PinterPolitik.com

Para penggemar komik dan film pahlawan super pasti tidak asing dengan nama The Flash. Pahlawan super yang diciptakan oleh DC tersebut biasa disebut sebagai manusia tercepat di dunia.

Bagaimana tidak? Flash bisa berlari melebihi mobil super tercepat sekalipun. Biasanya, pahlawan super satu ini dianggap dapat berlari secepat kilat. Logo dari pahlawan super ini pun juga berbentuk petir – melambangkan kecepatan super yang dimilikinya.

Selain itu, dengan kekuatan cepatnya tersebut, Flash sampai bisa melakukan perjalanan waktu – baik ke masa lalu maupun masa depan. Kemampuannya ini digambarkan dalam sebuah seri yang didistribusikan oleh Warner Bros. Television Distribution yang berjudul The Flash (2014-sekarang).

Dalam seri tersebut, perjalanan waktu yang dilakukan oleh Barry Allen memiliki konsekuensi tertentu. Salah satunya adalah terlahirnya salah satu musuh terbesarnya yang bernama Savitar.

Savitar ini juga merupakan memiliki kecepatan super yang dapat mengarungi waktu. Namun, ia terlahir akibat adanya time loop yang terjadi antara masa depan dan masa lalu. Ini membuat Savitar selalu hadir dalam lini waktu tersebut meski telah dikalahkan di masa depan.

Maka dari itu, bagaimana pun, Flash akan selalu menghadapi Savitar – entah di masa depan atau di masa lalu. Loop tersebut akan senantiasa terjadi dalam linimasa itu.

Mungkin, situasi yang dihadapi oleh Flash tersebut mirip dengan apa yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia kini. Bagaimana tidak? Vanuatu – dan sejumlah negara Pasifik Selatan – selalu muncul sebagai negara yang mengkritik Indonesia dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada tahun 2016, misalnya, Vanuatu dan sejumlah negara-negara Pasifik Selatan lainnya membawa isu Papua ke perhatian negara-negara PBB. Indonesia pun harus menghalau isu tersebut dengan kritikan yang dilontarkan balik oleh seorang diplomat muda.

Tanpa disadari, kejadian itu terus berulang pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Indonesia pun kerap tampil dengan diplomat muda yang siap sediakala. Yang terbaru, pada Sidang ke-75 lalu, pernyataan Perdana Menteri (PM) Vanuatu Bob Loughman disanggah oleh diplomat muda yang bernama Silvany Pasaribu.

Mungkin, kehadiran sosok-sosok muda secara berulang itu turut memunculkan sejumlah pertanyaan. Mengapa Indonesia selalu menempatkan diplomat-diplomat muda tersebut? Mengapa kemunculan sanggahan Vanuatu ini juga terus berulang-ulang terjadi di PBB?

Strategi ala Indonesia?

Kemunculan diplomat-diplomat muda di sidang PBB yang dilaksanakan setiap tahun tersebut bisa jadi merupakan bagian dari strategi Indonesia dalam menghalau kritik-kritik yang dilontarkan Vanuatu dan negara-negara Pasifik Selatan lainnya. Bisa jadi, strategi ini merupakan upaya untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu.

Bukan tidak mungkin, sanggahan dari hak balas Indonesia merupakan hal yang selalu direncanakan. Asumsi seperti ini bisa diambil dari penjelasan Lisa Bradford dan Sandra Petronio dalam tulisan mereka yang berjudul Strategic Embarrassment.  

Bradford dan Petronio setidaknya mengutip Teori Perencanaan (Planning Theory) milik Charles R. Berger. Teori tersebut menjelaskan bahwa perilaku komunikatif strategis selalu didasarkan pada perspektif yang didasarkan pada rencana.

Melalui teori tersebut, Bradford dan Petronio menyebutkan bahwa perencanaan dapat dilakukan guna mencapai tujuan interaksional tertentu. Tujuan itu pun dapat diaplikasikan pada upaya untuk memunculkan rasa malu secara strategis (strategic embarrassment).

Bradford dan Petronio juga menyebutkan beberapa tujuan yang dapat dicapai melalui strategic embarrassment, seperti untuk menonjolkan perilaku pihak lain yang tidak disukai atau untuk mendiskreditkan rekan atau lawan. Dengan begitu, pihak lain dapat merasakan rasa malu (embarrassment) yang mampu memengaruhi pandangan penonton atau pendengar lain (observer).

Bukan tidak mungkin, dengan munculnya balasan dari diplomat-diplomat muda, Indonesia ingin pemimpin-pemimpin negara Pasifik Selatan merasakan rasa malu tersebut. Melalui rasa malu tersebut, observer – publik dan partisipan lainnya – dapat memberi perhatian pada rasa malu tersebut.  

Uniknya, observer dapat memberikan reaksi terhadap rasa malu yang timbul. Menurut Bradford dan Petronio, observer dapat melakukan intensifikasi kepada penerima rasa malu, seperti mengejek, menertawai, atau dengan menarik perhatian lebih banyak terhadap penerima rasa malu.

Bukan tidak mungkin, perhatian dari observer seperti inilah yang ingin dicapai oleh Indonesia dengan menempatkan diplomat muda guna membalas pemimpin-pemimpin Pasifik Selatan. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana media dan publik Indonesia memberikan perhatian serupa.

Bahkan, tidak sedikit dari perhatian tersebut turut merendahkan Vanuatu dan Loughman. Tidak jarang dari perhatian tersebut justru memunculkan narasi yang bersifat rasis dan diskriminatif terhadap komunitas Melanesia.

Bisa jadi, dengan strategi seperti ini, pemerintah Indonesia tidak ingin kehilangan muka di depan masyarakatnya sendiri. Strategi ini bisa juga dapat mencegah Operasi Papua  Merdeka (OPM) mendapat momentum dengan memberikan rasa malu.

Namun, terlepas dari strategi yang digunakan Indonesia, mengapa kritik Vanuatu dan negara-negara Pasifik Selatan berulang kali memberikan perhatian terhadap isu Papua?

Perlu Halau Tiongkok?

Sebenarnya, Vanuatu dan negara-negara Pasifik Selatan sebelumnya bukan merupakan negara-negara yang menjadi perhatian besar bagi pemerintah Indonesia. Bahkan, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bisa dibilang mengabaikan kawasan tersebut dengan tidak menjadikannya sebagai salah satu prioritas politik luar negeri meski telah menjalin hubungan diplomatik dengan sejumlah negara kepulauan itu sejak tahun 1980-an.

Namun, kehadiran negara-negara Pasifik Selatan mulai menjadi perhatian pemerintah Indonesia semenjak Melansia Spearhead Group (MSG) – organisasi kawasan Pasifik Selatan – memberikan status observer bagi United Liberation Movement for West Papua (ULWP) pada tahun 2015. Persoalannya, Kemlu sendiri kala itu dinilai masih memiliki sedikit diplomat yang memahami dinamika di kawasan itu.

Perhatian negara-negara MSG terhadap isu Papua dan Papua Barat juga semakin tumbuh dengan berkembangnya dorongan pembahasan isu di Majelis Umum PBB sejak tahun 2016. Salah satu negara yang vokal hingga kini adalah Vanuatu.

Bukan tidak mungkin, konsistensi yang dibawa oleh Vanuatu ini didasarkan pada pengaruh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang terus berkembang di kawasan tersebut. Bagaimana tidak? Kawasan yang secara tradisional banyak dipengaruhi oleh Australia dan Selandia Baru tersebut dianggap mulai mendapatkan tamu besar baru.

Upaya Tiongkok untuk menggeser pengaruh Australia di kawasan Pasifik Selatan ini terlihat dari besarnya bantuan asing yang digelontorkan. Pada tahun 2011-2017, Tiongkok disebut telah memberikan bantuan sekitar Rp 81,2 triliun – mendekati pemberian Australia yang bernilai sekitar Rp 83,64 triliun dalam periode waktu yang sama.

Bahkan, Tiongkok sendiri telah menjadi pendonor terbesar di Vanuatu. Pada tahun 2017, negara Tirai Bambu tersebut telah menggelontorkan bantuan sekitar Rp 1,39 triliun untuk Vanuatu.

Alhasil, tumbuhnya pengaruh Tiongkok ini disebut memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi Vanuatu dan negara-negara kepulauan Pasifik lainnya dalam menentukan arah politik luar negerinya, termasuk soal pengakuan atas Republik Tiongkok (Taiwan). Selain itu, keleluasaan ini juga dinilai memberikan mereka kebebasan lebih dalam untuk mengkritisi isu Papua dan Papua Barat.

Uniknya lagi, isu Papua sendiri memiliki keterkaitan juga dengan dominasi Australia di pulau ujung timur Indonesia tersebut. Kabarnya, sejumlah perusahaan tambang asal Australia dan negara-negara Barat memiliki dominasi pada tingkat tertentu di Papua dan Papua Barat.

Bukan tidak mungkin, isu Papua dan Papua Barat ini juga menjadi pion penting bagi Tiongkok untuk menggeser pengaruh Australia – baik di Pasifik Selatan maupun Indonesia. Dengan begitu, dinamika geopolitik di kawasan ini dapat lebih menguntungkan negara yang dipimpin oleh Xi Jinping itu.

Menariknya lagi, besarnya pengaruh Tiongkok di kawasan ini – khususnya Vanuatu – juga memunculkan asumsi dan spekulasi liar di publik. Dalam sebuah jurnal akademik, negara Tirai Bambu tersebut bahkan sempat dianggap sebagai biang di belakang politik luar negeri Vanuatu.

Meski begitu, gambaran kemungkinan di atas belum tentu benar adanya. Lagipula, Indonesia kini mulai aktif menggandeng negara-negara Pasifik Selatan melalui kerja sama dengan MSG. Mari kita nantikan saja aksi selanjutnya dari pemerintah Indonesia untuk menghalau kekuatan dan kritik asing ini – entah kekuatan mana yang perlu dihalau. (A43)

PinterPolitik.com

Melalui kedutaan besar Indonesia di Selandia Baru, pemerintah beberapa waktu lalu menggelar acara pameran bertajuk “Pacific Exposition” yang digelar di Auckland. Mengutip dari wawancara singkat Metro TV dengan Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya, ada empat target utama dari pergelaran ini, yaitu rekognisi negara-negara Pasifik terhadap Indonesia, terbukanya akses provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia, memasukkan Indonesia ke peta pariwisata Pasifik, serta membuka pasar non-tradisional di kawasan Timur Indonesia.

Yang menarik, acara ini ternyata bisa dikatakan sebagai bagian dari bentuk strategi kebijakan luar negeri Indonesia yang baru. Strategi engagement Indonesia ke kawasan Pasifik Selatan ini bergerak di bawah payung strategi besar yang diberi nama “Pacific Elevation”, mengutip dari Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kehadiran Indonesia di kawasan Pasifik Selatan melalui kerjasama ekonomi. Secara tersirat, strategi ini merupakan wujud penegasan posisi Indonesia di Pasifik Selatan.

Dari jabaran singkat tersebut, pertanyaan yang kemudian muncul adalah: mengapa kawasan Pasifik Selatan?

Tulisan ini secara umum akan menjabarkan tiga argumen utama yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut, yakni faktor Papua, negara-negara Pasifik Selatan yang pro-referendum Papua, dan pemahaman mengenai ancaman separatisme di Indonesia melalui konsep budaya stratejik.

Papua dan Pasifik Selatan

Bukan rahasia lagi jika dalam sejarah Indonesia, Papua merupakan kawasan yang bisa dibilang problematis di antara provinsi lain di Indonesia. Mulai dari isu kesenjangan ekonomi dan sosial dari provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, akses transportasi maupun komunikasi yang terbatas, hingga isu rasial seakan selalu mewarnai pulau yang menaungi provinsi ke 33 dan 34 di Indonesia ini.

Menurut buku Road Map Papua karya Muridan S. Widjojo, setidaknya ada empat isu yang dikelompokkan sebagai sumber-sumber konflik papua. Isu pertama berkaitan dengan diskriminasi masyarakat asli Papua yang beretnis Melanesia, yang sudah terjadi sejak 1970. Isu kedua adalah kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Isu ketiga berkaiatan dengan kontradiksi sejarah dan perbedaan konstruksi identitas politik antara Papua dan kawasan-kawasan lain di Indonesia, terutama Jawa. Isu keempat adalah pertanggungjawaban atas kekerasan negara di masa lalu terhadap warga Negara Indonesia di Papua.

Keempat isu inilah yang kemudian diyakini tidak hanya melahirkan kelompok-kelompok separatis di Papua, tetapi juga memperkuat keyakinan mereka untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Yang membedakan gerakan separatisme Papua dari gerakan-gerakan serupa di Indonesia adalah sifatnya yang bisa dikatakan transnasional, karena gerakan ini ternyata juga santer digaungkan di berbagai negara-negara di luar Indonesia.

Kita tentu masih ingat dengan kasus pendirian kantor perwakilan OPM di Belanda dan Inggris pada tahun 2013, serta kasus pengibaran bendera OPM di Australia, Belanda, Inggris, Vanuatu, Fiji, yang terjadi sepanjang 2009 hingga 2016. Ini menunjukkan bagaimana upaya pembebasan Papua bukan aksi sporadis, tetapi telah sampai pada tahap persebaran “delegasi” OPM di berbagai negara-negara yang dianggap memegang kunci penting dalam konstelasi perpolitikan internasional.

Tujuannya? membangun narasi di negara-negara tersebut bahwa telah terjadi penindasan warga Papua, pelanggaran HAM, kekerasan militer, serta mendorong urgensi untuk mendukung OPM dan kemudian mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan referendum kemerdekaan Papua.

Selain kemunculan “delegasi” pro-separasi Papua di berbagai negara, dalam perkembangannya beberapa negara juga menyatakan posisinya yang mendukung pembebasan dan referendum Papua. Adalah Vanuatu yang secara eksplisit telah menunjukkan posisinya tersebut. Pada Februari 2019 lalu, Menteri Luar Negeri Vanuatu Ralph Regenvanu menyatakan bahwa Pemerintah Vanuatu mendukung penuh penentuan nasib untuk Papua Barat dan terlibat di dalam pembentukan gerakan United Liberation Movement for West Papua.

Selain Vanuatu, Kepulauan Solomon juga mendukung posisi Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia, terutama di era kepemimpinan Perdana Menteri Manasseh Sogavare, yang pada Sidang Umum PBB tahun 2016 menyatakan bahwa terjadi pelanggaram HAM di Papua dan, bersama Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu, dan Tonga, mendukung kemerdekaan Papua dari Indonesia.

Yang cukup menimbulkan problem adalah negara yang tidak memosisikan diri, namun dalam perkembangannya banyak dipengaruhi oleh narasi pro-separasi Papua. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Belanda, Inggris, Australia, dan Selandia Baru adalah beberapa negara yang menjadi basis kelompok pro-separasi Papua. Bahkan di Selandia Baru, beberapa anggota parlemen telah mengeluarkan pernyataan bahwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua itu nyata dan bahkan menolak pergelaran “Pacific Exposition.”

Ini menunjukkan bahwa terlepas dari posisi Indonesia yang bisa dikatakan aman, dalam konteks kedaulatan atas Papua, pada kenyataannya tidak semua negara dan elit-elit politik di negara-negara tetangga Indonesia menunjukkan posisi yang serupa. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa suara-suara miring yang berpotensi menyulut semangat separasi Papua semakin membesar, dan ini membuat pemerintah Indonesia, yang sebelum ini lebih banyak berkecimpung di kawasan Asia, mau tidak mau harus menoleh ke kawasan Pasifik Selatan.

Dengan kata lain, pergelaran Pacific Exposition dan strategi Pacific Elevation merupakan bagian dari upaya intervensi pemerintah Indonesia di kawasan Pasifik Selatan untuk mencegah semakin menguatnya narasi pro-separasi Papua.

Analisis Budaya Stratejik

Penjabaran di atas menunjukkan bahwa strategi Pacific Elevation ini merupakan bagian dari containment policy Indonesia untuk mencegah berkembangnya narasi pro-separasi Papua di Pasifik Selatan. Tetapi kenapa? Penulis meyakini bahwa ini tidak lain adalah bagian dari budaya stratejik Indonesia.

Penulis menggunakan definisi analisis budaya stratejik oleh Kerry Longhurst, yakni upaya untuk mengetahui dampak dari nilai-nilai dan keyakinan yang mendalam ketika menyangkut pengambilan keputusan dalam masalah keamanan secara umum, dan dibentuk serta dipengaruhi oleh aspek historis, terutama di titik-titik kritis di sepanjang pengalaman kolektif itu. Dengan kata lain, ide-ide dan nilai-nilai kolektif dianggap menjadi faktor konstitutif penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan keamanan negara.

Melalui konsep budaya stratejik, maka bisa dikatakan bahwa strategi Pacific Elevation ini merupakan bagian dari kebijakan keamanan Indonesia, mengingat isu ini menyangkut kedaulatan dan kesatuan Indonesia, apalagi jika didasarkan dari pengalaman historis Indonesia yang telah berulang kali mengalami isu-isu keamanan yang berkaitan dengan separasi.

Mulai dari DI/TII, PRRI-Permesta, RMS, GAM, hingga OPM dan referendum Timor Timur pada 1999, sejarah keamanan Indonesia pasca kemerdekaan lebih banyak diwarnai oleh ancaman separasi internal ketimbang ancaman eksternal dari negara lain. Titik-titik kritis inilah yang kemudian mendominasi narasi keamanan Indonesia.

Maka dari itu, slogan-slogan kepolisian, TNI, hingga partai-partai politik di Indonesia selalu diwarnai dengan kata-kata “persatuan, kesatuan, dan kedaulatan”, karena sejarah panjang Indonesia telah membangun ide dan pemahaman mengenai konsep keamanan sebagai upaya untuk mempertahankan diri dari perpecahan internal.

Narasi inilah yang penulis yakini juga sedikit banyak mempengaruhi strategi Pacific Elevation.  Terlepas dari kebijakannya yang menekankan pada aspek kerjasama ekonomi dan pariwisata, namun penulis yakin bahwa prinsip yang mendasari kebijakan ini setidaknya adalah pencegahan terhadap berkembangnya narasi pro-separasi Papua di kawasan Pasifik Selatan.

Bila dilihat dari kacamata analisis budaya stratejik, strategi Pacific Elevation Indonesia ini dapat dibilang merupakan perwujudan dari budaya stratejik Indonesia. Narasi-narasi pro-separasi Papua yang banyak digaungkan oleh negara-negara Pasifik Selatan belakangan ini dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai isu yang berpotensi bisa memperbesar ancaman separasi Papua, maka dari itu, strategi Pacific Elevation dihadirkan sebagai containment policy yang bertujuan untuk membendung narasi tersebut agar tidak semakin menguat di kawasan Pasifik Selatan.

Tulisan milik Reza Akbar Felayati, peneliti lepas dan alumnus Hubungan Internasional, Universitas Airlangga.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”