Gugatan syarat usia capres-cawapres kembali muncul dan kali ini masing-masing diminta turun hingga usia 25 dan 21 tahun.

Mereka yang kontra masih berpegang dan mempertanyakan pengalaman, kompetensi, aspek psikologis hingga spiritual seorang kandidat kepala negara. Sementara mereka yang pro berpegang pada aspek hak dan kesetaraan kesempatan.

Berdasarkan rilis survei elektabilitas partai politik yang dikeluarkan LSI Denny JA, PAN dan PPP adalah partai Senayan yang tidak memenuhi ambang batas parlemen 4 persen. Sementara itu, PDIP masih konsisten menempati posisi pertama dengan 22,7 persen. Partai-partai baru dan partai politik non-parlemen juga terlihat belum menembus ambang batas parlemen.

PinterPolitik.com

[dropcap]G[/dropcap]uys, tahu gak sih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui rancangan Peraturan KPU (PKPU) menegaskan logo parpol baru tidak dicantumkan di surat suara Pilpres 2019. Keempat partai baru peserta Pemilu 2019 menyampaikan berkeberatan. Rebek bener deh KPU ini. Maunya apa coba?

Memang sih dari keempat partai itu gak semuanya kontra. Ternyata ada dua partai yang juga pro terhadap PKPU ini. Mereka adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Garuda. Sedangkan Partai Berkarya dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyatakan keberatannya. Mastah.

Lagian apa coba, masa KPU menerapkan peraturan di mana logo partai baru tidak dimasukan dalam surat suara Pilpres 2019. Ini mah namanya diskriminasi terhadap hak partai politik. Seakan-akan partai lama mendapatkan perlakuan yang spesial ketimbang partai baru. Sa ae lau KPU, wedew.

Ya partai lama pasti pro-pro aja lah ya. Kan logo partai mereka terpasang. Coba aja kondisinya dibalik, yakin deh mereka bakalan keberatan juga. Jiah, cape deh. Itu artinya ada diskriminasi dalam PKPU ini. Aya aya wae ah KPU ni. Jangan-jangan ada titipan sponsor mengenai PKPU ini. Wadezig.

Ada kekawatiran dari partai-partai pendahulu mengenai potensi berkembangnya partai baru dewasa ini. Dan kalau tidak dibendung, mmm, itu bisa membahayakan eksistensi partai lama. Masih terngiang lah ya mengenai keajaiban Partai Demokrat pada Pemilu pertamanya di 2004. Warbyasah.

Saat itu, SBY-JK yang didukung Demokrat pada putaran pertama, dengan memperoleh suara 33 persen, maju ke putaran kedua menghadapi Megawati-Hasyim yang mendapat suara 26 persen. Putaran kedua pun dilalui oleh SBY-JK dengan perolehan suara 10 persen di atas Megawati- Hasyim.

Geleng-geleng kepala kan bagaimana sebuah partai baru bisa sebegitu menakutkannya di mata partai lama. Belajar dari pengalaman sebelumnya, jadi wajarlah ya, kalau ada sedikit intrik tersendiri untuk menahan laju percepatan dari partai baru ini. Ga gentle ini mah mainnya.

Tapi kayak kekawatiran berlebih aja sih, sampe perlu memanfaatkan KPU dalam menekan lagu partai baru. Kalau memang visi-misi serta track record partai yang menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memberikan suaranya, jadi ngapain perlu khawatir adanya partai baru? Kayak gak berani bersaing dalam kesetaraan aja sih. Cemen ah ini mah. (K16)

PinterPolitik.com 

[dropcap]T[/dropcap]ommy Soeharto boleh girang saat partainya, Partai Berkarya, berhasil mendapatkan urutan nomor tujuh. Ia bilang, angka tujuh adalah angka yang baik, sementara sisanya angka sial.

Kegirangan Tommy barangkali tak hanya diakibatkan oleh urutan tujuh yang baru saja didapatkannya, tetapi juga ‘kepastian’ bila kakinya mulai berpijak dalam dunia politik negeri. Dirinya bahkan tak malu-malu mengakui bila misi Partai Berkarya memang ingin ‘membangkitkan’ kembali Orde Baru dengan membidik para pemilih yang kecewa dengan reformasi yang sudah berjalan selama dua puluh tahun ini.

Selain nama Tommy Soeharto, nama Siti Herdiyanti Rukmana atau yang disapa Tutut, juga mengemuka. Hal ini karena adanya dugaan Partai Garuda – salah satu partai baru dalam Pemilu 2019 – didukung oleh Tutut Soeharto.

Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha Sabana, terbukti pernah bekerja dengan Tutut di stasiun Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). Dari sinilah, nama Tutut kemudian dihubungkan dengan partai berlambang garuda tersebut.

Tak hanya tudingan dekat dengan Tutut, Partai Garuda juga dilempar dengan isu memiliki hubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan partai Gerindra. Bila melihat keterkaitan Partai Garuda dengan Partai Gerindra, memang lebih kentara, sebab simbol yang digunakan keduanya hampir sama – burung garuda – dan Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria juga sudah membuka hubungannya sebagai kakak kandung dari Ketua Umum Partai Garuda.

Keberadaan Partai Berkarya dan Partai Garuda, dengan aroma Cendana di sekitarnya, memang membuat kedua partai baru ini banyak dibahas oleh publik. Bahkan Partai Garuda terbukti menjadi partai yang paling banyak di-googling di hari pengambilan nomor urut partai tersebut – mengalahkan PSI dan Perindo.

Kuatnya spekulasi yang mewarnai Partai Garuda, terutama hubungannya dengan Cendana, sangat menarik dibedah. Apakah benar ada Tutut di belakang partai yang masih berusia balita tersebut? Apakah Partai Garuda juga ingin menghidupkan kembali Orba? Apa saja upaya yang dilakukan Tutut selama ini untuk memasuki celah politik negeri?

Membedah Isi Perut Garuda

Bila dibandingkan dengan Partai Berkaya ‘kepunyaan’ Tommy Soeharto, informasi mengenai Partai Garuda jauh lebih tertutup dan terbatas. Dalam portal resmi Partai Garuda, tak tersedia nama-nama anggota yang mengisi struktur organisasi, hanya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal saja terpampang di sana. Sementara Partai Berkarya mantap diketahui menggandeng tokoh purnawiraman di dalamnya, yakni Jenderal Purnawirawan Muchdi Purwoprandjono, sebagai Ketua Dewan Kehormatan dan Wakil Ketua Dewan Pembina.

Dalam wawancara dengan CNN pada 26 Februari lalu, Ridha berkata jika anggota partainya memang 98 persen diisi oleh orang-orang baru atau belum pernah terjun di dunia politik. Tak ada nama atau sosok besar pula di dalam partainya. Ia menambahkan, Partai Garuda memang menyasar anak-anak muda yang anti-mainstream – atau menghendaki adanya wadah untuk berpolitik.

Namun begitu, Partai Garuda juga diketuai oleh sosok yang aktif berorganisasi. Ahmad Ridha Sabana, tercatat pernah berorganisasi di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Dirinya pernah ikut mencalonkan diri sebagai Ketua Umum KNPI periode 2011 – 2014. Namun sayang, langkahnya terjegal oleh sosok Taufan Eko Nugroho Rotorasiko yang tak lain adalah menantu Aburizal Bakrie (Ical).

Seperti yang diketahui, KNPI adalah organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, binaan kader Golkar dan tentara. Dengan demikian, bukan rahasia lagi, jika KNPI sangat kental dengan nuansa Golkar dan tak menutup kemungkinan mengusung ide kejayaan Orde Baru. Hal ini bisa dilihat dari keterlibatan KNPI yang menginisiasi pemutaran kembali film G30S PKI pada Oktober 2017 lalu, di beberapa daerah di Indonesia.

Hal menarik lainnya adalah, tak hanya kalah dalam kompetisi sebagaimana perebutan posisi sebagai Ketua DPP KNPI, Ridha ternyata pernah pula menelan pahit kekalahan saat maju bersama Gerindra. Di tahun 2014 lalu, ia berkendara bersama dengan Gerindra sebagai calon legislatif. Tapi Ridha juga langsung buru-buru membalas, jika dirinya tak pernah menjadi pengurus di partai besutan Prabowo Subianto tersebut.

Selain KNPI, Ridha tercatat pernah pula aktif sebagai Ketua BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) daerah Yogyakarta. Dalam pengukuhan anggota baru angkatan IV HIPMI Pusat, ia terlihat pula berada dekat dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang saat itu masih ‘baru’ berstatus Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2013.

Hal menarik lainnya adalah, bantahan Ridha terhadap relasinya dengan Tutut Soeharto. Ia berkata memang pernah membantu Tutut menyelesaikan masalah stasiun televisi TPI dengan MNC TV. Di tahun 2006 itu, TPI berebut hak kepemilikan dengan stasiun televisi milik Hary Tanoesoedibjo (HT), MNC. Dalam konflik tersebut, Ridha memegang jabatan sebagai Direktur Utama dan mantap berseru bila MNC sudah tak memiliki hak siar lagi.

Seperti yang disebutkan oleh Ridha di beberapa media, hubungannya dengan Tutut, seperti terhenti di sana. Jejak digital bahkan tak lagi merekam hubungan keduanya. Namun, dalam sebuah group di media sosial Facebook, terlihat bahwa Ridha Sabana juga memiliki hubungan cukup baik dengan anggota Front Pembela Islam (FPI) di daerah Aceh.

Meninggalkan Ridha Sabana, sosok sang Sekretaris Jenderal Partai Garuda, Abdullah Mansuri, ternyata lebih ‘dekat’ dengan Cendana. Hal ini mudah dilihat dari seringnya nama Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) tersebut diberitakan di kanal berita cendana news, sebuah portal berita ‘biasa’ namun khusus menyediakan kolom pemberitaan aktivitas politik dan sosial para trah Cendana, mulai dari Tommy Soeharto, Titiek, hingga Tutut.

IKAPPI yang berdiri tahun 2015 ini, mendapat satu halaman penuh untuk mengenalkan organisasinya di cendana news. Seperti yang dikutip dari portal tersebut, IKAPPI memiliki tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat pedagang pasar dan pedagang kecil di seluruh Indonesia.

Selain akrab dengan para pedagang dan pengusaha kecil, Abdullah Mansuri juga akif merangkul para santri. Dalam wawancara dengan CNN, Abdullah Mansuri berkata kalau dirinya dibesarkan oleh kyai yang dihormati. Pernyataan tersebut dikeluarkan dalam konteks menangkal anggapan bila Partai Garuda berafiliasi dengan PKI. Kedekatan dirinya dengan para santri, terlihat pula dalam dukungannya kepada Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (Hipsi) di akun Facebook-nya.

Lingkaran sosial yang dimiliki oleh Ketua dan Sekjen Partai Garuda hampir bersentuhan erat di kalangan pengusaha dan muslim. Ridha Sabana aktif di Hipmi, sementara Abdullah Mansuri berada di Hipsi. Massa-nya memang rata-rata terdiri dari pedagang atau pengusaha muslim kecil dan menengah, dan anak muda.

Bila jejak Tutut tak lagi bisa terlacak dalam tubuh Garuda, pendekatan yang dilakukan Partai Garuda sebetulnya mengingatkan dengan cara Tommy Soeharto ‘membesarkan’ Partai Berkarya.

Siasat Cendana Kembali Eksis

Sebetulnya usaha trah Cendana untuk kembali eksis di dunia politik, tak hanya bisa diamati saat pemerintahan era Presiden Jokowi ini saja. Saat reformasi baru berdiri, Tutut bahkan mencoba untuk kembali ‘eksis’ di dunia politik negeri dengan bantuan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Saat itu, ia maju sebagai capres di tahun 2004.

Namun sayang, partainya hanya mampu mendapat suara sebanyak 2,11 persen di DPR. Selanjutnya PKPB hilang ditelan bumi di tahun 2009 karena tersandung peraturan undang-undang baru, yakni Presidential Threshold (PT) 20 persen. Partai kecil Tutut mau tak mau harus ‘mengalah’ di sana.

Bila dibandingkan dengan Tommy Soeharto dan Titiek, Tutut memang lebih berpengalaman dan lama berkecimpung di dunia politik. Di tahun 1997, Tutut menjabat sebagai Menteri Sosial.

Dalam buku Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto karya Salim Said, ketika masih di Golkar, Tutut bahkan sudah berani melawan pihak yang berseberangan dengan Soeharto. Ia tak hanya mencegah PDIP berdekatan dengan NU, namun juga berani bersuara layaknya Megawati dan Gus Dur.

Tak hanya itu, Salim Said juga sempat meramal bila Tutut nantinya akan menggantikan Harmoko duduk sebagai Ketua DPR/MPR. Tapi sayang, hal tersebut meleset jauh dan Harmoko malah makin kuat duduk sebagai Ketua Umum Golkar.

Tommy Soeharto pun juga tak ketinggalan pernah mencoba untuk ‘panjat tangga’ sosial dalam Partai Golkar. Tetapi sayang, langkahnya terjegal karena kasus hukum yang pernah membelitnya. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu yang melarang mantan terpidana lebih dari 5 tahun mencalonkan diri sebagai capres dan ketum Golkar, langkah Tommy selalu dihentikan dan akhirnya keluar untuk mendirikan sendiri partainya.

Titiek juga tak ketinggalan mencalonkan diri sebagai Ketum Golkar di tahun 2017. Saat itu, ia harus berhadapan dengan Airlangga Hartarto. Tapi sayang, popularitasnya sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan Airlangga.

Partai Garuda, Kendaraan Lain Cendana?

Pola pendekatan yang dilakukan dalam Partai Garuda sedikit banyak mengingatkan pada Partai Berkarya, terutama pendekatannya pada kantong-kantong santri. Partai Garuda, jika diamati dari akun media sosial yang ada, memang memiliki massa yang terdiri dari santri, simpatisan FPI, atau gerakan 212, serta kalangan pengusaha. Sementara Partai Berkarya merangkul punawirawan dan massa muslim.

Sebagai pendiri dan Ketua Dewan Pembina, Tommy Soeharto sudah ‘bergerilya’ mendatangi banyak tapal kuda Jawa Timur, seperti contohnya Pesantren Ahlussunna Wal Jamaah di Probolinggo. Ia juga mendatangi haul Habib Husein bin Hadi al-Hamid ke-33, serta tentu saja datang ke Milad FPI ke-19 pada Agustus 2017 lalu. Strategi ini dilakukan Tommy menggaet masyarakat yang simpatik dengan FPI dan gerakan Islam.

Tetapi tentu saja, hal tersebut tak bisa menjadi sebuah kesimpulan jika Partai Garuda adalah kendaraan politik trah Cendana. Jika berafiliasi, hal itu masih sangat mungkin terjadi. Hubungan Tommy, Titiek, atau Tutut sekalipun, masih kabur dan berkabut dalam Partai Garuda.

Kembali lagi pada petuah Soeharto dalam sebuah kesempatan, ia berkata bahwa, “Kemuliaan terbesar kami adalah tidak pernah jatuh, tetapi meningkat setiap kali kita jatuh,” agaknya petuah ini menjadi bensin bagi anak-anak Soeharto untuk terus mencari celah memasuki dunia politik negeri.

Tentu saja partisipasi politik dari trah Cendana sangat tak bermasalah di mata demokrasi, sekalipun benar adanya bila Partai Garuda memang diisi oleh kekuatan Cendana.

Tetapi dengan begitu, Pemilu 2019 mau tak mau akan menjadi hari-hari yang penuh omong kosong (harmoko), sebab anak-anak Cendana masih juga belum mau beranjak dari ‘surga’ yang dibangun Ayahnya. (A27)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]unculnya empat partai politik baru dalam kepesertaan Pemilu 2019 menambah warna yang berbeda. Secara tidak langsung, empat partai politik baru ini akan bertarung dengan 10 partai yang senior.

Menariknya, salah satu diantara partai politik baru ini sempat ‘menghajar’ partai politik yang senior terkait korupsi dan sindiran lainnya. Uhuuukk uuuhhhuuukk, apakah ini cara partai politik baru untuk mencari perhatian? Entahlah.

Lalu siapkah partai – partai baru ini menerima serangan dari partai yang lebih senior? Wedeewww, ngeri kali ah. Hati – hati tumbang wkwkwk.

Agresi balasan ternyata dilakukan oleh Partai Gerindra. Partai besutan Prabowo Subianto ini melancarkan serangan bagi salah satu partai politik baru. Waduhhhh, apa motif serangan Partai Gerindra? Dan partai manakah yang jadi sasaran tembak?

Ahhhh syudahhhlah, sasaran Partai Gerindra ialah partai yang katanya mirip – mirip dengannya, yaitu Partai Garuda. Weleeeh weleeeh, masa adek abang berantem sih, uhuuukkk uhuuukkk.

Apa yang akan membuat Partai Gerindra marah kepada Partai Garuda? Apakah Partai Gerindra baru ngeh bahwa Partai Garuda seolah – olah menjiplak? Logonya aja udah mirip – mirip, weleeeh weleeeh.

Selain itu, yang membuat Partai Gerindra murka apakah karena khawatir adanya penggembosan suara karena mirip – mirip?

Kayaknya engga deh. Nah kalau dari segi ketokohan gimana? Woailaaaaah kan Partai Garuda juga punya tokoh nasional juga, tak kalah lah dengan Prabowo. Ia adalah Tommy Soeharto.

Lah, lalu apa yang membuat Partai Gerindra geram? Hadeuuuh masa kontestasinya aja belum mulai malah pada ribut duluan sih? Ahhh syudahlaaah.

Ternyata eh ternyata, sosok yang menyerang Partai Garuda ialah Ahmad Riza Patria, politikus Partai Gerindra yang juga kakak dari Ketua Umum Partai Garuda. Serangannya masih berbentuk kata – kata.

Kalau partai lama aja susah mendapatkan suara, apalagi munculnya partai baru. Ahhh syudahhhlah. Bisa ga dapet kali ah, weleeeeh weleeeeh.

Kalau begini sih namanya konflik keluarga di bawa – bawa ke urusan partai. Sebagai kakak yang baik, Riza kader Partai Gerindra harusnya memotivasi dan memberikan spirit kepada adiknya, Ridha.

Selamat berjuang ke, apa ke, bisakah begitu? (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]artai Gerindra resmi menyandang nomor urut dua dalam kontestasi politik di Pemilu 2019. Mau tak mau Partai Gerindra harus memakai istilah salam dua jarinya Jokowi untuk merepresentasikan nomor urutnya.

Prabowo mau salam dua jari nih? Yaaaah, de javu deh inget kekalahan di Pilpres 2014, weleeeeh weleeeeh, yang sabar deh sabar, mungkin 2019 jadi titik baliknya, ahhh tapi ga tau juga sih wkwkwk.

Selain nomor urutnya yang menjadi sorotan, Partai Gerindra pun masih ‘ngotot’ rupanya untuk mengusung Prabowo Subianto sang Ketua Umum untuk menjadi Presiden Republik Indonesia di Pilpres 2019. Wedeeew, konsisten juga ya, tapi udah liat surveinya belum? Eehhhh keceplosan.

Tapi kalau melihat survei sih Partai Gerindra dan Prabowo Subianto angkanya semakin melesu, artinya turun terus weleeeeh weleeeh, tetep ngotot ga nih kalau elektabilitasnya rendah begitu? Ahhh syudahhlah. Kalau udah ngotot begitu ya gimana cara menahannya, ga enak juga, uppppsss weleeeeh weleeeh.

Selain memang secara internal Partai Gerindra dan Prabowo perlu berbenah, kiranya partai mana yang akan menjadi mitra koalisi Partai Gerindra di Pipres 2019? Setidaknya ada 13 partai politik peserta Pemilu.

Tapi ada yang menarik nih dari peserta Pemilu 2019 kali ini, khususnya adanya empat partai politik baru. Tapi kok salah satu diantara partai politik baru ini sekilas seperti ‘anaknya’ Partai Gerindra ya, namanya Partai Garuda?

Lah kok gitu? Sekilas sih begitu karena logonya sama – sama garuda. Namanya politik, ga ada sesuatu yang kebetulan dong, pasti ada sesuatu nih, weleeeh weleeeeh.

Logo udah mirip – mirip, weedeeww apalagi Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha Sabana ternyata mantan politikus Partai Gerindra sekaligus adik dari Ahmad Riza Patria.

Lah Ahmad Riza kan politikus Partai Gerindra juga kan? Wah wah bener nih Partai Gerindra ‘beranak’. Hmmm, inget ya dalam dunia politik tidak mungkin hanya kebetulan begitu, weleeeeh weleeeh.

Apakah Partai Garuda merupakan partai yang akan menjadi sekoci bantuan untuk Partai Gerindra di Pilpres 2019?

Bisa iya, bisa juga engga. Perlu dilihat dulu sih nanti koalisi atau engga. Tapi namanya ‘anak’ masa sih Partai Garuda tak mau ikut orangtuanya, weleeeh weleeeh. (Z19)