Audio ini dibuat menggunakan AI.

Isu pemakzulan Gibran kembali mencuat lewat forum purnawirawan TNI pimpinan Fachrul Razi. Menariknya, bertepatan dengan kembalinya jabatan Wakil Panglima TNI, posisi yang terakhir kalo dipegang Fachrul. Di balik narasi moral, agaknya tersimpan aroma kepentingan, simbol kekuasaan, dan potensi “invisible hand” yang menguji kohesi politik dan pemerintahan saat ini.

PinterPolitik.com

Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat di saat yang kebetulan beririsan dengan pelantikan kembali posisi Wakil Panglima TNI.

Meski hanya kebetulan dan secara teknis tentu tidak ada korelasi langsung antara kedua peristiwa ini, kesamaan momentum dan latar belakang aktor, yakni Fachrul Razi, Wakil Panglima TNI terakhir sebelum posisi itu kosong sejak 25 tahun lalu.

Ya, Fachrul Razi, adalah sosok yang memimpin gerakan forum purnawirawan TNI dengan agenda memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden. Bahkan, surat permohonan telah dilayangkan ke MPR/DPR. Alasannya saat disederhanakan adalah “moral” dan “etis”.

Fachrul tercatat pernah menjadi Menteri Agama di masa Presiden Joko Widodo, ayah Gibran, sebelum diberhentikan dalam reshuffle kabinet.

Desakan forum ini untuk menurunkan Gibran dari jabatannya mengundang pertanyaan besar, apakah ini murni gerakan moral seperti yang dinarasikan, ataukah sarat motif personal dan politis?

Mendapatkan Momentum?

Dalam kerangka teori elite politik yang dikemukakan Pareto dan Mosca, setiap elite cenderung mempertahankan atau merebut kekuasaan melalui jaringan, simbol, dan momentum.

Militer purnawirawan, meski tidak lagi memegang komando formal, tetap menjadi jejaring politik yang memiliki pengaruh simbolis, terutama di isu-isu terkait legitimasi dan moralitas negara.

Menariknya, momentum pelantikan Wakil Panglima TNI secara tak langsung menebalkan impresi bahwa panggung militer kembali hidup, dan kemunculan isu pemakzulan dari lingkaran yang dipimpin oleh mantan Wakil Panglima TNI bukan tidak mungkin memberi efek gema politik yang sulit diabaikan.

Pertanyaan krusial adalah mengapa Fachrul Razi dan forum purnawirawan TNI memilih terus bersikukuh mengangkat isu pemakzulan Gibran?

Alasan Politis?

Motif kepentingan politik forum purnawirawan itu sendiri menjadi justifikasi pertama yang kiranya terjadi, baik dalam positif maupun netral. Positif dalam artian kontribusi pemikiran dan kritisi, tentu dengan catatan masih dalam koridor yang tepat.

Di sisi berbeda, para aktor dan organisasi seperti ini membutuhkan panggung untuk menjaga relevansinya, dan mengangkat isu sebesar pemakzulan wakil presiden merupakan strategi agenda setting yang efektif untuk memindahkan sorotan publik.

Selain itu, tidak tertutup kemungkinan adanya invisible hand atau pihak ketiga yang menggunakan forum ini sebagai corong isu untuk kepentingan politiknya sendiri. Dalam kerangka proxy politics, kelompok seperti ini dapat berperan sebagai pembuka serangan simbolik bagi aktor lain yang tidak ingin tampil langsung.

Jika membaca situasi ini dengan pendekatan teori permainan kekuasaan Machiavelli dan teori modal politik Pierre Bourdieu, terlihat bahwa isu ini membawa konsekuensi strategis yang tidak sedikit.

Dari sisi simbolik, suara purnawirawan TNI tetap memiliki resonansi di kalangan prajurit aktif maupun masyarakat luas yang masih memandang militer sebagai penjaga moral negara.

Narasi yang dibangun dari lingkaran ini dapat mengikis legitimasi moral Gibran di mata sebagian publik. Di sisi lain, isu ini muncul pada awal masa pemerintahan Prabowo Subianto, periode yang biasanya disebut sebagai honeymoon phase, ketika konsolidasi narasi sangat penting untuk mengamankan dukungan politik.

Distorsi seperti ini “sedikit-banyak” dapat menggeser fokus media dari agenda pemerintahan ke krisis internal yang berpotensi dimanfaatkan oposisi atau faksi lain dalam koalisi.

Dari sudut pandang strategi, kemunculan isu ini tepat dibaca melalui lensa stratagem ke-13 dari 36 Stratagems, yaitu “mengguncang pohon untuk membuat ular keluar”.

Tujuannya mungkin bukan langsung menjatuhkan Gibran, melainkan menguji siapa yang akan membela, siapa yang diam, dan siapa yang ikut menekan.

Dalam politik Indonesia, serangan simbolik seperti ini sering digunakan untuk mengukur kekuatan pertahanan lawan, mengidentifikasi celah, dan menyiapkan langkah berikutnya ketika target menunjukkan kelemahan. Artinya, isu ini bisa menjadi ujian awal bagi daya tahan politik Gibran sekaligus tes kohesi internal pemerintahan Prabowo.

Kesimpulannya, timbul-tenggelam isu pemakzulan Gibran yang diangkat oleh forum purnawirawan TNI di bawah pimpinan Fachrul Razi adalah fenomena politik yang sarat simbol dan momentum.

Hal itu kiranya bukan sekadar wacana moral, melainkan arena pertarungan persepsi dan kepentingan yang berlapis. Dalam kerangka teori elite, agenda setting, dan proxy politics, isu ini dapat dibaca sebagai gerakan uji kekuatan, langkah awal untuk mengukur daya tahan politik Gibran, sekaligus kesempatan untuk memetakan konfigurasi kawan dan lawan di dalam maupun di luar pemerintahan.

Jika tidak diantisipasi dengan strategi komunikasi dan konsolidasi yang tepat, isu ini berpotensi menjadi bom waktu yang mengganggu hubungan Presiden dan Wakil Presiden, memecah kohesi koalisi, dan membuka ruang bagi aktor lain untuk mengatur ulang peta kekuasaan nasional. (J61)

Menarik nih mantau kiprah dan kontribusinya Pak Mahfud ke depan. Apakah endingnya akan dirangkul juga masuk pemerintahan? 

#mahfudmd #gibranrakabumingraka #wapres #pemakzulan #dpr #forumpurnawirawan #konstitusi #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Diskursus pemakzulan Gibran Rakabuming Raka agaknya diwarnai oleh interpretasi tajam dari seorang “hakim konstitusi bayangan” setelah Mahfud MD turun gunung dan bisa saja memiliki signifikansi dan pengaruh tersendiri. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Aspirasi sejumlah purnawirawan TNI ke DPR mengenai pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai RI-2 timbul tenggelam. Namun, Mahfud MD eksis menghangatkan diskursus dengan identitasnya yang begitu unik sebagai eks pejabat publik tier-1 negeri ini.

“Klasik”, naiknya Gibran ke tampuk kekuasaan memang sah secara administratif. Namun, banyak kalangan menilai proses menuju pencalonannya sarat dengan intervensi kekuasaan, terutama karena perubahan batas usia capres-cawapres oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang diwarnai konflik kepentingan.

Ketika Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan sekaligus akademisi hukum tata negara, memberikan analisis terbuka tentang kemungkinan pemakzulan Gibran, polemik yang semula hanya bergema di ruang akademik kiranya mulai memasuki wacana publik.

Menariknya, Mahfud tampak tidak memiliki intensi untuk memobilisasi massa, tidak memimpin petisi, tidak menggertak DPR, tapi terus mengulang dalam forum ilmiah dan publik, termasuk interpretasi adanya pelanggaran konstitusional serius dalam proses pencalonan Gibran.

Di tengah atmosfer politik yang lebih sibuk memburu kompromi, Mahfud pun tampaknya menempatkan diri menjadi semacam dissent yang senyap tapi menyengat.

Lantas pertanyaannya, mengapa telaah Mahfud bisa saja menjadi krusial?

“Hakim Konstitusi Bayangan”?

Berbeda dari para purnawirawan yang masuk ke dalam diskursus pemakzulan dari posisi outsider atau moral elders, Mahfud MD kiranya berada dalam posisi unik sebagai sosok yang pernah berada di jantung kekuasaan.

Pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), mantan Menko Polhukam, mantan legislator, dan yang paling penting seorang living legend akademisi hukum tata negara yang telah lama dikenal sebagai penjaga norma konstitusi.

Figur Mahfud kiranya perwujudan dari hybrid constitutional intellectual, di mana ia bukan aktivis, bukan partai, bukan juga pengamat biasa. Ia tahu isi dapur negara, tahu titik lemah lembaga, tahu logika kekuasaan.

Tapi alih-alih menggunakan pengetahuan itu untuk menjadi makelar politik pasca-kekuasaan, Mahfud agaknya justru memposisikan diri sebagai memori hidup konstitusi yang mengingatkan, memberi isyarat, dan mengajukan tafsir yang tidak populer namun relevan.

Dalam teorisasi politik konstitusional, peran seperti Mahfud dapat dibaca lewat kacamata Antonio Gramsci sebagai “intelektual organik” dari ranah negara yang “membelot” dalam terminologi konstruktif kepada publik.

Bukan hanya memberi penilaian, tapi menantang hegemonik narasi bahwa pemilu sudah selesai dan semuanya sah. Bagi Mahfud, suara pemilih mungkin tidak bisa menjadi jubah legitimasi untuk keputusan yang secara institusional dipenuhi konflik kepentingan dan korupsi etika.

Dengan tidak ikut barisan oposisi keras atau politisasi massa, Mahfud justru mengambil posisi yang lebih sulit, yakni dissent tanpa oposisi. Ia tidak berseberangan dengan negara, tapi juga tidak berdamai dengan deformasi institusi. Di titik inilah Mahfud menjadi figur yang mungkin sedikit mengganggu kekuasaan, bukan karena ancamannya, tetapi karena akal sehatnya.

Lalu, apakah signifikansi yang dikemukakan Mahfud dalam konteks konkret dinamika politik-pemerintahan ke depan, termasuk pemakzulan Gibran?

Sayangnya, “Hanya” Rekonstruksi Moral?

Wacana pemakzulan Gibran, jika diukur dari kemungkinan realisasi politik, nyaris nol. DPR dikuasai koalisi besar yang loyal kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Maka bagi Mahfud, diskurusus pemakzulan dan probabilitasnya boleh jadi bukanlah tujuan utama, tetapi sebagai bahasa simbolik untuk menagih akuntabilitas politik atas pelanggaran etik yang diformalisasi.

Dalam hal ini, Mahfud memainkan peran yang mirip dengan yang dijelaskan oleh Pierre Rosanvallon dalam konsep counter-democracy, yakni sistem demokrasi modern tidak hanya bekerja melalui pemilu, tetapi juga melalui “pembalasan etis” (ethical retribution) yang diartikulasikan oleh opini publik, intelektual publik, dan pengawas moral.

Mahfud tampak menjadi simbol counter-democracy itu sebagai koreksi moral muncul dari dissent senyap seperti dirinya yang memiliki rekam jejak trengginas sebagai Ketua MK.

Posisinya pun kiranya bukan sebagai eksekutor, tetapi penjaga ingatan yang menyuarakan bahwa “ini salah” bukan untuk membatalkan hasil, tetapi agar publik tidak terjebak dalam amnesia kolektif.

Dalam politik Indonesia yang sering kali mengubur noda demokrasi-konstitusi dalam “rekonsiliasi kekuasaan”, Mahfud sekilas memilih menjadi pengarsip kesalahan yang tak sempat disidang.

Mungkin karena itu suaranya tidak sekeras purnawirawan, tidak segemuruh massa, tidak setrending aktivis digital. Tapi seperti suara peluit wasit yang hanya berbunyi sekali untuk menandai pelanggaran besar, suara Mahfud kiranya cukup “satu” untuk menandai bahwa demokrasi Indonesia sempat atau telah melewati batas.

Namun, untuk motif dan intensi sesungguhnya di balik telaah kritis Mahfud serta implikasinya, hanya waktu yang pasti akan menjawabnya. (J61)

Mungkinkah? Mungkinkah?~

Narasi pemakzulan Gibran Rakabuming Raka kembali muncul dan kali ini digaungkan oleh pakar hukum tata negara, Refly Harun. Menurutnya, Gibran bisa saja dimakzulkan oleh parlemen pasca dilantik saat mengacu pada prasyarat yang tercantum dalam undang-undang.

Namun, hal itu akan bergantung pada dinamika parpol-parpol di parlemen sebagai penentu proposal pemakzulan Gibran.

Gimana menurut kalian? Berikan pendapatmu yaa! 

#gibran #pemakzulan #wapres #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden terancam dilengserkan dari jabatannya. Hal itu menyusul Ketua DPR AS dari Partai Republik Kevin McCarthy membuka penyelidikan atas kemungkinan memakzulkan pemimpin berusia 80 tahun itu.

McCarthy mengklaim pihaknya telah mendapatkan bukti kuat terkait penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi untuk memakzulkan Biden.

Semua dugaan itu kabarnya dilakukan Biden dan keluarganya selama mereka menjabat di Gedung Putih mulai dari masa kepemimpinan Barack Obama, atau saat Biden masih menjadi Wakil Presiden AS.

Politikus Partai Republik itu menemukan indikasi adanya “budaya korupsi” dan kebohongan Biden terkait bisnis keluarganya di luar negeri.

Salah satu tuduhan Partai Republik berfokus pada Hunter Biden yang merupakan anak Joe Biden saat duduk di jajaran dewan direksi perusahaan energi dan minyak Ukraina, Burisma.

Atas dasar itu, Biden dituduh mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari koneksi Hunter di luar negeri.

Menanggapi tuduhan McCarthy itu, Gedung Putih menegaskan jika Presiden Biden tidak melakukan kesalahan apapun dan mengutuk tuduhan tersebut.

Dalam kasus penyelidikan pemakzulan Biden ini, banyak pihak juga menduga ada peran penting mantan Presiden AS Donald Trump.

Dugaan ini pun tampaknya bukan isapan jempol belaka, pasalnya upaya semacam ini menjadi langkah yang sejak lama diinginkan Trump dan para pendukungnya di Kongres AS.

Lantas, mengapa Trump diduga ikut memiliki peran penting terhadap ancaman pemakzulan yang mengancam Joe Biden?

Politik Balas Dendam

Trump yang pernah dimakzulkan oleh Kongres AS pada akhir tahun 2019 lalu atas tuduhan memeras Ukraina tampaknya masih menyimpan dendam.

Saat itu Trump dikatakan memeras Ukraina dengan bertujuan untuk memperoleh informasi kotor tentang Biden yang merupakan pesaing utamanya dalam Pemilihan Pilpres (Pilpres) AS pada 2020 lalu.

Empat tahun berselang, informasi yang dicari Trump tampaknya sudah ditemukan dan diklaim sebagai bukti untuk memakzulkan Biden oleh McCarthy.

Menurut penelitian yang dilakukan Michael E. McCullough, balas dendam bukanlah sebuah penyakit hati yang ada pada diri seseorang, melainkan sifat universal yang dimiliki hampir semua orang.

McCullough juga menegaskan balas dendam merupakan produksi seleksi alam yang ada hingga saat ini, dan membantu manusia untuk beradaptasi dengan lingkungannya.

Bahkan, Fiona McHardy mengatakan jika politik dendam sudah menjadi bagian dari “etika politik” sejak era Yunani Kuno.

Setali tiga uang dengan penjelasan McCullogh, filsuf asal Inggris, Francis Bacon juga menyebutkan jika dendam adalah “keadilan yang liar”.

Bacon memakai frasa itu untuk menjelaskan jika dendam memang punya pendasaran respirokal atau sesuatu yang berbalaskan dalam konteks keadilan.

Namun, melihat sifatnya yang “liar” membuat hukum, norma, dan nilai sering kali dikesampingkan atau bahkan disingkirkan.

Dalam kasus Biden, tidak heran jika Trump dinilai berada di belakang perintah penyelidikan pemakzulan Biden yang diduga juga sebagai upaya menghalangi pencalonan Biden dalam Pilpres AS tahun depan.

Atas dasar dendam itu juga lah yang diduga membuat Trump mencari sebuah keadilan yang “liar” dengan berperan untuk memakzulkan Biden, mengingat Trump juga pernah merasakan hal serupa pada akhir 2019 lalu.

Media Juga Ikut Berperan

Dalam praktik pemakzulan di AS tertera pada Article I, Section 2, Clause 5 konstitusi AS. Selain itu Article I, Section 3, Clause 6 menentukan peran Senat dalam proses pemakzulan.

Dua pasal tersebut menunjukan bahwa proses pemakzulan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden AS yang melibatkan dua lembaga negara, yaitu Senat dan House of Representative atau DPR.

Namun yang perlu dipahami, selain kedua lembaga itu ada juga media yang berperan dalam proses pemakzulan di AS.

Jamie Bartlett menyoroti enam pilar demokrasi dan menunjukkan bagaimana perusahaan teknologi yang tidak dibatasi dapat melemahkan masing-masing pilar tersebut.

Pilar-pilar tersebut, yakni warga negara aktif, budaya bersama, pemilu yang bebas, kesetaraan pemangku kepentingan, ekonomi kompetitif dan kebebasan sipil, dan kepercayaan pada otoritas. 

Bartlett menambahkan teknologi informasi akan menghancurkan demokrasi dan tatanan sosial yang kita kenal, atau politik akan menghilangkan otoritasnya atas dunia digital.

Dalam kasus pemakzulan di Biden membuktikan jika teknologi dapat menghancurkan demokrasi. Akses informasi dari teknologi saat ini membuat para politisi yang akan bertarung dalam Pilpres AS belakangan ini saling menjatuhkan lewat pemakzulan.

Menarik untuk melihat berhasilkah Trump membalaskan dendamnya kepada Biden dan Partai Demokrat, sekaligus menghalangi pencalonan Biden di Pilpres 2024 mendatang. (S83)