PinterPolitik.com

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan tak ada henti-hentinya menjadi sasaran tembak para warganet. Bahkan, isu tentang kepemimpinannya terus digulung para peselancar dunia maya.

Apalagi soal Getah Getih, sebuah karya seni yang dijadikan penyambut Asian Games masih aja diungkit-ungkit jadi bahan cuitan di internet, weleeeh weleeeeh, tapi keren juga sih para pengkritik itu selalu konsisten, baguslah supaya kekuasaan terus diawasi dan dikritik. Tapi bukan pesenan kan? Heleeeh, soalnya lagi musim begituan.

Bahkan, saat Getah Getih diganti pun masih aja Anies kena sasaran tembak, ehmm, gak ada abisnya ya, weleeh weleeeh.

Tapi ada sesuatu yang menarik dari pengganti Getah Getih, walaupun anggarannya gak sampe Rp 550 juta, tapi batu dan tanaman ini ngabisin dana Rp 150 juta.

Wedeeww, fantastis juga, batu jenis apa dan tanaman apa ya yang dipasang di situ? Weleeeh weleeeh.

Usut punya usut, proyek batu dan tanaman ini dipegang Dinas Kehutanan DKI Jakarta yang katanya sudah memperhitungkan secara efektif dan efisien, lalu muncullah angka Rp 150 juta. Ehmm, berarti sudah melewati perhitungan yang matang dong.

Weeeeiitsss, tapi ternyata ehhh ternyata, proyek senilai Rp 150 juta itu mau ‘ditawar’ oleh Ferdinand Hutahaean jadi senilai Rp 25 juta. Wow, lebih murah, murah banget malahan, kerennn.

Cukup mengejutkan sih, tapi ngomong-ngomong sejak kapan Ferdinand jualan batu sama tanaman? Weleeeh weeleeeh, maaf deh maaf, soalnya gak tau, lagian usahanya gak pernah terpublikasikan sih, heleeeh.

Ehmm, kalau ada yang lebih murah begini mendingan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ngambil  batu sama tanaman dari Ferdinand aja.

Waduhh, tapi semua sudah terlambat, coba ngomong dari awal kan lumayan jomplang banget harganya, bisa irit anggaran sekitar 80 persen, ahhhsyudahhlah.

Tapi kok bisa semurah itu ya? Ehmm, agak janggal juga sih, jangan-jangan batu yang mau dipake batu kali yang diambil dari sungai pribadinya dan tanamannya diambil dari rumput-rumput liar, makanya bisa semurah itu, heleeehhh.

Jangan prasangka buruk dulu dong ahh. Tapi mungkin juga Ferdinand memang menggratiskan ongkos pengiriman dan lagi cuci gudang, apalagi masih banyak stok batu sama tanaman di rumahnya heleeehhh, jadi harganya bisa lebih murah.

Tapi ya politisi kan emang gitu, sesuatu yang tak terpikir atau mustahil bisa secara mudah terkabul.

Pokoknya kalau ngurus proyek politisi jagonya deh, jago ngayal, jago ngomong dan tak lupa jago banget akal-akalan, weleeh weleeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]ergantian kepemimpinan di DKI Jakarta ternyata tak begitu berdampak baik bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Pasalnya, Satpol PP kini masih memiliki kegelisahan yang kurang lebih sama dengan buruh. Waduh, kalau mirip – mirip sama buruh, apa mungkin Satpol PP minta kenaikan upah?

Hmmm, masih mending kenaikan, upahnya aja di bawah UMP DKI Jakarta. Nah loh, ini sih parah kalau begini, weleeeh weleeeh.

Makanya tak aneh kalau Satpol PP ikut dalam peringatan Hari Buruh Internasional. Tapi, ah masa Satpol PP ikut – ikutan orasi layaknya buruh sih? Kami ingin menuntut upah naik blablabla.

Sebenarnya sih tak hanya momentum Hari Buruh aja, sebelumnya juga Satpol PP DKI Jakarta pernah juga turun ke jalan menuntut kejelasan status kepegawaiannya dan upah yang layak. Tapi sayang sekali tak ada jawaban yang pasti.

Tapi agak gimana gitu ya kalau Satpol PP demonstrasi. Salah sih engga, sah – sah aja. Kan tahu sendiri Satpol PP itu alat Pemerintah yang punya tugas menegakkan hukum, khususnya Peraturan Daerah.

Hmm, kalau alat Pemerintah malah demonstrasi berarti yang salah siapa? Ya bukan Satpol PP-nya lah, tapi Pemerintahnya, kok kesejahteraan di ruang lingkupnya sendiri ga dipikirin, heuhhh.

Huus huusss, Pemerintah DKI Jakarta lagi mikirin nih, ahhh tapi bukan mikirin Satpol PP, Pemprov lagi mikirin marwah Pemerintah mau dibawa kemana. Buktinya aja Kepala Satpol PP DKI sibuk klarifikasi bilang kalau tak ada anggota yang ikut May Day, hadeuuuhh.

Lagian emangnya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies-Sandi ga punya solusi ya buat Satpol PP, kok sampe ngebiarin nekat demonstrasi gitu. APBD DKI kan gede, masa ga mampu biayai upah Satpol PP sih? Ehmmm.

Kalau Pemprov DKI tetep ga punya perhatian ke Satpol PP, biarin aja, mungkin berasanya itu kalau butuh petugas untuk ngegusur lahan atau penertiban PKL.

Butuh Satpol PP ya? Hmm, datang saat butuhnya aja, weleeeeh weleeh.

Makanya kalau kata Woodrow Wilson, pemimpin itu harus punya telinga yang peka dengan suara orang lain, apalagi tentang kesejahteraan petugasnya sendiri, weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]T[/dropcap]agar #2019Ganti Presiden tak hanya numpang nampang di media sosial atau dilekatkan pada kaos saja.

Tapi, kini narasi ‘kudeta’ sudah mulai bergerak menghimpun massa dan membuat berbagai kegiatan, salah satunya di Car Free Day, Jakarta.

Weeiittss yang jadi perhatian banyak orang, ternyata kelompok yang mengusung tagar ‘kudeta’ itu berjumpa dengan kelompok tagar #DiaSibukKerja. Tagar dijawab tagar juga, hasilnya apa?

Hmm, benar saja kan, dua kelompok itu saling ejek satu sama lainnya, bahkan sampai ada anak yang menangis gara – gara diejek, hadeuuhhh, emangnya apa yang mau diperebutkan sih dari dua kelompok ini?

Gara-gara tulisan di baju, bangsa berpotensi terpecah – belah, hadeuuuh. Lagian ngapain juga sih bikin acara di Car Free Day, udah tau tempat buat olahraga malah bikin acara bernuansa politik. Jadinya malah gesekan begitu kan?

Emang Car Free Day itu sengaja dibikin buat acara politik atau buat olahraga sih? Kalau kegiatannya udah bernuansa politik, sudah pasti dilarang menurut Pergub juga emang ga boleh.

Nah apalagi kini Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno udah menegaskan kalau kegiatan politik dilarang digelar di Car Free Day.

Udah melanggar aturan, malah bikin konflik lagi, hadeuuhhh. Tapi kalau tetep harus bikin kegiatan di Car Free Day juga gimana? Ahhh syudahhhlah, weleeeh weleeh.

Mending Sandiaga coba mengusulkan revisi Pergubnya dan bikin jadwal kegiatan politik aja biar ga bentrok kayak kemaren. Setidaknya meminimalisir konfliknya, weleeeeh weleeeh.

Makanya kalau kata William James, filsuf dari Amerika Serikat, bila menemui konflik dengan orang lain masih ada potensi untuk memperbaiki keadaan yaitu dengan perubahan sikap.

Nah biar ga terjadi konflik lagi berarti harus ada perubahan sikap. Dua kelompok tagar yang bermain – main dengan ejekan apalagi provokasi, lebih baik berubah sikap lebih santun, biar pertarungan politiknya juga terlihat elok.

Tapi kalau soal Car Free Day, daripada konflik lagi, mending larang dan bubarkan aja kalau ada kegiatan kayak gitu lagi. Gapapa kan disangka kalau Sandi dinilai jadi Wagub yang ‘anti politik’? Weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]G[/dropcap]ubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno memang memiliki kontrak politik untuk menghentikan reklamasi teluk Jakarta.

Jadi kalau terus dilakukan, berarti terbukti kan kalau reklamasi teluk Jakarta itu hanya dijadikan komoditi politik. Mau ga mau harus diakui begitu, weleeeh weleeeh. Suruh siapa janji politiknya yang susah diselesaikan begitu, hmmm.

Tapi Anies – Sandi emang sudah sadar sih, karena gesekan kalau mau ngurus reklamasi itu bukan benturan sama pengembang doang, tapi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang kayaknya akan berseberangan.

Hmmm, agak sulit memang kalau lahan basah begini, semua jadi ikut campur membuat aturan seenak jidatnya aja, uhuukkk uhuuuuukk.

Dan akhirnya benerkan, Anies –  Sandi memang berbenturan langsung dengan Pemerintah Pusat. Lalu bagaimana nasib reklamasi teluk Jakarta? Hmmm, gimana ya? Tanya Gubernur atau tanya Menko Kemaritiman? Huffttt.

Kalau nasibnya lanjut terus, ya otomatis Anies – Sandi ingkar dengan janji politiknya, tapi yang jelas Pemerintah Pusat akan tersenyum, karena kan keinginannya akhirnya terwujud juga, weleeeh weleeeh.

Tapi kayaknya kini nasib reklamasi lagi mencari kejelasan, makanya, kepolisian kini mengambil bagian dalam kasus reklamasi. Setidaknya empat Menteri sudah diperiksa mengenai reklamasi, terus hasilnya apa? Weeeittsss, sabar dulu dong ah.

Menteri Agraria sudah diperiksa, Menteri Kelautan dan Perikanan juga sudah diperiksa, Menko Kemaritiman juga sudah. Nah terakhir Menteri Lingkungan Hidup juga sudah.

Harusnya sih keputusan reklamasi tak lama lagi bisa dilihat, karena kan tinjauan dari empat Kementerian ini juga menentukan. Jadi reklamasi itu melanggar aturan atau engga?

Kok aromanya lanjut terus deh, waduhhh, jangan menuduh sembarangan, ya kan baru aromanya. Makanya tinggal ditunggu aja, ya setidaknya empat Menteri ini sudah ‘tersandera’ oleh reklamasi.

Tersanderanya itu biar semuanya bisa saling bekerjasama, masa Menteri ga mau tau urusan beginian. Semisal kalau reklamasi itu dibangun tanpa adanya AMDAL, berarti ada letak kesalahannya kan? Itu sih contoh, weleeeh weleeeh.

Nah biarin aja empat Menteri dan Pemprov DKI itu menyelesaikan urusan reklamasi, tapi jangan malah saling berseteru.

Makanya dengerin lagu Rhoma Irama biar rileks sedikit, kalau jabatan itu ada yang tinggi ada yang rendah, biar kenapa coba? biar saling membantu kalau ada urusan, jangan malah sikut – sikutan, weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]iji Thukul, seorang aktivis yang lantang mengkritik dengan warna yang keras kini entah berada di mana. Keberanian lidahnya bertutur tak lagi ragu berteriak atas nama kebenaran.

Namun, kini adakah yang mampu memberi kritik berwarna menyala seperti Wiji Thukul?

Mungkin ada, tapi nyalinya akan ciut bila mendengar risiko apa yang akan diterimanya bila terus – menerus mengkritik. Atau lebih parahnya lagi, nyali mengkritik sudah membara tapi isi kritiknya kosong, tak mengerti apa – apa.

Kini kita sedang berada pada persimpangan akan munculnya bahaya laten pembungkaman aspirasi dan kritik terhadap pemerintah atau wakil rakyat sekalipun.

Akan bangkitnya kembali pasal penghinaan Presiden dan sudah disahkannya pasal penghinaan wakil rakyat di UU MD3, habis sudah lidah rakyat kini dibungkam.

Pada intinya sih kalau pemerintah dan wakil rakyat kini berusaha membungkam, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Satu – satunya cara biar pemimpin kebakaran jenggot dan ketakutan adalah menggelar parlemen jalanan.

Upppss, tapi repot juga kalau penguasanya terlalu baper, bisa main tangkep aja hadeuuhhh. Kayaknya penguasa itu harus belajar sama Presiden Jakarta, upppsss, Gubernur Indonesia, woailaaah, maksudnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Belum lama ini, fotonya dibakar habis oleh demonstran karena mereka tak mau melihat Anies melompat menjadi Presiden. Nah loh, demonstrasinya galak juga sampe bakar foto Gubernurnya sendiri.

Apalagi parahnya, foto itu dibakarnya di depan anak – anak. Suruh siapa dan ngapain sih anak- anak ikut demo, weleeeh weleeeh.

Makanya kalau jadi pemimpin itu harus tenang menghadapi masalah, contohnya kayak demonstrasi begini. Kalau mau diambil positifnya, yang lagi demonstrasi itu ga mau kehilangan Anies sebagai Gubernur Jakarta. Ciyeee jadi pendukung Anies ya, weleeeh weleeeh.

Jadi pejabat itu jangan takut kritik makanya, separah – parahnya kritik itu kan biar ngasih pencerahan ke pemimpinnya supaya memperbaiki diri.

Tuhkan, makanya Anies jangan dengerin survei, sekarang perbaiki diri dulu, jangan copras capres deh. Jangan sampe kayak Gubernur DKI yang lompat kemaren, bisa jadi prematur nantinya, weleeeh weleeh.

Kelar jabatan Gubernur aja belom, main nyapres aja, hadeuuuhh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]A[/dropcap]nies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta berniat akan melepas saham PT Delta Djakarta, perusahaan yang menaungi bisnis minuman keras.

Wedeeeeww, sadis juga Pemprov nanem saham di bisnis minuman keras, artinya sepakat sama minuman keras. Hadeuuuh, jangan keras – keras ah, cari bisnis yang lembut – lembut aja tapi menghasilkan, daripada begitu kan, ahhh syudahhlah.

Tapi sedari awal kampanye, katanya Anies – Sandi memang sudah memiliki niatan untuk melepas saham, cuma sekarang masih konsultasi supaya ga salah langkah. Hmmm, yaiyalahhh, jangan cuma mau melunasi janji kampanye abis itu faktor lain dilupakan.

Uhuuukkk, uhuuukkk, kalau diinget – inget sih dulu janjinya ga bakalan mikir dua kali kalau mau lepas saham, tapi giliran udah menjabat baru mau konsultasilah, nyari penasehat lah. Ahhh syudahhhlah. Namanya juga nyanyian pas masih “jualan” di kampanye, wajar kali ya, weleeeh weleeeh.

Anies Akan Alihkan Saham DKI di Perusahaan Bir untuk Pengadaan Air Bersih: Anies akan melepas saham Pemprov DKI… https://t.co/YTH2ZcjWSJ

— Sumber Pos (@sumberpos) January 20, 2017

Lah emangnya TGUPP punya Anies – Sandi ga ada yang punya kepakaran tentang bidang ini, kan sayang juga kalau mau nyari penasehat lagi. Kebanyakan penasehat nanti bukannya makin jelas kerjanya, ehhhh malah makin keblinger, weleeeh weleeeeh.

Motivasinya sih ada kelesuan progres perusahaan, penghasilannya dari barang yang haram katanya. Nah katanya sih lebih baik dialihkan aja jadi pemanfaatan air bersih, weleeeh weleeeeh, mau dikomersialisasi nih?

Ampun dah ah. Investasi apaan kalau ujung – ujungnya bikin warga merogoh kocek terlalu dalam, ampe jebol kali tuh koceknya. Kalau misalkan ada komersialisasi air bersih, investasi Pemerintah Provinsi sih bermanfaat, tapi kalau bikin sengsara warga ya sama aja ini mah ah, hadeuuuhhhh.

Kan udah ada putusan Mahmakah Agung (MA) kalau Pemprov DKI itu  harus memutuskan kontrak dengan perusahaan swasta yang bergerak di air bersih.

Tapi kalau misalkan ada investasi peralihan begini, bisa bikin pemasukan Pemprov bergelimangan untung atau malah keruk uang dari warga? Manfaat sih manfaat. Waduuuh, jadi paradoks begini ya, weleeeh weleeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]edagang kaki lima (PKL) merasakan syurganya di kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno.

Pasalnya, Wagub Sandiaga telah dinobatkan menjadi Bapak PKL Indonesia, weleeeh weleeeh. Bukan hanya itu sih, Sandiaga mengizinkan para PKL berjualan di trotoar dan bahkan jalan Jati Baru ditutup hanya untuk memanjakan para PKL.

Namanya kebijakan baru, pasti perlu adaptasi dan pro kontra akan tetap menghiasi. Wajarlah, namanya juga Jakarta, wedeeww, Jakarta keras.

Tapi belakangan ini kebijakan Pemprov DKI tentang penutupan Jalan Jati Baru terus digoreng sama orang – orang yang kontra Anies – Sandi. Apalagi, Ombudsman kini mengatakan kebijakan itu maladministrasi.

Uhuuukk, uhuuukkk, lebih parahnya lagi ada satu organisasi entah apa namanya, ujug – ujug melaporkan Anies Baswedan ke kepolisian. Hadeuuuhh, masa Gubernur mau dipenjarakan gara – gara kebijakannya, ahh syudahlah.

Apapun kinerjanya digoreng terus ya, weleeeh weleeeh. Kok Ombudsman sangat ngotot tak memperbolehkan para pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan lagi di Tanah Abang ya? Tapi apa kabar reklamasi? Apa kabar Sumber Waras? Maladministrasi kah? Enggaklah, maksudnya engga tau, weleeeh weleeeh.

Terkadang memang masalah yang terlihat besar itu, sebenarnya sangat amat kecil dan hanya dibesar – besarkan. Tapi giliran masalah akut dan besar, diremehkan dan dianggap masalah kecil. Weleeeh weleeeh, kalau Jakarta jadi negeri dongeng, tentu dongengnya akan membuat miris.

Alhasil, PKL yang dilarang berjualan pun legowo. Apalah daya mereka. Para PKL tak memiliki kekuatan selayaknya lembaga negara yang dibiayai negara untuk menindas rakyat, upppsss, maksudnya melayani rakyat.

Tak mengapalah, setidaknya PKL pernah merasakan nyamannya berjualan yang difasilitasi Pemerintah di Jalan Jati Baru, walaupun banyak yang tak suka dengan itu. Akhirnya, para PKL itu harus mencari lapak lain untuk penghidupannya.

Karena Jalan Jati Baru sudah diharamkan Ombudsman dari PKL, akhirnya para PKL pun berbondong – bondong mendatangi Ombudsman.

Lah buat apaan? Ombudsman merasa bersalah dan ingin memanjakan PKL ya? Weeeiittsss bukan, tapi para PKL ingin meminta izin buka lapak di depan Kantor Ombudsman, biar Ombudsman tahu rasa! Weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]akil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno memang dikenal sebagai pengusaha mentereng di Jakarta dan memiliki kekayaan melimpah.

Apalagi saat masuk ke dunia politik, Sandiaga sangat disegani karena punya kantong yang tebal, weleeeeh weleeeeh. Bahkan untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta saja, Sandiaga tak perlu merogoh kocek yang terlalu dalam.

Mungkin masih receh kali ya buat Sandiaga, weleeeh weleeeh. Beda banget ya kalau sama politikus lain, biasanya kan demi kekuasaan para politikus lain itu pada jual sawah, hewan ternak, atau apapun yang berharga.

Kalau menang bisa nyari buat balik modal, cuma kalau kalah pusingnya tujuh hari tujuh malem, wkwkwk.

Tapi kayaknya sih ga berlaku buat Sandiaga, buktinya Sandiaga santai – santai aja walau uangnya sudah keluar banyak untuk pencalonannya. Wedeewww, tapi Sandiaga ngapain sih terjun ke politik? Udah jadi pengusaha aja terus, menambah pundi – pundi uang saja.

Tahu sendiri kan kalau udah masuk dunia politik, bukan malah menghasilkan uang tapi malah keluar uang yang tak sedikit. Tapi kalau ada politikus masuk ke politik terus malah jadi kaya raya, patut dipertanyakan tuh uang dari mana, weleeeeh weleeh.

Entahlah apa yang jadi motivasi Sandiaga, pas mau mencalonkan diri bahkan Sandiaga melepas saham dan jabatan di perusahaan besar. Nah loh, itu kan sumber penghasilannya, habis dong nanti duitnya lama – lama, ahhh syudahlahhh.

Wedeewww, nah loh kebukti kan? Sandiaga kini ‘bangkrut’! Hadeuuuhhh, bangkrutnya sih ga bangkrut – bangkrut banget, tapi kelihatan dari pajak yang dibayarkan Sandiaga katanya berkurang jauh sebelum jadi Wakil Gubernur.

Weleeeh weleeeh, jadi Wakil Gubernur Sandiaga malah berkurang hartanya, hmmm, tapi setimpal ya soalnya kan ada gantinya dengan tahta, bukan begitu? Uhuuukkk, uhuuukkk.

Apalagi Sandiaga sedari awal sudah sesumbar untuk menyerahkan gaji Wakil Gubernur kepada orang yang tak mampu. Nah, kalau lama – kelamaan kekayaan Sandiaga mulai menipis, gajinya bakal diterima ga ya?

Tapi setidaknya kalau kasusnya begini, lumayan lah Sandiaga bisa jadi panutan, rela ‘bangkrut’ demi mengabdi, uppsss, maksudnya demi tahta atau jabatan, weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]akil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno lagi dan lagi dinobatkan sebagai tokoh dengan gimmick terunik, kali ini berkaitan dengan air di Jakarta.

Kini Sandiaga memotong pipa air rumah dinas Wakil Gubernur DKI, tujuannya sih biar Sandi jadi contoh pemimpin yang nurut sama perintah dari Mahkamah Agung (MA) untuk berhenti menggunakan air tanah karena berpotensi tercemar bakteri.

Sebelumnya, Pemprov DKI kerjasama dengan dua perusahaan swasta untuk ngatasi air bersih di Jakarta, ahhh syudahlah, ternyata ehhh ternyata saat ditelusuri lebih baik pakai PDAM aja lah, dibandingkan pake air tanah dua perusahaan swasta itu, risikonya bikin ngilu, weeleeeeh weleeeh.

Makanya tak aneh kalau Pemprov kemaren diserbu sama warga gara – gara persoalan air bersih, bahkan warga sampe mandi di depan Balaikota DKI kan? Wedeeew, seriusan mandi di situ? Hadeuuuhhhh, ya enggalah, teatrikal doang itu sebagai bentuk protes, hmmm gitu.

Itu baru mandi di depan Balaikota loh, kemaren itu kan pada ngotot pengen mandi di ruang Gubernur DKI-nya, wadidaawww, gantian gitu warga mandi di situ? Emangnya Kantor Gubernur itu WC umum apa? Ada – ada aja.

Ya jangan salahin rakyat juga kalau begini, tahukan ini ulah tangan siapa? Akibat Pemprov lah yang kerjasama begini. Tak apalah sekali – kali, supaya Gubernur sama Wakilnya tahu susahnya warga untuk mandi itu gimana, emangnya enak digituin, weleeeeh weleeeeh.

Akhirnya pihak Pemprov mulai merespon dan bergerak, khususnya Sandiaga yang mencontohkan untuk memotong pipa air yang diambil dari tanah.

Lebih nekatnya, Sandi minta warga itu motong pipa air rumahnya supaya semuanya beralih ke PDAM dan sementara Sandi memperbolehkan warga mandi di Balaikota. Wedeewww, bakal rame sama warga yang ngantri mandi dong.

Tapi yang perlu dipikirin juga, jangan sampe biaya air PDAM malah harganya jadi selangit, kalau gini sih, Pemprov ngatasin masalah dengan masalah, weleeeh weleeeh.

Hmmm, setidaknya udah plong ya, Sandiaga udah jadi ‘dewa air’ untuk warga DKI supaya ga pake air tanah lagi, weeleeeh weleeeh. Wagub mau potong pipa air siapa lagi? (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]G[/dropcap]ubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno kini harus nyaman dengan serangan yang menyasar kepadanya.

Apalagi kemenangan Anies – Sandi di Pilgub DKI mulai diungkit lagi dan lagi oleh para pendukungnya, salah satunya Forum Umat Islam Revolusioner (FUIR). Katanya sih, Anies dan Sandi sudah lupa sama pendukungnya yang dimotori oleh Rizieq Shihab.

Apapum yang diteriakkan FUIR, intinya karena Anies dan Sandi dinilai tak melakukan apa – apa untuk Rizieq Shihab. Lah, emang Anies dan Sandi mau ngapain dan mau ngelakuin apa untuk Rizieq? Kan Rizieqnya juga ada di Arab Saudi, lalu harus ngapain dong, haduuuuh.

Kan Anies itu hanya Gubernur DKI aja, jadi jangkauan wewenangnya juga terbatas, kecuali kalau Anies itu jadi Presidennya Jakarta, uppppsss, maksudnya Gubernur Indonesia, woailaaahhh keceplosan mulu.

Justru kalau kata FUIR, di situlah peran Anies dan Sandi. Harusnya kedua pejabat DKI ini menjemput Rizieq dan melindungi Rizieq dari pihak Kepolisian yang mau mendahului penjemputannya.

Hmmm, emangnya harus banget dijemput ya? Kan bisa sama semua loyalisnya Rizieq juga, ngapain harus Anies dan Sandi deh, emangnya kedua pejabat ini ga punya agenda kerja lain apa? Hadeuuuhhh.

Tapi lebih berabenya lagi, kalau Anies dan Sandi diminta menjemput Rizieq di Arab Saudi, ahhh syudahhhlah. Emangnya Rizieq ga tau jalan pulang ya, harus dijemput begitu? Weleeeeh weleeeeh.

Masa iya, Gubernur DKI bisa melindungi orang yang terjerat kasus hukum, weleeeeh weleeeh, emangnya kebal hukum? Logika dari mana sih? Ah elahhhh.

Selain itu, FUIR juga kecewa karena Anies dan Sandi tak berbuat apa – apa saat Basuki Tjahaja Purnama mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Lah, kan diaturannya juga boleh mengajukan PK, ngapain harus dilarang – larang sih?

Jangan memaksakan kehendak yang engga – engga coba deh, hadeuuuhhh. Kalau misalkan PK itu dilarang, baru boleh usulkan ke Anies dan Sandi. Masalahnya bagaimana bisa mereka minta itu dilarang hanya untuk Ahok doang, sebab PK diperbolehkan bagi setiap warga negara, jadi ngapa sih harus dilarang – larang?

Berasa hukum diatur sama Anies dan Sandi aja deh. Weeeiitttsss, karena Anies dan Sandi tetap tak merespon, akhirnya FUIR naik pitam dan membakar sangkar burung. Mungkin itu jadi pertanda akan kemarahan para pendukung Rizieq ya, weleeeh weleeeeh.

FUIR itu mau jadi pendukung atau pendikte Anies dan Sandi sih sebenarnya? (Z19)