PinterPolitik.com

“Rajin pangkal pandai. Hemat pangkal kaya”

Peribahasa di atas merupakan salah satu peribahasa paling umum dan awal yang dipelajari banyak siswa-siswi di Indonesia. Sejak awal, nilai-nilai yang dianggap baik ini disosialisasikan kepada tunas-tunas bangsa ini.

Artinya pun mudah dipahami. Jika kita rajin belajar, maka kita akan memetik kepandaian yang kita miliki sebagai hasilnya. Pun demikian, bila kita hemat dan rajin menabung, maka kita akan (mungkin) menjadi orang yang kaya.  

Namun, tentu, “hemat pangkal kaya” pada faktanya tidaklah sesederhana itu. Banyak faktor eksternal yang bisa mempengaruhi seseorang untuk bisa berhemat dan menjadi kaya.

Inflasi, misalnya, menjadi salah satu faktor yang bisa berdampak pada persoalan finansial setiap orang secara berbeda-beda. Terdapat persoalan sosial dan ekonomi yang akhirnya bisa memberikan dampak pada kemampuan menabung dan berhemat seseorang.

Belum lagi, ketika harga-harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) meningkat – disertai dengan kesenjangan pendapatan di masyarakat, setiap orang harus mengatur ulang cara kerja finansial mereka masing-masing. Mungkin, ini mengapa akhirnya muncul banyak nasihat-nasihat finansial di media sosial (medsos) bagi kalangan muda seperti Milenial dan Generasi Z.

Namun, persoalan eksternal ini tidak hanya berlaku di peribahasa “hemat pangkal kaya”, melainkan juga pada kalimat sebelumnya, yakni “rajin pangkal pandai”. Pada faktanya, tidak semua orang bisa rajin belajar.

Seperti persoalan finansial tadi, kesenjangan juga mempengaruhi. Ada orang yang memiliki kesempatan lebih (privilege) untuk mendapatkan akses lebih pada pendidikan. Ada juga yang justru tidak memiliki akses sama sekali.

Mungkin, inilah mengapa muncul solusi yang ditawarkan oleh sejumlah oknum di perguruan tinggi negeri (PTN). Bagaimana tidak? Pada Agustus 2022 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani.

Karomani ini, ceritanya, menjual jasa sebagai “orang dalam” untuk membantu mereka yang ingin masuk ke PTN-nya. Beliau dikabarkan memasang tarif masuk sekitar Rp150 juta hingga Rp300 juta.

OTT KPK ini pun akhirnya menarik perhatian Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Mantan CEO Gojek tersebut mengatakan akan mengevaluasi PTN yang diduga melakukan “cara kerja” serupa dalam penerimaan mahasiswa baru mereka.

Bukan tidak mungkin, janji Nadiem ini menimbulkan sejumlah pertanyaan. Terlepas dari benar atau tidaknya aksi Nadiem ini, mungkinkah ada manfaat atau kepentingan di balik manuver tersebut? Apa sebenarnya yang ingin ditampilkan oleh Nadiem kepada khalayak umum?

Nadiem vs “Orang Dalam”

Sikap Nadiem yang muncul usai masalah timbul ini bukanlah hal yang baru. Dalam persoalan-persoalan lain yang eksis di dunia pendidikan Indonesia, Nadiem selalu muncul di akhir dengan janji akan melakukan tindakan dan kebijakan yang bisa menjadi solusi dari persoalan tersebut.

Kala terjadi insiden terhadap siswa-siswa SMP Negeri 1 Turi di Sleman, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, pada tahun 2020 lalu, misalnya, Nadiem langsung mengirimkan tim investigasi untuk menelusuri duduk perkara. Ini menjadi salah satu catatan kelam dunia pendidikan Indonesia di mana keselamatan siswa-siswi justru menjadi hal yang gagal untuk diterapkan.

Tidak hanya persoalan keamanan, Mendikbudristek Nadiem juga menjadi pejabat yang vokal dalam menyoroti fenomena pelecehan seksual yang terjadi di banyak kampus Indonesia – sebuah persoalan yang kerap viral di medsos dalam beberapa tahun terakhir.

Nadiem – dengan mengutip data dari sebuah hasil survei pada tahun 2020 – mengatakan bahwa persoalan ini sudah menjadi “pandemi” di dunia perguruan tinggi Indonesia karena sebanyak 77 persen responden mengatakan pelecehan seksual pernah terjadi di lingkungan kampus mereka.

Ini mengapa akhirnya Nadiem mengeluarkan Peraturan Mendikbudristek (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) pada tahun 2021. Namun, aturan ini sempat menuai polemik karena dianggap justru melegalkan perzinaan.

Menanggapi tudingan tersebut, Nadiem justru pasang badan dan menyatakan bahwa tudingan tersebut adalah fitnah belaka. Justru, sang Mendikbudristek menyatakan jelas bahwa aturan itu secara spesifik berfokus pada pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Tidak berhenti pada persoalan pelecehan seksual, Nadiem juga menyoroti persoalan perundungan (bullying) yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Dalam sebuah rapat bersama DPR RI pada April lalu, misalnya, Nadiem mengungkapkan persoalan ini di depan para anggota legislatif.

Sikap Nadiem sebagai pemberi solusi di akhir ini bukan tidak mungkin menjadi sebuah pola yang ingin ditampilkannya – baik di media maupun publik. Bukan tidak mungkin, pola kebijakan ini baru bisa muncul di dunia pendidikan karena kemauan politik (political will).

Mengacu pada tulisan Lucie Cerna berjudul The Nature of Policy Change and Implementation, perubahan kebijakan seperti bisa saja terjadi karena ada kemauan politik dan kehadiran perencana serta pelaksana kebijakan yang sejalan dengan sektor yang dibidangi.

Namun, mengapa Nadiem muncul sebagai sosok yang berjanji untuk menebus persoalan-persoalan yang disebutnya sebagai “dosa-dosa” pendidikan? Apa efek yang ingin dimunculkan oleh Nadiem dari pola sikap dan kebijakannya ini?

Mendikbud(ristek) yang Berbeda?

Pola kebijakan yang ditampilkan Nadiem ini bukan tidak mungkin menciptakan dikotomi baru – khususnya di antara sang Mendikbudristek dengan menteri-menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) sebelumnya. Pasalnya, sejumlah persoalan yang dijadikan fokus oleh Nadiem ialah persoalan yang sudah lama hadir di dunia pendidikan Indonesia.

Persoalan perundungan di lingkungan pelajar, misalnya, merupakan persoalan yang sudah hadir selama bertahun-tahun. Bahkan, ada kesan bahwa persoalan perundungan – baik secara verbal maupun non-verbal – adalah hal yang lumrah.

Kala terjadi kasus perundungan di antara pelajar SMP Negeri 273 Jakarta pada tahun 2017 silam, misalnya, Muhadjir Effendy yang saat itu masih menjabat sebagai Mendikbud justru meminta agar persoalan itu tidak dibesar-besarkan. 

Kasus perundungan juga pernah terjadi saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai Mendikbud pada paruh pertama tahun 2016 silam. Saat terjadi kasus perundungan di SMA Negeri 3 Jakarta, Anies menawarkan sebuah solusi yang masih bersifat normatif, yakni melakukan pembinaan baik terhadap pelaku dan korban perundungan.

Berbeda dari Anies dan Muhadjir, Nadiem justru mengaggap perundungan sebagai dosa besar dan menyiapkan solusi yang bersifat preventif. Daripada hanya mendiamkan dan memberikan solusi bersifat normatif, Nadiem justru menyiapkan strategi guna memperkecil potensi terjadinya perundungan, yakni dengan menekankan pada peran pelajar yang punya pengaruh besar di lingkungan sebagai pelindung atas perundungan (guardian).

Kebijakan dan sikap yang kontras dari Nadiem ini terhadap mendikbud-mendikbud sebelumnya ini setidaknya menghadirkan dikotomi atas dirinya sendiri, yakni sebagai Mendikbud(ristek) yang berbeda. Ini pun akhirnya bisa dikaitkan dengan penjelasan Michael Hatherell dan Alistair Welsh dalam tulisan mereka yang berjudul Rebel with a Cause.

Dalam tulisan itu, Hatherell dan Welsh menggunakan konsep kepemimpinan karismatik (charismatic leadership) dari Max Weber untuk menjelaskan fenomena Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ahok sendiri kerap menjadi sosok pejabat yang menghadirkan perbedaan atas dirinya dengan pejabat dan politisi pada umumnya melalui sikap dan kebijakannya.

Kunci dari konsep kepemimpinan karismatik yang dicetuskan Weber adalah bagaimana seorang pemimpin mencari hal yang terus-menerus bersifat baru – sesuatu hal yang lebih dari bersifat biasa (mundane) dan sugestibilitas (suggestibility) emosional bahwa diri pemimpin tersebut eksepsional sebagai bentuk pengabdian diri (personal devotion).

Bukan tidak mungkin, Nadiem ingin menghadirkan sifat eksepsional di depan publik dan media. Ini pun bisa jadi juga berlaku dalam persoalan-persoalan baru di dunia perguruan tinggi, seperti pelecehan seksual dan fenomena “orang dalam” yang baru saja melibatkan Rektor Unila.

Lagipula, sesuai dengan peribahasa di awal tulisan, seharusnya orang-orang rajin dan pandai yang berhak untuk mendapatkan tempat di perguruan-perguruan tinggi yang diinginkan oleh mereka. Jangan sampai peribahasa itu diubah menjadi “uang pangkal kursi khusus”. (A43)

PinterPolitik.com

“If the feminine issue is so absurd, is because the male’s arrogance made it a discussion” Simone de Beauvoir

[dropcap]A[/dropcap]dagium hukum tumpul ke atas tajam ke bawah nampaknya masih menjadi realitas di negeri ini. Setelah kasus perkosaan yang menimpa salah satu mahasiswa UGM beberapa waktu yang lalu dan berakhir tanpa ada proses hukum yang adil, kini kasus hampir serupa kembali menimpa perempuan Indonesia.

Baiq Nuril Maknun, mantan guru honorer di SMA N 7 Mataram menjadi korban kriminalisasi akibat kasus penyebaran rekaman berisi percakapan asusila yang melibatkan dirinya dengan kepala sekolah di tempat ia biasa mengajar.

Padahal, bukan tanpa alasan ia melakukan itu. Ia mengaku jengah karena sebelumnya sang kepala sekolah kerap melecehkannya secara seksual. Penyebaran rekaman tersebut merupakan bentuk pembelaan Baiq Nuril, karena pelecehan itu sebetulnya terjadi lebih dari sekali.

Akhirnya, ia dinyatakan bersalah dengan tuduhan menyebarkan rekaman bermuatan kesusilaan dan dihukum enam bulan penjara serta denda Rp 500 juta dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

Kasus itu membuat komitmen pemerintah untuk mendukung HAM, penegakan hukum, dan kesetaraan gender semakin dipertanyakan.

Sayangnya, isu gender sering kali menjadi komoditas yang hanya dimanfaatkan oleh para politisi menjelang pemilu berlangsung. Terlebih, kedua kubu yang akan bertarung dalam Pilpres 2019 pernah menyatakan komitmennya mendukung kesetaraan dan keadilan gender.

Lalu bagaimana sesungguhnya ketidakadilan gender dan hukum ini dapat dijelaskan dalam kacamata politik? Apa yang menyebabkan perempuan selama ini rentan dieksploitasi secara seksual maupun politik?

Eksploitasi Perempuan di Tahun Politik

Dalam konteks hukum dan politik, memang nasib perempuan di Indonesia bisa dibilang tak seberuntung laki-laki.

Kami geram, marah, tenaga kami rontok begitu saja ketika mendengar apa yang dialami oleh Nuril, korban pelecehan seksual yang dikriminalisasi. #SaveIbuNuril

— Remotivi (@remotivi) November 15, 2018

Betapa tidak, kuatnya dominasi maskulinitas dalam interaksi sosial, ekonomi, politik seringkali menyebabkan perempuan kehilangan ruang aktualisasi diri, bahkan tercederai keadilannya.

Hal itu sejalan dengan pemikiran Pierre Bourdieu, dalam karya fenomenalnya La Domination Masculine yang menjelaskan tentang dominasi maskulin dalam sistem sosial yang pada akhirnya sangat merugikan perempuan.

Teori ini bertumpu pada pandangan bahwa perempuan yang selalu diidentikkan dengan dapur, sumur, dan kasur, sedangkan lelaki yang selalu diidentikkan dengan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan usaha keras.

Ia juga menyinggung kondisi tersebut dilestarikan dengan cara yang sedemikian mudah, misalnya dengan perlakuan istimewa yang menyentuh ranah psikologis perempuan.

Bourdieu juga melihat bahwa salah satu efek dominasi maskulin yang bisa diamati dalam keseharian adalah adanya dominasi dimana menjadikan perempuan sebagai barang-barang simbolik.

Secara sederhana misalnya, bagaimana perempuan merasa bangga dapat menjadi pasangan yang tampak membanggakan pasangannya. Sehingga dominasi maskulin selalu mengharap bahwa perempuan itu harus bersifat feminin, tunduk, dan tidak banyak bicara.

Relasi tersebut yang pada akhirnya menempatkan perempuan secara tidak sadar selalu pada posisi tersubordinasi, terlebih dalam konteks politik hari ini. Hal ini terlihat dari upaya pengentasan ketimpangan gender yang tidak pernah benar-benar menjadi konsen bagi pengambil kebijakan.

Dengan kasus Baiq, UU ITE menjadi ironi hukum bagi perempuan di Indonesia.
Share on X

Banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Salah satunya adalah lemahnya kebijakan publik yang bersumber dari sudut pandang perempuan. Sehingga seringkali produk kebijakan cenderung bersifat maskulin.

Hal ini diperkuat dengan argumentasi Toni Schofield dan Susan Goodwin dalam Jurnalnya yang berjudul Gender Politics and Public Policy Making: Prospects for Advancing Gender Equality bahwa masih menguatnya “masculine hegemony” dalam rezim pengambil kebijakan menyebabkan terjadinya gender inequality. Dalam hal ini, perempuan yang paling sering berada di posisi tidak diuntungkan. Salah satu contohnya adalah ketidakberdayaan melawan narasi hukum yang menjerat Baiq Nuril.

Di Indonesia, celakanya dominasi maskulin itu tidak hanya terjadi dalam ruang lingkup pengambilan kebijakan tetap juga dalam konteks politik praktis. Dominasi maskulin dalam politik terjadi dalam bentuk kapitalisasi perempuan sebagai objek politik dan berhenti sebatas sebagai alat politik.

Hal ini tergambar misalnya melalui kesadaran politisi Indonesia tentang potensi politik yang dimiliki perempuan. Dengan adanya realitas bahwa jumlah pemilih perempuan di Indonesia yang mencapai hampir 50 persen, mendorong para politisi laki-laki untuk berlomba mengoptimalkan corong kampanye mereka melalui gerakan perempuan.

Di kubu petahana, ada organisasi yang tergabung dalam Perempuan Kreatif, Enerjik, Religius, dan Nasionalis atau Keren Bravo 5 yang menjadi corong kampanye Jokowi. Beberapa waktu lalu, organisasi ini menyatakan dukungannya terhadap pasang calon nomor urut satu.

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Uno juga tak ketinggalan dengan lebih dulu memunculkan diksi emak-emak yang sempat viral dan upayanya dalam membentuk partai emak-emak. Gerakan ini kini bahkan memiliki website bertajuk partaiemakemak.co.id.

Belum lama ini, demi ingin memaksimalkan raihan suara pada Pilpres 2019, Sandi meminta pendukungnya yang sudah tergabung dalam partai emak-emak tersebut untuk merayu pendukung kubu petahana dan membujuk agar mau mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto.

Teori Bourdieu yang menempatkan perempuan sebagai barang-barang simbolik terkesan relevan dengan realitas tersebut. Perempuan dalam konteks elektoral seperti hanya menjadi bagian dari upaya para politisi untuk mempertahankan dominasi maskulinnya.

Yth bapak @jokowi

Saya mau sampaikan surat Ibu Nuril & anaknya buat bapak. Anaknya selama ini taunya Ibunya itu sekolah selama dipenjara bbrp waktu lalu. Semoga hati bapak tergerak. Ibu Nuril adalah korban pelecehan, dia tak layak dipenjara lagi & didenda 500jt #SaveIbuNuril pic.twitter.com/HeLVR1AULc

— #UKANIBRAHIM (@ustadgo) November 15, 2018

Melihat tingkah laku para politisi tersebut, alih-alih mengembangkan program untuk perlindungan terhadap perempuan dan kesetaraan gender, mereka justru terkesan mengeksploitasi kemampuan politik perempuan untuk kepentingan suaranya.

Dampak buruknya adalah dominasi maskulin dalam politik pada akhirnya akan memunculkan pemerintahan yang maskulin yang terkesan setengah hati menyelesaikan kasus-kasus ketidakadilan pada perempuan.

UU ITE, Ironi Hukum di Indonesia

Keadilan gender memang menjadi diskursus global ditengah perubahan dunia yang juga menuntut adanya kesetaraan bagi perempuan dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan hukum.

Tapi nampaknya keadilan gender sulit tercapai bagi perempuan di Indonesia. Ditengah budaya masyarakatnya yang masih menempatkan kaum perempuan dalam dikotomi gender, menjadi perempuan di Indonesia nampaknya memang tak mudah.

Dengan peran yang hanya diidentikkan dengan urusan domestik, kerap kali posisi perempuan memang tak diuntungkan, terlebih menyoal hukum dan seksualitas.

Realitas Baiq Nuril semakin membenarkan bahwa perempuan Indonesia hingga hari ini masih menjadi kaum subordinat dimata hukum, apalagi di mata negara.

Untuk menyelamatkan ibu Nuril, maka terdapat dua jalan, yaitu tetap menempuh jalur hukum yaitu mengajukan Peninjauan Kembali dengan mencari bukti baru atau meminta Presiden menggunakan hak-nya berdasarkan konstitusi yaitu memberikan Amnesti.https://t.co/IjA2heoTam

— Perkumpulan ICJR (@ICJRid) November 14, 2018

Dalam kasus ini, keadilan bagi perempuan sulit diwujudkan karena sistem peradilan yang belum berpihak pada korban kekerasan seksual dan menjadi penyebab ia dinyatakan bersalah. Terlebih adanya keberadaan UU ITE kian mempersulit korban kekerasan seksual yang berupaya mencari keadilan.

Menurut anggota Komnas Perempuan Sri Nurherawati, kasus Baiq Nuril adalah hasil dari adanya sistem hukum di Indonesia yang belum kompeten untuk melindungi korban kasus pelecehan seksual. Hal ini bisa terlihat dari paradigma penegak hukum yang kerap kali memiliki pola pikir maskulin.

Sejatinya Indonesia sudah memiliki Peraturan MA (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman bagi hakim untuk memahami posisi perempuan di hadapan hukum sesuai perspektif gender dan HAM.

Namun dalam kasus Baiq, fakta persidangan tak menunjukkan adanya upaya hakim untuk membela perempuan dengan aturan tersebut.

Indonesia darurat revisi Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE. Mungkin kini itulah seruan yang paling tepat bagi pemerintah jika berkaca pada kasus Baiq Nuril.

Dengan kasus Baiq, UU ITE menjadi ironi hukum bagi perempuan di Indonesia. Alih-alih melindungi perempuan dari praktik kekerasan, kini yang terjadi justru kriminalisasi terhadap korban pelecehan seksual.

Hal ini sejalan dengan pendapat Fiona Suwana, dari Queensland University of Technology (QUT), yang menilai bahwa jeratan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik hanya karena mengeluh terhadap kondisi yang dialaminya melalui sosial media telah memakan banyak korban di Indonesia.

Sehingga, banyak pengamat yang telah mengkritik UU ITE ini sebagai peraturan yang berpretensi menyebabkan orang memilih bungkam atau “self censorship” atas kondisi ketidakadilan yang ada di masyarakat.

Pada akhirnya, selain ironi politik maskulin, ironi keadilan penegakan hukum yang masih menempatkan perempuan jauh dari keadilan bisa jadi yang menyebabkan ikhtiar penegakan keadilan gender di Indonesia selama ini juga tak berjalan maksimal.

Jika memang demikian, korban kekerasan seksual layaknya Baiq Nuril akan terus berjatuhan di masa mendatang. (M39)

Protes masyarakat terkait video pelecehan seksual yang dilakukan Donald Trump sebelum menjadi presiden dan sikap Ivanka yang dianggap membela perbuatan ayahnya, berujung pada aksi boikot produk fashion Ivanka Trump. Kini berkat kebijakan Trump yang dianggap diskriminatif, aksi boikot ini pun meluas ke produk Trump lainnya.

pinterpolitik.com

AMERIKA SERIKAT – Aksi boikot produk-produk fashion dan perhiasan berlabel Ivanka Trump ini berawal dari seorang wanita bernama Shannon Coulter, CEO sebuah agensi pemasaran di butik San Francisco, pada pertengahan Oktober 2016. Dalam akun twitternya, ia mengajak para wanita untuk tidak membeli produk Ivanka Trump karena ikut berkampanye mendukung Trump yang telah melecehkan wanita.

Aksi yang kemudian menyebar di sosial media dengan menggunakan tanda pagar (tagar) Grab Your Wallet ini, dikabarkan memberi dampak signifikan pada penurunan pembelian di sejumlah departemen store. Belakangan, gerakan #GrabYourWallet ini juga meminta sejumlah department store besar untuk berhenti bekerjasama dengan perusahaan Presiden AS tersebut, termasuk keluarganya.

Kelompok wanita yang bergabung dan membuat kampanye ini, kemudian berhasil mendapat dukungan dari sejumlah retailer seperti T.J. Maxx, Bloomingdale, Lord & Taylor, Nordstrom, Neiman Marcus, Amazon, Shoes.com, dan Macy’s. Kampanye Grab Your Wallet kini menargetkan lebih dari 60 perusahaan yang diketahui terkait dengan kerajaan bisnis Donald Trump dan keluarganya.

Data dari layanan belanja online, ShopRunner menunjukkan bahwa konsumen online yang berminat terhadap merek fashion Ivanka Trump telah anjlok 54 persen dari 71.713 anggota online ShopRunner, sejak menyebarnya kampanye ini.  Angka ini diperoleh bahkan sebelum pemilihan Presiden usai.

Menghadapi pemboikotan ini, Ivanka hanya menanggapinya dengan ringan. “Indahnya Amerika adalah orang-orang bisa melakukan apa yang mereka suka,” kata ibu tiga anak berusia 35 tahun yang ingin menginspirasi puluhan juta perempuan AS melalui produk-produknya tersebut.

Sikap tenang putrinya ini ternyata memicu kegeraman Trump. “Putri saya, Ivanka, telah diperlakukan tidak adil oleh Nordstrom. Ia adalah orang yang luar biasa – selalu mendorong saya untuk melakukan tindakan yang benar! Mengerikan!” kata Trump di akun Twitter pribadinya yang memiliki 24,2 juta pengikut.

Aksi boikot ini kemudian meluas saat Trump menjadi Presiden AS dan kerap melemparkan pernyataan pedas tentang Muslim. Salah satu yang tersinggung dan langsung bertindak adalah Dubai Landmark Group. Kelompok ini langsung membekukan semua penjualan produk Trump berlabel “Trump Home Décor” di semua toko tanpa terkecuali.

“Mengingat pernyataan yang dibuat Trump di media AS, kami menangguhkan semua produk Trump Home Décor,” kata Kepala Eksekutif Lifestyle Sachin Mundhwa. Belum diketahui apakah kerajaan Trump sudah merasakan “guncangan” akibat boikot ini, serta sampai kapan pemboikotan ini akan berlangsung. (Berbagai sumber/R24)