Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan menyampaikan, hingga saat ini pemerintah pusat tidak ada panduan yang harus dicapai dan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kepala daerah saat memimpin atau yang biasa disebut Key Performance Indicator (KPI) untuk menilai kinerja kepala daerah, penyelesaian berbagai persoalan yang ada bisa diukur.

Baginya, pemerintah daerah selama ini telah bekerja secara ‘autopilot’ tanpa arahan dari pusat. Menurutnya, selama ini pemerintah pusat cenderung untuk mengambil alih pekerjaan pemerintah daerah (pemda) yang pada akhirnya menimbulkan kesan jika pemerintah pusat yang menjadi pahlawan dalam setiap masalah.

PinterPolitik.com

“Kami bakal lakukan pertemuan dengan Pemda serta perbankan terkait, khususnya Himbara, soal penerapan kewajiban transaksi non tunai di Pemda mulai 1 Januari 2018.”

[dropcap]M[/dropcap]ulai awal tahun 2018 nanti, Kementerian Dalam Negeri akan mulai memberlakukan peraturan transaksi non tunai bagi Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Menteri Dalam Negri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, pelaksanaan e-planning serta e-budgeting ini merupakan upaya menghindari praktik koruptif.

Dengan adanya transaksi non tunai ini, diharapkan pengeluaran dan penggunaan dana Pemda dapat dipantau dan ditelusuri. Selain korupsi, praktik mark up juga bisa dihindari, mengingat semua anggaran pengeluaran akan mampu di cek kebenarannya. Wah, mantap juga nih rencananya.

Salah satu daerah yang sudah menggunakan e-planning dan e-budgeting adalah DKI Jakarta. Hasilnya lumayan terbukti, di zaman gubernur sebelumnya, banyak lembaga daerah yang mengaku enggak bisa main-main dengan anggarannya. Kalau ada sisa anggaran juga enggak bisa buat “makan-makan” dan “rekreasi” bareng-bareng lagi.

Terkait SE Transaksi Non Tunai, Pemda Masih Hadapi Banyak Kendala https://t.co/tltsHdcZxx pic.twitter.com/aGjQDoiJRb

— IG: Apkasi (@APKASI) September 29, 2017

Tapi mungkin Pak Tjahjo juga enggak boleh lupa, kalau memang otaknya jahat, pasti ada saja Pemda yang menciptakan “inovasi-inovasi kreatif” untuk mendapatkan “lebihan”. Soalnya di Jakarta banyak lho, Pak, para mafia rente di sejumlah lembaga yang senang main kongkalikong di berbagai proyek.

Di sisi lain, kasihan juga sih sama Pemda yang kebetulan berada jauh dari Jakarta. Terutama di wilayah yang cukup jauh dari kota. Jujur saja, sarana dan prasarana wilayah di Indonesia kan belum merata. Di sebuah kota di Kalimantan Timur misalnya, untuk menemukan ATM aja kita harus berjalan cukup jauh. Apalagi di daerah terpencil?

Memang sih, Kemendagri juga bekerja sama dengan Himpunan Bank milik Negara (Himbara) yang umumnya sudah terjangkau ke pelosok kota, tapi bagaimana dengan di desa dan di pulau-pulau kecil lainnya? Apakah Pak Tjahjo sudah memikirkan nasib mereka juga? Semoga saja kebijakan mulia ini tidak menjadi bumerang bagi rakyat kecil lagi nantinya. (R24)