PinterPolitik.com

Di era post-truth, propaganda politik menjadi suatu fenomena yang umum, khususnya di media sosial. Salah satu studi Universitas Oxford mengungkapkan bahwa sosok pasukan siber-lah yang berperan penting untuk menyebarkan propaganda politik. Eksistensi pasukan siber atau cyber troops dalam kancah politik Indonesia bukan hal yang baru.

Beberapa waktu lalu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta berencana membentuk pasukan siber untuk mengantisipasi ancaman hoaks. Upaya ini menunjukkan bahwa salah satu solusi untuk melawan propaganda para pendengung adalah dengan pembentukan pasukan siber.

Maka tidak heran jika sosok pasukan siber dianggap mampu mengantisipasi berbagai jenis propaganda, khususnya propaganda politik. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa bahkan berencana juga untuk membentuk pasukan siber untuk memantau dan menggalang opini di media sosial. Hal ini tidak lepas dari target partai tersebut untuk meraih 3.000 kursi DPRD di Pemilu 2024 mendatang. Selain mengupayakan pasukan siber, tim lapangan juga dipersiapkan oleh partai berlambang Ka’bah ini untuk menyongsong Pemilu 2024.

Fokus untuk meningkatkan elektabilitas sebenarnya bukan merupakan rahasia mengingat berbagai lembaga survei menyebut perolehan suara PPP tergolong rendah. Lembaga survei Charta Politica, misalnya, menyebut PPP berpotensi besar tidak bisa mencapai parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen. Pada survei ini, PPP memperoleh elektabilitas rendah, yaitu sekitar 2,3 persen.

Tidak hanya itu, lembaga survei lainnya, seperti LSI Denny JA bahkan menyebut PPP bisa karam atau tenggelam di Pemilu 2024. Narasi pesimisme ini mendapatkan reaksi penolakan dari internal partai tersebut karena dinilai terlalu berlebihan. Bantahan tersebut muncul karena hingga saat ini PPP masih ada di parlemen.

Meski sudah melontarkan reaksi penolakan, namun narasi pesimisme terhadap masa depan PPP di Pemilu 2024 masih disuarakan oleh mantan Ketua Umum PPP Hamzah Haz. Intinya, partai ini bisa ‘hilang’ di Pemilu 2024 jika tidak dikelola dengan baik. Melihat kondisi ini, lantas bagaimana dampak narasi pesimisme ini terhadap eksistensi PPP?

PPP Takut Tenggelam?

Bila mengacu pada hasil perolehan suara dari beberapa lembaga survei, tampaknya PPP harus menyalakan ‘mode’ waspada karena elektabilitasnya yang kecil. Tokoh senior PPP seperti Hamzah Haz bahkan pernah mengemukakan bahwa dirinya khawatir di Pemilu 2024 mendatang, partai ini tidak mampu bersaing dengan partai lainnya. Kekhawatiran ini sekiranya menjadi sesuatu yang wajar karena elektabilitas partai yang kecil.

Narasi pesimisme ini ternyata bisa berpotensi menimbulkan sebuah ketakutan.  Menurut buku berjudul Denying to the Grave: Why We Ignore the Facts That Will Save Us karya Sara E. Gorman dan Jack M. Gorman, ditegaskan bahwa sebuah ketakutan bisa membentuk sebuah pemikiran manusia, sehingga seseorang tidak menyadari bahwa pemahamannya telah terbentuk oleh ketakutan. Selain itu, ketakutan juga dimaknai sebagai fenomena yang mampu menekan pikiran sehingga sulit untuk menghilangkannya.

Kondisi inilah yang menyebabkan seseorang terpicu untuk mencari rasa aman. Dalam teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan psikolog Abraham Maslow dalam tulisan Saul McLeod berjudul Maslow’s Hierarchy of Needs, dijelaskan bahwa kebutuhan individu pada dasarnya adalah mencapai rasa aman hingga kepada tahap aktualisasi diri. Tahap akhir ini artinya seseorang mulai menyadari potensinya untuk menjadi yang terbaik.

Demikian halnya dengan partai yang dipimpin oleh Suharso Monoarfa ini yang berambisi untuk menggapai target 3.000 kursi di DPRD dengan mengoptimalkan peran pasukan siber. Hal ini tidak lepas dari pengaruh pasukan siber yang dinilai cukup efektif untuk meredam arus propaganda yang merugikan. Maka tidak heran jika negara-negara di dunia juga mengerahkan pasukan di dunia maya tersebut untuk memenuhi kepentingannya.

Seperti halnya Vietnam yang membentuk pasukan bernama Force 47 untuk mengatur, memoderasi, dan mengunggah konten di grup Facebook. Pasukan yang terdiri dari ribuan tentara ini juga membuat ratusan grup di halaman Facebook dan menerbitkan ribuan artikel dan konten yang pro terhadap pemerintah. Sementara konten yang bertentangan dengan pemerintah akan mendapatkan tindak lanjut seperti pemblokiran.

Tidak hanya Vietnam, Indonesia pun ternyata juga tidak asing dengan penggunaan pasukan siber. Sebuah analis big data GDILab (Generasi Digital Indonesia) mengungkap bahwa sepanjang tahun 2018, pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di media sosial cenderung bergerak sebagai pasukan siber dengan komando terpusat. Temuan ini didasari dengan perbandingan jumlah konten unggahan orisinil dengan unggahan ulang atau retweet.

Efektivitasnya di media sosial dinilai teruji karena konten yang dihasilkan lebih terkoordinasi dengan baik. Sarana media sosial pun lebih dioptimalkan untuk meningkatkan popularitas sebuah isu supaya segera menjadi viral. Namun dengan berbagai upaya tersebut, pasangan Prabowo-Sandiaga Uno masih kalah dari pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Kondisi ini membuktikan manuver di dunia maya saja tidak cukup untuk mendongkrak elektabilitas atau popularitas individu maupun kelompok. Lantas apakah pasukan siber bisa menjamin PPP meningkatkan elektabilitas di 2024?

Perlu Operasi Teritori

Fenomena di atas memperlihatkan bahwa dalam sebuah pertarungan politik tidak bisa hanya mengandalkan satu sektor saja. Dalam jurnal berjudul Clausewitz and the politics of war: Contemporary Theory karya George Dimitriu, dijelaskan bahwa terdapat benang merah antara strategi perang dengan politik. Mengingat, perang bukan lagi hanya melibatkan sektor keamanan yang menggunakan persenjataan, melainkan meliputi sektor ekonomi, politik hingga budaya.

Maka tidak heran jika dalam pertarungan politik, setiap pihak yang terlibat di dalamnya masih menggunakan perspsektif perang untuk memenangkan kontestasi. Salah satu konsep yang digunakan melalui pendekatan teritorial yang langsung menyasar kepada publik atau masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Dalam tulisan David B. Carter yang berjudul The Strategy of Territorial Conflict, pendekatan teritori merupakan upaya untuk menguasai wilayah. Apabila berhasil, maka bisa meningkatkan kekuatan dan kapabilitas pihak yang menguasai.

Dalam bidang politik juga menerapkan hal yang sama, yaitu pendekatan tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan udara atau di dunia maya. Pendekatan yang sifatnya langsung juga penting dilakukan layaknya pendekatan teritori di sektor militer. Tujuannya untuk menguasai wilayah atau daerah. Penguasaan di dunia maya melalui pasukan siber belum bisa menjamin partai dan tokoh politik bisa memenangkan kontestasi.

Hal ini memperlihatkan bahwa manuver langsung ke lapangan masih menjadi suatu hal yang esensial dalam persaingan politik. Meski saat ini sarana penyebaran informasi masif mengalir melalui media sosial, namun pendekatan langsung sangat diperlukan sebagai bentuk kontrol atas suatu wilayah yang hendak dikuasai.

Maka, jika PPP menginginkan partainya tetap eksis dan bisa bersaing di Pemilu 2024, sepatutnya menyeimbangkan manuvernya, yaitu di media sosial dan melalui pendekatan langsung di lapangan. Apabila hal ini terealisasi dengan baik, PPP bisa tetap eksis sekaligus mematahkan persepsi bahwa partai ini akan tenggelam di Pemilu 2024. (G69)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]F[/dropcap]enomena cyber troops memang tengah mengglobal akhir-akhir ini. Mulai dari benua Eropa hingga Amerika Latin, bahkan Asia, kehadiran teknologi propaganda ala komputer ini telah merubah secara signifikan lanskap politik baik nasional maupun internasional.

Dalam konteks politik Indonesia, pada Minggu kemarin, perusahaan analisis big data GDILab (Generasi Digital Indonesia) merilis hasil survei yang cukup menghebohkan. Survei ini menyebut bahwa pendukung Prabowo-Sandi di media sosial diduga adalah pasukan siber dengan komando terpusat.

Seperti di lansir CNN, survei tersebut didasarkan atas tiga hal.  Pertama, perbandingan jumlah konten unggahan orisinal dan bukan unggahan ulang atau retweet.

Dari hasil analisis, pendukung Prabowo-Sandi hanya memiliki 1,3 persen konten asli alias hasil postingan sendiri. Sementara, konten retweet mencapai 89,7 persen, dan hanya 8,9 persen membalas, misalnya, dalam hal isu reuni 212.

Kedua, koordinasi yang baik dalam isu tertentu. Konten yang dihasilkan kubu Prabowo-Sandi lebih terkoordinasi dengan baik.

Ketiga, jumlah akun dengan perilaku mencurigakan atau suspicious behaviour  lebih besar di miliki kubu Prabowo.

Hal ini diindikasikan dengan cukup banyaknya partisipan alias pendukung yang berasal dari akun-akun dengan jumlah follower di bawah 50 dan usia akun di bawah 6 bulan. Hal tersebut terindikasi dari banyaknya akun yang baru lahir di bulan Desember ini.

Jika dibandingkan dengan kubu petahana, 4,9 persen akun terindikasi terlibat di klaster Prabowo-Sandi, sementara 3,8 persen akun terindikasi terlibat di kluster Jokowi-Ma’ruf.

Tak pelak, kubu Prabowo membantah temuan survei tersebut dengan menuding hasil tersebut sebagai bentuk kebohongan dan upaya menjatuhkan citra Prabowo selama ini.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Siane Indriyani  menilai analisis GDILab ini cenderung tendensius. Tak hanya itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad bahkan menantang GDILab untuk membuka hasil analisisnya.

Tentu tuduhan tersebut sangat serius. Lalu bagaimana sesungguhnya fenomena cyber troops Prabowo ini dapat dijelaskan dalam perspektif politik? Mungkinkah hasil survei ini mengindikasikan penggunaan pasukan siber ini masih menjadi senjata ampuh di Pilpres 2019?

View this post on Instagram

Pendukung Prabowo banyak akun robot? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #prabowo #buzzer #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 17, 2018 at 7:06pm PST

Sebuah Fenomena Global

Dalam laporan Universitas Oxford yang berjudul Troops, Trolls and Troublemakers: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation, fenomena pasukan siber memang tengah menjadi tren politik di berbagai belahan dunia.

"Cyber-troops" (aka trolls) and bots are enlisted/used by states, militaries, and political parties to pollute social media, helping them secure power and undermine opponents.

Occurring in a growing number of countries around the world, including the US. https://t.co/Ed3GRZqSC8

— Aron Roberts (@aronro) November 15, 2017

Cyber troops adalah sekelompok bot (mesin dan manusia) yang biasanya dibuat oleh pemerintah, organisasi militer atau partai politik, dan didanai oleh uang publik, untuk terlibat dalam jaringan media sosial dan memanipulasi informasi dalam media sosial.

Tentu sudah tak mengherankan tentang eksistensi pasukan siber ini. Bahkan penggunaan media sosial untuk memanipulasi opini publik online telah ditemukan di lebih dari 28 negara sejak tahun 2010 dan terbukti efektif digunakan untuk tujuan-tujuan politik.

Di Asia Tenggara, Filipina adalah negara yang menggunakan pasukan siber untuk membantu propaganda-propaganda politik Presiden Rodrigo Duterte ketika menghadapi pemilu pada tahun 2016. Ia disebut menyewa tentara media sosial yang terdiri dari sekitar 400 hingga 500 orang dalam kampanye Pilpres Filipina 2016.

Duterte pun telah mengakui bahwa ia mengerahkan “keyboard army” untuk mendukung pencalonannya sebagai kandidat presiden.

Dalam operasional kerjanya,  pasukan siber ini dinahkodai oleh koordinator yang bertanggung jawab atas wilayah geografis tertentu di negara itu dan satu kelompok di khususkan untuk para pekerja Filipina di luar negeri.

Di Indonesia pasukan siber sebenarnya juga pernah menjadi isu serius ketika kelompok Saracen dan Muslim Cyber Army di tangkap karena terbukti menjadi produsen cyber troops yang menyebarkan hoaks di media sosial. Namun, dalam kasus tersebut tidak membuktikan adanya keterlibatan aktor-aktor politik.

Kini, seiring dengan dekatnya Pilpres 2019, munculnya isu cyber troops yang menjerat Prabowo tentu menjadi sebuah kerugian besar sekaligus tanda tanya.

Jika memang para bot dan buzzer bayaran ini dipekerjakan untuk kepentingan politik di Pilpres oleh Prabowo, mengapa cara ini menjadi pilihan Prabowo dan mungkinkah ini adalah bagian dari strategi yang efektif?

Konsekuensi Media Partisan

Jika belajar dari fenomena kemunculan cyber troops, terdapat diskursus menarik tentang media hari ini. Kehadiran cyber troops adalah paradoks dari adanya media partisan yang dikuasai oleh segelintir orang dan digunakan secara masif untuk kepentingan politik.

Ohhh pantas rame banget pendukung @prabowo yang maenan retweet ??https://t.co/CzbyQ42OKa?

— Denny siregar (@Dennysiregar7) December 17, 2018

Dalam konteks Indonesia, jika melihat peta partisan media tentu posisi Prabowo memang tidak diuntungkan karena tak menguasai sumber daya media. Sebut saja beberapa pemilik media mainstream yang diketahui sebagai pendukung petahana layaknya Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem dan pimpinan Media Groupatau Hary Tanoesudibjo pemilik MNC Group yang juga pemimpin Partai Perindo.

Maka, konsekuensi logisnya adalah menggunakan platform media lain, yakni sosial media untuk menyerang eksistensi media mainstream yang telah menjadi alat politik penguasa.

Rasionalitas yang sama dengan apa yang menjadi keputusan Duterte di Filipina dan fenomena di Malaysia.

Di Malaysia ketika pada pemilu 2008 ketika internet digunakan sebagai senjata politik untuk menyerang petahana.

Merujuk pada penelitian Ali Salman dan  Mohd Safar Hasim  dalam tulisannya berjudul New Media and Democracy: The Changing Political Landscape in Malaysia, kubu oposisi yang dikenal sebagai Barisan Rakyat menggunakan dunia maya sebagai media baru untuk berkampanye dengan, memanfaatkan teknologi baru seperti blog, SMS, dan YouTube.

Cyberspace ini digunakan untuk menentang dominasi koalisi Barisan Nasional yang dipimpin oleh partai UMNO sebagai koalisi yang berkuasa yang telah monopoli media mainstream di Malaysia selama 50 tahun terakhir.

Dalam konteks Filipina misalnya, menurut mastermind di balik strategi Duterte, mantan pemimpin eksekutif sebuah perusahaan periklanan di Filipina, Nic Gabunada, menyebut bahwa “Ketika kami menyadari bahwa kami tidak punya uang untuk berkampanye di TV, radio, media cetak, dan papan reklame, keputusan untuk memanfatkan media sosial adalah pilihan yang tepat” .

Kekuatan Baru

Jika memang demikian kondisinya, maka strategi computational propaganda melalui pasukan siber akan sangat membantu bagi seseorang dalam mencapai ambisi politiknya.

Merujuk pada pendapat Samuel Woolley dan Philip Howard  Woolley dalam tulisanya Computational Propaganda Worldwide, propaganda komputasi ini mengacu pada penggunaan algoritma dan kurasi manusia yang berbentuk cyber troops untuk secara sengaja mendistribusikan informasi yang menyesatkan melalui jaringan media sosial dan pada kadar tertentu akan bekerja efektif untuk membentuk opini publik.

Ketika media mainstream terlalu partisan mendukung petahana,satu-satunya cara melawan ya pakek cyber troops
Share on X

Computational propaganda melalui cyber troops berpotensi menjadi the new soft power of Prabowo. Hal ini sejalan dengan temuan Rose Marie Santini dalam tulisanya berjudul Software Power As Soft Power yang menyebut bahwa perkembangan bot politik ini adala bentuk new soft power.

Dalam konsep soft power, propaganda terbaik adalah ketika ia tidak terlihat seperti propaganda. Bahkan menurut majalah The Economist, bot atau cyber troops akan lebih efektif dalam menyebarkan konten propaganda daripada orang sungguhan.

Jika memang demikian, terlepas Prabowo menggunakan pasukan siber atau tidak, wajar bagi petahana untuk semakin khawatir dengan gerakan bawah tanah kubu oposisi ini.

Selain itu, konsekuensi media partisan yang telah dijelaskan sebelumnya pada akhirnya juga berdampak pada semakin kuatnya post truth dalam masyarakat, yakni kondisi dimana orang lebih mudah percaya sesuatu yang seolah-olah benar, meski secara fakta terkadang masih perlu di pertanyakan kebenarannya.

Sehingga bisa jadi feomena yang justru menguat adalah publik akan semakin percaya terhadap berita-berita di media sosial, dan semakin menjauhi media-media tradisional layaknya TV dan koran. Dan mungkin saja, kondisi ini justru menguntungkan kubu oposisi.

Pada akhirnya, jika masyarakat telah terjebak pada stigma “media mainstream terlalu partisan ke kubu petahana”, bukan tidak mungkin strategi cyber troops bisa menjadi kekuatan penting untuk ambisi Prabowo menuju puncak kekuasaan. (M39)