PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]ejahatan kemanusiaan yang terangkum dalam aksi terorisme dibeberapa lokasi, membuat masyarakat bangkit membangun narasi #KamiTidakTakut dan #BersatuLawanTeroris.

Posisi teroris kali ini sudah tak mendapat tempat sedikitpun di bumi pertiwi. Karena aksi terorisme itu jelas bukan karena didasarkan pada dogma agama, tapi bersumber dari kebiadaban yang berujung pada kejahatan kemanusiaan.

Maka di saat masyarakat bersatu melawan teroris, ada salah satu bakal calon Presiden, Sam Aliano yang justru mengajak secara nyata masyarakat untuk berburu teroris dengan imbalan Rp 1 miliar.

Walau terkesan seperti sayembara dengan embel – embel uang, setidaknya ini merupakan langkah baik untuk menyelamatkan persepsi masyarakat agar tidak gentar dengan pergerakan terorisme.

Sepertinya, Sam Aliano juga menerjemahkan keinginan Polri, BIN, dan BNPT untuk melibatkan partisipasi masyarakat menangkal radikalisme sebagai anak kandung dari munculnya terorisme.

Kalau masyarakat sudah bersatu dan berhimpun untuk melawan teroris, tentunya bisa menjadi senjata ampuh melakukan pendeteksian secara dini. Hayoo, teroris mau kemana lagi kalau sudah dikepung masyarakat? Weleeeh weleeeh.

Daripada nunggu evaluasi kinerja BIN atau BNPT yang kecolongan karena tak melakukan upaya preventif, nanti pasti berpotensi kecolongan lagi kan?

Makanya daripada begitu, mendingan masyarakat ikut berpartisipasi dalam menangkal terorisme di lingkungan sekitar.

Kalau bisa ditangkap sama masyarakat, kan bisa ngebantu Kepolisian, BIN, dan BNPT kan? Uppss, jangan lupa, dapet uang lagi dari Sam Aliano, uhuuukk uhuukkk.

Upss, tapi inget juga, jangan karena masyarakat pro aktif, Kepolisian, BIN, dan BNPT malah tenang – tenang aja, justru harusnya lebih giat melakukan upaya preventif, membaca gerak atau mencari tahu pola terbaru pergerakan terorisme.

Tapi sayembara ini membuat banyak pihak risih ga sih, masa peristiwa terorisme dijadikan komoditas politik.

Kan kalau dilihat dari sisi yang lain, upaya sayembara yang dilakukan Sam Aliano itu bermuatan politis, bener ga? Harusnya sih iya, apalagi udah banyak terpampang namanya sebagai calon Presiden.

Weeeiittss, tapi jangan terlalu khawatir, kan Sam Aliano ga masuk hitungan, jadi para partai politik dan calon Presiden lain jangan kebakaran jenggot duluan ya, weleeeh weleeeh.

Ya setidaknya apa yang dilakukan Sam Aliano itu mungkin memaknai apa yang dikatakan Barack Obama, bahwa sebenarnya uang bukan satu-satunya jawaban, tapi itu membuat perbedaan.

Nah di sini konteksnya, uang bisa membuat perbedaan persepsi kala mendengar kata teroris. Waduh, siapkah untuk berburu? Weleeh weleeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]inerja Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi sorotan, karena gagal mendeteksi secara diri adanya pergerakan terorisme.

Makanya, banyak pihak yang menyerukan agar BIN dan BNPT berbenah dan mengevaluasi apa yang salah atau keliru dari kinerja pada dua lembaga tersebut.

Tak aneh juga ketika BIN dan BNPT disebut kecolongan, karena tak ada upaya preventif menangkal terorisme. Sudah pecah duluan baru ada penindakan, bahkan kejadian berturut – turut terjadi di Surabaya dan Sidoarjo.

Ada pertanyaan sederhana yang ingin disampaikan. Kemana intelijen kita? Kok malah kecolongan begini sih. Masa tak bisa membaca arah pergerakan teroris, apalagi kata Kapolri ada 500 orang yang baru pulang dari Suriah.

Kepentok RUU Anti Terorisme lagi? Ah masa sih? Kan gerakan intelijen masih boleh dilakukan, yang kesulitan itu bukannya penindakannya? Nah loh, makanya kemanakah intelijen?

Pertanyaan sederhana itu, layaknya dijawab dengan kinerja BIN dan BNPT yang lebih optimal lagi untuk menangkal radikalisme dan terorisme. Pasalnya, musuh negara itu sudah membuat bising negeri.

Karena BIN dan BNPT kecolongan begini, sempat muncul narasi ganti dan copot sajalah Kepala BIN, Budi Gunawan dan Kepala BNPT, Suhardi Alius.

Weeeiitss, jangan reaksional begitu dong. Berikan kesempatan BIN dan BNPT memperbaiki kinerjanya, siapa tahu masih ada harapan.

Sebenernya sih yang jadi permasalahan, rakyat tidak takut dengan terorisme dan siap melawan. Tapi badan – badan khusus yang berkaitan dengan penegakan hukum malah kecolongan, alhasil wajar muncul reaksi yang ingin mengganti pucuk pimpinan dua lembaga tersebut.

Tapi, hipotesa bahwa pergerakan teroris itu disebut sebagai kecolongan BIN dan BNPT dibantah oleh Surya Paloh. Ketua Umum Partai NasDem itu malah tegas mengatakan, kalau aksi terorisme itu adalah kelalaian BIN dan BNPT.

Nah loh untuk urusan kemanusiaan begini, Partai pendukung Pemerintah sekalipun ikut ‘menghajar’ kinerja badan – badan khusus itu. Kaget juga ya, Surya Paloh bisa mengkritik begitu, jarang banget soalnya.

Tapi tak mengapalah, ini baru potret Partai NasDem yang mendukung Pemerintah. Tapi dukungnya itu kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah, jangan malah ada pembenaran sesuatu yang salah.

Makanya kalau kata pejuang Belanda, Corrie ten Boom, orang-orang yang melontarkan kritik pada hakikatnya adalah pengawal jiwa kita yang bekerja tanpa bayaran.

Makanya, Pemerintah jangan baper sama Partai NasDem ya, jangan lihat kritik pedasnya tapi lihat pesannya untuk kebaikan negeri, weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]R[/dropcap]ancangan Undang-undang (RUU) Terorisme hingga kini masih terus menjadi bahasan di tingkat panitia khusus (Pansus) DPR. Menurut Ketua Pansus  RUU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, M Syafi’i meminta pemerintah melengkapi aturan terkait penyadapan terduga teroris agar tidak menyalahi aturan yang berlaku.

“Itu penyadapan kami sepakati, namun kontennya kami serahkan kepada pemerintah. Di dalam RUU Terorisme itu tentang penyadapan tidak disebutkan izinya dari siapa, waktunya lama, dan pertanggungjawabannya kemana, serta persyaratannya apa,” katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (13/7).

Syafi’i mengatakan, di dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebutkan bahwa penyadapan selain harus diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak boleh di bawah level UU mengaturnya. Selain itu, menurutnya, ada juga hal-hal yang harus dipenuhi, misalnya spesifikasi alat perekam, tujuan merekam, identitas yang merekam, dan kapan pelaksanaannya.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, penyadapan yang dilakukan terhadap terduga teroris mekanismenya harus mendapatkan persetujuan Pengadilan Negeri. Masa penyadapan pun dibatasi, maksimal satu tahun dan diatur secara ketat siapa yang menyadap dan objek penyadapan, serta harus dipertanggungjawabkan pada atasan penyidik dan pemerintah yang mengurusi bidang itu.

Karena itu, menurut seorang sumber di parlemen, ada baiknya RUU Terorisme ini direvisi lebih dulu oleh pemerintah. Menurutnya, pemerintah saat ini belum bulat dalam menyikapi RUU Terorisme. Karena itu, DPR ingin pemerintah satu suara terlebih dulu sebelum diserahkan ke parlemen untuk dibahas bersama.

Pansus RUU Terorisme Bahas Poin Penyadapan https://t.co/RiKSsbMGcO pic.twitter.com/sjjgaDJkD6

— DPR RI (@DPR_RI) July 15, 2017

“Sebaiknya begini, sudahlah diambil lagi oleh pemerintah, lalu direvisi. Karena RUU itukan atas inisiatif pemerintah. Setelah ini rampung, baru diserahkan kembali ke parlemen supaya tidak ada pro kontra lagi. Pemerintah kan belum bulat,” sarannya di Jakarta, Jumat (14/7) malam.

Ia juga mengatakan, saat ini nama untuk RUU Terorisme saja masih belum jelas. Sehingga RUU tersebut harus diambil kembali oleh pemerintah agar tidak banyak berpolemik di DPR. “Nama RUU-nya saja belum bulat, ya sudah, mending dibulatkan dulu di pemerintah, sehingga nanti itu yang berdiskusi pemerintah dan DPR. Bukan pemerintah 1, pemerintah 2, dan DPR,” tegasnya.

Di samping itu, ia menjelaskan kalau sebenarnya pembahasan RUU Terorisme sudah selesai dibahas 60 persen. “Dari 112 daftar isian masalah (DIM), kita sudah menyelesaikan lebih dari 60 persen DIM. Jadi, tidak benar bila kita (dewan) memperlambat pembahasan ini,” sanggahnya. Salah satu isu yang hingga kini masih juga belum disepakati dalam pembahasan, lanjutnya, adalah tentang definisi terorisme.

Ia mengatakan, definisi terorisme merupakan hal yang sangat penting, sehingga harus diputuskan secara detail, fokus, dan hati-hati. “Yang belum kami sepakat adalah nama RUU. Setelah dilihat kontennya, RUU ini lebih tepat bila diberi nama RUU Penanggulangan Teroris, tapi pemerintah berkeras karena ini merupakan usulan dari mereka dengan judul ‘pemberantasan terorisme’,” tutupnya.

(Suara Pembaruan)