Pinterpolitik.com

Meski KPU sudah mengumumkan hasil Pilpres 2019, nampaknya pertarungan ini masih belum akan usai. Ini terjadi setelah pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memutuskan untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan kecurangan yang mereka temui.

Langkah ini menggambarkan perubahan sikap pasangan ini saat dihadapkan dengan berbagai dinamika Pilpres 2019. Semula, Prabowo dan orang-orang di sekitarnya sempat mengaku bahwa mereka tidak akan ke MK jika ditemukan kecurangan. Secara spesifik, salah satu tokoh utama mereka, Amien Rais, menyerukan bahwa mereka akan langsung people power alih-alih pergi ke lembaga tersebut.

Kini, dengan rencana gugatan tersebut, para pihak yang berada di sisi seberang Prabowo harus bersiap-siap. Pihak Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin selaku kompetitor Prabowo-Sandi misalnya, saat ini mengaku siap menjadi pihak terkait dalam gugatan. Secara khusus, pasangan ini telah menyiapkan ahli hukum tata negara terkemuka, Yusril Ihza Mahendra.

Munculnya nama Yusril sendiri di pusaran gugatan Prabowo ini tergolong menarik. Bagaimanapun, orang-orang terlanjur mengingat Yusril sebagai salah satu pengacara dengan rekor mentereng saat berperkara di MK.

Sosok Yusril tampak menjadi hal yang bisa menyulitkan gugatan Prabowo di MK. Tentu mereka harus menyiapkan sosok advokat ulung lain untuk menghadapi Yusril. Beredar kabar bahwa kubu Prabowo akan menunjuk Otto Hasibuan dan Denny Indrayana sebagai kuasa hukum mereka. Lalu, bagaimana tarung dua kubu pengacara dalam gugatan di MK ini?

Pelaku Berulang

Putusan MK secara formal boleh jadi memang sebagian besar berada di tangan para hakim mereka. Meski demikian, persidangan di lembaga tersebut boleh jadi bukan hanya panggung para hakim saja, tetapi juga para pengacara yang mewakili kelompok-kelompok yang bersengketa.

Pentingnya para pengacara saat berperkara di lembaga hukum tinggi negara ini diungkapkan misalnya oleh Kevin T. McGuire dari University of Minnesota. Dalam tulisannya yang berjudul Repeat Players in the Supreme Court: The Role of Experienced Lawyers in Litigation Success, McGuire menggambarkan bagaimana pengalaman pengacara dapat mempengaruhi kesuksesan dari gugatan.

McGuire mendapatkan gambaran tersebut setelah melakukan penelitian pada kasus berbagai gugatan di Supreme Court atau Mahkamah Agung di Amerika Serikat. Ia menggambarkan bagaimana pengacara yang tergolong ke dalam repeat players atau pemain berulang dapat meningkatkan kemungkinan kesuksesan dari pihak yang berperkara.

Merujuk pada kondisi tersebut, sosok pengacara dapat memiliki pengaruh dalam hasil perkara yang diajukan ke sebuah pengadilan. Hal tersebut bisa saja berlaku untuk kasus sidang MK di Indonesia.

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, nama Yusril merupakan sosok yang punya reputasi cukup mentereng jika dihadapkan dengan proses-proses hukum, terutama di MK. Rekor kemenangannya terutama dalam kasus judicial review di lembaga ini memang tergolong fantastis.

Berdasarkan catatan media pada tahun 2012 misalnya, Yusril memiliki rekor kemenangan 7-0 dalam urusan gugatan dengan pemerintah, termasuk di MK. Salah satu kemenangan paling awal Yusril adalah ketika ia berhasil memenangkan uji materi atas jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Selain itu, ia juga pernah memenangkan gugatan tentang saksi meringankan untuk UU KUHAP. Kala itu, ia melakukan gugatan itu untuk menghadirkan saksi meringankan dirinya dalam kasus Sisminbakum.

Meski punya rekor cukup baik, bukan berarti Yusril sama sekali tak pernah kalah. Salah satu kekalahan teranyar Yusril terjadi baru-baru ini adalah manakala ia melakukan uji materi tentang presidential threshold.

Terlepas dari adanya kekalahan, merujuk pada pengalamannya di MK, Yusril sudah bisa dikategorikan sebagai pengacara berpengalaman seperti yang digambarkan oleh McGuire. Apalagi, dengan rekor yang baik itu, Yusril juga dapat dianggap sebagai repeat player yang cukup sukses.

Mencari Lawan Sepadan

Dengan pengalaman dan rekor Yusril yang mentereng, jelas Prabowo harus memiliki pengacara yang tak kalah hebat. Berdasarkan hal tersebut, beredar kabar bahwa kubu Prabowo telah menyiapkan nama-nama seperti Otto Hasibuan, Denny Indrayana, dan Irman Putra Sidin. Meski demikian, belakangan Otto membantah bahwa dirinya sudah diajak bicara terkait dengan hal tersebut.

Terlepas dari bantahan Otto, jika nama tersebut benar-benar menjadi perwakilan Prabowo di MK, maka ia akan menjadi sosok yang berharga bagi kubu Prabowo. Pengalaman Otto sebagai advokat tergolong sangat panjang, sehingga bisa saja memberi pengaruh.

Rekam jejak Otto di MK sendiri tergolong cukup baik. Mantan Ketua MK Mahfud MD misalnya, menyebutkan bahwa Otto merupakan satu-satunya pengacara yang bisa mengalahkannya ketika beracara di MK.

[TERBARU] Yusril: Kubu Jokowi-Maruf Siap Melayani Gugatan BPN di MK https://t.co/XMunzUuLEi via @YouTube

— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) May 21, 2019

Selain itu, nama seperti Denny Indrayana juga tak bisa dianggap remeh. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini bahkan sempat menjadi seteru utama Yusril dalam gugatan di PTUN. Secara khusus, Denny sendiri pernah meluncurkan buku berjudul Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat menjadi modal penting jika ia benar-benar ditunjuk mewakili Prabowo.

Selain itu, nama Irman Putra Sidin juga bisa saja memberi nilai khusus karena ia merupakan salah satu pakar hukum tata negara terkemuka di negeri ini. Dalam persidangan di MK, Irman misalnya pernah memenangkan gugatan terkait UU MD3 yang kala itu menimbulkan kontroversi.

Terlepas dari hal-hal tersebut, saat ini belum ada pernyataan resmi siapa yang akan menjadi pengacara Prabowo dalam gugatan sengketa Pilpres di tahun ini.

Potensi Ganjalan

Lalu, bagaimana jika para pengacara ini pada akhirnya benar-benar beradu di MK? Jika penelitian McGuire jadi rujukannya, nama-nama yang saat ini beredar cukup potensial untuk menentukan kesuksesan dari masing-masing pihak.

Meski demikian, jika harus spesifik membahas tentang kemenangan di MK, nama Yusril tetap menjadi salah satu yang paling diperhitungkan. Sulit untuk bisa menyanggah bahwa ia memiliki rekor yang kuat di persidangan MK. Hal ini sejalan dengan penelitian McGuire, di mana Yusril tidak hanya bisa dikategorikan sebagai pengacara berpengalaman, tetapi juga repeat player.

Pengalaman ekstensif Yusril ini bisa menjadi batu sandungan bagi siapapun yang akan ditunjuk Prabowo saat berperkara di MK. Apalagi, Yusril seperti di atas angin dengan kondisi Pilpres 2019 saat ini yang berpotensi menguatkan posisinya nanti sebagai pihak terkait.

Prabowo bisa mengalami ganjalan berat saat harus menggugat sengketa Pilpres ke MK
Share on X

Di luar faktor Yusril, kubu Prabowo dan calon-calon pengacaranya juga sebenarnya sudah terlebih dahulu memiliki tantangan berat untuk menyajikan bukti-bukti kuat untuk mengarahkan angin Pilpres 2019 kepada mereka. Margin yang ada terkait perolehan suara Jokowi dan Prabowo saat ini misalnya, berpotensi menjadi sandungan bagi mereka ketika berperkara di MK.

Berdasarkan hasil penghitungan KPU, suara untuk Prabowo saat ini terpaut cukup jauh dari Jokowi sekitar 16,9 juta suara atau 11 persen. Angka ini bukanlah hal yang mudah dan bisa menjadi beban bagi pengacara manapun yang dipilih oleh Prabowo.

Jika disimulasikan, Prabowo misalnya harus bisa membuktikan alat bukti di sebanyak 100 hingga 200 TPS, dengan masing-masing TPS harus ditemukan 100 kecurangan. Hal ini bisa menjadi ganjalan bagi Prabowo siapapun pengacaranya, terlebih yang dihadapi adalah sosok dengan rekor seperti Yusril.

Berdasarkan kondisi tersebut perang pengacara antara kedua kubu bisa saja berlangsung berat sebelah bagi kubu Jokowi. Meski akhirnya Prabowo menunjuk nama-nama tenar seperti Otto, Denny, Irman, atau siapapun, mereka punya tugas berat untuk membuktikan kecurangan dan mengejar margin 16,9 juta suara. Pada akhirnya, perang pengacara berpengalaman ini masih perlu ditunggu hingga 25 Mei 2019 nanti. (H33)

PinterPolitik.com

“Nationalism is a tool increasingly used by leaders to bolster their authority, especially amid difficult economic and political conditions”.

:: Richard N. Haass, Diplomat Amerika Serikat ::

Minyak dan gas sebagai sumber energi adalah komoditas perdagangan utama di dunia. Sejak orang-orang di Tiongkok kuno menggunakan bambu untuk mengalirkan minyak sekitar tahun 600 SM, komoditas ini menjadi primadona sumber energi.

Sementara gas dalam bentuk cair atau LNG mulai digunakan setelah Michael Faraday berhasil menemukan cara mengkondensasikannya pada tahun 1820 – momen yang menandai awal banyak perubahan besar dalam peradaban manusia.

Kini, dua komoditas sumber energi yang berasal dari fosil ini menjadi penopang utama energi global. Bahkan untuk gas, komoditas ini diprediksi akan mengambil alih tempat batu bara sebagai sumber energi terbesar kedua pada tahun 2030. Tak heran, banyak negara berupaya secara maksimal untuk meningkatkan produksi energi yang satu ini.

Isu nasionalisme memang menjadi “jualan” yang cukup efektif dalam Pilpres 2019.
Share on X

Hal inilah yang setidaknya ingin digapai pemerintah Indonesia lewat proyek Blok Masela yang terletak di Laut Arafura, Maluku. Namun, hingga saat ini, proyek yang rencananya akan mulai berproduksi pada 2023 itu terus mengalami kendala, setelah terjadi berbagai perubahan kebijakan.

Yang terbaru adalah muncul isu akan hengkangnya Royal Dutch Shell – sebagai salah satu operator – dari blok tersebut. Shell dikabarkan akan menjual sahamnya atas Blok Masela. Hal ini disorot oleh beberapa media asing, utamanya dalam konteks hasil akhir Pemilu 2019 dan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kemungkinan besar terpilih lagi.

Reuters misalnya secara spesifik menyebutkan bahwa perusahaan yang besar di Belanda dan Inggris ini akan menjual 35 persen sahamnya yang diperkirakan bernilai US$ 1 miliar (Rp 14,49 triliun) pada proyek tersebut.

Berbagai alasan dikemukakan terkait wacana tersebut, misalnya terkait keinginan Shell mendapatkan tambahan dana pasca mengakusisi BG Group – perusahaan migas asal Inggris – dengan nilai US$ 53 miliar.

Sementara, ada juga yang menyebutkan bahwa Shell kehilangan proyeksi terhadap proyek ini setelah pemerintahan Jokowi tidak mengijinkan proyek ini dikerjakan di tengah laut (floating) dan meminta agar proyeknya dikerjakan onshore atau di darat.

Untuk alasan yang terakhir, kondisi ini sebetulnya telah ditulis oleh The Wall Street Journal pada 2016 lalu, terkait gejolak yang mungkin timbul, serta kemungkinan perusahaan tersebut menarik diri dari proyek yang dikerjakan bersama perusasahaan energi asal Jepang, Inpex Corporation.

Konteks ini tentu bisa menjadi preseden buruk terhadap investasi di Indonesia, terutama di sektor energi. Sejauh ini, Shell membantah dugaan-dugaan tersebut.

Hal serupa juga ditulis oleh jurnalis asal Selandia Baru, John McBeth di portal Asia Times beberapa hari kemudian. Secara sepesifik, McBeth menyebutkan bahwa ada kaitan antara persoalan ini dengan strategi jualan nasionalisme yang digunakan oleh Jokowi sebagai alat kampanye pada Pilpres 2019.

Sementara terkait dampaknya, jurnalis yang cukup konsen membahas isu-isu di Indonesia itu mengutip pernyataan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong yang melihatnya dalam konteks penurunan produksi sektor migas secara keseluruhan.

Thomas menyebutkan bahwa ia tak bisa memberitahukan seberapa dramatis implikasi persoalan ini terhadap neraca perdagangan, neraca pembayaran dan nilai tukar Indonesia.

Namun, lulusan Harvard University itu juga memaparkan grafik yang menunjukkan penurunan produksi minyak dan gas dalam negeri, serta pada saat yang sama, ada peningkatan impor komoditas tersebut.

View this post on Instagram

Benarkah perusahaan minyak Shell akan hengkang dari Indonesia jika Jokowi menang Pilpres? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #shell #minyak #bahanbakar #migas #energi #jokowi #pilpres #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 17, 2019 at 4:07am PDT

Ia kemudian menambahkan bahwa pemerintahan Jokowi memang sedang berupaya untuk memperbaiki hal ini dalam 3 tahun. Sebab, kalau tidak, Indonesia akan masuk ke dalam apa yang ia sebut sebagai “a world of hurt” – dunia yang menyakitkan, tentu saja dalam konteks ekonomi.

Sekalipun tidak banyak media dalam negeri memberitakan hal ini, namun wacana Shell ini sebetulnya menjadi konsen isu perusahaan yang pada tahun 2018 mencatatkan pendapatan terbesar ke-6 di dunia dengan total US$ 311 miliar tersebut.

Bahkan, pada akhir Maret 2019 lalu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sempat menyebutkan bahwa petinggi perusahaan tersebut akan datang ke Indonesia untuk membicarakan persoalan Blok Masela.

Dari konteks politik yang ada di sekitaran Blok Masela, pertanyaannya adalah seberapa pelik persoalan ini akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia?

Shell dan Cangkang Indonesia

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi menyebutkan bahwa alasan dirinya memerintahkan perubahan dari pembangunan fasilitas di laut atau offshore menjadi onshore adalah demi manfaat yang sebesar-besarnya bisa juga dirasakan oleh masyarakat.

Jokowi tentu berharap ada spillover effect atau efek luapan langsung – dalam konteks positif tentunya – dari proyek tersebut terhadap ekonomi masyarakat, selain juga karena lebih mudah diawasi jika dibangun di darat.

Namun, akibat perubahan itu, biaya yang harus dikeluarkan menjadi berlipat ganda. Pemerintah menyebut biayanya hanya menyentuh US$ 15 miliar. Namun, kalkulasi Inpex dan Shell menyebutkan bahwa anggaran yang dibutuhkan bisa membengkak hingga US$ 19 miliar.

Konteks inilah yang membuat persoalan yang terjadi di Blok Masela dan isu akan dijualnya saham Shell mendapatkan rasionalisasinya. Apalagi, salah satu alasan Shell mau berinvestasi di Blok Masela disebut-sebut karena perusahaan tersebut ingin menjadi yang terdepan dalam floating LNG atau teknologi FLNG.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah yang memaksa untuk membangun pengelolaan onshore dengan sendirinya menghalangi visi tersebut.

Shell sendiri adalah salah satu perusahaan energi terbesar di dunia. Bahkan, sejarah pendiriannya pun sangat berhubungan dengan Indonesia, terutama saat masih dijajah Belanda.

Sumber dari perusahaan tersebut menyebutkan tak semua orang tahu bahwa di awal pendiriannya, Shell telah melakukan bisnisnya di Indonesia, tepatnya di area perkebunan Telaga Said, Deli, Sumatera Utara.

Kala itu, seorang mandor perkebunan Hindia Belanda, Aeliko Jans Zijklert, menemukan cairan hitam di perkebunan tersebut pada tahun 1880, yang kemudian menjadi awal kiprah perusahaan itu di Indonesia.

Sebagai raksasa energi dunia, Shell pun tidak sedikit diterpa isu miring, terutama terkait konflik. Pada tahun 2011 lalu misalnya, laporan dari beberapa NGO menyebutkan bahwa perusahaan tersebut terlibat memperpanas konflik di Nigeria dengan membiayai kelompok militan pemberontak – di samping juga isu polusi. Akibatnya, Shell dituduh menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM.

View this post on Instagram

Desas-desus revolusi pasca Pilpres Nantikan artikel selengkapnya Pinterpolitik.com #revolusi #BlackLivesMatter #MahatmaGandhi #Gerindra #Permadi #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 10, 2019 at 3:08am PDT

Selain itu, di negara-negara seperti Suriah, nama Shell juga sering disebut, walaupun hanya dalam konteks operasi perusahaan di negara konflik tersebut.

Dalam konteks bisnis gas, Shell memang kini tengah berupaya menjadi yang terdepan dalam hal bisnis LNG. Konteks inilah yang membuat proyek seperti yang ada di Blok Masela di satu sisi bisa memperkuat status perusahaan tersebut.

Namun, jika pertimbangan yang ada tidak menguntungkan, bukan tidak mungkin perusahaan tersebut benar-benar hengkang dari proyek ini.

Benturan Nasionalisme Politik Jokowi

Isu nasionalisme memang menjadi “jualan” yang cukup efektif dalam Pilpres 2019. Dalam artikel yang diturunkan Bloomberg pada pertengahan September 2018 lalu, disebutkan bahwa kembalinya isu nasionalisme ekonomi ke panggung politik Indonesia jelang kontestasi Pilpres 2019 dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor.

Dalam isu Freeport misalnya, Jokowi memang terlihat menggunakan keberhasilan menguasai 51 persen saham perusahaan tersebut sebagai daya tarik agar masyarakat memilihnya lagi.

Sementara Prabowo Subianto juga melakukan hal yang sama dan menggunakan isu nasionalisme ekonomi untuk menjaring sebanyak-banyaknya pemilih, katakanlah dalam narasi kebocoran kekayaan nasional.

Hal serupa juga ditulis oleh mantan diplomat Australia dan pengamat isu intelijen, Ken Ward. Dalam tulisannya di Nikkei Asian Review, ia menyebutkan bahwa isu-isu pengambilalihan aset-aset perusahaan tambang akan menjadi sentral perdebatan di masa kampanye serta berpotensi menentukan hasil akhir pemilihan.

Jokowi juga menggunakan wacana nasionalisasi – termasuk misalnya mewajibkan perusahaan-perusahaan minyak asing untuk menjual produksinya ke Pertamina – serta pengambilalihan saham di titik-titik produksi. Hal ini terjadi di Blok Rokan, Riau, di mana Pertamina sebagai perusahaan pelat merah berhasil menang atas Chevron.

Namun, seperti sudah disinggung sebelumnya, strategi nasionalisme Jokowi yang dijual selama masa kampanye tersebut bisa berujung pahit pada hengkangnya banyak perusahaan asing dari Indonesia. Dari sisi teknologi dan kapasitas produksi tentu saja sulit untuk menggantikan kemampuan perusahaan-perusahaan sekelas Shell atau Chevron.

Artinya, jika suatu saat Indonesia benar-benar akan mengalami penurunan produksi minyak dan gas di dalam negeri – sementara kebutuhan terus meningkat – maka dampaknya terhadap ekonomi akan sangat besar. Jika mengimpor, maka kondisinya akan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar.

Dalam konteks Blok Masela, memang timbul pertanyaan terkait apa yang akan terjadi jika Shell benar-benar hengkang. Pasalnya, jika sahamnya dijual ke pihak baru – yang disebut McBeth sebagai “pihak lokal” – apakah mungkin investor tersebut juga berasal dari kelompok asing juga, mengingat nilai proyek yang fantastis?

Pertanyaan tersebut tentu saja wajar muncul karena pada 2017 lalu, pemerintah resmi meningkatkan intensitas kerja sama di bidang energi dengan Tiongkok. Sejak saat itu, beberapa proyek tambang memang telah dikerjasamakan dengan beberapa perusahaan dari negara tersebut.

Yang jelas, konteks sumber energi memang selalu berpotensi menghasilkan konflik. Bahkan, sebagian besar perang yang terjadi beberapa tahun terakhir selalu punya hubungan dengan penguasaan sumber energi.  Organisasi seperti ISIS misalnya, pun didirikan tidak lepas dari konflik akan energi tersebut.

Pada akhirnya, semua pihak tentu berharap adanya solusi yang terbaik untuk masalah ini. Sebab, apa yang disampaikan oleh Thomas Lembong bukanlah isapan jempol belaka.

Hengkangnya perusahaan-perusahaan energi asing suatu saat bisa menjadi masalah yang besar, dan seperti kata Richard N. Haass di awal tulisan, jangan sampai nasionalisme hanya dipakai untuk tujuan politis saja. (S13)