinterPolitik.com

Kepiawaian manuver politik PKB di bawah komando Muhaimin Iskandar (Cak Imin) serta militansi kader serta simpatisan PKS beserta konsistensi ideologis mereka, agaknya akan membuat kedua partai itu menjadi dua kutub bagi pemilih Islam ke depan. Dalam hal ini, menyingkirkan semua parpol Islam pesaing.

Ya, di Pemilihan Legislatif (Pileg) nasional 2024, PKB mendulang prestasi dengan torehan lebih dari 16 juta suara atau 68 kursi parlemen. Padahal di 2019, mereka hanya meraih sekitar 13,5 juta suara dengan 58 kursi di DPR.

Sementara itu, PKS sukses bertengger sebagai parpol berhaluan Islam terkuat kedua dengan meraih 12.781.353 suara atau 53 kursi. Torehan itu meningkat dibanding edisi 2019 di mana PKS mendapat 11.493.663 suara atau 50 kursi parlemen.

Dengan karakteristik PAN yang seakan telah beralih dari haluan dan karakteristik Islam (korelasi dengan Muhammadiyah) ke nasionalis, PKB dan PKS sukses menjadi representasi pemilih Islam dari dua kutub yang berbeda, moderat dan konservatif.

Dapat dikatakan, baik partai besutan Cak Imin maupun Ahmad Syaikhu, sama-sama lolos “seleksi alam” parpol Islam di ajang Pemilu 2024.

Parpol berhaluan Islam lainnya, seperti PPP, Partai Ummat, dan PBB tampak menjadi penggembira karena gagal mendapatkan satu pun kursi di DPR periode 2024-2029. Takdir PPP menjadi yang paling tragis karena untuk pertama kalinya gagal ke parlemen setelah 50 tahun lebih eksis.

Lalu pertanyaannya, mengapa partai Islam menghadapi “seleksi alam” cukup signifikan di 2024? Serta, bagaimana masa depan PKB dan PKS dalam percaturan politik Indonesia ke depan?

“Hukum Alam” Untungkan PKS-PKB?

Secara kasat mata, tersingkirnya beberapa parpol berhaluan Islam di Pemilu 2024 dan hanya menyisakan PKB serta PKS dapat dipetakan, plus memang telah diprediksi sebelumnya. Setidaknya, hal itu dapat dijelaskan berdasarkan empat alasan.

Pertama, kendati mayoritas penduduk beragama Islam, tren kekinian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia lebih tertarik pada lingkaran permainan dan gagasan partai nasionalis dan sekularis besar dalam konteks politik.

Fenomena itu ditambah dengan karakteristik party-id di Indonesia yang begitu lemah, yakni kondisi kedekatan atau interelasi pemilih dengan parpol tertentu, khususnya yang merepresentasikan Islam.

Kedua, kegagalan kaderisasi dan rekrutmen, ditambah inkonsistensi dan kebingungan ideologis dialami oleh sebagian besar parpol berhaluan Islam.

Bahkan, PKS pun dikatakan pernah mengalami hal itu, khususnya terkait dilema ideologi, sebagaimana yang disiratkan Sunny Tanuwidjaja dalam sebuah publikasi berjudul PKS post-Reformasi Indonesia. Sunny mengatakan PKS sempat tampak berusaha mempenetrasi batasan yang selama ini berlaku bagi parpol Islam, yakni sedikit masuk ke spektrum moderat-nasionalis.

Ketiga, keterbatasan logistik penggerak mesin partai di seluruh wilayah menjadi faktor determinan tak terpisahkan dari tersingkirnya parpol seperti PPP, Partai Ummat, dan PBB.

Keempat, konflik internal dan pilihan dilematis dalam berkoalisi jelang dan di Pemilu 2024 menjadi faktor lain, terutama yang spesifik tampak dialami oleh PPP.

Faktor-faktor itu lah yang tampak menjadi latar belakang terjadinya “seleksi alam”, yang mana dalam hal  ini dapat dijelaskan melalui Duverger’s law atau hukum Duverger.

Kendati menjadi refleksi sistem politik negara Barat secara umum, Duverger’s law yang berakar dari gagasan ilmuwan politik Prancis, Maurice Duverger, kiranya menyiratkan derajat kesamaan yang serupa dengan case nasib parpol-parpol Islam di Indonesia.

Duverger menyatakan bahwa ada dua mekanisme dalam sistem politik yang menyebabkan pemungutan suara dalam ceruk spesifik akan bermuara lebih sedikit partai yang lebih dominan dan mengerucut pada dua entitas saja.

Pertama, partai-partai – dalam hal ini parpol Islam – yang “lebih kecil” tidak diberi atau memiliki cukup insentif untuk mengembangkan diri karena mereka mengalami kesulitan besar dalam memenangkan kursi atau keterwakilan. Hal ini berkorelasi dengan empat alasan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kedua, para pemilih enggan memilih partai ”lebih kecil” – sekali lagi dalam konteks parpol Islam – yang sebenarnya cukup representatif. Dalam sebagian besar kasus, mereka tidak ingin menyia-nyiakan  suara untuk partai yang tidak mungkin memenangkan kontestasi di sistem dengan skala yang lebih besar. Dalam konteks ini, sistem multipartai dan multiideologi.

Oleh karena itu, pemilih cenderung menyalurkan suara ke salah satu dari dua partai besar (berhaluan Islam) yang lebih berpeluang, memenangkan pemilu (setidaknya lolos ambang batas parlemen), dan menyalurkan aspirasi mereka.

Hakikatnya, individu akan lebih mudah menentukan pilihan saat mengerucutkan pilihan kepada dua hal. Baik yang dilakukan melalui metode eliminasi maupun personal representation dan proximity.

Di titik ini, Duverger’s law kemudian tampak relevan dengan “seleksi alam” yang pada Pemilu 2024 memunculkan PKB dan PKS sebagai parpol yang merupakan representasi dan pilihan ceruk suara Islam.

Lantas, dengan karakteristik berbeda sebagai sesama parpol Islam, bagaimana masa depan PKB dan PKS di blantika politik tanah air ke depannya?

Mustahil Jadi Penguasa?

Torehan apik nan kompak PKB dan PKS agaknya memang berlatarbelakang dan didukung oleh kekuatan spesifik masing-masing serta dinamika politik kontemporer yang terjadi.

Bagi PKB, kesuksesan di Pemilu 2024 tak dapat dilepaskan dari kepemimpinan Cak Imin, plus pencawapresannya mendampingi Anies Baswedan.

Cak Imin dinilai berhasil mempertahankan dan mempertajam dukungan akar rumput Nahdlatul Ulama (NU), serta mereka yang dikategorikan NU struktural maupun kultural. Menariknya, PKB berhasil meraih prestasi itu di tengah intrik Cak Imin dengan elite-elite NU dan Yenny Wahid mengenai arah politik Nahdliyin.

Sekali lagi, walaupun gagal, ekspektasi pemilih NU kiranya telah direngkuh Cak Imin sejak dirinya mendapat kesempatan sebagai kandidat RI-2.

Kontrak sosial-politik Cak Imin dengan NU pun kiranya turut menjadi faktor. Greg Fealy dalam analisisnya yang berjudul Nahdlatul Ulama and the politics trap menyebut menjelang Pemilu 2014, Cak Imin khawatir PKB tak mampu memenuhi ambang batas parlemen 3,5 persen.

Dia kemudian merancang salah satu strategi cukup brilian untuk mengamankan dukungan NU, yakni “mengikat” ormas Islam terbesar di Indonesia itu dengan penyaluran dana dan aset.

Seluruh kader PKB yang duduk di DPR maupun DPRD diinstruksikan untuk memberikan dana rutin kepada NU untuk keperluan administrasi. Selain itu, posisi para kader di legislatif juga disebut-sebut diutilisasi untuk merengkuh dana bagi program sosial dan keagamaan NU.

Bahkan, Cak Imin juga menjamin jika PKB bubar atau dibubarkan, maka semua asetnya akan dilimpahkan ke NU.

Lalu, bergeser ke sudut lain, yakni PKS. Pada ajang Pemilu 2024, strategi PKS yang telah disusun dan dijalankan sebelumnya tampak cukup berhasil.

Impresi konsistensi PKS di DPR sebagai penyeimbang pemerintah kiranya mempertebal ekspektasi serta militansi kader dan simpatisan selama proses politik 2024.

Tak hanya di level legislatif nasional, PKS pun tampak unggul sebagai representasi pemilih Islam dalam pertarungan DPRD.

Kemenangan di Jakarta menjadi sampel bahwa PKS cukup diminati pemilih Islam perkotaan yang bukan basis NU. Hal ini kiranya juga didukung oleh tren “pemilih hijrah” yang menjadikan PKS sebagai pilihan politik mereka.

PKS pun tampak apik dalam hal rekrutmen kader, bahkan sejak 2020 silam. Tokoh daerah yang potensial dan relevan dengan nilai-nilai PKS turut berkontribusi bagi torehan suara PKS, salah satunya adalah Gamal Albinsaid di Jawa Timur yang sukses melenggang ke DPR di debut politiknya.

Akhirnya, Pemilu 2024 tampak membentuk pola dan takdir partai berhaluan Islam di Indonesia ke depan. PKB dan PKS kemungkinan besar akan menjadi dua representasi ceruk suara Islam dengan karakteristik masing-masing yang berhasil lolos “seleksi alam” dan akan terus bertahan mewarnai perpolitikan tanah air.

Kini, tantangan besar bagi keduanya adalah keluar dari middle party trap atau jebakan partai tengah yang selama ini menggelayuti parpol berhaluan Islam. Menarik untuk ditunggu kiprah dan langkah politik PKB dan PKS berikutnya. (J61)

Hmm, care to share your thoughts about this? 

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Kepercayaan diri PKB dalam menyongsong Pemilu 2024 dan proses politik berikutnya dinilai merupakan buah kejeniusan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai politisi ulung. Utamanya yang terkait Nahdlatul Ulama (NU) dan Trah Gus Dur.

PinterPolitik.com

Kendati kemungkinan kalah sebagai cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dinilai menjadi kunci utama torehan positif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Pemilu 2024. Bahkan, PKB seolah begitu percaya diri menatap kompetisi politik berikutnya dengan standar yang lebih tinggi.

Terbaru, sikap PKB untuk menolak penurunan ambang batas parlemen dari 4 persen ke 0 persen, dan malah mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7 persen menunjukkan kebijakan strategis.

Dalam telaah impresi politik, hal ini dapat dilihat sebagai strategi untuk memperkuat posisi partai dalam sistem politik yang begitu dinamis. Dengan kesiapan dan sikap “melawan arus” untuk menaikkan ambang batas, PKB agaknya berusaha mempertahankan stabilitas politik atau status quo serta memperkuat legitimasi partai di mata publik.

Peningkatan suara sementara PKB di Pemilu 2024 menjadi 11,53 persen menandai kesuksesan strategi politik yang diterapkan oleh Cak Imin.

Secara sederhana, keberhasilan sebuah partai politik dalam meraih suara dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepemimpinan, citra partai, serta manuver dan sikap politik yang diusung.

Cak Imin, dengan kepiawaiannya jamak dinilai berhasil meningkatkan popularitas dan citra PKB sehingga mendapatkan dukungan lebih besar dari pemilih.

Bahkan, dengan torehan ini, Cak Imin kiranya berhasil meninggalkan kesan sukses mengalahkan dan mendelegitimasi signifikansi politik Yenny Wahid dan trah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk kesekian kalinya.

Lalu, mengapa pencapaian itu dapat diraih Cak Imin dan PKB?

Cak Imin Paling NU?

Jika diurai urutan peristiwa dan berbagai variabel sebelumnya, torehan suara PKB yang signifikan sejak Pileg 2009 hingga 2024 menunjukkan kemampuan Cak Imin dalam mengelola dukungan dan konsolidasi suara dari basis Nahdlatul Ulama (NU) sebagai konstituen tradisional mereka.

Eksistensi Cak Imin di pucuk pimpinan PKB seolah terjadi di momentum dan dengan cara yang tepat, sehingga mampu memobilisasi dukungan dari kalangan NU, baik struktural maupun kultural.

Greg Fealy dalam publikasinya yang berjudul Nahdlatul Ulama and the politics trap menyebut di bawah kepemimpinan Cak Imin lah, PKB untuk pertama kalinya mendapatkan dukungan terbuka dari NU.

Menurut Fealy, hal itu terlihat dari sikap politik Said Aqil Siradj maupun Ma’ruf Amin yang selalu dan pernah memberikan dukungan simbolis, plus sejumlah kiai NU yang secara terbuka memberikan dukungan kepada PKB.

Dalam analisis Fealy, hubungan PKB dengan NU terlihat semakin dekat jelang kontestasi elektoral 2014

Kala itu, Cak Imin dikatakan begitu cemas PKB berisiko tidak memenuhi ambang batas parlemen 3,5 persen, sehingga merancang dua strategi untuk mengamankan dukungan NU.

Pertama, Cak Imin disebut “mengikat” NU dengan skema penyaluran dana dan aset. Hal itu dilakukan dengan kinerja kolektif seluruh anggota dewan PKB, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang diinstruksikan untuk memberikan dana bulanan kepada NU untuk keperluan administrasi.

Posisi kader PKB di legislatif juga disebut digunakan untuk mendapatkan dana bagi program sosial dan keagamaan NU. PKB di bawah komando Cak Imin juga menjamin bahwa jika partai dibubarkan, seluruh asetnya akan dilimpahkan ke NU.

Kedua, Cak Imin berhasil merangkul pebisnis dengan modal mumpuni yang dapat mendanai program pemilunya di komunitas NU di daerah pemilihan PKB di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Fealy misalnya menyebut nama pemilik Lion Air, Rusdi Kirana, yang berhasil dibujuk masuk partai dan menjadi wakil ketua partai pada tahun 2014, sebelum mundur pada 2019.

Saat ini, bukan tidak mungkin PKB pun masih memiliki sejumlah donor kunci yang bisa saja bergerak di bawah radar karena kesepakatan tertentu.

Dengan demikian, mengacu pada torehan positif partainya, dapat dikatakan bahwa secara Cak Imin telah berhasil mengonsolidasikan kekuatan sosiopolitik NU ke PKB.

Lalu, apa makna dari pencapaian PKB dan Cak Imin saat ini dan di masa mendatang? Serta bagaimana potensi arah politik mereka?

Trah Gus Dur Tak Lagi Relevan?

Satu hal esensial dari tren positif PKB adalah, sikap, manuver, dan strategi politik Cak Imin berhasil membawa stabilitas internal partai.

Meskipun terdapat tensi politik panas yang sukar berkesudahan dengan trah Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yakni Yenny Wahid, Cak Imin mampu mematahkan signifikansi trah tersebut dan menjaga soliditas PKB.

Dalam telaah psikologi politik, kepemimpinan yang kuat dan kemampuan untuk menyeimbangkan kepentingan internal partai merupakan hal yang penting untuk mempertahankan integritas dan kohesi partai.

Hal ini lah yang kiranya secara personal sangat penting bagi Cak Imin dan para loyalisnya yang telah membesarkan PKB sejak pengambilalihan pada tahun 2008.

Bahkan, keterpilihannya sebagai cawapres Anies Baswedan, meski diprediksi kalah, adalah “kemenangan” tersendiri bagi Cak Imin di hadapan Yenny Wahid dan pihak NU lain yang berseberangan dengannya secara politik.

Di titik ini Cak Imin dinilai sebagai politisi jenius karena fleksibilitas dan kepiawaian politiknya dalam menghadapi dinamika politik. Predikat yang pernah diberikan Kishore Mahbubani kepada Joko Widodo  (Jokowi) karena karakteristik khas-nya dalam berpolitik.

Kemampuan adaptasi dan fleksibilitas politik merupakan faktor kunci dalam mempertahankan dan meningkatkan kekuasaan politik, termasuk yang kemungkinan terjadi pada Cak Imin dan PKB.

Lalu, interpretasi mengenai arah politik Cak Imin dan PKB berikutnya menjadi menarik. Meskipun Cak Imin kerap terlihat konsisten mengusung tajuk “perubahan”, namun PKB tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam menjadi penyeimbang pemerintah atau oposisi.

Hal krusial itu yang mungkin menjadi pertimbangan utama yang paling realistis bagi Cak Imin dan PKB dalam menentukan arah politiknya selama periode pemerintahan 2024-2029.

Sebagai tokoh sentral dalam PKB, sekali lagi, Cak Imin dikenal memiliki sikap pragmatis dan fleksibel dalam berbagai skenario politik.

Sikap ini dapat membuka peluang bagi PKB untuk menyesuaikan diri dengan kondisi politik yang berkembang, termasuk dalam menentukan kemitraan politik. Bukan tidak mungkin, tajuk “perubahan” yang diusung Cak Imin adalah mengubah arah politik saat ini dan merapat ke koalisi pemenang nantinya.

Meskipun terdapat potensi bagi PKB untuk bergabung dengan kubu pemenang Pilpres 2024 yang kemungkinan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, namun kondisi koalisi yang sudah penuh sesak dengan delapan partai politik pengusung dapat menjadi kendala.

Persaingan untuk mendapatkan posisi dan konsesi politik dalam koalisi tersebut juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi keputusan dan penerimaan terhadap PKB.

Meskipun peluang untuk bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran masih memungkinkan, namun PKB kiranya tetap harus mempertimbangkan dengan cermat.

Utamanya, apakah bergabung dengan koalisi tersebut akan sesuai dengan visi dan misi partai, serta apakah hal tersebut akan memberikan keuntungan politik yang signifikan bagi PKB.

Berdasarkan analisis di atas, arah politik PKB selama periode pemerintahan 2024-2029 kemungkinan akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan strategis terkait dengan identitas partai, sikap dan fleksibilitas Cak Imin, serta kondisi politik dan potensi kemitraan politik dengan koalisi pemenang Pemilu dan Pilpres 2024.

Cak Imin dan PKB kemungkinan akan kembali memperagakan fleksibilitasnya dan mempertimbangkan dengan cermat berbagai opsi yang tersedia untuk memastikan kepentingan partai dan visi politiknya tetap terwujud dalam periode pemerintahan yang akan datang. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya dipandang sebelah mata saat menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto, justru dinilai menjadi sosok pembeda dan penentu kemenangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Mengapa demikian? 

PinterPolitik.com 

Dalam sebuah film layar lebar, pasti ada satu aktor yang akan ditunggu kehadirannya dan menjadi pembeda alur cerita. 

Jika Pilpres 2024 diibaratkan film layar lebar itu, maka sosok calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka lah yang agaknya memang menjadi aktor pembeda alur cerita tersebut. 

Hal ini bisa dilihat ketika sebagai sosok cawapres, awalnya kemampuan dan pengalaman Gibran selalu dipandang sebelah mata oleh berbagai pihak. Bahkan, termasuk oleh beberapa penasihat dari Prabowo Subianto sendiri. 

Hal ini diceritakan langsung Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo dalam acara “Syukuran Kemenangan orang Muda TKN Fanta” pada 22 Februari 2024 lalu.

Hashim menyebutkan saat itu Prabowo dihadapkan dengan keputusan yang sulit untuk menentukan siapa pendampingnya untuk menghadapi Pilpres2024. 

Prabowo yang menginginkan Gibran sebagai cawapresnya sempat mendapat masukan dari penasihat internal jika dirinya berpasangan dengan Gibran, maka kemungkinan besar dirinya akan mengalami kekalahan. 

Bahkan, Prabowo juga diprediksi akan mengalami penurunan elektabilitas sebanyak 8 persen dan akan terus merosot, hingga tidak bisa rebound dan tak bisa bangkit lagi. 

Hal ini sebenarnya berbanding terbalik dengan hasil survei LSI Denny JA pada bulan Agustus 2023 lalu, yang menyatakan jika Prabowo berpasangan dengan Gibran maka mereka diprediksi akan memenangkan Pilpres 2024. 

Namun dengan keyakinannya, dikatakan Hashim, Prabowo akhirnya memutuskan untuk tetap mengajak Gibran berpasangan dengannya di pilpres. 

Alasan Prabowo yang diungkapkan Hashim saat itu adalah dirinya ingin memberi kesempatan pada anak muda potensial seperti Gibran. Menurutnya, ini adalah kesempatan emas yang harus segera diwujudkan. 

Lantas, mengapa Gibran bisa dikatakan menjadi sosok pembeda dalam kontestasi Pilpres 2024? 

Gibran Punya Amunisi “Mematikan”? 

Keputusan Prabowo untuk memilih Gibran mendampinginya dalam pilpres terbukti tepat. Hingga 1 Maret 2024, hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukan jika pasangan ini memperoleh 58,83 persen suara dari 77,94 persen suara masuk. 

Keputusan Prabowo memilih Gibran hingga akhirnya bisa mengubah arah dukungan pemilih tersebut bisa dijelaskan dalam critical juncture theory atau teori titik balik kritis. 

Teori ini menyatakan bahwa peristiwa tertentu atau keputusan penting dalam suatu sistem politik dapat mengubah arah politik secara signifikan. 

Critical juncture theory juga menekankan bahwa titik balik kritis tersebut dapat menciptakan peluang baru atau mengubah kondisi politik yang telah mapan. 

Hal ini bisa terjadi karena peristiwa tersebut memicu perubahan dalam preferensi, struktur politik, atau konsensus sosial-politik di masyarakat. 

Berkaca dari penjelasan tersebut, keputusan Prabowo ketika memilih Gibran sebagai pendampingnya dalam pilpres pada akhirnya merubah arah politik nasional secara signifikan. 

Ada tiga faktor yang kiranya dapat menjelaskan keikutsertaan Gibran dalam Pilpres 2024 dapat mengubah arah politik signifikan. 

Pertama, Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) kiranya menjadi representasi nyata bagi para pendukung yang loyal kepada Jokowi. 

Probabilitas faktor ini terhadap Gibran juga didukung oleh approval rating Jokowi masih tinggi menjelang akhir masa jabatannya. Jumlah pemilih yang puas kepada Jokowi mencapai 80 persen dari populasi pemilih. 

Kedua, Gibran sebagai kaum muda tampaknya membawa gerbong suara pemilih muda yang besarannya mencapai 50 persen dari total pemilih. Faktor ini yang kiranya juga ikut andil dalam kemenangan mereka. 

Terkait faktor ini pun diungkap oleh Hashim dalam sebagai alasan Prabowo memilih Gibran sebagai cawapresnya di acara “Syukuran Kemenangan orang Muda TKN Fanta”. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Prabowo saat itu berargumen jika ini adalah peluang untuk memberi kesempatan anak muda potensial seperti Gibran untuk memimpin. 

Hal ini berkaca dari bonus demografi Indonesia yang dihuni oleh usia produktif. Seperti yang disampaikan Hashim, Prabowo sadar akan fakta jika lebih dari 50 persen penduduk Indonesia adalah generasi muda. 

Maka, dengan hadirnya Gibran sebagai perwakilan generasi muda akan membuat mereka merasa ada yang mewakili mereka dan mengerti akan kebutuhan mereka. 

Ketiga, Gibran mempunyai potensi untuk memecah suara di Jawa Tengah (Jateng). Sebagai Wali Kota Solo, Gibran memiliki pencapaian yang sangat baik. 

Di bawah kepemimpinannya, Solo memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan berbagai inisiatif pembangunan membuatnya populer di masyarakat setempat. 

Sebelum Gibran menjadi Wali Kota, pertumbuhan ekonomi Solo tercatat minus 1,74 persen. Namun, ketika Gibran mulai menjabat, pertumubuhan ekonomi Solo menjadi 6,25 persen. 

Meskipun pemilih di Jateng hanya 14 persen dari suara nasional, tapi daerah ini adalah “kandang banteng” yang menjadi harta karun bagi capres dari PDIP, Ganjar Pranowo. 

Lalu, dengan faktor-faktor diatas yang membuatnya menjadi sosok pembeda dalam Pilpres 2024, apakah Gibran bisa juga menjadi pembeda dan berperan lebih jika menjadi Wakil Presiden (Wapres)? 

Gibran Bisa Seperti JK? 

Meskipun memiliki dampak yang cukup signifikan ketika maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo, publik justru mengkhawatirkan Gibran akan tenggelam ketika sudah menjabat sebagai Wapres RI. 

Fenomena kalahnya sinar Wapres juga terjadi di hampir seluruh negara demokrasi, termasuk Amerika Serikat (AS). Secara umum, posisi Wapres memang kerap dinilai tidak begitu signifikan, baik secara politik maupun pengampu kebijakan. 

Michael Nelson dalam tulisannya The Curse of the Vice Presidency menyebut fenomena ini dengan “kutukan Wakil Presiden”. 

Nelson melihat terdapat kecenderungan mereka yang menjabat sebagai Wapres mengalami penurunan pengaruh politik. Ini juga tidak terlepas dari posisi Wapres yang memang lemah secara konstitusional. 

Namun, fenomena itu tampaknya tidak selalu terbukti. Hal itu bisa di lihat dari seorang Jusuf Kalla (JK) yang kiranya menjadi sebuah anomali dari kutukan tersebut. 

Pada dua kesempatannya menjadi Wapres, yakni saat mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi, JK membuktikan dirinya bukan hanya sebuah “ban serep” karena perannya yang cukup signifikan dalam pemerintahan. 

Peran yang signifikan JK itu bukan disebabkan oleh posisi Wapres yang secara tiba-tiba menguat, melainkan besarnya pengaruh personal JK. 

Hal itu tampaknya bukan tidak mungkin akan terjadi pada Gibran saat mendampingi Prabowo nantinya. 

Gibran kiranya juga memiliki pengaruh personal yang cukup besar. Itu sudah diperlihatkan dirinya ketika masih menjadi cawapres. 

Dengan usia yang masih muda, dan mayoritas populasi Indonesia diisi oleh generasi muda, Gibran bukan tidak mungkin menjadi seorang pemimpin yang transformasional. 

Bernard M. Bass dalam bukunya yang berjudul Transformational Leadership membahas peran penting komunikasi, visi, dan keberanian dalam kepemimpinan transformasional, serta bagaimana pemimpin dapat mengembangkan dan memperkuat kualitas-kualitas tersebut. 

Selain itu, Bass juga mengeksplorasi hubungan antara kepemimpinan transformasional dengan inovasi, perubahan organisasi, dan pencapaian tujuan yang lebih tinggi. 

Berkaca pada Gibran, dengan pemahaman dirinya sebagai generasi muda Gibran tampaknya akan melakukan berbagai inovasi untuk mengembangkan generasi muda Indonesia. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mayoritas penduduk Indonesia adalah generasi muda, sehingga butuh pemimpin yang bisa memahami apa yang menjadi keresahan dan kebutuhan anak muda. Dan Gibran tampaknya memahami itu. 

Argumen itu berkaca dari apa yang telah dilakukannya di Solo. Sebagai Wali Kota, Gibran telah memberi sarana dan prasarana bagi anak muda Solo untuk mengembangkan minat mereka. 

Salah satu contoh kepedulian Gibran saat menjadi Wali Kota kepada anak muda adalah didirikannya Solo Techno Park yang menjadi wadah bagi anak muda Solo untuk mengembangkan minat dan bakatnya. 

Menarik untuk menunggu apakah berbagai terobosan dan inisiatif yang Gibran lakukan di Solo juga akan diterapkan di level nasional saat menjadi Wapres nanti dan akan menjadi sebuah anomali dari fenomena “kutukan wapres” seperti JK. (S83) 

Nama Komeng jadi trending topic yang dibicarakan semua orang. Sebabnya karena suara pelawak kondang yang maju di Pemilu 2024 untuk tingkatan DPD ini tembus hingga 1,9 juta di hitung suara KPU dengan posisi data masuk baru 60 persen. Posisi ini jadi yang tertinggi untuk seorang caleg di level nasional, bahkan mengungguli perolehan suara paslon capres-cawapres Ganjar-Mahfud di Jawa Barat yang baru menyentuh angka 1,7 juta.

PinterPolitik.com

Pencapaian Alfiansyah Komeng dalam Pemilu 2024 memang mengejutkan banyak orang. Komeng, seorang komedian terkenal, berhasil meraih suara terbesar dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Barat. Berdasarkan hasil perhitungan suara sementara di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komeng meraup 1,9 juta suara, angka yang jauh melebihi calon-calon lain pada surat suara DPD Jawa Barat.

Yang paling menarik adalah Komeng menggunakan foto “nyeleneh” di surat suara, sehingga mencuri perhatian banyak pemilih. Pengamat politik dari Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN), Devi Darmawan, mengatakan bahwa politik di Indonesia masih sangat ditentukan oleh sosok dan figuritas, ketimbang pengalaman dan gagasan. Hal inilah yang menyebabkan figur seperti Komeng bisa dilirik oleh publik.

Masyarakat merasa sosok Komeng bisa dianggap sebagai sosok yang fresh untuk dipercaya sebagai perwakilan dari daerah Jawa Barat ini untuk bisa masuk ke parlemen. Apalagi, Komeng berjuang lewat jalur DPD yang notabene tidak terikat partai politik tertentu. Ia bahkan mengakui bahwa tak menggunakan kampanye, tak jor-joran memasang baliho, dan bahkan awalnya tak memberitahu orang-orang terdekatnya.

Fenomena Komeng ini tentu kontras dengan figur publik macam artis atau penyanyi atau pelawak lain yang tidak mendapatkan suara seperti Komeng. Pertanyaannya tentu saja adalah mengapa hal ini bisa terjadi?

Faktor Penyebab Komeng Melejit

Jika kita analisis secara lebih dalam, sebetulnya ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab kesuksesan Komeng meraih dukungan masyarakat dengan luar biasa.

Pertama adalah soal popularitas dan kredibilitas. Komeng adalah seorang pelawak yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Popularitasnya sebagai pelawak membuatnya memiliki basis penggemar yang besar. Selain itu, kredibilitasnya sebagai seorang pelawak yang sering menyampaikan pesan-pesan kritis dan humoris tentang politik dan sosial juga membuatnya dikenal sebagai sosok yang memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu penting di masyarakat.

Faktor kedua adalah soal karakter dan personalitas. Karakter dan personalitas Komeng yang ramah, humoris, dan mudah didekati juga bisa menjadi faktor yang membuatnya menarik bagi para pemilih. Sifatnya yang tidak terlalu serius dan bisa berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum bisa membuatnya lebih dekat dengan pemilih.

Ketiga, kampanye tidak konvensional. Meskipun Komeng tidak melakukan kampanye yang konvensional, seperti memasang baliho atau melakukan pertemuan-pertemuan besar, namun ia tetap aktif di media sosial dan melakukan kampanye yang lebih personal, seperti berbicara langsung dengan para pemilih di berbagai tempat. Pendekatan yang lebih personal ini bisa membuatnya lebih dekat dengan pemilih dan membuat mereka merasa lebih terhubung dengan Komeng.

Komeng juga dekat dengan sosok politisi kondang macam Fadli Zon. Sama-sama menjadi orang yang berkecimpung di bidang budaya dan mengagumi seni, Komeng mengakui bahwa Fadli sangat membantunya dan menjadi semacam mentor politik untuk strategi dan kiprahnya di dunia yang baru digelutinya ini. Komeng kenal cukup lama dengan Fadli dan mereka bersekolah di SMP yang sama.

Faktor berikutnya adalah soal dukungan dari masyarakat. Dukungan dari masyarakat yang sudah mengenal Komeng sebagai seorang pelawak yang kritis dan peduli terhadap isu-isu sosial dan politik juga bisa menjadi faktor yang membuatnya berhasil dalam pemilihan tersebut. Dukungan ini bisa datang dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat biasa hingga tokoh-tokoh politik dan publik yang juga menghargai kritik-kritik yang disampaikan oleh Komeng.

Faktor lainnya adalah soal kesempatan dan konteks. Konteks dan situasi politik yang sedang terjadi pada saat pemilihan juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kesuksesan Komeng dalam pemilihan tersebut. Mungkin pada saat itu masyarakat sedang mencari sosok yang berbeda dari politisi-politisi konvensional, dan Komeng bisa menjadi alternatif yang menarik bagi mereka.

Dari Kepribadian Hingga Pengaruh Struktur Sosial

Kemudian, setidaknya ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena Komeng dalam pemilihan tersebut. Teori kepribadian misalnya menyebutkan bahwa kepribadian seseorang mempengaruhi perilaku politik mereka. Dalam hal ini, karakter dan personalitas Komeng yang ramah, humoris, dan mudah didekati bisa menjadi faktor yang membuatnya menarik bagi para pemilih. Salah satu tokoh yang terkait dengan teori kepribadian adalah Carl Jung, seorang psikolog Swiss.

Teori lain adalah soal pemilihan rasional. Teori ini menyatakan bahwa pemilih memilih kandidat yang dianggap akan memberikan manfaat terbesar bagi mereka. Dalam hal ini, popularitas dan kredibilitas Komeng sebagai seorang pelawak yang sering menyampaikan pesan-pesan kritis dan humoris tentang politik dan sosial bisa menjadi faktor yang membuatnya menarik bagi para pemilih. Salah satu tokoh yang terkait dengan teori ini adalah Anthony Downs, seorang ekonom dan politikus Amerika Serikat.

Pencapaian Komeng ini juga bisa dilihat dari kacamata teori sosial struktural. Teori ini menyatakan bahwa struktur sosial mempengaruhi perilaku politik seseorang. Dalam hal ini, konteks dan situasi politik yang sedang terjadi pada saat pemilihan juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kesuksesan Komeng dalam pemilihan tersebut. Salah satu tokoh yang terkait dengan teori sosial struktural adalah Karl Marx, seorang filsuf dan ekonom Jerman.

Komeng bisa dibilang sangat mungkin dipengaruhi oleh lingkungan pergaulannya, sehingga membuatnya bisa mensintesa pengetahuan atau informasi yang ia dapatkan terkait politik dan menggunakannya sebagai poin kampanye.

Bagaimanapun juga fenomena Komeng ini hal yang sangat menarik. Kini publik tinggal menunggu finalisasi perhitungan yang dilakukan oleh KPU, sembari menanti langkah-langkah dan kebijakan politik seperti apa yang akan dilakukan Komeng saat menjabat nantinya. (S13)

Pesta demokrasi yang berubah menjadi duka 

Sebanyak 57 petugas pemilu dari sejumlah kelompok antara lain Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), perlindungan masyarakat (Linmas), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), meninggal per data 17 Februari 2024. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut, ada sekitar 15% petugas KPPS yang berusia di atas 55 tahun karena minimnya warga usia muda yang berkenan menjadi petugas.

Adapun Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022, akan ada santunan untuk KPPS yang meninggal saat bertugas pada Pemilu 2024. Dalam surat tersebut, nilai santunan yang diberikan untuk petugas KPPS yang meninggal adalah Rp36 juta dan bantuan biaya pemakaman Rp10 juta.

Menurutmu bagaimana soal banyaknya korban jiwa saat pesta demokrasi berlangsung? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya 

#pilpres2024 #pemilu2024 #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik