Rusia dikabarkan tengah pertimbangkan bergabung Board of Peace, sembari menyebut syarat yang cukup menarik… Pandangan kalian soal ini bagaimana? Share di kolom komentar ya

#infografis #pinterpolitik #politikinternasional #politikindonesia #geopolitik #hubunganinternasional #boardofpeace #dewanperdamaian #pbb #minilateralisme

Dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang krusial. Ketika tatanan liberal Barat mengalami kemunduran dramatis dan konsensus global tentang multilateralisme runtuh, kekosongan kepemimpinan internasional menjadi ancaman nyata bagi stabilitas global. Di tengah ketidakpastian ini, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto muncul sebagai kekuatan penyeimbang yang oleh banyak pihak dinilai kredibel dan capable.

PinterPolitik.com

Dengan politik luar negeri bebas aktif yang telah teruji waktu dan posisi strategis sebagai jembatan antara berbagai kutub kekuatan, Indonesia memiliki peluang historis untuk mengisi kekosongan kepemimpinan global—khususnya dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara Global South yang selama ini terpinggirkan dalam arsitektur tata kelola global.

Krisis kepemimpinan global yang kita saksikan hari ini adalah yang terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Amerika Serikat di bawah Donald Trump telah mengambil jalur proteksionisme ekstrem, menerapkan tarif tinggi pada berbagai produk—termasuk farmasi dan furnitur—yang bahkan melanggar kesepakatan perdagangan yang telah ditandatangani sebelumnya. Kebijakan ekonomi yang tak menentu ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian pasar global, tetapi juga menggerus kepercayaan terhadap komitmen Amerika pada sistem berbasis aturan.

Sementara itu, di seberang Atlantik, Eropa sedang menghadapi krisis politik domestik yang mengancam fondasi integrasi Eropa itu sendiri. Partai-partai mainstream yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung kerjasama Eropa dan globalisasi yang dipimpin AS kini terancam punah. Jajak pendapat menunjukkan establishment politik Prancis dan Jerman diburu oleh partai-partai sayap kanan yang semakin menguat, sementara Inggris menghadapi keruntuhan sistem dua partai yang telah berdiri sejak era pasca-perang. Bahkan Jepang mengalami involusi politik serupa dalam sistem politiknya.

Fenomena ini bukan sekadar gejolak politik temporer, tetapi representasi dari runtuhnya konsensus global seputar globalisasi, multilateralisme, dan norma-norma demokratis. Tren politik domestik yang terjalin dengan melemahnya konsensus global ini masih memiliki jalan panjang untuk ditempuh, yang berarti situasi kemungkinan akan memburuk sebelum membaik.

Implikasinya sangat jelas: Asia tidak bisa lagi bergantung pada kepemimpinan negara-negara demokrasi maju untuk menyediakan public goods berupa tata kelola ekonomi global. Asia Timur harus menyuplai otot politik dan diplomatik yang dibutuhkan untuk menopang apa yang tersisa dari tatanan berbasis aturan.

Pertanyaannya adalah akankah ada perubahan dalam konteks kepemimpinan global?

The Rise of Prabowo: Twilight of Western Hegemony

Dalam konteks vakum kepemimpinan inilah Prabowo Subianto muncul sebagai figur yang menawarkan pendekatan berbeda. Tidak seperti pendahulunya yang lebih fokus pada kesepakatan bilateral untuk bantuan, perdagangan, dan investasi, Prabowo menunjukkan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya peran entrepreneurial dalam coalition-building dan rule-making melalui kerangka multilateral seperti ASEAN.

Kunci dari performa kepemimpinan regional yang kuat adalah hubungan personal dan politik yang solid antara Prabowo dengan pemimpin-pemimpin regional, khususnya Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dengan Malaysia sebagai ketua ASEAN 2025, kelompok regional ini telah melewati ujian langsung yang dihadapinya pasca kebijakan “Liberation Day” Donald Trump—menghindari retaliasi dan mempertahankan ruang untuk percakapan tentang pendekatan ASEAN terhadap normal baru geoekonomi global. Prabowo secara aktif mendukung upaya Anwar untuk menggunakan tahun kepemimpinan Malaysia sebagai fondasi bagi agenda ASEAN yang lebih ambisius.

Yang membedakan Prabowo adalah pendekatannya yang vokal namun pragmatis. Ia tidak terjebak dalam dikotomi Barat-Timur atau dalam permainan kutub-kutub ekstrem, tetapi justru memanfaatkan posisi strategis Indonesia untuk menjadi mediator dan pembawa standar bagi kepentingan Global South.

Prinsip politik bebas aktif yang menjadi DNA diplomasi Indonesia diterjemahkan Prabowo ke dalam praktek kepemimpinan yang inklusif, tidak memihak blok tertentu, namun tetap tegas dalam membela kepentingan nasional dan regional.

Momentum ini semakin diperkuat dengan keputusan RCEP Ministerial Meeting di Kuala Lumpur yang mendukung penyelenggaraan pertemuan pemimpin RCEP di sela-sela KTT ASEAN mendatang. Ini bukan sekadar pertemuan seremonial, tetapi platform untuk membahas isu-isu substantif—mulai dari tantangan langsung seperti mempercepat implementasi kesepakatan RCEP dan pengalihan barang-barang Tiongkok ke Asia Tenggara, hingga tujuan jangka panjang seperti reformasi WTO, kerjasama iklim, dan ketahanan rantai pasok.

Posisi kepemimpinan Prabowo sangat ditunjang oleh momentum ASEAN yang kini menjadi magnet ekonomi global. Sebagai pusat gravitasi politik dan ekonomi alami dalam ASEAN dan co-chair permanen RCEP Joint Committee, keterlibatan Indonesia akan sangat krusial dalam menanamkan ASEAN sebagai hub untuk mempertahankan dan memperluas komitmen terhadap keterbukaan ekonomi. Indonesia memiliki kredibilitas dan kesempatan untuk memimpin secara internasional, dan kepemimpinan semacam ini tidak hanya akan menguntungkan ekonomi Indonesia tetapi juga menegaskan posisinya di pusat ASEAN dan sebagai pembawa standar bagi Global South yang lebih luas.

Namun, tantangan besar menghadang di depan. Dengan Tiongkok, tujuannya adalah terlibat dengan Beijing untuk mengelola dampak dari proteksionisme, dan juga memastikan bahwa pertumbuhan sektor manufaktur Tiongkok menjadi sumber investasi dan pekerjaan melalui integrasi regional—bukan “Tiongkok shock kedua” yang membahayakan prospek industrialisasi di Asia Tenggara. Ini membutuhkan diplomasi ekonomi yang sangat hati-hati dan strategis.

Bahaya yang mengintai jika Asia Tenggara tidak memanfaatkan momentum ini terlihat jelas di Indonesia sendiri. Ketidakpuasan publik yang meningkat terhadap kondisi ekonomi memicu protes paling intens yang pernah disaksikan Indonesia sejak jatuhnya rezim Suharto pada akhir Agustus dan awal September 2025. Kurang dari setahun menjabat, Prabowo menghadapi ujian besar: ia mewarisi ekonomi dan masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi COVID-19 dan kini menghadapi salah satu lingkungan eksternal paling bermusuhan dan tidak pasti dalam ingatan hidup.

Dari Hegemonic Stability hingga Middle Power Diplomacy

Fenomena yang kita saksikan dapat dipahami melalui beberapa kerangka teoritis dalam hubungan internasional. Pertama, Hegemonic Stability Theory yang dikembangkan oleh Robert Gilpin menjelaskan bahwa stabilitas sistem internasional memerlukan kehadiran hegemon yang mampu menyediakan public goods dan menegakkan aturan. Ketika hegemon tradisional—Amerika Serikat dan kekuatan-kekuatan Eropa—mengalami political involution dan kehilangan kapasitas serta kemauan untuk memimpin, muncul peluang sekaligus bahaya bagi tatanan global.

Kedua, Middle Power Theory yang dikemukakan oleh akademisi seperti Andrew Cooper dan Richard Higgott menekankan peran negara-negara menengah dalam mengisi kekosongan kepemimpinan melalui diplomasi multilateral, coalition-building, dan promosi norma-norma internasional. Indonesia, dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan populasi terbesar keempat di dunia, memenuhi kriteria middle power yang dapat memainkan peran stabilisasi dan mediasi di tatanan global yang multipolar.

Ketiga, konsep Global South Leadership yang diusung oleh para pemikir seperti Amitav Acharya menekankan pentingnya non-Western powers dalam membentuk agenda global yang lebih inklusif dan representatif. Dalam konteks ini, kepemimpinan Indonesia di bawah Prabowo bukan sekadar mengisi kekosongan, tetapi juga membawa perspektif dan kepentingan yang berbeda—perspektif negara-negara berkembang yang selama ini terpinggirkan dalam arsitektur tata kelola global yang didominasi Barat.

Kombinasi ketiga perspektif teoritis ini memberikan fondasi intelektual bagi argumen bahwa Indonesia memiliki legitimasi, kapasitas, dan momentum untuk tampil sebagai pemimpin global baru. Namun, seperti yang ditegaskan oleh ketiga teori tersebut, kepemimpinan berkelanjutan membutuhkan tidak hanya diplomasi vokal tetapi juga kemampuan untuk deliver secara substantif—baik dalam konteks domestik maupun internasional.

Prabowo Subianto dan Indonesia berada di momen bersejarah. Dunia membutuhkan kepemimpinan yang berada di tengah, yang tidak terjebak dalam permainan kutub-kutub ekstrem, yang mampu menjembatani berbagai kepentingan, dan yang membawa perspektif segar dari Global South. Indonesia memiliki semua prasyarat untuk peran ini. Pertanyaannya kini adalah: apakah Indonesia mampu mempertahankan momentum ini? Jawabannya akan menentukan tidak hanya masa depan Indonesia, tetapi juga arsitektur tata kelola global dalam dekade-dekade mendatang. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Presiden RI Prabowo Subianto menekankan solusi dua negara sebagai jalan penyelesaian konflik Palestina-Israel di pidatonya pada Sidang Umum PBB 2025. Mengapa solusi dua negara menjadi penting?

PinterPolitik.com

“Dapatkah kita tetap diam? Akankah tidak ada jawaban atas jeritan mereka? Akankah kita mengajarkan bahwa keluarga besar umat manusia mampu menjawab tantangan ini?” – Prabowo Subianto, Presiden ke-8 RI

Pada 23 September 2025, layar televisi di ruang tengah Cupin menampilkan siaran langsung Sidang Umum PBB. Di podium biru khas PBB, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan Indonesia terhadap penyelesaian konflik Israel–Palestina melalui solusi dua negara, yaitu pengakuan atas dua negara berdaulat yang hidup berdampingan secara damai.

Cupin, seorang penggemar isu-isu internasional, bersandar di sofa sambil mencatat poin penting di buku catatannya. Ia merenung, “Langkah ini diplomatis sekali, tapi pasti menuai perdebatan,” sambil menyeruput kopi panasnya.

Di Indonesia, pidato tersebut memang langsung memantik perdebatan: sebagian publik menganggap Prabowo terlalu lunak terhadap Israel, sedangkan pendukung Palestina khawatir ini mengabaikan hak-hak historis mereka. Cupin mengernyitkan dahi di depan televisi, mencoba memahami peta politik global yang rumit itu.

Sebaliknya, di kancah internasional, banyak yang memandang dukungan itu sebagai sikap moderat dan realistis untuk mengakhiri konflik panjang. Cupin menulis di catatan: “Diplomasi butuh jalan tengah—tapi apakah jalan tengah ini kokoh?”

Untuk memahami lebih dalam makna pidato ini, Cupin membuka buku-buku sejarah di mejanya. Ia sadar, untuk melihat signifikansi langkah Prabowo, ia perlu menelusuri akar gagasan solusi dua negara dan kerangka teori negosiasi internasional yang mendasarinya.

Pertanyaan yang muncul kemudian: Apakah dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara lebih bersifat simbolis diplomatik atau bermuatan strategi nyata? Dan bagaimana dukungan ini akan dipahami dalam teori negosiasi internasional?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Asal-usul Solusi Dua Negara

Cupin menatap layar televisi yang kini menayangkan dokumenter tentang sejarah konflik Israel–Palestina. Narasi dokumenter itu mengulang masa Mandat Britania, ketika ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab di Palestina memuncak akibat imigrasi dan klaim tanah. Dalam The Peace Process: From Breakthrough to Breakdown, Afif Safieh menjelaskan bahwa gagasan pembagian wilayah ini muncul lewat Komisi Peel 1937, tetapi ditolak pihak Arab yang merasa hak-hak mereka diabaikan.

Gambar-gambar arsip PBB tahun 1947 muncul di layar: Resolusi 181 yang mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi negara Israel dan negara Arab, dengan Yerusalem sebagai entitas internasional. Cupin mencatat cepat di bukunya: “PBB 1947—garis awal peta dua negara.”

Setelah Israel berdiri pada 1948, perang pecah dan ratusan ribu warga Palestina mengungsi; Cupin menatap layar yang menampilkan tenda-tenda pengungsi di gurun, menghela napas panjang membayangkan penderitaan itu. Meski demikian, pembentukan Israel tetap menjadi titik penting dalam dinamika konflik modern.

Dokumenter itu berlanjut ke Perjanjian Oslo 1993 yang memberikan harapan baru bagi lahirnya negara Palestina, meski kekerasan dan ketidakpercayaan terus membayangi. Catatan Cupin bertambah: “Harapan sering terkikis oleh kekerasan.”

Para pakar hukum seperti Susan M. Akram dan Michael Dumper dalam International Law and the Israeli-Palestinian Conflict menegaskan bahwa solusi dua negara bukan sekadar pembagian wilayah, tetapi juga pengakuan kedaulatan, status Yerusalem, hak pengungsi, dan batas wilayah 1967. Cupin berhenti menulis sejenak dan memandang televisi dengan tatapan kosong, menyadari betapa rumitnya lapisan konflik ini.

Karenanya, solusi dua negara adalah hasil kompromi sejarah, hukum, politik, serta kemanusiaan yang kompleks. Cupin menutup dokumenter itu dengan perasaan campur aduk, siap memikirkan bagaimana teori negosiasi bisa menjelaskan posisi ini.

Pertanyaan yang muncul sekarang: Jika solusi dua negara begitu kompleks dalam sejarah dan hukum, bagaimana gagasan itu bisa menjadi alat tawar dalam negosiasi? Dan apakah solusi dua negara dapat berfungsi sebagai BATNA yang kuat bagi pihak yang berkonflik?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Prabowo’s BATNA?

Cupin kemudian mengganti saluran televisi ke program diskusi akademik yang membahas teori negosiasi internasional. Di sana disebutkan konsep BATNA atau Best Alternative to a Negotiated Agreement yang diperkenalkan oleh Roger Fisher dan William Ury dalam Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In. Cupin menulis di margin bukunya: “BATNA = jaring pengaman.”

BATNA yang kuat memberi posisi tawar lebih baik, sebab pihak tidak akan menerima kesepakatan yang lebih buruk daripada alternatifnya. Cupin menatap panelis di televisi yang mengibaratkan BATNA seperti “plan B” yang harus siap sebelum duduk di meja perundingan.

Dalam konflik Israel–Palestina, solusi dua negara bisa dipandang sebagai BATNA kedua belah pihak: jika negosiasi gagal, pembentukan dua negara tetap menjadi alternatif untuk pengakuan legal dan politik serta mencegah eskalasi konflik. Cupin menulis: “Dua negara = alternatif minimum untuk mencegah perang lebih parah.”

Walaupun tidak sempurna, solusi dua negara sebagai BATNA penting untuk mencegah kekerasan berkepanjangan. Cupin menatap layar televisi dan berkata dalam hati: “Setidaknya ada batas aman dalam konflik.”

BATNA itu perlu terus diperkuat melalui diplomasi, dukungan internasional, dan legitimasi politik-hukum yang berkelanjutan. Cupin menggambar garis besar peta Timur Tengah di bukunya, menandai titik-titik pertemuan yang bisa memperkuat “alternatif terbaik” itu.

Akhirnya, dukungan Presiden Prabowo terhadap solusi dua negara dapat dibaca sebagai upaya mendukung jaring pengaman perdamaian global. Cupin mematikan televisinya, menyandarkan tubuh, dan berharap dialog dunia tak berhenti, karena BATNA hanyalah alat yang berguna jika niat perdamaian tetap hidup. (A43)

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Sidang Umum PBB 2025 singgung teleprompter macet dan eskalator rusak. Mungkinkah sekadar insiden teknis atau cermin rapuhnya multilateralisme dunia?

PinterPolitik.com

“These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Thank you very much” – Donald Trump, Presiden ke-45 dan ke-47 Amerika Serikat (23/9/2025)

Cupin masih ingat betul bagaimana ia tergelak saat menonton siaran langsung Sidang Umum PBB pada 23 September 2025. Bukan karena lelucon politik yang cerdas, tapi karena pemandangan seorang presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terjebak di panggung dunia akibat teleprompter bandel dan eskalator macet.

Trump, dengan gaya khasnya yang selalu percaya diri, kali ini tampak agak kikuk. Teleprompter yang biasanya jadi tongkat penopang kata-kata indah tiba-tiba menolak bekerja sama, membuat Trump harus mengandalkan memori yang tak selalu rapi.

Di sela kekalutan, ia sempat menyindir bahwa teleprompter itu sama seperti lembaga internasional: ketinggalan zaman dan tak lagi bisa mengikuti arah dunia. Cupin yang mendengarnya hampir tersedak kopi, karena sindiran itu terdengar lebih jujur ketimbang bagian pidato resminya.

Trump juga melontarkan perbandingan yang tak kalah pedas, mengatakan eskalator rusak di ruang sidang seperti mekanisme PBB yang kini mulai tergelincir. Para diplomat terdiam, sebagian menahan senyum getir, sebagian lain menunduk pura-pura mencatat.

Momen canggung itu cepat menjadi simbol yang lebih besar. Gangguan kecil di panggung berubah jadi metafora politik global: betapa sistem multilateral mulai kehilangan daya magisnya, sama seperti teleprompter yang gagal menyalurkan kata-kata Trump.

Cupin berbisik pada dirinya sendiri: ini bukan sekadar pidato terganggu alat. Ini semacam panggung sandiwara yang membuka tabir kelemahan dunia internasional—bahwa institusi tua seperti PBB kini tampak ringkih di hadapan realitas baru.

Trump, yang selalu mengibarkan slogan “America First”, kembali menegaskan ketidakpercayaannya pada multilateralisme. Ia menyerukan negara besar sebaiknya berjalan sendiri, tanpa harus menunggu konsensus global yang baginya lebih sering jadi belenggu.

Pidato itu bukan hanya curahan frustrasi, tapi juga deklarasi keras: bahwa sistem lama sudah waktunya ditinggalkan, dan Amerika akan jadi pionir dalam jalan unilateral. Cupin mengangkat alis: apakah ini berarti panggung global sedang disiapkan untuk pergeseran radikal?

Jika teleprompter bisa gagal, bukankah mesin besar multilateralisme juga bisa mandek? Dan, mungkinkah insiden konyol di sidang itu hanyalah awal dari kisah runtuhnya kepercayaan dunia terhadap PBB?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Refleksi Teleprompter-Eskalator Trump

Cupin mencoba menyusuri sejarah untuk mencari jawaban. Multilateralisme lahir pasca-Perang Dunia II, saat dunia bersepakat membangun mekanisme bersama agar tragedi serupa tak terulang lagi.

Namun, tujuh dekade kemudian, mekanisme itu terlihat renta. PBB, sang payung besar, dianggap terlalu birokratis, lamban, dan sering gagal memberi solusi nyata untuk konflik atau krisis global.

Cupin teringat percakapan dengan seorang diplomat muda yang kecewa karena rapat-rapat panjang di New York sering hanya melahirkan resolusi tanpa gigi. “Kita seperti menunggu telepon berdering padahal kabelnya sudah dicabut,” katanya dengan getir.

Lihatlah WTO, organisasi yang dulu dianggap penjaga perdagangan bebas. Kini ia bagai kapal karam, dengan dewan banding lumpuh setelah Amerika menghentikan pengangkatan hakim-hakim baru di awal dekade 2020-an.

Akibatnya, sengketa perdagangan jadi liar. Negara-negara memilih jalur sepihak atau bilateral, membuat aturan main global kehilangan otoritasnya. Cupin mengingatkan diri: bukankah inilah tanda nyata bahwa multilateralisme sudah tidak lagi digdaya?

Ian Bremmer dalam bukunya Every Nation for Itself menulis bahwa kita hidup di era pasca-multilateralisme. Negara kini bergerak pragmatis, lebih mengutamakan kepentingan nasional ketimbang solidaritas global.

Di meja kopi, Cupin sering bercanda bahwa buku Bremmer itu semacam manual “survival kit” untuk para politisi modern. Tapi ketika melihat situasi WTO dan PBB, ia sadar betapa benar isinya: dunia semakin individualistis.

Sementara itu, negara besar seperti Amerika, Rusia, dan Tiongkok tampak lebih betah membentuk aliansi terbatas. Jalur bilateral atau trilateral terasa lebih menguntungkan daripada menunggu konsensus 190-an anggota PBB yang sulit tercapai.

Bagi Cupin, PBB kini bagai panggung megah dengan lampu sorot terang, tapi para aktornya sudah memilih pentas lain. Pertunjukan masih berlangsung, tapi kursi penonton makin kosong.

Jika panggung utama ditinggalkan, apakah masih ada alasan bagi penonton untuk bertahan? Dan jika multilateralisme kehilangan relevansi, adakah alternatif yang bisa menjaga dunia tetap utuh?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Obsolitesme PBB?

Cupin lalu membuka tulisan John Mearsheimer, “Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order.” Ia menemukan jawaban yang terdengar sederhana tapi pahit: sistem liberal berbasis multilateralisme tak akan bertahan jika sang hegemon memilih mundur.

Amerika, yang dulu motor utama, kini justru menarik diri. Trump hanyalah wajah paling blak-blakan dari tren panjang: kebijakan nasionalis yang mendahulukan urusan domestik di atas janji global.

Teori hegemonic stability mempertegasnya. Stabilitas sistem global butuh satu kekuatan besar yang rela menjaga aturan. Jika kekuatan itu menolak atau melemah, aturan otomatis kehilangan penegaknya.

Cupin merenung: bukankah teleprompter Trump yang tak berfungsi itu cermin sempurna? Alat besar hanya berguna jika ada daya dukung, tanpa itu ia sekadar layar kosong.

Fenomena ini makin jelas saat dunia beralih ke multipolaritas. Tiongkok menuntut panggung lebih luas, India menguat, dan blok-blok baru bermunculan. Dunia tak lagi seragam dalam satu irama, melainkan orkestra dengan konduktor berebut tongkat.

Konflik kepentingan pun makin rumit. Alih-alih mencari konsensus global, negara-negara lebih sering membentuk lingkaran kecil yang eksklusif, seperti klub malam yang menolak tamu tak diundang.

Cupin teringat perdebatan dengan kawannya yang sinis: “Kenapa berharap PBB bisa selesaikan semuanya, padahal rumah tangga kecil saja susah akur?” Kalimat itu terdengar kasar, tapi sulit disangkal.

Kini, tantangan dunia bukan sekadar mempertahankan PBB, tapi menciptakan model baru kerja sama. Dunia butuh sistem yang lebih luwes, yang bisa menghadapi fragmentasi tanpa kehilangan nilai-nilai universal.

Cupin menutup catatannya dengan rasa campur aduk. Ia melihat masa depan bisa jadi penuh inovasi kerja sama, tapi juga rawan terjebak dalam fragmentasi.

Pertanyaan paling besar menggantung di udara: apakah umat manusia masih punya energi untuk membangun semangat kolektif? Ataukah kita akan membiarkan panggung dunia kosong, hanya meninggalkan gema sidang-sidang tua yang tak lagi didengar? (A43)

Dari Paris, Riyadh, Beijing, Ankara, hingga New York, langkah shuttle diplomacy Presiden ke-8 RI akhirnya berbuah. Dunia kini makin solid mendorong solusi dua negara sebagai jalan damai Palestina–Israel. 

#Prabowo #PrabowoSubianto #Palestina #Israel #PBB #DeklarasiNewYork #ekonomi #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Wacana koalisi besar parpol Islam nonparlemen oleh elite PPP menguak realita kontemporer mengenai frasa “hidup segan mati tak mau”. Dengan pengecualian case PKS yang masih eksis, diskursus masa depan koalisi itu kian menarik dengan variabel sosok Anies Baswedan dalam skenario 2029 kelak. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Dalam lanskap politik Indonesia pascareformasi, partai-partai Islam mengalami pasang surut yang dramatis. Terlebih, dengan realita degradasi PPP, partai legendaris dari Senayan di edisi 2024-2029.

Meskipun Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, eksistensi partai Islam justru mengalami tantangan serius, baik dari segi elektabilitas, simbolisme, hingga konsistensi ideologis.

Pemilu 2024 menjadi penanda penting: hanya satu partai Islam, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang berhasil bertahan di parlemen. Sisanya, yakni PPP, PBB, Partai Ummat, Partai Gelora, hingga Masyumi Baru, tergulung di bawah ambang batas parlemen. Fakta ini memunculkan pertanyaan besar, apakah partai Islam di Indonesia tengah menuju senjakala?

Dalam konteks ini, usulan dari politisi senior PPP, Zainut Tauhid Sa’adi, mengenai pembentukan koalisi besar partai Islam nonparlemen menjadi menarik untuk dibedah lebih dalam.

Koalisi ini kiranya tidak hanya merupakan respons taktis atas kegagalan elektoral, tapi juga cerminan dari kegamangan identitas partai Islam kontemporer dalam arena politik pragmatis.

Terlebih lagi, gagasan tersebut menyeret satu nama yang magnetiknya sulit diabaikan, yaitu Anies Baswedan.

Lalu, mengapa masa depan parpol Islam dan korelasi tak langsungnya dengan Anies menjadi diskursus yang kiranya dapat mengubah peta politik menuju 2029?

Problem Struktural Partai Islam

Secara historis, partai Islam di Indonesia mengalami semacam ambivalensi institusional. Di satu sisi, mereka membawa misi moral dan ideologis yang ingin membumikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan negara.

Tetapi di sisi lain, mereka terjebak dalam logika elektoral modern yang menuntut fleksibilitas, konsesi politik, bahkan kadang kontradiksi ideologis.

Dalam teori politik identitas sederhana, terdapat frasa identity crisis, yaitu ketika sebuah entitas politik tidak mampu lagi merepresentasikan basis kultural dan ideologisnya.

Inilah yang dialami oleh sebagian besar partai Islam di Indonesia. Pragmatisme, dalam bentuk koalisi oportunistik dan kompromi ideologis, menggerus kredibilitas moral mereka di mata konstituen.

Penurunan suara partai-partai Islam di Pemilu 2024 mencerminkan bahwa ceruk pemilih Muslim kiranya sudah tidak lagi memandang partai Islam sebagai satu-satunya saluran ekspresi politik religius.

Konstituen serta pemilih secara umum mungkin saja mulai beralih pada figur, bukan partai, yang dianggap lebih tulus merepresentasikan nilai-nilai Islam.

Dalam telaah personalization of politics, hal ini lumrah terjadi ketika preferensi pemilih lebih banyak ditentukan oleh tokoh ketimbang institusi yang dinilai “begitu-begitu saja”.

Kasus spesifik PKS dan PKB memang bisa menjadi pengecualian spesifik, di mana mereka  kini memilih bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran yang pada dasarnya sedikit banyak juga memperlihatkan perubahan orientasi.

PKS selama ini dianggap konsisten sebagai oposisi berbasis nilai. Namun langkahnya bergabung dengan pemerintahan dapat dibaca sebagai bentuk akomodasi atas kekuasaan. Hal yang sama kiranya terjadi pula dengan PKB yang mengedepanan pragmatisme.

Ihwal tersebut kiranya dapat memperkuat persepsi bahwa tak satu pun partai Islam mampu menjaga jarak dari pragmatisme struktural, termasuk oleh apa yang dilakukan Partai Gelora.

Lalu, apa makna dari problem struktural itu?

Anies Baswedan adalah Koentji?

Dalam vakum simbolik yang ditinggalkan oleh partai Islam, eksistensi figur seperti Anies Baswedan dinilai telah mampu mengisi ruang tersebut. Setidaknya sejak Pemilihan Gubernur 2017 dan pencalonannya sebagai Capres 2024.

Meski bukan berasal dari partai Islam, Anies memiliki simbiosis mutualistik dengan kelompok-kelompok Islam politik. Kedekatannya dengan berbagai ormas, pesantren, dan komunitas Islam urban maupun konservatif menjadikannya figur yang dianggap kompatibel secara kultural dan ideologis.

Menurut kerangka symbolic interactionism, makna politik tidak inheren dalam institusi, melainkan dibentuk oleh interaksi simbolik antara aktor dan khalayak.

Anies agaknya cukup sukses mengembangkan narasi politik yang mampu diterima berbagai spektrum Islam, dari yang moderat hingga konservatif, tanpa terjebak pada label sektarian. Ia adalah simbol dari “Islam politik tanpa partai Islam.”

Lebih jauh, bila Anies masih memiliki ambisi politik di 2029, maka keterlibatannya dalam koalisi partai Islam nonparlemen bisa saja menjadi strategic alliance.

Dalam konsep resource mobilization, gerakan atau aktor politik membutuhkan organisasi dan sumber daya kolektif untuk bertahan dan berkembang. Koalisi partai Islam, meski kini tidak memiliki kekuatan di parlemen, mungkin masih memiliki jaringan sosial, akar massa, dan infrastruktur dakwah yang luas dalam derajat tertentu, hal yang bisa dimobilisasi untuk mendukung Anies andai dikelola dengan baik.

Koalisi tersebut juga kemungkinan akan memberikan ruang sebesar-besarnya bagi Anies untuk mengartikulasikan gagasan-gagasan Islam yang progresif, tetapi tetap populis. Ini penting untuk mempertahankan dukungan basis pemilih Islam sembari menghindari jebakan sektarianisme.

Kembali, usulan Zainut Tauhid untuk membentuk koalisi besar partai Islam nonparlemen membuka ruang eksperimentasi politik yang menarik. Bukan sekadar soal bertahan hidup pasca kekalahan elektoral, melainkan momentum untuk merumuskan ulang narasi politik Islam di Indonesia.

Narasi yang secara ideal tidak lagi berkutat pada formalisasi syariat, tetapi pada bagaimana Islam menjadi inspirasi etika politik dan kebijakan publik.

Namun, syarat keberhasilan koalisi ini, andai benar-benar terwujud, sangatlah kompleks. Pertama, dibutuhkan aktor pemersatu, dan di sinilah nama Anies bisa menjadi katalisator. Kedua, dibutuhkan visi ideologis kolektif yang tidak berhenti pada jargon moralitas, melainkan mampu menawarkan solusi konkret atas masalah publik, seperti keadilan sosial, kemiskinan struktural, dan krisis lainnya.

Ketiga, koalisi ini harus menghindari jebakan nostalgia ideologis yang selama ini menahan partai-partai Islam untuk melakukan pembaruan.

Dalam konteks ini, Anies kiranya dapat memainkan peran sebagai broker ideologis yang menjembatani wacana Islam progresif dan realitas politik kontemporer. Ia dapat membangun koalisi partai Islam tidak semata sebagai “kudeta elektoral” terhadap partai sekuler, tetapi sebagai think tank politik berbasis nilai dan keberpihakan sosial.

Jika hal ini terwujud, maka koalisi partai Islam nonparlemen bukan hanya akan relevan secara politik, tetapi juga mampu menjadi inkubator bagi regenerasi pemikiran Islam dalam politik Indonesia, sesuatu yang selama ini stagnan akibat keterjebakan pada polarisasi identitas.

Ramalan maupun analisis suram terhadap masa depan partai Islam memang tidak bisa diabaikan. Tapi jika dibaca secara dialektik, fase ini bisa menjadi titik balik untuk membangun gerakan politik Islam yang lebih reflektif, adaptif, dan transformatif.

Figur seperti Anies Baswedan, dengan kredibilitas simbolik dan konektivitas sosialnya, bisa menjadi kunci untuk menyeberangkan politik Islam dari masa lalu yang stagnan menuju masa depan yang lebih inklusif dan produktif.

Diskursus koalisi partai Islam nonparlemen agaknya bukan semata ruang konsolidasi kekuasaan, tetapi arena artikulasi ulang peran Islam dalam demokrasi Indonesia.

Di tengah dinamika kekuasaan yang semakin cair, narasi Islam politik perlu melampaui sekadar angka elektoral, menuju panggung yang lebih ideologis dan substantif, dan mungkin, di sinilah Anies dan cetak biru koalisi politik menemukan momentum barunya. (J61)

Sebuah keunikan dan khazanah politik negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia~

Btw, PKS melihat dari kejauhan 

#aniesbaswedan #ppp #pbb #masyumi #pks #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Hmm, perlu ada rebranding baru lagi-kah?  

Setelah dua Prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon terluka terkena serangan Israel, respons Presiden Jokowi banyak dapet kritik tuh. Gini kira-kira pernyataannya. Ini gimana ya? Gak bisa ber-word-word, sekelas Presiden loh ini. Bahkan, pernyataan Pak Jokowi tadi kalah bernyali dibanding Menteri Luar Negeri Bu Retno Marsudi yang bilang Indonesia gak akan gentar ngadepin teror Israel.

Bu Retno pun dikabarkan gercep tuh langsung koordinasi mengecek kondisi prajurit TNI kita yang terluka dan sat set juga mengutuk dan mengupayakan protes diplomatik atas serangan Israel tersebut. Secara teknis pernyataan Pak Jokowi gak tepat, karena markas pasukan penjaga perdamaian PBB yang diisi prajurit TNI di Naqoura, Lebanon dan kena serangan Israel kemaren, adalah area terlarang buat diserang sama pihak manapun. Secara etis, pernyataan Pak Jokowi juga gak menunjukkan kepekaan dan penghormatan atas kondisi yang menimpa prajurit TNI, terutama sebagai seorang Panglima tertinggi angkatan bersenjata Republik Indonesia.

Tapi secara realita nih, walaupun keliatan kurang mencerminkan kepekaan dan intelektualitas pemimpin sebuah negara, pernyataan Pak Jokowi itu justru menggambarkan situasi sesungguhnya. Dengan tanpa membenarkan serangan membabi buta Israel dan juga bukan untuk membenarkan pernyataannya Pak Jokowi.

Ini sudah udah lebih-lebih dari kacau. Kok PBB ikut diancam