PinterPolitik.com

Gengs, sekarang ini siapa sih yang nggak tahu Lion Air? Perusahaan penerbangan itu sudah memiliki pengaruh besar dalam dunia transportasi. Bahkan, sudah punya jasa pengiriman barang lho. Nah, Lion Air tuh punya bos yang bernama Rusdi Kirana.

Pria berkumis tersebut memang dikenal sangat dermawan dan ahli manajerial. Saking hebatnya, sampai-sampai banyak partai yang kepincut melamarnya agar bisa bergabung ke dalam jajaran pengurus partai. Beruntung bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) karena terpilih menjadi kendaraan politik yang sempat dipakai oleh bos Lion Air itu.

Supaya bos Lion Air kerasan, maka diberikanlah jabatan strategis kepadanya, yakni Wakil Ketua Umum. Ia secara mengejutkan didapuk menjadi orang tangan kanannya Muhaimin Iskandar (Cak Imin), cuy. Padahal, baru saja bergabung lho.

Mirip-mirip Cavani deh kalau dalam sepak bola, di mana baru bergabung ke Manchester United sudah dapat nomor punggung keramat aja tuh orang. Namun, sangat disayangkan, kariernya di dunia politik tak semudah di dunia ekonomi.

Pak Rusdi pada akhirnya keluar dari PKB setelah lima tahun berkecimpung di dalam kehidupan politik. Banyak sih yang bilang PKB memang dari awal nggak serius melibatkan Pak Rusdi ke dalam aktivitas politik inti partai.

Dan tahukan kalian, mimin mencium situasi seperti dialami oleh Pak Rusdi lewat hadirnya pemberitaan yang menyebut bahwa Pak Sandiaga Uno sebagai orang yang sukses dalam kegiatan perekonomian bakal bergabung ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bahkan, nggak tanggung-tanggung, Bang Sandi katanya bakal didorong supaya bersedia turut meramaikan bursa Ketua Umum (Ketum) PPP, cuy.

Keren nggak tuh? Belum masuk tapi sudah didorong maju ketum. Ini antara PPP sedang memainkan rayuan maut agar Bang Sandi kepincut atau justru Bang Sandi sendiri nih yang sudah berkehendak bergabung dan menguasai PPP.

Terlepas dari bagaimana fakta sebenarnya, mimin kok punya firasat bakal ada yang bernasib seperti Pak Rusdi, ya? Semoga ini cuma firasat sih.

Namun, ngomong-ngomong, kalau dipikir sih ada benarnya lho firasat mimin ini. Coba bayangkan. Kenapa kok Bang Sandi yang direkrut? Menurut mimin ya sebab Bang Sandi memiliki basis pendukung besar lho. Secara, dulu saat doi berkompetisi dalam Pilpres 2019, sangat riuh dukungan di belakangnya kok.

Selain itu, tampaknya alasan ekonomi juga membuat PPP mati-matian ingin mendapatkan tanda tangan dari Bang Sandi sih, cuy – sampai-sampai PPP nggak sungkan lho memperagakan jurus sulap. Abrakadabra, belum anggota pun sudah didorong jadi ketua. Hehe.

Ya, jika memang benar Bang Sandi dan PPP bakal satu paket, tentu saja keuntungan juga ada di PPP. Mimin sih yakin kalau eksistensi Bang Sandi bisa menyelamatkan PPP dari posisi buncit peraih parliamentary threshold (PT).

Namun, kalau Bang Sandi ini jadi Ketua Umum PPP ke depan, Wah, bakal luntur nih trah kiai untuk menduduki singgasana ujung pimpinan PPP. Hehehe. (F46)

PinterPolitik.com

“I don’t switch sides. I just switch rides” – Jadakiss, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Bagi yang kerap bermain seri permainan Football Manager, strategi untuk mengatur sebuah tim sepakbola merupakan hal yang tidak asing. Bagaimana tidak? Dalam game tersebut, pemain diberi kesempatan untuk menjalankan fungsi manajemen dalam sebuah tim – dari mengatur formasi hingga melakukan transfer pemain sepakbola.

Sebagai manajer, pengguna dituntut agar dapat menjadikan tim sepakbolanya menjadi tim yang terkuat dalam sebuah liga dan berbagai turnamen. Untuk mewujudkannya, pengguna dapat melakukan beberapa strategi dan taktik, seperti memilah-milah formasi yang dianggap paling sesuai.

Sebagai sebuah tim, setiap pemain di berbagai lini bukan tidak mungkin perlu memenuhi peran dan fungsinya masing-masing. Tatkala ingin menciptakan tim yang lebih kuat lagi, pengguna tentu bisa melakukan transaksi dan menawarkan kontrak kepada pemain di tim lain untuk memperkuat tim pengguna.

Bukan tidak mungkin, apa yang biasa ada di dunia sepakbola ini kini tampaknya turut terlihat dalam dunia politik. Bagaimana tidak? Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak sedikit politisi berpindah haluan ke partai-partai politik yang berbeda – entah karena pandangan politik atau kepentingan yang berbeda.

Fahri Hamzah yang kini menjadi Wakil Ketua Umum Partai Gelora, misalnya, sebelumnya merupakan salah satu politikus di PKS. Namun, entah apa alasan pastinya, Fahri akhirnya memutuskan untuk keluar dari partai itu dan membentuk sebuah organisasi masyarakat (ormas) yang bernama Garbi – pada akhirnya turut membentuk Partai Gelora.

Baru-baru ini, sebuah kabar wacana “perpindahan” politisi juga muncul di media dan publik. Kabarnya, sejumlah DPC di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan sejumlah nama politisi yang kini bukanlah kader dari PPP untuk menjadi Ketua Umum Partai.

Salah satu nama itu adalah Sandiaga Uno – kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra. Nama Sandiaga juga muncul dengan nama-nama lain di bursa Calon Ketua Umum (Caketum) PPP, seperti Pelaksana Tugas (Plt.) Ketum Suharso Monoarfa, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, dan mantan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Namun, munculnya nama Sandiaga ini bisa dibilang unik. Pasalnya, beliau hingga kini masih menjadi kader dari Gerindra. Partai berlambang kepala Garuda itu sendiri tampak keberatan apabila Sandiaga benar-benar memutuskan untuk meneruskan wacana tersebut.

Tentu, bukan tidak mungkin sejumlah pertanyaan terkait wacana ini dapat muncul. Mengapa wacana seperti ini bisa muncul dari internal PPP sendiri? Lantas, mungkinkah Sandiaga bersedia untuk menjadi Ketum PPP?

Strategi dari PPP?

Bukan tidak mungkin, munculnya wacana agar Sandiaga menjadi Ketum PPP ini merupakan strategi yang tepat bagi partai itu untuk memenangkan sejumlah pertarungan politik di masa mendatang. Meski begitu, wacana ini bisa saja tidak akan berjalan mulus seperti yang dibayangkan.

Sebagai mantan Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2019-2024, tentu modal politik yang dimiliki oleh Sandiaga tidak dapat dipandang sebelah mata. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut setidaknya memiliki sejumlah jenis modal yang dapat ditransformasikan menjadi modal politik.

Kimberly L. Casey dalam tulisannya yang berjudul Defining Political Capital menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis modal yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan modal politik, seperti modal ekonomi, modal sosial, modal sumber daya manusia, modal institusional, dan modal-modal lainnya. Modal politik yang bersumber dari jenis-jenis modal ini tentunya dapat memengaruhi karier politik seseorang.

Bila mengacu pada apa yang dijelaskan Casey itu, bisa jadi Sandiaga memiliki modal ekonomi. Sebagai pengusaha yang bergerak di bidang investasi, mantan Wagub DKI Jakarta itu memiliki sejumlah modal ekonomi yang bisa saja dimanfaatkan untuk manuver-manuver politis – baik untuk Sandiaga sendiri maupun PPP bila benar menjadi Ketum PPP nanti.

Selain itu, Sandiaga juga bisa dibilang memiliki modal sosial yang mumpuni. Bagaimana tidak? Sebagai mantan cawapres, Sandiaga memiliki name recognition (pengakuan) yang cukup luas di berbagai kalangan.

Sandiaga bahkan disebut dapat merangkul tiga kelompok sekaligus, yakni kelompok nasionalis, kelompok agama, dan kelompok insan bisnis (NASAIN). Mungkin, kemampuan Sandiaga untuk menjalin relasi sosial dengan berbagai macam kelompok inilah yang menjadi daya tarik bagi PPP.

Pasalnya, PPP sendiri sebenarnya terancam akan kehilangan banyak suara dalam berbagai pertarungan politik mendatang. Pada Pemilu 2019 dengan ambang batas parlemen 4 persen lalu, misalnya, partai berlambang Ka’bah ini hanya memperoleh 4,52 persen – menurun signifikan dibandingkan pada perolehan Pemilu 2014 sebesar 6,53 persen.

Bukan tidak mungkin, modal ekonomi maupun modal sosial milik Sandiaga ini dapat menguntungkan PPP. Partai berlambang Ka’bah itu bisa jadi membutuhkan modal ekonomi – seperti taktik Muhaimin Iskandar dari PKB yang menggandeng Rusdi Kirana – dan modal sosial untuk menjaring pemilih sebanyak-banyaknya dari berbagai kalangan.

Sebagai partai Islam, PPP tampak kesulitan untuk menyaring pemilih yang memiliki pandangan yang lebih moderat dan nasionalis. Selama ini, partai politik berlambang Ka’bah ini juga harus berbagi basis pemilih dengan partai-partai Islam lainnya, seperti PKS dan PAN.

Meski bergabungnya Sandiaga ini dapat menguntungkan PPP, belum tentu segenap unsur partai tersebut akan sepakat dengan kehadiran politikus Gerindra tersebut. Pasalnya, bukan tidak mungkin kader-kader lama akan merasa tersingkirkan dengan adanya politikus luar (political outsider) seperti Sandiaga.

Sentimen terhadap outsider seperti ini juga pernah terjadi ketika Joko Widodo (Jokowi) menjadi kader yang diusung oleh pimpinan PDIP. Dengan mengutip Jeffrey Winters, Marcus Mietzner dalam tulisannya yang berjudul Jokowi: Rise of Polite Populist menyebutkan bahwa banyak petinggi PDIP melihat mantan Wali Kota Solo tersebut sebagai orang yang panjat sosial (pansos).

Lantas, bila PPP bisa mendapatkan keuntungan tertentu dari modal politik mantan cawapres itu – meski bisa saja muncul penolakan – bagaimana dengan Sandiaga sendiri? Apakah mungkin Sandiaga bersedia untuk menjadi Ketum PPP?

Mungkinkah Jadi Ketum PPP?

Meski bisa saja muncul penolakan terhadap Sandiaga di kalangan PPP sendiri, partai berlambang Kakbah itu bisa saja memperoleh keuntungan politisi dengan menggandeng politikus Gerindra tersebut. Namun, pertanyaan lain tetap muncul perihal bersedia atau tidaknya Sandiaga untuk menjadi Ketum PPP.

Bagi Sandiaga, posisi Ketum PPP ini bisa saja menjadi kesempatan politik. Pasalnya, bila Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu ingin mencalonkan diri dalam Pilpres 2024, bukan tidak mungkin posisi itu dapat menjadi modal politik selanjutnya.

Dalam Gerindra sendiri, kemungkinan Sandiaga untuk maju di tahun 2024 bisa juga terhalang oleh pengaruh Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang hingga kini masih menjadi calon presiden (capres) potensial untuk Pilpres 2024. Apalagi, pengaruh Menteri Pertahanan (Menhan) tersebut masih sangat mengakar di partai tersebut.

Bila kesempatan politik ini benar tersedia bagi Sandiaga, bukan tidak mungkin ini menjadi langkah strategis baginya. Kemungkinan ini bisa jadi sejalan dengan konsep strategic opportunism yang berasal dari dunia bisnis.

Daniel Isenberg dalam tulisannya yang berjudul The Tactics of Strategic Opportunism menjelaskan bahwa strategic opportunism merupakan kemampuan untuk berfokus pada tujuan jangka panjang dengan mengenali berbagai persoalan dan kesempatan baru. Dalam hal ini, posisi Ketum PPP pun dapat menjadi kesempatan baru bagi Sandiaga.

Meski begitu, Isenberg juga menyebutkan bahwa sebuah teori tradisional dalam strategic opportunism juga menekankan pada formulasi strategi yang terstruktur. Sandiaga pun bukan tidak mungkin perlu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian apabila ia bergabung dengan PPP.

Basis pemilih PPP sendiri bisa dibilang sangat terpaut jauh dengan Gerindra yang dalam Pemilu 2019 lalu memenangkan 12,57 persen suara. Bisa jadi, menipisnya basis suara partai berlambang Ka’bah itu malah merugikan Sandiaga di kemudian hari.

Pasalnya, untuk maju dalam Pilpres 2024, Sandiaga juga memerlukan peran partai-partai politik yang tetap harus memenuhi presidential threshold (ambang batas presiden) sebesar 20 persen – bila tidak berubah. Bukan tidak mungkin, PPP tidak akan mampu memenuhi ambang batas itu sendiri.

Selain itu, keterikatan yang timbul dengan PPP bisa juga membatasi fleksibilitas Sandiaga untuk menyusun koalisi yang kuat dengan partai-partai politik lain. Kecilnya suara PPP bisa jadi juga menurunkan daya tawar Sandiaga di kemudian hari.

Alhasil, bukan tidak mungkin Sandiaga akan menolak wacana dirinya yang diusulkan untuk menjadi Ketum PPP. Apabila, politikus Gerindra itu benar ingin maju dalam Pilpres 2024, daya tawar dan kekuatan politiknya tetap harus diperhitungkan – baik sebagai politikus Gerindra maupun sebagai Ketum PPP. Mari kita nantikan saja kelanjutannya. (A43)

PinterPolitik.com

“Yeah, life is a balance. You lose your grip, you can slip into an abyss” – J. Cole, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kini tampaknya tengah berada dalam persimpangan arah politik. Setelah Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa beberapa kali bertemu dengan Ketum Nasdem Surya Paloh sebulan yang lalu, ia memutuskan untuk bertemu dengan ketua umum partai lainnya yaitu Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Dalam pertemuannya dengan Surya, Suharso menjelaskan bahwa pertemuan-pertemuan tersebut membahas mengenai posisi pimpinan MPR. Serupa dengan hal tersebut, Suharso dikabarkan juga membahas mengenai kerja sama legislatif dalam pertemuannya dengan Prabowo.

Pak prabowo didampingi edhy.prabowo sufmi_dasco dan sugiono_56 menerima kunjungan silaturahmi Plt Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa di kediamannya, Kertanegara 4. Pertemuan tersebut dalam rangka mendorong… https://t.co/MW4ZkcN5uA

— Partai Gerindra (@Gerindra) August 15, 2019

Seperti tokoh Black Widow yang bingung memilih di antara dua pihak yang bertikai dalam Captain America: Civil War, pertemuan tersebut membuat PPP seperti sedang berada di antara dua kubu, yakni kubu politik “kumpul kebo” PDIP-Gerindra dan kubu Nasdem yang disebut-sebut sedang saling berseberangan.

Mungkin, PPP perlu memilih di antara kedua kubu tersebut seperti Black Widow yang akhir memilih untuk memihak pada Captain America dibandingkan Iron Man.

Namun, tentu saja arah politik PPP untuk memilih tersebut belum dapat dipastikan. Di tengah politik kumbo yang terjadi, PPP bisa jadi tengah menjalankan strategi politik tertentu.

Pertanyaannya, strategi apa yang tengah digunakan PPP kini? Lalu, mengapa PPP perlu menggunakan strategi tersebut?

Strategi Langkah Kuda

Pertemuan Suharso dengan Prabowo boleh jadi merupakan bagian dari strategi PPP dalam menghadapi ketidakpastian politik pasca-Pemilu 2019. Mungkin, PPP tengah memainkan strategi langkah kuda.

Manuver langkah kuda ini merefleksikan strategi yang digunakan dalam permainan catur. Bidak kuda dalam permainan catur memiliki langkah berbentuk L – membuatnya memiliki langkah-langkah yang sulit diprediksi.

Dalam hal ini, PPP mungkin tengah menggunakan taktik agar pemain-pemain lainnya mengalami kesulitan dalam memprediksi langkahnya. Dengan strategi ini, partai berlambang Kakbah tersebut memainkan posisi strategisnya.

Strategi semacam ini kerap digunakan dalam politik internasional – di mana ketidakpastian selalu menghantui pengambilan keputusan negara-negara. Teori yang menjelaskan penggunaannya dalam politik internasional disebut dengan madman theory.

Madman theory ini pada mulanya digunakan untuk menggambarkan strategi yang digunakan oleh Amerika Serikat (AS) dalam Perang Dingin. Presiden AS Richard Nixon dianggap memberikan citra bahwa dirinya tidak stabil dan irasional – membuat negara-negara Blok Komunis seperti Uni Soviet kesulitan memprediksi gerak-gerik AS.

Cara tersebut juga digunakan oleh Presiden Donald Trump dalam menjalankan politik luar negerinya. Salah satu contoh manuver madman tersebut dapat dilihat dari bagaimana dirinya memainkan hambatan tarif dalam Perang Dagang dengan Tiongkok.

Bidak kuda dalam permainan catur memiliki langkah-langkah yang sulit diprediksi.
Share on X

Namun, di sisi lain, langkah kuda PPP bisa jadi menjadi caranya dalam memainkan peran balancer. Peran ini dilakukan ketika terdapat dua polar kekuatan yang tengah bersaing.

Dengan mengutip Kaplan, William H. Riker dalam bukunya yang berjudul The Theory of Political Coalitions menjelaskan bahwa terdapat koalisi-koalisi yang saling bersaing. Dari situ, Riker melihat akan ada aktor-aktor lain yang merasa terancam dengan persaingan di antara keduanya dan lebih memilih posisi netral.

Perasaan terancam akan adanya polar-polar kekuatan lain ini memang beralasan. Pasalnya, kehadiran kubu kumbo dan kubu yang menolaknya membuat PPP semakin terhimpit.

Dengan adanya situasi tersebut, dinamika politik semakin tidak dapat diprediksi. Seperti yang dijelaskan oleh Andreas Schedler dalam tulisannya yang berjudul Mapping Contingency, praktik-praktik politik merupakan penciptaan, manajemen, dan pembendungan atas ketidakpastian.

Dengan adanya ketidakpastian tersebut, PPP bisa jadi tengah berusaha berperan sebagai balancer di posisi tengah. Asumsi akan perasaan terancam ini juga sejalan dengan konsep mekanisme bertahan (coping mechanism) dalam bidang psikologi sosial.

Mekanisme tersebut dilakukan apabila situasi yang ada dianggap terlalu membebani dan melebihi kemampuan dan kepemilikan atas sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini, PPP mungkin tengah berusaha menggunakan mekanisme tersebut di antara dua kekuatan lain.

Selain itu, di tengah-tengah ketidakpastian tersebut, langkah kuda yang diambil oleh PPP ini juga bisa jadi merupakan strategi politik yang antisipatif. Christine Oliver and Ingo Holzinger dalam tulisan mereka yang berjudul The Effectiveness of Strategic Political Management menjelaskan bahwa strategi ini dilakukan dengan melakukan langkah-langkah lebih awal dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan di masa depan.

Namun, di tengah-tengah ketidakpastian politik, apa alasan lain yang membuat PPP perlu melakukan strategi tersebut?

Pengaruh Menurun?

Keputusan Suharso untuk bertemu dengan Prabowo bisa jadi berkaitan dengan kekuatan dan pengaruh politik PPP yang menurun. Pasalnya, parta berlambang Kakbah ini diprediksi semakin tidak diperhitungkan dengan berbagai permasalahan yang menghantuinya.

Sebagai partai Islam, PPP bisa jadi tidak seberuntung PKS dan PAN. Pasalnya, dalam Pileg 2019 lalu, perolehan suara PPP hanya berkisar pada 4,52 persen – berbeda tipis dengan ambang batas parlementer 4 persen.

Bagaimana nasib PPP ya ditinggal ketuanya. Selengkapnya dalam tulisan berjudul "Rommy Terjerat, PPP Tamat?" di https://t.co/xcS6dRiOpe pic.twitter.com/zmbNgZDB0q

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) March 19, 2019

Tak hanya penurunan suara, selama beberapa waktu terakhir, partai ini juga disibukkan oleh kasus-kasus korupsi yang menjerat petinggi-petingginya. Mantan Ketum PPP Suryadharma Ali misalnya, terjerat kasus korupsi dana haji pada tahun 2014.

Selain Suryadharma, sosok Ketum PPP M. Romahurmuziy (Rommy) juga terjerat kasus korupsi jual-beli jabatan di Kementerian Agama. Kasus tersebut juga mengancam posisi Menag Lukman Hakim Saefudin – dengan adanya bukti bahwa Lukman menerima uang sebesar Rp 70 juta.

Persoalan kasus-kasus hukum yang mendera PPP tersebut juga disertai dengan minimnya figur populer yang dimilikinya. Minimnya figur tersebut membuat PPP semakin tidak dilirik oleh para pemilih – dengan adanya partai-partai nasionalis lainnya yang memiliki figur-figur populer.

Minimnya figur tersebut bisa saja semakin mengancam posisi PPP di masa mendatang. Apalagi, salah satu sosok karismatik dan berpengaruh di partai tersebut – Ketua Majelis Syariah PPP Maimun Zubair (Mbah Moen) – telah meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Selain itu, PPP juga semakin terhimpit dengan adanya partai-partai Islam lainnya, seperti PKB. Pasalnya, kedua partai ini memiliki basis suara yang sama, yakni kelompok Nahdlatul Ulama (NU).

Peruntungan politik partai tersebut juga dinilai terus menurun sejak tahun 1999. Nadia Bulkin dalam tulisannya di Carnegie menjelaskan bahwa PPP telah kehilangan porsi legislatif sebanyak 20 kursi pada tahun 2004 dan 2009.

Mungkin, dengan semakin mengecilnya kekuatan politiknya, PPP perlu melakukan strategi tersebut. Di sisi lain, ketidakpastian politik yang eksis kini bisa jadi semakin mengancam posisi politik partai tersebut.

Meski begitu, gambaran strategi tersebut belum tentu benar-benar digunakan oleh PPP. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketidakpastian akan selalu menyertai praktik-praktik politik. Mungkin saja bila PPP akhirnya telah meninggalkan posisi tengah tersebut dan melangkah ke salah satu arah yang ada.

Namun, bila benar begitu, lirik rapper J. Cole di awal tulisan mungkin dapat menggambarkan situasi yang kini tengah dihadapi oleh PPP. Upaya menjaga keseimbangan dengan langkah kuda tersebut bisa jadi diperlukan agar tidak terjatuh, entah jatuh ke kubu siapa nantinya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Mari lawan polusi udara Jakarta melalui tulisanmu. Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]emilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 baru saja selesai dilaksanakan tanggal 27 Juni lalu. Meski hasil perhitungan suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum rampung, namun masyarakat sudah bisa melihat hasil sementaranya melalui hasil hitung cepat (quick count) dari beberapa lembaga survei.

Dalam anekdot matematis politik nasional, barang siapa yang berhasil memenangkan suara di Pilkada Pulau Jawa maka partai politik tersebut besar kemungkinan juga bisa memenangkan seluruh nusantara. Ya secara kan Jawa menjadi salah satu indikator utama kesuksesan perolehan suara partai secara nasional.

Coba tebak partai apa yang bisa menguasai suara di Pilkada Jawa ayo? Ternyata oh ternyata, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai yang berhasil menaklukan Pilkada di Pulau Jawa. PPP berhasil memenangkan calon gubernurnya di Pilkada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Warbyasah.

Tiga kemenangan tersebut adalah Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum unggul di Jawa Barat, Ganjar Pranowo-Taj Yasin di Jawa Tengah, dan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak di Jawa Timur.Mmm, menang banyak nih PPP. Lumayan kan kemenangan ini bisa jadi bargaining position untuk mencalonkan Romi sebagai Cawapres Jokowi.

Nih ya eike kasih tau, kemenangan di Jabar, Jateng dan Jatim secara nasional juga mempunyai posisi strategis karena populasi penduduk di tiga provinsi itu sebesar 49 persen populasi nasional.Ajib bener. Kan lumayan ya untuk pertimbangan perolehan suara di Pilpres mendatang. Mantap juga nih amunisi PPP kedepannya. Tsadeest.

Ya, pesan eike sih jangan besar kepala dulu. Masa cuma mentang-mentang unggul di Jawa, udah serasa megang senusantara? Meski anekdotnya begitu, tapi gak serta merta gitu juga keles.Malu atuh sama Partai NasDem yang memperoleh kemenangan di 11 Provinsi. Inget loh, di atas langit masih ada langit lagi. PPP gak usah begayaan deh.

Setidaknya PPP udah membuktikan mesin partainya sangat efektif bekerja di Pulau Jawa. Bahkan lebih efektif dari partai Islam sejenis lainnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang hanya unggul di Pilgub Jabar aja. Itu pun cuma sekedar jadi partai pengusung. Beda dengan PPP yang menempatkan kadernya sebagai Cawagub Jabar. (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]artai politik memang memerlukan terobosan untuk dapat memikat hati rakyat, ya tiada lain untuk lancar melenggang mendapatkan kekuasaan.

Salah satunya dibuktikan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kini dengan bangganya meluncurkan gagasan teranyar tentang Pemilihan Legislatif versi PPP.

Terobosannya sih agak menggelitik gitu deh. Aneh sih sudah pasti aneh. Membingungkan juga sudah pasti membingungkan. Mungkin inilah yang dikatakan terobosan baru versi PPP. Memang apa sih yang digagas PPP untuk Pileg mendatang?

PPP akan mengusung 40 persen calon wakil rakyat dari PPP yang berasal dari luar partai. Nah loh, berarti siapa tuh yang mau diusung PPP? Kader PPP sudah pasti bukan. Ahhhh syudahhhlah. Waduuuhhh, hati – hati penumpang gelap tuh, weleeeeh weleeeh.

Nanti asal comot lagi siapa aja jadi calon wakil rakyat dari PPP, hadeuuuhhh lagian ada – ada aja deh terobosannya. Kalau misalnya ada orang yang ga ngerti urusan legislatif terus dia hoki gimana? Kepilih deh jadi wakil rakyat, ehhhh pas ditanya doi ga ngerti tentang tugasnya. Rusak dah dunia persilatan.

Kenapa ga berdayain kader sendiri sih, seengganya bisa lebih baik karena ada perkaderan internal kan? Uhuuukkk, uhuuukk, itu juga kalau ada loh, weleeeh weleeeh.

Setidaknya kalau kader PPP sendiri kan sudah mendapatkan pembinaan bagaimana dunia politik itu, apa saja tugas bila mau mencalonkan jadi anggota DPR atau kepala daerah. Ya setidaknya tahu gitu tentang praktik politik. Kalau masih buta banget tentang politik mending belajar dulu deh, nanti malah jadi caleg – caleg prematur lagi, heuuuhhh.

Asal comot begini tujuan PPP mau apaan sih? Yang penting bisa menang atau mau serius membangun bangsa? Kalau begini sih, PPP ingin menang doang kan? Weleeeeh weleeeh.

Lagian kalau mau comot begitu apa kriterianya coba? Hadeuuuhh. Tapi kalau dilihat lagi terobosan unik PPP, secara tidak langsung PPP itu ragu dengan kapasitas kadernya sendiri atau stock kader sudah habis?

Ada yang berminat jadi caleg prematur? PPP siap comot? (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]asca Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengumbar – ngumbar adanya 90 persen calon kepala daerah yang menyandang status tersangka, reaksi mulai bermunculan dari partai politik.

Weleeeeh weleeeeh, partai politik yang sudah beraksi ialah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang seolah seperti ‘cacing kepanasan’. Cieeee takut calon yang diusung gagal gara – gara KPK ya?

Ahhhh syudahlaahhh pasrah saja. KPK sudah jago kalau urusan jegal menjegal, apalagi menjegal para koruptor yang mau melanggengkan kekuasaan. Wadezzziiiggg.

Apakah sikap partai politik yang seperti cacing kepanasan itu dinilai tepat? Sebenarnya tidak. Karena partai politik itu seharusnya legowo dong, calonnya dijegal gara-gara korupsi. Bahkan seharusnya malu. Masa partai politik mau melindungi dan membela koruptor sih, heuuuhhh.

Tapi kenapa ya PPP malah seolah menyerang KPK? KPK hanya bikin gaduhlah, apalah. Wedeeewww, katanya partai politik punya semangat yang sama untuk kerja kolektif memberantas korupsi, hmmm.

Serius nih KPK hanya membuat gaduh ya? Tapi coba pikirkan deh, kira – kira kalau calon kepala daerah itu ga punya riwayat korupsi atau tidak terjerat kasus korupsi, KPK bakal menjegal ga? Ya enggalah. Masa iya KPK mencari – cari kesalahan.

Makanya partai politik itu harus memilih calon kepala daerah yang tepat. Semisal dilihat dari kemampuan dan latar belakangnya, jangan malah memilih calon yang bermasalah, ada – ada aja.

Kalaupun pernyataan Ketua KPK memang membuat gaduh di masyarakat, tentunya bukan KPK yang salah. Tapi partai politiklah yang harus bertanggungjawab. Nah loh gimana itu?

Ya iyalah, karena sumber kegaduhan ini berasal dari partai politik yang mengusung calon kepala daerah bermasalah. Bukan begitu? Ahhh syudahlah.

Terus apa yang jadi pertimbangan partai politik memberikan rekomendasi kepada calon kepala daerah yang bermasalah? Ga bisa dijawab kan? Yang penting bisa menang kan? Weleeeeeh weleeeh.

Tapi sekarang yang terjadi malah KPK yang disalahkan. Ahhh aneh amat ya. Logikanya jadi terbalik begini, hmmmm.

Intinya sih partai politik itu takut ada pihak yang menumbangkan calon yang diusungnya. Tapi dipikir dong, calon itu ditumbangkan gara – gara apa. Kalau akibat korupsi, wajiblah dibumihanguskan. Heuuuhhh! (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]R[/dropcap]omahurmuziy a.k.a Romi, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin agresif menuju Pemilihan Presiden 2019. Weeewww! Ngebet banget sih. Emang mau ngincer jadi apa sih? Weleeeeh weleeeeh.

Tapi sayangnya, Presiden Jokowi jadi pelampiasan kegenitan Romi. Hmm, tau aja siapa yang akan berpotensi menang jadi genitnya ke Jokowi. Ahahay paling tau emang dah weleeeeh weleeeeh.

Apalagi sudah mengikatkan komitmennya mendukung Jokowi sebagai Presiden dua periode, hadeuuuhh itu sih namanya manis – manis biar, hmmm apa ya? Wkwkwk.

Tapi genitnya Romi ini pakai kode – kode yang membuat orang bertanya – tanya, maksudnya Romi apaan sih? Mau ngegombal tapi malah pake istilah lampu merah segala weleeeeh weleeeh.

Kalau politikus agak retoris sedikit ke ngegombalnya, eh ini malah kode-kodean pake istilah lampu merah, hadeuuuh. Ampunn dah ah. Harusnya pake istilah senja di lautan asmara atau apa kek gitu, hadeuh.

Kalau di lampu merah, kata Romi, itu ada tiga warna. Tapi setidaknya dua warna yang sangat terasa fungsinya. Merah untuk berhenti dan hijau untuk jalan kembali.

Eeettt, kode amat ya. Bilang aja sih pengen ada koalisi antara PDI Perjuangan yang mengusung Jokowi di Pilpres 2014 kemarin, dengan koalisi sama PPP juga. Inget loh, PDIP itu identik dengan warna merah dan PPP warnanya hijau. Kodenya gampang diartikan kan? Weleeeeh weleeeeh.

Tapi pertanyaannya, emangnya Jokowi bakal diusung PDI Perjuangan lagi? Waduh, entahlah. Tapi lain kali lebih retoris dong kalau mau ngegombal, weleeeeh weleeeeh.

Tak kehabisan kata – kata. Romi lagi dan lagi menggombal dengan menceritakan perjuangan masa lampau. Ingatkah engkau, dahulu merah dan hijau pernah bersatu dalam perjuangan.

Woailaaaaahhh, apaan sih? Hmmm, kata Romi, itu loh duet Megawati dan Hamzah Haz sebagai Presiden dan Wakil Presiden pengganti Gus Dur.

Oh itu, lah bukannya dulu kata Hasto Kristianto duet itu terpaksa dipasangkan oleh MPR? Nah loh, Romi memaksa mau begini lagi?

Emang siapa yang mau jadi pendamping Jokowi dari PPP sih? Weedeew! (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]artai Persatuan Pembangunan mewacanakan akan mengusung Jenderal Gatot Nurmantyo dalam perhelatan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah.

Ada yang aneh? Tentu iya. Kok tiba-tiba nama Gatot muncul di Jawa Tengah. Apa hanya reaksional PPP yang tak mau kalah dengan Gerindra dan PDIP?

Seperti telah diketahui, sebelumnya Partai Gerindra sudah mengusung Sudirman Said dan PDIP pun berpeluang mengusung kembali sang petahana, Ganjar Pranowo.

Lalu, supaya tak dibilang ketinggalan kereta, apakah PPP sembrono mewacanakan Jenderal Gatot untuk di Pilgub Jawa Tengah?

Perlu disadari dong, Jenderal Gatot awalnya kan sudah masuk radar Calon Presiden atau Wakil Presiden, seolah diturunkan kelasnya ke tingkatan Gubernur.  Masa mau diturunkan kelasnya, weleeeeh weleeeeh.

Sebenarnya apa maunya PPP? Hmm

[VIDEO] Gatot Nurmantyo Masuk Bursa Pilgub Jawa Tengah https://t.co/DTCwRDqxwE pic.twitter.com/97kuvYeXHn

— KOMPAS TV (@KompasTV) January 2, 2018

Bagi Gatot, untuk maju di Pilpres saja masih berpikir panjang apalagi di Pilgub Jawa Tengah. Makin panjang aja Weleeeeeh weleeeeh.

Walau memang Gatot merupakan putra daerah dari Tegal, Jawa Tengah, tapi kansnya lebih besar masuk dalam perhitungan tingkatan nasional.

Jangan turunkan kelasnya dong ah wkwkwk aneh – aneh aja nih weleeeh weleeeh

Dari wacana yang dibangun PPP, ia mengklaim telah memiliki poros koalisi bersama Partai Demokrat dan Partai Golkar. Tapi, kenapa PPP usung nama Gatot ya?

Apa PPP memang benar – benar melihat peluang kemenangan bila mengusung Gatot di Pilgub Jawa Tengah? Atau justru ingin menjegal Gatot di Pilpres 2019?

Kalaupun spekulasi ini bertujuan tertentu, yang jelas mantan Panglima TNI ini cukup disayangkan bila bertarung hanya di tingkatan provinsi. Weleeeeh weleeeh.

Maka, wacana PPP yang akan mengusung Gatot di Pilgub Jawa Tengah akan bermuara pada cara PPP mengamankan Jawa Tengah sebagai daerah gemuk jelang Pilpres 2019 dan merebut tahta dari kandang Banteng.

Atau memang sengaja sebagai cara menjegal agar Gatot tak ikut bertarung di Pilpres 2019?

Terobosannya aneh juga, hmmm pantesan ada dualisme. Upssss weeleeeeh weeleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]isah dualisme dan perseteruan antara dua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mungkin akan menemui babak akhir.

Ambisi antara Djan Faridz dan Romahurmuziy sepertinya juga akan terkikis seiring berjalannya waktu.

Pasca putusan kasasi kemarin, Romi kembali memenangkan perkara dualisme di tubuh PPP. Namun, sikap Romi justru tak mengesankan keangkuhan lagi tapi justru mengajak Djan untuk melakukan rekonsiliasi.

Sudahlah, islah saja daripada berantem-berantem rebutan tahta PPP terus. Emang kalau jadi Ketua Umum PPP apa yang mau dicari sih? Hadeuuuhhh

Hmmmm, tapi ajakan rekonsiliasi ini sindiran halus untuk Djan atau memang tulus dilakukan Romi ya? Weleeeh weleeeeh entahlah wkwkwk.

Tapi memang episode dualisme ini memakan waktu yang panjang dan berdampak pada beberapa arah dukungan PPP dalam berbagai kontestasi politik.

PPP jadi ada dua, PPP versi Romi pilih A sedangkan PPP versi Djan pilih B. Hmmm waduh sebenernya yang mau direbutkan itu kepentingan siapa sih weleeeeh weleeeeh

Tapi kira-kira mau ga ya Djan dan kolega kalau rekonsiliasi dengan Romi? Kalau mengedepankan gengsi sih pasti ga akan pernah mau.

Sudah jadi Ketua Umum versinya sendiri masa jadi turun tahta lagi weleeeeh weleeeeh. Djan sih pasti ogah kalau awalnya jadi Ketua Umum eh masa iya tiba-tiba harus jadi bawahannya Romi. Weleeeeh weleeeh gengsi dong wkwk

Tapi gatau juga sih apakah Djan akan legowo menerima kenyataan ini. Gimana ya rasanya jadi Ketua Umum yang tak dianggap begitu. Hmm sakit ya rasanya.

Pilihan Djan itu antara merapat dan mengambil bagian di kepengurusan Romi atau justru menyudahi kiprahnya di partai politik. Entah jalan mana yang akan diambil.

Yang jelas sih 2018 dan 2019 merupakan tahun politik yang sangat semarak nantinya. Djan pasti mempertimbangkan itu. Tak tergiur nih? Hmmm.

Djan, maukah berjabat tangan dengan Romi?

Lumayan kan demi momentum politik yang menggiurkan weleeeeh weleeeeh (Z19)