Audio ini dibuat menggunakan AI.

Wacana koalisi besar parpol Islam nonparlemen oleh elite PPP menguak realita kontemporer mengenai frasa “hidup segan mati tak mau”. Dengan pengecualian case PKS yang masih eksis, diskursus masa depan koalisi itu kian menarik dengan variabel sosok Anies Baswedan dalam skenario 2029 kelak. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Dalam lanskap politik Indonesia pascareformasi, partai-partai Islam mengalami pasang surut yang dramatis. Terlebih, dengan realita degradasi PPP, partai legendaris dari Senayan di edisi 2024-2029.

Meskipun Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, eksistensi partai Islam justru mengalami tantangan serius, baik dari segi elektabilitas, simbolisme, hingga konsistensi ideologis.

Pemilu 2024 menjadi penanda penting: hanya satu partai Islam, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang berhasil bertahan di parlemen. Sisanya, yakni PPP, PBB, Partai Ummat, Partai Gelora, hingga Masyumi Baru, tergulung di bawah ambang batas parlemen. Fakta ini memunculkan pertanyaan besar, apakah partai Islam di Indonesia tengah menuju senjakala?

Dalam konteks ini, usulan dari politisi senior PPP, Zainut Tauhid Sa’adi, mengenai pembentukan koalisi besar partai Islam nonparlemen menjadi menarik untuk dibedah lebih dalam.

Koalisi ini kiranya tidak hanya merupakan respons taktis atas kegagalan elektoral, tapi juga cerminan dari kegamangan identitas partai Islam kontemporer dalam arena politik pragmatis.

Terlebih lagi, gagasan tersebut menyeret satu nama yang magnetiknya sulit diabaikan, yaitu Anies Baswedan.

Lalu, mengapa masa depan parpol Islam dan korelasi tak langsungnya dengan Anies menjadi diskursus yang kiranya dapat mengubah peta politik menuju 2029?

Problem Struktural Partai Islam

Secara historis, partai Islam di Indonesia mengalami semacam ambivalensi institusional. Di satu sisi, mereka membawa misi moral dan ideologis yang ingin membumikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan negara.

Tetapi di sisi lain, mereka terjebak dalam logika elektoral modern yang menuntut fleksibilitas, konsesi politik, bahkan kadang kontradiksi ideologis.

Dalam teori politik identitas sederhana, terdapat frasa identity crisis, yaitu ketika sebuah entitas politik tidak mampu lagi merepresentasikan basis kultural dan ideologisnya.

Inilah yang dialami oleh sebagian besar partai Islam di Indonesia. Pragmatisme, dalam bentuk koalisi oportunistik dan kompromi ideologis, menggerus kredibilitas moral mereka di mata konstituen.

Penurunan suara partai-partai Islam di Pemilu 2024 mencerminkan bahwa ceruk pemilih Muslim kiranya sudah tidak lagi memandang partai Islam sebagai satu-satunya saluran ekspresi politik religius.

Konstituen serta pemilih secara umum mungkin saja mulai beralih pada figur, bukan partai, yang dianggap lebih tulus merepresentasikan nilai-nilai Islam.

Dalam telaah personalization of politics, hal ini lumrah terjadi ketika preferensi pemilih lebih banyak ditentukan oleh tokoh ketimbang institusi yang dinilai “begitu-begitu saja”.

Kasus spesifik PKS dan PKB memang bisa menjadi pengecualian spesifik, di mana mereka  kini memilih bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran yang pada dasarnya sedikit banyak juga memperlihatkan perubahan orientasi.

PKS selama ini dianggap konsisten sebagai oposisi berbasis nilai. Namun langkahnya bergabung dengan pemerintahan dapat dibaca sebagai bentuk akomodasi atas kekuasaan. Hal yang sama kiranya terjadi pula dengan PKB yang mengedepanan pragmatisme.

Ihwal tersebut kiranya dapat memperkuat persepsi bahwa tak satu pun partai Islam mampu menjaga jarak dari pragmatisme struktural, termasuk oleh apa yang dilakukan Partai Gelora.

Lalu, apa makna dari problem struktural itu?

Anies Baswedan adalah Koentji?

Dalam vakum simbolik yang ditinggalkan oleh partai Islam, eksistensi figur seperti Anies Baswedan dinilai telah mampu mengisi ruang tersebut. Setidaknya sejak Pemilihan Gubernur 2017 dan pencalonannya sebagai Capres 2024.

Meski bukan berasal dari partai Islam, Anies memiliki simbiosis mutualistik dengan kelompok-kelompok Islam politik. Kedekatannya dengan berbagai ormas, pesantren, dan komunitas Islam urban maupun konservatif menjadikannya figur yang dianggap kompatibel secara kultural dan ideologis.

Menurut kerangka symbolic interactionism, makna politik tidak inheren dalam institusi, melainkan dibentuk oleh interaksi simbolik antara aktor dan khalayak.

Anies agaknya cukup sukses mengembangkan narasi politik yang mampu diterima berbagai spektrum Islam, dari yang moderat hingga konservatif, tanpa terjebak pada label sektarian. Ia adalah simbol dari “Islam politik tanpa partai Islam.”

Lebih jauh, bila Anies masih memiliki ambisi politik di 2029, maka keterlibatannya dalam koalisi partai Islam nonparlemen bisa saja menjadi strategic alliance.

Dalam konsep resource mobilization, gerakan atau aktor politik membutuhkan organisasi dan sumber daya kolektif untuk bertahan dan berkembang. Koalisi partai Islam, meski kini tidak memiliki kekuatan di parlemen, mungkin masih memiliki jaringan sosial, akar massa, dan infrastruktur dakwah yang luas dalam derajat tertentu, hal yang bisa dimobilisasi untuk mendukung Anies andai dikelola dengan baik.

Koalisi tersebut juga kemungkinan akan memberikan ruang sebesar-besarnya bagi Anies untuk mengartikulasikan gagasan-gagasan Islam yang progresif, tetapi tetap populis. Ini penting untuk mempertahankan dukungan basis pemilih Islam sembari menghindari jebakan sektarianisme.

Kembali, usulan Zainut Tauhid untuk membentuk koalisi besar partai Islam nonparlemen membuka ruang eksperimentasi politik yang menarik. Bukan sekadar soal bertahan hidup pasca kekalahan elektoral, melainkan momentum untuk merumuskan ulang narasi politik Islam di Indonesia.

Narasi yang secara ideal tidak lagi berkutat pada formalisasi syariat, tetapi pada bagaimana Islam menjadi inspirasi etika politik dan kebijakan publik.

Namun, syarat keberhasilan koalisi ini, andai benar-benar terwujud, sangatlah kompleks. Pertama, dibutuhkan aktor pemersatu, dan di sinilah nama Anies bisa menjadi katalisator. Kedua, dibutuhkan visi ideologis kolektif yang tidak berhenti pada jargon moralitas, melainkan mampu menawarkan solusi konkret atas masalah publik, seperti keadilan sosial, kemiskinan struktural, dan krisis lainnya.

Ketiga, koalisi ini harus menghindari jebakan nostalgia ideologis yang selama ini menahan partai-partai Islam untuk melakukan pembaruan.

Dalam konteks ini, Anies kiranya dapat memainkan peran sebagai broker ideologis yang menjembatani wacana Islam progresif dan realitas politik kontemporer. Ia dapat membangun koalisi partai Islam tidak semata sebagai “kudeta elektoral” terhadap partai sekuler, tetapi sebagai think tank politik berbasis nilai dan keberpihakan sosial.

Jika hal ini terwujud, maka koalisi partai Islam nonparlemen bukan hanya akan relevan secara politik, tetapi juga mampu menjadi inkubator bagi regenerasi pemikiran Islam dalam politik Indonesia, sesuatu yang selama ini stagnan akibat keterjebakan pada polarisasi identitas.

Ramalan maupun analisis suram terhadap masa depan partai Islam memang tidak bisa diabaikan. Tapi jika dibaca secara dialektik, fase ini bisa menjadi titik balik untuk membangun gerakan politik Islam yang lebih reflektif, adaptif, dan transformatif.

Figur seperti Anies Baswedan, dengan kredibilitas simbolik dan konektivitas sosialnya, bisa menjadi kunci untuk menyeberangkan politik Islam dari masa lalu yang stagnan menuju masa depan yang lebih inklusif dan produktif.

Diskursus koalisi partai Islam nonparlemen agaknya bukan semata ruang konsolidasi kekuasaan, tetapi arena artikulasi ulang peran Islam dalam demokrasi Indonesia.

Di tengah dinamika kekuasaan yang semakin cair, narasi Islam politik perlu melampaui sekadar angka elektoral, menuju panggung yang lebih ideologis dan substantif, dan mungkin, di sinilah Anies dan cetak biru koalisi politik menemukan momentum barunya. (J61)

Meski telah memberikan sinyal kuat dukungan kepada bacapres 2024 Prabowo Subianto, Ketum Partai Gelora Anis Matta meminta agar para pendukung capres tak mengkultuskan dan memberikan dukungan berlebihan karena berpotensi memecah belah.

Di luar itu, Selain Partai Gelora, Prabowo tampaknya kian kuat setelah pencapresannya diusung oleh empat parpol parlemen (Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, dan PAN), plus satu parpol pendukung (PBB). Parpol nonparlemen lain seperti PSI dan Partai Buruh juga diprediksi akan merapat ke Prabowo.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengkritik pertemuan para elite parpol koalisi jelang Pilpres 2024 yang dinilainya hanya sebuah drama.

Menurutnya, proses masih cukup panjang dan calon dapat ditentukan di menit akhir. Selain itu, Fahri menilai alangkah lebih baik para elite dan koalisi membahas hal substansial seperti gagasan kebijakan negara di masa mendatang.

PinterPolitik.com

[Intro: DJ Pinpol]

EPIC RAP BATTLE OF 2024!

PDIP vs Gerindra vs Golkar vs PKB vs…

Nasdem vs Gelora vs PSI vs PRIMA vs…

Mmm, versus siapa aja dah!

Mulai!

[Verse 1: PDIP]

Okay,

I begin the whole cypher ‘cause I always come the first.

Parpol lain hanya caper, but, look, ‘till now I still burst.

Dari awal Indonesia, we still for Bung Karno.

Teruntuk Mbak Puan, always yes and never no.

Politik bukan cari cuan, and that’s Mega’s words.

Jokowi paham itu, but everyone’s throwing dirt.

[DJ PinPol]

Nice, PDIP!

Take the mic, Gerindra!

[Verse 2: Gerindra]

Tenang, PDIP, Jokowi masih kami dukung.

Iya dulu musuh, tapi we are here now, Bung.

Well, skinny Prabowo sudah menang rap battle

We do lead, never be a follower, we no cattle.

Prabowo and Jokowi, they’re brothers for real.

’24 is for the taking, yeah, that’s how we feel.

[DJ PinPol]

Wooo, dope!

Yo, Golkar!

[Verse 3: Golkar]

Huh, what? Someone’s been cocky, huh?

Well, semua perlu tahu who is the OG, huh?

I’m the real vet, y’all really should bow, duh

Nobody’s as all set as Soeharto’s legacy, bruh

It’s in the name, GOL-kar, we score goals.

Now, it’s time for Airlangga to win the polls.

Baca Juga: Jokowi Dukung Anies-Puan di 2024?

[DJ PinPol]

Burn!

Now, let’s hear some from the jits!

[Verse 4: PSI]

Uhuk, uhuk, uhuk, terdengar suara batuk pak tua.

Sixty-seventy-or-something, tak pensiun jua?

Dapat kursi DPR, tapi tidur kala bersua.

Semua tahu mobil listrik tak bersuara.

Tapi Formula E ramai kek vroom-vroom.

Here comes PSI, everybody, make some room.

[DJ PinPol]

Yo! How ‘bout we hear some from the newcomers?

Gelora, spit the bars!

[Verse 5: Gelora & PKS]

Gelora hadir di mana-mana, yeah, it’s galore.

Baru lahir, pasti kalah. Nuh, it’s folklore.

Oposisi plonga-plongo, oh, what a bore!

Look, we’re not about PKS no more.

Awas musuh di belakang, yuk lihat spion.

In ‘20 bukti menang, Bob Nasution.

[DJ PinPol & PRIMA]

Okay, siapa lagi ya?

Hmm, siapa namamu? PRIMA!

Ya, silakan, PRIMA!

[Verse 6: PRIMA]

Gue mungkin emang baru, tapi jiwa telah mengakar.

PRD di Orde Baru, bara semangat tetap terbakar.

Yup, still, we all about justice and fairness.

Di mana pun, Parangtritis sampai Kalideres.

Here comes ’24, sure, we’ll tryna be earnest.

Semua ini untuk rakyat, yeah, our dearest.

[Outro: DJ PinPol]

Eeeh, siapa lagi ya? Banyak juga.

By the way, kok penonton pada pergi?

Apa gara-gara kebanyakan ya peserta cypher ’24-nya?

Waduh, bubar dah. Bubar. (mikrofon jatuh)

(A43)

Baca Juga: Kecurangan Bayangi Pilpres 2024?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Bagi kalian yang suka dengan politik ala abad pertengahan, pasti tahu dengan judul sebuah seri populer yang berjudul Game of Thrones (GoT) (2011-2019). Seri satu ini bisa dibilang telah membius banyak orang dengan delapan seasons yang penuh dengan adegan-adegan mendebarkan.

Layaknya setting ala medieval, GoT ini mengisahkan peperangan dan manuver-manuver politik yang terjadi antara keluarga-keluarga bangsawan. Bila ada seorang bangsawan tinggi mengadakan hajat, raja atau bangsawan-bangsawan lainnya pun akan berkunjung dan terkadang menghadirkan hadiah sebagai sebuah ucapan selamat.

Kunjungan-kunjungan seperti ini sebenarnya biasa sih terjadi dalam hubungan antarnegara. Bahkan, hingga kini, pelantikan seorang pemimpin negara pun selalu dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari negara lain.

Mungkin nih, hal yang sama juga tengah terjadi pada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang baru saja dilantik pada Februari 2021 lalu. Pasalnya, baru-baru ini, ada banyak lho pemimpin-pemimpin partai politik yang datang buat menemui putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Baca Juga: Mencari Suhu untuk Gibran

Boleh jadi, ini seperti kunjungan para bangsawan  bagi rekan bangsawannya yang memiliki hajat nih. Kan, para bangsawan politik ini juga  yang mendukung jalan Gibran menuju takhta Solo.

Tapi nih, kalau di GoT nih, para raja pun bermanuver melakukan “invasi” ke wilayah-wilayah kerajaan lainnya. Wajar sih. Namanya juga politik. Hehe.

Kalau Mas Gibran kira-kira gimana ya? Apa mungkin akan melakukan “invasi” ke wilayah lain. Soalnya nih, nggak sedikit juga lho yang bilang kalau Mas Wali Kota Solo ini bakal disiapkan untuk pesta demokrasi di DKI Jakarta tuh. Hehe.

Hmm, apakah kunjungan para pimpinan partai politik ini – mulai dari Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora Fahri Hamzah, hingga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani – berkaitan juga dengan kemungkinan manuver itu ya?

Ya, kita semua nggak bisa memastikannya saat ini sih. Toh, langkah menuju tahun 2024 juga masih jauh tuh. Semoga aja sang raja tidak mudah terlena ya. (A43)

Baca Juga: Petuah Sakti Cak Imin untuk Gibran

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Setelah tidak lagi menjadi bagian dari Partai Keadilan Sejahtera alias PKS, Fahri Hamzah emang menjadi salah satu sosok yang terus mencuri perhatian. Publik bertanya-tanya, akan ke mana arah politik Fahri yang untuk beberapa lama terkenal sebagai tokoh oposisi yang keras dalam kritik-kritiknya, utamanya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

Pertanyaan yang demikian ini wajar muncul, mengingat kini Fahri membidani Partai Gelora sebagai Wakil Ketua Umum dan posisinya secara politik beberapa waktu terakhir cukup menarik untuk diikuti. Ia adalah salah satu sosok yang membela “politik dinasti” – jika ingin disebut demikian – yang dituduhkan kepada Presiden Jokowi.

Buat yang belum tahu, putra Jokowi – Gibran Rakabuming Raka – dan menantunya – Bobby Nasution – menjadi dua sosok dari keluarga sang presiden yang kini maju di Pilkada 2020. Selain membela Gibran dan Bobby, Fahri bahkan kini menjadi bagian dari tim pemenangan Bobby di Medan.

Nah, beberapa hari terakhir lembaga-lembaga survei mempublikasikan hasil survei terkait refleksi 1 tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Dia antara pertanyaan-pertanyaan dalam survei tersebut, tersisip pula pertanyaan terkait elektabilitas kandidat untuk Pilpres 2024, menteri-meneteri Jokowi yang paling disukai, dan nama-nama tokoh yang dianggap cocok untuk untuk menggantikan menteri-menteri yang saat ini dianggap “bermasalah”.

Iyess, yang terakhir itu adalah soal reshuffle kabinet.

Dan untuk pertanyaan tersebut, survei dari Indonesia Political Opinion (IPO) memberikan beberapa nama yang dianggap publik cocok untuk menjadi menteri di kabinet Jokowi. Ada Susi Pudjiastuti, Rizal Ramli, Ignatius Jonan, dan – secara mengejutkan – ada nama Fahri Hamzah di sana.

Walaupun presentasinya masih cukup kecil, namun keberadaan nama Fahri dalam survei tersebut boleh jadi mengindikasikan pembacaan publik terhadap arah politik mantan Wakil Ketua DPR RI itu.

Emang sih, untuk posisi menteri mungkin bagi kebanyakan orang agak sulit membayangkannya. Apalagi, pemilihan untuk posisi-posisi di kabinet ini akan sangat bergantung pada partai-partai pendukung koalisi Jokowi.

Tapi, bukan berarti hal ini menutup kemungkinan tersebut. Bisa saja Fahri “diajak” untuk posisi seperti yang saat ini diemban oleh Ali Mochtar Ngabalin sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, atau posisi lain seperti juru bicara dan sejenisnya.

Jika itu yang terjadi, maka pemerintahan Presiden Jokowi akan mendapatkan tambahan kekuatan – posisi yang sangat mungkin akan menguntungkan Fahri dan partainya yang saat ini juga sedang mencari peruntungannya.

Hmmm, berasa kayak nasihat di film The Godfather nih kalau beneran terjadi. “Keep your friend close, but keep your enemy closer”. Menarik buat ditunggu. (S13)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Nama Fahri Hamzah memang menjadi salah satu magnet perdebatan politik di tingkat nasional. Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia itu kini disebut menunjukkan sikap politik yang berbeda dari biasanya pasca tak lagi menduduki kursi Wakil Ketua DPR RI.

Saat masih menjadi pimpinan DPR, Fahri selalu dikenal vokal dalam menyampaikan kritik pada pemerintah. Kritikan-kritikannya langsung begitu saja ditembakkan, terutama ke Istana atau ke pemerintahan Presiden Jokowi. Banyak dari kritikan tersebut yang kalau dibaca-baca lagi, pedasnya gila-gilaan. Ibaratnya makan mie instan pakai cabe rawit 100 buah. Uppps.

Kalau di sinetron, setiap pemerintah jadi peran protagonis, Fahri udah hampir pasti selalu jadi pemeran antagonisnya. Bahkan ada yang berseloroh bahwa kalau presiden yang memimpin Indonesia masih Soeharto, maka Fahri udah pasti akan “hilang” dari peredaran.

Namun, selepas dari Senayan, Fahri cenderung menjadi lebih lembut, terutama kepada pemerintah. Contohnya adalah terkait isu politik dinasti yang menimpa Presiden Jokowi, di mana putra sang presiden dan menantunya maju di Pilkada 2020 ini.

Kalau Fahri masih di DPR udah pasti nih doi bakal mengkritik keras fenomena ini. Tapi, yang terjadi saat ini adalah semacam “pembelaan halus”. Fahri memang menyebutkan bahwa apa yang terjadi pada Gibran Rakabuming Raka sebagai putra Jokowi yang maju di Pilkada Solo dan Bobby Nasution sebagai menantu Jokowi yang maju di Pilkada Medan, adalah dinamika politik biasa.

Hmm, tumben-tumbenan ya pernyataan kayak gitu muncul. Nggak heran sih banyak orang penasaran terkait hal apa yang sebetulnya menjadi faktor pendorong Fahri berubah sikap. Alasan itu penting loh, soalnya banyak “pemuja” alias penggemar Fahri di media sosial misalnya, yang mengidolainya karena kritikan-kritikan tajam yang disampaikannya.

Nggak heran sih, banyak orang yang kemudian menyamakan Fahri dengan Ali Mochtar Ngabalin yang kini jadi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Sama-sama vokal, namun bisa menjadi pembela pemerintah. Uppps.

Tapi, banyak juga loh yang mengaitkan perubahan sikap Fahri ini dengan Partai Gelora yang dibidaninya. Udah pasti sebagai partai baru, Gelora butuh dukungan politik. Bersikap “baik” pada presiden dan pemerintah misalnya, akan menjadi langkah awal yang bagus untuk mendapatkan dukungan.

Hmm, jadi mirip-mirip nih sama kisah Leonard Snart alias Captain Cold di serial The Flash. Doi yang awalnya adalah penjahat atau antagonis, bisa berubah menjadi salah satu sekutu yang diperhitungkan oleh Flash karena kemampuannya mengatur rencana.

Menarik untuk ditunggu, apakah Fahri benar-benar akan menjadi seperti Snart. (S13)

PinterPolitik.com

Kemunculan partai baru memang selalu menarik perhatian publik. Hadirnya pendatang baru dalam panggung politik nasional bagaikan angin segar di tengah jengahnya masyarakat terhadap sepak terjang partai-partai lama.  

Mungkin hal ini juga dirasakan sebagian orang ketika Anis Matta dan Fahri Hamzah secara resmi mengumumkan susunan pengurus Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia di akhir tahun lalu.

Sebagai partai politik (parpol) yang lahir akibat konflik internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), publik mungkin berharap Partai Gelora bisa ikut mengisi kekosongan barisan oposisi pemerintah. Apalagi masyarakat tentu masih ingat dengan sosok Fahri yang dulu kerap ceplas-ceplos mengkritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)

Namun bagi sebagian pihak yang mungkin rindu dengan kritikan Fahri agaknya harus menelan pil pahit kekecewaan. Pasalnya, belum lama ini, Fahri bersama partai barunya menyatakan dukungannya terhadap putra dan menantu Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution di Pilkada Kota Solo dan Medan. Hal ini kemudian diterjemahkan sebagai pertanda merapatnya Fahri dan partai barunya itu ke Istana.

Tak hanya menghebohkan, berita dukungan ini juga langsung memantik sentimen minor terhadap Fahri dan Partai Gelora. Fahri dituding menjilat ludah sendiri lantaran dulu sempat mencibir Gibran yang berencana maju di Pilwalkot Solo.

Fahri sendiri telah memberikan pembelaannya dalam acara Indonesia Lawyers Club beberapa waktu lalu. Di acara tersebut, mantan Wakil Ketua DPR RI itu menyebut bahwa semuanya bisa berubah. Oleh karenanya di dunia tak ada yang pasti kecuali perubahan itu sendiri.

Dalih Fahri tersebut sebenarnya memang benar adanya. Di mana pun, apalagi dalam dinamika politik, tak ada kawan maupun lawan yang abadi.

Namun terlepas dari apapun persepsi yang menyertainya, tak bisa dipungkiri, perubahan sikap Fahri dan manuver partai barunya kadung menimbulkan polemik tersendiri di tengah masyarakat. Lantas pertanyaannya, apa sebenarnya motif Partai Gelora mendukung kerabat Presiden Jokowi di gelaran Pilkada di tengah banjir kritik politik dinasti?

Mencari Modal?

Meski memancing reaksi negatif dari publik, Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Budi Satrio justru tak terkejut dengan manuver Partai Gelora. Sebagai partai baru, Fahri CS memang membutuhkan popularitas dan dukungan. Hal ini lantas dilakukan dengan cara mendekati kubu pemerintah.

Manuver Partai Gelora ini bisa dimaknai sebagai cara membangun relasi politik dengan penguasa. Relasi, menurut Robert D Putnam dalam tulisannya yang berjudul Making Democracy Work, merupakan salah satu bentuk modal sosial yang dapat memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan bersama.

Putnam kemudian menganalisis perbedaan fungsional dalam modal sosial ke dalam dua kategori, yaitu modal mengikat (bonding capital) dan modal penghubung (bridging capital).

Modal mengikat berfungsi untuk mempertemukan orang-orang yang memiliki latar belakang mirip atau seragam satu sama lain dalam aspek-aspek penting, seperti suku, ras, kelas sosial dan sebagainya. Sementara modal penghubung bertindak sebaliknya, yakni mempertemukan orang-orang yang berbeda satu sama lain.

Lalu mengapa Partai Gelora memilih kubu pemerintah untuk meraup modal sosialnya? Bukankah sebagai partai yang memiliki keterkaitan dengan PKS, ceruk suara potensial Partai Gelora berada di seberang kubu pemerintah?

Untuk menjawabnya, kita perlu memandang modal sosial dari kacamata yang berbeda. Modal sosial dalam politik sejatinya tak melulu berkaitan dengan dukungan elektoral. Menurut sejumlah studi, modal sosial memiliki korelasi positif terhadap modal ekonomi.

Pierre Bourdieu dalam teori bentuk-bentuk modal sebagaimana dikutip oleh J. G. Richardson dalam bukunya Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education mengatakan bahwa modal sosial dapat ditransfer menjadi modal ekonomi dengan sejumlah cara. Poin ini kemudian diterima secara luas oleh para peneliti modal sosial, dan telah didukung oleh banyak studi empiris.

Ekonomi memang menjadi aspek penting dalam politik, termasuk dalam ranah sistem kepartaian. Bagaimanapun, tak bisa dipungkiri, setiap proses politik yang dijalankan partai memerlukan sokongan dana.

Herbert E. Alexander dalam bukunya Financing Politics: Money, Elections and Political Reform menyatakan bahwa uang menjadi alat paling signifikan untuk memperoleh kekuasaan politik dalam masyarakat modern.  Perubahan fungsi uang dari sekadar alat tukar, membuat aspek keuangan dalam politik menjadi komponen penting dalam semua proses tata kelola pemerintahan bahkan dalam masyarakat paling tradisional.

Namun uang sebenarnya hanyalah sebuah simbol. Kompetisi yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan kekuasaan, harga diri, maupun nilai-nilai yang lain. Dengan kata lain, uang adalah instrumen, sisi pentingnya adalah bagaimana uang digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan pengaruh, ataupun uang ditukar menjadi sumber-sumber daya lainnya.

Dalam konteks Indonesia, peran uang dalam proses politik faktanya tak terlalu sulit untuk diidentifikasi. Sejak dulu, mahalnya ongkos politik kerap dijadikan kambing hitam atas munculnya fenomena pejabat pemburu rente.

Pun dalam hal membangun dan membesarkan partai baru, uang memainkan peran yang cukup sentral. Hal ini sedikit banyak juga dipengaruhi oleh sistem dan aturan dalam Undang-undang (UU) pemilu kita.

Pada Pemilu 2019 lalu misalnya. Salah satu syarat bagi partai politik untuk bisa lolos verifikasi menjadi peserta pemilu adalah memiliki kantor pengurus di setiap level, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Semua ini tentu memerlukan modal uang yang cukup besar.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Ahmad M Ali pernah menyoroti hal tersebut. Ia terang-terangan menyebut bahwa untuk mendirikan partai politik baru, setidaknya diperlukan modal Rp 50 miliar.

Lalu dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada, boleh jadi manuver Partai Gelora mendekat dengan kubu pemerintah adalah dalam rangka mengumpulkan modal sosial yang kelak bisa dikonversi menjadi modal ekonomi. Namun perlu dicatat bahwa modal sosial seperti relasi dan jejaring tak bisa begitu saja mendatangkan uang secara instan. Sebagaimana Bordeiu katakan, bahwa modal sosial bisa ditransfer menjadi modal ekonomi dengan catatan harus melalui beberapa usaha.

Relasi sendiri, seperti yang dikatakan Putnam merupakan salah satu bentuk modal sosial yang dapat memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan bersama. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa kira-kira keuntungan yang didapat Gibran, atau dalam konteks yang lebih luas, kubu Jokowi dari merapatnya Partai Gelora?

Gerus Ceruk Suara PKS?

Modal sosial hanyalah salah satu dari tiga modal yang diusulkan oleh Bordieu dalam teorinya. Dua modal lain yang juga Ia singgung adalah modal ekonomi dan modal budaya.

Ketiga bentuk modal ini dapat ditransfer ke bentuk modal lain dalam kondisi tertentu. Namun, sebagaimana diungkapkan Saijun Zhang dalam tulisannya The Relationship Between Social Capital and Economic Well-Being, Bordieu tidak menimbang ketiga bentuk modal ini secara setara karena Ia menganggap modal ekonomi sebagai fondasi dari dua bentuk modal lainnya. Bahkan, Bourdieu memandang modal sosial dan modal budaya sebagai modal ekonomi terselubung.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Partai Gelora memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan PKS. Partai ini didirikan oleh dua orang mantan kader PKS yang didepak dari partai, yaitu Anis Matta dan Fahri Hamzah.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno bahkan sempat menyebut kehadiran Partai Gelora bisa saja menggerus ceruk suara PKS. Hal ini lantaran Anis dan Fahri merupakan politikus yang membesarkan partai tersebut.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tadi, maka dapat dikatakan relasi dengan Partai Gelora bisa saja mendatangkan insentif berupa dukungan dari basis PKS yang selama ini agaknya sulit diraih oleh kubu Jokowi.

Keuntungan elektoral kepada kubu Jokowi tersebut merupakan bentuk konversi modal ekonomi menjadi modal sosial, atau bisa dibilang kebalikan dari konversi modal yang terjadi terhadap Partai Gelora. Dengan demikian, dapat dikatakan relasi antara Partai Gelora dan kubu Jokowi ini merupakan simbiosis mutualisme yang sama-sama menguntungkan sebagaimana disinggung oleh Putnam.

Namun, tentu harus dicatat, sekelumit analisis yang mengatakan bahwa dukungan Partai Gelora kepada Gibran dan Bobby bertujuan untuk mendapatkan modal politik hanyalah asumsi teoritis semata. Namun yang jelas, hubungan keduanya sedikit banyak akan memiliki pengaruh dalam dinamika politik ke depan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Cuy, memang ya dalam masalah politik itu tidak ada suatu hal yang pasti. Ibaratnya nih, segala sesuatu tergantung pada situasi dan kondisi, alias flexible.

Soalnya, siapa yang sebelumnya jelas-jelas memberikan kritik tajam, bahkan layaknya seperti kartun Tom and Jerry yang tidak bisa akur, ternyata di masa depan bisa jadi teman yang malah saling memberikan dukungan dan saling back up, sobat.

Misal saja nih, mimin berikan contoh yang terbaru, yaitu sikap Partai Gelora. Kalian semua tentu sudah sangat mengetahui siapa saja orang penting di dalam partai Gelora. Ya, yang paling masyhur dan dikenal oleh berbagai kalangan baik muda maupun tua, ya siapa lagi kalau bukan Bung Fahri Hamzah. Hehehe.

Nah, meski sebelumnya ketika Bung Fahri masih menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sering mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi), ternyata partai yang dibesutnya kini mendukung penuh pencalonan putra dan menantu mantan Wali Kota Solo tersebut dalam Pilkada 2020, sob.

Melalui Ketua Umum (Ketum) Partai Gelora Anis Matta, Gelora menjelaskan apa alasan partainya mendukung menantu dan putra Jokowi.  Menurut Pak Anis nih, majunya putra dan menantu Pak Jokowi itu bukan politik dinasti karena ya ini melalui sistem Pemilu. Kalau jabatannya diwariskan tanpa  pemilihan langsung oleh rakyat, baru bisa disebut dinasti.

Bahkan, suara senada juga dikeluarkan oleh Bung Fahri Hamzah, gengs. Lebih-lebih, doi sampai berani menantang berdebat orang yang kontra terhadap sikap Partai Gelora yang mendukung Gibran dan Bobby.

Sampai-sampai, dia melontarkan pernyataan seperti ini, sobat, “Anda ngerti enggak sih arti dinasti sebagai konsepsi politik? Lalu, saya tanya lagi, Anda mengerti enggak oligarki sebagai konsepsi politik?”

Byuh-byuh, garang banget nih Pak Fahri dalam hal ini. Sabar, pak. Jangan menggebu-gebu. Ingat politik harus disikapi dengan kepala dingin.

Tapi kalau dipikir-pikir, apa yang dikatakan Bung Anies Matta dan Fahri ini ada benarnya juga loh. Fenomena Gibran dan Bobby ini secara konsep dan teori memang bukan termasuk dinasti politik. Lah wong Indonesia ini sistemnya demokrasi yang harus melalui sistem Pemilu.

Kalau jabatannya diwariskan tanpa pemilihan langsung oleh rakyat, baru bisa disebut dinasti. Bahkan, yang namanya politik dinasti itu ya mirip monarki dan langsung diturunkan ke garis keturunan. Sementara, ini kan melali proses politik yang belum tentu menang, juga belum tentu kalah.

Tapi by the way nih, Partai Gelora memang kelihatannya lihai dan pintar sekali ya berselancar di tengah keruhnya politik. Lumayan lah ya untuk menaikkan popularitas partai, Upsss.

Memang beda sih, kalau yang main itu politisi seperti Bung Fahri. Cara memanfaatkan momentum dan timing-nya itu keren banget lah pokoknya. Kalau kata orang Sunda, alus pisan. Hehehe.

Namun lebih jauh dari soal popularitas Partai Gelora nih, sikap lembutnya Bung Fahri ke Presiden Jokowi ini apa karena sebelumnya menerima penghargaan Bintang Mahaputera?

Soalnya, dahulu Bung Fahri ini kan layaknya singa yang suka mengaum ketika Presiden Jokowi membuat kebijakan aneh-aneh, ehh, sekarang kok mengeong. Eh, apa tetap mengaum ya – tapi ke yang mengkritik keluarga Pak Jokowi? Upsss. (F46)