KPU menetapkan Prima tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilu 2024. Prima tidak lolos verifikasi faktual karena tidak memenuhi syarat keanggotaan partai. Merespons keputusan KPU, Ketua Umum Prima Agus Jabo Priyono menyebut KPU tidak independent dan diintervensi oleh kekuatan politik besar. Prima disebut tengah mempertimbangkan untuk mengajukan kasasi.

Ini adalah kali kedua KPU menetapkan Prima tidak memenuhi syarat mengikuti Pemilu 2024. Sebelumnya, Prima menang gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat agar KPU menunda tahapan pemilu. Prima kemudian mendapatkan kesempatan kedua untuk memenuhi syarat verifikasi.

Partai Prima lolos verifikasi administrasi Pemilu 2024

PinterPolitik.com

Tidak seperti biasanya, belakangan ini bukan partai besar seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, atau Partai NasDem yang mendapat sorotan luas, melainkan partai baru yang bahkan tidak lolos verifikasi KPU, yakni Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima.

Ini bermula ketika Partai Prima mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) pada 8 Desember 2022. Gugatan yang ditujukan ke KPU itu dikabulkan pada 2 Maret 2023 dengan putusan yang mengejutkan.

Mungkin untuk pertama kalinya Pengadilan Negeri memutuskan perkara pemilu. Bayangkan saja, dalam keputusannya KPU diminta menghentikan sisa pelaksanaan pemilu sejak keputusan diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang dua tahun empat bulan tujuh hari.

Jika keputusan itu inkrah atau berkekuatan hukum tetap, maka Pemilu 2024 akan ditunda ke 9 Juli 2025.

Berbagai pihak langsung bereaksi keras. Rentetan tanda tanya serius kita temukan di berbagai headline pemberitaan. Pertama, tentu saja soal bagaimana mungkin Pengadilan Negeri memutuskan perkara pemilu nasional?

Kemudian, bagaimana mungkin partai kecil seperti Prima memenangkan perkara yang dapat mengubah pemilu nasional?

Mengurai Keanehan

Seperti yang telah disebutkan, ada dua keanehan utama yang ditemukan. Pertama, bagaimana mungkin PN Jakpus tidak menyadari batasan wewenangnya? Kedua, bagaimana ceritanya partai kecil seperti Prima bisa menang?

Untuk yang pertama, tulisan Ezra Klein yang berjudul How Politics Makes Us Stupid dapat menjadi refleksi yang bagus. Mengutip studi dari Yale Law School, Klein menyebutkan bahwa keterampilan matematika (kalkulasi), bahkan yang sederhana, dapat menurun ketika menghadapi persoalan yang memiliki unsur politik.

Atas keanehan PN Jakpus yang menabrak kewenangannya, adanya intervensi politik menjadi kesimpulan yang sulit dihindari. Berbagai pengamat politik dan pakar hukum juga telah menjelaskan putusan itu tidak masuk akal.

Yang membuatnya lebih menarik, berbagai elite partai besar juga menentang keras putusan itu. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu juga menyebutnya tidak masuk akal serta tidak relevan.

Dengan berbagai elite partai besar menolak putusan PN Jakpus, ini membuat publik semakin penasaran dengan keanehan kedua. Kekuatan politik apa yang berada di belakang Partai Prima sehingga gugatannya dikabulkan dan mengubah pemilu nasional?

Dengan dicoretnya kemungkinan partai besar, kecurigaan publik kemudian berpindah ke kekuatan Istana.

“Saya kira Presiden perlu mengklarifikasi, karena banyak yang menuding Istana terlibat. Bahkan ada berita media yg menuding ‘ada tangan pemerintah’ dalam isu penundaan pemilu. Tentu ini segera perlu di-clear-kan,” ungkap Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno pada 4 Maret 2022.

Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin. “Dulu pernah ada ucapan menolak masa jabatan presiden tiga periode, tapi untuk usulan penundaan Pemilu 2024 dia (Jokowi) sampai saat ini belum pernah menyampaikan apapun,” ungkap Ujang di hari yang sama.

Kuda Troya?

Well, terlepas dari siapa sosok besar di balik persoalan ini, jika memang ada upaya penundaan pemilu, sepertinya Partai Prima tengah dijadikan sebagai Kuda Troya.

Kisah Kuda Troya yang pertama kali disebutkan dalam Odyssey menggambarkan bagaimana tentara Yunani mampu merebut Kota Troy dengan bersembunyi di dalam kuda kayu raksasa. Meskipun cerita ini adalah mitos, Kuda Troya telah menjadi frasa untuk menjelaskan sesuatu yang digunakan untuk merusak.

Sedikit intermeso, Kuda Troya (Trojan Horse) juga telah diadopsi menjadi nama virus komputer yang fungsinya untuk merusak. Seperti dalam kisahnya, virus ini merupakan sejenis malware yang berpura-pura menjadi perangkat lunak lain.

Nah, bukan tidak mungkin gugatan Partai Prima ditunggangi untuk menjadi Kuda Troya. Di balik kuda kayu (Partai Prima) yang terlihat tidak berpengaruh, terdapat tentara-tentara Yunani (sosok berpengaruh) yang siap untuk menyerang dan membakar habis.

Mengutip Thirty-Six Stratagems, strategi itu disebut dengan “membunuh dengan pisau pinjaman” atau “membunuh dengan meminjam tangan orang lain”. Kill with a borrowed knife (借刀殺人, Jiè dāo shā rén).

Sebagai penutup, tentu perlu digarisbawahi bahwa sekelumit analisis ini adalah interpretasi. Itu lah konstruksi analisis yang dapat dibangun berdasarkan variabel politik dan keganjilan yang tertangkap. (R53)

Berbagai pakar hukum mempertanyakan keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang menerima gugatan perdata Partai Prima kepada KPU yang dilayangkan pada 8 Desember 2022.

Putusan PN Jakpus kontroversial karena menghukum tergugat, yakni KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak putusan diucapkan, dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang dua tahun empat bulan tujuh hari.

Jika tahapan pemilu diulang sejak putusan diucapkan 2 Februari 2023, artinya tahapan pemilu baru akan selesai pada 9 Juli 2025.