PinterPolitik.com

“Kita tidak bertumpu pada mesin politik sebab kita mencalonkan diri melalui jalur independen. Rakyatlah yang menjadi pendukung kita. Berbaurlah dengan rakyat, kita akan membangun Pidie bersama-sama”

[dropcap size=big]P[/dropcap]ernyataan tersebut dilontarkan Roni Ahmad, Juni 2016, menjelang deklarasinya sebagai bakal calon bupati di Pilkada Pidie 2017. Pria yang akrab dipanggil Abusyik itu melaju ke kontes perebutan mahkota bupati lewat jalur perseorangan, alias tanpa mesin politik bernama partai. Abusyik menggandeng Fadhullah T. M. Daud sebagai calon wakil bupati.

Untuk mendukung kemenangannya, paslon yang mendapat nomor urut dua itu mengoperasikan Posko Rakyat Pidie yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Posko itu menjadi pusat komando relawan, simpatisan, dan tim sukses Abusyik-Fadhullah.

Hasil jerih payah Abusyik-Fadhullah berbuah manis. Pasangan calon (paslon) tersebut berhasil meraup 48,19% suara, mengungguli 2 paslon lainnya. Atas perolehan suaranya tersebut, Kamis (6/4) lalu, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie menetapkan mereka sebagai paslon pemenang bupati dan Wakil Bupati Pidie periode 2017 berdasarkan berita acara Nomor 22/BA/KIPKab.Pidie/tahun 2017, yang tertuang dalam surat keputusan Nomor 13/SK/KIPKab.Pidie/Tahun 2017.

Berebut Berkah Serambi Mekah

Pilkada Pidie 2017 cukup unik, karena mempertarungkan tiga paslon yang tidak diusung partai politik nasional. Dua paslon maju lewat jalur perseorangan (Abusyik-Fadhullah dan Tarmiyus-Khaldun), dan satu paslon petahana maju diusung Partai Aceh (Sarjani-Iriawan). Keunikan lainnya, paslon usungan Partai Aceh yang selama ini mendominasi berbagai pilkada di Aceh, justru kalah.

Berdasarkan data KPU, paslon Sarjani-Iriawan kalah tipis. Mereka memperoleh suara 45,85%. Sementara paslon Tarmiyus-Khaldun hanya mampu meraup 5,96% suara. Dalam kontestasi pilkada Pidie, Abusyik-Fadhullah diuntungkan dengan adanya isu keterlibatan Sarjani dalam perkara kasus korupsi Padi Puso di Kabupaten Pidie tahun 2012 yang dikeruk dari sumber APBN, dengan potensi korupsi sebesar Rp 500 juta.

Dahulu, baik Abusyik dan Sarjani merupakan kombatan GAM. Setelah GAM menyatakan kembali ke Indonesia, keduanya menjadi Ketua Komite Peralihan Aceh wilayah Pidie. Sarjani menjadi ketua periode 2005-2008, sementara Abusyik menjadi ketua periode 2010-2016. Setelah itu, Sarjani menjadi Bupati Pidie periode 2012-2017. Sementara Abusyik mengaku menjadi petani.

Tanpa Parpol di Boalemo

Abusyik-Fadhullah hanya satu dari 90 pasangan perseorangan yang terdaftar sebagai paslon pemimpin daerah di Pilkada 2017 lalu. Mereka tersebar di berbagai pilkada provinsi, kabupaten, dan kota. Sementara paslon yang diusung partai politik mencapai angka 247 pasang.

Dari 90 paslon tersebut. Hanya 3 paslon yang berhasil menang. Selain Abusyik-Fadhullah, ada paslon Darwis-Anas dan Eduard-Yosina.

Darwis-Anas berhasil menang di pilkada Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Pilkada itu juga bisa dibilang unik karena mempertarungkan dua paslon yang sama-sama calon perseorangan. Darwis-Anas memperoleh suara 60,30%. Sedangkan rivalnya, Uwes-Buyung kalah jauh dengan perolehan suara 30,70%.

Sebenarnya, ada tiga paslon yang mendaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati Boalemo. Selain kedua paslon perseorangan di atas, ada pasangan petahana Rum Pagau dan Lahmuddin Hambali yang diusung tujuh partai, yakni PPP, Demokrat, Golkar, PDIP, Gerindra, Hanura, dan PKS. Jika memperhatikan kekuatan petahana dan banyaknya partai yang mendukung Rum-Lahmuddin, kemungkinan besar paslon ini akan menang.

Namun KPU membatalkan pencalonan paslon tersebut. Rum-Lahmuddin terbelit masalah hukum sehingga penetapan mereka digugat. Mereka dianggap melakukan pelanggaran terhadap pasal 71 ayat 2 UU No. 10/2016 tentang penggantian pejabat.

Pasal itu menyebutkan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Melalui bukti-bukti yang disodorkan Darwis-Anas, Rum Pagau terbukti mengeluarkan SK Bupati tentang penggantian Direktur Rumah Sakit (RS) Tani dan Nelayan tertanggal 5 Agustus 2016. Petahana juga mengeluarkan SK mutasi Ardiansyah Passo dari Kepala Seksi Satpol PP menjadi staf di Kecamatan Paguyaman Pantai pada 13 September 2016.

Atas bukti-bukti tersebut, Darwis-Anas mengajukan gugatan terhadap KPU Boalemo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Namun gugatan itu digugurkan. Tidak puas, Darwis-Anas naik kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Gayung bersambut, MA mengabulkan gugatan Darwis-Anas, sehingga pencalonan pasangan Rum-Lahmuddin dibatalkan di Pilkada Boalemo. Akibatnya, Boalemo menjadi satu-satunya daerah di Pilkada Serentak 2017 tanpa paslon dari partai politik.

Terseret Rasuah di Bumi Cendrawasih

Setelah di Indonesia bagian barat dan tengah, kali ini calon perseorangan menunjukkan taringnya di Indonesia bagian timur. Paslon Eduard-Yosina berhasil menang di pilkada Kabupaten Sarmi, Papua. Di kabupaten yang letaknya persis di sebelah barat kota Jayapura itu, Eduard-Yosina berhasil mengalahkan tiga paslon lain yang diusung partai politik.

Eduard-Yosina meraup 38,03% suara, sedangkan tempat kedua diduduki Albertus-Adrian dengan 28,64% suara. Paslon Demianus-Supariadi menempati posisi ketiga dengan 17,66% suara, sementara paslon Berthus-Sholeh puas di podium terakhir dengan 15,68% suara.

Eduard dikenal atas kiprahnya menjadi Bupati Sarmi periode 2005-2010. Menurut survei yang dilaksanakan Jaringan Suara Indonesia pada pertengahan tahun 2016,  Eduard memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi. Dia mengantongi 64,55% suara responden.

Sedangkan Alberthus hanya memiliki tingkat elektabilitas 6,59%. Meski waktu itu, Alberthus menjabat sebagai wakil bupati Sarmi. Walaupun elektabilitas Alberthus jauh tertinggal dari Eduard, namun semasa pilkada, ia didukung PDIP, Hanura, dan PBB.

Sementara, posisi Eduard diuntungkan dengan terseretnya calon petahana bupati Sarmi, Mesak Manibor, ke dalam petaka korupsi. Mesak tersandung kasus dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Karena itu, Mesak pun dinonaktifkan dari jabatannya.

Namun pada April 2016, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jayapura, Papua, memvonis bebas Mesak.Terhitung Mei 2016, Mesak aktif kembali menjabat Bupati Sarmi setelah sebelumnya jabatan ini dipegang wakilnya, Alberthus, yang didapuk sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt). Mesak dinilai tak terbukti menyalahgunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sarmi tahun 2012 dan 2013, senilai Rp 4,5 miliar untuk pembangunan pagar dan rehabilitasi rumah pribadinya di Kompleks Perumahan Neidam, Sarmi.

Petaka kepada Mesak datang ketika Kejaksaan Tinggi Papua melakukan kasasi atas putusan tersebut dan akhirnya pada 19 Oktober 2016, MA mengabulkannya. Bahkan, MA memvonis Mesak untuk menjalani hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan. Atas putusan tersebut, pencalonan Mesak yang didukung koalisi Golkar, Gerindra, dan PAN sebagai calon bupati Sarmi dibatalkan KPU Provinsi Papua. Partai pendukung akhirnya menggantikan Mesak dengan Berthus. Namun, tampaknya penggantian calon ini tidak berdampak signifikan terhadap pendulangan suara.

Isu korupsi juga berhembus kepada paslon Demianus-Supriadi yang diusung Nasdem, Demokrat, dan PPP. Demianus diduga terlibat korupsi penyimpangan dana APBD Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2008-2009 saat dia menjabat sebagai bupati Mamberamo Raya. Isu ini juga yang membuatnya tak terpilih lagi di Pilkada Mamberamo Raya 2015. Demianus kalah dari Dorinus Dasinapa dengan selisih seratusan suara.

Lika-liku Jalur Indie

Sejak pertama kali disahkan lewat UU Nomor 12 tahun 2008, beberapa calon perseorangan baik di tingkat kota maupun kabupaten telah berhasil mencuri hati masyarakat dan memperoleh suara terbanyak dalam Pilkada, meskipun jumlahnya tidak banyak.

Menurut penelitian Skala Survei Indonesia (SSI), dalam Pilkada serentak 2015 silam, sedikitnya 35% wilayah penyelenggara pilkada memiliki calon jalur perseorangan. Dari jumlah tersebut, hanya 14,4% calon yang berhasil menang. Secara rinci, dari 269 wilayah pilkada, ada 155 pasangan calon perseorangan dan 5 di antaranya menang.

Namun demikian, Pilkada 2017 justru diwarnai penyusutan jumlah calon perseorangan. Dari 337 total calon pemimpin daerah, hanya 26,7% yang mencalonkan diri lewat jalur perseorangan.

Menurunnya jumlah calon perseorangan dapat dibilang tidak sesuai ekspektasi, mengingat aturan persentase jumlah dukungan yang harus dikumpulkan relatif lebih ringan dari pilkada sebelumnya. Secara umum, untuk dapat menjadi bakal calon pemimpin daerah di Pilkada 2017, seseorang harus memenuhi syarat minimal dukungan sekitar 6,5-10 persen dari total jumlah penduduk dalam DPT Pemilu Legislatif 2014.

Misalnya saja DKI Jakarta, dengan total penduduk sekitar 10 juta dan DPT kurang lebih 7 juta jiwa. Bakal calon perseorangan yang ingin melaju di pilkada Ibukota, dengan aturan sebelumnya (UU Nomor 8 tahun 2015) harus mengumpulkan 10% populasi  yang setara dengan 1 juta Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti dukungan.

Dengan aturan baru (UU Nomor 10 tahun 2016), calon perseorangan di DKI Jakarta cukup mengumpulkan 7,5% dari DPT, atau sekitar 525 ribu KTP. Aturan tersebut menyatakan, provinsi dengan jumlah penduduk dalam DPT lebih dari 6 juta hingga 12 juta jiwa, harus didukung oleh paling sedikit 7,5% DPT.

Meski tidak dominan, munculnya calon perseorangan ini patut diacungi jempol. Pertama, mereka telah membuktikan bahwa tanpa partai yang selama ini identik dengan sokongan massa dan dana pun, masih tetap bisa menang. Kedua, andaikan menang, mereka mesti rela menghadapi kenyataan jika nantinya tidak ada partai politik di DPRD yang membela mereka dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan.

Ketiga, melihat tren kemenangan dua paslon perseorangan di pilkada yang berhasil mengalahkan kandidat petahana akibat tersangkut kasus korupsi, menandakan masyarakat jauh lebih percaya dengan mereka yang memiliki track record bersih. Artinya, mau diusung partai politik atau tidak, kalau calonnya terbukti bersih – termasuk dari korupsi – kemungkinan besar masyarakat akan memilihnya. (H31)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Persiapan-persiapan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua masih terus bergulir, tim sukses (timses) masing-masing paslon pun masih terus menyiapkan strategi dan mempertajam program mereka. Mesin-mesin politik semakin digenjot dan dimodifikasi, tujuannya tentu saja untuk dapat meraup suara pemilih sebanyak mungkin.

“Ibarat mobil, kami menginjak pedal gas sampai mentok,” kata seorang sumber yang menjadi anggota timses salah satu paslon, di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (1/3). Bahkan untuk semakin mempercepat laju kesiapan mereka, salah satu program yang pernah dipakai paslon Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni pun mereka pakai. Walaupun paslon tersebut kandas di putaran pertama, namun programnya masih dianggap mampu menarik minat calon pemilih.

Program yang dimaksud adalah janji kampanye AHY-Sylvi untuk memberikan dana Rp 1 miliar satu rukun warga (RW) di seluruh Jakarta. Tak tanggung-tanggung, agar semakin menggiurkan, jumlah uang yang akan diberikan akan ditambah menjadi lebih besar lagi. “Jadi nominalnya akan lebih besar, sebab kalau angkanya diturunkan malah kasihan buat warga Jakarta,” terangnya.

Dipergunakannya kembali janji program bagi-bagi uang ini, lanjutnya, karena mereka merasa program dari pasangan AHY dan Sylvi itu memiliki semangat yang sama dengan paslon yang diusung keempat partai tersebut. Kucuran dana itu nilainya memang terlihat besar, karena saat ini pemerintah daerah menggunakan dana itu dengan program yang berbeda-beda.

“Rencana untuk meneruskan program itu, karena kami memiliki semangat yang sama untuk warga Jakarta. Kalau programnya menjadi satu, malah akan menjadi tidak cukup,” tambahnya. Namun saat ditanya apakah program satu miliar satu RW itu rasional dan bisa diimplementasikan, sumber tersebut hanya menjawab dengan senyuman.

Sementara mengenai strategi apa yang akan dipakai untuk menarik suara agar bisa meningkat lebih banyak lagi, sumber tersebut menyatakan kalau pihaknya akan mempertajam program agar bisa lebih unggul dari lawannya. “Kami akan terus mempertajam program-program yang sudah ada sehingga bisa lebih udah untuk diperbandingkan,” pungkasnya. (Suara Pembaruan)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Walaupun KPU belum mengeluarkan pengumuman resmi, Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta bisa dipastikan akan berlangsung dua putaran. Pertarungan yang akan berlangsung tanggal 9 April 2017 ini, nampaknya semakin seru  dengan mengerucutnya posisi menjadi 2 Pasangan Calon yaitu Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat melawan Anies Baswedan – Sandiaga Uno.

Melihat situasi politik yang semakin memanas, beberapa partai pendukung paslon yang terdepak pada putaran pertama yaitu pendukung Agus-Sylvi, sudah mulai bergerilya menghitung untung rugi buat mereka, dan kepada siapa nantinya akan merapatkan dukungannya.

Namun sebuah sumber di Jakarta, Kamis (23/2) mengatakan, “Nantinya akan ada koalisi besar untuk menghadapi Ahok – Djarot. Dukungan resmi kepada Anies – Sandi akan diberikan partai pendukung Agus – Sylvi.” Ia juga mengatakan kalau komunikasi antara beberapa partai, seperti PKB, PPP, PAN, Gerindra, Partai Demokrat, dan PKS sudah terjalin. Jadi tinggal menunggu pengumuman resmi.

Alasan koalisi besar tersebut, lanjutnya, karena partai-partai pendukung Agus – Silvy itu memiliki kesamaan visi dan misi dengan mereka. Sumber lain juga mengungkapkan bahwa puluhan relawan pendukung Agus-Sylvi akan segera mendeklarasikan dukungannya kepada Anies – Sandi beberapa hari mendatang, mereka tinggal menunggu waktu yang tepat saja.

“Pemilih Anis-Sandi itu beririsan kuat dengan pemilih Agus – Silvy. Ini bukan sekedar hasil survey, tetapi fakta di lapangan. Makanya, relawan Agus – Silvy merapat ke Anies – Sandi,” kata sumber tersebut.

Namun tentu saja kembali kepada pemilih, warga Jakarta mestinya punya pengetahuan cukup untuk tidak “mengambil apel busuk dalam karung”, karena lima tahun ke depan bakal menjadi mimpi buruk jika kita memilih calon yang berkualitas rendah, tak berpihak pada warga, riwayatnya penuh cela, serta hanya bermodal tinggal janji. (Suara Pembaruan/Fit)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mahmud Taufik mengatakan, pemboikotan terhadap rapat-rapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan terus dilakukan sampai ada surat resmi tentang status gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dikeluarkan oleh Kemendagri. “Ini sampai Kemendagri keluar putusan dong. Kemendagri belum kasih tahu kami,” kata Taufik, Kamis (23/2).

Hal senada juga dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Triwisaksana, “Harus ada status yang jelas, karena status Ahok yang saat ini juga sebagai terdakwa pada kasus dugaan penodaan agama. Pada pasal 83 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda disebutkan, seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara. Kejelasan status Ahok diperlukan untuk menentukan apakah nantinya kebijakan yang dikeluarkan Ahok, seperti pergub, cacat hukum atau tidak,” katanya.

Dia menilai, serah terima jabatan yang dilakukan Ahok dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono tidak menjelaskan apapun terkait status Ahok. Bahkan dalam perkembangannya, Mendagri Tjahjo Kumolo malah mengirim surat permohonan ke MA untuk keluarkan fatwa terkait status Ahok dan ditolak. Penolakan MA tersebut bijaksana, karena kalau fatwa dikeluarkan, akan memutus rantai proses persidangan Ahok yang sudah 12 kali persidangan.

Seorang mahasiswi bernama Inge (26), menyayangkan langkah yang ditempuh DPRD. Menurutnya, tindakan keempat Fraksi DPRD DKI Jakarta tersebut malah menambah masalah yang sudah ada. Ia curiga, para anggota DPRD yang melakukan boikot tersebut memang tidak suka dengan gaya kepemimpinan Ahok selama menjadi gubernur. “Jangan-jangan, mereka susah korupsi karena Ahok tegas, makanya pada boikot,” katanya.

Selain itu, bisa jadi aksi ini juga untuk terkait dengan Pilgub DKI Jakarta  putaran kedua 19 April 2017 nanti. Antara kubu Ahok~Djarot vs kubu Anies~Sandi. Perlu diketahui, keempat fraksi tersebut sebagian besarnya adalah partai pengusung kubu Anies~Sandi. Jadi bisa saja aksi boikot ini berniat untuk ‘mencegat’ kemenangan Ahok pada pertarungan putaran kedua nanti.

Dalam kesempatan berbeda, Ahok menanggapi aksi boikot keempat fraksi tersebut secara santai dan menolak membahas apapun dari legislatif kepada eksekutif. Menurut Wakil Gubernur DKI Djarot, kinerja kegubernuran tak terganggu dengan aksi boikot keempat fraksi tersebut. (Berbagai sumber/G18).

pinterpolitik.com

JAKARTA – Pemilihan kepala daerah secara serentak di 101 daerah, pada Rabu, 15 Februari 2017, telah berlalu dengan lancar, aman, dan damai. Pesta demokrasi lima tahunan itu memilih pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil, bupati dan wakil, serta wali kota dan wakil.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta “bak bintang yang paling terang”, karena banyak disorot dan dicermati oleh masyarakat Jakarta dan luar Jakarta. Tidak heran ada yang menyebutkan, perhatian pada Pilkada DKI luar biasa, sementara yang di daerah-daerah lainnya kurang diperhatikan.  Kubu ketiga calon pun saling menyoroti figur lawan.

Hanya disayangkan, di Indonesia, dalam kebinekaan pada era Reformasi ini, masih ada yang menyebarkan isu yang mengandung kebencian, antitoleransi, provokatif, mengusung permusuhan, dan sejenisnya. Hal ini dapat merusak persatuan dan  persaudaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang selama ini sudah terjalin dengan baik.

Bukankah hal yang demikian bisa menjadi pendidikan politik yang kurang baik bagi generasi muda? Oleh karena itu, pemerintah, dalam hal ini KPU beserta seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pilkada, diharapkan selain netral juga bekerja lebih profesional.

Seperti dilaporkan media, yang juga menarik di beberapa daerah di luar Pulau Jawa, penyelenggaraan pilkada serentak 2007 berlangsung dalam cerminan demokrasi Pancasila. Para paslon merasa mereka  “bersaudara”. Mereka sadar bahwa perbedaan harus dijaga dan dirawat. Bahwasanya dalam konsep memimpin dan membangun adalah melayani masyarakat secara  tulus.

Hal ini terbukti, dari 101 daerah yang menggelar pilkada serentak tahun 2017 ini, di luar Pulau Jawa terdapat sedikitnya 22 pasangan calon kepala daerah yang Muslim dan non-Muslim, yang kita sebut saja “paslon mesra”. Suatu bukti demokrasi Pancasila betul-betul berlangsung dan  bermanfaat positif bagi rakyat banyak. Bahkan dari contoh 22 “paslon mesra” itu, beberapa di antaranya hampir dipastikan menang berdasarkan data form C1 (penghitungan hasil  TPS) yang ditampilkan di situs resmi KPU di pilkada2017 kpu.go.id/hasil.

Tentu saja  KPU di daerah harus bekerja cepat, profesional, dan netral. Kalau kinerjanya lamban juga terkesan kurang baik dan bisa kehilangan aktualitas pilkada, apalagi sampai muncul sengketa. Padahal, tentunya  masyarakat ingin cepat memperoleh informasi.

Ada pun daerah yang mengusung “paslon mesra”, antara lain, Kabupaten Bolaang Mongandow (Sulut), Kota Kupang (NTT), Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kota Ambon, Kabupaten Banggai Kepulauan (Sulteng), Kabupaten Lembata (NTT), Kabupaten Seram Bagian Barat (Maluku), Kabupaten Pulau Morotai (Maluku Utara).

Kemudian, Kabupaten Mappi (Papua), Kabupaten Lanny Jaya (Papua), Kabupaten Yapen (Papua), Kabupaten Nduga (Papua), Kabupaten Sarmi (Papua), Kabupaten Tolikara (Papua), Kabupaten Puncak Jaya (Papua), Kabupaten Jayapura (Papua), Kabupaten Intan Jaya (Papua), Kabupaten Maybrat (Papua Barat), Kabupaten Tambrauw (Papua Barat), serta pemilihan gubernur Papua Barat. (Berbagai sumber/G18)