PinterPolitik.com

Di penghujung tahun 2020 ini, banyak peristiwa politik yang memorable terjadi. Di awal tahun, misalnya, bencana banjir yang terjadi di DKI Jakarta sempat mengambil banyak perdebatan dalam diskursus politik.

Nggak cuma banjir, persoalan korupsi juga mengisi pembicaraan di masyarakat. Kasus kader PDIP Harun Masiku, misalnya, hingga belum tuntas dan tersangkanya pun belum juga ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terlepas dari polemik Harun Masiku, KPK di paruh akhir tahun berhasil melakukan sejumlah penangkapan lho, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan (Men-KP) Edhy Prabowo dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara.

Nah, ada juga yang menarik di luar kasus-kasus korupsi yang terjadi pada tahun ini, yakni kepulangan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 Habib Rizieq Shihab (HRS). Setelah beberapa bulan pulang, HRS malah ditahan oleh pihak berwajib.

Nggak berhenti di penahanan, FPI pun akhirnya dibubarkan dan dilarang aktivitasnya oleh pemerintah. Pelarangan ini pun didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Kapolri Idham Azis, Jaksa Agung S.T. Burhanuddin, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar.

Tentu, pengumuman pembubaran yang dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ini menuai berbagai macam tanggapan dong. Ada tanggapan mendukung dan ada tanggapan yang mempertanyakan serta mengkritik.

Baca Juga: Kuartet Menteri PKB, Nestapa Nasdem?

Yang menarik nih, ada tanggapan dari PKB yang berusaha sekaligus mengambil keuntungan nih. Hehe. Meski sepakat dengan keputusan pemerintah, partai tersebut malah mengajak para mantan anggota FPI untuk bergabung ke PKB lho.

Wah wah, apa iya para anggota FPI mau bergabung dengan PKB? Apalagi nih, bukan rahasia umum kalau keduanya saling berseberangan. PKB sendiri sebagian besar juga diisi oleh politisi yang dekat dengan Nahdlatul Ulama (NU) dibandingkan FPI.

Hmm, apa mungkin ini cara PKB untuk menerapkan strategi ala Sun Tzu – ahli strategi asal Tiongkok – ya? “Bila kalian memahami diri kalian dan musuh kalian, kalian tidak perlu takut akan hasil dari seribu pertempuran mendatang,” begitu tulis Sun Tzu.

Hmm, bisa aja benar sih. Ada juga ungkapan yang bilang kalau kita perlu menjaga musuh-musuh kita lebih dekat dengan kita daripada dengan teman-teman kita sendiri, kan. Kalau kata Jon Snow di Game of Thrones (2011-2019), merupakan jalan yang terbaik untuk menjaga para musuh dekat dengan kita.

Ya, terlepas dari strategi itu, mungkin memang ini jadi salah satu taktik jitu PKB. Seperti yang kita ketahui, Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kan dikenal sebagai politikus yang cerdik. Coba tanya aja Presiden Joko Widodo (Jokowi) kenapa sekarang ada Pak K.H. Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden (Wapres) yang mendampingi. Hehe. (A43)

PinterPolitik.com

Gengs, ingat saat dulu di bangku dasar pernah dicerita-in tentang ajudan Aji Saka yang rela bertempur untuk menjalankan titah sebagai murid nggak? Alkisah, Aji Saka – begawan yang identik dengan asal muasal aksara Jawa – memiliki dua murid yang bernama Dora dan Sembada.

Suatu hari, Aji Saka hendak pergi merantau. Karena bakal lama, dititipkanlah padepokan beserta pusakanya kepada salah satu murdinya, Sembada, sedang Doha diajak mengembara.

Hingga tibalah Aji Saka dan Doha di wilayah Medang Kamulun yang saat itu dipimpin Prabu Dewata Cengkar – raja yang culas dan penindas. Singkat cerita, si Aji Saka bertempur sama si Prabu.

Duel seru itu dimenangkan secara magis oleh Aji Saka. Setelah jadi raja, Aji Saka mengutus Doha untuk menemui Sembada dalam rangka meminta pusaka yang dititipkan kepadanya. Si Sembada gak mau dong, secara dia dibilang hanya boleh menyerahkan pusaka apabila Aji Saka yang mengambilnya.

Si Doha juga memaksa, soalnya titah guru harus dilaksanakan. Bertempurlah mereka, sampai keduanya meninggal dunia. Aji Saka sedih dan menyesal. Akhirnya ia membuat prasasti berupa aksara Jawa buat mengenang keduanya.

Begitulah kisah zaman nenek moyang. Apa yang bisa kita ambil, gengs? Ya banyak sih. Tapi, yang paling pas sama pembahasan adalah pemimpin harus jelas dan jangan setengah-setengah kalau ngasih perintah.

Ini penting diperhatikan, cuy, terutama bagi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah yang menerbitkan surat edaran Menaker Nomor M/6/HO.00.01/V/2020 yang semakin gak jelas arah ketegasannya. Dalam edarannya itu, Bu Menteri menganjurkan ada dialog antara pengusaha dan pekerja soal pencarian dana tunjangan hari raya (THR).

Coba dipikir deh, gengs. Masa aktor penting negara ini mainnya kayak wasit lempar dadu?

View this post on Instagram

Bener nggak nih komunikasi di Istana kurang baik? #istana #menteri #menterijokowi #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 15, 2020 at 10:06pm PDT

Ini kalau dilihat pakai mata telanjang, seakan gak ada soal. Tapi coba deh kita memahaminya dari perspektif kultur dan sosial. Nih, gengs, sudah dari dulu, kalau THR itu jadi kewajiban pengusaha yang harus dibayarkan sebelum 7 hari menuju lebaran.

Lagian, di peraturan pemerintah tentang pengupahan sudah diatur demikian kan? Ditambah lagi, kalau misal ada dialog, siapa kira-kira yang dirugikan? Ya, pasti pekerja.

Meski Bu Menteri bilang, “Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan. Dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan,” tapi tetap saja kalau ada dialog ini pekerja pasti bakal diam. Ampun bos. Hadeuhh.

Nah, jadi, mending Bu Menteri berikan arahan yang jelas dong. Jangan sampai pekerja dan pengusaha di meja rapat pada berantem kayak muridnya Aji Saka.

Ya, kalau Bu Menteri bingung, mending konsultasi sama partainya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang punya semboyan Lahir Bathin. Masa dengan semboyan itu masih tidak juga mengerti harus ngapain sih?

Setidaknya, pahami kebatinannya pekerja lho, Bu. Apalagi, PKB kan juga punya motto “Membela yang Benar”. Pasti tahu harus menjalankan kebijakan yang seperti apa.

Please, sekali ini aja deh PKB nampakin wajahnya di dalam kabinet, secara mimin sudah lama gak lihat sepak terjang partai lebah ini – lebih-lebih pada saat pemerintahan kena hantaman. Masa sudah dapat peringkat Pemilu yang memuaskan dan duduk di kursi kabinet yang lumayan empuk masih ciut buat unjuk gigi sih? Upsss. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Sebelum kehilangan momentum nih, gengs, kalian sadar gak sih kalau di mana-mana penasihat kerajaan memang selalu mewakili komposisi rakyatnya – misalnya dahulu kala saat kerajaan Hindu-Budha rata-rata penasihatnya berlatar belakang pendekar.

Hal ini karena komposisi rakyatnya memang prajurit dan para pendekar sakti mandraguna. Nah, seiring berjalannya waktu, maka penasihat kerajaan pun berubah, cuy. Di kerajaan Inggris dan Yogyakarta misalnya, kebanyakan penasihat diisi oleh kalangan pemikir dan organisatoris.

Hampir sama dengan kondisi kerajaan, negara juga mengalami perubahan model penasihat cuy. Nah, Indonesia sadar dengan hal itu. Makanya, ditambah komposisi penasihatnya.

Bahkan, saking pekanya dengan tuntutan zaman, Indonesia sampai mengistimewakannya loh. Dibuat-in wadah segala, yaitu Staf Khusus (Stafsus) millenial. Super keren kan?

Mereka penasihat dari kalangan muda, cuy. Harapan ditempelkannya nama milenial sih biar ketiban beruntung gitu mungkin, agar Indonesia generasinya menjadi sehat, kuat, dan tahan lama. Kok kayak batu baterai ya, cuy? Hehehe.

Harapan normatifnya sih, agar mereka dapat memberikan tenaga dan atmosfer baru di lingkungan kerja. Terkadang, memang yang muda lebih memahami perkembangan dan kebutuhan zaman. Hehehe. Tapi nih, soal di lapangan, ternyata beda, cuy, hasilnya antara harapan dan kenyataan.

Setidaknya, itu yang bisa kita tangkap saat menyimak kondisi negara akhir-akhir ini. Belum juga berumur setahun, stafsus milenial ini sudah menerima kritikan dan tampolan keras dari banyak kalangan.

Daya hajar dan gedor yang paling menukik tajam ya dari para golongan legislatif. Ini seperti kisah klasik yang berulang gak sih? Ekskutif selalu ribut dengan legislatif. Tapi gakpapa sih, bukankah kalau pengen diluruskan besi harus ditempa dengan keras? Terlebih, di dalam konsep trias politika kan memang harusnya begitu. Hehehe.

Salah satunya kritik hadir dari Yaqut Cholil Qoumas, Wakil Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Politisi yang akrab disapa Gus Tutut ini sampai bilang gini loh gengs, “Saya dari awal konsisten, bubarkan saja stafsus milenial ini. Tidak ada faedah atau manfaatnya. Mereka ini malah memberikan beban dan merepotkan Presiden karena sering membuat gaduh”.

View this post on Instagram

Duh, ada hubungannya nggak sih? Simak infografis dan berita seputar politik menarik lainnya di Pinterpolitik.com #stafsusjokowi #stafsusmilenal #barkeley #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tundamudikdulu #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 21, 2020 at 8:35pm PDT

Wadadaw, Gus Tutut tajem amat itu kritik. Pedes banget kayak omongan tetangga. Upsss, hehehe.

Ya kalau diraba-raba, memang bener sih. Pasalnya, dua stafsus sudah kepalang bikin gaduh saat dihadapkan pada kebijakan yang bersentuhan dengan isu kerakyatan.

Coba dipikir deh. Masa ada sekelas stafsus ngasih surat cinta ke Camat? Suratnya kepada Camat seluruh Indonesia lagi. Bahkan, ada Stafsus yang tiba-tiba memilih mengundurkan diri saat doi mendapat kritikan setelah perusahaannya mendapat tender program kartu prakerja?

Hadehh, sebagai warga yang kritis dan perhatian pada negara, masa kita pura-pura bego saja? Ya, wajar sih kalau ada pihak yang geram dengan tingkah mereka ini. Termasuk legislatif juga boleh marah, kan?

Tetapi, lebih dari itu, apa Gus Tutut ini gak takut dengan Bank Dunia? Pasalnya, dengar-dengar, Bank Dunia kan memang ingin memasang beberapa pion pemuda di berbagai negara.

Salah satunya dengan cara mendorong anak muda untuk menciptakan lapangan kerja agar dapat sejalan dengan program neoliberalisme ala Amerika Serikat (AS). Lebih-lebih, tidak sedikit loh, stafsus milenial yang jebolan AS. Bahkan, stafsus ini rerata punya perusahaan ya, cuy.

Jadi, mungkin kalau boleh ngasih saran kepada Gus Tutut, hati-hati dalam melangkah, Gus. Soalnya, kalau nanti offside, bakal repot. Kalau permainan sepak bola saja itu merupakan pelanggaran, dalam sistem kenegaraan dan politik global pasti gak jauh berbeda. Hehehe.

Terlebih, kalau stafsus ini ternyata memang punya lirikan mata dengan Bank Dunia, bisa jadi repot urusannya. Nah, agar tidak salah langkah tentang gimana enaknya keberlangsungan stafsus ini, maka gimana kalau mereka didatangkan ke ruang DPR.

Nanti silakan mengorek semuanya. Apa berani bapak-bapak pejabat ini? Kita nantikan saja ya, gengs, jawabannya dari beliau-beliau. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Metamorphosis, this is what I changed to” – Nas, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) baru saja melaksanakan Muktamar kelimanya di Bali. Di gelaran tersebut, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tampaknya mulai bermanuver. Sang ketum sepertinya telah memutuskan untuk mengganti nama panggilannya dari “Cak Imin” menjadi “Gus Ami” – singkatan dari nama lengkapnya.

Mungkin, sosok yang terpilih kembali menjadi ketum tersebut tengah bermetamorfosis. Seperti larva yang telah menjadi seekor lebah sepenuhnya, mungkin Cak Imin merasa dirinya telah bertransformasi ke bentuk dan tahapan kehidupan selanjutnya.

Boleh jadi, larva lebah yang sebelumnya tak berkaki kini telah siap melangkah dan mengepakkan sayapnya untuk menjelajahi alam luas. Di tengah-tengah kondisi alam politik yang semakin ganas, sang lebah yang telah bermetamofosis kini memiliki senjata yang bisa saja menyengat pengganggu-pengganggunya kapanpun.

Pak Presiden @jokowi melepaskan peluru ketapel untuk membangunkan para lebah agar bangkit dan bekerja, tanda dimulainya #muktamarpkb #muktamarpkb2019 pic.twitter.com/eR4k2Zw3k4

— A Muhaimin Iskandar (@cakimiNOW) August 21, 2019

Terlepas dari pengibaratan lebah ala Cak Imin dan PeKaBee – istilah yang pernah dicuitkan oleh sang ketum – tersebut, apa arti dan makna di balik nama baru Cak Imin? Lalu, mengapa sang ketum memilih nama tersebut?

Fungsi Nama dan Gelar

Penamaan dan pemberian gelar bukanlah hal yang asing dalam kehidupan manusia. Dalam kebanyakan peradaban dan kebudayaan, penamaan dan pemberian gelar memiliki fungsi dan makna tertentu.

Di Mesir misalnya, pemberian nama dan gelar merupakan hal yang lumrah dilakukan sejak zaman kuno. Günter Vittmann dalam tulisannya yang berjudul Personal Names menjelaskan bahwa nama personal bagi seseorang merupakan sebuah instrumen identifikasi dalam kehidupan – bahkan bagi memori sosial setelah orang tersebut meninggal dunia.

Vittmann menjelaskan bahwa, sejak zaman Mesir kuno, penamaan personal yang disertai dengan posisi dan gelar merupakan hal yang biasa dilakukan. Selain posisi dan gelar, penamaan genealogis berdasarkan keturunan juga sudah dilakukan sejak Periode Menengah Ketiga Mesir Kuno (1070-660 SM).

Penamaan genealogis juga digunakan di masyarakat Barat, terutama Inggris. Janet Finch dalam tulisannya yang berjudul Naming Names menjelaskan bahwa nama genealogis seseorang juga menunjukkan koneksi kekerabatan yang dimilikinya – menciptakan signifikansi dan status tersendiri atas nama tersebut.

Pada masa modern di Asia, signifikansi nama dan gelar genealogis ini paling terlihat pada klasifikasi sosial yang tercipta di Korea Utara (Korut). Pasalnya, nama genealogis “Kim” selalu menyertai dinasti kepemimpinan di negara tersebut.

Selain nama genealogis, pemimpin-pemimpin Korut pun memiliki sejumlah gelar yang tidak bisa dianggap sedikit. Bahkan, Kim Jong-il – pemimpin Korut kedua – meninggal dunia dengan 1.200 gelar semasa hidupnya.

Dua pemimpin terakhirnya – Jong-il dan Kim Jong-un – memiliki berbagai gelar, seperti Pemimpin Tertinggi (Supreme Leader) dan Sekretaris Jenderal Kekal (Eternal Secretary General). Dengan gelar-gelar tersebut, pemimpin Korut dinilai memiliki kekuasaan yang semakin terpusat.

Terlepas dari fungsi genealogisnya, nama dan gelar turut memberikan signifikansi tertentu bagi pemiliknya. Esther van den Berg dan timnya dalam tulisan mereka yang berjudul Not My President menjelaskan bahwa penamaan dan pemberian gelar dianggap sebagai penanda bagi status dan solidaritas kelompok dalam kajian sosio-lingustik.

Dalam tulisan van den Berg tersebut, fungsi nama dan gelar sebagai penanda status dan solidaritas tersebut juga berkaitan dengan proses framing. Melalui proses tersebut, terjadi presentasi diri dari entitas politik – baik disengaja maupun tidak disengaja – mendorong terbangunnya cara pandang tertentu terhadap entitas tersebut. Proses ini juga disebut sebagai entity framing.

Presentasi diri dari entitas politik – baik disengaja maupun tidak disengaja – mendorong terbangunnya cara pandang tertentu terhadap entitas tersebut.
Share on X

Lantas, bagaimana dengan penggantian nama “Cak Imin” menjadi “Gus Ami?” Apakah Cak Imin tengah melakukan entity framing?

Gelar “Gus”

Penggantian nama “Cak Imin” menjadi “Gus Ami” bisa jadi memberikan ujung dan dampak politis. Selain itu, gelar “gus” juga memiliki makna tersendiri bagi kelompok tertentu.

Mungkin, gelar tersebut terdengar tidak asing bagi individu-individu yang menganggap dirinya sebagai bagian dari organisasi dan kelompok Nahdlatul Ulama (NU). Gelar “gus” kerap dilekatkan pada kiai yang berusia muda.

Selain itu, banyak pihak menilai bahwa pemberian gelar “gus” sebenarnya bersifat genealogis – berdasarkan keturunan. Gelar tersebut biasanya diberikan kepada anak laki-laki dari kiai, guru agama, atau pengasuh pondok pesantren.

Seorang dosen dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fitri Amalia, dalam tulisannya yang berjudul Sapaan Gelar Keagamaan pada Masyarakat Madura Jember menjelaskan bahwa gelar “gus” – dan “lora” – digunakan untuk menyapa putra kiai. Gelar-gelar tersebut kerap digunakan dalam lingkungan pondok pesantren.

Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Mujiburrahman dalam tulisannya yang berjudul Islam and Politics in Indonesia. Dalam tulisan tersebut, dijelaskan bahwa gelar “gus” biasanya diberikan kepada putra-putra kiai. Gelar “gus” ini dikenal oleh masyarakat Indonesia secara luas melalui penggunaannya atas pemberitaan Presiden keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di banyak media.

Meski sebenarnya Gus Dur bukanlah seorang “gus” lagi karena telah menjadi kiai, Mujiburrahman menilai bahwa nama tersebut menunjukkan signifikansi tertentu. Setidaknya, nama dan gelar tersebut menunjukkan pentingnya latar belakang keluarga Gus Dur yang merupakan putra dari K.H. Hasyim Asy’ari – pendiri organisasi NU – dan Solichah – putri dari Kiai Bisri Syansuri yang juga merupakan salah satu pendiri NU.

Sosok dan latar belakang Gus Dur inilah yang mungkin turut membuat gelar “gus” merefleksikan status tertentu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, nama dan gelar genealogis menunjukkan status dan jaringan keturunan.

Selain itu, gelar “gus” juga identik dengan kelompok NU. Pasalnya, terdapat anggapan di kalangan NU sendiri bahwa panggilan “gus” tersebut secara eksklusif hanya eksis di kalangan organisasi tersebut.

Lalu, bagaimana dengan penggunaan gelar “gus” oleh Cak Imin?

Cak Imin bisa jadi berhak untuk menggunakan panggilan “gus.” Pasalnya, ketum PKB tersebut secara genealogis merupakan putra dari K.H. Muhammad Iskandar yang merupakan seorang guru dan pengasuh di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif di Denanyar, Jombang, Jawa Timur yang didirikan oleh Kiai Bisri Syansuri (kakek Gus Dur).

Dengan begitu, penggantian nama Cak Imin tersebut bisa jadi tengah melakukan entity framing atas status kekerabatan yang dimilikinya. Selain itu, penggunaan gelar tersebut – seperti yang dijelaskan oleh van den Berg dan timnya – boleh jadi juga berkaitan dengan ikatan dan solidaritas Cak imin dengan kelompok NU.

View this post on Instagram

Cak Imin punya nama panggilan baru Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #cakimin #pkb #infografis #infografik #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 22, 2019 at 2:08am PDT

Jika memang Cak Imin menggunakan nama barunya untuk menyatakan status dan solidaritas kelompoknya, apa implikasi lanjutan dari nama tersebut dalam dinamika politik?

Implikasi Politik?

Penggunaan nama “Gus Ami” bisa jadi memiliki implikasi politik. Bila dijelaskan melalui konsep entity framing, Cak Imin mungkin tengah berusaha menguatkan posisinya di PKB dan kalangan NU.

Seperti yang dijelaskan oleh van den Berg dan timnya, proses framing tersebut dapat menguatkan status dan posisi pemilik nama atau gelar tersebut. Boleh jadi, penggantian nama tersebut berkaitan dengan faksi-faksi yang terdapat di kalangan PKB dan NU.

Pasalnya, di kelompok NU sendiri, ditengarai terdapat perpecahan di antara Cak Imin dengan faksi Gusdurian – berkaitan juga dengan konflik yang terjadi antara Cak Imin dan Gus Dur di masa lalu. Salah satu figur NU yang disebut-sebut sebagai Gusdurian adalah Yenny Wahid – putri Gus Dur. Perpecahan tersebut disinyalir masih eksis dengan ketidakhadiran Yenny dan Mahfud MD dalam Muktamar PKB V.

Selain itu, penguatan posisi Cak Imin di PKB dan NU ini bisa saja berkaitan dengan pengunduran diri Rusdi Kirana – pengusaha dan pendiri Lion Air – yang sebelumnya disinyalir oleh Greg Fealy menjadi patron dan sumber kekuatan PKB dalam menyalurkan dana dan program bagi jaringan NU.

Mungkin, dengan nama “Gus Ami,” Cak Imin berusaha menunjukkan status dan posisinya sebagai figur yang kuat di PKB dan kalangan NU. Dengan begitu, sang ketum PKB berusaha menunjukkan bahwa dirinya telah bermetamorfosis menjadi lebah sempurna.

Namun, meski terdapat pergejolakan di PKB-NU, gambaran politik tersebut belum tentu benar-benar berkaitan dengan manuver penggantian nama Cak Imin. Yang pasti, pada akhirnya, metamorfosis Cak Imin menjadi “Gus Ami” tersebut depat memberikan identitas baru bagi sang pemimpin lebah tersebut.

Mungkin, transformasi Cak Imin menjadi Gus Ami ini tergambarkan dalam lirik rapper Nas di awal tulisan. Sang ketum kini tengah ingin menjadi sosok yang lebih kuat, entah sekuat apa bila dihadapkan dengan ketapel Jokowi ketika membuka Muktamar lalu. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Ada lebah di Harlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ke-21 kemarin loh guys. Untungnya semalam nggak ada orang yang disengat ya. Hehehe.

Ternyata, lebah yang ada di Harlah PKB itu hanyalah analogi yang diucapkan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam sambutannya di acara tersebut.

Kurang lebih Cak Imin menganalogikan bahwa PKB itu harus meniru lebah yang selalu hinggap di tempat-tempat baik, namun dapat mengeluarkan sengat yang berbahaya apabila keberadannya diganggu.

Ohh, kayaknya maksud analogi itu mau bilang kalau Koalisi Indonesia Kerja itu adalah tempat yang baik untuk PKB ya? Terus PKB nggak segan-segan untuk menyengat siapa pun yang merebut jatah kursinya di kabinet periode kedua Jokowi? Eh, bener gitu nggak sih interpretasi dari analogi yang dimaksud sama Cak Imin? Hehehe.

View this post on Instagram

Cak Imin ibaratkan PKB bagai lebah. Bermanfaat namun bisa berbahaya jika diganggu Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #cakimin #pkb #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 24, 2019 at 3:17am PDT

Soalnya ada isu beredar kalau katanya oposisi mau kumbo alias kumpul kebo ke Jokowi kan?

Baru aja Megawati bertemu bareng Prabowo. Nggak cuma itu, bahkan katanya Megawati juga merestui Prabowo untuk ketemu langsung sama Jokowi juga loh.

Waduhh. Kalau beneran kumpul kebo kejadian, berarti analogi lebah itu bentuk ancaman tersiratnya Cak Imin yang mau nyengat Ibu Mega dong?

Eh, tapi target sengatannya Cak Imin ini beneran ditujukan ke Ibu Mega atau malah ke Pak Jokowi ya? Hayolooh.

Hmm. Ibaratnya Musang Madu yang nggak takut sengatan lebah, Ibu Mega dan Pak Prabowo itu adalah orang yang kuat loh Cak Imin.

Bisa-bisa nanti malah Cak Imin lagi yang ditangkep. Apalagi kalau analogi itu beneran tersirat untuk ngancem presiden, kan ada banyak juga kasus orang ditangkap karena mengancam presiden. Upss.

Lha kalau ada lebah masuk ke ruang kelas, otomatis kan anak-anak di kelas itu langsung lari ketakutan sambil ngomong “pait, pait, pait”. Hehehe.

Nah pertanyaannya, kalau Cak Imin yang jadi lebah, emangnya udah yakin kalau Pak Jokowi dan Ibu Megawati akan lari ketakutan disengat sama Cak Imin? Upss. (R50)

► Ingin video menarik lainnya? Klik di: http://bit.ly/PinterPolitik

PinterPolitik.com

“This my turf b***h, you can’t sting on me” – Young Thug, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Kecintaan para politisi terhadap simbol-simbol hewan sepertinya tidak pernah habis. Setelah cebong, kampret, dan cebong bersayap, tampaknya terdapat hewan lain yang siap berkompetisi dalam dinamika politik Indonesia.

Hewan ini kali ini berasal dari kelompok serangga yang dianggap bermanfaat sekaligus berbahaya. Kemunculan hewan politik lebah ini terjadi di tengah-tengah kegiatan dan perayaan Harlah (hari lahir) PKB ke-21 kemarin.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap partainya dapat senantiasa memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia bagaikan seekor lebah. Namun, di sisi lain, kemenakan Presiden keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut turut mengingatkan bahwa lebah juga bisa menjadi berbahaya dengan sengatannya apabila diganggu.

PekaBEE https://t.co/50OW7B2qIh

— A Muhaimin Iskandar (@cakimiNOW) July 23, 2019

Kecintaan Cak Imin terhadap hewan lebah ini tidak hanya disalurkan dalam pidatonya saja. Sang ketum PKB tersebut juga dengan bangga mengenakan jaket PKBee yang disertai dengan gambar lebah.

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah alasan apa di balik penggunaan simbol lebah oleh Cak Imin tersebut. Lalu, seberapa besarkah efek yang ditimbulkan oleh “sengatan” lebah tersebut?

“Sengatan” untuk Siapa?

Dengan simbol lebah, Cak Imin mungkin ingin menempelkan pesan tertentu terhadap partai yang dipimpinnya. Selain itu, penggunaan simbol hewan tersebut bisa jadi juga ditujukan untuk memberikan pesan politik implisit tertentu.

Penggunaan simbol hewan bukanlah hal baru dalam politik. Beberapa simbol hewan dalam politik yang cukup dikenal adalah keledai dan gajah di Amerika Serikat (AS).

Esai milik Etienne Benson dalam sebuah buku yang berjudul Making Animal Meaning menjelaskan bahwa jejak-jejak yang ditinggalkan oleh hewan turut membangun narasi dan pemahaman tentang hewan dalam kehidupan kita. Pemahaman atas manfaat dan ancaman yang bisa diberikan oleh lebah inilah yang menjadi dasar bagi penggunaan simbol lebah oleh Cak Imin dan PKB.

Namun, pemahaman tersebut tentunya dapat digunakan untuk menyampaikan pesan politik tertentu karena penggunaan bahasa kerap memainkan peran vital dalam retorika politik.

Penggunaan lebah oleh Cak Imin dan PKB tersebut bisa jadi merupakan kiasan atau pengibaratan (allusion) terhadap realita yang terjadi. Gunta Rozina dan Indra Karapetjana dalam tulisan mereka yang berjudul The Use of Language in Political Rhetoric menjelaskan bahwa bahasa yang digunakan politisi bisa saja mengandung referensi mental yang implisit.

Rozina dan Karapetjana mencontohkan pengibaratan ini dengan beberapa kasus di berbagai negara. Salah satunya adalah frase “the three musketeers” yang digunakan oleh media The Baltic Times pada tahun 2006 untuk menggambarkan kedekatan dan keberanian pemimpin-pemimpin di negara-negara Baltik.

Lalu, bagaimana dengan Cak Imin dan sengatan lebahnya?

Bahasa yang digunakan politisi bisa saja mengandung referensi mental yang implisit.
Share on X

Berkaca pada penggunaan pengibaratan yang dijelaskan oleh Rozina dan Karapetjana, penggunaan lebah oleh Cak Imin bisa jadi merupakan bentuk referensi implisit yang digunakan untuk mengisi diskursus politik. Bisa jadi, penggunaan lebah oleh Cak Imin ini berkaitan dengan politik kumpul kebo (kumbo) atau kohabitasi yang tengah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto dan Gerindra.

Keterkaitan pemaknaan lebah Cak Imin dengan negosiasi jatah menteri partai-partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) ini semakin mentereng dengan adanya pertemuan antara dirinya dan Ketum Nasdem Surya Paloh beberapa waktu sebelumnya. Paloh sendiri mengingatkan bahwa koalisinya telah memberikan sumbangsih dalam Pilpres dan Pileg 2019.

Lebah dan sengatannya ala Cak Imin ini boleh jadi digunakan untuk menyampaikan penolakannya terhadap kemungkinan kumbo tersebut. Apalagi, usai kegiatan Harlah PKB ke-21 tersebut, Ketum PKB tersebut kembali melontarkan kesepakatannya terhadap pernyataan Nasdem yang menolak adanya partai baru dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin.

Pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana gertakan Cak Imin terhadap upaya kumbo Jokowi tersebut dapat berpengaruh. Apakah lebah Cak Imin benar-benar dapat “menyengat” Jokowi?

Menakar “Sengatan” Cak Imin

Penggunaan dan ucapan terkait simbol lebah oleh Cak Imin dan PKB bisa jadi merupakan upaya untuk menggertak beberapa pihak yang terlibat dalam politik kumbo Jokowi. Namun, “sengatan” lebah tersebut belum tentu dapat berpengaruh besar pada upaya kumbo tersebut.

Pasalnya, dalam sejarah perpolitikan Indonesia, partai-partai Islam seperti PKB tidak memiliki pengaruh sekuat partai-partai nasionalis seperti PDIP, Golkar, dan Gerindra. Dalam Pileg 2019 lalu misalnya, PKB hanya memperoleh suara sebesar 9,69 persen – jauh lebih kecil dibandingkan dengan PDIP memperoleh 19,33 persen.

Catriona Croft-Cusworth dalam tulisannya di The Interpreter menjelaskan bahwa partai-partai nasionalis seperti PDIP, Golkar, Gerindra, dan Demokrat memiliki beberapa kelebihan dibandingkan partai-partai Islam, yaitu fleksibilitas, kemiripan ideologi partai Islam dengan partai nasionalis, serta kebijakan kesejahteraan yang disediakan oleh partai-partai nasionalis.

Namun, Cak Imin tampaknya telah menyiapkan kekuatan “sengatan” dari sebelum-sebelumnya. PKB kini disebut-sebut tengah menggenggam kepengurusan organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) – kelompok Muslim yang dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi perolehan suara Jokowi-Ma’ruf.

View this post on Instagram

Cak Imin ibaratkan PKB bagai lebah. Bermanfaat namun bisa berbahaya jika diganggu Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #cakimin #pkb #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 24, 2019 at 3:17am PDT

Greg Fealy dari Australian National University (ANU) dalam tulisannya di New Mandala menjelaskan bahwa Cak Imin memiliki strategi PKB-isasi NU yang dilakukan dengan pendistribusian biaya dan aset kepada organisasi tersebut. Dengan begitu, PKB mendapatkan dukungan politik dari petinggi-petinggi NU, seperti Said Aqil Siradj dan Ma’ruf.

Boleh jadi, kekuatan PKB-NU inilah yang dijadikan senjata bagi Cak Imin dalam setiap upayanya untuk menggertak Jokowi. Bahkan, gertakan terhadap Mantan Wali Kota Solo tersebut pernah dilakukan kelompoknya sebelum Pilpres 2019 terkait pemilihan cawapres.

Meski Cak Imin memperoleh dukungan besar dari petinggi-petinggi NU, tidak semua komponen organisasi tersebut satu suara dengan ketum PKB tersebut. Yenny Wahid dan beberapa elemen Gusdurian misalnya, kerap memiliki perbedaan pendapat dengan Cak Imin, seperti mengenai gagasan Sudurisme – kombinasi gagasan Sukarno dan Gus Dur – dan keinginan NU untuk mendapatkan jatah menteri dalam kabinet Jokowi 2.0.

Hal ini dapat membuat kekuatan NU milik Cak Imin tak bisa dikatakan benar-benar utuh untuk jadi “sengatan.” Apalagi, sejauh ini Yenny Wahid sendiri cenderung masih memberikan dukungannya kepada Jokowi. Di sisi lain, Cak Imin sendiri disebut-sebut masih memiliki “dosa” dalam suatu kasus korupsi yang diduga melibatkannya ketika masih menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kubu Jokowi bisa saja menjerat Cak Imin dengan memunculkan kembali kasus tersebut melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama ini, pemerintahan Jokowi disinyalir melakukan strategi jerat-rangkul terhadap lawan-lawan politiknya, sehingga hal itu bisa terjadi kembali bila Cak Imin benar-benar akan “menyengat.”

Dengan faktor-faktor tersebut, “sengatan” lebah Cak Imin bisa jadi tidak begitu menyakitkan bagi Jokowi. Pada akhirnya, “sengatan” tersebut mungkin tidak terlalu berpengaruh bagi laju upaya kumbo yang tengah terjadi.

Jika memang “sengatan” tersebut tak akan terlalu berarti bagi Jokowi, mungkin lirik rapper Young Thug di awal tulisan dapat menggambarkan situasi ini. Boleh jadi, “sengatan” tersebut tidak akan benar-benar berpengaruh terhadap geng kumbo yang mungkin tengah menguasai “turf” pemerintahan. Mari kita tunggu dan lihat “sengatan” dari PKBee ini. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

PinterPolitik.com

“Who gives a f**k who made it? I penetrate it and innovate it” – Logic, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mungkin tengah pusing memikirkan masa depan pemerintahannya di periode kedua. Setelah berbagai partai politik melontarkan permintaannya atas jatah menteri di Kabinet Kerja 2.0, kini muncul organisasi lain yang disinyalir juga meminta jatah menteri.

Organisasi Islam yang melahirkan sosok Ma’ruf Amin, Nahdlatul Ulama (NU), disebut-sebut akan mendapatkan porsi kabinet. Bahkan, sinyal bahwa NU ingin mendapatkan posisi-posisi strategis dalam pemerintahan tersebut pernah dilontarkan oleh Ketua Pengurus Besar NU (PBNU) Said Aqil Siradj.

Pada awal 2019 lalu, Said Aqil menyatakan bahwa peran-peran penting perlu dipegang oleh NU, seperti menteri agama. Menurutnya, dengan memegang peran-peran tersebut, NU dapat menjaga kaidah Islam Nusantara di Indonesia.

Mungkin, Said Aqil melihat keinginan tersebut semakin nyata dapat terjadi usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadikan Jokowi-Ma’ruf sebagai paslon yang terpilih dalam Pilpres 2019. Tak ingin ketinggalan dari parpol-parpol lain, Ketua PBNU tersebut turut melontarkan kemungkinan NU untuk mendapatkan posisi-posisi strategis. Bahkan, NU dinilai siap bila mendapatkan jatah di luar Menag.

Namun, teguran datang dari salah satu sosok NU lain, yaitu Yenny Wahid. Putri dari presiden keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut mengingatkan petinggi-petinggi NU untuk kembali pada Khittah NU 1926 yang menjadi dasar organisasi tersebut agar tak terikat dengan organisasi politik dan kemasyarakatan lain.

"Saya selalu mengatakan bahwa NU bukan partai politik. Tapi NU harus ikut membangun nasionalisme, kebangsaan dengan politik nasional, bukan politik praktis, bukan politik jabatan" – Buya @saidaqil #AkalSaidAqil #OpsiMetroTV @Metro_TV @OpsiMetroTV

— Bawang Telur (@mmuzaqi_) March 25, 2019

Dengan teguran Yenny tersebut, beberapa pertanyaan pun kemudian timbul. Bagaimanakah sejarah NU hingga berujung pada adanya Khittah NU 1926? Lalu, mengapa NU tetap dianggap layak mendapatkan posisi-posisi strategis di kabinet kedua Jokowi meskipun ada Khittah tersebut?

Khittah NU 1926

Dalam sejarah panjang NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, politik turut memainkan peran. Namun, sejarah juga mencatat bahwa beberapa elemen internal NU tidak menghendaki organisasi ini untuk terlibat dalam politik.

NU memang pernah terlibat dalam dinamika politik Indonesia. Keterlibatannya yang paling terlihat adalah ketika organisasi tersebut memisahkan diri dari partai Islam besar Masyumi pada tahun 1952 dan terlibat dalam Pemilu 1955.

Robin Bush dalam bukunya yang berjudul Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia menjelaskan bahwa dorongan internal NU agar kembali pada fungsi sosial dan keagamaannya ini telah muncul sejak tahun 1959 dan semakin memuncak pada periode awal dekade 1980-an akibat perkembangan politik eksternal dan internal pada pertengahan dekade 1970-an.

Pasalnya, internal Partai Persatuan Pembangunan – partai fusi dari partai-partai Islam – mulai mengalami perpecahan antara NU dan Parmusi atas berbagai isu dan kebijakan pemerintahan Soeharto yang berujung pada marginalisasi NU dalam PPP. Belum lagi, perbedaan pendapat turut mewarnai tubuh internal NU antara kubu Cipete yang dipimpin oleh Idham Chalid dan kubu Situbondo yang dipimpin oleh As’ad Syamsul Arifin.

Bush pun menjelaskan bahwa konflik internal NU ini memunculkan generasi baru yang sebagian besar merupakan cucu dari pendiri-pendiri NU, seperti Gus Dur, Masdar Mas’udi, Mahbub Djunaidi, dan lain-lain.

Sosok-sosok intelek yang disebut oleh Bush sebagai Kelompok G ini lah yang menjadi cikal bakal bagi Gerakan Kembali ke Khittah 1926 yang meminta para pemimpin NU untuk menarik organisasinya dari urusan politik. Puncak dari gerakan ini terjadi pada Muktamar NU ke-27 pada tahun 1984 yang berhasil memberikan tiga keputusan. Salah satunya adalah untuk mengembalikan NU pada khittah-nya.

Namun, Bush menilai kemenangan kelompok ini di NU juga menggambarkan kompleksitas dalam tubuh organisasi tersebut. Pasalnya, partai baru yang basis suaranya sebagian besar dari NU – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) – turut berdiri pada tahun 1998. Apalagi, salah satu sosok Kelompok G, Gus Dur, turut mengincar jabatan presiden.

Gagasan Khittah '26 di NU menjadi problematis dengan keterlibatan organisasi tersebut dalam politik.
Share on X

Dilema NU atas keterlibatannya dalam politik tampaknya masih berlangsung hingga sekarang. Dalam Pilpres 2019 lalu, NU sendiri turut tertarik dalam dinamika kontestasi antara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno – di mana beberapa petinggi NU secara terbuka mendukung paslon nomor urut 01.

Jatah Menteri NU

Bentuk dukungan NU pada Jokowi-Ma’ruf tampaknya bukan tanpa imbalan. Pasalnya, beberapa petinggi organisasi tersebut turut memberikan sinyal pada sang presiden untuk memberikan jatah menteri kepada NU.

Pemberian jatah menteri ini lah yang dapat disebut sebagai patronase politik. Menurut Daniel Baracskay, salah satu bentuk dari patronase politik adalah pemberian posisi-posisi pemerintahan dengan dasar kesetiaan partisan. Dalam arti lain, pemberian posisi-posisi tersebut merupakan bentuk penghargaan pada pihak-pihak yang membantu kandidat terpilih dalam suatu Pemilu.

Bentuk patronase semacam ini juga dikenal dengan istilah spoils system. Dalam sistem ini, menurut Roy Gardner dalam tulisannya yang berjudul A Theory of Spoils System, pemenang akan membagikan spoils – posisi-posisi pemerintahan yang dapat dialokasikan ­­­­– pada koalisinya.

Bisa jadi, Said Aqil ingin mengingatkan Jokowi mengenai sumbangsih besar yang diberikan oleh NU terhadap kemenangannya dalam Pilpres 2019. Seperti yang dikatakan Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah NU (PWNU) Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali), dukungan NU yang menjadi faktor utama kemenangan Jokowi menjadi dasar bagi organisasi Islam tersebut untuk meminta jatah tambahan.

Apa yang dikatakan oleh Gus Ali bisa saja beralasan. Pasalnya, NU memang dinilai memiliki kontribusi besar bagi kemenangan Jokowi-Ma’ruf.

Naila Shofia dari Bocconi University dan Tom Pepinsky dari Cornell University dalam tulisan mereka di New Mandala berusaha mengukur kontribusi suara NU bagi Jokowi-Ma’ruf. Apalagi, Ma’ruf sendiri merupakan figur yang berasal dari organisasi tersebut.

Shofia dan Pepinsky menjelaskan bahwa NU tidak memberikan keuntungan pada Jokowi. Namun, sumbangsih basis suara organisasi tersebut lebih pada menutup kekurangan yang dimiliki Jokowi di kalangan NU yang terlihat pada Pilpres 2014.

View this post on Instagram

Yenny Wahid menegur pengurus NU terkait langkah mereka meminta jatah menteri ke Jokowi Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #yennywahid #nu #menteri #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 11, 2019 at 12:04am PDT

Hasil tersebut semakin menunjukkan bahwa Ma’ruf memberikan bantuan yang penting bagi Jokowi. Penelitian yang dilakukan Shofia dan Pepinsky tersebut menjelaskan Jokowi berhasil mengambil suara – yang sebelumnya tidak didapatkannya pada tahun 2014 – dari wilayah-wilayah yang didominasi oleh NU dan masyarakat Jawa.

Dengan peran Ma’ruf yang dianggap penting tersebut, Shofia dan Pepinsky pun mempertanyakan mengenai bagaimana NU akan membentuk dinamika politik dalam Jokowi 2.0. Mungkin, usulan jatah menteri NU ini lah yang dapat menjadi jawaban bagi pertanyaan Shofia dan Pepinsky.

Bisa jadi, dengan besarnya kontribusi tersebut, NU ingin kembali mengincar posisi Menag yang beberapa kali Said Aqil lontarkan. Seperti yang dijelaskan oleh Martin van Bruinessen dalam tulisannya yang berjudul Indonesia’s Ulama and Politics, NU selalu mengisi jabatan tersebut sejak tahun 1951 hingga tahun 1971.

Menariknya lagi, adanya upaya untuk mengincar posisi-posisi kabinet oleh NU ini bisa saja merupakan bentuk manuver dari PKB yang disebut-sebut tengah menggenggam organisasi tersebut. Jika kita tilik kembali tulisan Greg Fealy dari Australian National University (ANU) pada tahun 2018 di New Mandala, keterkaitan NU dan PKB semakin erat – mengingat adanya penetrasi PKB terhadap kepemimpinan NU.

Ketum PKB Muhaimain Iskandar (Cak Imin) sendiri mengakui sempat menemui Ma’ruf guna membahas jatah menteri. Selain itu, partainya bisa saja juga mendapatkan porsi lebih besar dengan adanya permintaan PKB untuk memisahkan jatah menteri partainya dengan NU. PPP sendiri tampaknya keberatan dengan adanya jatah menteri untuk NU.

Tentunya, gambaran dinamika politik ini belum dapat terlihat secara jelas. Semua penentuan jatah menteri ini tetap kembali ke keputusan Jokowi sendiri.

Namun, jika benar begitu, lirik rapper Logic pun menjadi relevan. Petinggi-petinggi di NU berinovasi dengan organisasinya melalui permintaan atas posisi-posisi politik di pemerintah tanpa memedulikan khittah-nya yang seharusnya melepaskan organisasi tersebut dari kontestasi politik. (A43)

PinterPolitik.com

[dropcap]N[/dropcap]ama Muhaimin Iskandar a.k.a Cak Imin santer terdengar sebagai calon Wakil Presiden 2019. Begitulah kalau sering lihat spanduknya di pinggir jalanan.

Sampai politikus PDI Perjuangan ‘menyindir’, kalau Cawapres idaman Jokowi itu bukan Cawapres spanduk, upppsss, kena deh.

Apalagi sudah banyak deklarasi para kelompok – kelompok masyarakat yang menginginkan Cak Imin jadi Cawapres. Lah kalau pada pengen Cak Imin punya jabatan tingkat nasional, kenapa harus Cawapres sih, Capres aja sekalian.

Nanggung amat sih, weleeeh weleeeh. Atau tahu diri kali ya, uppsss masa mau ngelawan petahana, hehehe. Hmmm, pantes aja bisanya cuma ngintilin Jokowi ya.

Sebenernya apa yang mau dicari sih Cak Imin? Jabatan? Kekuasaan? Weleeeeh weleeeeh. Kan sekarang udah punya jabatan sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ya sudahhhh nikmati saja dulu jabatan itu.

Tapi kalau mau momentum politik begini, masa sih Ketua Partai ga boleh latah pengen nyopras – nyapres juga. Hmmm, kalau Cak Imin ketinggalan trennya kan sayang banget.

Lumayan kan kalau dapet Cawapresnya Jokowi, cieeee cawapres, tapi belum pasti ya? waduhhh jangan kepedean dulu nanti kalau ga jadi malah sakit hati, hehehe.

Padahal kalau dari jabatan yang pernah diemban sama Cak Imin, sudah enak – enak loh. Pernah jadi Wakil Ketua DPR dua periode sekaligus, wedeeeww, gurih sekali ya, uhuuukkk, uhuuukkk.

Bukan cuma itu aja, Cak Imin juga sudah pernah jadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), ahhh syudahlah lengkap ya legislatif pernah, eksekutif juga pernah. Terus apalagi yang mau dicari sih?

Wedeeww, kaget bukan kepalang. Cak Imin ketiban durian runtuh akibat disahkannya UU MD3 yang menjadi jalannya untuk menambah catatan jabatannya. Hadeuuuhhh, haus kekuasaan apa gimana sih?

PKB mengusulkan Cak Imin menjadi Wakil Ketua MPR sebagai realisasi dari UU MD3. PKB nih yang ngusulin? Lah kan Cak Imin Ketua Umumnya, dia milih sendiri gitu? Ahhh syudahhhlah.

Tapi kenapa harus Cak Imin sih? Katanya mau jadi Cawapres, kalau gitu nanti malah sibuk jadi Wakil Ketua MPR dong? Apa sudah putus asa? Mungkin jadi pelampiasan. Entahlah, weleeeh weleeeh. (Z19)