PinterPolitik.com

Ajakan untuk mendukung sekaligus mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi presiden terus bermunculan. Seolah terorganisir dengan rapi, sekelompok emak-emak di berbagai daerah, mulai dari Medan, Banjarmasin, Demak, dan terbaru di Bogor, membuat gerakan seruan untuk deklarasi Anies.

Terbaru, elemen pendukung relawan terdiri dari sejumlah ibu-ibu itu, menamakan kelompoknya dengan sebutan Manies (Mak Mak Anies), yang memiliki slogan bergerak dengan cinta untuk Indonesia raya dan jaya.

Ida Laomo Wakil Ketua Presidium Manies, mengatakan, bahwa Tim Manies yang dihuni ibu-ibu secara kodrat adalah pendidik utama anak-anak di rumah. Namun sebagai rakyat, pihaknya memiliki hak sama di Indonesia. Setiap perempuan di Indonesia memiliki kodrat sebagai seorang ibu yang juga punya hak dalam pendidikan politik.

Seperti yang kita ketahui, keterwakilan perempuan dalam politik masih jauh dari apa yang ingin kita lihat. Pendidikan politik merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan orientasi politik setiap individu dan kelompok.

Hal ini berkaca pada realitasnya, di mana masih terdapat kesenjangan antara peranan laki-laki dan perempuan, terutama pada peran-peran dalam kegiatan publik. Pemberian ruang bagi perempuan dalam politik akan memberikan pendidikan politik yang juga akan berdampak pada sikap partisipasi perempuan dalam politik.

Yang menarik, gerakan saling dukung kandidat yang dipelopori oleh emak-emak ini adalah salah satu bagian dari ruang politik perempuan. Mereka selalu muncul dalam kontestasi politik elektoral, bahkan akhir-akhir ini emak-emak sudah mulai bergerak dari ruang domestik menuju ke ruang publik secara masif.

Lantas, seperti apa perubahan gerakan politik emak-emak ini?

Baca juga: Titiek dan Emak-Emak Disentil Jokowi

Emak-emak sebagai Kekuatan Politik

Kita mulai membedah kekuatan emak-emak dari data yang bersandar pada Pilpres 2019, yaitu data KPU per Desember 2018. Jumlah pemilih perempuan mencapai 99.557.044 orang. Sementara pemilih laki-laki sebanyak 96.271.476 orang. Artinya selisih pemilih perempuan lebih unggul sekitar tiga juta orang, bisa dimaknai pula ini adalah potensi politik perempuan sebagai kelompok penekan.

Maurice Duverger dalam bukunya Sosiologi Politik, percaya bahwa perempuan dapat menjadi kelompok penekan (pressure group) untuk meraih suara pemilih di pihak lawan. Sebagai ibu rumah tangga, perempuan diyakini mampu menjadi agen perubahan suara pemilih.

Emak-emak dalam konteks psikologi masyarakat Indonesia, memiliki jaringan sosial yang kuat. Hal itu tumbuh dari kebiasaan emak-emak Indonesia yang kerap berbincang satu sama lain dan mengikuti perkumpulan, salah satunya pengajian.

Sebagai ibu rumah tangga, emak-emak memiliki pengaruh kuat untuk menggiring anggota keluarganya, terutama anak dalam menentukan sebuah pilihan. Seorang anak cenderung menuruti perintah ibu ketimbang bapak dalam konteks tertentu.

Emak-emak dianggap memiliki militansi yang lebih bagus ketimbang laki-laki ketika berkampanye. Emak-emak cenderung loyal terhadap pilihannya. Sementara relawan laki-laki atau bapak-bapak cenderung bermain dua kaki karena mengedepankan keuntungan.

Emak-emak punya kecenderungan peka terhadap aspek konkrit kebutuhan pokok rumah tangga, seperti harga sembako, pendidikan anak, stunting dan kekerasan yang marak terjadi pada perempuan. Dan semua ini merupakan potensi kekuatan emak-emak dalam narasi politik di Indonesia.

Dominasi perempuan secara kuantitas mengandaikan bahwa perempuan memiliki hak dan potensi untuk memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan politik. Namun fenomena peningkatan jumlah perempuan peserta pemilu di berbagai daerah masih memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga partisipasi perempuan selalu mengundang diskusi, perdebatan dan sering menyisakan keraguan.

Rahman Asri dalam tulisannya Pemaknaan The Power of Emak-Emak di Media Sosial, mengatakan pemaknaan emak-emak erat kaitannya dengan partisipasi politik perempuan. Partisipasi perempuan dengan istilah apapun haruslah diperlukan di tengah iklim politik karena belum begitu dirasakan maksimalnya peran perempuan. 

Berkaitan dengan harapan bahwa hak dan partisipasi politik perempuan di Indonesia pada masa depan haruslah semakin membaik, mengandaikan bahwa partisipasi politik perempuan di Indonesia sudah tidak sebatas wacana, melainkan diharapkan terwujud dalam bentuk peran aktif dan kesempatan harus dibuka seluas-luasnya, baik dalam mengisi jabatan politik maupun berkiprah di bidang-bidang profesional lainnya.

Well, mungkinkah harapan bergesernya peran perempuan dalam politik itu dapat terwujud?

Baca juga: Prabowo Nyoblos, Ketemu Emak-emak Nangis

Perempuan Jadi Subjek Politik

Dalam kontestasi Pilpres 2019, istilah emak-emak populer ketika pasangan calon presiden nomor urut dua, yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, menyebutnya sebagai salah satu instrumen baru pendulang suara. Mereka menilai emak-emak punya kekuatan tersendiri.

Gerakan emak-emak bukan hanya menghegemoni Prabowo-Sandi. Di lingkaran paslon Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, mereka memang tak banyak mengkapitalisasi isu maupun gerakan emak-emak. Namun, Jokowi lewat berbagai kebijakannya selaku petahana menjanjikan sejumlah program untuk emak-emak.

Kendati kerap disinggung, berbagai pihak menilai, sering kali gerakan emak-emak hanya menjadi objek atau alat politik elektoral. Jika benar demikian, peristiwa ini tentu sangat disayangkan. Gerakan emak-emak dikesankan sebagai pendukung yang punya loyalitas tinggi dan emosional.

Jika belajar dari masa lalu, kisah perempuan khususnya emak-emak dalam politik sebenarnya dapat kita lacak jauh sebelum kontestasi pilpres belakangan ini. Peran perempuan telah memulai gerakan dalam politik di masa akhir keruntuhan Orde Baru. Kisah emak-emak dalam bentang sejarah Reformasi sungguh tak bisa dilewatkan begitu saja. Ia bergerak sebelum mahasiswa menduduki Gedung Parlemen di Senayan.

Aktivis perempuan, Gadis Arivia dalam  sebuah tulisannya Politik Representasi Suara Ibu Peduli, menggambarkan bagaimana peran gerakan perempuan, termasuk para ibu dalam upaya untuk menurunkan rezim Orde Baru pada masa itu.

Pada masa pergolakan tersebut, poros perempuan aktif terlibat mengorganisasi massa. Beberapa di antaranya adalah Tim Relawan Divisi Kekerasan terhadap Perempuan (TRKP), Suara Ibu Peduli (SIP), dan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPIKD). Mereka memperoleh momentum setelah sekian lama didomestikasi oleh rezim Orde Baru.

Kelompok aktivis perempuan kemudian mematangkan langkah, mereka mencari cara yang taktis namun berani. Kamuflase dan permainan narasi mereka pikirkan matang-matang. Salah satunya ide untuk membuat demonstrasi dengan menggunakan narasi gerakan susu murah dari ibu peduli.

Gerakan emak-emak di masa itu, memberikan pesan di balik keluhan susu mahal, terdapat kebosanan terhadap praktik korupsi kolusi nepotisme, dan represi aparat terhadap demokrasi dan kebebasan. Di sini terlihat gerakan perempuan telah menempati posisi yang pas, mereka bukanlah objek politik, sebaliknya mereka adalah subjek yang vital dalam politik.

Baca juga: Sandi Dibopong Emak-emak

Gerakan perempuan sebagai subjek politik juga dapat kita lihat dari gerakan lainnya yang sudah lahir lama di Amerika Serikat (AS). Gerakan politik perempuan di AS ini bernama League of Women Voter (LWV). LWV menjadi gerakan perempuan tertua di dunia, yaitu telah berusia 102 tahun.

Di AS gerakan ini telah banyak menuai prestasi dalam bidang politik. Mereka mampu menggerakkan lebih dari dua puluh juta perempuan AS untuk dapat memenuhi hak suara mereka pada pemilu. Bahkan dalam beberapa debat kandidat presiden AS, LWV adalah organisasi yang mampu menjadi fasilitator dari debat kandidat tersebut.

Seluruh perjuangan LWV  sejatinya beranjak dari sebuah kepercayaan yang luhur akan kekuatan perempuan dalam menciptakan demokrasi di AS. Sebagai organisasi akar rumput yang telah banyak dipercayai oleh publik, LWV mempromosikan bagaimana peran penting perempuan harus diperlihatkan dalam politik. Bagi mereka, itu adalah bahasa lain dari arti kebebasan manusia.

Setidaknya nilai-nilai perempuan atau emak-emak yang dihadirkan dalam politik haruslah menjadi subjek atau penggerak dari politik itu sendiri. Janganlah kemudian gerakan emak-emak hanya dijadikan komoditas politik. (I76)

Baca juga: Cinta Jokowi Untuk Emak-emak

PinterPolitik.com

Publik tanah air tak henti dibuat geleng-geleng kepala dengan serangkaian kebijakan kontraproduktif pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Mulai dari kontroversi berbagai rancangan regulasi, absurdnya bermacam “jurus” penanganan pandemi, hingga beragam aksi teatrikal nan hipokrit dari para elite telah jamak menjadi konsumsi publik dan dinilai akan berdampak minor bagi demokrasi jangka panjang di Indonesia.

Isu yang cukup hangat dan mengusik benak publik ialah terkait kebijakan penempatan aparat dengan status aktif di berbagai lini birokrasi sipil, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih bahkan menyoroti adanya indikasi pelanggaran beberapa Undang-Undang (UU) sekaligus pada kebijakan tersebut.

Hal ini juga disoroti oleh anggota Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang cukup vokal mengkritisi beragam kebijakan kontroversial pemerintah meskipun “kubunya” berada di barisan pemerintah. Fadli mengatakan penempatan perwira aktif di tatanan birokrasi berbagai lembaga pemerintah yang tak ada kaitannya dengan bidang keamanan, bukan lagi mencerminkan Dwifungsi saat era Soeharto, namun bahkan menyebutnya dengan istilah “Multifungsi”.

Entah publik sadari atau tidak, ungkapan dari Fadli Zon itu tampaknya tak hanya fokus pada konteks persoalan tersebut belaka. Pemilihan frase Multifungsi yang dikomparasikan lebih berbahaya daripada Dwifungsi, dinilai sebagai “kode” tersendiri bagi kesadaran partisipasi politik konkret semua pihak, termasuk mahasiwa, terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang disinyalir terus menggerus fundamental demokrasi.

Ya, penghapusan peran Dwifungsi aparat menjadi salah satu tuntutan yang membangkitkan partisipasi politik masif secara konkret dari berbagai elemen masyarakat, di mana ketika itu dipelopori solidaritas serta determinasi mahasiswa pada demonstrasi kolosal tahun 1998 lalu.

Namun demikian, tren yang terjadi saat ini justru mencerminkan mundurnya partisipasi politik secara konkret, terutama yang menggema dari mahasiswa sebagai intelektual muda penerus bangsa. Kritisi “Dwifungsi 2.0” serta berbagai kebijakan kontraproduktif pemerintah lainnya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dinilai tak banyak muncul dari kalangan kesatuan mahasiswa tanah air saat ini, yang justru seolah menggambarkan bahwa suara mereka terus meredup sejak demonstrasi September 2019 lalu.

View this post on Instagram

Walaupun ada dikubu pemerintah, Fadli Zon tetap layangkan kritik pemerintah #fadlizon #gerindra #prabowo #pemerintah #jokowi #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 2, 2020 at 12:46am PDT

Padahal, pentingnya partisipasi politik adalah mutlak dalam demokrasi dan tak boleh sedikitpun pudar. Seperti yang dikemukakan oleh Samuel Huntington dan Joan Nelson dalam No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries yang menyebut bahwa partisipasi politik secara konkret sangat vital dalam memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Kecenderungan yang ada saat ini, partisipasi politik kalangan mahasiswa belakangan ini, jamak yang bersifat sporadis dan dinilai tak terlalu berdampak signifikan, terutama bagi pembuatan keputusan pemerintah di momen-momen krusial penanganan pandemi Covid-19 serta dampak turunannya.

Lantas, mengapa partisipasi politik mahasiswa sebagai kalangan intelektual muda terkesan semakin meredup di tengah urgennya penyeimbangan rasionalitas demokrasi dalam upaya mengeintervensi berbagai kebijakan kontraproduktif pemerintah belakangan ini?

Kompleksitas Problematika Hulu

Meredith Weiss dan Edward Aspinall dalam tulisannya yang berjudul Student Activism in Asia: Between Protest and Powerlessness menjabarkan empat faktor yang saling terkait dan memengaruhi dalam konteks how, when dan why aktivisme kalangan intelektual muda. Faktor tersebut yakni identitas kolektif, sistem pendidikan, karakteristik rezim yang ada, dan pengaruh aktivisme skala global.

Faktor pertama berupa identitas kolektif sendiri menjelaskan bagaimana mahasiswa mendefinisikan diri mereka sendiri dalam apa yang disebut oleh Weiss dan Aspinall sebagai collective political engagement atau keterlibatan politik secara kolektif. Absennya konteks inilah yang agaknya menjadi pangkal meredupnya determinasi partisipasi politik mahasiswa di tanah air.

Terlebih lagi, publikasi Human Rights Watch yang berjudul Academic Freedom in Indonesia: Dismantling Soeharto-Era Barrier  menjelaskan persoalan klasik di lingkup akademik Indonesia yang disebut sebagai on-campus ideological indoctrination atau  indoktrinasi ideologi di lingkup kampus oleh berbagai kepentingan, termasuk kepentingan negara, dinilai belum benar-benar hilang saat ini.

Identitas kolektif mahasiswa sejak demonstrasi September 2019 sendiri dinilai semakin terpolarisasi setelah isu tersusupinya sejumlah koordinator aksi oleh kepentingan kelompok tertentu, bahkan termasuk kepentingan negara, melalui pengkaderan ekstra kampus terkuak.

Hal ini direpresentasikan pada gembosnya keseluruhan aksi melalui perpecahan koalisi Badan Eksekutif Mahasiswa yang membuat esensi tuntutan pokok bertajuk Reformasi Dikorupsi tersamarkan dan menguap dengan sendirinya. Puncaknya, pembuatan keputusan terkait salah satu tuntutan yakni UU Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) melenggang mulus hingga kini.

View this post on Instagram

Beneran berkhasiat gak sih? #posterpinterpolitik #posterpinpol #kementan #kalungajaib #kalungantivirus #kayuputih #kalungeucalyptus #hereditary #healsdisase #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 7, 2020 at 12:30am PDT

Persoalan sejak di hulu ini juga disinyalir membuat collective political engagement tak tercipta di kalangan mahasiswa pada berbagai isu serta kebijakan kontraproduktif pemerintah belakangan ini. Termasuk fenomena “Dwifungsi” aparat di BUMN yang tampaknya tak terlalu mengusik idealisme demokrasi kolektif para intelektual muda tanah air, jika dibandingkan fenomena serupa di tahun 1998 silam.

Polarisasi serta nihilnya collective political engagement seolah terkonstruksi menjadi skeptisme internal yang membuat suara dan determinasi aksi mahasiswa sebagai penyambung aspirasi rakyat berjalan sendiri-sendiri atau bersifat sporadis. Hal ini menjadi tendensi kuat dari tidak efektifnya partisipasi politik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang kontraproduktif.

Lebih dalam, seperti yang dikatakan Weiss dan Aspinall bahwa terdapat faktor lain yang saling terkait dengan problematika hulu identitas kolektif yang telah dijelaskan di atas.

Mahasiswa Telah “Tersegel”?

Selain identitas kolektif yang disebut oleh Weiss dan Aspinall sebagai faktor internal, terdapat faktor lain yang dinilai cukup memengaruhi pergerakan partisipasi politik mahasiswa di Indonesia yakni karakteristik rezim yang menjelaskan sejauh mana pemerintahan yang ada memberikan ruang bagi signifikansi keterlibatan partisipasi tersebut.

Akan tetapi, karakteristik rezim yang jamak di negara berkembang sendiri acapkali bertolakbelakang atau bahkan justru berupaya mendegradasi kredibilitas partisipasi politik yang kritis, termasuk gerakan mahasiswa, dengan apa yang disebut oleh Huntington dan Nelson sebagai partisipasi politik manipulatif, baik tandingan ataupun infiltratif, yang dipaksakan secara terselubung oleh penguasa maupun kelompok lainnya.

Sabine Carey dalam The Dynamic Relationship between Protest and Repression juga menyebut bahwa represi seringkali dilakukan pemerintah ketika mereka tidak ingin semakin kehilangan citra ataupun legitimasi oleh bentuk pengakomodasian partisipasi politik yang ofensif.

Fenomena rangkaian demonstrasi yang disusupi agenda tertentu maupun aksi demo tandingan mahasiswa “gadungan” dengan almamater tak berlogo yang terjadi saat dan setelah demonstrasi mahasiswa September 2019 sedikit banyak memberikan gambaran bagaimana karakteristik rezim terhadap partisipasi politik mahasiswa saat ini.

View this post on Instagram

Wah para aktivis disebut alami peretasan #aktivis #peretasan #sadap #penyadapan #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 30, 2020 at 6:50pm PDT

Selain itu, aksi mahasiswa pada September 2019 lalu dinilai juga menimbulkan kesan minor dan pengalaman tak mengenakkan tersendiri bagi partisipasi politik mahasiswa ketika terdapat represi aparat yang cukup keras dan bahkan sampai saat ini tak begitu jelas penyelesaiannya.

Dengan berbagai tendensi tersebut, publik tentu dapat menilai secara objektif bagaimana karakteristik rezim di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi terhadap partisipasi politik mahasiswa jika berkaca pada realita berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson serta Carey di atas.

Dan ketika kecederungan karakteristik rezim tersebut berpadu dengan polarisasi identitas kolektif yang telah dijelaskan sebelumnya, tak mengherankan ketika reaksi kaum intelektual muda atau mahasiswa secara umum saat ini cenderung tak bergairah untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap berbagai kebijakan kontraproduktif pemerintah secara konkret.

Sejumlah pergerakan legendaris seperti Gejayan Memanggil pun sampai saat ini tak cukup efektif dan masih menjadi sebatas diskursus politik berkala yang belum dapat dipastikan kapan dan bagaimana realisasi konkretnya.

Partisipasi politik mahasiswa yang turut memimpin dua aksi berbeda di Amerika Serikat (AS) dengan demonstrasi Black Lives Matternya, serta Hongkong dengan tuntutan kebebasan demokrasinya, di tengah pandemi Covid-19 menegasikan alasan keterbatasan situasi dan kondisi untuk tetap memperjuangkan luhurnya prinsip-prinsip demokrasi dan menentang “kesemena-menaan” penguasa.

Bagaimanapun, kesadaran politik tampaknya memang telah dimiliki sebagian besar mahasiswa di Indonesia saat ini. Namun demikian, partisipasi politik konkret dan efektif dari kaum intelektual muda penerus bangsa seperti yang seorang Fadli Zon telah lakukan di masa silam, dalam menyuarakan aspirasi rakyat terhadap berbagai kebijakan minor pemerintah itulah yang tentu dinantikan. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.