Asian Development Bank (ADB) pinjamkan US$ 150 juta atau Rp 2,1 triliun pada Indonesia

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]elama 3 tahun menjabat ada sejumlah capaian dalam pemerintahan Jokowi-JK. Salah satu yang kerap digembar-gemborkan adalah pembangunan infrastruktur. Pemerintah kini memang tengah getol membangun infrastruktur di sana-sini.

Infrastruktur yang mumpuni memang prasyarat bagi kemajuan suatu negara. Ketimpangan antarwilayah dapat dikurangi melalui fasilitas yang memadai. Ketertinggalan prasarana dengan negara lain harus segera dikejar agar tetap mampu bersaing.

Meski begitu, banyak yang menganggap bahwa pembangunan prasarana di era Jokowi-JK ini hanya ambisi belaka. Banyak pembangunan yang hanya menjadi proyek mercusuar saja. Selain itu ada beberapa pembangunan yang diklaim sebagai capaian nyatanya belum maksimal.

Infrastruktur Sebagai Proyek Strategis Nasional

Pembangunan beragam prasarana besar ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Perpres ini mengalami revisi di tahun 2017 untuk menambahkan berbagai proyek baru.

Berdasarkan Perpres tersebut, total dari proyek ambisius pemerintah tersebut adalah 245 PSN. Selain itu, terdapat pula dua program yaitu satu program kelistrikan 35.000 mW dan satu pengembangan industri pesawat terbang. Proyek-proyek dan program-program tersebut ditargetkan harus rampung maksimal pada tahun 2019.

Total investasi dari proyek ini diestimasikan mencapai Rp 4.197 triliun. Investasi ini didominasi oleh swasta yaitu dengan Rp 2.414 triliun. Disusul kemudian oleh BUMN/BUMD dengan Rp 1.258 triliun. Sementara itu total investasi dari APBN diperkirakan mencapai Rp 525 triliun.

Untuk menunjang proyek besar ini, pemerintah melakukan penyesuaian dari sisi anggaran. Pemerintah mengalokasikan 18,6% untuk belanja infrastruktur di tahun ini. Hal ini berarti kenaikan dua kali lipat dari tahun 2014 yaitu 8,7% dari APBN.

Sejauh ini pemerintah mengklaim ada beberapa proyek infrastruktur yang telah diwujudkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) misalnya mengklaim bahwa hingga saat ini telah ada total 568 km jalan tol dibangun. Kementerian PUPR optimis bahwa target 1.000 km dapat terwujud bahkan terlampaui menjadi 1.852 km di tahun 2019.

Dari segi konektivitas, pemerintah menargetkan penambahan panjang jalan baru sepanjang 2.600 km pada tahun 2019. Hingga tahun 2017 pemerintah menyaebut sudah terbangun 2.623 km atau telah melampaui target.

Capaian dalam pembangunan bendungan juga menjadi hal yang dibanggakan oleh Kementerian PUPR. Selama 2015 hingga 2017 total sudah ada 39 bendungan yang dibangun.

Hanya Sekadar Ambisi?

Sejumlah pengamat mulai mencium adanya gejala anomali dalam pembangunan di Indonesia. Proyek-proyek besar ini disinyalir minim dampak.  Hal ini misalnya dapat dilihat dari rendahnya multiplier effect yang dihasilkan dari proyek-proyek ini. Beragam aspek industri, perbankan, hingga penyerapan tenaga kerja idealnya terbawa arus positif pembangunan.

Realitanya beberapa aspek justru tidak terbawa arus tersebut. Sektor industri logam dasar justru tumbuh negatif -3,06% pada kuartal I 2017. Konsumsi semen secara nasional periode Januari-Juni 2017 juga tercatat menurun 1,3%.

Pembangunan juga ternyata tidak berdampak pada penyerapan tenaga kerja. penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi justru mengalami penurunan dari 8,21 juta orang menjadi 7,98 juta orang.

Hal ini dapat menjadi petunjuk bahwa proyek infrastruktur sejauh ini tergolong minim dampak. Sektor-sektor yang berkorelasi dengan pembangunan fisik justru tidak mengalami peningkatan.

Cap ambisius juga wajar disematkan pada proyek ini jika melihat dari minimnya proses studi kelayakan. Salah satu proyek yang dipersoalkan adalah pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Akibatnya pembangunan kereta ini molor dan diprediksi baru akan selesai pada tahun 2020.

Proyek lainnya adalah pembangunan Light Rail Transit (LRT). Proyek ini masih menyisakan masalah dalam skema pendanaan bahkan ketika proyeknya sudah berjalan.

Ambisi pemerintah juga dapat terlihat dalam program listrik 35.000 mW. Proyek ini dianggap sebagai proyek yang terlalu besar dan sulit diwujudkan dalam waktu singkat.

Sejak awal, program listrik 35.000 mW sudah dikritik karena dianggap tidak realistis. Perkembangan terkini, proyek ini baru terpenuhi 758 mW atau sekitar 2 persen dari total 35.000 mW di tahun 2019. Sementara itu, yang mencapai tahap konstruksi mencapai 14.768 MW atau sekitar 41 persen dari target.

Banyak pengamat yang memprediksi program ini sulit terwujud pada tahun 2019. Secara realistis, diprediksi program ini baru akan sepenuhnya rampung pada tahun 2022 mendatang.

Pemerintah sendiri terbuka untuk merevisi target program ini. Penyesuaian terhadap target akan dilakukan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan kondisi keuangan PLN. Program ini semula diluncurkan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7 persen di tahun 2019. Kenyataannya pertumbuhan ekonomi di era Jokowi-JK selalu berada di kisaran 5 persen.

Program lainnya yang kerap tidak mencapai target adalah program 1 juta rumah. Pada tahun 2015, pemerintah hanya berhasil membangun 699.770 unit. Di tahun 2016, target ini juga tidak tercapai di mana hanya 805.169 unit berhasil dibangun. Diprediksi target ini juga tidak akan tercapai di tahun 2017.

Dalam klaimnya soal pembangunan infrastruktur sejauh ini, terdapat silang data antara klaim pemerintah dengan data riil. Pada pidato presiden 16 Agustus 2017 lalu misalnya, pemerintah mengklaim  empat bandara sudah dibangun. Akan tetapi, jika merujuk pada data Kementerian Perhubungan, kenyataannya baru dua bandara yang beroperasi.

Kondisi serupa berlaku pada total jalur kereta baru. Pada pidato tersebut Jokowi menyebut bahwa pembangunan jalur kereta baru mencapai sepanjang 199,6 km. Akan tetapi berdasarkan data Kementerian Perhubungan total jalur baru dan rehabilitasi hanya mencapai 142,99 km.

Tenggat penyelesaian program yang maksimal rampung 2019 dapat menjadi sinyal bahwa proyek ini akan menjadi benteng bagi Jokowi di Pilpres 2019. Pembangunan infrastruktur merupakan jenis pembangunan yang nampak jelas dan dirasakan langsung. Pembangunan fisik juga bersifat jangka panjang dan dapat menjadi warisan pemerintahan.

Jika upaya menggenjot infrastruktur dilakukan semata demi ambisi tanpa studi memadai maka anggapan tersebut menjadi benar. Alih-alih rakyat yang diuntungkan, pembangunan tersebut bisa saja hanya mendongkrak citra presiden jelang pemilu.

Perlu Kehati-hatian

Pembangunan proyek  yang begitu besar tentu memerlukan dana yang besar pula. Pemerintah terpaksa membebani APBN demi proyek-proyek ini. Pemerintah bahkan telah menambah banyak utang untuk pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan data pada akhir September 2017, pemerintah telah menambah utang hingga mencapai Rp 3.866 triliun. Angka ini naik sekitar 41 triliun dibandingkan bulan sebelumnya yaitu Rp 3.826 triliun.

Jika tidak berhati-hati dampak terhadap APBN bisa sangat berbahaya. Per Agustus 2017, defisit anggaran mencapai Rp 224 triliun atau setara dengan 1,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Saat ini penerimaan dari pajak diduga tidak akan memenuhi target. Hal ini membuat defisit anggaran bisa saja mencapai 2,9 persen. Pemerintah harus berupaya keras agar defisit tidak menyentuh angka 3 persen yang menjadi batas dalam undang-undang. Jika ini terjadi maka ada implikasi politik yang berpotensi memicu kegaduhan.

Mengapa Pembangunan Infrastruktur Bakal Bermasalah? https://t.co/gqXHccsqUZ pic.twitter.com/gw9dpt4WE4

— Faisal Basri (@FaisalBasri) October 12, 2017

Pembangunan infrastruktur fisik yang begitu masif membutuhkan ketersediaan lahan yang besar. Hal ini pemerintah harus dihadapkan dengan sengketa lahan. Akibat dari mimpi pembangunan ini, pemerintah harus menghadapi konflik agraria dengan masyarakatnya sendiri.

Salah satu konflik agraria yang dihadapi pemerintah adalah pertentangan dengan masyarakat di Desa Sukamulya, Kabupaten Majalengka. Masyarakat ini melakukan protes terhadap pembangunan Bandara Kertajati atau yang nanti akan disebut Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

Sengketa lahan tidak dapat dibendung akibat tidak ada dialog sebelumnya antara masyarakat setempat dengan pihak pemerintah. Konflik pun akhirnya meletus ditandai dengan munculnya aparat yang berasal dari TNI dan Polri.

Cerita tentang sengketa lahan tidak hanya terjadi pada kasus pembangunan BIJB saja. Friksi antara pemerintah dengan masyarakat terjadi pula pada pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo di Yogyakarta. Lahan petani yang menjadi sumber penghasilan harus dihadapkan pada ambisi pembangunan pemerintah. Bentrok warga dengan aparat pun tidak dapat dihindari.

Mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur memang hal yang penting. Meski begitu, pemerintah perlu berhati-hati. Jangan sampai proyek yang dilaksanakan hanya menjadi ambisi tanpa studi. Mengingat kondisi keuangan pemerintah yang juga tidak stabil merevisi target capaian bukanlah hal yang teramat tabu. Memprioritaskan proyek yang mendesak dan menunda yang rendah urgensinya dapat menjadi solusi agar terhindar dari bahaya. (Berbagai sumber/H33)

PinterPolitik.com

JAKARTA – Pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Kota Sydney, Australia, Minggu Februari 2017 lalu, digunakan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan kebijakannya mengenai fokus pada pembangunan infrastruktur, yang menjadi dasar bagi pergerakan ekonomi ke depan. Diakui, dengan fokus, anggaran infrastruktur melonjak, kini Rp 342 triliun.

“Memang melonjak karena kita ingin fokus, tidak ingin anggaran itu dibagi-bagi kecil-kecil di semua kementerian,” katanya.

Kepala Negara menunjuk proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Menurutnya, banyak yang menyangsikannya. Presiden meminta, jangan ngomong pesimis seperti itu, kerjakan dulu. Kerja itu harus optimistis, jangan pesimistis. Perkara selesai atau tidak, nanti di akhir dilihat.

Ia mengingatkan,  selama 71 tahun merdeka kita hanya memiliki listrik 53.000 mw. “Bayangkan, 53.000 mw dalam 71 tahun, lha ini dalam 5 tahun 35.000 mw. Enggak mungkin, banyak yang bilang seperti itu. Nanti misalnya tidak selesai 35.000 mw, selesai 25.000 mw, itu pun sebuah pekerjaan yang luar biasa loncatannya. Saya meyakini di atas itu masih bisa. Ini kita masih punya waktu 2,5 tahun lebih,” kata Presiden.

Oleh karena itu, proyek harus dikerjakan pagi-siang-malam tiga shift. Jika biasanya kerja hanya pagi sampai sore,  ya ini pagi sampai pagi lagi.

Presiden mengatakan, kita kekurangan listrik.  “Setiap saya ke provinsi, setiap saya ke daerah, setiap saya ke kabupaten, keluhannya, masalah listrik yang byar-pet. Saya bagian dapat marah-marahnya saja. Enggak apa-apa, itu memang bagian dari amanah yang diberikan kepada saya,” kata Jokowi.

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah bebas hambatan. Pada akhirnya, harga barang-barang akan turun.

“Inilah yang sudah kita mulai. Ini gambar-gambarnya ada, yang Trans Sumatera, ini dari Lampung ke atas menuju Aceh,” kata Presiden.

Diakui, sering orang menyangsikan, paling-paling ground breaking. Setelah itu tidak dimulai. Kalau tidak percaya, lihat di Lampung dan Palembang. Setelah ground breaking hampir lima kali lokasi proyek didatangi Presiden. Yang kerja juga merasa diawasi.

Seebelumnya, Jokowi mengatakan, banyak yang menilainya terlampau ambisius terkait dengan kebijakannya untuk fokus membangun infrastruktur di seluruh Tanah Air, sebagaimana alokasi anggaran yang mencapai Rp 342 triliun. “Ya ambisius, kerja harus ambisius,” kata Presiden. (Setkab/E19)

pinterpolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]emerintah mulai secara intensif dan berkelanjutan membenahi wilayah perbatasan negara. Dimulai dari pembangunan zona inti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) supaya tidak kalah dari milik negara tetangga. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo meminta supaya dibangun  zona pendukung dan diperlancar konektivitas di wilayah perbatasan.

Pembangunan lanjutan perbatasan ini dikemukakan Jokowi pada rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (14/3/2017), yang dihadiri Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah menteri, serta Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis. Kehadiran Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan pada rapat ini  dapat dijadikan tanda bahwa pembangunan perbatasan, sebagai salah satu cara mengawal kedaulatan negara, akan segera direalisasikan.

Sebelumnya, zona inti PLBN di darat, seperti di Entikong, Kabupaten Sanggau, PLBN Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PLBN Aruk di Kabupaten Sambas (Provinsi Kalimantan Barat), serta di Matoain, Kabupaten Belu, (Provinsi Nusa Tenggara Timur), sudah selesai dibangun. Setelah dibenahi, penampilan pos di wilayah perbatasan Indonesia tidak kalah lagi dari milik tetangga, bahkan lebih bagus.

Zona pendukung dimaksud dapat dikembangkan untuk berbagai manfaat. Misalnya, sebagai terminal barang dan penumpang, pusat perdagangan atau pasar untuk mengembangkan perekonomian masyarakat setempat. Bagus pula menjadi sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, kawasan sekitar dapat berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Pada gilirannya, sepanjang perbatasan menjadi wilayah yang dapat mendukung pertumbuhan sektor-sektor lainnya, seperti pertanian dan manufaktur. Industri pengolahan untuk memanfaatkan produk-produk pertanian dan perkebunan setempat. Maka, pembangunan zona inti dan zona pendukung akan memberikan nilai tambah.

Jokowi: Etalase Bangsa

Wilayah perbatasan darat dan laut sering disebut bagian belakang dari suatu negara. Nah, pemerintah sekarang melihat perbatasan sebagai terdepan atau beranda. Pada rapat terbatas, Selasa lalu, Jokowi menyebutkan perbatasan menjadi etalase bangsa.

Etalase atau beranda tentunya harus menarik dan punya daya pikat yang khas. Etalase juga berarti memamerkan produk dan jasa unggulan, pelayanan yang memuaskan, serta penyambutan yang menjadi buah bibir. Berada di etalase yang demikian akan membuat orang lebih tertarik untuk masuk lebih dalam, menjelajahi pulau, kota, dan daerah-daerah lainnya.

Bertitik tolak dari pandangan di atas, dapat dipahami mengapa “style” pembangunan Presiden Jokowi fokus dari daerah pinggiran dan perbatasan, termasuk pulau-pulau terluar.  Infrastruktur, seperti pelabuhan, jalan raya, dan bandara, disiapkan untuk memperlancar konektivitas antardaerah di satu pulau dan antarpulau. Jika konektivitas lebih lancar, pada gilirannya akan menurunkan harga barang di daerah-daerah pinggiran. Sebagai contoh, prinsip satu harga bahan bakar minyak di seluruh Indonesia, yang dicanangkan pemerintah, belum lama ini. Berarti harga BBM di Pulau Jawa sama dengan harga di Provinsi Papua.

Indonesia memiliki perbatasan darat dan laut dengan sejumlah negara. Perbatasan di jalur darat meliputi tiga negara, yakni dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Papua, dan dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Sedang di jalur laut berbatasan dengan 10 negara, yakni India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini (PNG).

Pada umumnya, kawasan perbatasan laut ini adalah pulau-pulau terluar yang jumlahnya kurang lebih 92 pulau. Beberapa di antaranya masih perlu ditata dan dikelola lebih intensif untuk menghindari permasalahan dengan negara tetangga. Maka, tidak berlebihan bila disebutkan, wilayah yang harus dijaga oleh pemerintah demi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sungguh banyak. Kalau tidak dijaga dengan seksama, maka kasus beralihnya kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia akan dapat terulang.

Pada 1998, masalah sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional. Kemudian, pada 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional  mengeluarkan putusan, yakni memenangkan Malaysia.

Pendekatan Strategis

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Nasional, wilayah perbatasan telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional di bidang Pertahanan dan Keamanan. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan perekonomian di wilayah perbatasan menjadi suatu keharusan dalam upaya menjaga kedaulatan negara.

Dengan demikian, upaya menjaga perbatasan, dalam arti membangun seperti halnya daerah-daerah lain di Tanah Air, merupakan pendekatan strategis dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu, strategi pengembangan  kawasan perbatasan tidak semata-mata untuk menyejahterakan masyarakat setempat, tapi juga untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Mengapa demikian? Perbatasan yang lemah penjagaannya akan dengan mudah dilewati oleh penyusup, baik untuk kepentingan ekonomi, seperti penyelundupan, maupun penguasaan wilayah, seperti bertempat tinggal. Dengan kata lain, wilayah perbatasan rawan disusupi pihak lain.

Bukti rawannya pertahanan dan keamanan di perbatasan sudah terjadi di beberapa negara. Misalnya,  Negara Bagian Shan di Myanmar, yang berbatasan dengan wilayah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), sudah cukup lama menjadi basis pemberontak. Pasukan pemerintah Myanmar dan pemberontak sering baku tembak, yang juga merisaukan RRT, sebagai negara tetangga.

Misalnya, pada Senin (6/3/2017), terjadi pertempuran di Kota Laukkai, Negara Bagian Shan, yang menewaskan sedikitnya 30 orang. Peristiwa itu terjadi setelah sekelompok pemberontak, yang mengenakan seragam polisi, memulai serangan.

Tembakan senjata artileri dan senjata kecil berlangsung hampir sepanjang hari di Laukkai, kota utama di wilayah Kokang, Negara Bagian Shan, Myanmar timur laut. Bentrokan kali ini merupakan salah satu yang terburuk  di wilayah Kokang sejak pertempuran pada  2015, yang menewaskan sejumlah orang dan memaksa puluhan ribu mengungsi melintasi perbatasan ke Tiongkok.

Setiap kali terjadi bentrokan di wilayah Shan, Pemerintah Tiongkok pun menyiagakan aparat di wilayahnya untuk menjaga kemungkinan anggota kelompok pemberontak atau pasukan Myanmar memasuki wilayahnya. Ketidaktentraman di wilayah perbatasan ini sudah tahunan dan menjadi masalah bagi Myanmar.

Dapat pula dimengerti mengapa Presiden Amerika Serikat Donald Trump begitu ngotot untuk membangun tembok perbatasan negaranya dengan Meksiko. Oleh karena itu, salah satu perintah eksekutif Trump,  beberapa saat setelah dilantik sebagai presiden ke-45 AS, pada 20 Januari 2017, adalah membangun tembok perbatasan. Tentu saja sikap ini dianggap keras oleh Pemerintah Meksiko, sehingga Presiden Enrique Pena Nieto tak sudi membayar untuk pembangunan tembok dimaksud.

Dalam mengelola perbatasan ada dua pendekatan yang dilakukan masing-masing negara. Pertama adalah konsep hard border regime atau rezim perbatasan keras, seperti yang dilakukan oleh AS terhadap Meksiko dan Kuba. Kedua, soft border regime atau rezim perbatasan lunak, sebagaimana diberlakukan  AS terhadap Kanada.

Soal rezim mana yang dipilih oleh suatu negara tentu bergantung pada filosofi negara itu serta pendekatan efektivitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Cara itu akan dapat mencegah penduduk suatu negara menyeberang ke negara tetangga. Dengan cara itu pula, “pesona tetangga” tidak sampai mampu meluluhkan warga negara lain.

Beberapa ahli hukum internasional, antara lain,  Shaw Malcolm,  JG Starke, dan Burhan Tsani, berpendapat, perbatasan wilayah adalah batas terluar wilayah suatu negara berupa suatu garis imajiner yang memisahkan wilayah suatu negara dengan wilayah negara lain di darat, laut, serta udara. Hal itu dapat dikualifikasi dalam terminologi zona perbatasan dan zona bebas kepabeanan.

Oleh karena itu, wilayah perbatasan dalam dua terminologi di atas dapat diatur secara limitatif dalam berbagai perjanjian internasional guna menyelesaikan permasalahan, baik secara insidental maupun permanen.

Pertahanan dan Kesejahteraan

Pembangunan perbatasan, termasuk pulau-pulau terluar, sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah, tentu termasuk untuk mencapai dua tujuan utama, yaitu memperkuat pertahanan dan keamanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketidakberhasilan kita mempertahankan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan beberapa tahun lalu, menjadi pengalaman paling berharga dalam upaya kita menjaga dan mengembangkan wilayah perbatasan, baik di jalur darat maupun jalur laut. Kita tidak menghendaki kejadian serupa terulang.

Oleh karena itu, pembangunan zona pendukung untuk zona inti PLBN di berbagai tempat hendaknya sesegara mungkin dilaksanakan berdasarkan rencana induk yang berdaya jauh ke depan. Pada sisi lain, perlu penguatan organisasi yang mengelola perbatasan supaya mampu dan punya daya juang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Mungkin, diperlukan badan pengelola perbatasan yang antara lain bertugas mengkoordinasikan instansi-instansi yang selama ini berperan penting di wilayah perbatasan. (Berbagai sumber/E19)

pinterpolitik.com – Jumat, 13 Januari 2017.

JAKARTA – Pemerataan pembangunan adalah sebuah keharusan. Pembangunan berkelanjutan tidak boleh lagi Jawa sentris atau terpusat di pulau Jawa saja. Hal tersebut secara jelas juga sudah digariskan dalam sila ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Daerah-daerah di luar Jawa juga harus dapat ikut serta menikmati kemajuan.

Namun, apakah pemerataan tersebut sudah benar-benar diupayakan?

“Pembangunan infrastruktur sekarang tidak Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Alhamdulilah sudah dua tahun lalu tol trans Sumatera sudah dimulai dari Lampung menuju ke Aceh.”

Kata-kata tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya pada Musyawarah Nasional (Munas) VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Jakarta, Rabu (9/11).

Tentu saja untuk tujuan tersebut, pembangunan infrastruktur merupakan suatu keharusan. Pemerintah terus membangun infrastruktur di seluruh daerah.

“Saya titip ikut diawasi agar kualitasnya baik. Kalau ada yang tidak baik kualitas aspalnya bisik ke saya lewat Ketum (Ketua Umum LDII Abdullah Syam). Di Kalimantan sudah (dibangun tol) Balikpapan-Samarinda, (di Sulawesi Utara) Manado-Bitung,” ujar Presiden.

Presiden menjelaskan pentingnya pembangunan infrastruktur. Presiden memaparkan pembangunan jalur kereta api di Sulawesi sudah dimulai pada 2015. Selain itu, pelabuhan laut dan bandara telah rampung di beberapa daerah.

Presiden juga menekankan pentingnya sumber daya manusia (SDM). “Inilah sebetulnya kekuatan kita. Tahun 2030-2035 kita dapat bonus demografi besar. Anak-anak muda akan kita punyai, padahal negara lain menuju ke usia tidak produktif,” katanya.

“Tapi kalau jumlah besar, tapi SDM tidak disiapkan, bisa menjadi sebuah bencana. Banyak tapi tidak produktif, tidak bisa masuk dunia kerja, karena kualitasnya tidak disiapkan.”

Presiden menambahkan bahwa di negara-negara seperti Jerman, Jepang, dan Korea Selatan pemerintahnya konsisten menggarap SDM dengan serius.

“Betul-betul menuju pada apa yang dimaui industri, pasar. Tapi meskipun mereka (SDM Indonesia) pintar, pandai, kuasai teknologi, tapi kalau tidak didampingi keimanan, kejujuran, integritas dan budi pekerti yang baik, tidak ada artinya. Bisa menjadi sebuah malapetaka.”

Pemerataan Kesejahteraan adalah Keharusan

Di bebarapa daerah di luar Jawa, masyarakat masih kesulitan untuk menikmati hasil pembangunan. Di Papua misalnya, akibat kesulitan infrastruktur transportasi dan pasokan barang misalnya, harga barang bisa menjadi sangat mahal. Berikut beberapa contoh barang yang harganya bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat jika dibandingkan dengan harga barang yang sama di pulau Jawa.

Program pemerintahan Jokowi untuk memeratakan kesejahteraan lewat program tol laut misalnya telah berhasil menekan harga barang di Papua. Jika sebelumnya harga bahan bakar minyak (BBM) bisa mencapi Rp 60 ribu per liter, saat ini harganya bisa sama dengan harga di pulau Jawa, yakni Rp 6.450 per liter untuk Premium. Demikian pula dengan harga barang lain, misalnya daging, beras dan gula juga sudah bisa ditekan.

Namun demikian, program-program ini masih harus lebih dimaksimalkan lagi. Mimpi semua orang adalah harga yang sama untuk semua jenis barang di seluruh Indonesia. Pemerataan kesejahteraan adalah sebuah keharusan.

Selain soal harga komoditas, persoalan lain adalah mengenai ketersediaan infrastruktur hingga lapangan kerja. Karena minimnya pembangunan, investasi, dan arus usaha di daerah luar Jawa, masyarakat dari daerah cenderung berlomba-lomba datang ke pulau Jawa untuk mencari penghidupan. Jika pemerataan pembangunan tidak segera digalakkan, maka ada kemungkinan pulau Jawa akan menjadi over-populated atau kelebihan populasi. Hal ini tentu akan melahirkan persoalan sosial-ekonomi baru lainnya.

Pemerataan kesejahteraan harus diupayakan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, pemerintah diharapakan untuk terus berupaya mewujudkan pemerataan pembangunan , termasuk juga di daerah-daerah terluar dan terpinggirkan. Niscaya jika hal tersebut dapat terwujud, masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial akan dapat tercipta. (Berita1/S13)