PinterPolitik.com

Ada yang pernah nonton Game of Thrones? Kalau ada, kira-kira pernah ngamatin dialog antara Aemon Targaryen dengan Jon Snow nggak? Informasi aja sih, Aemon ini tuh sebenarnya orang berdarah biru karena keturunannya Targaryen.

Namun, daripada ongkang-ongkang di kerajaan, ia memilih untuk pergi dari kenikmatan menjadi keluarga raja dan memilih tinggal di pondokan bernama Castle Black yang dihuni oleh para militer bernama Night Watch sebagai penjaga dinding wilayah kekuasaan kerajaan dari serangan para musuh. Nah, saat Aemon sudah tua, ia tentu sudah nggak bisa jadi pasukan tempur, cuy. Makanya, ia kemudian diangkat sebagai tetua saja.

Lama sekali ia mengamati anak didik Night Watch dengan harapan ada sosok yang siap memimpin dan menyatukan semua pihak karena memang saat itu situasi sedang tercerai-berai. Sampai pada suatu hari, masuklah orang bernama Jon Snow. Pemuda ini mendapat perhatian lebih dari Aemon dan sering banget dikasih petuah soal keberanian dan pilihan menjadi ksatria.

Bahkan, Master Aemon merupakan orang yang pertama kali mendukung kemampuan dan pilihan politik Jon Snow tatkala banyak orang yang meragukan kemampuannya. Dan, memang terbukti sih, Jon Snow tumbuh menjadi ksatria yang diramalkan oleh Aemon Targaryen sebagai pemersatu.

Dari kisah tersebut, mimin minta kepada kalian semua untuk fokus pada moral value tentang bagaimana seorang master yang sudah pengalaman tuh pandai memilih orang yang dipandang punya kapasitas mumpuni. Pertimbangannya tentu saja nggak asal-asalan, cuy.

Namanya saja master berpengalaman. Tentu punya tolok ukur yang kadang nggak disadari oleh kebanyakan orang. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa politik situasional, kita bisa mendapati analogi tersebut dalam bentuk relasi antara Jusuf Kalla dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebagaimana yang kita tahu nih, Pak Anies sedang banyak diserang oleh ragam kalangan, terutama politisi dalam Istana, yang menyayangkan kebijakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jilid II di Jakarta.

Alasannya mereka yang mengkritik Pak Anies sih kebanyakan pakai logika ekonomis. Tentu, ini bikin urusan jadi runyam kan, cuy?

Apalagi bagi Pak Anies, pasti kebingungan deh menghadapi pengkritiknya. Untung saja ada sosok bernama Jusuf Kalla (JK) yang datang memberi dukungan moral kepada Pak Anies.

“Yang menjadi sebab adalah pandemi Covid-19 yang berakibat pada turunnya ekonomi. Jadi, sebabnya dulu yang diselesaikan dan, ketika sebab utamanya hilang, maka ekonomi akan lancar lagi,” kata Pak JK beberapa waktu lalu.

Secara usia dan pengalaman, jelas lah, sob, Pak JK lebih pengalaman. Bayangin aja, dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden dan sudah berpuluh tahun aktif di ruang politik lho. Soal kesehatan juga ia capable dengan jabatannya sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).

Sedang babagan ekonomi, yaelah cuy, masa kita ragu sama orang yang punya perusahaan Kalla di mana-mana sih? Jadi, menurut mimin sih omongan Pak JK bisa dipercaya deh. Sebab, pastinya beliau punya banyak pertimbangan dong kenapa kok mendukung langkah Pak Anies.

Lagian juga, kebijakan Pak Anies kan baik, yakni mengutamakan kesehatan warga. Soal nanti ekonomi bagaimana, mimin kok yakin Pak JK sudah mengukurnya. Jadi mari kita bergandengan tangan untuk fokus ke sektor kesehatan. Hehehe. (F46)

PinterPolitik.com

Haduh, gengs, rasa-rasanya kok gemes lihat penanganan Covid-19 di Indonesia ini deh. Pasalnya, antar lini sering kali terlibat perbedaan data. Terbaru, kasus perbedaan data antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto membuat bingung kita semua.

Hal itu menyusul pernyataan Pak Terawan yang membantah data Pak Anies terkait jumlah tempat tidur rumah sakit untuk pasien Covid-19. Sebelumnya Pak Anies tuh menuturkan bahwa tempat tidur DKI Jakarta berada di ambang batas 4.053, yang berarti akan penuh jika pasien terus bertambah.

Nah ternyata, kata Pak Terawan, stok DKI Jakarta tuh sebenarnya berjumlah 4.271. Belum lagi, ditambah tempat tidur yang rencananya akan diberikan oleh Pemerintah sebesar 1.022.

Nah, gimana tuh, sob? Masa beda data antara Pak Anies dengan Pak Terawan? Ini apakah nggak ada koordinasi pusat-daerah atau gimana sih?

Pasalnya, nggak sekali ini lho keduanya terlibat perselisihan. Pada Mei kemarin, keduanya juga adu mulut soal transparansi data pasien Covid-19.

Terlepas dari data siapa yang benar, mendingan Pak Anies dan Pak Terawan nih kumpul dalam suatu forum yang khusus membahas soal data deh. Disinkronkan gitu lho maksudnya. Biar bola panas nggak menggelinding ke mana-mana sehingga publik pun nggak terbelah.

Mimin mau ngingetin aja sih, bahwa di pelosok dunia manapun, kalau sudah ada perselisihan dan perbedaan yang prinsipil begini, rata-rata akan gagal memenangi pertempuran, di manapun arenanya, mulai sepak bola sampai kekuasaan kerajaan.

Pasalnya, kita semua nih sadar bahwa di era digital begini, dalam upaya menangani biang kerok Covid-19, data merupakan senjata paling utama.

Ibarat zaman dulu, data nih sepadan dengan kebutuhan logistik perang. Sebagaimana kata Sun Tzu, si ahli strategi perang Tiongkok bahwa batas antara kacau dan teratur bergantung pada logistik.

Kalau diterjemahkan ke dalam kondisi sekarang itu jelas terbukti lho. Kekacauan semua ini berpangkal pada data yang amburadul kan, cuy?

Sudahlah ketemuan aja deh beliau berdua tuh. Lagian ini kan sudah mencekam toh suasananya di DKI Jakarta. Biarlah Pak Gubernur melakukan tindakan yang menurutnya terbaik. Jangan diriweuhi dengan tarik ulur yang jelas menghambat penanganan.

Kasihan juga sih lihat Pak Anies. Kayaknya kok dari kemarin dapat hantaman dari sana-sini. Setelah beberapa hari yang lalu dituduh politis, eh sekarang dihadang lagi nih.

Daripada bikin pusing Gubernur bekerja untuk wilayah yang jadi tanggung jawabnya, mendingan Pak Terawan fokus ngasih bantuan aja deh buat dokter dan fasilitas rumah sakit. Noh, lihat di banyak ulasan soal rasio dokter dan masyarakat, yakni satu banding 2.500.

“Nuraninya itu lho mbok ya dipakai,” Bu Tedjo said. Hehe. Apa Jangan-jangan Pak Terawan ini rombongan dari pihak yang serang Pak Anies? Upsss. (F46)

PinterPolitik.com

Hareudang hareudang hareudang, panas panas panas. Eitz, bukan suhu badan yang panas, melainkan hati mimin nih.

Bagaimana tidak? Mimin jengkel saja sama pernyataan para petinggi negara ini. Kemarin bilang apa, sekarang bilang apa. Kemarin bilang kalau Indonesia perlu relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sekarang tetiba kayak berat atau entah memainkan tensi kepanikan massa.

Mimin nih tahu kalau di tengah tekanan, apalagi bencana, siapa yang tampil ke muka biasanya cepat jadi tenar yang penuh puja-puji. Mimin juga tahu kok, kalau kadang kala tokoh politik sengaja membuat tegang suasana, meski padahal ia sudah mendapat jawaban yang solutif. Ya, sekadar gimmick gitu, cuy, kalau bahasa sarkastisnya.

Gak percaya? Tanya saja sama Jenderal Kuvira dalam serial Avatar Korra yang sengaja membuat situasi penduduk kerajaan bumi seakan tambah parah. Padahal, pemberontakan sudah agak mereda – hanya supaya Kuvira bisa membeli kesetiaan para penduduk yang dijanjikan rasa aman.

Meski begitu, gengs, di tempat lain, ada loh pemimpin yang secara jujur berkata tentang kondisi yang sebenarnya terjadi, meski harus kehilangan nyawa – Mahatma Gandhi misalnya. Bapak perdamaian India itu terbunuh di tangan Nathuram Godse, seorang penganut Hindu radikal yang tidak sepakat dengan kebijakan perdamaian Muslim-Hindu ala Mbah Gandhi.

Pemimpin yang tetap berlaku jujur di tengah kondisi panik perlu diakui memang mempunyai keberaniannya luar biasa ya, cuy. Setidaknya, kalau kata Nyai Ontosoroh dalam Bumi Manusia, “Kita telah melawan, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya,” sekalipun berakhir getir dan perih.

Lantas,nih, bagaimana dengan pemimpin kita yang mimin sentil soal relaksasi di atas? Coba langsung mimin called by name saja ya. Monggo, Pak Mahfud MD.

View this post on Instagram

Sudah siap untuk normal baru? #newnormal #newnormal2020 #psbb #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #tetapsehat #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 26, 2020 at 2:54am PDT

Mimin heran sih sama Pak Mahfud. Secara, doi pada 4 Mei kemarin paling vokal menyuarakan model relaksasi PSBB atau pelonggaran supaya ekonomi gak macet bin mampet. Eh, lha kok sekarang tiba-tiba bilang kalau hal ini masih dikaji. “Ada wacana, belum keputusan bagaimana tentang new normal ini,” katanya saat halal bi halal di acara Universitas Sebelas Maret (UNS).

Padahal, keinginan Pak Mahfud untuk relaksasi kan sudah ditanggapi dengan adanya gagasan new normal. Jadi sebenarnya sudah sesuai dengan keinginan Pak Mahfud. Tapi kok di saat new normal sudah disiapkan, malah bilang ‘belum diputuskan’.

Lha, terus Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) yang diterbitkan kemarin buat apa dong? Lagian, Kepmenkes itu berisi tentang apa yang menjadi tujuan Pak Mahfud, yakni geliat ekonomi harus tetap berjalan.

Ini Pak Mahfud yang tidak paham kalau new normal adalah jawaban dari relaksasi yang doi tegaskan atau Pak Mahfud belum koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait, mulai dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sampai Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang sempat bilang mengenai “pengurangan pembatasan” – jangan dibahas di sini, tambah pusing nanti.

Jadi, intinya, tolonglah, Pak Mahfud ini terkait sosok bapak sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), kalau memang sudah disepakati new normal dengan skenario yang sudah disiapkan, lhambokyo bilang saja apa adanya meski mungkin menurut mimin itu pahit, sebab bapak pasti dikritik oleh beberapa kawan politisi juga, kan.

Tapi setidaknya, jangan bikin masyarakat ini kebingungan. Lha wong, kebijakan sudah turun masa digantung. Harus tegas ya, Pak. Yang dibutuhkan rakyat Indonesia kan sebenarnya simpel, yaitu pemimpin yang tegas. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Mom and Dad, I won’t be home for the holidays. I’m over 800 miles away” – Cyhi the Prynce, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Sebagian besar orang Indonesia pasti melihat Hari Raya Idulfitri (atau Lebaran) sebagai momen yang penting. Bagaimana tidak? Pergantian bulan dari Ramadan ke Syawal ini menjadi waktu yang ditunggu-tunggu untuk pulang ke tempat asal dan bertemu dengan sanak keluarga.

Guna menyiapkan momen seperti ini, masyarakat biasanya ramai-ramai berbelanja ke pasar dan mal. Selain untuk membeli baju dan pakaian baru, tak jarang keluarga turut membeli kebutuhan pokok untuk menyiapkan makanan ala lebaran, seperti opor ayam, ketupat, rendang, dan – yang selalu ada di meja ruang tamu – berbagai jenis kue kering.

Tak jarang, momen-momen ini disertai dengan kebiasaan dan tradisi yang tentunya “sulit ditolak”. Tak sedikit orang menanti-nanti kedatangan apa yang disebut sebagai tunjangan hari raya (THR). Di Jawa Timur, tradisi seperti ini biasa disebut dengan istilah “galak gampil”.

Lagi pula, siapa yang tidak mau diberi uang secara cuma-cuma? Semua orang pasti bersedia untuk menerima uang yang biasa diberikan oleh sanak-sanak keluarga lainnya. “Buat tambahan njajan,” kata biasa dari pakdhe–budhe atau om-tante sembari memberikan sebuah amplop berisikan uang.

Namun, amplop yang diharap-harapkan itu mungkin tak akan segera datang pada Lebaran 2020 ini. Tidak sedikit orang harus rela kehilangan kesempatan untuk merayakan momen-momen hangat bersama keluarga ini karena pandemi virus Corona (Covid-19) yang tengah merongrong Indonesia.

Meski begitu, tak semua orang ternyata rela menunggu agar pandemi ini reda terlebih dahulu. Bagi sebagian orang yang tak ingin bersabar, tradisi Lebaran tetaplah perlu dilaksanakan.

Tak ada gelar griya (open house), mudik, atau salat Ied di lapangan pada hari Lebaran tahun ini. Memang ini berat, tapi kita alami dan hadapi bersama-sama.

Semoga pandemi ini segera berlalu agar kita dapat bertemu dan saling melepas rindu. pic.twitter.com/eLxggxylcW

— Joko Widodo (@jokowi) May 24, 2020

Bagaimana tidak? Pasar dan mal ternyata kembali ramai dikunjungi oleh pengunjung menjelang Lebaran. Pusat-pusat perbelanjaan di berbagai kota – mulai dari Pasar Tanah Abang di Jakarta hingga Pakuwon Mall di Surabaya – tampak ramai bila dilihat dari video-video yang tersebar di media sosial.

Belum lagi, banyak masyarakat yang ternyata tetap memilih melakukan mudik di tengah pandemi ini. Kabarnya, sebanyak 465.582 kendaraan berhasil keluar dari DKI Jakarta dalam periode waktu seminggu sebelum lebaran.

Perilaku masyarakat seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan. Mengapa sebagian masyarakat tetap nekat menjalankan tradisi-tradisi Lebaran tersebut meski pandemi tengah terjadi?

Kebiasaan Susah Ditinggalkan?

Seperti apa yang sering dibilang oleh banyak orang, kebiasaan memang sulit diubah. Bukan tidak mungkin pelanggaran masyarakat terhadap PSBB dan larangan mudik di tengah pandemi ini dikarenakan kebiasaan yang mungkin telah mendarah daging di masyarakat.

Mungkin, kebiasaan yang mendarah daging inilah yang berusaha dijelaskan oleh Charles Duhigg dalam bukunya yang berjudul The Power of Habit. Setidaknya, Duhigg menjelaskan kebiasaan (habit) melalui neurologi dengan sebuah istilah yang disebutnya sebagai habit loop (lingkaran kebiasaan).

Lingkaran kebiasaan ini terdiri dari tiga komponen, yakni isyarat (cue) sebagai penyebab awal sebuah kebiasaan, rutin (routine) atau kegiatan yang dilakukan berulang sebagai respons terhadap cue, dan ganjaran/hadiah (reward) sebagai hal yang didapatkan dalam sebuah kebiasaan.

Duhigg pun mencontohkan loop ini dengan kebiasaan memakan kue cokelat dari seorang pelajar. Cue kebiasaan ini dapat saja disebabkan oleh kebosanan atau rasa lapar. Akibatnya, seseorang dapat melakukan sebuah routine ketika cue serupa muncul, yakni pergi membeli kue cokelat di sebuah kantin.

Dari kegiatan yang menjadi rutin tersebut, individu atau kelompok bukan tidak mungkin mengharapkan reward. Menurut Duhigg, reward ini bisa berupa kue cokelat itu sendiri atau kebahagiaan lain yang timbul dari lingkungan sekitar, seperti percakapan kantin yang timbul sambil memakan kue cokelat, perubahan pemandangan, pengalihan dari masalah, dan sebagainya.

Reward seperti ini dianggap memiliki pengaruh yang kuat dalam sebuah kebiasaan. Keinginan (craving) terhadap rewardinilah yang membuat seseorang atau sebuah kelompok untuk menjalankan kebiasaan.

Bila habit loop ini dapat membuat seorang pelajar memiliki kebiasaan untuk membeli kue cokelat di kantin, bagaimana dengan kebiasaan dan tradisi Lebaran di masyarakat Indonesia? Apakah habit loop ini bisa menjelaskan latar belakang mengapa masyarakat melakukan pelanggaran atas PSBB dan larangan mudik?

Pelanggaran PSBB dan larangan mudik bisa jadi didorong oleh craving akan reward yang ingin didapatkan dari kebiasaan dalam habit loop.
Share on X

Bukan tidak mungkin kebiasan dan tradisi lebaran merupakan habit loop yang dimiliki oleh sebagian masyarakat Indonesia. Bisa jadi, lebaran itu sendiri menjadi cue tersendiri bagi warga menjalankan routine berupa berbelanja kebutuhan lebaran, seperti pakaian baru dan kebutuhan pangan.

Hal ini bisa jadi didorong oleh craving akan reward yang ingin didapatkan dari kebiasaan ini. Mungkin, reward yang didapatkan dari kebiasaan ini misalnya bisa berupa emosi afeksi (kasih sayang) ketika bertemu dengan sanak keluarga.

Secara biologis, afeksi berupa reward ini juga didorong oleh hormon yang biasa mengisi otak dan menimbulkan rasa senang. Hormon endorphin, dopamine, dan serotonin misalnya dapat menjadi sistem reward atas tubuh ketika emosi afeksi tengah timbul.

Bila habit loop ini membuat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dapat terjadi, apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh pemerintah? Kebijakan apa yang perlu diberikan?

Teori Kepatuhan

Pandemi yang bertepatan dengan hari besar seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang menjadi pusat pandemi Covid-19 pertama di dunia juga harus menghadapi persoalan wabah tepat kala segala persiapan peringatan Tahun Baru Imlek (atau Lunar New Year) telah selesai dilaksanakan.

Tahun Baru Imlek pada umumnya menjadi hari besar yang tidak hanya diperingati oleh warga Tiongkok, melainkan juga oleh komunitas dan diaspora Tionghoa di berbagai negara, seperti di Malaysia dan Indonesia. Namun, perayaan tersebut akhirnya harus ditunda dan dibatalkan dengan wabah yang dihadapi oleh Tiongkok.

Padahal, dalam perayaan Tahun Baru Imlek, sebagian besar warga Tiongkok akan bepergian untuk berlibur. Selain itu, mereka juga bepergian untuk pulang ke kota asal guna menghabiskan waktu bersama keluarga.

Mungkin, habit loop serupa turut terjadi di masyarakat Tiongkok dalam perayaan tersebut. Apalagi, banyak kasus penularan bermula dari penerbangan yang berasal dari pusat wabah, yakni dari Wuhan di Provinsi Hubei.

Meski begitu, pemerintah Tiongkok tampaknya langsung sigap menerapkan pembatasan perjalanan bagi Provinsi Hubei. Pembatasan tersebut disertai dengan lockdown dan larangan berpergian – baik domestik maupun internasional.

Tentunya, larangan tersebut dinilai berhasil mencegah banyak orang untuk berpergian guna merayakan Tahun Baru Imlek. Alhasil, acara kumpul-kumpul dengan keluarga harus ditunda bagi sebagian besar masyarakat Tiongkok.

View this post on Instagram

New normal, pemerintah ambil jalan tengah hadapi Corona #adv #advertising #newnormal #psbb #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #tetapsehat #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 20, 2020 at 10:39pm PDT

Lantas, mengapa Tiongkok berhasil mencegah banyak perjalanan yang biasa dilakukan oleh warganya guna merayakan Tahun Baru Imlek? Mengapa tindakan serupa tak dapat terjadi di Indonesia?

Hal ini bisa jadi disebabkan oleh pemberlakuan aturan yang ketat oleh Tiongkok. Negara Tirai Bambu tersebut dinilai menerapkan kontrol yang kuat dan agresif terhadap warganya, seperti dengan pemberian sanksi dan pengawasan (surveillance).

Upaya-upaya kontrol yang ketat inilah yang sulit ditemui di negara-negara lain. Pemerintah-pemerintah di negara lain dianggap memiliki keraguan untuk menerapkan hal serupa. Boleh jadi, bila dibandingkan dengan negara-negara lain, apa yang dilakukan oleh Tiongkok ini telah menciptakan kepatuhan (compliance) dari warganya.

Hal ini dapat dijelaskan melalui teori kepatuhan (compliance theory). Dalam tulisan milik Julien Etienne yang berjudul Compliance Theory menjelaskan bahwa kepatuhan masyarakat dapat berakar dari tujuan (goal).

Setidaknya, Etienne menyebutkan beberapa kategori tujuan setiap individu yang dapat memengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan seseorang, yakni hedonic goal yang berbicara soal motivasi untuk memiliki emosi, gain goal yang berbicara soal keuntungan apa yang didapatkan bila patuh, dan normative goal yang berbicara mengenai pantas atau tidaknya tindakan untuk patuh.

Dalam hal regulasi dan aturan, bukan tidak mungkin warga Tiongkok merasa perlu patuh karena beberapa goal ini. Bila mengacu pada sanksi yang ada dalam peraturan, warga negara Tirai Bambu tersebut dapat dikategorikan memiliki hedonic goal yang mana emosi negatif seperti perasaan malu, perasaan bersalah, dan kemarahan dapat timbul dari hukuman (punishment).

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Apa yang sebenarnya perlu dilakukan oleh pemerintah?

Setiap kasus pelanggaran di tiap daerah tentu berbeda-beda. Mungkin, motivasi dan faktor pendorong kebiasaan bisa jadi mirip.

Namun, bukan tidak mungkin masyarakat memiliki goal yang berbeda agar dapat patuh terhadap peraturan PSBB dan larangan mudik. Di sinilah pemerintah perlu memberikan perhatian.

Boleh jadi, pemerintah perlu memberikan fokus pada reward yang diharapkan masyarakat dalam kebiasaan dan tradisi lebaran tersebut dengan memberikan routine yang tidak memiliki risiko penularan. Dengan begitu, sebagian masyarakat dapat memiliki gain goal yang diinginkan agar dapat patuh terhadap PSBB dan larangan mudik. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Di kala pandemi begini, jujur saja deh, spiritual kita semakin terasah, iya gak sih? Hmm, kalau mimin kok rasanya iya ya.

Ngomong-ngomong tentang spiritual, mimin jadi ingat sama ulasan Ustadz Abdus Somad (UAS) saat datang di acara Indonesia Lawyer Club (ILC) pada 30 April kemarin. Kala itu, UAS membuat perumpamaan yang sederhana tentang keberhasilan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Jadi, kata UAS, pemerintah – seperti imam masjid – harus cepat dan kompak kalau pengen membatasi gerak para warga. Nah, menyukseskan itu, pemerintah dituntut cerdas dan tegas. Jangan mencla-mencle. Soalnya urusan virus ini gak bisa kalau setengah-setengah.

Contoh dari mimin nih, kalau sudah diminta pembatasan di kerumunan, ya berarti tidak peduli tempatnya di mana pun, selama di situ ada kerumunan berarti tetap dilarang. Seharusnya begitu, kan?

Serius lho ini karena wibawa negara dipertaruhkan. Orang bijak berkata, “seseorang kalau sudah mencla-mencle, maka ia kehilangan kepercayaan orang lain pun imannya.”

Sekarang lihat saja deh, cuy, kerumunan kayak tebang pilih. Masjid dibatasi habis-habisan, tapi kerumunan lain yang tidak berkaitan dengan hidup mati orang masih dibiarkan, misal terlihat di gambar yang viral kemarin tuh – mulai dari bandara sampai jalanan ngabuburit.

Ya, jangan heran deh kalau Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas nyeletuk, ” Yang menjadi pertanyaan, mengapa pemerintah hanya tegas melarang orang untuk berkumpul di masjid tapi tidak tegas dan tidak keras dalam menghadapi orang-orang yang berkumpul di pasar, di mal-mal, di bandara, di kantor-kantor dan di pabrik-pabrik serta di tempat-tempat lainnya.”

Parahnya, si Juru Bicara (Jubir) Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, menanggapinya enteng begini, gaes, “Itu kan hanya kejadian tanggal 14 (Mei), cuma 14 aja setelah itu jadi rapi.” Yaelah, Pak Yuri, ini bukan soal “cuma” kelleus, tapi ini soal komitmen pemerintah.

View this post on Instagram

Tidak hanya sekali aktivitas berkerumun masyarakat, aturan PSBB dinilai nanggung #psbb #psbbtinggalkenangan #pembatasansosialberskalabesar #psbbnanggung #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 15, 2020 at 4:19am PDT

Gimana kalau para jamaah masjid ngambek? Bisa-bisa, lempeng aja buat melanggar aturan PSBB. Nah, loh, mohon perhatiannya, deh. Atau jangan-jangan Negara ini keras cuman di ruang yang gak mendatangkan cuan. Sementara, di sektor beruang, semua kemungkinan bisa dibicarakan. Lha kok aneh banget sih ya, cuy?

Sudah begitu nih, kemarin ada lagi konser musik yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Publik menanggapinya beragam, tapi kebanyakan menyayangkan protokol yang banyak dilanggar.

Sampai-sampai, salah satu tokoh Muhammadiyah – Pak Din Syamsuddin – juga ikut geram, cuy. Untung saja di akhir ucapannya beliau bilangnya adem begini, “Tidak perlu ada yang ‘membalas dendam’ terhadap ketidakadilan pemerintah tersebut dengan keinginan berkumpul di masjid-masjid.”

Nah, untung masih ada tokoh yang bijak. Tapi, apakah semua orang bisa menahan kejengkelan terhadap ketidakjelasan pemerintah ini?

Kalau Pak Din mungkin pengalamannya sebagai negarawan dan tokoh umat bisa memandunya buat menahan amarah. Lha, penduduk yang tidak sabar-an, bisa-bisa berontak tuh.

Repotnya lagi, kalau yang berontak nih dari tenaga kesehatan, mimin gak berani membayangkan deh, cuy. Pikir saja.Indonesia ini – kata Kepala Gugus Tugas Covid-19 Doni Manardo – sudah kekurangan medis, lho, gaes.

Jadi, berdoa saja deh. semoga tidak ada tenaga medis yang ngambek terus boikot dari perjuangan melawan Covid-19 – apalagi sudah ada tagar #IndonesiaTerserah. Tolong, pemerintah, berhentilah mencla-mencle, Indonesia butuh kepastian. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Munculnya pandemi Covid-19 di dunia memberikan banyak dampak ya, gengs, entah dampak postif ataupun negatif. Sebentar, pasti banyak yang bertanya, memang ada dampak positif akibat dari kemunculan Covid-19 ini?

Kalau bagi mereka yang kurang jeli dan memandang pandemi Covid-19 secara parsial, pasti tidak akan menyadari dampak positifnya, cuy. Makanya, dalam melihat sesuatu jangan setengah-setengah ya, gengs. Harus secara holistik dan menyeluruh. Hehehe.

Sebuah dampak tentu tidak selalu yang berkaitan langsung dengan manusia ya, cuy. Terkadang dampaknya juga terhadap apa yang ada di sekeliling manusia, seperti lingkungan misalnya. Contoh mudahnya yaitu kanal Venesia di Italia yangakibat adanya kebijakan lockdown jadi jernih banget, cuy. Bahkan, terlihat ada ubur-ubur yang melintas.

Tidak jauh-jauh deh, di Indonesia, kita dapat melihat dampak positifnya loh. Seperti contoh di Depok yang setiap malam saat ini ada kabut tebal. Selain itu, coba kalian perhatikan langit Jakarta yang akhir-akhir ini terlihat cerah. Bahkan, itu kan sempat menjadi trending di twitter, cuy. Hehehe.

Nah, adapun dampak pandemi Covid-19 yang berkaitan langsung dengan negara dan kehidupan manusia, kita bisa melihat itu dengan jelas di Indonesia, cuy. Gak usah jauh-jauh ke luar negeri deh, pasalnya, negara kita saat ini juga kelabakan, cuy, akibat si kecil Corona ini. Bahkan, para menteri saja sampai bingung merumuskan kebijakan yang tepat. Upsss.

Kali ini, mimin akan lebih fokus terhadap sektor ketenagakerjaan ya, gengs. Pasalnya, sektor ini memberikan efek domino kepada sektor lain. Coba deh bayangin, di tengah kondisi yang serba sulit sekarang dan pemerintah sudah menggelontorkan banyak uang, eeh, secara bersamaan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), gengs.

Akibat banyaknya PHK ini, diperkirakan angka kemiskinan di Indonesia akan mencapai 37,9 juta pada kuartal II tahun 2020, cuy. Weleh-weleh, besar banget ya, gengs, lonjakan angka kemiskinannya.

View this post on Instagram

Di bawah usia 45 tahun dianggap lebih imun, namun bisa menjadi carrier #psbb #pembatasansosialberskalabesar #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 12, 2020 at 1:08am PDT

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah membuat kebijakan bahwa pekerja di bawah umur 45 tahun diperbolehkan untuk masuk kerja, gengs, sehingga, mereka bisa produktif kembali. Alih-alih mendapatkan apresiasi dari publik, ternyata kebijakan tersebut malah mengundang banyak kritik, cuy.

Kebijakan ini ditentang keras oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Ketua KSPI, Said Iqbal, berkomentar seperti ini, cuy, “KSPI menolak kebijakan masyarakat yang berusia di bawah 45 tahun kembali bekerja. Sebaliknya, kami meminta agar pabrik-pabrik yang saat ini masih bekerja segera diliburkan dengan tetap membayar upah dan THR secara penuh.”

Bahkan, menurut doi, kebijakan pemerintah ini, bisa dibilang menjerumuskan dan melanggar Undang-undang (UU)Kesehatan dan UU Karantina, gengs. Wadadaw, kalau ternyata benar melanggar aturan, gimana dong?Hmmm, masa pemerintah malah mau tabrak aturan? Hehehe.

Sebentar nih, cuy, sebenarnya ada yang sedikit aneh nih, gengs, terkait kebijakan pemerintah ini. Coba deh kalian amati secara seksama. Kalau kalian teliti, pasti terlihat.

Poinnya yaitu di usia 45 tahun ke bawah, cuy, yang diperbolehkan masuk kerja kembali. Secara otomatis, mereka yang di atas umur 45 tahun gak boleh masuk kerja.

Wah, berarti para Menteri di Kabinet Indonesia Maju juga tidak boleh masuk kerja, alias libur dong? Kan gak sedikit tuh yang usianya lebih dari 45 tahun, misal, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Bahkan, Presiden dan Wakil Presiden gak boleh masuk kerja dong kalau gitu? Kan, usia Pak Joko Widodo (Jokowi) 58 tahun sedangkan Kiai Ma’rif Amin 77 tahun. Hayoo, gimana nih? Mau direvisi apa tidak kebijakannya? Sebelum dijadikan bahan candaan dan bully netizen loh. Hehehe (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kalian pernah lihat pertandingan sepak bola lawas? Ya, gak lawas-lawas banget sih, paling sekitar tahun 2010-an gitu deh. Kalau pernah, pasti tahu kan, jajaran pemain belakang klub elite Eropa yang kualitasnya sangat mencengangkan striker lawan.

Nah, dari nama-nama yang mentereng itu, terselip sosok Nemanja Vidic, pemain gempal penjaga lini pertahanan Manchester United (MU) yang layak dibicarakan karena nanti ada sangkut pautnya dengan pembahasan. Penasaran? Monggo disimak.

Vidic dikenang para fans sebagai center back yang agresif, kokoh kayak semen, dan anti-ketakutan. Maklum saja karena dia dulu sempat berada di dunia militer. Kalau sudah duel sama striker mana pun, dia sudah gak mungkin gentar.

Tapi, ‘setiap orang punya kekurangan’, pun demikian halnya dengan Vidic. Ingat saat dia diobrak-abrik sama Messi atau Torres? Begitulah, memang si Vidic ini sebab terlalu jangkung, jadi kelabakan sama striker yang mahir memanfaatkan ruang sprint.

Meski begitu, Vidic sangat dipuja terutama pada skill tekel. Sebelum menekel, Vidic sudah harus yakin bahwa keputusan tekelnya ini gak akan gagal dan itu bergantung pada analisis jarak antar pemain, serta kualitas dribling dan diving lawan. Semua itu harus dilakukan cepat.

Begitulah cerita tekel dari lapangan sepak bola. Lantas bagaimana kalau tekel ini ditaruh di politik?

Coba kita lihat sepak terjang Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang sangat kuat pertahanan diri dari serangan dua Menteri Koordinator (Menko), yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut B. Panjaitan.

View this post on Instagram

Pemerintah longgarkan PSBB #psbb #pembatasansosialberskalabesar #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 4, 2020 at 3:15am PDT

Kalau kebanyakan orang melihat pemimpin ini sebagai striker, mimin justru memosisikan pemimpin sebagai defenderyang kokoh dalam bertahan dan pandai membuang bola ke depan, cuy. Itulah strategi Pak Anies. Lagian kalau diamati memang wajah Vidic dan Pak Anies agak sama, nih: sama-sama murah senyum tapi bahaya kalau sudah di arena pertandingan. Hehehe.

Baru kemarin, ada gonjang-ganjing saat doi didesak oleh kedua menteri yang kekuatannya sudah kuat mengakar di Indonesia (banyak buku yang jelasin dua menteri ini, dibaca aja ya), agar ibu kota segera melonggarkan ikat pinggang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mengingat kasus Covid-19 sudah mulai menurun.

Kedua menteri itu bahkan akan melakukan tindak tegas dan instruktif kepada Pemerintah Ibu Kota agar melonggarkan beberapa fasilitas publik. Wadadaww, serangan ke jantung perlawanan nih kelihatannya.

Ya, namanya Pak Anies Baswedan yang sudah paham juga tentang jarak politiknya dengan pusat, dan sudah membaca skill dribling (kekuatan mainin isu) serta diving (maksudnya ngadu ke atasan) dari dua menteri ini, maka bisa aja tuh doi nanggepin-nya. Bahkan, doi tidak takut sama sekali, cuy.

Lebih-lebih, Anies Baswedan sampai bilang seperti ini, gengs, “Jadi, adanya peristiwa penurunan beberapa hari ini tidak boleh diartikan sebagai sudah selesai. Ini belum selesai. Jakarta belum merdeka dari Covid-19. Kita masih harus bertempur melawan Covid-19 karena belum merdeka dari Covid-19, maka jangan kendor.”

Buset, tekel keras tuh. Ibarat bola, duo menteri ini lagi giring nih, ngerasa percaya diri abis, eh dari samping bola bisa dicuri oleh Anies. Secara praktik, pengendali permainan dan yang dapat tepuk tangan sudah pindah orang. Kenapa? Sebab Anies Baswedan paham bahwa psikologi massa adalah bolanya, bukan kekuatan istana.

Cerdas dan kuat, bukan? Ya iyalah, Anies lawannya cuma duo menteri yang gaya mainnya grusa-grusu kayak Drogba. Coba kalau Anies ngadepin pemain yang kayak Torres, misal Ahok gitu, ya permainan akan beda cerita. Upsss, keceplosan. Hehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Relaksasi atau pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi isu yang semakin hangat dan menjadi domain pro-kontra beberapa pihak di dalamnya. Kebanyakan pihak mengakui bahwa PSBB terkesan seperti formalitas belaka ketika, di daerah pemukiman pinggiran Jakarta misalnya, aktivitas dan interaksi masyarakat cenderung masih berjalan seperti biasa.

Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD adalah orang pertama yang melempar wacana pelonggaran PSBB beberapa hari silam. Alasan yang ia utarakan cukup sederhana, agar ekonomi tetap bergerak.

Meskipun di sisi lain mendapat respon kurang suportif dari kolega di parlemen dan para ahli maupun pemerhati kebijakan publik, nyatanya alasan sederhana dibalik pelonggaran PSBB tersebut dinilai semakin terlihat logis dan relevan dengan tantangan kolektif mayoritas masyarakat Indonesia saat ini.

Jika berbicara landasan hukum, memang penerapan PSBB dinilai kurang maksimal. Hal ini juga disoroti oleh pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 menurut Yusril tidak memiliki “taring” efektivitas memadai.

Namun, di balik hingar bingar berbagi pro-kontra pelonggaran serta dasar hukum penerapan PSBB, sosok Mahfud MD sebagai orang pertama yang menyampaikan gagasan tersebut dinilai memiliki makna tersendiri. Jika kemudian muncul pertanyaan mengapa tidak seorang Menteri Kesehatan (Menkes) yang mengumumkan, tentu dapat dengan mudah dirasionalisasi oleh kewenangan yang dimiliki Mahfud MD.

Poin lain yang justru menarik ialah tupoksi Mahfud MD sebagai pengampu aspek vital kenegaraan. Dan dari titik ini, gagasan pelonggaran PSBB yang disampaikan seorang Menko Polhukam yang tentunya berdasarkan analisa berdasarkan advice atau saran dan informasi terbaik dari lembaga-lembaga terkait, sedikit menyingkap celah dan indikasi dari mana analisa yang bermuara pada gagasan pelonggaran PSBB ini berasal.

Satu lembaga yang cukup vital perannya dan telah diejawantahkan oleh Presiden Jokowi sendiri dalam penanganan Covid-19 di Indonesia ialah Badan Intelijen Negara (BIN).

Jika dilihat dari kapabilitas dan “cara kerja” lembaganya, tentu BIN tidak hanya sebatas memberikan prediksi-prediksi kapan puncak dan berakhirnya pandemi. Lebih dalam, lembaga ini dinilai memiliki peran vital dalam menyediakan analisa terbaik bagi setiap gagasan dan kebijakan pemerintah, dan dalam hal ini gagasan pelonggaran PSBB juga dinilai berbasis kalkulasi analisa lembaga telik sandi tersebut.

View this post on Instagram

Pemerintah longgarkan PSBB #psbb #pembatasansosialberskalabesar #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 4, 2020 at 3:15am PDT

Lantas, mengacu pada hal tersebut, apakah pelonggaran PSBB menjadi salah satu strategi intelijen dalam penanganan Covid-19 di Indonesia? Jika ya, bagaimana relevansi dan prospek strategi tersebut ke depannya?

Pemasok Analisa dan Taktik

“The Art of War”, sebuah risalah kemiliteran tertua di dunia karya Sun Tzu, menyediakan prinsip fundamental dan filosofis dari sebuah peperangan. Salah satu kutipan menariknya ialah “ia yang mengenal pihak lain (musuh) dan mengenal dirinya sendiri, tidak akan dikalahkan dalam seratus pertempuran. Ia yang tidak mengenal pihak lain (musuh) tetapi mengenal dirinya sendiri, memiliki suatu peluang yang seimbang untuk menang atau kalah. Ia yang tidak mengenal pihak lain (musuh) dan dirinya sendiri cenderung kalah dalam setiap pertempuran.”

Kutipan Sun Tzu tersebut dinilai sangat relevan dengan dharma bhakti BIN untuk memenangkan pertempuran melawan Covid-19 di Indonesia. Dalam konteks ini, harus ada penguasaan informasi dan analisa intelijen terkait musuh berupa mikroorganisme yang sampai saat ini telah menjangkiti belasan ribu anak bangsa. Selain itu, analisa langkah strategis apa yang harus dilakukan pemerintah juga dinilai menjadi substansi relevan analisa BIN.

Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, BIN memang telah diketahui secara aktif berkoordinasi dengan Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman. Sebagai langkah konkret, BIN menyediakan alat bagi LBM Eijkman untuk meneliti spesimen virus yang meliputi Automated Extraction and Purification System, Refrigerated Microcentrofuge, qRT PCR System, CO² Incubator, serta -80C Freezer.

Hasil kolaborasi dua lembaga tersebut bahkan telah terlihat saat awal pekan ini, LBM Eijkman merilis keberhasilan pemetaan sekuens lengkap virus bernama SARS-CoV-2 (Covid-19) tersebut. Meskipun demikian, karakteristik virus ini sendiri masih belum bermuara pada konklusi pasti dikarenakan sifatnya yang cepat dalam bermutasi.

Selain memaksimalkan intisari kutipan Sun Tzu sebelumnya dengan menganalisa karakteristik musuh yang telah sedikit terkuak, BIN juga dinilai menganalisa informasi dan dinamika pandemi Covid-19, baik secara lokal maupun global sebelum menyediakan rekomendasi kepada pemerintah.

Khusus untuk dinamika global sendiri, terdapat fakta bahwa Covid-19 merupakan musuh yang cukup sulit dikalahkan dikarenakan antara lain kemampuan mutasinya yang acak dan cepat, bersifat agresif dan memiliki adaptasi luar biasa, hingga belum adanya tanda-tanda bahwa virus ini bisa benar-benar dikendalikan.

View this post on Instagram

Perangi covid-19, TNI sudah siap! #tni #tentaranasionalindonesia #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 29, 2020 at 2:29am PDT

Berangkat dari fakta tersebut pula, saat ini tren implementasi herd immunity alami atau kekebalan kolektif populasi, telah menjadi diskursus yang sampai ke ruang rapat pemimpin negara-negara, seperti Inggris serta Amerika Serikat (AS), dan semakin menjadi opsi ilmiah paling masuk akal dalam pemberantasan Covid-19.

Beberapa informasi dan dinamika global tersebut disinyalir juga menjadi materi analisa BIN dalam menyediakan strategi bagi pemerintah. Terlebih menjadi daya tarik tersendiri ketika rilis pemetaan sekuens lengkap Covid-19 oleh LBM Eijkman yang notabene intens bekerjasama dengan BIN, seolah simultan dengan gagasan pelonggaran PSBB.

Berkaca pada benang merah tersebut, akankah pelonggaran PSBB menjadi strategi awal dari penerapan herd immunity alami di Indonesia?

Cikal Bakal Herd Immunity?

Selain berlatarbelakang mempertahankan perekonomian agar tidak kolaps seperti yang telah disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD, serta analisa karakteristik “musuh” yang sejauh ini cukup sulit untuk dikalahkan, pelonggaran PSBB juga ditengarai terkait dengan potensi krisis pangan yang belakangan diwanti-wanti Presiden Jokowi.

Berbagai persoalan pelik yang tengah dihadapi pemerintah tersebut tentu dapat menjadi mimpi buruk yang tak pernah terbayangkan sebelumnya jika tidak segera diantisipasi dengan manuver kebijakan signifikan.

View this post on Instagram

Tahun 2020 ini merupakan tahun yang sulit bagi Indonesia – #2020 #darkestyear #posterpinterpolitik #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 6, 2020 at 12:00am PDT

Dalam hal ini, tren meningkatnya agenda penerapan opsi herd immunity alami sebagai satu-satunya jalan paling masuk akal akan penanganan sebuah pandemi yang telah teruji secara empiris menjadi pertimbangan tersendiri. Kemudian jika hal ini beserta mata rantai fakta dan dinamika sebelumnya dikaitkan dengan gagasan pelonggaran PSBB, dinilai bukanlah lagi merupakan hal tabu.

Namun, konsekuensi herd immunity alami cukup berat karena terkait dengan konsekuensi masifnya angka terinfeksi, total korban jiwa, kesiapan fasilitas medis, hingga isu hak asasi manusia.

Anna Slavec dalam tulisannya berjudul “The Role of Statistic in Deciphering the Enigma Machine” menyoroti penggunaan strategi statistikal intelijen agar sekutu dapat memenangkan pertempuran tanpa diketahui berlatarbelakang keberhasilan memecahkan kode enigma Nazi Jerman.

Slavec menyimpulkan konsep statistical strategy sebagai penentuan langkah strategis minimal secara gradual untuk tujuan tertentu namun terlihat seolah maknanya adalah sebuah usaha dengan tujuan yang berbeda.

Konsep intelijen statistical strategy yang dikemukakan Slavec agaknya tengah dilakukan di balik pelonggaran PSBB sebagai awal penerapan herd immunity alami. Selain untuk menghindari resistensi publik atas konsekuensi kemanusiaan herd immunity, pelonggaran PSBB secara bertahap juga dinilai untuk sedikit “menutupi” ketidakmampuan pemerintah saat ini yang semakin kewalahan akibat pandemi Covid-19.

Alasan keberlangsungan ekonomi serta “cek ombak” berupa pelonggaran disinyalir adalah langkah awal atas muara pencabutan PSBB dan kembali normalnya seluruh aktivitas, ketika pemerintah dan masyarakat telah berada di titik nadir karena dampak multi aspek pandemi Covid-19 yang seakan telah berada di ambang realita.

Paling tidak rasionalisasi herd immunity dinilai akan tercapai ketika anggapan publik di Indonesia bahwa lockdown, karantina wilayah, maupun PSBB sekalipun bisa memberantas Covid-19 adalah sebuah miskonsepsi.

Hal itu pula yang dikemukakan oleh seorang profesor developmental biology dari Beirgham Young University, Marc Hansen di mana berdasarkan bukti ilmiah, “return to normalcy is a rational key to overcoming Covid-19” atau kembali beraktivitas normal, dengan herd immunity, adalah kunci yang masuk akal untuk mengatasi Covid-19.

Bagaimanapun, penggunaan strategi intelijen maupun strategi lainnya diharapkan berakhir pada kemenangan umat manusia atas pandemi Covid-19. Dalam keadaan krisis dan kedaruratan seperti ini, rasionalitas dinilai semakin menjadi pisau utama dalam kerangka berpikir manusia untuk mempertahankan peradaban. Paling tidak tendensi itulah yang saat ini sedang mengemuka. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.