Waduh, ketua majelis hakimnya sakit guys 

#ptun #gibranrakabuming #pdip #cawapres #pilpres2024 #pinterpolitik #beritapolitik #infografis #politik

PinterPolitik.com

Memang di dunia ini tidak ada makhluk yang paling sempurna. Terkadang, keburukan dan kegagalan turut mengisi perjalanan hidup setiap makhluk, termasuk manusia.

Coba lihat saja apa yang dialami oleh Riley dalam film Inside Out (2015). Berbagai perubahan yang terjadi dalam hidupnya membuat Riley merasakan berbagai emosi baru. Salah satunya adalah kesedihan.

Gimana nggak? Riley pun harus beradaptasi di lingkungan barunya setelah keluarganya harus pindah tempat tinggal. Hubungan pertemanannya juga harus berubah – membuat si Sadness menyeruak dominan dibandingkan Joy dalam pikiran Riley.

Situasi sedih seperti ini nih bisa juga lagi dirasakan oleh PDIP. Soalnya, baru beberapa waktu lalu, salah satu kadernya bernama Juliari P. Batubara yang menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) terjegal kasus dugaan korupsi terkait kebijakan bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Kesedihan ini diungkapkan oleh salah satu politikus PDIP yang bernama Deddy Sitorus. Kata Pak Deddy, Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri padahal nggak ada lelah-lelahnya buat ngingetin kader-kadernya agar tidak melalukan korupsi lho.

Sampai-sampai, Bu Mega berurai air mata ketika mengingatkan kader-kadernya. Wah, semoga aja tangisan Bu Mega bukan sekadar tangisan Bu Aya ya. Hehe.

Tapi ya, tetap aja kasihan ya Bu Mega kalau begitu. Tangis beliau pun berakhir percuma kalau banyak kadernya malah terjegal kasus-kasus korupsi. Soalnya, selain Pak Juliari, sejumlah kader PDIP juga terjegal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lho, seperti Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo dan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna.

Hmm, ya, semoga aja tangisannya Bu Mega tidak untuk kader-kadernya yang ditangkap ya, melainkan karena kesedihan atas kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Kan, kasihan jadinya PDIP nanti kalau semakin dilihat buruk oleh masyarakat.

Tapi nih ya, kalau urusan tangis-menangis, Bu Mega kayak-nya perlu belajar lagi deh biar mendapatkan simpati masyarakat. Coba Bu Mega tanya caranya deh ke salah satu kadernya yang kini masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Mungkin, sudah menjadi rahasia umum bahwa sebuah perebutan atau persaingan sering kali berakhir hostile di antara pihak-pihak yang terlibat. Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu, misalnya, saling caci maki dan komplain satu sama lain pun terjadi lho.

Apa yang terjadi di Pilpres 2019 ini bisa aja juga terjadi di pertarungan-pertarungan lainnya, yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang pemungutan suaranya akan dilakukan pada 9 Desember nanti. Namanya juga politik ya – pasti selalu melibatkan benturan-benturan seperti ini nih.

Benturan yang terbaru nih terjadi di arena politik Pilkada Surabaya 2020. Pasalnya, beberapa waktu lalu, tersebar viral sebuah video yang di dalamnya terdapat sejumlah orang menyanyikan lagu yel-yel yang berseru, “Hancurkan Risma!”

Wah, ada apa nih ya? Bukannya Ibu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) udah nggak ikut berpartisipasi sebagai peserta yang memperebutkan tampuk kepemimpinan tertinggi di ibu kota Jawa Timur itu ya?

Usut punya usut nih, sepertinya ada yang sakit hati dengan dinamika Pilkada Surabaya nih, khususnya di internal sebuah partai berlambang kepala banteng sendiri, yakni PDIP. Pasalnya tuh, sebelum PDIP akhirnya memutuskan untuk mendukung Eri Cahyadi-Armuji sebagai pasangan calon kepala daerah di Surabaya, ada Whisnu Sakti Buana yang disebut-sebut juga ingin maju jadi calon.

Namun, nasib dan takdir berkata lain. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri lebih memilih Eri-Armuji – pasangan calon yang disebut-sebut didukung oleh Bu Risma. Hmm.

Alhasil, muncul tuh kelompok yang menamai diri mereka sebagai Banteng Ketaton dan mendukung kubu lawan Machfud Arifin-Mujiaman. Bahkan, ada juga lho kader PDIP yang sampai dipecat sama DPP PDIP. Waduuh, pantesan aja tambah sakit hati.

Hmm, mungkin nih, daripada berantem di dalam rumah sendiri ya, Bu Risma perlu nih ajak ngobrol pada kader PDIP yang dianggap “membelot” ke kubu seberang. Kan, susah damainya kalau saling ngotot sama calon dukungan masing-masing.

Apa Bu Risma yang maksain biar Bu Mega dan DPP PDIP ngedukung Eri-Armuji ya? Lagipula, banyak yang bilang Eri ini memiliki latar belakang yang mirip dengan Risma, yakni dari kalangan birokrat.

Padahal, Pak Whisnu kabarnya udah lama lho di PDIP. Ayahanda dari Pak Whisnu sendiri adalah salah satu orang yang berjasa buat partai itu, yakni Soetjipto Soedjono.

Wah, apa jangan-jangan Bu Risma udah kena star syndrome nih? Kan, banyak tuh orang-orang yang sudah mendapat pujian sana-sini dan menjadi populer malah akhirnya lupa diri. Sudah bukan rahasia lagi kalau Bu Risma kan kader outsider PDIP. Hehe.

Wah, kalau begini caranya, gimana ya nasib Bu Risma kalau di Surabaya saja sudah terpecah belah gini? Kan, dengar-dengar, Bu Wali Kota mau dimajukan sebagai calon gubernur di DKI Jakarta – entah jadi apa nggak nih. Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Bagi yang suka menonton isu gosip terbaru, podcast yang biasa dibawakan oleh Deddy Corbuzier di akun YouTube-nya pasti sudah tidak asing lagi. Bagaimana tidak? Channel YouTube yang dibawakan oleh mantan pesulap itu kerap menjadi wadah bagi para artis, influencer, dan tokoh-tokoh lainnya untuk bercerita soal polemik terbaru di masyarakat.

Soal Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau yang biasa disebut sebagai omnibus law, misalnya, Deddy pun pada Oktober lalu mengundang salah satu pejabat di pemerintahan, yakni Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Perihal jumlah jam kerja dalam seminggu, contohnya, Bu Ida menyebutkan bahwa ketentuan masih mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003.

Hmm, ya, boleh lah kalau akhirnya pihak pemerintah mau datang ke podcast itu dan memberikan klarifikasi. Namun, pihak lain yang mungkin tengah ditunggu-tunggu oleh masyarakat adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani.

Apalagi nih, Mbak Puan kemarin juga menimbulkan sejumlah kontroversi lho di masyarakat. Soal insiden mikrofon salah satu anggota DPR yang tiba-tiba mati dalam rapat paripurna omnibus law, misalnya, menjadi perhatian masyarakat – termasuk warganet yang melihat sejumlah klip video yang tersebar di media-media sosial.

Menanggapi sorotan para warganet, Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Wuryanto yang sekaligus juga politikus PDIP memberi jawaban. Kalau kata Pak Bambang sih, insiden mematikan mikrofon kala itu sudah sesuai prosedur karena Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin selaku pemimpin sidang menganggap pembicaraan sudah di luar tata tertib.

Meski sudah diberi jawaban, bukan nggak mungkin masyarakat masih menunggu nih jawaban dari Mbak Puan. Akhirnya, putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut muncul tuh di salah satu unggahan Deddy di akun Instagram-nya.

Nggak cuma di akun Instagram Deddy, Mbak Puan juga muncul lho di salah satu video di channel YouTube milik Boy William. Dalam video tersebut, Ketua DPR tersebut akhirnya memberikan klarifikasi lho dan membeberkan alasan keputusan untuk mematikan mikrofon tersebut – yakni untuk memberikan kesempatan bagi anggota-anggota lain untuk berbicara.

Wah, akhirnya, yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hehe. Tapi nih, terlepas dari itu, kenapa baru sekarang ya munculnya Mbak Puan ini? Apalagi nih, Ketua DPR satu ini tampaknya lagi gencar-gencarnya muncul di akun-akun para influencer.

Hmm, apa iya ini ada kaitannya dengan pernyataan Mbak Puan beberapa waktu lalu ya? Pasalnya, beliau sempat bilang kalau generasi muda – khususnya Generasi Z – itu memiliki kontribusi yang membangun untuk bangsa dan negara melalui kritik-kritiknya.

Wah, apa jangan-jangan Mbak Puan ini mulai terjun ke jejaring medsos dan internet buat narik perhatian para calon pemilih ya. Apalagi nih, nggak lama ini, sudah muncul kader PDIP yang digadang-gadang jauh lebih populer ketimbang Mbak Puan, yakni Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.

Kalau benar begitu, apa yang dilakukan Mbak Puan sekarang ini beda jauh lah ya sama pernyataan Bu Megawati beberapa waktu lalu, yakni pernyataan yang mempertanyakan sumbangsih generasi muda – khususnya para milenial. Kira-kira, kapan nih Bu Ketum PDIP sadar kalau nggak sedikit milenial juga memberikan sumbangsih – Mas Gibran Rakabuming Raka yang terjun di Pilkada Solo 2020 misalnya? Hehe.

Mungkin nih, Mbak Puan perlu memberi tahu Bu Megawati cara mengakses internet dan media sosial biar tahu bagaimana para milenial dan generasi Z juga punya “sumbangsih” berupa suara. Bagaikan orang tua yang masih gaptek (gagap teknologi), anaknya perlu dong memberi bantuan perihal teknologi ala milenial. Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Siapa yang tidak pernah mendengar seri yang berjudul Money Heist (2017-sekarang)? Dalam seri itu, ada aksi-aksi keren dari sebuah tim yang merampok Royal Mint of Spain.

Tim ini terdiri dari sejumlah orang yang direkrut oleh satu sosok yang dikenal sebagai El Profesor. Anggota-anggota tim ini memanggil satu sama lain dengan kode nama kota, seperti Berlin, Tokyo, Rio, Nairobi, Helsinki, dan seterusnya.

Nah, seluruh operasi tim ini dipimpin dan direncanakan oleh El Profesor. Bahkan, agar susunan rencananya berhasil, El Profesor menerapkan sejumlah peraturan bagi anggota-anggotanya – seperti tidak boleh membunuh sandera.

Namun, pada suatu hari, sejumlah anggotanya mulai melanggar aturan-aturan yang diterapkan El Profesor di tengah proses perampokan dan penyanderaan terhadap Royal Mint of Spain. Berlin, misalnya, memerintahkan pembunuhan terhadap seorang sandera. Selain itu, Ia juga menyerahkan Tokyo ke pihak kepolisian.

Sontak saja, El Profesor yang telah menyusun rencana-rencananya sedemikian rupa merasa kalang kabut dan berusaha menyelamatkan seluruh operasinya dari luar lokasi perampokan. Ketika Tokyo ditangkap, misalnya, El Profesor berusaha membantunya agar dapat kembali ke lokasi perampokan.

Mungkin, situasi sulit yang dialami oleh El Profesor ini juga tengah dialami oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pasalnya, kini sejumlah kader PDIP disebut mulai tidak mengikuti instruksi dan keputusan putri presiden pertama Indonesia tersebut.

Hal ini mulai terlihat di Kota Surabaya, Jawa Timur, di mana sejumlah kader dikabarkan malah membelot dari calon pasangan kepala daerah yang didukung partai berlambang kepala banteng itu. Alih-alih mendukung pasangan Eri Cahyadi-Armuji yang diusung PDIP dalam Pilwakot Surabaya, misalnya, mereka malah mendukung pasangan lawan, yakni Machfud Arifin-Mujiaman.

Kelompok yang mengklaim diri mereka sebagai Banteng Ketaton ini merasa kecewa karena sosok yang mereka dukung, yakni Bakal Calon Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana, tidak dipilih sebagai calon yang didukung oleh DPP PDIP. Kala itu, Megawati memutuskan untuk mendukung Eri yang disebut-sebut jadi anak kesayangan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma).

“Kami tahu banyak struktural partai yang sakit hati. Tapi mereka tidak berani terang-terangan karena takut ancaman pecat dari DPP PDIP,” ujar Andreas Widodo yang mengklaim dirinya sebagai Ketua Deklarasi Banteng Ketaton.

Wah, apa jangan-jangan ini pertanda ya bahwa keputusan Megawati mulai tidak diindahkan oleh kader-kader PDIP sendiri? Bisa jadi, ini jadi bentuk kekecewaan para kader yang merasa bahwa para outsider politik jauh lebih diuntungkan di PDIP.

Alasan itu sih bisa aja masuk akal ya. Soalnya, kalau kata Marcus Mietzner dalam bukunya yang berjudul Reinventing Asian Populism, lingkaran politisi PDIP yang lama mulai terasa terganggu tuh dengan munculnya para outsider ini – seperti Joko Widodo (Jokowi) dan Risma.

Apalagi nih, pilihan dukungan yang jatuh pada outsider ini nggak cuma terjadi di Surabaya lho. Di Pilkada Solo 2020, misalnya, pilihan Megawati malah jatuh pada putra Jokowi yang bernama Gibran Rakabuming Raka – bukan Achmad Purnomo yang sebelumnya disebut-sebut udah diusung oleh DPC PDIP Solo.

Wah, kalau begini terus, bukan nggak mungkin kan ketidakpuasan di kalangan kader PDIP sendiri bakal meluas. Hmm, mungkin nggak ya ini pertanda mulai melemahnya pengaruh Megawati yang telah lama menduduki posisi Ketum? Apa sudah waktunya regenerasi nih? Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Dalam dunia bisnis, menjadi beda mungkin merupakan sebuah keharusan. Dengan keunikan sendiri, sebuah brand dianggap dapat memperoleh identitasnya tersendiri.

Pelajaran bisnis seperti ini mungkin dapat diamati lho dalam sejumlah produk makanan ringan – seperti Oreo. Tanpa memerhatikan secara teliti, kukis berwarna hitam dengan krim vanilla di tengahnya dengan mudah akan selalu kita asosiasikan dengan merek tersebut.

Namun, siapa tahu ya ternyata pelajaran keunikan di dunia bisnis ini juga dapat diterapkan lho di dunia politik. Lagipula, ada juga lho studi yang mempelajari komunikasi dan marketing dalam kancah perpolitikan.

Mungkin, penggunaan taktik seperti ini lagi dilakukan tuh oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Soalnya nih, alih-alih mengikuti Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menekankan agar Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2021 tidak naik, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut malah tetap menaikkan UMP untuk daerahnya – khusus untuk bisnis-bisnis yang tidak terdampak oleh pandemi Covid-19.

Sontak saja, keputusan Anies ini menuai kritik lho – meskipun dinilai bisa jadi baik untuk kesejahteraan pekerja. Kritik ini datang dari salah satu politikus PDIP yang sekaligus merupakan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, yakni Gilbert Simanjuntak.

Menurut Gilbert, keputusan ini dibuat hanya agar Anies terlihat berbeda dengan yang lain. Bahkan, pemimpin tertinggi di Pemprov DKI Jakarta tersebut dinilai berusaha membangkang aturan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Hmm, menanggapi pernyataan politikus PDIP satu ini, mungkin kita perlu mengingatkan nih buat lebih banyak baca berita lagi. Pasalnya, tidak hanya Anies lho yang memutuskan untuk tetap menaikkan UMP.

Beberapa di antaranya adalah Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah. Uniknya lagi, ada juga lho kader PDIP yang juga melakukan hal serupa, yakni Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.

Waduh, apa mungkin PDIP kini telah “melupakan” kehadiran Ganjar nih ya? Masa iya bisa lupa? Kan, Gubernur Jateng tersebut sempat menjadi yang paling populer lho di antara nama-nama calon presiden (capres) potensial pada tahun 2024 mendatang. Hehe.

Hmm, masa iya PDIP seperti menerapkan double standard gitu? Kan, kalau mau mengritik kepala daerah yang melawan aturan pusat, harusnya Ganjar juga disebut dong. Hmm.

Apa PDIP ini jadi mirip-mirip dengan Polo di seri Netflix yang berjudul Elite (2018-sekarang)? Soalnya nih, meski kerap merasa bersalah karena menyembunyikan sesuatu dari banyak orang, si Polo ini tetap mendukung lho kebohongan yang dilakukan oleh Cayetana. Hmm, jadi double standard gitu ya.

Terlepas dari itu, bisa aja nih terjadi karena PDIP tengah mempersiapkan Ganjar sebagai salah satu opsi capres yang diajukan pada tahun 2024 mendatang tuh. Pasalnya, nama Gubernur Jateng ini bisa dibilang jadi nama yang terpopuler kini – kecuali bila Puan Maharani mampu “unjuk” pengaruh di kandang partai berlambang banteng itu sendiri sih. Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Gengs, pernahkah kalian mendengar frasa ‘permainan simbol’? Tentu pernah lah. Lha wong hampir setiap kehidupan kita tuh syarat dengan simbol toh – mulai dari sepak bola sampai pilkada, semuanya kental simbol-simbol kebanggaannya.

Saking pentingnya simbol ini, dalam film kolosal berlatar zaman kerajaan masa lalu berjudul Troy: The Legend Will Live, si sutradara menunjukkan betapa simbol merupakan inti dari strategi kemenangan.

Dikisahkan, Kerajaan Yunani dan Sparta sudah sekian lama gagal menembus pertahanan Kerajaan Troya, karena memang Troya nih dikenal kuat sekali benteng penjagaannya. Sampai akhirnya, Odysseus membuat strategi cantik, yakni membuat patung kuda kayu raksasa yang dipersembahkan kepada Raja Troya sebagai simbol kemenangan Troya.

Patung itu pun diterima dengan suka cita oleh sang raja, sampai-sampai dibawa ke dalam kerajaan. Namun, justru itulah awal kehancuran Troya. Sebab, ternyata di dalam patung kuda kayu tersebut berisi pasukan tempur Yunani sehingga saat dibuka, pasukan Yunani langsung berhamburan, dan menghabisi pasukan Troya di dalam wilayah kerajaan.

Nah, dari film itu, kita bisa ambil pelajaran nih bahwa jangan pernah meremehkan simbol-simbol, gengs. Lengah dikit aja bisa berakibat fatal lho. Waspadalah.

Kisah tersebut cocok banget nih kalau dibuat bahan refleksi kita semua. Pasalnya, akhir-akhir ini, banyak kejadian di mana simbol mudah sekali dimainkan.

Apa yang paling menggemaskan tentu saja peristiwa offside-nya salah satu televisi lokal di Surabaya, yaitu SBO TV, yang memasang simbol berupa logo PDIP, yakni kepala banteng, dalam program belajar daring

Logo tersebut muncul di layar monitor saat si presenter menjelaskan Sila keempat yang berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Mimin yang menontonnya lewat unggahan viral aja sampai kaget, sob. Sebab, setahu mimin lambang banteng itu nggak seperti logo yang ditampilkan SBO TV. Upps.

Lagian ini menurut mimin jelas fatal, cuy. Gimana nggak? Lha wong memasukkan logo partai politik dalam acara edukasi yang seharusnya bebas dari unsur politik berbentuk apa pun.

Sekarang coba dipikir jeli. Ini kan programnya belajar daring yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Pemerintahan Kota Surabaya. Apa jangan-jangan ada sesuatu ya di baliknya? Hehe. Mimin bukan maksud menuduh siapa-siapa lho ya.

Kalaupun menggunakan simbol PDIP dalam siaran sebagai gambaran dari Sila keempat, kenapa nggak sekalian memasukkan logo partai lain biar fair dengan parpol-parpol lain? Misal nih, Sila ketiga kan dengan pohon beringin. Nah, bisa tuh diganti dengan lambang Golkar, atau bisa juga Sila kelima dipasang logo PKS. Hehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Oh, man, what a world, the things I hear. If I could act on my revenge, then, oh, would I?” – XXXTENTACION, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Sebagian besar penggemar film pasti pernah menonton sebuah film yang berjudul Mean Girls (2004). Film Hollywood ini merupakan salah satu film yang populer di zamannya.

Dalam film tersebut, dikisahkan permusuhan antara dua gadis di sebuah sekolah, yakni antara Cady Heron dan Regina George. Dalam persaingan itu, mereka pun memiliki kelompok kawanannya masing-masing.

Persaingan antara keduanya juga berjalan cukup sengit. Sampai-sampai, satu sekolah dibuat ribut oleh Cady dan Regina.

Apa yang terjadi antara Regina dan Cady ini tampaknya juga tengah terjadi di kancah perpolitikan Indonesia. Kabarnya, PDIP dan PKS merupakan dua partai yang saling berebut suara para pemilih.

Salah satu perhelatan perebutan suara tersebut akan terjadi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, khususnya di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Sampai-sampai, Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani turut berkomentar terkait Pilkada mendatang tersebut.

Ketika mengumumkan calon kepala daerah yang disokong partainya, Puan mengucapkan sebuah harapan yang berakhir menjadi polemik. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut berharap agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

Sontak, ungkapan harapan itu mendapat kritik dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari PKS yang mengatakan bahwa pernyataan Puan telah menyakiti hati masyarakat Sumbar.

Pasalnya, pernyataan itu dinilai seakan-akan menganggap masyarakat Sumbar tidak mendukung Pancasila yang merupakan ideologi negara. Alhasil, PKS menuntut agar Puan bersedia untuk mencabut pernyataan itu dan meminta maaf pada masyarakat Sumbar.

Layaknya kawan-kawan Regina dan Cady, PDIP pun langsung memasang badan guna membela Puan. Salah satu klarifikasi datang dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

Menurut Hasto, Puan bermaksud untuk mengingatkan setiap daerah agar nilai-nilai Pancasila dapat dibumikan – bukan hanya di Sumbar. Sembari memberikan klarifikasi, Hasto juga menjelaskan bahwa pihaknya kerap mendapatkan cerita tentang keanekaragaman masakan Indonesia, termasuk rendang yang khas dengan budaya Minangkabau.

Terlepas dari fakta bahwa PDIP pernah mendapatkan kisah kuliner ala Minangkabau tersebut, sensasi yang timbul di publik atas pernyataan Ketua DPR ini tidak dapat dipungkiri telah menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat. Lantas, mengapa pernyataan Puan tersebut dapat muncul? Kemudian, apa konsekuensi politik lanjutan yang bisa timbul?

Dendam Politik?

Pernyataan Puan tersebut bisa jadi turut dilatarbelakangi oleh budaya politik yang berbeda antara Jawa dan Minangkabau. Pasalnya, Zainal Arifin dan Maulid Hariri Gani dalam tulisannya yang berjudul Dua Relasi Kepentingan – dengan mengutip Josselin de Jong – menyebutkan bahwa masyarakat Minangkabau turut menganut budaya politik hostility friendship (permusuhan dalam persahabatan) yang membuat budaya musyawarah terjaga.

Sementara, budaya politik Jawa yang erat dengan trah Megawati Soekarnoputri dan Puan lebih menekankan pada pengumpulan “pusaka” kekuatan – dalam hal ini termasuk Sumbar. Budaya politik seperti ini turut dijelaskan oleh Benedict Anderson dalam bukunya yang berjudul Language and Power.

[Puan Maharani Sebut ‘Semoga Sumbar Jadi Pendukung Negara Pancasila, Asrinaldi: Biasa Saja] https://t.co/yzwPMgDgav
Kami bertanya pada Puan:”Sejak Kapan Sumbar bkn Pendukung Negara Pancasila?”
Kalau PDIP Jeblok di sana Bukan Berarti Sumbar Tidak Mendukung Negara Pancasila.
Paham?— tengkuzulkarnain (@ustadtengkuzul) September 2, 2020

Selain itu, bukan tidak mungkin pernyataan Puan ini didasarkan pada sentimen politik yang berasal dari masa lalu. Beberapa pihak menilai bahwa hal ini didasarkan pada sentimen politik – mulai dari sejarah di era kepresidenan Soekarno hingga perolehan suara PDIP pada Pemilu 2014 dan 2019.

Asumsi soal sentimen masa lampau juga diungkapkan oleh sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang bernama Asvi Warman Adam. Menurutnya, sentimen ini didasarkan pada permusuhan antara pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dideklarasikan di Sumbar pada tahun 1958.

Apa yang dijelaskan oleh Asvi bisa saja benar. Pasalnya, perasaan sentimen dan dendam seperti ini kerap terjadi dalam dinamika politik dan perebutan kekuasaan.

Perasaan sentimen dendam ini turut dijelaskan dalam keilmuan psikologi sosial. Hal ini pernah dijelaskan oleh Ian McKee dari University of Adelaide, Australia dalam salah satu studinya.

McKee menyebutkan bahwa sentimen seperti ini kerap muncul di kalangan aktor yang termotivasi untuk mendapatkan kekuasaan, status, dan otoritas. Hal-hal yang disebutkan oleh McKee ini merupakan hal yang umum ada dalam pertarungan politik.

Selain itu, sentimen seperti ini bisa disalurkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pewarisan sentimen ini dijelaskan oleh Brandon Hamber dan Charlie A. Wilson – dengan mengutip Michael Ignatieff – dalam tulisan mereka.

Lantas, bagaimana dengan Puan dan Sumbar? Apakah sentimen Soekarno dan PRRI dapat melatarbelakanginya?

Masyumi dan PKS

Bukan tidak mungkin peristiwa dalam sejarah turut melatarbelakangi pernyataan Puan. Pasalnya, pertarungan politik pada era Orde Lama itu menjadi salah satu sejarah kelam dari Indonesia.

Sejarah PRRI dimulai ketika kelompok itu dideklarasikan pada tahun 1958. Kala itu, alasan pendirian itu adalah untuk menuntut pembangunan yang lebih merata bagi daerah-daerah luar Jawa.

Bahkan, PRRI membentuk semacam pemerintahannya sendiri. Kelompok itu juga banyak didukung oleh tokoh-tokoh besar, seperti Mohammad Natsir dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Soemitro Djojohadikusumo dari Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Soekarno pun melihat PRRI sebagai kelompok pemberontakan karena dinilai dapat mengancam legitimasi pemerintah pusat. Operasi militer – menimbulkan banyak korban sipil – dan pembubaran sejumlah organisasi dan partai politik akhirnya dilakukan oleh pemerintahan Soekarno.

Salah satu unsur yang mendukung gerakan PRRI adalah Masyumi. Partai berbasis Islam ini akhirnya dibubarkan oleh Soekarno karena keterlibatannya.

Akar sejarah PRRI dan Masyumi ini bisa saja ditarik ke dalam kancah politik masa kini. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno yang berasal dari PKS, misalnya, disebut memiliki orang tua yang merupakan aktivis PRRI.

Selain itu, salah satu tokoh Masyumi merupakan Natsir yang berasal dari Sumbar. Natsir sendiri merupakan tokoh yang disebut-sebut menjadi inspirasi bagi kelahiran PKS – melalui peran tokoh Masyumi tersebut dalam mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada tahun 1967.

DDII inilah yang nantinya menjadi cikal bakal bagi berdirinya Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang mewadahi gerakan tarbiyah. LDK ini juga disebut-sebut ialah embrio dari PKS.

Tidak hanya itu, PKS sendiri mengklaim sebagai partai penerus Masyumi. Partai tersebut kerap mengutip pemikiran Natsir sebagai gagasan bangsa yang penting.

Bila benar pernyataan Puan didasarkan pada sentimen masa lampau, lantas, bagaimana konsekuensi politik lanjutan yang dapat muncul akibat pernyataan tersebut? Apakah mungkin pernyataan tersebut turut memengaruhi dinamika politik di masa mendatang?

Political Gaffe

Meski mungkin benturan antara masyarakat Sumbar dan PKS dengan PDIP benar adanya, konsekuensi politik lanjutan bisa saja memengaruhi dinamika politik di masa mendatang. Dalam arti lain, PDIP dapat merugi akibat pernyataan ini.

Sejumlah pihak bahkan telah menilai bahwa pernyataan Puan dapat berdampak buruk bagi elektabilitas Mulyadi dan Ali Mukhni – pasangan calon kepala daerah Sumbar 2020. Bukan tidak mungkin, pernyataan itu juga dapat merugikan Puan.

Seperti yang diketahui, Puan merupakan sosok yang berpotensi untuk menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Dengan begitu, proses kariernya selama menjadi Ketua DPR kini bisa saja memengaruhi elektabilitasnya di masa mendatang – termasuk pernyataannya baru-baru ini.

Kesalahan pernyataan semacam ini biasa disebut dengan istilah “political gaffe”. Istilah ini dicetuskan oleh Michael Kinsley dengan mendefinisikannya sebagai pernyataan politikus yang berbasis pada fakta tetapi menjadi kesalahan di mata publik.

Salah satu politikus Amerika Serikat yang tersandung gaffe seperti Puan ini adalah Joe Biden. Pernyataan calon presiden dari Partai Demokrat AS tersebut soal komunitas Afrika-Amerika, misalnya, menjadi kontroversi di masyarakat negeri Paman Sam.

Alhasil, gaffe seperti ini seakan-akan menjadi hadiah bagi Partai Republik dan Presiden AS Donald Trump. Bahkan, kesalahan ucapan Biden kerap digunakan untuk memberikan kampanye negatif – menuju perhelatan Pilpres AS 2020.

Bukan tidak mungkin, gaffe yang dilakukan Puan akan dimanfaatkan oleh lawan-lawan politiknya dalam memengaruhi diskursus politik. PKS, misalnya, kini telah berkomentar soal pernyataan Ketua DPR tersebut dan menuding pernyataannya telah menyakiti masyarakat Sumbar.

Meski begitu, pengaruh gaffe ini belum tentu benar adanya karena perjalanan karier politik Puan menuju 2024 juga masih panjang. Yang jelas, sentimen politik PDIP terhadap Sumbar – di mana suara didominasi oleh PKS – bisa saja mendasari pernyataan tersebut. Mari kita nantikan saja kelanjutan polemik pernyataan ini. (A43)

PinterPolitik.com

Cuy, kita tahu dong saat ini bonus demografi sudah di depan mata Indonesia. Banyak banget anak-anak muda yang juga sudah mulai unjuk gigi dan menunjukkan kemampuannya, baik dalam bidang industri, perkembangan teknologi, dan pendidikan.

Nah, dalam politik, kelihatannya kan kemarin-kemarin belum sempat terlalu terlihat. Baru Partai Demokrat saja yang berusaha memberikan penyegaran melalui terpilihnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum.

Langkah ini kelihatannya akan memberi pengaruh kepada partai-partai lain, cuy. Salah satunya adalah PDIP.

Hal ini terlihat dari ungkapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam peresmian 20 Kantor DPC/DPD PDIP yang dilakukan secara daring. Bu Mega kurang lebih mengatakan seperti ini, cuy, “Saudara-saudara, kita akan melakukan sebuah regenerasi. Dapat dikatakan total pada 2024”. Wedeh, berarti bakal ada penyegaran secara total nih.

Tapi, langkah ini bukan karena Demokrat yang sudah duluan melakukan langkah itu kan, Bu? Takutnya, ntar bikin seruan seperti ini karena hanya terpancing dan takut kalah saing, kan bahaya. Hehehe.

Sebenarnya, titik poin tulisan ini itu bukan hanya terkait regenerasi PDIP, cuy, tetapi juga soal siapa yang akan menggantikan Bu Mega di PDIP. Kita tahu ya bahwa salah satu alasan Ibu Megawati berusaha dipertahankan agar tetap memimpin PDIP yaitu karena kader butuh sosok Bu Mega untuk merekatkan para kader partai.

View this post on Instagram

Megawati sampaikan akan ada regenerasi di PDIP #pdip #pdiperjuangan #megawatisoekarnoputri #regenerasi #corona #coronavirus #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 23, 2020 at 6:56pm PDT

Ya, mau gak mau harus diakui sih bahwa wibawa Bu Mega di depan kader PDIP ini masih kental banget. Kalau dalam bahasa pesantrennya itu, para kader masih sangat tawadu’ sama Bu Mega alias sam’an wa to’atan gitu loh.

Selain itu, kalaupun mau ada regenerasi, jika memang akan tetap dipegang oleh trah Soekarno, apa mungkin Mbak Puan bisa menggantikan Bu Mega? Secara nih, salah satu orientasi partai politik kan pasti ingin mengantarkan kadernya menjadi pemimpin nasional alias jadi Presiden, apa lagi PDIP partai besar.

Terlebih nih, dalam survei yang dilakukan Indikator Politik saja, elektabilitas Mbak Puan Maharani ini masih dibilang kecil banget loh, yaitu hanya 2 persen. Kalau dibandingkan dengan nama-nama lain ini jauh banget, apalagi kalau dibandingkan dengan AHY sebagai Ketua umum Partai Demokrat, beeh, jauh banget yaitu 6,8 persen.

Terlebih, tren elektabilitas AHY ini cenderung cukup baik dan terus mengalami kenaikan. Padahal, Partai Demokrat itu ada di luar lingkaran koalisi pemerintah loh sedangkan Mbak Puan ini di dalam lingkaran koalisi, bahkan doi saat ini menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Itu kan miris banget ya kalau elektabilitas hanya 2 persen.

Memang sih, waktu berjuang dapat dikatakan masih panjang, lahwong ini masih tahun 2020. Adapun gelanggang pertarungan itu di tahun 2024.

Tapi, kan persiapan harus dilakukan secara cepat. Terlebih, kalaupun nanti ada strategi brilian dari PDIP untuk mengerek elektabilitas Mbak Puan, partai lain kan juga akan melakukan hal yang sama.

Hayo, gimana nih, menurut kalian, mbak Puan ini apakah bisa menggantikan sosok Bu Mega? Pantau analisis dan informasi dari kita terus ya. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Hey cuy, adakah yang pernah nonton Bajaj Bajuri? Seri komedi keren itu pasti sudah pernah kalian dengar lah ya.

Nah, di dalam seri ini, sebenarnya ada pesan bahwa perempuan kerap menjadi faktor X dalam kehidupan. Hal itu tercermin lewat karakter Oneng yang berhasil diperankan oleh sosok Rieke Diah Pitaloka.

Meski Oneng terkesan polos, tetapi dia justru yang kerap jadi juru selamat bagi sang suami yang saban hari di-marahinsama si Emak. Walhasil, saking suksesnya memerankan sinetron ini, Mbak Rieke pun melekat sekali dengan nama si Oneng.

Bahkan nih, sampai sekarang saat doi sudah duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anehnya, tidak cuma nama lho, pun menurut mimin sampai karakternya juga kebawa deh.

Lihat saja dalam adegan saat Mbak Rieke benar-benar tampak polos manakala posisinya sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg) diganti oleh partainya, PDI Perjuangan (PDIP).

Gimana nggak polos, cuy? Mbak Rieke yang sebelumnya tampil sangat maksimal dalam debat Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tiba-tiba digeser begitu saja oleh PDIP. “Rieke sudah berjuang, namun saatnya ganti orang,” sebagaimana yang diucapkan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto.

Mbak Rieke pun hanya diam tanpa kata, bahkan terkesan tidak memberikan pembelaan diri. Wah, gokil gak tuh menurut kalian?

View this post on Instagram

Pencopotan Rieke Diah Pitaloka dinilai bukan rotasi biasa #riekediahpitaloka #dprri #pdip #pdiperjuangan #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 9, 2020 at 3:19am PDT

Mungkin diamnya Mbak Rieke itu bisa dilihat sebagai ketaatan kader pada partai ya, cuy, tetapi juga bisa dibaca sebagai penjelmaan dari karakter polosnya Oneng juga sih. Secara kita pahamlah, bahwa polos dan taat sangat beda tipis dalam politik. Upsss.

Selain itu, kalau setiap kemunculan Oneng dalam film membuat situasi semakin drama banget, pun demikian halnya dengan Mbak Rieke dalam panggung politik. Gimana nggak drama nih, cuy?

Mbak Rieke ini dicopot di tengah situasi penting nan panas terkait RUU HIP. Itu pastinya membuat banyak orang bertanya: kok bisa?

Bahkan nih, nggak cuma mimin kok yang heran. Bahkan, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor juga keheranan. Usut punya usut, menurut Firman, Rieke diganti sebab kondisi PDIP sedang turun citra sejak publik melihat fakta bahwa Rieke-lah yang memimpin rapat RUU HIP.

Tapi, menurut mimin lebih dari sekadar itu, saat Rieke dicopot, praksis drama politik semakin pelik toh. Ujungnya, daripada fokus pada keberlanjutan soal bahasan RUU, publik akan dibuat lebih banyak menganalisis tentang “di balik pencopotan Rieke”. Haduh, nambahin kerjaan aja buat nge-gibah.

Mimin nggak habis pikir aja sih kenapa kok semua itu terjadi saat begini. Kok nggak mau pada menahan diri – misal tunggu sampai kelar bahasan yang menimbulkan polemik? Biar kelar dan mereda dulu, supaya tidak muncul drama, drama, dan drama.

Mimin khawatir aja, kalau ternyata dengan drama Mbak Rieke ini, justru rating PDIP, bahkan DPR, semakin turun di mata publik – mirip sinetron Bajaj Bajuri yang terpaksa gulung tikar di episode ke-26 sebab rating-nya turun drastis. Uppss. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.