pinterpolitik.com

DKI JAKARTA – Hasil hitung cepat (quick count) yang dilakukan beberapa lembaga survei telah menunjukkan kalau pasangan calon (paslon) nomor urut dua Petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat dan paslon nomor urut tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno berhak mengikuti Pilkada putaran kedua yang akan berlangsung 19 April nanti.

Tersisihnya paslon nomor urut satu AHY-Sylviana Murni, membuat parpol pendukung sebelumnya mulai mencari posisi. Di sisi lain, kedua paslon yang maju ke Pilkada putaran kedua pun tak kalah sibuk merangkul suara parpol demi memantapkan posisi dalam meraih kemenangan.

Menurut seorang sumber, parpol yang sebelumnya mendukung paslon nomor urut satu telah mulai bermanuver, salah satunya dengan cara menduakan dukungan. Mereka mendekati tak hanya paslon nomor urut dua, tapi juga menjajaki kemungkinan ke paslon nomor urut tiga.

Sumber tersebut mengatakan, sikap mendua ini diduga akibat dalam tubuh partai tersebut memang tidak solid. “Pada putaran kedua ini, sebenarnya mereka juga menginginkan satu suara, tapi dilihat dari internal partai itu sendiri ada kubu lain yang lebih suka mendukung paslon nomor dua,” kata sumber tersebut.

Tidak solidnya dukungan ini, tentu berefek pada ikatan politik partai dengan kubu paslon yang akan didukung. Sehingga para elit partai pun berharap ketidakharmonisan di internal partai ini bisa segera teratasi, agar partai bisa memberikan suara yang bulat pada paslon yang didukung.

Kondisi mendua ini ternyata tak hanya diderita satu partai saja, tapi juga yang lainnya, terutama yang awalnya mendukung paslon nomor urut satu. Bahkan, sumber tersebut memperkirakan ada partai yang bahkan para elitnya pun terindikasi terbelah dalam memberikan dukungan paslon tertentu di putaran kedua Pilkada DKI. “Semua masih bisa berubah. Masih cair ini,” pungkasnya. (Suara Pembaruan/Fit/R24)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Pelanggaran yang terjadi sebenarnya telah banyak ditemukan pada masa kampanye sampai pemungutan suara. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mimah Susanti, melaporkan ada 105 laporan dan temuan pelanggaran kampanye yang diterima hingga 1 Februari 2017.

Mayoritas laporan diterima atas temuan petugas di lapangan, yaitu sebanyak 68 kasus dan sisanya dari laporan masyarakat, mencapai 37 kasus. Bawaslu mengkategorikan 43 laporan diantaranya tidak termasuk pelanggaran karena kekurangan alat bukti dan melewati batas waktu penanganan kasus.

Sementara 53 laporan dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi dan telah ditindaklanjuti dengan melimpahkannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Walau tidak ditemukan pelanggaran signifikan, namun pada sejumlah TPS masih ditemui banyak keluhan. Laporan Bawaslu DKI Jakarta menyatakan, permasalahan yang ditemukan di lapangan sebagian besar mengenai calon pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena berbagai masalah, seperti tidak terdaftar atau kehabisan surat suara.

Dari pantauan di lapangan, banyak sekali ditemukan “Pemilih Siluman”. Mereka adalah pemilih yang tidak terdaftar dan pemilih tambahan yang baru muncul di saat pencoblosan. Lalu ada juga oknum pemilih yang menggunakan C-6 orang lain untuk mencoblos di TPS.

Selain pelanggaran administratif dan keluhan masyarakat, pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta secara umum berjalan aman dan stabil. Berdasarkan hasil quick count Pilgub DKI, perolehan suara dimenangkan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan disusul Anies Baswedan-Sandiaga Uno, sedangkan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni tersingkir di urutan buncit.

Pilkada serentak menjadi ajang pembelajaran demokrasi rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia – khususnya DKI Jakarta, telah membuktikan mereka sudah melek politik dan mampu berdemokrasi dengan baik. (Berbagai sumber/A15)