PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]asca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), upaya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk membatalkan surat keputusan pembubaran tak bisa dihindari lagi. Alhasil, kini HTI sudah dibubarkan.

Tapi, ternyata ehhh ternyata, HTI dengan kekuatan basis massa yang kuat di daerah – daerah membuatnya kini dipandang oleh para politikus untuk dijadikan ‘sekoci’ menjelang Pilpres dan Pileg 2019.

Namanya sekoci, tentunya HTI akan menjadi martir politik yang diperbantukan untuk memenangkan kontestasi. Tapi bukankah HTI itu organisasi yang … ahhh syudahhlah.

Tapi sebenarnya, apakah HTI ini ditawari oleh partai politik untuk bergabung atau justru HTI yang menawarkan diri untuk berhimpun di partai politik?

Ehmmm, entahlah. Yang jelas, HTI kini berpotensi diperebutkan partai politik hanya untuk memenangkan kontestasi.

Memangnya sekuat apa basis massa HTI? Upss, kalau kata juru bicaranya sih kekuatan basis masssanya banyak, waduh jadi sangat mungkin dong bisa membantu partai politik memenangkan pesta demokrasi nanti.

Weeeiittss, mumpung HTI itu selalu didampingi Yusril Ihza Mahendra, kabarnya anggota eks HTI akan merapat ke Partai Bulan Bintang (PBB). Nah loh, kalau begini caranya Yusril dapet untung dong, katanya sih begitu.

Tapi selain PBB, kabarnya juga ada beberapa partai politik lain yang mulai genit melirik dan menawarkan HTI untuk bergabung, ehmm, ini semata – mata untuk pemenangan atau untuk pelipur lara karena sudah dibubarkan?

Ehm, kalau melihat gelagat HTI yang ikut berpolitik atau yang mengaminkan demokrasi, rasanya gimana gitu ya. Tapi tak mengapalah ya, weleeeh weleeeh.

Apalagi menurut juru bicaranya sih, HTI itu tidak diperkenankan untuk golput dalam setiap pemilihan, jadi HTI pasti ikut andil memilih.

Tapi kriterianya bagaimana ya? Kabar kaburnya sih, HTI tidak akan memilih pemimpin di Pilpres 2019 nanti yang anti Islam, mengkriminalisasi ulama dan membubarkan kelompok dakwah.

Weeeeiittss, kalau begini sih sudah menjurus ya, hayooo, kayaknya sih HTI pilihannya sudah jelas untuk bergabung dengan siapa, weleeeh weleeh.

Tapi akankah HTI cuma diperbantukan dan dimanfaatkan saja? Ehmm, berarti sangat bertolak belakang ya dengan prinsip Norman Schwarzkopf yang tidak ingin menjadi pion dalam kampanye politik.

HTI kini hanya dimanfaatkan sebagai pion dalam kampanye politik? Kenapa ga jadi aktor politik sekalian? Weleeeh weleeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]asti banyak jamaah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang kecewa usai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan Ormas ini terhadap keputusan Menteri Hukum dan HAM dalam sidang putusan di PTUN, Jakarta Timur, Senin (7/5). Meski kali ini HTI kalah, tapi Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto tetap merasa optimis dapat menang saat banding nanti. Hmm, seriusan?

Lagian ngapain pusing sih kalau memang dibubarin. Kan masalahnya ada pada azas Ormas yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Jadi buat aja Ormas baru dengan azas yang selaras. Selesai kan! Ngapain riweuh sih. Apa karena HTI gak mau ngelepasin ideologi yang bertentangan dengan Pancasila itu?

Masih ngebet ya mau mendirikan negara khilafah di Indonesia? Hadeuh, negara ini kan udah lahir dengan kesepakatan di bawah azas Pancasila yang memayungi semua kepentingan. Itu sudah opsi terbaik dengan kondisi negara yang plural dan kondisi geaografis kepulauan seperti ini. Mau dipaksakan? Yang ada bubar!

Coba deh introspeksi diri kenapa Pemerintah memutuskan membubarkan HTI. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Mungkin kerjaannya cuma demo melulu kali ya.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI. Tuh catet ya kenapa HTI dibubarkan. Kalau Ormas ini gak neko-neko, pasti aman jaya kok kayak Ormas lain.

Tapi kalau memang masih gak rela dibubarin, ikutin aja nih saran dari Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mujahid. Dia tuh nyaranin bagi jamaah eks HTI untuk membentuk partai politik aja. Katanya sih misi HTI harus diformulasikan sebagai strategi dan taktik perjuangan, agar lebih sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan perundang-undangan lainnya.

Kalau jemaah eks HTI mencintai Indonesia, mereka gak perlu merongrong dengan memunculkan ide azas  khilafah hanya karena masih ada sejumlah kekurangan pada negeri ini, seperti korupsi, kesenjangan ekonomi dan lain sebagainya. Khilafah itu toh bukan jaminan, bahkan kehadirannya akan merusak tatanan yang ada karena masuk secara dipaksakan.

Kalau memang cinta, datanglah dengan lembut dan meluluhkan hati, memperbaiki kesalahan negeri yang ia cintai dan terbang bersama menuju kebaikan. Seperti halnya yang dikatakan filsuf Voltaire (1694-1778), ‘Love has features which pierce all hearts, he wears a bandage which conceals the faults of those beloved. He has wings, he comes quickly and flies away the same.’ (K16)

PinterPolitik.com

“Great ideology creates great times” – Kim Jong Il (1941-2011)

[dropcap size=big]P[/dropcap]ersoalan tentang ideologi sepertinya masih akan menjadi hal yang hangat untuk dibicarakan. Beberapa hari lalu, pada tanggal 1 Juni 2017 kita merayakan Hari Lahir Pancasila, dan semua orang ramai-ramai memajang foto dirinya dengan tulisan: Saya Indonesia, Saya Pancasila. Setidaknya, persoalan ideologi Pancasila itu jugalah yang membuat organisasi bernama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) – yang ditengarai menolak Pancasila – disebutkan akan dibubarkan oleh pemerintah. Rencana pembubaran HTI tersebut saat ini masih mendatangkan pro dan kontra di masyarakat.

Terkait polemik HTI itu, kabar terbaru datang dari hasil survei yang dikeluarkan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Mei 2017. Survei yang mengangkat isu seputar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ini memberikan gambaran terkait penilaian masyarakat terhadap keberadaan NKRI dan pendapat masyarakat terhadap bahaya ISIS, termasuk juga terkait polemik pembubaran HTI.

Hasil survei tersebut memang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menganggap ISIS sebagai sesuatu yang berbahaya. Masyarakat juga memandang NKRI harus terus dijaga karena merupakan kekuatan utama negara ini. Hasil survei itu juga menyebutkan bahwa 78% dari masyarakat yang tahu tentang HTI menyetujui rencana pembubaran ormas tersebut.

Namun, bagian yang menarik dari survei tersebut adalah ketika persoalannya menyangkut partai politik. Hasilnya, survei SMRC tersebut juga memberikan gambaran angka dukungan simpatisan partai politik terhadap HTI. PKS adalah partai tertinggi dengan 34,3% simpatisannya mendukung gerakan yang dilakukan oleh HTI.

Hal ini tentu mengejutkan, mengingat PKS sebagai partai politik resmi punya posisi cukup kuat di DPR dengan jumlah 40 kursi dan total mengumpulkan 8,4 juta suara pada pemilihan legislatif tahun 2014 lalu. Dengan jumlah yang demikian besar, apakah hal itu berarti PKS mendukung HTI?

Lalu, bagaimana dengan perkembangan rencana pembubaran HTI yang hingga kini seolah tidak terdengar kabarnya lagi? Apakah jadi dibubarkan?

Gonjang-ganjing HTI

Saat membacakan rencana pemerintah untuk membubarkan HTI pada 12 Mei 2017 lalu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan bahwa kegiatan yang selama ini dijalankan oleh HTI berpotensi mengancam kedaulatan politik negara. Hal itu dianggap menjadi dasar bagi pemerintah untuk membubarkan HTI. Wiranto mengatakan bahwa ideologi khilafah yang selama ini diusung oleh HTI secara jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Wiranto mengatakan bahwa dakwah HTI telah menjurus ke ranah politik.

Lalu seperti apa model negara khilafah tersebut? Pada dasarnya khilafah adalah model kepemimpinan umum bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Dalam situs resminya hizbut-tahrir.or.id, HTI menyebut khilafah sebagai bentuk kepemimpinan yang bertanggung jawab menerapkan hukum Islam, dan menyampaikan risalah Islam ke seluruh muka bumi.

Khilafah meniadakan peran nation state atau negara bangsa dan mengandaikan ada sebuah kepemimpinan transnasional. HTI berupaya mendirikan Negara Islam dalam konteks yang luas, sehingga negara bangsa dianggap absurd, termasuk negara Indonesia yang berbasis pada Pancasila dan UUD 1945. ISIS merupakan salah satu model upaya pembentukan khilafah.

Menkopolhukam, Wiranto juga menyatakan bahwa saat ini ada 20 negara yang berpenduduk mayoritas muslim, telah melarang kegiatan Hizbut Tahrir yang mengusung khilafah. Negara-negara tersebut antara lain Turki, Arab Saudi, Pakistan, Mesir, Yordania dan Malaysia. Hizbut Tahrir dianggap berbahaya karena mencita-citakan khilafah Islam yang melewati batas-batas negara tradisional.

Sementara di Indonesia – di mana Hizbut Tahrir Indonesia adalah cabang yang terbesar di dunia – pemerintah juga menyebutkan bahwa HTI bertentangan dengan Pancasila. Hal itulah yang disebut menjadi dasar pemerintah ingin membubarkan organisasi ini. Pertanyaannya tentu saja, apakah hanya sesederhana itu alasannya?

Sidney Jones, Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) dalam sebuah podcast Talking Indonesia di University of Melbourne, mengatakan bahwa dalam setiap gerakannya, HTI selalu berupaya untuk mengambil alih pemerintahan di Indonesia dengan membangun basis politik.  Tujuannya adalah untuk mentransformasi Indonesia menjadi negara yang sesuai dengan cita-cita khilafah internasional – suatu konsep yang sangat utopis.

Walaupun termasuk kelompok garis keras, Jones menyebut HTI cenderung menghormati hukum yang berlaku – namun seringkali juga tidak melarang aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh ormas keagamaan yang lain. Selain itu, HTI juga terdaftar sebagai ormas resmi di pemerintah.

Jones menyebut HTI berbahaya karena basis politik yang dibangun oleh HTI adalah dengan merekrut orang-orang yang penting, misalnya yang duduk di pemerintahan atau keamanan. Salah satu orang yang disebut Jones berhasil dipengaruhi oleh HTI adalah Menteri Kesehatan pada periode pertama pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Walaupun tidak menyebut nama menteri tersebut secara langsung, bukan rahasia lagi kalau yang menjabat Menteri Kesehatan pada saat itu adalah Siti Fadilah Supari – yang saat ini menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes). Hal ini bisa dilihat juga dari beberapa postingan terkait Siti Fadilah Supari di situs resmi HTI. Siti Fadilah juga secara aktif ikut terlibat dalam gerakan-gerakan HTI.

Mengapa HTI, bukan FPI?

Jika dilihat dari gerakannya yang berbasis dakwah dan sama sekali tanpa kekerasan, publik tentu bertanya-tanya, mengapa HTI yang dibubarkan dan bukannya Front Pembela Islam (FPI) yang selama ini kerap bertindak dengan kekerasan? Terkait hal tersebut, Jones menyebutkan bahwa HTI adalah organisasi yang berisi elit-elit, berbeda dengan FPI yang anggotanya adalah gerakan jalanan. Dengan anggota resmi yang mencapai 40.000 orang – dan dengan jumlah simpatisan bisa mencapai 5 kali lipat dari jumlah anggota resminya – mungkin inilah yang menjadi alasan HTI dipandang oleh pemerintah jauh lebih berbahaya dibandingkan ormas lain macam FPI.

78,4% responden SMRC @saifulmujani setuju pembubaran HTI, Minggu (4/6). @PEDOMAN_id #HTIsudahDIBUBARKAN pic.twitter.com/UqtLEy92SU

— Fadjroel Rachman (@fadjroeL) June 4, 2017

Selain itu, ada mantan anggota HTI yang saat ini telah bergabung dengan ISIS dan bahkan disebut-sebut memobilisasi gerakan radikalisme dan mendukung ISIS lewat jaringan pertemanannya di HTI. Sebut saja Bahrun Nain, orang yang disebut-sebut sebagai pemimpin ISIS di wilayah Asia Tenggara adalah mantan anggota HTI.

Pemerintah mungkin saja takut HTI menancapkan pengaruhnya pada orang-orang di pemerintahan yang pada ujungnya kemudian berafiliasi dengan ISIS. HTI jelas-jelas mengatakan anti-Pancasila, bandingkan dengan FPI – yang walaupun sering menimbulkan keresahan lewat aksi-aksi razia dan politik jalanan yang dilakukannya – masih memandang Pancasila, walaupun dengan istilah ‘Pancasila bersyariah’.

Sidney Jones juga menyebutkan bahwa umumnya, organisasi-organisasi Islam mainstream di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah tidak menyukai HTI – bahkan Jones menggunakan kata ‘hates’ atau ‘membenci’ untuk menggambarkan perasaan ormas Islam tersebut terhadap HTI. Jones mengatakan bahwa HTI tidak disukai karena mereka ‘merebut’ basis-basis massa NU dan Muhammadiyah serta masjid-masjidnya dengan cara menawarkan imam masjid secara gratis. Hal ini dipercaya menjadi salah satu cara HTI merebut basis massa ormas Islam yang lebih besar seperti NU dan Muhammadiyah.

Dengan menyasar orang-orang yang elit dan berpendidikan, HTI disebut-sebut mampu menancapkan pengaruh yang jauh lebih besar ketimbang hanya turun ke jalan. Infiltrasi – kalau mau diistilahkan demikian – yang dilakukan oleh HTI pada akhirnya memang bertujuan untuk mengubah pemerintahan negara ini menjadi bentuk pemerintahan yang mereka cita-citakan. Hal inilah yang mungkin menyebabkan HTI dipercaya juga berusaha menarik simpati partai-partai politik, khususnya yang mempunyai kemiripan visi seperti PKS.  Jones menyebutkan bahwa jika pembubaran HTI sampai dibahas di DPR RI, maka kemungkinan HTI memenangkan proses tersebut jauh lebih besar.

Menuju Pilpres 2019?

Jika HTI jadi dibubarkan oleh pemerintah, banyak yang memprediksikan akan ada masalah-masalah besar lain yang bisa terjadi. Jones sendiri menyebut pembubaran HTI akan mendatangkan lebih banyak masalah ketimbang yang diselesaikan. Hal yang utama adalah terkait persinggungan antara kebebasan berpendapat dengan ujaran kebencian atau hate speech. HTI adalah ormas yang tidak pernah melakukan kekerasan. Keberadaannya pun resmi terdaftar. Di negara demokrasi seperti Indonesia, apakah salah untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat?

Tuh pendapat mahfud md tentang hti masih anda percaya hti. Waraslah sebelum anda dianggap makar pic.twitter.com/X2pXdNPtbA

— Garuda NKRI (@Elangbca) May 26, 2017

Dalam sejarah Indonesia, salah satu organisasi yang juga pernah dilarang adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Jika pemerintah membubarkan HTI dan melarang ormas ini, boleh jadi HTI akan bernasib sama seperti PKI. Selain itu, pengumuman pembubaran HTI yang dilakukan oleh Menkopolhukam, Wiranto juga memperlihatkan bahwa keputusan ini cenderung lebih terlihat politis. Hal ini bisa terlihat dari isi pengumuman rencana pembubaran HTI yang tidak disertai oleh penjabaran mekanisme yang jelas.

Alasan politis itu juga makin terlihat jika melihat perkembangan wacana tersebut dalam setengah bulan terakhir yang seolah tidak ada kelanjutannya lagi. Jika ditarik lagi ke belakang seperti pada kasus anti-Ahok, boleh jadi pola yang sedang dimainkan adalah menggunakan gerakan Islam untuk memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) di tahun 2019.

Dalam segala kehati-hatiannya terhadap hukum dan sikap anti kekerasan yang dilakukannya, simpatisan HTI adalah salah satu bagian penting dalam aksi Bela Islam 411 dan 212. Ada kecenderungan beberapa faksi politik di tingkat nasional ingin menggunakan strategi yang sama untuk memenangkan pertarungan di tahun 2019, dan untuk alasan itu, petahana – yang dalam hal ini Presiden Jokowi – boleh jadi sedang membendung agar hal tersebut tidak terulang lagi. Caranya adalah dengan melemahkan potensi kekuatan politik yang ada, sebut saja melalui kasus HTI dan mungkin juga dalam kasus yang menimpa Rizieq Shihab. Benarkah demikian? Tentu masih butuh penelusuran yang lebih dalam tentang hal tersebut. Yang jelas, siapa yang berkuasa, dia punya kewenangan yang jauh lebih besar daripada yang tidak.

Dalam segala kompleksitas adu kekuatan politik, tuduhan PKI terhadap Presiden Jokowi, hingga rencana pembubaran HTI ini, boleh jadi semuanya mengarah pada Pilpres di tahun 2019 nanti. Setiap faksi politik memainkan bidak caturnya masing-masing, dan oleh karenanya tidak perlu heran jika partai seperti PKS punya 34% simpatisan yang mendukung HTI.

Pada akhirnya, ideologi Pancasila memang tidak bisa diganggu gugat karena itulah inti kehidupan di republik ini. Seperti kata Kim Jong Il di awal tulisan ini, ideologi yang hebat akan mendatangkan masa-masa yang hebat pula. Karena Pancasila menjadi representasi bangsa yang besar ini, harapannya tidak sia-sia apa yang digariskan oleh para pendiri negara ini. (S13)

PinterPolitik.com

‘‘Apabila Tuhan yang bersifat mutlak membiarkan adanya agama-agama lain, maka manusia yang bersifat tidak mutlak jangan memaksakan keyakinannya pada orang lain.’’ ~ Nurcholish Madjid

[dropcap size=big]S[/dropcap]ikap tegas Pemerintahan Jokowi untuk membubarkan organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendapat beragam reaksi, baik positif maupun negatif. Keputusan yang dibacakan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, menyatakan pemerintah perlu tegas mengambil upaya hukum dengan membubarkan HTI karena dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

“Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI,” katanya saat memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (8/5). Menurutnya, keputusan tersebut telah melalui satu proses pengkajian yang panjang, yaitu dengan memfinalisasi satu proses yang cukup panjang, mempelajari dan mengarahkan sesuai UU Ormas dan sesuai ideologi negara Pancasila. (Baca: Menjaga Nilai Pancasila di Tubuh Indonesia)

Keputusan pemerintah ini langsung didukung dua ormas agama terbesar Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). “PBNU mendukung langkah pemerintah membubarkan ormas radikal dan menolak Pancasila,” kata Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siradj. Menurutnya, HTI terbukti merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan hendak mengganti Pancasila dengan khilafah.

Hal yang sama juga diutarakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir yang mengatakan, Muhammadiyah secara kelembagaan sangat tegas dan jelas posisi ideologisnya bahwa Negara Pancasila itu Darul Ahdi wa Syahadah. Yaitu negara hasil konsensus seluruh kekuatan bangsa dan harus diisi agar sejalan dengan jiwa, pikiran, dan cita-cita pendiri bangsa.

Karena itu, lanjut Haedar, setiap warga, organisasi, dan komponen bangsa harus setuju dan menerima Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, setia pada NKRI, serta menjunjung tinggi kebhinekaan. “Tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip dan keberadaan NKRI yang didirikan tahun 1945 itu.” Meski begitu, ia berharap pembubarannya dilakukan secara konstitusional berdasarkan prinsip hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Di pihak lain, pembubaran ini dipertanyakan pihak HTI, terutama karena organisasi mereka yang dinilai anti-Pancasila. Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto meminta pihak yang menyebutkan HTI anti-Pancasila agar membuktikan pernyataannya. “Sekarang kalau kami dibilang anti-Pancasila, coba bisa tunjukkan enggak di mana kami menyebut anti-Pancasila?” ujarnya, Rabu (3/5). Ia mengaku bingung karena HTI bukan organisasi ilegal, tapi berbadan hukum.

Sistem Khilafah HTI

“Saya tidak mendukung, juga tidak menolak Khilafah, karena saya tidak punya wewenang itu. Berwacana tentang khilafah silahkan, tetapi kalau bergerak mendirikan khilafah maka negara yang akan bertindak.” ~ KH. Sholahuddin Wahid

Kalimat ini diucapkan oleh Gus Sholah, sapaan Kiai Sholahuddin pada tahun 2013 lalu, saat HTI Jombang mengadakan acara halal bihalal di Pesantren Tebuireng milik adik kandung KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pernyataan ini sempat menuai polemik sebab beliau secara tegas menolak paham HTI di depan para simpatisan HTI. “Saya tidak nyambung dengan pemikiran HTI, tetapi saya tetap berkawan,” lanjutnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, keputusan pemerintah membubarkan (HTI) juga karena banyak yang menolak keberadaan HTI. “Terjadi benturan dari masyarakat karena bertentangan dengan UUD, banyak sekali masyarakat yang menolak keberadaan HTI, terutama prinsip-prinsip yang dianggap bertentangan dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945, seperti sistem khilafah dan lain-lain,” katanya di Jakarta, Senin (8/5).

Menurut Ismail, HTI adalah ormas yang mengajak umat Islam kembali hidup secara Islami dalam Darul Islam dan masyarakat Islam. Impiannya adalah sebuah masyarakat yang diatur dengan syariat Islam dan dipimpin seorang khalifah. HTI berkembang di Indonesia sejak tahun 80-an, melalui Ustad Abdurrahman al-Bagdzadi, warga Australia yang juga kader Hizbut Tahrir Libanon.

Perkembangan HTI sebagian melalui diskusi-diskusi di lembaga pendidikan, terutama di kampus-kampus, dibantu oleh mahasiswa Indonesia yang kembali dari Timur Tengah. Pada tahap awal, HTI membangun pondasi dengan melakukan kampanye menegakkan syariat Islam. Kampanye itu dilakukan melalui pemasangan poster, spanduk, dan pertemuan-pertemuan.

Selanjutnya, mereka juga mulai memasukan informasi mengenai cara mengelola negara berdasarkan syariat Islam. Seperti tata cara pemilihan pemimpin (khalifah), hukum, dan sistem perekonomian yang Islami. Kampus tempat berkembangnya HTI antara lain Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan perguruan tinggi lainnya.

Bagi Ismail, kekhalifahan merupakan bagian dari ajaran Islam, namun komitmen HTI terhadap NKRI tak perlu dipertanyakan. “Kami cinta negara dan tak ingin terjerembab ke dalam neoliberalisme dan neoimperalisme. Kami lebih nasionalis dibandingkan partai nasionalis. Kami menolak demokrasi tapi setuju pluralisme, sebab demokrasi berprinsip kedaulatan di tangan rakyat, sedang kami percaya kedaulatan milik Allah,” paparnya.

Quote sambutan pembicara  #PanjiRasulullahSamarinda | #IndonesiaMoveUp  #MasirahPanjiRasulullah #PanjiRasulullah pic.twitter.com/JZxzHSje6t

— Hizbut Tahrir (@HizbuttahrirID) April 2, 2017

HTI Terkait ISIS?

“Mereka jaringan radikal lama yang terpecah-pecah pasca-operasi bom Bali. Al-Muhajirun itu fraksi radikal dari HTI.” ~ As’ad Ali

Menurut mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara tersebut, Al-Muhajirun merupakan salah organisasi yang anggotanya dipengaruhi oleh paham Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS). Seperti yang kita tahu, kelompok ekstrimis ini bertujuan untuk menegakkan syariah Allah di muka bumi. Namun Khalifah versi ISIS sangat jauh dari nilai-nilai Islam, karena mereka memakai kedok Islam dalam setiap aksi-aksi terornya.

Dalam dinamika perjuangannya, ide khilafah internasional ini pertama kali diperankan jamaah Ikhwanul Muslimin yang didirikan di Mesir pada 1928, kemudian dilanjutkan oleh jamaah Hizbut Tahrir di Jerusalem Timur tahun 1952, setelah itu baru digaungkan ISIS di Irak dan Syiria. Ironisnya, mereka mengabsahkan kekerasan untuk menindas kaum minoritas atau pihak-pihak yang berseberangan dengan paham mereka.

Ribuan masyarakat tak berdosa yang terdiri dari kelompok Syiah, etnis Kurdi, Yazidi, Shabaks, Turkomen, dan suku-suku lainnya menjadi korban keganasan ISIS. Mereka dengan mudahnya menganggap kafir atau murtad kepada sesama muslim yang tidak sejalan dengan mereka. Eksekusi massal dan penyiksaan terhadap sandera atau korban sungguh jauh dari nilai-nilai Islami.

“Penjajahan modern” yang dilancarkan Barat terhadap dunia Islam disinyalir kuat menjadi faktor terpenting yang membangkitkan eskalasi “kerinduan” beberapa kelompok Islam terhadap sistem Khilafah Islamiyah yang pernah mengantarkan kejayaan Islam di masa silam. Maka, sejak saat itulah term “khilafah” menjadi isu harakah (pergerakan) Islam dengan misi dan agenda politik membangun kembali Daulah Islamiyah Internasional.

Di Indonesia, benih ide khilafah sudah ada sejak awal kemerdekaan tahun 1945, baik yang bersifat konstitusional, seperti Majelis Konstituante, atau bersifat militer, seperti dalam kasus DI/TII, yang berusaha mendirikan negara Islam dan menolak Pancasila. Era reformasi tahun 1998 yang memberikan ruang kebebasan publik, menjadikan isu khilafah di Indonesia kian vulgar dan menemukan momentumnya.

Pembicaraan-pembicaraan yang mewacanakan isu khilafah semakin intens dan terbuka dikampanyekan, baik lewat opini-opini pemikiran maupun gerakan nyata. Seperti mewacanakan Islam sebagai solusi dan ideologi alternatif mengusahakan bentuk pemerintahan Negara Indonesia dari Negara kesatuan berformat republik menjadi khilafah, berikut konstituisi Negara sejak dari Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum positif diangkat dari syari’ah Islamiyah seutuhnya.

Meski begitu, Ismail sekali lagi membantah dan menyatakan kalau dalam menyebarkan ajarannya, HTI selalu menggunakan cara yang persuasif, santun, dan damai. HTI tidak pernah memaksakan kehendak kepada masyarakat. “Boleh dicek di kepolisian. Tidak ada kegiatan yang melanggar hukum, apalagi kerusuhan, huru-hara. Atas dasar apa pemerintah melakukan pembubaran terhadap HTI?” sergah Ismail yang juga menegaskan bahwa HTI siap menghadapi pemerintah di pengadilan.

Antara Ancaman dan Kebebasan Beragama

“Saya ndak tau (berkaitan atau tidak dengan sidang Ahok). Tapi kita merasa heran saja mengapa pemerintah seakan mengejar target untuk menyatakan HTI harus dibubarkan kemarin. Seolah-olah kita hadapi satu keadaan genting, padahal HTI begini-gini saja.”

Pernyataan ini diajukan Ismail di Jakarta, Selasa (9/5), saat menggelar konferensi pers yang isinya menolak secara tegas pembubaran organisasinya. Sebagai organisasi legal, HTI memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan dakwahnya. Rencana pembubaran yang hendak dilakukan pemerintah, menurut Ismail secara nyata akan menegaskan hak konstitusional tersebut. “Secara syar’i, pembubaran HTI berarti penghambatan terhadap kegiatan dakwah yang konsekuensinya amat berat di hadapan Allah di akhirat,” katanya.

Keputusan pemerintah yang terkesan tergesa-gesa ini, juga dikomentari Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. Ia mengingatkan, seharusnya pemerintah mengambil langkah persuasif terlebih dahulu meyikapi keberadaan HTI. Bukan dengan langsung menyatakan pembubaran ormas Islam tersebut. “Pemerintah harus bersikap hati-hati, dengan lebih dulu menempuh langkah persuasif, baru kemudian menempuh langkah hukum untuk membubarkannya,” jelas Yusril di Jakarta, Senin (8/5).

Senada dengan Yusril, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nurwahid juga berharap pemerintah tidak sekedar menuduh. “Undang, panggil, dialog, apa saja masalahnya. Libatkan NU, Muhammadiyah, MUI, juga agama-agama lain,” saran mantan Ketua MPR dan Presiden PKS ini. Ia yakin, kalau pemerintah membubarkan HTI bukan karena terjangkit Islamophobia. Namun, PKS mendesak pemerintah mengajak dialog jika ingin menindak tegas ormas, terlebih yang berkaitan dengan agama.

Hal yang sama juga diingatkan oleh Noorhadi Hasan, guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ia mengatakan HTI mestinya tak perlu dibubarkan. “Itu bisa (menjadi) liar, bisa ke mana-mana. Kalau mereka ada di dalam wadah HTI, lebih mudah dikontrol sebenarnya,” jelas penulis “Narasi Islamisme dan Politik Identitas di 20 provinsi di Indonesia” ini.

Menurutnya, wacana tentang kebangkitan khilafah dianggap lebih sebagai strategi diskursus dari sekelompok orang yang merasa tidak mendapat keuntungan dalam sistem politik, ekonomi, hukum, serta sosial di negara modern dan demokrasi Indonesia. “Sebenarnya mereka mau mengatakan kapan janji- janji kemajuan dan keadilan diwujudkan. Protes itu, mereka gunakan dalam bahasa simbol tertentu, yaitu dengan mendukung ide khilafah,” katanya.

Namun bagi Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, ketegasan pemerintah untuk membubarkan organisasi HTI ini bisa menjadi pelajaran dan pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Menurutnya, dengan pembubaran tersebut, masyarakat dididik terkait perbuatan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. “Pembubaran ini memberi ruang untuk perdebatan publik. Mengapa itu perlu, karena masyarakat harus dididik tentang mana yang boleh dan mana yang enggak boleh dilakukan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (9/5).

Jimly juga meminta publik untuk tetap tenang dalam menghadapi pembubaran HTI dan jangan salah persepsi, apalagi menghubung-hubungkan HTI dengan Islam secara keseluruhan. Termasuk mengaitkan pembubaran HTI dengan Pilkada DKI Jakarta. Ia yakin, pemerintah sudah mempertimbangkan dengan matang dan mempelajari semua aspek terkait pembubaran HTI ini. Pertimbangan dan aspek tersebut, katanya, tinggal tunggu waktu untuk dijelaskan ke publik. Setujukah HTI dibubarkan? Berikan pendapatmu.

(Berbagai sumber/R24)